Praktek pendalaman lapangan syariah, kurniawan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Praktek pendalaman lapangan syariah, kurniawan

on

  • 112 views

 

Statistics

Views

Total Views
112
Views on SlideShare
112
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Praktek pendalaman lapangan syariah, kurniawan Praktek pendalaman lapangan syariah, kurniawan Document Transcript

  • 1 LAPORAN AKHIR KEGIATAN PRAKTEK PENDALAMAN LAPANGAN SYARIAH PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KUA KECAMATAN SUKAWANGI Periode : 04 Maret – 05 Juni 2013 Dosen Pembimbing : Komarudin, S.Ag, M.Hum Oleh : KURNIAWAN NPM/NRK : 10.02.I.0041 / 0035.2010 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HAJI AGUS SALIM Cikarang - Bekasi Semester VI 2013
  • 2 LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK PENDALAMAN LAPANGAN SYARIAH PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KUA KECAMATAN SUKAWANGI Oleh : Nama : KURNIAWAN NPM/NRK : 10.02.I.0041 / 0035.2010 Telah diperiksa dan memenuhi syarat untuk dinilai, dan dapat dikeluarkan nilai akhir untuk Praktek Pendalaman Lapangan Syariah (PPLS). Bekasi, 05 Juni 2013 Mengetahui Menyetujui Ketua PRODI Dosen Pembimbing Hukum Ekonomi Syariah H. Sumardjo, SH, MM Komarudin, S.Ag, M.Hum
  • 3 LAPORAN PRAKTEK PENDALAMAN LAPANGAN SYARIAH PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH Kepada Yth : Ketua / Sekretaris PRODI Hukum Ekonomi Syariah STAI Haji Agus Salim Cikarang Setelah memperhatikan kegiatan praktek mulai dari pembekalan, kehadiran, pengamatan di lapangan dan penulisan laporan individual, dengan ini saya, pembimbing Praktek Pendalaman Lapangan Syariah (PPLS), menerangkan bahwa mahasiswa berikut : Nama : KURNIAWAN NPM/NRK : 10.02.I.0041 / 0035.2010 Lokasi PPLS : KUA KECAMATAN SUKAWANGI Memperoleh Nilai Akhir : ……………………………………………………….. Catatan : ……………………………………………………….. Demikian keterangan ini diberikan, agar yang berkepentingan menjadi maklum. Bekasi, 05 Juni 2013 Dosen Pembimbing Komarudin, S.Ag, M.Hum
  • 4 SURAT KETERANGAN LAPORAN PRAKTEK PENDALAMAN LAPANGAN SYARIAH PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KUA KECAMATAN SUKAWANGI Menerangkan bahwa mahasiswa berikut : Nama : KURNIAWAN NPM/NRK : 10.02.I.0041 / 0035.2010 Perguruan Tinggi : STAI Haji Agus Salim Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Semester : VI (Enam) Periode : 04 Maret 2013 – 05 Juni 2013 Benar telah melaksanakan kegiatan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah (PPLS) di KUA KECAMATAN SUKAWANGI. Demikian Surat Keterangan ini di buat, agar yang berkepentingan menjadi maklum. Sukawangi, 05 Juni 2013 Kepala KUA Sukawangi Agus Salim, S.Ag
  • 5 KATA PENGANTAR Puji syukur Alhamdulillah Kami panjatkan kepada Allah SWT yang dengan rahmat dan inayah Nya, Kami masih dapat melaksanakan tugas Praktek Pendalaman Lapangan Syariah di KUA Kecamatan Sukawangi dengan baik. Shalawat dan Salam, kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kepada sekalian para pengikutnya. Tidak lupa pula Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang berhubungan langsung dengan pembuatan laporan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah di KUA Kecamatan Sukawangi : 1. Bapak Karyoto selaku Ketua Penanggung Jawab di Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim (STAI HAS) Cikarang 2. Bapak Agus Salim selaku Kepala di KUA Kecamatan Sukawangi 3. Bapak H. Kholidi selaku Penghulu di KUA Kecamatan Sukawangi 4. Bapak H. Supriyadi selaku Penyuluh Pamong di KUA Kecamatan Sukawangi 5. Bapak Komarudin selaku Dosen Pembimbing Kami di KUA Kecamatan Sukawangi 6. Bapak H. Sumardjo selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus salim (STAI HAS) Cikarang 7. Bapak Yusup selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di STAI HAS Cikarang
  • 6 8. Bapak Yono Hartono selaku Ketua Panitia Praktek Pendalaman Lapangan Syariah (PPLS) 9. Bapak Firdiansyah selaku Sekretaris Panitia Praktek Pendalaman Lapangan Syariah serta tak lupa pula teman-teman seperjuangan khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang sudah mendukung adanya Program Praktek Pendalaman Lapangan Syariah di KUA, dan sekaligus semua segenap para pihak yang telah membantu sehingga terciptalah bentuk Laporan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah di KUA Kecamatan Sukawangi ini. Laporan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah (PPLS) ini disusun untuk dijadikan pedoman serta bahan pertimbangan bagi Tim Penilai Praktek Pendalaman Lapangan Syariah di KUA Kecamatan Sukawangi. Selanjutnya, kami menyadari pula bahwa dalam penyusunan laporan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah di KUA Kecamatan Sukawangi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, tegur sapa, pendapat serta kritik dan saran akan kami terima dengan lapang dada guna kesempurnaan penyusunan laporan ini. Akhirnya kami berharap, semoga laporan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah di KUA Kecamatan Sukawangi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi laporan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah di KUA yang lain. Amiin. Sukawangi, Juni 2013 Ttd Penyusun
  • 7 DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………………………… i KATA PENGANTAR ……………………………………………………………… ii DAFTAR ISI …………………………………………………………………….…. iv BAB I : PENDAHULUAN ………………………………………………… 1 BAB II : KUA KECAMATAN SUKAWANGI …………………………….. 2 A. PROFILE ……………………………………………………….. 2 B. VISI DAN MISI ………………………………………………… 5 C. STRUKTUR KEPEGAWAIAN ………………………………... 6 1. Bidang Administrasi Umum ………………………………... 6 2. Bidang Administrasi Keuangan …………………………… 11 3. Bidang Ketata Usahaan KUA ……………………………... 14 D. DOKUMENTASI ……………………………………………... 17 TATA CARA PENDAFTARAN NIKAH …………………….. 17 TATA CARA PENDAFTARAN WAKAF …………………… 22 TATA CARA PENDAFTARAN HAJI ……………………….. 26 E. PROGRAM KERJA …………………………………………... 29 F. DEMOGRAFI MASYARAKAT ……………………………... 34
  • 8 BAB III : TANTANGAN DAN PENANGGULANGAN ………………….. 41 A. TANTANGAN DAN HAMBATAN ………………………….. 41 B. LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN …………… 43 BAB IV : REKOMENDASI ………………………………………………... 44 BAB V : PENUTUP ……………………………………………………….. 46 A. KESIMPULAN ………………………………………………... 46 B. SARAN-SARAN ……………………………………………… 46 LAMPIRAN-LAMPIRAN
  • 9 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejak berdirinya (mulai dari masa-masa perwakilan dari induk KUA Kecamatan Tambelang pada tahun 2004), KUA Kecamatan Sukawangi dipimpin oleh Mulyono Hilman Hakim,S.Ag. Selama masa kepemimpinan Mulyono Hilman Hakim inilah, KUA Kecamatan Sukawangi mengalami masa-masa transisi, mulai dari kantor yang menumpang dengan cara sewa, sampai mengalami kondisi yang memadai dengan gedung kantor yang permanen sekarang. Sejak pembangunannya pada tahun 2007, gedung KUA Kecamatan Sukawangi mempunyai luas bangunan kurang lebih 90 M2. Berkenaan dengan tata letak gedung KUA Kecamatan Sukawangi yang terpisah dari kelompok gedung-gedung perkantoran Kecamatan, dan menyendiri berdekatan dengan kantor Desa Sukabudi, adalah disebabkan oleh peranan KUA Kecamatan Sukawangi dan hubungan erat antara pemangku jabatan desa, aparatur desa, dan sesepuh Desa Sukabudi dengan personal KUA Kecamatan Sukawangi, sehingga mereka menghendaki gedung KUA Kecamatan Sukawangi berada di wilayah desa tersebut. Untuk merealisasikan keinginan para tokoh desa ini, maka lahan untuk KUA Kecamatan Sukawangi dialokasikan di alun-alun desa Sukabudi, atas berkat kesepakatan pihak BPD, tokoh Desa dan Kecamatan Sukawangi.
  • 10 BAB II KUA KECAMATAN SUKAWANGI A. PROFILE KUA KECAMATAN SUKAWANGI Penyusunan Profile KUA Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi yang memuat gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Sukawangi, didasarkan pada ketentuan tugas dan fungsi KUA Kecamatan itu sendiri dan dukungan dari instansi vertikal yang berwenang dalam pembinaan KUA Kecamatan. Profile disusun dalam rangka Praktek Pendalaman Lapangan Syariah (PPLS) di KUA Sukawangi ini, dengan berpijak pada peraturan sebagai berikut : 1. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 3. Keputusan Mentri Agama (KMA) RI No. 18 Tahun 1974 dan No. 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. 4. Keputusan Mentri Agama (KMA) RI No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan. 5. Keputusan Mentri Agama (KMA) RI No. 373 Tahun 2002 tentang SOTK Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Kabupaten / Kota. 6. Keputusan Mentri Agama RI No. 298 Tahun 2003. 7. Peraturan Mentri Agama RI No. 6 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian KUA sebagai Unit Pelayanan Teladan / Percontohan.
  • 11 Gedung KUA Kecamatan Sukawangi terletak di Jl. Bulak Temu Desa. Sukabudi Kecamatan Sukawangi. KUA Kecamatan Sukawangi berdiri pada tahun 2003 sebagai perwakilan dari KUA Kecamatan Tambelang seiring dengan berlakunya Perda Kab. Bekasi No. 26 Tahun 2001 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan. Secara definitif, KUA Kecamatan Sukawangi dikukuhkan pada tahun 2004, wilayah tugas yang meliputi tujuh desa dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan : Cabang Bungin dan Muara Gembong Sebelah Selatan berbatasan : Tambelang dan Cikarang Barat Sebelah Barat berbatasan : Tambun Utara dan Babelan Sebelah Timur berbatasan : Sukakarya dan Sukatani Adapun jumlah penduduk pada tahun 2010 menurut jenis kelamin adalah : Laki –Laki : 22.210 Jiwa Perempuan : 20.287 Jiwa Jumlah : 42.497 Jiwa Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2010 menurut agama adalah: Islam : 41.826 Jiwa Protestan : 47 Jiwa Katholik : 11 Jiwa Hindu : - Jiwa Budha : 235 Jiwa Jumlah : 42.497 Jiwa
  • 12 Kantor Urusan Agama Sukawangi dalam melaksanakan tugas di bantu oleh 7 (tujuh) orang Pembantu Penghulu (Pegawai Pencatat Nikah), Adapun jumlah karyawan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi berjumlah 8 orang dengan perincian sebagai berikut : Kepala Kantor : 1 orang Penghulu : 2 orang Pelaksana : 2 orang Penyuluh : 1 orang Pengawas : 1 Orang Pramu Kantor : 1 orang Letak KUA Kecamatan Sukawangi sangat strategis karena selain berada disamping jalan raya desa dari arah Kecamatan Tambelang kearah Kecamatan Sukatani dan Cabang Bungin. Dengan lokasi yang demikian, maka KUA ini mudah di jangkau, baik dari daerah di lingkungan wilayah Kecamatan maupun dari luar. Gedung kantor ini didirikan diatas tanah seluas 200 M2 yang merupakan Tanah Negara, pada tahun 2007 dengan alokasi anggaran DIPA Kantor Kementrian agama Kabupaten Bekasi tahun 2007. Berdasarkan data inventarisasi Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bekasi Tahun 2010 lalu, kondisi gedung KUA Kecamatan Sukawangi terbagi kedalam tata ruang sebagai berikut : 1. Ruang Kepala Kantor 2. Ruang Staff / Penghulu 3. Ruang Tamu
  • 13 4. Ruang Nikah / BP4 5. Lobby 6. Ruang Penyuluh / Pengawas 7. WC / Kamar Mandi Untuk memelihara kebersihan lingkungan kantor dan kenyamanan, mengingat posisi gedung KUA Kecamatan Sukawangi terletak dipinggir jalan antar desa yang menghubungkan arah jalan ke ibu kota Kecamatan, maka tata letak muka gedung kantor sedikit agak menyamping kearah tenggara, guna menghindari keramaian dan kebisingan ketika di alun-alun tersebut diadakan kegiatan massal. B. VISI DAN MISI KUA KECAMATAN SUKAWANGI KUA Kecamatan Sukawangi mempunyai Visi sebagai berikut : Terwujudnya KUA Kecamatan Sukawangi yang tertib Administrasi, tertib Pelayanan, dan tertib Aturan. KUA Kecamatan Sukawangi mempunyai Misi sebagai berikut : Meningkatkan Penghayatan, Pendalaman, dan Pengamalan TUPOKSI melalui : 1. Peningkatan kualitas SDM di lingkungan KUA Kecamatan Sukawangi. 2. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan. 3. Menumbuhkan semangat untuk terus mendalami, memahami, dan mengamalkan semua aturan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan TUPOKSI.
  • 14 C. STRUKTUR KEPEGAWAIAN KUA KECAMATAN SUKAWANGI 1. Bidang Administrasi Umum Berdasarkan pasal 4 KMA RI No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, diuraikan bahwa personalia atau pelaksana tugas KUA Kecamatan terdiri atas Kepala Kantor dan Pelaksana / pengadministrasian sesuai kebutuhan rasional dengan tugas. Menurut ketentuan pasal tersebut, Pelaksana yang sesuai dengan pelaksanaan tugas adalah : a. Pelaksana tata usaha (TU) yang mengurus masalah tata usaha kantor, mulai dari statistic, dokumentasi, surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga kantor. b. Pengadministrasian bimbingan dan pelayanan nikah dan rujuk. c. Pengadministrasian pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, abadah social dan baitul maal. d. Pengadministrasian pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan. Pengadministrasian tugas diatas, sesungguhnya lebih fleksible karena didasarkan pada prinsip “rasionalitas” pelaksana dan job tugasnya. Sebelumnya dalam KMA No. 231 Tahun 1996, pelaksanaan tugas KUA Kecamatan diatur kedalam job description sebagai berikut : a. Petugas tata usaha yang menangani masalah-masalah ketata-usahaan kantor. b. Petugas Administrasi Keuangan, yang menangani masalah-masalah keuangan kator, mulai dari dana NR, operasional SatKer dari DIPA
  • 15 Kementrian Agama dan Dana PNBP NR. Umumnya jenis sumber keuangan dimaksud, dikelola oleh seorang Bendaharawan, yaitu Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP). Setelah terbitnya PMA RI No. 71 Tahun 2009, maka di KUA Kecamatan juga ditunjuk Bendaharawan Penerimaan Pembantu (BPP) yang bertugas menyetorkan dana NR ke Rekening Bendaharawan Penerimaan di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bekasi. c. Petugas pengadministrasian Kemasjidan, yang bertugas menata, membina, dan melaksanakan administrasi Kemasjidan. d. Petugas pengadministrasian zakat, wakaf, dan ibadah sosial, bertugas melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi zakat, wakaf dan ibadah sosial. e. Petugas pengadministrasian Nikah dan Rujuk, bertugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi Nikah dan Rujuk (NR). f. Petugas Pramu Kantor, bertugas melaksanakan urusan-urusan Kebersihan (K3) kantor dan tata laksana fisik harian Kantor. g. Petugas Keamanan, bertugas menjaga Ketertban, Kenyamanan, dan Keamanan lingkungan Kantor. Untuk lebih meningkatkan kinerja Pelaksana, maka pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam KMA RI No. 517 Tahun 2001, dapat dikembangkan secara rasional dengan kombinasi dari KMA RI No. 231 tahun 1996, yaitu 7 (tujuh) pelaksana tugas dalam KMA ini, ditambah oleh Pelaksana Pengembangan Keluarga Sakinah, Bimbingan Produk Halal, Kemitraan Umat dan Kependudukan.
  • 16 Secara praktis, pelaksanaan tugas yang ideal sebagaimana diatur dalam KMA RI No. 517 Tahun 2001 dan KMA RI No. 231 Tahun 1996, belum semuanya terlaksana pada KUA Kecamatan Sukawangi. KUA Kecamatan Sukawangi dihadapkan pada kenyataan bahwa pelaksanaan tugas itu sendiri umumnya dilaksanakan secara rangkap karena kurangnya personal. Meskipun secara ideal telah memenuhi tuntutan tugas yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan, namun dengan berlakunya KMA RI No. 373 Tahun 2002 tentang SOTK baru Departemen Agama KanWil / Kabupaten / kota, ada penambahan personal yang harus dipenuhi, yaitu pelaksa Produk Halal, Keluarga Sakinah, Ibadah Sosial dan Kemitraan Umat. Karena itu, personal KUA Kecamatan Sukawangi yang jumlahnya 10 orang dengan 1 orang Kepala Kantor, diberdayakan pada pembagian tugas dimaksud dengan cara merangkap tugas. Tabel 1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sukawangi (KMA No. 517 Tahun 2001) No Nama Tugas Pokok Merangkap Tugas 1 Agus Salim, S.Ag Kepala Kantor - 2 Drs. H. Anshori, MA Pengawas - 3 H. Supriyadi, S.Ag, MM Penyuluh - 4 Anto Eko Yulianto Tata Usaha - 5 Ainur Rahman, S.Hi Keluarga Sakinah Zawaibsos 6 H. Kholidi, S.Hi Kemitraan Umat Kepenghuluan 7 Asmawi Keamanan Pramu Kantor
  • 17 STRUKTUR ORGANISASI (KMA No. 517 / 2001) KUA KECAMATAN SUKAWANGI Kepala Agus Salim, S.Ag Peramu Kantor Asmawi Keamanan Asmawi Tata Usaha Anto Eko Yulianto Penyuluh H. Supriyadi, S.Ag Zawaibsos Ainur Rahman, Keluarga Sakinah Ainur Rahman, SHi Kepenghuluan H. Kholidi, SHi Kemitraan Umat H. Kholidi, SHi Pengawas Drs. H. Anshori, MA
  • 18 Tabel 2 Struktur BP4 KUA Kecamatan Sukawangi No Nama Bagian 1 Camat Sukawangi Pembina 2 Agus Salim, S.Ag Ketua 3 Ainur Rahman, S.Hi Bendahara 4 Anto Eko Yulianto Sekretaris 5 Kinan Helwani, S.Ag Upaya Jaringan Kerja 6 Ainur Rahman, S.Hi Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM 7 H. Kholidi, S.Hi Konsultasi Hukum dan Perkawinan 8 Ainur Rahman, S.Hi Pembinaan Keluarga Sakinah 9 Rumsari, S.Pdi Pemuda dan Wanita 10 H. Kurnali, S.Ag, MM Komunikasi dan Informasi 11 Abd Qodir Zaelani, S.Hi Penasehat Perkawinan dan Keluarga Kondisi diatas, menyebabkan ada beberapa tugas administrasi KUA Kecamatan Sukawangi yang tidak dapat berjalan optimal. Disamping itu, kuantitas pelaksana KUA kecamatan Sukawangi yang tersebut, kemudian dibebani pula oleh tugas-tugas organisatoris tingkat kecamatan yang memang tidak dapat terpisahkan dari KUA Kecamatan, seperti organisasi BP4 Kecamatan, BKM, MS-DKM, P2A, LPTQ, MUI, MDI, dan BAZ Kecamatan. Fenomena tidak berimbangnya tenaga pengemban tugas dengan banyaknya tugas yang harus dilaksanakan di KUA Kecamatan Sukawangi, menyebabkan hal-hal sebagai berikut :
  • 19 a. Ada beberapa tugas administrasi KUA Kecamatan Sukawangi yang kurang tertanganisecara baik, misalnya Admiunistrasi bidang Kemitraan Umat, Ibadah Sosial, dan juga masalah Perwakafan. b. Ada tugas organisasi yang tidak dapat dilaksanakan oleh pelaksana KUA kecamatan sukawangi secara optimal, seperti BP4, BKM, dll. Hal ini menyebabkan terhambatnya gerak langkah organisasi tersebut. Dalam mengatasi hal-hal tersebut diatas, maka Kepala KUA Kecamatan Sukawangi dan juga sebagai tokoh yang menjadi sentral kegiatan-kegiatan diatas, harus berupaya mengefektifkan tenaga-tenaga personal yang ada dengan melakukan langkah-langkah penanganan sebagai berikut : a. Melakukan evaluasi berkala, briefing staff dan rapat koordinasi guna mencari solusi yang efektif. Dalam menginbangi dinamika tugas yang demikian banyak maka para pelaksana diperintahkan untuk menjalin koordinasi yang lebih intens dengan para P3N dan pihak terkait. b. Mendorong para pelaksana untuk memahami berbagai peraturan perundangan tentang tugas dan fungsi KUA Kecamatan yang berlaku. 2. Bidang Administrasi Keuangan Secara umum, Administrasi Keuangan diatur dalam berbagai peraturan perundangan seperti,UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2000 tentang tarif PNPB di lingkungan Departemen Agama RI, KMA RI No. 40 Tahun 1991 tentang Biaya Nikah dan Rujuk bagi Umat Islam, KMA RI No. 48 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Biaya Nikah dan Rujuk bagi Umat Islam, KMA RI No. 66 Tahun 1993 tentang Bendaharawan Khusus
  • 20 Penerima Biaya Nikah dan Rujuk bagi Umat Islam, KMA RI No. 341 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Biayan Nikah dan Rujuk, KMA RI No. 31 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Biaya nikah dan Rujuk, PMA RI No. 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Biaya Nikah dan Rujuk, PMA RI No. 71 tentang Pengaturan Keuangan Nikah dan Rujuk dan KMA RI No. 43 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Biaya Nikah dan Rujuk. Peraturan-peraturan ini secara lebih teknis diatur oleh berbagai peraturan organic dari KanWil Kementrian Agama masing-masing Propinsi. Peraturan organic tersebut termasuk berkenaan dengan masalah penambahan uang transport pernikahan di luar kantor (bedolan). Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, maka KUA di Kecamatan ditunjuk Bendaharawan Pengelola Dana Nikah dan Rujuk, Bendaharawan UMC / BPP dan Berdasarkan PMA RI No.104 Tahun 2007, Bendahara Bedolan tidak ada lagi seiring dengan dihapusnya dana Bedolan. Terbitnya PMA RI No. 43 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk, serta berubahnya system UYHD (DIK) menjadi DIPA, menyebabkan di KUA terjadi perubahan istilah kebendaharaan. Ketentuan yang diatur oleh PMA tersebut hanya melegalisasi adanyan Bendaharawan Tim Pengelola Dana Nikah dan Rujuk. Selain itu, di KUA Kecamatan terdapat pula jabatan Kepala KUA Kecamatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dana DIPA-S, Pejabat Pembuat Komitmen dan juga penerbit SPM. Untuk selanjutnya, berdasarkan kebutuhan, maka Bendaharawan UMC sampai saat ini diberlakukan dengan istilah BPP (Bendaharawan Pengeluaran Pembantu) mengingat adanya ketentuan Mentri Keuangan yang baru yang mengaturnya.
  • 21 Tabel 3 Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk PENGUMUMAN BIAYA PENCATATAN NIKAH DAN RUJUK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI. Nomor. 47 / 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),yang telah berlaku pada Departemen Agama RI. Ketetapan Biaya Pencatatan Nikah Dan Rujuk adalah Sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) Bekasi, 03 Januari 2013 Kepala KUA Sukawangi ( Agus Salim, S.Ag ) Berdasarkan PMA diatas, maka semua setoran dana Nikah dan Rujuk dilakukan oleh Calon Pengantin (CaTin) ke Bank yang ditunjuk. Bendaharawan Pengelola berdasarkan PMA tersebut (pasal 4 sub d) hanya bertugas menerima distribusi dana Nikah dan Rujuk dari KanWil, memverifikasi pengajuan pembayaran, melaksanakan pembayaran dan menatausahakannya. Dengan berlakunya PMA RI No. 71 Tahun 2009, maka pengaturan terhadap keuangan Nikah dan Rujuk mengalami perubahan kembali. Atas dasar PMA ini,
  • 22 maka penyetoran uang Nikah dan Rujuk dilakukan kembali oleh pihak KUA Kecamatan ke Rekening Bendaharawan Penerima PNBP pada Kementrian agama Tingkat Kabupaten. Untuk mempermudah penyetoran di KUA Kecamatan, maka sejak berlakunya PMA ini pada bulan Juli 2009, telah diangkat Bendahara Penerima Pembantu (BPP). Dengan demikian, di KUA Kecamatan secara resmi terdapat dua jabatan kebendaharaan, yaitu : 1. Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP) yang bertugas mengelola dana operasional Satuan Kerja KUA Kecamata yang berasal dari DIPA Kantor Kementrian Agama Tingkat Kabupaten dan juga mengelola dana PNBP NR. 2. Bendaharawan Penerima Pembantu (BPP) yang bertugas menerima, mengkolektifkan dan menyetorkan dana Nikah dan Rujuk yang berasal dari Calon Pengantin (CaTin) serta disetorkan ke Rekening Bendaharawan Penerima pada Kantor Kementrian Agama Tingkat Kabupaten, untuk kemudian disetorkan ke Kas Negara. 3. Bidang Ketata Usahaan KUA Dalam pelaksanaan tata usaha KUA Kecamata Sukawangi, maka tugas TU dan juga para pelaksana lainnya berpedoman pada tata aturan yang berlaku sebagai berikut : a. Dalam penyelenggaraan surat menyurat, Petugas Tata Usaha berpedoman kepada Peraturan Mentri Agama RI No. 1 Tahun 1996 tentang Tata Persuratan Dinas dilingkungan Departemen Agama yang diperbarui oleh KMA Nomor 168 Tahun 2003.
  • 23 b. Penyelenggaraan Administrasi Nikah dan Rujuk, pelaksana pengadministrasian Nikah dan Rujuk berpedoman kepada Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, KMA RI No. 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Peraturan Mentri Agama (PMA) No. 3 Tahun 1975, Peraturan Mentri Agama RI No. 9 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk yang diperbarui oleh PMA RI No. 43 Tahun 2006 dan Peraturan-peraturan lain yang berlaku, dan mengatur Administrasi Nikah dan Rujuk dan diperbarui kembali oleh PMA No. 71 tahun 2009. c. Penyelenggaraan Administrasi Perwakafan, meliputi pembuatan Register wakaf, pengajuan proses sertifikasi wakaf, pengarsipan sesuai peraturan berlaku. Pedoman utama dalam penyelenggaraan Administrasi Wakaf ini adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan penjabarannya seperti Peraturan Mentri Agama RI No. 1 tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977, Instruksi Bersama Mentri Agama dan Mentri Dalam Negri RI No. 1 Tahun 1978. Pada Tahun 2004 telah keluar Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan dan sebagai peraturan teknis pelaksanaannya disusul oleh Keputusan Bersama Mentri Agama dan Kepala BPN dengan surat Keputusan Nomor 422 Tahun 2004/3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikasi tanah wakaf. d. Penyelenggaraan Administrasi Bidang Kemasjidan, meliputi Pendataan, kualifikasi sarana Masjid, Pembinaan Organisasi melalui BKM dan MS-
  • 24 DKM, mengacu pada peraturan seperti Instruksi DirJen BiMas Islam No. D/INS/62/1975 tentang Pengelolaan Kemakmuran Masjid dan Buku Pedoman Pembinan Masjid serta Buku lain yang mengatur seperti Pola Pembinaan Perpustakaan Masjid. e. Penyelenggaraan Administrasi Zakat dan Pengelolaannya, berpedoman kepada Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan KMA RI No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999. f. Masalah kerukunan antar umat beragama dilaksanakan dengan berpedoman kepada musyawarah antar tokoh agama dan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut, seperti SKB Mentri Dalam Negri dan Mentri Agama RI No. 1/ BER/ mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh pemeluk-pemeluknya dan Surat Keputusan Bupati Bekasi No. 16 Tahun 1998 tentang Pengaturan Pendirian Sarana Ibadah. Pengaturan masalah hubungan antar Umat Beragama ini lebih kuat setelah terbitnya Peraturan Bersama Mentri Agama RI dan Mentri Dalam Negri RI No. 9/8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
  • 25 D. DOKUMENTASI KUA KECAMATAN SUKAWANGI 1. TATA CARA PENDAFTARAN NIKAH A. Calon mempelai datang ke Kantor Desa/Kelurahan dengan membawa : 1. Kutipan Akta Kelahiran atau surat outentik lainnya yang menunjukkan kelahiran (Pasal 5 ayat (2) hufuf (b) PMA No. 11 Tahun 2007) 2. Kartu Keluarga 3. Kartu Tanda Penduduk atau surat lain yang menunjukkan kependudukan dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) 4. Akta Cerai/Surat Kematian apabila status pernikahan adalah Duda/Janda B. Kepala Desa menerbitkan : 1. Surat Keterangan untuk Nikah ( Model N-1 ) 2. Surat Keterangan Asal Usul ( Model N-2 ) 3. Surat Keterangan tentang orang tua ( Model N-4 ) 4. Surat keterangan hubungan keluarga mempelai putri dengan wali nikah. Peristiwa kehendak nikah dicatat oleh Pembantu PPN disetiap desa dengan menggunakan formulir Buku Catatan Kehendak Nikah ( Model N-10 ) yang ditanda tangani oleh Pembantu PPN yang bersangkutan, Kepala Desa setempat dan Kepala KUA/PPN. C. Calon mempelai dan Wali Nikah secara pribadi nendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Sukawangi dengan membawa : 1. Surat Keterangan untuk Nikah ( Model N-1 ) 2. Surat Keterangan Asal Usul ( Model N-2)
  • 26 3. Surat Keterangan tentang orang tua ( Model N-4 ) 4. Surat Persetujuan mempelai ( Model N-3 ) 5. Surat izin orang tua bagi mempelai yang berusia kurang dari 21 Tahun (Model N-5) 6. Izin dari Pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya yang berhak memberi izin dari mempelai yang usianya kurang dari 21 tahun tidak ada (pasal 5 ayat (2) huruf (f) PMA Nomor 11 Tahun 2007). 7. Putusan Pengadilan tentang Dispensasi apabila calon suami berumur kurang dari 19 Tahun, dan calon istri kurang dari 16 tahun. 8. Foto Kopi KTP atas bawah atau Surat Keterangan Domisili dengan mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 9. Foto Kopi Kartu Keluarga 10. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran/Ijazah 11. Foto ukuran 2 x 3 (dengan warna background sama) calon mempelai masing- masing sebanyak 3 lembar. 12. Surat izin dari kesatuan bagi anggota TNI/POLRI, 13. Akta Cerai bagi yang berstatus Duda/Janda Cerai, 14. Surat Keterangan Kematian ( model N-6 ) bagi Duda/Janda Kematian, 15. Izin Poligami dari Pengadilan bagi yang beristri lebih dari seorang, 16. Izin dari kedutaan, surat tanda melapor diri, Foto kopi Pasport dan visa bagi calon mempelai berkewarga negaraan asing. 17. Pemberitahuan pernikahan secara tertulis dengan menggunakan formulir Model N-7
  • 27 D. Prosedur di KUA Kecamatan Sukawangi 1. Calon mempelai atau walinya mendaftarkan pernikahan dan membayar biaya kas Negara sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sebagaimana PP Nomor 47 Tahun 2004. 2. Pemeriksaan berkas pernikahan dan entri data SIMKAH (Sistim Informasi dan Management Nikah) 3. Pemeriksaan Calon mempelai, dan wali nikah yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani kedua calon mempelai, Wali Nikah, Pembantu PPN dan PPN/Penghulu (Petugas Pemeriksa) 4. Apabila ada halangan, diberitahukan kepada mempelai untuk dilengkapi. (dengan menggunakan formulir (Model N-8) 5. Apabila tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, maka diumumkan pada papan pengumuman dan atau internet ( KUA Online ). 6. Apabila tidak memenuhi syarat, maka diadakan penolakan dengan menggunakan formulir Model N-9. 7. Calon mempelai yang ditolak pernikahan ( karena kurang umur, Adhalnya wali atau sebab lain ) dapat mengajukan permohonan/dispensasi melalui Pengadilan Agama. 8. Pelaksanaan pernikahan dapat dilaksanakan setelah lewat 10 hari kerja sejak Pemeriksaan nikah dan Pengumunan Kehendak Nikah. 9. Pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan Rekomendasi dari Camat (pasal 16 ayat (2) PMA No. 11 Tahun 2007).
  • 28 E. Pelaksanaan Akad Nikah 1. Akad nikah dilaksanakan dihadapan (dalam pengawasan) PPN, Penghulu atau Pembantu PPN oleh wali nikah di Balai Nikah di KUA Kecamatan Sukawangi dengan dihadiri sekurang kurangnya 2 orang saksi. 2. Syarat-syarat wali nasab ( Pasal 18 ayat (2) PMA No. 11 Tahun 2007 : Laki-laki Beragama Islam Baligh, berumur sekurang kurangnya 19 Tahun Berakal Merdeka (tidak dicabut perwaliannya oleh pengadilan) dan Dapat berlaku adil (dapat dipercaya). 3. Akad nikah dapat dilaksanakan diluar balai nikah atas permintaan dan persetujuan PPN (Kepala KUA). 4. PPN mencatat peristiwa nikah dalam Akta Nikah yang ditanda tangani oleh masing masing pihak, dan kepada kedua mempelai diberikan Kutipan Akta Nikah (Buku nikah).
  • 29 Tabel 4 DATA NIKAH DAN RUJUK KUA KECAMATAN SUKAWANGI No Bulan Tahun 2008 2009 1 Januari 50 20 2 Februari 16 27 3 Maret 14 16 4 April 32 20 5 Mei 29 30 6 Juni 84 40 7 Juli 35 49 8 Agustus 40 61 9 September 21 12 10 Oktober 29 22 11 Nopember 25 45 12 Desember 75 58 Tabel 5 STATISTIK NIKAH DAN RUJUK Tahun 2013 No Desa Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun N R N R N R N R N R N R 1 Sukawangi 9 - 19 - 25 - - - - - - - 2 Sukabudi 6 - 8 - 12 - - - - - - - 3 Sukakerta 11 - 13 - 15 - - - - - - - 4 Sukadaya 25 - 11 - 10 - - - - - - - 5 Sukaringin 12 - 18 - 13 - - - - - - - 6 Sukatenang 27 - 16 - 28 - - - - - - - 7 Sukamekar 20 - 13 - 13 - - - - - - - Jml Bedolan 110 - 98 - 116 - - - - - - - Kantor - - - - - - - - - - - - NR 110 - 98 - 116 - - - - - - -
  • 30 2. TATA CARA PENDAFTARAN WAKAF A. Menurut PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik 1. Perorangan atau Badan Hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya (sebagai calon wakif) datang sendiri dihadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. 2. Calon wakif sebelum mengikrarkan terlebih dahulu menyerahkan kepada PPAIW surat-surat berikut : a. Sertifikat tanah milik atau tanda bukti kepemilikan lainnya. b. Surat Keterangan Kepala Desa, diperkuat Camat setempat mengenai kebenaran pemilikan tanah dan tidak dalam sengketa. c. Surat Pernyataan Wakaf, asli dan fhoto copy rangkap 4, susunan pengurus nadzir, fhoto copy KTP wakif, pengurus nadzir dan saksi dan menyerahkan materai Rp. 6000 sebanyak 7 lembar. 3. PPAIW meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadzir. 4. Dihadapan PPAIW dan 2 orang saksi, wakif mengikrarkan (mengucapkan) kehendak wakaf itu kepada nadzir yang telah disahkan, diucapkan dengan jelas, tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis (W.1) 5. PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf (W.2) rangkap 3 dan salinan akta ikrar wakaf (W.2A) rangkap 4. 6. PPAIW membukukan dalam daftar akta ikrar wakaf (W.4) dan menyimpan bersama aktanya dengan baik.
  • 31 B. Menurut PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 9 Tentang Tata cara perwakafan tanah milik : 1. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf. 2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. 3. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. 4. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. 5. Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat tersebut dalam ayat (2) surat surat berikut : a. sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya; b. surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa; c. surat keterangan pendaftaran tanah; d. izin dari Bupati/Walikota madya Kepala Daerah cq Kepala Sub Direktorat Agraria setempat. Pasal 10 Tentang Pendaftaran wakaf tanah milik : 1. Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nadzir yang
  • 32 bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. 2. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (I) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada bukti tanah dan sertifikatnya. 3. Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya. 4. Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3). 5. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka Nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. C. Proses Sertifikasi Tanah Wakaf Kronologi cara mewakafkan tanah milik menurut PP No. 28 Tahun 1977 adalah : 1. Sebuah keluarga sedang bermusyawarah untuk berwakaf tanah milik. 2. Kepala Keluarga (selaku wakif), saksi dan nadzir pergi ke Kantor KUA menghadap Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). 3. PPAIW memeriksa persyaratan wakaf dan selanjutnya mengesahkan nadzir.
  • 33 4. Wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan saksi-saksi dan PPAIW untuk selanjutnya PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan salinannya. 5. Wakif, Nadzir dan Saksi pulang dengan membawa salinan AIW. 6. PPAIW atas nama Nadzir menuju ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar Formulir W.7. 7. Kantor Pertanahan memproses sertifikat tanah wakaf. 8. Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada Nadzir dan selanjutnya ditunjukan kepada PPAIW untuk dicatat pada daftar akta ikrar wakaf Formulir W.4. Tabel 6 DATA TANAH WAKAF KUA KECAMATAN SUKAWANGI TAHUN 2010 No Desa Kegunaan Wakaf Jumlah Masjid Mushola PonPes Ta’lim Kuburan 1 Sukawangi 3 2 - 1 1 7 2 Sukabudi 2 7 1 - 1 11 3 Sukakerta 5 14 1 - 2 22 4 Sukadaya 5 6 - - 1 12 5 Sukaringin 5 7 1 - 2 15 6 Sukatenang 6 19 2 - 4 31 7 Sukamekar 4 12 1 - 2 19 Jumlah 30 67 6 1 13 116
  • 34 3. TATA CARA PENDAFTARAN HAJI 1. Calon jamaah haji mendatangi PusKesMas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tahap pertama. 2. Pemeriksaan di PusKesMas terdiri dari pemeriksaan fisik, seperti: tekanan darah, berat dan tinggi badan, jika ada kendala kesehatan, maka berkonsultasilah dengan Dokter untuk menjaga dan mengatasi kondisi tubuh. 3. Calon jamaah Haji mendatangi Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sesuai Domisili, calon jamaah haji mengisi Formulir Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan menyerahkan Foto copy KTP dan menunjukan aslinya, Surat Keterangan Sehat dari PusKesMas, Pas Fhoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar dengan latar belakang warna putih tanpa memakai kaca mata dan seragam intansi manapun. 4. Setelah jamaah haji mengisi Formulir SPPH dan menterahkan kelengkapan yang diperlukan, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota menandatangani Formulir SPPH tersebut, untuk kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Setoran (BPS) BPIH. 5. Setelah sampai Bank Pemeriksa Setoran BPIH, calon jamaah Haji menyampaikan maksudnya kepada petugas Customer services, Petugas Customer Services akan meminta Fhoto Copy KTP, Pas Fhoto sebanyak 6 buah dan materai 1 buah.
  • 35 6. Calon jamaah haji mengisi formulir Pembukuan, Buku Tabungan Haji dan diserahkan pada Customer Services untuk dibuatkan Buku Rekening Tabungan Haji. 7. Setelah Buku Tabungan Haji dicetak, selanjutnya Calon jamaah Haji manandatangani Buku Tabungan tersebut. 8. Untuk mendapatkan porsi, Calon jamaah Haji menyerahkan uang sebesar Rp. 20 juta (Dua Puluh Juta Rupiah) ditambah setoran buka Rekening di Bank Penerima Setoran BPIH. 9. Setelah menyetorkan uang pada bagian teller, calon jamaah Haji kembali kebagian Customer Services untuk menyerahkan Bukti Setoran dan menunjukan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. 10. Setelah di stempel oleh Customer Services dan sudah melakukan setoran maka calon jamaah haji mendapatkan Bukti Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebanyak 5 lembar dan tiap lembarnya dilengkapi dengan Pas Fhoto Jamaah Haji. 11. Penyetoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilakukan pada Bank Penerima Setoran BPIH sesuai Domisili calon jamaah haji, tersambung secara OnLine dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu). 12. Data calon jamaah Haji sudah masuk dalam Data Base pada SISKOHAT.
  • 36 13. Setelah menyetor BPIH dan menerima Bukti Setoran BPIH, calon jamaah haji melaporkan diri pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 Hari dengan menyerahkan Bukti Setoran BPIH, Foto Copy KTP, Surat Kesehatan dari PusKesMas. 14. Petugas Kantor Departemen Agama akan menerima dan mencatat seluruh berkas tersebut. Memberikan Bukti Setoran BPIH yang asli warna putih untuk disimpan oleh Calon Jamaah Haji. Pelunasan BPIH dilaksanakan setelah dikeluarkan Peraturan Presiden tentang BPIH tahun berjalan sesuai dengan nomor porsi Calon Jamaah Haji yang bias diberangkatkan pada tahun tersebut. Tabel 7 DATA HAJI KUA KECAMATAN SUKAWANGI No DESA TAHUN 2008 TAHUN 2009 HAJI UMROH HAJI UMROH L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah 1 Sukawangi - - - - - - - - - - - - 2 Sukabudi - - - - - - 1 1 2 - - - 3 Sukakerta - - - - - - 1 1 2 - - - 4 Sukadaya 1 1 2 - - - 2 1 3 - - - 5 Sukaringin - - - - - - - - - - - - 6 Sukatenang 1 2 3 - - - 8 7 15 - - - 7 Sukamekar 1 1 2 - - - 1 1 2 - - - Jumlah 3 4 7 - - 13 11 24 - -
  • 37 E. PROGRAM KERJA KUA KECAMATAN SUKAWANGI Dalam pelaksanaan Program Kerja dan Struktur di KUA Kecamatan Sukawangi, berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam KMA RI No. 231 Tahun 1996, KMA RI No. 517 tahun 2001 tentang Penataan Struktur dan Organisasi KUA Kecamatan dan KMA RI No. 373 Tahun 2002 tentang SOTK KanWil/Kabupaten/Kota. Dalam Struktur KUA, diatur adanya Kepala KUA Kecamatan, Pelaksana TU, Pelaksana Keluarga Sakinah, Pelaksana Perwakafan, Pelaksana Ibadah Sosial, Pelaksana Kemitraan Umat, Pelaksana Kepenghuluan, Pelaksana Produk Halal, Pramu kantor, dan Petugas Keamanan. Tabel 8 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sukawangi (KMA RI No. 517 / 2001) No Nama Tugas Pokok 1 Agus Salim, S.Ag Kepala 2 Drs. H. Anshori, MA Pengawas 3 H. Supriyadi, S.Ag, MM Penyuluh 4 Anto Eko Yuliato Tata Usaha 5 Ainur Rahman, S.Hi Keluarga Sakinah, zawaibsos 6 H. Kholidi, S.Hi Kemitraan Umat dan Kepenghuluan 7 Asmawi Keamanan dan Pramu Kantor Pada saat berlakunya KMA RI No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah, maka terjadi perkembangan-perkembangan baru dalam struktur Organisasi KUA Kecamatan. Perkembangan tersebut dikuatkan oleh adanya KMA RI No. 301 tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Kepenghuluan.
  • 38 Perkembangan tersebut pada intinya : 1. Kepala KUA tidak lagi menjadi PPN tetapi lebih ditekankan pada fungsi Kepala KUA Kecamatan. Tugasnya tidak lagi terfokus pada pengawasan pencatatan pernikahan, tetapi lebih kepada sosok sebagai Kepala Kantor di wilayah Kecamatan. Ia memimpin KUA Kecamatan dalam pelaksanaan tugas pelayanan bidang pembangunan Keagamaan serta mengkoordinasikan tugas- tugas pernikahan yang dilaksanakan oleh para penghulu. Berdasarkan aspirasi yang berkembang, kini sedang digarap kemungkinan Kepala KUA Kecamatan juga dapat merangkap sebagai tenaga Fungsional Penghulu. 2. Wakil PPN berubah menjadi Penghulu dengan kedudukan Jabatan Fungsional (JaFung). Tugasnya adalah menggantikan tugas-tugas PPN sebelumnya. 3. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) (dalam istilah local kami adalah (Amil, Kesra, Kayyim, Lebai) berubah menjadi Pembantu Penghulu (P2). Ia diangkat berdasarkan SK dari Kepala Bidang Urais di KanWil Departemen agama Propinsi yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota. Koordinasi yang lebih dekat adalah kepada para Penghulu di KUA, namun tanggung jawabnya adalah kepada Kepala KUA Kecamatan. Namun dengan berlakunya PMA RI No. 11 tahun 2007 terjadi pula perubahan atas kondisi diatas, perubahan tersebut adalah : 1. Kepala KUA Kecamatan sekaligus menjabat PPN, fungsinya sama dengan ketentuan lama sebagai Kepala KUA Kecamatan. Ia juga memiliki kewenangan lama dalam hal pengawasan pencatatan pernikahan, dan juga sosok sebagai Kepala Kantor di wilayah Kecamatan. Ia memimpin KUA
  • 39 Kecamatan dalam pelaksanaan tugas pelayanan bidang pembangunan keagamaan serta mengkoordinasikan tugas-tugas pernikahan yang dilaksanakan oleh para pembantu PPN / Penghulu melalui pemberian Mandat. 2. Penghulu bertugas membantu PPN. Tugasnya adalah menggantikan tugas- tugas PPN apabila berhalangan dengan pemberian mandat. Penghulu tetap merupakan Jabatan Fungsional (JaFung). 3. Pembantu Penghulu (P2), kembali kepada istilah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) berubah menjadi Pembantu Penghulu (P2). Ia diangkat berdasarkan SK dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota dengan Rekomendasi dari seksi Urais dan atas usul Kepala KUA Kecamatan yang bersangkutan. Tanggung jawabnya adalah kepada Kepala KUA Kecamatan. Selain struktur yang demikian, di KUA Kecamatan khususnya KUA Kecamatan Sukawangi juga terdapat beberapa ketentuan organisasi dan tugas yang strukturnya sangat terkait dengan KUA Kecamatan, yaitu : 1. PPAIW merupakan tugas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) disamping sebagai Kepala Kantor, keberadaannya dibuktikan dengan legalitas berupa surat keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi. 2. BP4 adalah Badan Semi Otonom yang Ketua Umumnya dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan, diangkat dengan adanya SK dari Ketua BP4 Tingkat Kabupaten / Kota. 3. BKM adalah Organisasi Kepengurusan Kesejahteraan Masjid di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Di Tingkat Kecamatan, Kepala KUA adalah
  • 40 Ketua dengan SK dari Ketua / Kepala Kantor Departemen Agama Tingkat Kabupaten / Kota. 4. BAZ adalah Organiasasi Pengelolaan Zakat yang diangkat oleh Camat dengan SK dari Pemerintah Kecamatan. Kepala KUA umumnya menjabat sebagai Sekretaris. 5. MS-DKM atau Majelis Silaturahmi DKM adalah Organisasi yang bertugas dalam hal koordinasi antar pengurus DKM. Kepala KUA Kecamatan adalah sebagai Ketua dan diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Tingkat Kabupaten / Kota. Salah satu kendala utama berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Sukawangi, yaitu kurangnya personal pelaksana. Dengan demikian, masih ada tugas dan fungsi KUA Kecamatan yang bersifat rangkap. Sesuai dengan KMA RI No. 231„ Tahun 1996 dan KMA RI No. 517 Tahun 2001, yaitu sebanyak bidang tugas dan fungsi yang dikembangkan, meliputi bidang pernikahan, zakat, wakaf, ibadah social, produk halal, kemasjidan, keluarga sakinah dan keuangan. Ternyata dalam implementasi rangkap jabatan berlaku pada tugas dan fungsi keluarga sakinah dan perwakafan serta ibadah social dengan Kemitraan umat. Selain itu, ada pula bidang tugas rytin yang dituntut harus dipenuhi yaitu Tenaga Keamanan dan Pramu kantor. Dalam praktek, kedua tugas tersebut masih dirangkap oleh 1 (satu) orang. Untuk mengefektifkan pelayanan langsung pada masyarakat, maka KUA Kecamatan Sukawangi mengangkat seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
  • 41 (P3N) pada Setiap Desa. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ini dikukuhkan melalui SK Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi. Tabel 9 Personalisasi Pelaksana KUA Kecamatan Sukawangi No Nama dan NIP TTL TMT PANGK / GOL Jabatan dan Pendidikan 1 Agus Salim, S.Ag NIP. 197404022005011006 Tegal, 02 April 1974 01 Mei 2010 Penata Muda Tk I / III b Kepala S1 / IAIN SGD Bandung 2 H. Kholidi, S.Hi NIP. 197404122009011011 Bekasi, 12 april 1974 01 Februari 2013 Penata Muda Tk I / IIIa Penghulu S1 / IAIN Bandung 3 Ainur Rahman, S.Hi NIP. 197412132002121001 Sumenep, 13 Desember 1974 01 Oktober 2012 Pengatur Muda Tk I / IIb Pelaksana S1 / IAI A1 Aqidah Jakarta 4 Wawan NIP. 197802122003121002 Cirebon, 12 Januari 1978 01 Maret 2011 Pengatur Muda Tk I / IIb Pelaksana MAN Cirebon 5 Anto Eko Yuliyanto NIP. 197607142009011010 Bekasi, 14 Juli 1976 01 Februari 2012 Pengatur Muda Tk I/IIb Pelaksana MAN Bekasi 6 Drs. H. Anshori, MA NIP. 195505281979031002 Bekasi, 28 Mei 1955 01 September 2012 Pembina / IV a Pengawas S2 / IAI A1 Aqidah Jakarta 7 H.Supriadi, S.Ag,MM NIP. 106906071993031001 Bekasi, 07 Juni 1969 01 Februari 2013 Penata / Tk I/IIId Penyuluh S1/IAIN Bandung 8 Asmawi Bekasi, 14 April 1975 01 Januari 2012 Staff Honorer Dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi terhadap kinerja para Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), maka KUA Kecamatan Sukawangi menjadwalkan Rapat
  • 42 Koordinasi setiap awal bulan. Rapat Koordinasi tersebut menjadi jadwal Rutin dan Tetap. Tabel 10 Daftar P3N KUA Kecamatan Sukawangi No Nama Desa Keterangan 1 Asmawi Sukakerta 2 Hasan Basri Sukabudi 3 Kinan, S.Ag Sukaringin 4 Saefullah, S.Ag Sukatenang 5 Nawawi, S.Ag Sukadaya 6 M. Masdi Sukawangi 7 Enin Sukamekar F. DEMOGRAFI MASYARAKAT KECAMATAN SUKAWANGI Kecamatan Sukawangi merupakan Kecamatan yang berada di jalur cukup strategis karena merupakan wilayah Kecamatan yang berlokasi di tengah-tengah dari wilayah-wilayah Kecamatan lainnya. Kecamatan Sukawangi Berbatasan dengan Kecamatan Cabang Bungin dan Muara Gembong di sebelah Utara, Kecamatan Tambelang di sebelah Selatan, serta Kecamatan Tambun Utara dan Babelan di sebelah Barat, Kecamatan Sukakarya di sebelah Timur. Dari segi luas wilayah, Kecamatan Sukawangi termasuk Kecamatan yang wilayahnya sangat luas, yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) Desa. Sebelum diberlakukannya Perda Kabupaten Bekasi No. 26 Tahun 2001 Tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan, Kecamatan Sukawangi merupakan Perwakilan dari Kecamatan Tambelang. Kecamatan Tambelang itu sendiri bersama dengan 12 dari 15 Kecamatan pada waktu itu termasuk yang wilayahnya mengalami reduksi seiring
  • 43 dengan di mekarkannya kabupaten Bekasi menjadi 23 Kecamatan dari 15 Kecamatan. Kecamatan Tambelang sebagai Induk dari perwakian Kecamatan Sukawangi termasuk Kecamatan yang banyak mengalami kehilangan wilayah- wilayah Desa Binaan. Pada saat sebelum diberlakukannya Perda Kabupaten Bekasi No. 26 tahun 2001, wilayah Kecamatan Tambelang meliputi 14 Desa. Dengan berlakunya Perda tersebut maka wilayah Kecamatan Tambelang sendiri hanya meliputi 7 (tujuh) Desa, Ke-7 (tujuh) Desa lainnya menjadi wilayah tugas Kecamatan Sukawangi, Desa yang menjadi wilayah tugas Kecamatan Sukawangi semuanya termasuk dalam kategori daerah Pertanian. Meskipun merupakan bagian dari Kecamatan Tambelang pada awalnya, wilayah Kecamatan Sukawangi masih cukup luas dibandingkan Kecamatan-kecamatan yang lain. Keberadaan wilayah kerja yang cukup luas, menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaksana KUA Kecamatan Sukawangi, khususnya dalam menangani pelaksanaan tugas di daerah barat (Sukaringin, Sukatenang). Secara detail, Desa- Desa yang menjadi wilayah kerja KUA Kecamatan Sukawangi adalah : 1. Desa Sukawangi 2. Desa Sukabudi 3. Desa Sukakerta 4. Desa Sukadaya 5. Desa Sukamekar 6. Desa Sukaringin 7. Desa Sukatenang
  • 44 Dengan Definitifnya perwakilan KUA Kecamatan Tambelang di Kecamatan Sukawangi menjadi KUA Kecamatan Sukawangi, maka Nomenklatur yang resmi dikenal saat ini adalah KUA Kecamatan Sukawangi. Memang dengan adanya pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Bekasi, secara tidak langsung berpengaruh pada perubahan-perubahan nomenklatur KUA Kecamatan. Tabel 11 Perubahan Nomenklatur KUA Kecamatan Kabupaten Bekasi No KUA Kecamatan Status Induk Nomenklatur Asal 1 Tarumajaya Definitif - - 2 Babelan Definitif - - 3 Sukawangi Perwakilan Tambelang - 4 Tambelang Definitif - - 5 Tambun Selatan Definitif - Tambun 6 Tambun Utara Perwakilan Tambun Selatan - 7 Cikarang Barat Definitif - Cibitung 8 Cibitung Perwakilan Cikarang Barat - 9 Cikarang Utara Definitif - Cikarang 10 Karang Bahagia Perwakilan Cikarang Utara - 11 Cikarang Timur Definitif - Lemah Abang 12 Kedung Waringin Definitif - - 13 Pebayuran Definitif - - 14 Sukatani Definitif - - 15 Sukakarya Perwakilan Sukatani - 16 Cabang Bungin Definitif - - 17 Muara Gembong Definitif - - 18 Setu Definitif - - 19 Cikarang Selatan Definitif - Serang 20 Cikarang Pusat Perwakilan Cikarang Selatan - 21 Serang Baru Perwakilan Cikarang Selatan - 22 Cibarusah Definitif - - 23 Bojong Mangu Perwakilan Cibarusah -
  • 45 Dalam wilayah kerja KUA Kecamatan Sukawangi ini, kehidupan beragama sangat menonjol, terutama agama islam sebagai agama mayoritas. Kehidupan beragama di wilayah ini cukup Dinamis, hal ini dapat dilihat dari beberapa Desa yang merupakan basis perkembangan Agama Islam, dan Desa-Desa yang memiliki Lembaga Pondok Pesantren serta Lembaga Keislaman lainnya. Dari segi sosial, selain islam sebagai agama mayoritas, Kecamatan Sukawangi termasuk wilayah yang multi-kompleks dalam hal kehidupan beragama. Hal ini dapat dilihat dari kompleksitas dan keragaman penduduk dari sudut agama. Menurut data tahun 2010, tercatat jumlah penduduk seluruhnya 42.497 orang. Pemeluk agama islam 42.204 orang, katholik 11 orang, protestan 47 orang, dan budha 235 orang. Tabel 12 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2010 No Jenis Kelamin Jumlah Keterangan 1 Laki-Laki 22.210 2 Perempuan 20.287 Jumlah 42.497 Tabel 13 Jumlah Penduduk Menurut Agama Pada Tahun 2010 No Agama Jumlah Keterangan 1 Islam 42.204 2 Protestan 47 3 Hindu - 4 Budha 235 5 Katholik 11 Jumlah 42.497
  • 46 Klasifikasi agama di atas, di imbangi oleh perkembangan jumlah sarana dan prasarana keagamaan. Tabel 14 Jumlah Sarana Prasarana Keagamaan No Nama Sarana Ibadah Jumlah Keterangan 1 Masjid 30 2 Mushola 67 3 Gereja - 4 Wihara - 5 Pura - Untuk warga non-muslim, umumnya tersebar dan terkonsentrasi di wilayah- wilayah pemukiman padat dan yang ada pembangunan-pembangunan perumahan nasional, seperti di Desa Sukamekar. Meskipun kondisi penduduk yang majemuk dalam hal keberagaman, namun di wilayah-wilayah Desa di lingkungan Kecamatan Sukawangi tidak pernah terjadi konflik apapun dalam masalah kerukunan antar Umat Beragama. Dapat dikatakan bahwa pembinaan keagamaan telah berjalan dan melahirkan lingkungan kehidupan keagamaan dan keberagaman yang harmonis. Salah satu factor penting yang dapat menciptakan lingkungan yang demikian adalah adanya figure-figur tokoh agama yang secara aktif terjun ke masyarakat membina kehidupan keagamaan sehari-hari. Mereka secara berangsur mampu memberikan persepsi-persepsi yang mampu mengubah pola hubungan antar agama secara lebih baik.
  • 47 Kehidupan Keagamaan islam sangat menonjol di Kecamatan Sukawangi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indicator, yaitu : 1. Berkembangnya Sarana dan Prasarana keagamaan yang berkembang disetiap Desa seperti jumlah masjid, Mushola, langgar, majlis ta‟lim, TPA / TPQ, Pondok Pesantren dan tempat-tempat pengajian masyarakat. 2. Selain Pendidikan Agama yang bersifat non-formal yang banyak berkembang dan tersebar di masyarakat. Pendidikan Formal, seperti MI, MDA, MTs, MA, yang banyak mendapat sambutan dari masyarakat. 3. Kecamatan Sukawangi merupakan Kecamatan yang banyak memiliki tokoh dan intelektual agama. Ketokohan mereka secara langsung berpengaruh pada perkembangan dan dinamika kehidupan umat islam. Selain itu, dengan letak geografis Kecamatan Sukawangi yang sangat potensial dari sudut ekonomi dan budaya, maka hal tersebut berpengaruh besar terhadap perkembangan komposisi penduduk serta kuantitasnya. Dari jumlah penduduk sebanyak 42.497 orang, maka secara social-ekonomi jumlah penduduk tersebut terbagi kedalam kelompok pertanian sebanyak 92 %, serta 8 % sisanya merupakan kelompok jasa / perdagangan. Hal lain yang menyertai peningkatan jumlah penduduk di wilayah kerja KUA Kecamatan Sukawangi ini adalah adanya peningkatan penduduk urban dari daerah- daerah wilayah jawa barat lainnya bahkan mungkin banyak dari propinsi lain. Rata-
  • 48 rata penduduk urban ini berprofesi sebagai pedagang, buruh atau profesi-profesi lainnya. Jumlah penduduk urban yang cukup meningkat setiap tahun ini, melahirkan berbagai fenomena daerah perkotaan yang kompleks seperti pengangguran dan kepadatan penduduk. Dari sudut keyakinan agama , semakin meningkatnya jumlah pemeluk agama menimbulkan fenomena : 1. Secara Eksternal, terjadi peningkatan dan kompleksitas keberagaman masyarakat, yang apabila tidak secara proaktif ditangani, kemungkinan menimbulkan pergesekan antar pemeluk agama. 2. Secara Internal, timbul gejala-gejala rasionalisasi dan pandangan pragmatis terhadap keyakinan agama, seiring dengan meningkatnya iklim perkotaan, kondisi ini terutama muncul di kalangan kelompok buruh / pekerja. Meskipun Islam sebagai agama mayoritas sangat menonjol di wilayah KUA Kecamatan Sukawangi melalui perkembangan kelembagaan masyarakat, namun dua fenomena diatas sering terjadi. Hal ini menjadi tantangan bagi para pelaksana KUA Kecamatan Sukawangi untuk secara efektif membina masyarakat melalui pembinaan-pembinaan ibadah social, Kemitraan Umat dan lain-lain.
  • 49 BAB III TANTANGAN DAN PENANGGULANGAN A. Tantangan dan Hambatan Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KUA Kecamatan Sukawangi dihadapkan pada beberapa tantangan dan hambatan yang cukup serius efeknya terhadap kinerja KUA itu sendiri. Tantangan dan hambatan tersebut meliputi tantangan dan hambatan yang bersifat internal maupun eksternal, secara detail Hal tersebut adalah : 1. Tantangan dan hambatan internal merupakan tantangan dan hambatan yang berasal dari kondisi KUA Kecamatan Sukawangi, baik yang bersifat personal maupun sarana dan prasarana pendukung. Tantangan dan hambatan tersebut adalah : Tantangan dan hambatan yang berkenaan dengan personal adalah belum optimalnya SDM para personal. Tidak semua pelaksana KUA memiliki latar belakang pendidikan dari Fakultas Syariah dan secara substansi sesuai dengan tuntutan TUPOKSI bidang Urusan Agama Islam. Selain itu, secara aplikatif, kemampuan Administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kantor, umumnya adalah berdasarkan pengalaman dan latihan-latihan insindental. Belum ada Pelaksana yang mendapatkan Diklat secara Profesional. Tantangan dan hambatan yang berasal dari sarana dan prasarana pendukung adalah terletak dari minimnya dukungan Finansial, baik dari anggaran yang ada maupun bantuan-bantuan yang lain, bangunan kantor yang masih
  • 50 membutuhkan proses penyempurnaan dan penataan sehingga fisik bangunan lebih Komprehensif. 2. Tantangan dan hambatan yang berasal dari unsur eksternal adalah dalam bentuk kompleksitas problem masyarakat dan semakin dinamisnya tuntutan masyarakat Sukawangi terhadap kinerja KUA Kecamatan. Karena semakin padatnya penduduk serta semakin terbukanya iklim pergaulan dan gesekan (akulturasi) budaya, telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan terjadinya dekadensi moral kalangan remaja. Dekadensi moral ini telah menjadi issue bersama yang harus diberantas dan di minimalisir. Langkah- langkah KUA Kecamatan Sukawangi dalam menangani issue tersebut adalah: Dalam hal kompleksitas problem masyarakat, yang dibutuhkan segera adalah pelayanan prima dan cepat, serta pembinaan mental kepada masyarakat dalam berbagai hal. Oleh karena itu, pelayanan prima ini selalu diupayakan oleh pihak KUA. Berkembangnya system pelayanan di KUA Kecamatan Sukawangi, karena peraturan baru, terutama menyangkut pelayanan Biaya Nikah perlu mendapatkan sosialisasi yang efisien. Hambatan dalam hal ini sangat menonjol terletak dalam minimnya media sosialisasi dan kurangnnya dukungan financial untuk itu. Oleh karena itu, pendekatan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja) oleh segenap pimpinan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bekasi serta pengembangan wawasan dan wacana actual seputar pembangunan Keagamaan selalu dilakukan terutama melalui kegiatan rutin supervisi triwulan.
  • 51 B. Langkah-langkah penanggulangan Dari tantangan dan hambatan yang ada, maka KUA Kecamatan Sukawangi telah melakukan berbagai langkah yang hasilnya dirasakan cukup positif. Langkah- langkah tersebut adalah : 1. Untuk menanggulangi tantangan dan hambatan internal, maka KUA Kecamatan Sukawangi telah melakukan berbagai koordinasi dan perbaikan, baik dengan pihak Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bekasi maupun pihak lain yang terkait. Koordinasi tersebut direalisasikan dalam rapat-rapat atau kerjasama Pembinaan KUA. Selain itu, Kepala KUA telah berupaya mendorong pelaksana untuk melanjutkan jenjang pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Dalam setiap rapat, para pelaksana diupayakan dapat memahami berbagai peraturan yang berlaku. 2. Untuk tantangan dan hambatan yang berasal dari sarana dan prasarana, KUA Kecamatan Sukawangi telah berupaya mengoptimalkan potensi yang ada, termasuk memanfaatkan dana bantuan operasional dari DIPA Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bekasi setiap tahun anggaran, sebagai daya dukung bagi swadaya KUA Kecamatan. 3. Untuk tantangan dan hambatan yang berasal dari kompleksitas kemasyarakatan, KUA Kecamatan Sukawangi telah berupaya melakukan langkah-langkah penanggulangan melalui pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan, dengan optimalitas lembaga-lembaga yang ada di KUA serta memanfaatkan Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan mental masyarakat melalui jalur kelembagaan.
  • 52 BAB IV REKOMENDASI Dalam rangka melaksakan tugas Praktek Pendalaman Lapangan Syariah di KUA Kecamatan Sukawangi, Kami segenap para Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim menemukan beberapa hal yang bersifat fisik maupun non-fisik di lapangan yang harus segera ditindak lanjuti berdasarkan TUPOKSI guna kelancaran Kinerja Para Pelaksana KUA Kecamatan Sukawangi, antara lain adalah : 1. Didalam melaksanakan Tata cara Pernikahan, ternyata masih ada Calon Pengantin yang masih berusia dibawah umur. Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi “Untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua“ Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” Pasal 20 yang berbunyi “Pegawai Pencatat Perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan Perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang ini meskipun tidak ada Pencegahan perkawinan”
  • 53 2. Didalam melaksanakan Perwakafan, ternyata masih banyak pula tanah milik yang di wakafkannya itu masih dalam status sengketa atau tanah tersebut masih di dalam kekuasaan Negara. Berdasarkan PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik : Pasal 4 yang berbunyi “Tanah sebagaimana dimaksud, harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara” Pasal 9 ayat 5 sub b yang berbunyi “Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa” Pasal 12 yang berbunyi “Penyelesaian Perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Demikianlah Rekomendasi ini atau temuan-temuan Kami selaku Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim (STAI HAS) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Lapangan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah di KUA Kecamatan Sukawangi, adapun untuk selanjutnya Kami menyerahkan sepenuhnya Kepada Pihak instansi KUA Kecamatan Sukawangi maupun Pihak Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim (STAI HAS) yang sebagai partner di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat yang berbasis Syariah.
  • 54 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat diambil Kesimpulan bahwa Penyelenggaraan tugas-tugas KUA Kecamatan Sukawangi telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada, meskipun masih banyak yang harus ditingkatkan dan disempurnakan lagi. Hal tersebut disebabkan oleh hambatan- hambatan baik itu yang bersifat fisik maupun non-fisik, Administrasi, SDM, maupun yang berasal dari masyarakat, berupa kurangnya kesadaran dan motivasi dalam mendukung tugas-tugas pembangunan bidang agama itu sendiri. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, KUA Kecamatan Sukawangi telah mengupayakan perumusan berbagai program dan langkah-langkah penanggulangan yang berorientasi pada penanganan tugas-tugas secara efektif, dan dengan selalu mengetengahkan dinamika masyarakat Kecamatan Sukawangi. Dengan kondisi ini, maka KUA Kecamatan Sukawangi dapat dengan berbangga hati memaparkan bahwa secara optimal segala potensi yang ada, telah diupayakan untuk dimaksimalkan guna terlaksananya tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan dengan sebaik-baiknya. B. Saran-Saran Kami dari pihak Penyusun Mahasiswa STAI HAS mengharapkan Laporan Akhir Kegiatan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah di KUA Kecamatan Sukawangi ini, menjadi acuan dan bahan perbaikan dalam perumusan Laporan Akhir Kegiatan PPLS di KUA-KUA yang lain. Sehingga Kegiatan yang secara kongkrit telah berhasil dilaksanakan dapat diterapkan dan dilaksanakan pada lembaga- lembaga Syariah yang lain. Amiin