APBN dan APBD

20,412 views
19,950 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
21 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
20,412
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
759
Actions
Shares
0
Downloads
1,248
Comments
0
Likes
21
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

APBN dan APBD

  1. 1. APBN dan APBD
  2. 2. APBN Pengertian Tujuan APBN APBN SumberFungsi APBN Pendapatan Prinsip Negara PengeluaranPenyusunan Negara APBN Asas LandasanPenyusunan Hukum APBN APBN
  3. 3. Pengertian APBN APBN adalah suatu daftar yang memuat rincianpendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya satu tahun.
  4. 4. Fungsi APBN FungsiFungsi Alokasi Distribusi Fungsi Stabilitas
  5. 5. Fungsi Alokasi Pendapatan APBN yang paling besar ialah dari pajak,dari pajak tersebut di alokasi untuk dana pembangunan saranadan prasarana umum.
  6. 6. Fungsi DistribusiAPBN bisa didistribusikan dalam bentuk dana subsidi dan dana pensiun atau di sebut Transfer Payment.
  7. 7. Fungsi Stabilitas APBN berfungsi sebagaipedoman agar pendapatandan pengeluaran keuagan negara teratur sesuai dengan yang telah di tetapkan.
  8. 8. Prinsip Penyusunan APBN Dari Aspek Dari AspekPendapatan Pengeluaran
  9. 9. Aspek Pendapatan
  10. 10. a) Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.b) Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program ataukegiatan.c) Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalamnegeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensinasional.
  11. 11. Asas Penyusunan APBNa) Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalamnegeri.b) Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.c) Penajaman prioritas pembangunan.d) Menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara.
  12. 12. Tujuan APBN a)Untuk memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya anggaran yang deficit.b)APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuagan negara teratur sesuai dengan yang telah di tetapkan.
  13. 13. Sumber Pendapatan Negara Pajak Denda dan Sita Retribusi Pencetakan Uang Keuntungan Sumbangan, BUMN/BUMD Hadiah, dan Hibah
  14. 14. PajakPajak merupakan pungutan yang dilakukan olehpemerintah (pusat/daerah) terhadap wajib pajaktertentu berdasarkan undang-undang (pemungutannyadapat dipaksakan) tanpa ada imbalan langsung bagipembayarnya.Jenis pajak di Indonesia:• Pajak Pusat:a) Pajak Daerah:– Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)– Pajak Hotel dan Restoran (PHR)– Pajak Reklame– Pajak Hiburan– Pajak Bahan Bakar
  15. 15. RetribusiRetribusi merupakan pungutan yang dilakukan olehpemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang(pemungutannya dapat dipaksakan) di mana pemerintahmemberikan imbalan langsung bagi pembayarnya.Contoh, pelayanan medis di rumah sakit milikpemerintah, pelayanaan perpakiran oleh pemerintah,pembayaran uang sekolah, dll
  16. 16. Keuntungan BUMN/BUMD Sebagai pemilik BUMN pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh BUMN. Demikian pula dengan BUMD pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD.
  17. 17. Denda dan SitaPemerintah berhak memungut denda atau menyitaasset milik masyarakat, apabila masyarakat(individu/kelompok/organisasi) diketahui telahmelanggar peraturan pemerintah.Misalnya: denda pelanggaran lalulintas, dendaketentuan peraturan perpajakan, penyitaanbarang-barang illegal, penyitaan jaminan atashutang yang tidak tertagih, dll.
  18. 18. Pencetakan UangPencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalamrangka menutup defisit anggaran, apabila tidak adaalternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah.Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harusdilakukan dengan cermat, agar pencetakan uang tidakmenimbulkan inflasi.
  19. 19. Sumbangan, Hadiah, dan HibahSumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperolehpemerintah dari individu, institusi, ataupemerintah.Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperolehdari dalam maupun luar negeri.Tidak ada kewajiban pemerintah untukmengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah.Sumbangan, hadiah, dan hibah bukan penerimaanpemerintah yang dapat dipastikan perolehannya.Tergantung kerelaan dari pihak yang memberisumbangan, hadiah, atau hibah.
  20. 20. Pengeluaran NegaraBelanja pemerintah pusat dan pengeluaran pembangunan
  21. 21. Landasan Hukum APBN1. UUD 1945 pasal 23 ayat 1 >> APBN ditetapkan setiap tahunnya.2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang pendapatan belanja negara.3. Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN.
  22. 22. APBDPengertian APBD Penyusunan APBD Sumber Penerimaan Fungsi APBD Daerah Tujuan APBD Pengeluaran Daerah
  23. 23. Pengertian APBDAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahdaerah di Indonesia yang disetujui oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan denganPeraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputimasa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampaidengan tanggal 31 Desember.
  24. 24. Fungsi APBDa) Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untukmerealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkandalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.b) Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagimanajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.c) Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagimanajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.d) Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadipedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahdaerah.e) Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkanuntuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosansumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.f) Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalampenganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.g) Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untukmemelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
  25. 25. Tujuan APBDAPBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah.Sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yangakan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apasaja yang harus dikeluarkan, selama satu tahun. Denganadanya APBD sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.
  26. 26. Penyusunandepartemen Pertama-tama, tiap APBDlembaga/badan dan semua organisasi yang dibiayai oleh keuangan daerahmengajukan usul/rencana penerimaan dan pembiayaan kepada kepala daerah. Usul/rencana tersebut akandibahas kelompok kerja yang dibentuk untuk tujuan itu. Setelah disetujui, pemerintah daerah mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
  27. 27. Sumber Penerimaan Daeraha) Pajak Daerah  Pajak Provinsi  Pajak Kabupaten/Kotab) Retribusi Daerahc) Bagian dari perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkand) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  28. 28. Pengeluaran Daeraha) Pengeluaran Rutin  Belanja Pegawai  Belanja Barang  Belanja Operasional dan Pemeliharaan  Belanja Perjalanan Dinas  Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bungab) Pengeluaran Pembangunan  Sektor Industri  Sektor Perdagangan  Sektor Pertanian dan Kehutanan  Sektor Tenaga Kerja  Sektor Pertambangan dan Energi  Sektor Hukum dan lain-lain

×