Your SlideShare is downloading. ×
Hasil Rembuknas - Kom V - Implementasi Pendidikan Menengah Universal
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Hasil Rembuknas - Kom V - Implementasi Pendidikan Menengah Universal

1,382
views

Published on

Hasil Rembuknas - Komisi V - Implementasi Pendidikan Menengah Universal [PMU] Tahun 2013

Hasil Rembuknas - Komisi V - Implementasi Pendidikan Menengah Universal [PMU] Tahun 2013


1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,382
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
  • Tata kelola  pencitraan, sosialisasi, pendampingan, monev
  • Transcript

    • 1. REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Menuntaskan Program Prioritas Pendidikan dan Kebudayaan 2013-2014 Hasil Diskusi Sidang Komisi V :Implementasi Pendidikan Menengah Universal (PMU) Tahun 2013
    • 2. TIM KOMISI V IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU) 2013Ketua Komisi : Direktur Jenderal Pendidikan MenengahSekretaris : Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi JambiKoordinator Perumus : Sekretaris Ditjen DikmenTim Perumus : 1. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan 2. Direktur Pembinaan PKLK, Ditjen Dikmen 3. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Setjen 4. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Setjen 5. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen Paudni 6. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen Paudni 7. Inspektur Investigasi, Itjen 2
    • 3. ANGGOTA KOMISI VNO PESERTA JUMLAH1 Tim Perumus 102 Atase Pendidikan KBRI 23 Rektor Universitas 24 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi,Kab/Kota 1475 Kepala LPMP dan BP-PNFI 76 Direktur SEAMEO 27 Kopertis 18 Ketua DPP HIPKI dan HISPPI 29 Kemenag 210 Tim Substansi 8 TOTAL 183 3
    • 4. HASILDISKUSI SIDANG KOMISI 5 5
    • 5. Sub Topik 1 : Peningkatan Layanan Peserta Didik (1/3)No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)1 20 % siswa SMA dan 1. Pendataan individual peserta didik yang berasal dari keluarga kurang 30 % siswa SMK mampu/miskin berasal dari 2. Sinergi pembiayaan untuk siswa kurang mampu oleh pemerintah pusat, keluarga kurang prov, kab/kota, dan masyarakat mampu Output: Penyediaan BSM daerah untuk siswa yang belum menerima BSM dari pusat (yg tersedia di APBN pusat adalah 13 % untuk SMA dan 15 % untuk SMK)2 Belum semua 1. Melakukan koordinasi untuk penetapan biaya pendidikan , khususnya biaya kab/kota operasional non personal pada setiap wilayah, karena setiap wilayah menyediakan biaya memiliki tingkat kemahalan yang berbeda operasional sekolah 2. Setiap Kab/kota perlu menetapkan standar dan menyediakan biaya menengah operasional pendidikan sesuai karakteristik masing-masing daerah 3. Sinergi pembiayaan pendidikan untuk biaya operasional non-personal oleh pemerintah pusat, prov, kab/kota, dan masyarakat Output: 1. Pemerintah menyediakan BOS SM sebesar satu juta rupiah per siswa pertahun. 2. Masing-masing daerah sesuai dengan kemampuannya menyediaan BOS Daerah untuk memenuhi kekurangan biaya operasional non-personal di sekolah untuk meringankan biaya operasional yang perlu ditanggung oleh masyarakat. 6
    • 6. Sub Topik 1 : Peningkatan Layanan Peserta Didik (2/3)No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)3 Kurang efektifnya 1. Penetapan biaya Fixed cost pada satuan pendidikan dana BOS pada SM 2. Pemetaan sekolah kecil khususnya di daerah 3 T dengan jumlah murid kecil khususnya Output: daerah 3 T Program afirmasi bagi satuan pendidikan khususnya di daerah 3T4 Sebagian besar anak 1. Melakukan pemetaan kebutuhan layanan di daerah 3T dan siswa yang usia 16-18 thn di termarginalkan daerah 3 T dan 2. Menyediakan layanan khusus untuk daerah 3T dan termarginalkan dengan termarginalkan belum menyesuaikan model layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan memiliki layanan masing-masing daerah 3T. pendidikan menengah yang memadai Output: Program afirmasi layanan pendidikan menengah di daerah 3 T dan termarginalkan secara terpadu antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota. 7
    • 7. Sub Topik 1 : Peningkatan Layanan Peserta Didik (3/3)No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)5 2 % anak usia 16-18 1. Melakukan pemetaan anak usia 16-18 thn yang berkebutuhan khusus thn yang pada setiap kab/kota berkebutuhan khusus 2. Menetapkan simpul dan sub-simpul layanan pendidikan khusus pada belum mendapatkan daerah tertentu pelayanan secara 3. Melakukan gerakan proaktif dalam menyediakan layanan pendidikan bagi optimal peserta didik berkebutuhan khusus Output: Penyediaan layanan bagi anak berkebutuhan khusus usia 16-18 thn yang belum mendapatkan layanan pendidikan (termasuk pendidikan inklusi) oleh pemerintah, pemerintah propinsi dan kab/kota. 8
    • 8. Sub Topik 2 : Penyediaan Daya Tampung Pendidikan Menengah (1/2) No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI) 1 49 % kab/kota APK dikmen 1. Setiap kab/kota melakukan pemetaan terhadap lulusan SMP/MTs yang akan masih dibawah rata-rata melanjutkan ke SM dan berkoordinasi dengan semua pemangku nasional (<76%) kepentingan 2. Menyediakan sumber daya (resources) untuk menampung lulusan SMP/MTs melalui sinergitas antar pemangku kepentingan Output: 1. Komitmen untuk setiap Prov. dan Kab/Kota untuk meningkatkan APK minimal 4% setiap tahunnya. 2. Pemerintah propinsi dan kab/kota serta pemangku kepentingan lainnya menyediakan layanan pendidikan menengah minimal satu SMA, SMK, atau yang sederajat di setiap kecamatan 3. Pemerintah propinsi dan kab/kota membuat rencana aksi daerah untuk peningkatan APK Pendidikan Menengah minimal 4 % per tahun 2 19,36 % SMA dan SMK 1. Setiap kab/kota melakukan identifikasi kemampuan daya tampung dari kekurangan daya tampung sekolah yang ada dari peserta didik yang ada 2. Meningkatkan kapasitas daya tampung dari sekolah yang sudah tersedia atau mendirikan USB Output: 1. Dukungan sarana prasarana dari pemerintah, prov, dan kab/kota untuk memenuhi kekurangan daya tampung peserta didik yang ada. 2. Optimalisasi pemanfaatan dana DAK. 9
    • 9. Sub Topik 2 : Penyediaan Daya Tampung Pendidikan Menengah (2/2) No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI) 3 Belum semua 1. Setiap kab/kota melakukan identifikasi lahan yang layak untuk kab/kota dapat mendirikan USB/RKB. menyediakan lahan 2. Meningkatkan komitmen antar pemangku kepentingan untuk yang cukup untuk dapat menyediakan sumber daya yang cukup , khususnya peningkatan akses penyediaan lahan. (USB/RKB) Output: Penyediaan anggaran di APBD untuk pembelian lahan 4 Lulusan SMP/MTs di Pemetaan lulusan SMP/MTs di daerah 3 T yang membutuhkan SM daerah 3 T dengan jarak yang jauh Output: sehingga tidak efektif Pembangunan SM satu atap yang dilengkapi asrama siswa dan apabila dibangun USB guru baru 10
    • 10. Sub Topik 3 : Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Guru Sekolah Menengah (1/4)No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI) 1 Terdapat kekurangan 1. Kab/kota melakukan pemetaan kebutuhan guru produktif di setiap SMK guru produktif di SMK 2. Melakukan program pendidikan alih fungsi keahlian bagi guru sebanyak 19.032 orang adaptif/normatif yang akan menjadi guru produktif, khususnya bagi daerah yang memiliki guru normatif/adaptif yang berlebih. 3. Pemberdayaan peran serta masyarakat, khususnya masyarakat industri sebagai mitra guru produktif. 4. Kab/kota melakukan kerjasama dengan LPTK atau PT dalam penyediaan guru produktif 5. Membekali guru produktif yang sudah ada melalui pelatihan berjenjang, sehingga seorang guru dapat memiliki minimal 2 kompetensi bidang keahlian yang dapat diampu. Output: 1. Pengusulan pengangkatan guru SM diprioritaskan untuk memenuhi kekurangan guru produktif di SMK 2. Percepatan dan perluasan program pendidikan alih fungsi keahlian bagi penyediaan calon guru produktif SMK melalui PT LPTK dan non LPTK serta institusi lain yang memiliki kewenangan tersebut 3. Pengoptimalan guru produktif yang sudah ada di sekolah/ daerah kabupaten/ kota 4. Pemanfaatan peran serta masyarakat, khususnya masyarakat industri sebagai guru tamu produktif di SMK 11
    • 11. Sub Topik 3 : Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Guru Sekolah Menengah (2/4)No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI) 2 Terdapat 30.084 guru 1. Kab/kota menyusun peta kualifikasi PTK Dikmen SM yang belum 2. Melakukan sinergi pembiayaan peningkatan kualifikasi guru berkualifikasi S1/D4 antara pemerintah, prov, dan kab/kota Output: Program percepatan pemenuhan kualifikasi guru SM oleh pemerintah, pemerintah prov, dan kab/kota 3 Masih terdapat guru 1. Setiap Kab/kota melakukan pemetaan guru SM yang mismatch SM yang mismatch 2. Adanya program pemagangan bagi guru yang akan alih fungsi 3. Kab/kota melakukan kerjasama dengan LPTK,PT dan P4TK Kejuruan dalam program pendidikan sertifikasi dan program alih fungsi Output: 1. Program pendidikan “sertifikasi” dan program alih fungsi bagi guru agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; 2. Pemerintah kabupaten kota melaksanakan program penataan guru untuk mengurangi guru SM yang mismatch. 12
    • 12. Sub Topik 3 :3Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Guru Sekolah Menengah (3/4)Sub Topik : Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Guru Sekolah Menengah No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI) 4 Sebagian besar guru SM 1. Pemerintah propinsi dan pemerintah Kab/kota menyusun peta belum secara terstruktur kompetensi PTK Dikmen ditingkatkan 2. Melakukan sinergi pembiayaan peningkatan kompetensi guru kompetensinya antara pemerintah, pemerintah prov, dan kab/kota 3. Kab/kota melakukan kerjasama dengan LPTK,PT dan P4TK dalam program Continous Profesional Development (CPD) Output: 1. Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kab/kota melaksanakan program CPD (program pengembangan profesional guru berkelanjutan); 2. Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kab/kota mengoptimalkan dan melakukan sinergitas program pelatihan guru, baik dilaksanakan di pusat pelatihan guru (P4TK), LPTK, PT, Industri dan di sekolah . 13
    • 13. Sub Topik 33 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Guru Sekolah Menengah (4/4)Sub Topik : : Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Guru Sekolah MenengahNo Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI) 5 Belum terjadi pemerataan 1. Pemerintah provinsi dan kab/kota menyusun peta distribusi penempatan guru antara guru di kota dan pedesaan pada sekolah menengah jumlah guru di kota dan 2. Pemerintah menyusun rencana aksi nasional distribusi guru pendesaan pada sekolah dikmen secara merata berbasis kebutuhan wilayah melalui menengah sinergitas antar para pemangku kepentingan antara satu kab/kota dengan kab/kota lainnya Output: Implementasi revisi PP no.74 terkait dengan redistribusi guru di setiap kab/kota 6 Semakin seringnya guru dan Penyusunan peraturan pemerintah yang mengatur larangan dan kepala sekolah dilibatkan sanksi bagi pelibatan guru dalam ranah politik. dalam ranah politik Output: Adanya peraturan perundangan yang mengatur tatacara pengelolaan tenaga guru dan melarang keterlibatan guru dalam ranah politik. 14
    • 14. Sub Topik 4 : Peningkatan Kualitas Pembelajaran (1/2)NO PERMASALAHAN STRATEGI PENINGKATAN KINERJA (SOLUSI)1. Sebagian besar Kompetensi 1. Meningkatan keseimbangan soft skill & hard skill yang meliputi Lulusan SMA/SMK belum kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan melalui memenuhi standar yang penataan kurikulum ditetapkan 2. Melakukan proses pembelajaran di kelas yang difokuskan pada aspek mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan 3. Pembelajaran di SM tidak hanya terjadi di ruang kelas,namun juga memanfaatkan lingkungan sekolah, industri dan fasilitas di masyarakat lainnya 4. Memperkaya sumber belajar selain Guru ( misalnya : tenaga ahli di masyarakat/ industri, alumni, tutor sebaya dan pembelajaran online) dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu. 5. Melakukan proses pengajaran di kelas melalui contoh dan teladan Output: 1. Meningkatkan efektifitas pembelajaran melalui implementasi Kurikulum 2013 2. Melakukan pengayaan dan pengimbasan kompetensi guru dalam pembelajaran di sekolah yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan kurikulum 2013. 3. Optimalisasi pemanfaatan sumber belajar selain guru. 15
    • 15. Sub Topik 4 : Peningkatan Kualitas Pembelajaran (2/2)No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)2. Kurangnya bahan ajar, 1. Melakukan pemetaan kebutuhan sarpras pendukung pembelajaran alat, dan media 2. Meningkatkan penyediaan sumber daya untuk pemenuhan sarpras tersebut pembelajaran untuk melalui sinergitas antar pemerintah pusat, prov, dan kab/kota menunjang proses 3. Penyediaan sarana ICT di SM belajar yang bermutu Output: 1. Penyediaan buku pegangan guru, dan buku siswa di perpustakaan yang memadai oleh pemerintah pusat, prov, dan kab/kota 2. Pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi 3. Penyediaan alat dan bahan praktikum siswa SM 4. Pelaksanaan kerja sama dengan DUDI dan pemanfaatan lingkungan dalam penyediaan sarana praktek dan pembelajaran3. Beragamnya 1. Melakukan pemetaan SMK yang menggunakan kurikulum 1994, 1997, 2004, implementasi kurikulum dan KTSP yang digunakan pada 2. Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi kurikulum SMK dengan melibatkan SMK dunia usaha dan dunia industri Output: Penetapan regulasi implementasi kurikulum 2013 sesuai program keahlian pada SMK di seluruh Indonesia4. Kesenjangan mutu 1. Melakukan pemetaan terhadapat disparitas lulusan antara kota dan kecamatan lulusan di kota dan desa 2. Meningkatkan pemenuhan SNP bagi sekolah yang berada di desa yang berbeda Output: Program afirmasi sekolah bermutu di setiap kab/kota 16
    • 16. Sub Topik 5 : Peningkatan Tata Kelola PMU (1/2)No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)1. Belum tersedianya data 1. Kab/kota menggunakan sistem pendataan tunggal, sehingga dan informasi Sekolah tercipta keseragaman antara pemerintah pusat, prov., dan Menengah yang tepat kab/kota dan akurat 2. Kab/kota mewajibkan satuan pendidikan mengisi data online dikmen secara reguler dan kontinu Output: Pemanfaatan sistem pendataan online Dikmen (PAS : Paket Aplikasi Sekolah)2. Belum Menyusun rencana sosialisasi nasional implementasi PMU melalui tersosialisasikannya berbagai sarana dan media yang ada rencana implementasi PMU ke semua Output: pemangku kepentingan Pencanangan dan sosialisasi PMU secara nasional3. Belum adanya 1. Menyusun rencana aksi nasional implementasi PMU perencanaan dan 2. Meningkatkan sinkronisasi rencana implementasi PMU antara pelaksanaan PMU yang pusat, prov., dan kab/kota terpadu antar kab/kota, provinsi, dan pusat Output: Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan PMU secara intensif antara kab/kota, prov, dan pusat 17
    • 17. Sub Topik 5 : Peningkatan Tata Kelola PMU (2/2)No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)4. Belum semua sekolah 1. Melakukan pemetaan sekolah-sekolah yang belum memiliki RIPS memiliki Rencana Induk 2. Melakukan sinkronisasi RIPS dengan jenis bantuan yang akan Pengembangan Sekolah diberikan oleh pemerintah pusat, prov., dan kab/kota (RIPS) Output: Program pendampingan penyusunan dan pelaksanaan RIPS5 Belum tersedianya sistem 1. Melakukan identifikasi kebutuhan informasi monitoring dan evaluasi Monitoring, Evaluasi, dan 2. Menyusun Grand Design sistem MONEV terpadu yang dapat Informasi yang terpadu digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan Output: Penyediaan sistem monitoring , evaluasi dan informasi secara online6 Pemanfaatan DAK (yang 1. Melakukan identifikasi kebutuhan pembiayaan sekolah menengah diatur dalam juknis) belum melalui DAK sesuai dengan kebutuhan 2. Pemerintah kab/kota dan provinsi mengusulkan perbaikan juknis daerah DAK 3. Pemerintah kab/kota melaporkan pelaksanaan DAK kepada Pemerintah Output: Penyusunan Juknis DAK dapat menampung kebutuhan daerah dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku 18
    • 18. TERIMAKASIH 19

    ×