Your SlideShare is downloading. ×

Hasil Rembuknas - Kom IV - Tata Kelola Kemdikbud

808

Published on

Hasil Rembuknas - Komisi IV - Penguatan Tata Kelola Kemdikbud yang Transparan dan Akuntabel

Hasil Rembuknas - Komisi IV - Penguatan Tata Kelola Kemdikbud yang Transparan dan Akuntabel

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
808
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
  • Tata kelola  pencitraan, sosialisasi, pendampingan, monev
  • Transcript

    • 1. REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Menuntaskan Program Prioritas Pendidikan dan Kebudayaan 2013-2014 Hasil Sidang Komisi IV :Penguatan Tata Kelola Kemdikbud yang Transparan dan Akuntabel
    • 2. TIM KOMISI IV Penguatan Tata Kelola Kemdikbud yang Transparan dan AkuntabelKetua Komisi : Sekretaris JenderalSekretaris : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi BaratKoordinator Perumus : Kepala Biro KepegawaianTim Perumus : 1. Inspektur Jenderal; 2. Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi dan Media; 3. Kepala Biro Perencanaan dan KLN; 4. Sekretaris Itjen; 5. Kepala Biro Umum; 6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi; 7. Kepala Biro Keuangan, Setjen; 8. Kepala Pusat Informasi dan Humas; 9. Tim RPP Balitbang. 2
    • 3. ANGGOTA KOMISI IVNO PESERTA JUMLAH1 Tim Perumus 102 Atase Pendidikan KBRI 23 Rektor Universitas 94 Direktur Poltek 85 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi,Kab/Kota 316 Kepala LPMP dan BP-PNFI 47 Kopertis 38 LSM dan APTISI 29 Tim Substansi 11 TOTAL 80 3
    • 4. HASILDISKUSI SIDANG KOMISI 4 5
    • 5. Sub Topik 1 : Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan PemeriksaanNo Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI) 1 Pengelolaan administrasi yang tidak dapat administrasi harus dikelola secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terjadi dipertanggungjawabkan/akuntabel penyimpangan 2 Perguruan tinggi tidak melaporkan Setiap rekening Perguruan Tinggi harus dilaporkan rekeningnya ke Kemkeu ke Kementerian Keuangan 3 Rekapitulasi dan tindak lanjut hasil Mendukung dan bekerjasama dengan BPK dalam pemeriksaan BPK di Kemdikbud pemeriksaan/audit keuangan 5 Gratifikasi yang berhubungan dengan Gratifikasi apapun juga tidak diperbolehkan apalagi jabatan berhubungan dengan jabatan 6 Perlunya mendapatkan pendampingan Dijadwalkan pendampingan ke unit yang pengelolaan keuangan membutuhkan 7 Peningkatan kontrol bantuan ke PTS Akan direkomendasikan Itjen kepada Dikti agar berkoordinasi dengan Kopertis dalam pemberian bantuan ke PTS 6
    • 6. Sub Topik 2 : RBI dan Pengelolaan KepegawaianNo Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)1 Ijazah S1/D4 guru tidak diakui angka Instansi terkait agar melaksanakan pengelolaan kreditnya (oleh BKN) karena masalah tugas belajar secara tertib dan sesuai aturan. administratif (tidak memiliki izin mengajar/tugas belajar)2 Kualifikasi pendidikan yang dimiliki tidak 1. Merujuk pada PP n0 74, guru mismatch sesuai dengan bidang yang diampu diberikan kesempatan untuk pengembangan (mismatch) sehingga S1/D4 yang dimiliki diri sesuai bidang yang diampunya. tidak dapat diperhitungkan berdasarkan aturan kepegawaian3 Merujuk pada Permenpan dan RB No 16 1. Guru golongan II tetap diakui sebagai guru Tahun 2009 yang mulai efektif 1 Januari yang melaksanakan tugas guru pertama. 2013, guru golongan II tidak masuk dalam kategori jabatan guru (Pertama, Muda, 2. Masing-masing daerah agar melaksanakan Madya dan Utama). Secara nasional ada komitmen mencapai target 100% guru sebanyak 283.010 orang guru dengan berkualifikasi S1/D4 selambat-lambatnya pada golongan II. tahun 2015. 7
    • 7. No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)4 Terjadinya kasus-kasus penetapan angka a. Instansi terkait agar menerapkan prosedur akredit (PAK) palsu yang digunakan oleh guru operasional (SOP) pengajuan dan penilaian untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan. angka kredit (PAK) sesuai Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang Juknis Jabatan Fungsional Guru yang mengatur Tata Cara Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit Guru. b. Penerapan sanksi tegas kepada guru/PNS yang terlibat, sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku5 Terjadinya kelangkaan dosen tetap yayasan di Diperlukan kebijakan khusus untuk PTS-PTS daerah terpencil (seperti Malinau, mengakomodir kebutuhan dosen di daerah- Entikong, Bulungan, dan Sambas), sementara daerah terpencil. PNSD yang menjadi dosen tidak- tetap yayasan tidak diakui sebagai dosen PTS.6 Meskipun disiplin pegawai merupakan aspek Jajaran pimpinan organisasi agar melaksanakan penting dalam pembentukan SDM yang pembinaan pegawai sebaik-baiknya, termasuk profesional dalam rangka RBI, masih terjadi penerapan secara tegas aturan disiplin pegawai "kegamangan" dalam penerapan terhadap PP sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. 53/2010, khususnya tindakan pemberhentian bagi dosen yang mangkir kerja selama lebih dari 46 hari. 8
    • 8. No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)7 Keragaman struktur organisasi dinas Koordinasi Kemdikbud-Kemdagri untuk melakukan pendidikan telah menimbulkan sinkronisasi dan pembenahan struktur organisasi kesulitan/ineffisiensi dalam pelaksanaan dinas pendidikan propinsi/kabupaten/kota. koordinasi antara pusat dan daerah. Tuntutan sinkronisasi struktur organisasi pendidikan semakin mendesak dengan integrasi Kebudayaan ke dalam Kementerian Pendidikan Nasional.8 Adanya peraturan kepegawaian yang tumpang Pengkajian mendalam tentang berbagai aturan tindih dan inkonsisten. (Sebagai contoh, pada kepegawaian PP Nomor 53 Tahun 2010, direktur politeknik setara eselon III; sedangkan pada UU Dikti direktur politeknik setara dengan rektor) 9
    • 9. Sub Topik 3 : Pengelolaan Barang Milik NegaraNo Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)1 Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga tidak a. Melakukan inventarisasi seluruh pemanfaatan sesuai ketentuan : BMN dengan pihak ketiga, antara lain a. Pemanfaatan BMN tidak dan/atau belum persetujuan, besaran kontribusi ke Negara, mendapat persetujuan dari Menteri bentuk kerjasama pemanfaatan (sewa, pinjam Keuangan selaku Pengelola BMN pakai, KSP, BGS/BSG) b. Pemanfaatan BMN tidak memberikan b. Melakukan pembinaan SDM pengelola BMN kontribusi kepada Negara melalui sosialisasi, workshop dan bimbingan c. Pemanfaatan BMN tidak didukung teknis secara berjenjang dan perjanjian kerjasama yang memadai berkesinambungan2 Belum semua Tanah Kemdikbud memiliki Satker di instruksikan untuk menyampaikan dokumen kepemilikan (sertifikat). laporan BMN berupa Tanah dengan menggunakan Aplikasi SIMANTAP untuk dilaporkan ke DJKN Kemkeu3 Masih terdapat aset yang belum dicatat dalam 1. Melakukan inventarisasi atas seluruh BMN Laporan BMN yang dikuasai UAKPB per tahun. 2. Melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna/Penguna Barang 3. Melakukan kodefikasi berupa pelabelan atas seluruh BMN yang dikuasai oleh satker sesuai laporan SIMAK BMN. 10
    • 10. No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)4 BMN Kemdikbud 1. Melakukan inventarisasi rumah negara golongan I, II digunakan/dikuasai pihak lain dan III di lingkungan Kemdikbud 2. Melakukan penertiban atas seluruh rumah negara/dinas yang masih dikuasai/ditempati oleh pensiunan PNS atau pihak lain sesuai dengan ketentuan 3. Satker mengajukan usulan kepada Mendikbud tentang penghapusan rumah negara gol. III, apabila masih tercantum dalam Laporan SIMAK BMN5 Masih terdapat pencatatan double Segera diselesaikan proses penetapan status penggunaan BMN berupa tanah/gedung dan pada seluruh BMN di lingkungan kemdikbud bangunan yang menyebabkan ketidakwajaran nilai BMN dalam Laporan Keuangan Kemdikbud6 SDM penatausahaan BMN/SIMAK Perlu dilakukan penguatan SDM dalam bentuk Bimtek dan BMN masih lemah Sosialisasi penatausahaan BMN kepada Pengambil kebijakan maupun pelaksana teknis pada seluruh satker dilingkungan Kemdikbud7 Penatausahaan barang persediaan Perlu ada penetapan regulasi tentang SOP penatausahaan belum mencerminkan kondisi yang barang persediaan di lingkungan Kemdikbud sebenarnya 11
    • 11. Sub Topik 4 : Transparansi dan Akuntabilitas PBJNo Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)1 Belum proporsionalnya jumlah SDM yang Melaksanakan Diklat Ujian Sertifikasi Keahlian PBJ memiliki Sertifikat Keahlian PBJ pada pada satker-satker yang memiliki jumlah SDM setiap satker di lingkungan Kemdikbud bersertifikat sedikit2 Belum semua satker Kemdikbud memiliki Mendorong Pembentukan LPSE Kemdikbud pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik provinsi yang belum memiliki. (LPSE) minimal satu di setiap provinsi3 Belum terbentuknya Unit Layanan Setiap Satker wajib membuat kajian terkait Pengadaan (ULP) permanen pada setiap pembentukan ULP permanen satker di lingkungan Kemdikbud4 Belum semua satker mengumumkan Penyelenggaraan Rakor PBJ minimal dua kali Rencana Umum Pengadaan (RUP) denghan melibatkan seluruh satker dilingkungan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal Kemdikbud 25 Perpres 70 Tahun 20125 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pencanangan 100% Eprocurement dilingkungan melalui E-Procurement baru mencapai Kemdikbud TA 2013 60,2% pada tahun 2012 12
    • 12. No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)6 Masih banyaknya temuan BPK terkait dengan Pembinaan pengelola PBJ secara terus menerus dan pelaksanaan : berkesinambungan untuk meminimalisir kesalahan a. Pembayaran atas kontrak tidak sesuai dan penyimpangan dalam pelaksanaan PBJ (PPK, realisasi fisik Pokja, dan tim teknis) b. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan dan disetorkan ke kas negara c. Nilai kontrak tidak diyakini kewajarannya d. Perbedaan spesifikasi barang yang diserahkan tidak sesuai kontrak yang mengakibatkan kemahalan harga7 Belum memadainya sarana dan prasarana LPSE a. Penyiapan Anggaran Sewa Bandwidth dan backup Khusus untuk LPSE b. Pembentukan Unit Kerja baru atau Penataan Ulang Tata Organisasi. c. Pengkajian kebutuhan, disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi serta lingkup luasan layanan. d. Diklat Pembinaan SDM pengelola LPSE e. Menyiapkan sarana dan prasarana WBS dan SDM yang memiliki kapasitas dan integritas. 13
    • 13. Sub Topik 5 : Tindak Lanjut RSBI/SBI pasca Putusan MKNo Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)1 Belum ada landasan hukum bagi Pemerintah Melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan meneruskan pengelolaan eks-RSBI sebagai Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemda Provinsi sekolah percontohan/rujukan atau istilah lain dan Pemda Kabupaten Kota2 Pemanfaatan dana yang dipungut dari a. Penerapan prinsip-prinsip Badan Layanan masyarakat menjadi temuan auditor Umum Daerah dalam pengelolaan eks-RSBI; b. Sinkronisasi Peraturan Perundangan tentang pengelolaan keuangan negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 14
    • 14. Sub Topik 6 : Pengelolaan Dana Dekon, DAK, dan BOSNo Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)1 Kabupaten/Kota yang menyampaikan Penerapan pendekatan reward dan punishment Pelaporan DAK ke Kemdikbud Sangat Rendah dalam sistem pelaporan untuk memastikan ketaatan dalam pelaporan DAK2 Juknis DAK terlambat diterima setiap tahun, Juknis DAK harus dibuat pada tahun sebelumnya selalu dikeluarkan pada akhir tahun sehingga dan dikeluarkan pada awal tahun seperti juknis DAK menimbulkan masalah serapan dana kementerian lainnya 15
    • 15. TERIMAKASIH 16

    ×