Your SlideShare is downloading. ×
Hasil Rembuknas - Kom II - Implementasi UU 12/2012 ttg Pendidikan Tinggi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Hasil Rembuknas - Kom II - Implementasi UU 12/2012 ttg Pendidikan Tinggi

957
views

Published on

Hasil Rembuknas - Komisi II - Implementasi Undang-undang No 12 Tahun 2012 ttg Pendidikan Tinggi

Hasil Rembuknas - Komisi II - Implementasi Undang-undang No 12 Tahun 2012 ttg Pendidikan Tinggi


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
957
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. HASIL DISKUSI KOMISI IIIMPLEMENTASI UU No 12 TAHUN 2012 REMBUKNAS 2013
  • 2. Isu yang dibahasAkademi KomunitasBOPTNDosen Tetap Non PNS dan Pendidikan Calon GuruPenjaminan Mutu, KKNI, dan Pendidikan Jarak JauhPemanfaatan BOPTN untuk Penelitian
  • 3. 1. AKADEMI KOMUNITAS diamanatkan dalam UU 12/2012 Pasal 59 (1) dan (7), Pasal 81NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN1. •Akademi Komunitas merupakan salah 1. Payung hukum PP dan Permen satu solusi ekspansi akses ke Pendidikan dalam proses, diharapkan segera Tinggi siap •Relevan dengan pembangunan daerah 2. Sosialisasi ke Pemda-Pemda •Penjaminan mutu pada AK 3. Sharing pendanaan dan sumber daya harus dituangkan dalam2. Banyak tanggapan positif dari bentuk perjanjian Kebupaten/Kota dan Dunia Industri kerjasama/kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah3. Payung hukum masih dalam proses Daerah dan ditetapkan dalam penerbitan Peraturan Daerah 4. Penguatan Sistem Penjaminan4. Sharing pendanaan dan sumber daya mutu yang berbasis pada SNPT antara Pemda dan Pemerintah Pusat khusus Akademi Komunitas, SPMI, dan akreditasi yang didukung oleh sistem informasi PDPT yang kuat
  • 4. 2. Bantuan Operasional PTN diamanatkan dalam UU 12/2012 Pasal 59 (1) dan (7)NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN1. Tujuan untuk membiayai kekurangan 1. Perhitungan satuan biaya biaya operasional sebagai akibat tidak berdasar prodi sedang disiapkan adanya biaya lain selain SPP dan Maret akan siap2. Menjamin PTN yang terjangkau 2. Para Rektor PTN mendukung BOPTN dengan penyempurnaan3. Variasi biaya pendidikan beragam, formula alokasi penetapan Uang Kuliah Tunggal harus 3. Penelitian dan ketaatan terhadap hati-hati peraturan akan menjadi dasar4. Waktu penyaluran BOPTN tidak tepat perhitungan BOPTN waktu 4. Penyaluran BOPTN 20135. Perlu ada kebijakan afirmasi untuk dana diupayakan tepat waktu (Maret) BOPTN, terutama bagi yang BOPTN-nya 5. Afirmasi dilakukan terus menerus kecil 6. Sustainabilitas BOPTN dijamin UU6. Sustainabilitas BOPTN bagaimana?
  • 5. 3. Dosen Tetap Non PNS dan Pemenuhan Guru diamanatkan dalam UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan UU 12/2012 tentang Pendidikan TinggiNO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN1. Pemenuhan Standar dan peraturan 1. Diterbitkan Permen Pengangkatan perundang-undangan terkait kecukupan Dosen Tetap non PNS dengan tenaga pendidik pembiayaan melalui BOPTN 2. Lulusan penerima Beasiswa2. Formasi PNS untuk pengangkatan dosen Unggulan dan Fast Track lebih kecil dari kebutuhan diandalkan mencukupi kebutuhan3. Dari formasi yang ada, yang terserap dosen <60% karena tidak terpenuhinya 3. Sistem penerimaan dosen tidak kualifikasi dan kompetensi disamakan dengan penerimaan4. Kelangkaan guru SD pada bidang Calon Pegawai Negeri Sipil pendidikan jasmasi dan kesehatan di 4. Pemda disarankan mengajukan beberapa tempat pemenuhan guru melalui program SM3T
  • 6. 4. KKNI, Penjaminan Mutu, dan Pendidikan Jarak Jauh Implementasi Perpres No 8 tahun 2012 dan UU No 12 tahun 2012, sebagai amanah Pasal 29, 51 sd 56, dan 31 Pendidikan TinggiNO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN1. Implementasi KKNI pada tingkat program 1. Penyusunan Peraturan Menteri studi masih perlu dikokohkan tentang Implementasi KKNI di2. Kompetensi lulusan ditetapkan oleh Menteri Perguruan Tinggi 2. Penyusunan kompetensi lulusan3. Belum semua Perguruan Tinggi menerapkan disetiap program studi yang akan Sistem Penjaminan Mutu Internal ditetapkan oleh Menteri 3. Penyusunan Peraturan Menteri4. Pendidikan Jarak Jauh sebagai upaya untuk tentang Sistem Penjaminan Mutu perrluasan akses dan menjangkau peserrta Perguruan Tinggi didik yang tidak berkesempatan tatap muka 4. Sosialisasi, pelatihan, bantuan teknis,5. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) belum dipahami hibah penjaminan mutu perlu (disalah artikan dengan Kelas Jauh) ditingkatkan 5. Penyusunan Permen PJJ dan sosialisasinya
  • 7. 5. Pemanfaatan BOPTN untuk Penelitian Implementasi UU No 12 tahun 2012 Pasal 89NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN1. Masih banyak peguruan tinggi belum 1. Alokasi dana penelitian berdasarkan memberi perhatian terhadap kegiatan kinerja penelitian untuk Perguruan penelitian dan pengabdian kepada Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi masyarakat Swasta2. Publikasi internasional masih relatif rendah 2. Hasil-hasil penelitian harus lebih banyak dipublikasikan di jurnal internasional 3. Hasil-hasil penelitian perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

×