Your SlideShare is downloading. ×
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012

3,763
views

Published on


3 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
3,763
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
439
Comments
3
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
  • Pasal 3
  • Pasal 5
  • Transcript

    • 1. DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN 2012
    • 2. SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD APBN/ APBD KEMENTERIAN/ LEMBAGA NEGARA KEGIATAN OPERASIONAL PAJAK
    • 3. KEWAJIBAN UMUM PERPAJAKAN
    • 4. Kas negara Pajak Pusat UANG PAJAK DI SETOR KE KAS NEGARA MELALUI BANK-BANK ATAU KANTOR POS
    • 5. LAPOR Kantor Pelayanan Pajak
    • 6. SANKSI TERLAMBAT SETOR
      • Menurut Pasal 9 ayat (2a) UU No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007, pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyetoran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran s.d. tanggal pembayaran.
    • 7. SANKSI TIDAK ATAU TERLAMBAT MELAPOR
      • Menurut Pasal 7 UU No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai , Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya , dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
    • 8. AGENDA SOSIALISASI PPh Pasal 21/26 PAJAK PENGHASILAN PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 22 PPh Pasal 4 (2) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Barang Jasa
    • 9. DIKELOLA  INSTANSI PEMERINTAH PUSAT  INSTANSI PEMERINTAH DAERAH  LEMBAGA NEGARA MELALUI SUATU KEGIATAN BENDAHARA /PEMEGANG KAS WAJIB MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT APBN/APBD
    • 10. UU PP - UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 16 Th 20 09 (KUP) - UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 200 8 (PPh) - UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 42 Th 200 9 (PPN)
      • - PP No. 80 Th 200 7 (Peraturan Pelaksanaan UU KUP)
      • -PP No.132 Th 2000 (PPh atas hadiah Undian)
      • -PP No.51 Th.2008 jo PP 40/2009 (Jasa Konstruksi)
      • -PP No.71 Th.2008 (PPh Pengalihan Hak Tanah/Bngnan)
      • -PP No.15 Th.2009 (PPh atas Bunga Koperasi)
      • PP No.143 Th 2000 jo PP 24/2002 (Pelaksanaan UU PPN)
      • PP No.146 Th 2000 jo PP 38/2003 (PPN dibebaskan)
      • -PP No.21 Th 2001 jo PP 31 Tahun 2007 (PPN Brg Strategis)
      Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK
    • 11. Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK PER MENKEU
      • -PMK No. 181/2007 jo. No. 152/2009
      • (Bentuk dan Isi SPT)
      • PMK No. 184/2007 jo. No.80/2010
      • (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan)
      • -PMK No.186/2007
      • (Dikecualikan dari pengenaan sanksi)
      • -PMK No.190/2007
      • (Pengembalian pjk yg seharusnya tdk terutang)
      • -PMK No.252/2008
      • (Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21)
      • -PMK No.246/2008 jo. No. 154/2009
      • (Beasiswa dikecualikan dari Objek PPh)
      • -PMK No.250/2008
      • (Biaya jabatan dan Biaya Pensiun)
      • -PMK No.254/2008
      • (PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan)
      • -PMK No.244/2008
      • (Jenis Jasa Objek Pemotongan PPh Pasal 23)
      • -PMK No.154/2010
      • ( Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran Atas
      • Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor
      • Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain)
    • 12. Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK PERDIRJEN PAJAK
      • -Per No. 38/2009
      • (Bentuk Formulir SSP)
      • Per No. 31/2009 jo. No.57/2009
      • (Tata Cara Pemotongan&Penyetoran PPh 21)
      • -Per No.32/2009
      • (Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21)
      • -Per No.30/2009
      • (Tata Cara Pengclian Pembyran PPh Pengalihan Hak Tnh&Bgn)
      • -Per No.13/2010 jo. No. 65/2010
      • (Faktur Pajak)
      • -Per No.14/2010 jo. No. 44/2010
      • (Bentuk, Isi dan Tata cara Pengisian SPT Masa PPN)
    • 13. - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah - Instansi atau Lembaga Pemerintah - Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan - Kedutaan Besar RI di Luar Negeri DI: KPP PRATAMA/ KP2KP LOKASI Wajib NPWP MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN SESUAI DENGAN TANDA PENGENAL (KTP/SIM) Bendahara Pemerintah ditunjuk sebagai Pemungut PPN/PPn BM berdasarkan KMK No.563/2003
    • 14. - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah - Instansi atau Lembaga Pemerintah - Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan - Kedutaan Besar RI di Luar Negeri DI: KPP/KPP PRATAMA/ KP2KP LOKASI Wajib NPWP MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN SESUAI DENGAN TANDA PENGENAL (KTP/SIM) Bendahara Pemerintah ditunjuk sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak Pusat
    • 15. Kewajiban Mendaftarkan Diri Pasal 2 ayat ( 1) UU KUP Bendahara yang Mengelola APBN/APBD Wajib Mendaftarkan Diri Untuk Mendapatkan NPWP
    • 16. Tempat Mendaftarkan Diri Per. Dirjen No. PER- 62 /PJ./20 10 Tempat Pendaftaran KPP/KP2KP di mana Bendahara Berkedudukan
    • 17.  
    • 18. BENDAHARA PEMERINTAH MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS DANA YG BERASAL DARI APBN/APBD WAJIB Objek Penjelasan PPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya) PPh Pasal 22 Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang PPh Pasal 23 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21 PPh Pasal 26 Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri. PPN dan PPnBM Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak Bea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak)
    • 19. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH BENDAHARA PPh Ps.21/26 Dibayarkan kepada ORANG PRIBADI sehubungan dgn: Pekerjaan Jabatan Jasa Kegiatan Penghasilan Dibayarkan atas PEMBELIAN BARANG Dibayarkan atas Hadiah (selain obj.21) Bunga Deviden Royalti Sewa Jasa (selain obj.21) Dibayarkan atas OBYEK-OBYEK PPh Final PPh Ps.22 PPh Ps.23/26 PPh Final Dapat Dikreditkan Dalam SPT Tahunan
    • 20. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH BENDAHARA PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAK DIPUNGUT PPN
    • 21. PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPh PPh PASAL 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa & kegiatan
    • 22. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26
    • 23.  
    • 24. Status PTKP WP Tidak Kawin Kode Jumlah 0 Tanggungan TK/0 15.840.000 1 Tanggungan TK/1 17.160.000 2 Tanggungan TK/2 18.480.000 3 Tanggungan TK/3 19.800.000 WP Kawin Kode Jumlah 0 Tanggungan K/0 17.160.000 1 Tanggungan K/1 18.480.000 2 Tanggungan K/2 19.800.000 3 Tanggungan K/3 21.120.000 WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung Kode Jumlah 0 Tanggungan K/I/0 33. 00 0.000 1 Tanggungan K/I/1 34. 32 0.000 2 Tanggungan K/I/2 3 5 . 64 0.000 3 Tanggungan K/I/3 3 6 . 96 0.000
    • 25. PTKP UTK KARYAWATI HANYA UTK DIRI SENDIRI STATUS KAWIN STATUS TDK KAWIN - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG
    • 26. BIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUN 5 % x PENGHASILAN BRUTO (PENSIUN) 6.000.000 2.400.000 500.000 200.000 (MAKSIMAL) SETAHUN (MAKSIMAL) SEBULAN BIAYA JABATAN BIAYA PENSIUN 5 % x PENGHASILAN BRUTO (GAJI)
    • 27. TARIF BERDASARKAN PASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 ( UU PPh) KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009): NO Lapisan Penghasilan Tarif 1. S.d. Rp 50.000.000 5% 2. Di atas Rp50.000.000 - s.d. Rp 250.000.000 15% 3. Di atas Rp250.000.000 - s.d.Rp500.000.000- 25% 4. Di atas Rp500.000.000 30%
    • 28. TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 PENGHASILAN PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH (Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah) IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL (TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG) DI DLM NEGERI DAN/ATAU DI LUAR NEGERI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
    • 29. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 OLEH BENDAHARA - GAJI/PENSIUN - TUNJANGAN TERKAIT PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN, JASA, KEGIATAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH HONORARIUM IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN PEJABAT NEGARA/PNS/ ANGGOTA TNI/POLRI/ PENSIUNANNYA BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTA TNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA DIBAYARKAN KEPADA TARIF PS.17 X PENGHASILAN KENA PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH 0% (Gol. I & II), 5 % (Gol. III) atau 15% (Gol. IV) X Ph Bruto (PPh Final) UPAH HARIAN/ MINGGUAN/ BORONGAN HONOR, U.SAKU HADIAH, KOMISI, BEASISWA, PEM- BAYARAN LAIN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN JASA KEGIATAN 5% X (BRUTO-Rp.150RB) PER HARI bila>Rp.1,32jt dlm 1 bl : 5 % X (bruto-PTKP harian sebenarnya) (-) pot sebelumnya Bila dibayar bulanan : (bruto-ptkp)disetahunkan X tarif ps.17, Dibagi 12 TARIF PS.17 X PH. BRUTO TENAGA AHLI : PENGACARA AKUNTAN ARSITEK DOKTER KONSULTAN NOTARIS PENILAI AKTUARIS TARIF PS.17 X DASAR PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN
    • 30. PENGHASILAN YANG DITERIMA PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN Penghasilan Yang Diterima PNS ANGGOTA TNI & POLRI PENSIUNAN* ) YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN LAINNYA HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN PEJABAT NEGARA * ) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA PPh Ps. 21 DITANGGUNG PEMERINTAH PENGHASILAN TIDAK TERATUR PENGHASILAN TERATUR DIPOTONG PPh Ps.21
    • 31. Penghitungan PPh Pasal 21 PENGHASILAN BRUTO - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00 PENGHASILAN NETO PENGHASILAN KENA PAJAK - UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT PTKP TARIF PS.17 UU PPh DIKURANGI PAJAK TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD
    • 32.  
    • 33. PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN PARA PENSIUNAN YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD UPAH HARIAN UPAH MINGGUAN UPAH SATUAN UANG SAKU HARIAN UPAH BORONGAN HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN Penghasilan teratur dan tidak teratur DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO
    • 34. Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Upah Harian/mingguan ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN TIDAK LEBIH DARI Rp 150.000,- TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21 DIBAYAR HARIAN LEBIH DARI Rp 150.000,- DIKURANGI Rp 150.000,- DIPOTONG PPh TARIF 5% PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER PKP
        • JIKA PENGHASILAN
        • KUMULATIF DLM
        • 1 BLN < Rp 6.000.000
      DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21 YANG TELAH DIPOTONG JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI Tdk termasuk Honorarium atau Komisi yg diterima Penjaja barang & Petugas dinas luar
        • JIKA PENGHASILAN
        • KUMULATIF DLM
        • 1 BLN > Rp 6.000.000
        • TARIF Psl 17
      Iuran Jaminan Hari Tua/ Iuran Tunjangan Hari Tua yg dibayarkan ke Jamsostek, bila diwajibkan DIKURANGI PTKP HARIAN SEBENARNYA +
        • TARIF 5%
    • 35. Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN PKP SEBULAN PPh SETAHUN DIBAYAR BULANAN DIKURANGI PTKP SEBULAN PKP DISETAHUNKAN X TARIF PPh Ps.17 PPh SEBULAN JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
    • 36. UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH DAN PENGHARGAAN PESERTA KEGIATAN
      • PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG;
      • PESERTA RAPAT, KONFERENSI,SIDANG,PERTEMUAN
      • DAN KUNJUNGAN KERJA;
      • PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN;
      • PESERTA PENDIDIKAN,PELATIHAN & MAGANG;
      • PESERTA KEGIATAN LAINNYA
      SELAIN PNS/TNI/POLRI/ PEJABAT NEGARA/PENSIUNAN MENERIMA IMBALAN : DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO UTK SETIAP KALI PEMBAYARAN YG BERSIFAT UTUH & TDK DIPECAH
    • 37. BUKAN PEGAWAI DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN SECARA TDK BERKESINAMBUNGAN MENERIMA IMBALAN BERUPA JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI * SYARATNYA BUKAN PEGAWAI HARUS MEMILIKI NPWP & TDK MENERIMA SUMBER PENGHASILAN LAINNYA MENERIMA IMBALAN BERUPA DASAR PENGENAAN &PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN BERKESINAMBUNGAN PTKP* DIKURANGI DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO SELAIN PNS/TNI/POLRI/ PEJABAT NEGARA/PENSIUNAN
      • TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK,
      • DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI DAN AKTUARIS
      • PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA, PENYANYI, PELAWAK,
      • BINTANG FILM, BINTANG SINETRON, BINTANG IKLAN,
      • SUTRADARA, KRU FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/TI,
      • PEMAIN DRAMA, PENARI, PEMAHAT, PELUKIS & SENIMAN
      • LAINNYA
      • OLAHRAGAWAN;
      • PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,
      • PENYULUH & MODERATOR
      • PENGARANG, PENELITI, DAN PENERJEMAH;
      • AGEN IKLAN;
      • PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA
      • TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI,
      • EKONOMI DAN SOSIAL SERTA PEMBERIAN JASA KPD SUATU PANITIA
      • PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK;
      • PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN ATAU YG MENJADI PERANTARA
      • PENJAJA BARANG DAGANGAN
      • PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI;
      • DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING & KEGIATAN SEJENIS LAINNYA
    • 38. Tarif Final Penghasilan Atas Honorarium Yang Bersumber dari APBN/APBD Mulai 1 Januari 2011 (PP 80/2010) NO. PENERIMA PENGHASILAN TARIF Ket 1. PNS Golongan I dan II Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya 0% Dibuat Bukti Pemotongan 2. PNS Golongan III Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya 5% Dibuat Bukti Pemotongan 3. Golongan IV Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya 15% Dibuat Bukti Pemotongan
    • 39. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Pemotongan PPh Pasal 21 (PP 80/2010) ∙ Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau  APBD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan dipotong dari penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan. ∙ Dalam hal PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya diangkat sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga yang tidak termasuk sebagai Pejabat Negara, atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tidak ditanggung oleh Pemerintah.
    • 40. CONTOH PERHITUNGAN PPh 21 LAMPIRAN PER-31/2009 & PER-57/2009
    • 41. Penghasilan yang Disetahunkan Penghasilan Neto Disetahunkan = 12/n x Penghasilan Neto Setahun Penghasilan Masa Sebelumnya Penghasilan Setahun (+) Penghasilan Neto Disetahunkan
    • 42. PEGAWAI TETAP GAJI BULANAN
    • 43. PEGAWAI TETAP GAJI MINGGUAN & HARIAN
    • 44. CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN
    • 45. CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN
    • 46. CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN
    • 47. PEGAWAI TETAP UNTUK PEMBAYARAN RAPEL
    • 48. SI POLAN MENERIMA UPAH HARIAN SEBESART Rp160.000 PERHARI PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ADALAH : UPAH SEHARI DIKURANGI BATAS PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAK Rp160.000,00 – Rp150.000,00 = Rp10.000,00 PPh 21 terutang : 5% x Rp10.000,00 = Rp500,00 JIKA SI POLAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA DIPOTONG PPh 20% LEBIH TINGGI SEHINGGA MENJADI : 5% X 20% X Rp10.000,00 = Rp600,00 CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN
    • 49. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 Contoh 1 Dr. Iqbal (bukan PNS), menerima honorarium pembicara di Kemdiknas sebesar Rp 10.000.000,- Penghitungan PPh Pasal 21 5% x (50%Rp 10.000.000) = Rp250.000,- Jika Dr. Slamet tidak punya NPWP 5% x (50%Rp 10.000.000)x 120% = Rp300.000,- Contoh 2 Ditha Setiadhi (status TK/0)mempunyai NPWP, menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000,- / tiap bulan selama 6 bulan sebagai pelatih Di Mabes Polri. Ditha Setiadhi menyatakan dirinya hanya menerima penghasilan dari Mabes Polri saja. Penghitungan PPh Pasal 21: = ((Rp 10.000.000 x 50%) – PTKP sebulan) x tarif Pasal 17 ayat (1) hurruf a = (Rp 5.000.000 – 1.320.000) x 5% =Rp 1.800.000 x 5% =Rp 90.000,-
    • 50. CONTOH PENGHITUNGAN BUKAN PEGAWAI
      • POLAN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI TK
      • YAYASAN BANK INDONESIA SEBESAR Rp250.000,-/BULAN DARI JULI S.D
      • DESEMBER 2009. PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA :
      • PENGHASILAN SEBULAN – PTKP SEBULAN =
      • Rp250.000 – Rp1.320.000 = NIHIL
      • PILON, PELATIH (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI TK NEGERI
      • SEBESAR Rp250.000,- YG HANYA DIBERIKAN SEKALI PADA BULAN AGUSTUS 2009.
      • PILON PUNYA NPWP. PPh PASAL 21 TERUTANG PADA BULAN AGUSTUS :
      • PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 =
      • Rp250.000 X 5% = Rp12.500,-
      • POLIN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI) MENERIMA HONORARIUM DARI TK KASIH
      • RP250.000,-/BULAN DARI AGUSTUS S.D DESEMBER 2009. POLIN PUNYA NPWP DAN
      • JUGA SEBAGAI PENGAJAR DI SEKOLAH LAIN.
      • PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA :
      • PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 =
      • Rp250.000 X 5% = Rp12.500*
      • *PPh PASAL21 MENJADI TERUTANG SEBESAR Rp12.500,- SETIAP BULANNYA
      • KARENA POLIN MENDAPATKAN PENGHASILAN LAIN DI LUAR PENGHASILAN DARI
      • TK KASIH
    • 51. Bulan Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah) Januari 45,000,000.00 Februari 49,000,000.00 Maret 47,000,000.00 April 40,000,000.00 Mei 44,000,000.00 Juni 52,000,000.00 Juli 40,000,000.00 Agustus 35,000,000.00 September 45,000,000.00 Oktober 44,000,000.00 November 43,000,000.00 Desember 40,000,000.00 Jumlah 524,000,000.00 dr.Widyan Riadi, Sp.JP merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Widyan Riadi, Sp.JP pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dr Widyan Riadi, Sp.JP juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya.  dr. Widyan Riadi, Sp.JP telah memiliki NPWP dan pada tahun 2009, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Widyan Riadi, Sp.JP di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat adalah sebagai berikut:
    • 52.  
    • 53. Bulan Komisi Agen (Rupiah) Januari 38 ,000,000.00 Februari 38 ,000,000.00 Maret 4 1 ,000,000.00 April 4 2 ,000,000.00 Mei 4 4 ,000,000.00 Juni 4 5 ,000,000.00 Juli 4 5,000,000.00 Agustus 4 8 ,000,000.00 September 5 0 ,000,000.00 Oktober 5 2 ,000,000.00 November 55 ,000,000.00 Desember 56 ,000,000.00 Jumlah 5 5 4,000,000.00 Fajar Hana adalah petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabarru Life. Suami Fajar Hana telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan mempunyai NPWP, dan yang bersangkutan bekerja pada PT. Kersamanah. Fajar Hana telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami , fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Fajar Hana hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi , dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabarru Life . Pada tahun 2009, penghasilan yang diterima oleh Fajar Hana sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabarru Life adalah sebagai berikut:
    • 54. Neneng Hasanah punya NPWP atau bisa menunjukan NPWP Suami, Surat Nikah dan Kartu Keluarga.
    • 55. Neneng Hasanah Tidak punya NPWP & tidak bisa menunjukan NPWP Suami, Surat Nikah dan Kartu Keluarga
    • 56. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 Contoh 3 Willy SH, LLM (memiliki NPWP-bukan PNS) menerima uang rapat sebagai peserta rapat di Mabes Polri sebesar Rp1.000.000,- Penghitungan PPh Pasal 21 : 5% x Rp1.000.000 = Rp50.000,- 5% x (Rp5.000.000) = Rp250.000 Jika Willy tidak memiliki NPWP, maka atas uang rapat yang diterima dipotong PPh Pasal 21 sebesar : 5% x 120% x Rp1.000.000 =Rp60.000
    • 57.  
    • 58. SPT MASA PPh 21 SESUAI DENGAN PER-32/PJ/2009
    • 59.  
    • 60.  
    • 61.  
    • 62.  
    • 63.  
    • 64.  
    • 65. Kode SSP No Jenis Pajak MAP/Kode Kode Jenis Jenis     Jenis Pajak Setoran Setoran 1 PPh Pasal 21 411121 100 Masa PPh Pasal 21 2 PPh Pasal 21 411121 402 Ph Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya 3 PPh Pasal 22 411122 900 Pemungut PPh Pasal 22 4 PPh Pasal 23 411124 104 PPh Pasal 23 atas Jasa 5 PPh Final Pasal 4 ayat (2) 411128 402 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
    • 66. No Jenis Pajak MAP/Kode Kode Jenis Jenis     Jenis Pajak Setoran Setoran 6 PPh Final Pasal 4 ayat (2) 411128 403 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan 7 PPh Final Pasal 4 ayat (2) 411128 405 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian 8 PPh Final Pasal 4 ayat (2) 411128 409 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi 9 PPN 411211 900 Pemungut PPN Dalam Negeri
    • 67. UNTUK APAKAH DIBUAT BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 OLEH BENDAHARA KEPADA PENERIMA PENGHASILAN ??
    • 68. BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 1721 A2
      • DILAMPIRKAN DALAM SPT
      • TAHUNAN PPh OP
      • DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM:
      • FORMULIR 1770 S-I BAGIAN C
      • FORMULIR 1770 S INDUK :
      • BAG A NO.1 (Ph NETO)
      • BAG B NO.7 & 8
      • BAG C NO.11
      • BAG. D NO.12
      BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 FINAL DILAMPIRKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh OP DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM : FORMULIR 1770 S-II BAG A NO.6 BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 NON FINAL
      • DILAMPIRKAN DALAM SPT
      • TAHUNAN PPh OP
      • DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM :
      • FORMULIR 1770 S INDUK :
      • BAG A NO.1 (Ph NETO)
      • BAG. D NO.12
    • 69. MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2 PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL KEWAJIBAN BENDAHARA PEMOTONG PPh PASAL 21
    • 70. MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA, PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELU MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA
    • 71. TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 21 TDK DITANGGUNG PEMERINTAH DITANGGUNG PEMERINTAH DGN SSP KE : - BANK PERSEPSI, ATAU - KANTOR POS GIRO PALING LAMBAT TGL 10 BLN BERIKUTNYA BILA JATUH PD HARI LIBUR PENYETORAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA TDK ADA PENYETORAN
    • 72. TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21 MELAPORKAN PENGHITUNGAN PPh PSL 21 DLM DAFTAR GAJI KPPN PLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA JIKA JATUH PD HARI LIBUR PD HARI KERJA BERIKUTNYA TDK DITANGGUNG PEMERINTAH DITANGGUNG PEMERINTAH DGN SPT MASA PPh PASAL 21 KE KPP/K2KP
    • 73. Je nis-Jenis SPT PPh Orang Pribadi dan Penggunaannya 1770 1770 S 1770 SS
    • 74. Contoh Kasus 1. Nama ADI SAPUTRO 2. Alamat Jl. Sakti No. 18 3. Jabatan Ka bag Keuangan, Kementerian BUMN 4. Status/Tanggungan Kawin/ 2 Anak 5. Pangkat/Golongan Pembina (IV/ a ) 6. NPWP 48 . 9 9 9 .66 6 . 3 . 0 1 1 .000 7. Masa Kerja Januari – Desember 20 11
    • 75. Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 201 1 BIAYA JABATAN = 5% x Penghasilan Bruto (Maksimal : 6.000 .000/Th, 500 .000/Bln IURAN PENSIUN = 4.75% x ( Gaji Pokok +Tunjangan Keluarga) = 4.75% x 32.436.648
    • 76. Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 201 1 Pembulatan Penghasilan Kena Pajak adalah Ribuan Penuh (000)
    • 77. 1721-a2
    • 78. 1721-a2
    • 79. Data Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2011 Honorarium Instansi Pemotong Pajak/ NPWP Penghasilan Bruto PPh 21 FINAL + NON FINAL Nomor & Tanggal Bukti Potong Juni 20 11 Kemenhub ( 00 .094.420.1.061.00) Rp 2 . 0 00.000 Rp 300 .000 BP21-0 2 / V I/20 11 ( 1 5 /0 6 /20 11 ) Oktober 20 11 Kemenkop&UKM ( 00 .047.280.7.021.000) Rp 4 . 0 00.000 Rp 600 .000 BP21- 10 / IX /20 11 ( 10 /0 9 /20 11 ) Oktober 20 11 Media Keuangan ( 01 .090.209.1.014.000) Rp 5 . 0 00.000 Rp 125 . 0 00 BP21- 05 / RT / X /20 11 ( 29 / 1 0/20 11 ) Jumlah Total Rp 11 . 0 00.000 Rp 1.025 . 0 00
    • 80. Bukti Potong PPh 21 final
    • 81. Bukti Potong PPh 21 Non Final
    • 82. PPh Pasal 22
    • 83.
      • Impor Barang
      • Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintah pusat/daerah.
      • Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah.
      • Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Super dan gas.
      • Dan lain-lain ditentukan dengan UU.
      Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya . DEFINISI DAN OBJEK PPh ps. 22
    • 84.
      • Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22.
      • Impor Barang yang dibebaskan dari Bea Masuk.
      • Impor sementara jika akan di ekspor kembali.
      • Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.2.000.000 dan tdk meru-pakan pembayaran yang terpecah-pecah.
      • Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda pos.
      • Atas impor emas batangan yg akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB.
      • Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh KPN.
      • Re-impor barang-barang yg telah diekspor utk tujuan perbaikan, penger-jaan dan pengujian.
      BUKAN OBJEK PPh PASAL 22
    • 85.
      • Pemungut PPh pasal 22:
      • Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
      • Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
      • Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
      • Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;
      • Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
      • Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
      • Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
      PEMUNGUT PPh PASAL 22
    • 86.
      • pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
      • kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
      • rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m2 (lima ratus meter persegi);
      • apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
      • kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
      Barang yang tergolong sangat mewah meliputi: Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dipungut oleh Pemungut Pajak adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPN dan PPn BM).
    • 87.
      • Importir yang memiliki API (angka pengenal importir); tarif 2.5%
        • PPh pasal 22 = 2.5% x Nilai Impor
      • Importir yang tidak memiliki API, tarif 7.5%
        • PPh pasal 22 = 7.5% x Nilai Impor
      • Barang impor yang tidak dikuasai; tarif 7.5% dari harga jual lelang
        • PPh pasal 22 = 7.5% x Harga Jual Lelang
      • Atas pembelian barang yang dananya dari APBN/D; tarif 1.5%
        • PPh pasal 22 = 1.5% x Pembelian dalam negeri
      • Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU swasta; tarif 0.3%
        • PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan
      • Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU Pertamina; tarif 0.25%
        • PPh pasal 22 = 0.25% x Penjualan
      • Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, pelumas; tarif 0.3%
        • PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan
      TARIF PPh PASAL 22
    • 88. BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22
      • DITJEN ANGGARAN
      • BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
      • BENDAHARA BEA & CUKAI
      MEMUNGUT PPh PASAL 22 YG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG Keputusan Menkeu No.392/KMk.03/2001 jo. Permenkeu No.154/PMK.03/2010
    • 89. DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp2.000.000,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB
    • 90. SAAT PEMUNGUTAN TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI PEMBELIAN BARANG PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
    • 91. BUKTI PEMUNGUTAN WAJIB PAJAK REKANAN KPP MELALUI KPPN KPP SBG LAMPIRAN SPT MASA BENDAHARA KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO) PEMUNGUT PPh PSL 22 LEMBAR KE-1 SSP LEMBAR KE-2 LEMBAR KE-3 LEMBAR KE-4 LEMBAR KE-5
    • 92. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN DISETOR PADA HARI YANG SAMA KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN PPh PASAL 22 SSP DITANDATANGANI OLEH BENDAHARA
    • 93. TATA CARA PELAPORAN PELAPORAN PPh PASAL 22 SPT MASA F.1.1.32.02 KE KPP/KP2KP SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR JIKA JATUH PADA HARI LIBUR PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
    • 94. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 22 Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 22 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,- *Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka PPh pasal 22 terutang : Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-
    • 95. PERHATIAN !!!
        • Untuk memudahkan pengadministrasian baik itu penyetoran dan pelaporan pajak, dianjurkan kepada bendaharawan untuk bekerja sama/berbelanja HANYA dengan rekanan yang telah memiliki NPWP DAN telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
        • Mintalah Faktur Pajak dari rekanan yang telah dikukuhkan sebagai PKP, setiap melakukan transaksi pembelian barang. Faktur Pajak dibuat/diterbitkan oleh rekanan bukannya oleh bendaharawan.
        • Setiap rekanan yang telah memiliki NPWP BELUM TENTU berhak menerbitkan Faktur Pajak . Pastikan rekanan tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP.
    • 96.
        • Setiap rekanan/WP yang menerbitkan/membuat Faktur Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP, diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali julah pajak dalam faktur pajak (Pasal 39A huruf b UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010.
    • 97. PPh Pasal 23
    • 98.
      • Badan Pemerintah.
      • Subjek Pajak Dalam Negeri.
      • Penyelenggara Kegiatan.
      • Badan Usaha Tetap (BUT)
      • Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya.
      • Orang Pribadi sebagai WP yang ditunjuk oleh Kepala KPP.
      PEMOTONG PPh PASAL 23
    • 99. PEMOTONG PPh PASAL 23/26 BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH BADAN YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PPh Pasal 23 Peraturan Menkeu No.244/PMK.03/2008
    • 100. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21 SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA
      • IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:
      • JASA TEKNIK;
      • JASA MANAJEMEN;
      • JASA KONSULTAN HUKUM,
      • JASA KONSULTAN PAJAK,
      • JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
      • YANG BERASAL DARI MODAL :
      • DEVIDEN
      • BUNGA
      • ROYALTI
    • 101. ORANG PRIBADI / BADAN YG DAPAT MENUNJUKKAN SKB PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 WAJIB PAJAK YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG DIDANAI HIBAH ATAU PINJAMAN LN TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23
    • 102. TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23
      • A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;
      • B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI;
      • C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR;
      • D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI;
      • SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA;
      • PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.
    • 103. TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23 SEWA DAN JASA LAINNYA TARIF 15 % DASAR PEMOTONGAN HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI TARIF 2 % JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI JUMLAH BRUTO
    • 104. JUMLAH BRUTO OBJEK PPh PASAL 23 JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK USAHA TETAP. TIDAK TERMASUK
      • PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG
      • IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA
      • TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN
      • KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR
      • PEMBAYARAN GAJI DSB);
      • PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS
      • DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN);
      • PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA
      • DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN
      • DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS );
      • 4. PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGGANTIAN
      • PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH
      • PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN
      • ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA
      Jasa Catering & Jasa Yg telah dikenakan PPh bersifat final (konstruksi) kecuali
    • 105. Objek Pemotongan PPh Pasal 23 *tidak termasuk PPN  No Objek Tarif Dasar Penghitungan Sifat Batas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 1 jasa teknik, jasa manajemen, jasa Konstruksi, jasa konsultan 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 1. Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah 15% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 3. Imbalan Jasa Lain 1. Jasa Penilai (appraisal) 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 2. Jasa Aktuaris 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan atestasi laporan keuangan 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 4. Jasa Perancanag (design) 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya
    • 106. *tidak termasuk PPN  Objek Pemotongan PPh Pasal 23 … lanjutan No Objek Tarif Dasar Penghitungan Sifat Batas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 9. Jasa penebangan hutan 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 10. Jasa pengelolaan limbah 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service) 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 12. Jasa perantara atau keagenan 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 13. Jasa di bidang perdagangan surat- surat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya
    • 107. *tidak termasuk PPN  Objek Pemotongan PPh Pasal 23 … lanjutan No Objek Tarif Dasar Penghitungan Sifat Batas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 16. Jasa mixing film 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 19. Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sbg pengusaha konstruksi 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 20. Jasa maklon 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 21. Jasa penyelidikan dan keamanan 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya
    • 108. *tidak termasuk PPN Objek Pemotongan PPh Pasal 23 No Objek Tarif Dasar Penghitungan Sifat Batas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 22. Jasa penyelenggara kegiatan 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 23. Jasa pengepakan 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 25. Jasa pembasmi hama 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 26. Jasa kebersihan atau cleaning service 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 27. Jasa katering atau tata boga 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya
    • 109. TATA CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 23 BUKTI PEMOTONGAN DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN PENGHASILAN OLEH BENDAHARA & BADAN F.1.1.33.06 atau F.1.1.33.07 1 2 3 UNTUK REKANAN LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26 ARSIP BENDAHARA/BADAN
    • 110. TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23 JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM BUKTI PEMOTONGAN SELAMA SATU BULAN TAKWIM DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
    • 111. TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23 MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03) RANGKAP 2 * LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26 * DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26 * LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN LAMPIRAN KE KPP/ KP2KP SELAMBAT-LAMBATNYA 20 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR JIKA JATUH PD HARI LIBUR PD HARI KERJA BERIKUTNYA
    • 112. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 23 Contoh 1 Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 23 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,- *Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang : Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,- Contoh 2 Drs. Yaumin, Bendahara Depdiknas menggunakan jasa biro Iklan untuk memasang Iklan di Media massa dan elektronik dengan total pembayaran Rp 1.100.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 23 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp 1.100.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 20.000.000,- *Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang : Rp1.100.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp4.000.000,-
    • 113. PPh Pasal 4 ayat (2)
    • 114. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya ( 20% x Bruto ). Penghasilan dr transaksi saham dan sekuritas lain dibursa efek ( 0.1%xBruto  kecuali transaksi saham pendiri 0.6%xBruto ) Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan ( 5% x Bruto ). Penghasilan tertentu lainnya. Diatur dengan Peraturan Pemerintah. OBJEK PPh PASAL 4 (2)
    • 115.
      • Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
      • Bunga deposito dan tabungan serta SBI, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tdk melebihi Rp 7.500.000,- bukan jumlah terpecah2.
      • Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan.
      • Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemi-likan RS, RSS, kavling utk RS dan RSS, rumah susun sederhana utk dihuni.
      • Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yg diterima oleh bukan subjek pajak.
      BUKAN OBJEK PPh PASAL 4 (2)
    • 116. LAIN-LAIN TARIF FINAL
      • Penghasilan yg diterima Orang Pribadi/Badan dari transaksi penjualan saham atau sekuritas lain di bursa efek:
            • Untuk transaksi semua jenis saham = 0.1% x Bruto .
            • Untuk transaksi saham pendiri = 0.6% x Bruto .
      • Penghasilan bunga deposito, tabungan, giro, SBI, obligasi dan penghasilan bunga deposito dari simpanan di luar negeri = 20% x Bruto .
      • Penghasilan WP OP dari investor atas penyerahan bangunan dengan kontrak BOT (Build, Operate and Transfer) = 5% x Bruto .
      • Penghasilan transaksi pengalihan hak atas tanah/bangunan= 5%xBruto .
      • Penghasilan yg diterima WP perusahaan pelayaran DN = 1.2% x Bruto .
      • Penghasilan yg diterima WP perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri = 2.64% x Bruto .
      • Penghasilan perusahaan penerbangan dlm negeri berdasarkan perjanjian kontrak (charter) = 1.8% x Bruto (bersifat tidak final)
    • 117. Contoh 1 PPh Pasal 4 ayat (2) : Instansi X (NPWP : 00.123.456.7-115.000) melakukan pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (pembangunan gedung) yang dilakukan oleh PT. Konstruksi (NPWP : 02.777.777.7-115.000) pengusaha yang memiliki kualifikasi sebagai usaha kecil dengan nilai Jasa sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 Juli 2011. Maka pajak yang harus dipotong oleh Instansi X atas jasa tersebut adalah : Nilai Kontrak Rp 500.000.000 PPN Rp 50.000.000 Total tagihan dari rekanan (PT. Konstruksi) Rp 550.000.000 PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong : Tarif X Nilai Jasa : 2% X Rp 500.000.000 = Rp 10.000.000 PPN dipungut : 10% X Rp 500.000.000 = Rp 50.000.000 Total PPN dan PPh dipungut/dipotong = Rp 60.000.000 Dibayar kepada rekanan (total tagihan dari rekanan – total PPN dan PPh dipungut/dipotong) : Rp 550.000.000 - Rp 60.000.000 = Rp 490.000.000
    • 118. Contoh 2 PPh Pasal 4 ayat (2) : Instansi Y menyewa gedung untuk tempat belajar siswa kepada Pulan (NPWP : 07.777.777.7-115.000), selama 2 bulan dengan harga sewa sebesar Rp 4.000.000 pada tanggal 07 Juli 2010.   Maka pajak yang harus dipotong oleh Instansi Y atas jasa tersebut adalah : PPh Pasal 4 ayat (2) = Tarif X Harga Sewa = 10% X 4.000.000 = Rp 400.000   Dibayar kepada Pulan (Harga sewa – PPh dipotong) : Rp 4.000.000 - Rp 400.000 = Rp 3.600.000.
    • 119. PPN
    • 120. PENGERTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG DAN JASA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM) PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG YG BERDSRKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH WILAYAH RI YG DI DALAMNYA BERLAKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN
    • 121. SYARAT PEMUNGUTAN PPN :
      • ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN;
      • YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK;
      • YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK.
    • 122. BARANG KENA PAJAK (BKP) BARANG BERWUJUD BARANG TIDAK BERWUJUD SIFAT/HUKUMNYA YANG DIKENAKAN PPN BARANG BERGERAK BARANG TIDAK BERGERAK
    • 123. JASA KENA PAJAK (JKP) JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK, TERSEDIA UTK DIPAKAI TERMASUK DIKENAKAN PPN
    • 124. PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) - MENGHASILKAN BARANG; - MENGIMPOR BARANG; - MENGEKSPOR BARANG; - MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN; - MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN; - MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU - MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN; ORANG PRIBADI/ BADAN DALAM BENTUK APAPUN DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP . KECUALI
    • 125. PENGUSAHA KECIL KMK No. 68/KMK.03/2010 TGL. 23 MARET 2010 Berlaku Mulai 1 APRIL 2010 PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN PEREDARAN BRUTO TDK LEBIH DARI Rp 600 JUTA SETAHUN PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP Catatan : Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku peredaran bruto lebih dari Rp 600.000.000,- maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
    • 126. DASAR PENGENAAN PAJAK HARGA JUAL HARGA PENGGANTI NILAI IMPOR NILAI EKSPOR NILAI LAIN YG DITETAPKAN MENKEU SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPN YANG TERUTANG
    • 127. PEMUNGUT PPN (Sejak 1 Januari 2004) KMK No. 563/KMK.03/2003 BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH BENDAHARA KPPN
    • 128. OBJEK PEMUNGUTAN PPn BM PENYERAHAN BKP YANG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH PABRIKAN OLEH
    • 129. KELOMPOK BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA, YAITU : MINYAK MENTAH (CRUDE OIL), GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR DAN KERIKIL, BATUBARA SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET BATUBARA DAN BIJIH BESI, BIJIH TIMAH, BIJIH EMAS, BIJIH TEMBAGA, BIJIH NIKEL, DAN BIJIH PERAK SERTA BIJIH BAUKSIT MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG, DAN SEJENISNYA, TIDAK TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH JASA BOGA ATAU CATERING UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK, YAITU : BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM BAIK YANG BERYODIUM MAUPUN YANG TIDAK BERYODIUM , DAGING, TELUR SUSU, BUAH
    • 130. KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN JASA DI BIDANG
      • PELAYANAN KESEHATAN MEDIK, MELIPUTI :
      • JASA DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI, DAN DOKTER HEWAN;
      • JASA AHLI KESEHATAN SEPERTI AKUPUNTUR, AHLI GIGI, AHLI GIZI, DAN FISIOTERAPI;
      • JASA KEBIDANAN DAN DUKUN BAYI;
      • JASA PARAMEDIS DAN PERAWAT DAN
      • JASA RUMAH SAKIT, RUMAH BERSALIN, KLINIK KESEHATAN, LABORATURIUM KESEHATAN, DAN SANOTARIUM
      • PELAYANAN SOSIAL, MELIPUTI :
      • JASA PELAYANAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO;
      • JASA PEMADAM KEBAKARAN KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;
      • JASA PEMBERIAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN;
      • JASA LEMBAGA REHABILITASI KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;
      • JASA PEMAKAMAN TERMASUK KREMATORIUM; DAN
      • JASA DIBIDANG OLAHRAGA KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL
      • PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO
      • JASA KEUANGAN
      • KEAGAMAAN, MELIPUTI :
      • JASA PELAYANAN DI RUMAH IBADAH;
      • JASA PEMBERIAN KHOTBAH ATAU DAKWAH; DAN
      • JASA LAINNYA DIBIDANG KEAGAMAAN
    • 131. JASA DI BIDANG
      • PENDIDIKAN, MELIPUTI :
      • JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH ; DAN
      • JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH, SEPERTI KURSUS
      KESENIAN DAN HIBURAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN, TERMASUK JASA DIBIDANG KESENIAN YANG TIDAK BERSIFAT KOMERSIAL TENAGA KERJA
      • PERHOTELAN, MELIPUTI :
      • JASA PERSEWAAN KAMAR TERMASUK TAMBAHANNYA DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, HOSTEL SERTA FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN PERHOTELAN UNTUK TAMU YANG MENGINAP; DAN
      • JASA PERSEWAAN RUANGAN UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, DAN HOSTEL
      JENIS JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM PENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN DAN TIDAK DIBIAYAI OLEH SPONSOR YANG BERTUJUAN KOMERSIAL ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR, YAITU : JASA ANGKUTNA DI DARAT, LAUT, DAN DI SUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SWASTA KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
    • 132. KELOMPOK BKP TERTENTU YANG ATAS IMPORNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI YANG BELUM DIBUAT DI DALAM NEGERI VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGAARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA
    • 133. KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN PESAWAT UDARA DAN DAN JASA PERAWATAN ATAU REPARASI PESAWAT UDARA JASA PERAWATAN ATAU REPARASI KERETA API YANG DITERIMA OLEH PT. KERETA API INDONESIA PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL JASA YANG DISERAHKAN OLEH KONTRAKTOR UNTUK PEMBORONGAN BANGUNAN (RS, RSS, RUMAH SUSUN SEDERHANA, KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN KAPAL, JASA KEPELABUHAN MELIPUTI JASA TUNDA, JASA PANDU, JASA TAMBAK, DAN JASA LABUH, SERTA JASA PERAWATAN ATAU REPARASI (DOCKING) KAPAL
    • 134. KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG BATASANNYA DITETAPKAN OLEH MENKEU SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN MENTERI PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
    • 135. BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN 1
      • Atas Impor Barang Kena Pajak, yaitu :
      • Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut
      • Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan
      • Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan
    • 136. BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN
      • Atas penyerahan di dalam negeri :
      • Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut
      • Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan
      • Barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu
      • Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan
      • Air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lain baik oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun Swasta
      • Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 Watt
      2
    • 137. TARIF PPN DAN PPn BM PPN PPn BM 10 % 10, 20 30, 40 50, 200 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH 5% TARIF 10% 15% 200% SERENDAH- RENDAHNYA SETINGGI- TINGINYA EKSPOR PPN 0 %
    • 138. SAAT DAN DASAR PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA KEPADA PKP REKANAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DASAR PEMUNGUTAN CONTOH TIDAK TERUTANG PPn BM TERUTANG PPn BM 20% PPN YG DIPUNGUT 10/110
      • YG DIPUNGUT
      • PPN 10/130
      • PPn BM 20/130
      DASAR PEMUNGUTAN
    • 139. TATA CARA PEMUNGUTAN REKANAN MENYAMPAIKAN TAGIHAN KEPADA BENDAHARA SSP FAKTUR PAJAK 1 2 3 BENDAHARA ARSIP PKP REKANAN KPP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DITANDATANGI OLEH BENDAHARAWAN DICAP OLEH BENDAHARA DISETOR TGL ..... DAN DITANDATANGANI BENDAHARA
    • 140. TATA CARA PENYETORAN SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 7 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR DLM HAL TGL 7 BERTEPATAN DGN HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PD HARI KERJA BERIKUTNYA BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO DISETOR SSP 1 2 3 4 5 PKP REKANAN KPP MELALUI BANK/POS LAMPIRAN SPT MASA PPN BANK PERSEPSI/POS & GIRO ARSIP BENDAHARA
    • 141. TATA CARA PELAPORAN PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA LAPORAN PEMUNGUTAN PPN/PPn BM 1 2 3 KPP DGN DILAMPIRI FP LEMBAR KE-3 ATASAN BENDAHARA)* ARSIP BENDAHARA*) *) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM ADALAH BENDAHARAPEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH ARSIP BENDAHARA SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR DALAM HAL AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIRJATUH PADA HARI LIBUR PELAPORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR” DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARA. YG DIWAJIBKAN UTK MEMUNGUT DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS
    • 142. PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN OLEH TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT DALAM HAL PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE
    • 143. PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM HARGA JUAL Rp 800.000,00 PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00 PPn BM=20 % X Rp 800.000 Rp 160.000,00 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 1.040.000,00 HARGA JUAL Rp 800.000,00 PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00 PPn BM= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 960.000,00 CONTOH Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,- DIPUNGUT PPN/PPn BM Rp 960.000,-  Rp 1.000.000,- TIDAK DIPUNGUT PPN/PPn BM PPN/PPn BM TERUTANG DISETOR SENDIRI OLEH PKP DIPUNGUT PPN/PPn BM : - PENYERAHAN OLEH BKN PKP - DENGAN PO/SPK B A
    • 144. Hubungi kami di: 500-200 Kring Pajak Email : [email_address] [email_address] Website : www.pajak.go.id
    • 145. Bea Meterai
    • 146. BEA METERAI
      • Dokumen menyangkut dengan kontrak/perjanjian dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
      • Surat yang memuat jumlah uang , yaitu :
      • yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Meterai;
    • 147.
      • yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
      • yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
    • 148.  
    • 149.  
    • 150. Bangga Bayar Pajak www.pajak.go.id