SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
HARI JADI KOTA SERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,
Menimbang

:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32
Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di
Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang perlu memiliki
hari jadi sebagai suatu momentum berdirinya
Pemerintah Kota Serang sebagai daerah otonom;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Daerah Kota Serang tentang Hari Jadi Kota Serang.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang.....................
-2-

4. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2007

tentang

Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG
HARI JADI KOTA SERANG
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota......................
-3-

4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
DPRD Kota Serang;
6. Hari Jadi daerah adalah hari jadi Kota Serang.
BAB II
PENETAPAN HARI JADI
Pasal 2
(1) Hari jadi ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2007;
(2) Sejarah singkat tentang hari jadi tercantum dalam lampiran merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
(3) Penetapan hari jadi merupakan suatu momentum berdirinya Pemerintah Kota
Serang sebagai daerah otonom yang mengatur dan mengurus daerahnya
sendiri.
BAB III
PERINGATAN HARI JADI
Pasal 3
(1) Untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat Kota Serang dalam
rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, setiap
tahun diselenggarakan peringatan hari jadi;
(2) Pelaksanaan peringatan hari jadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
bersama-sama masyarakat dengan terlebih dahulu dilakukan rapat paripurna
istimewa DPRD pada setiap tahun dengan memakai pakaian khas daerah;
(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pakaian khas daerah ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.

BAB IV.........................
-4-

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.
Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Juni 2008
PENJABAT WALIKOTA SERANG,

ASMUDJI HW
Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juli 2008
SEKRETARIS KOTA SERANG,

S U L H I

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2008
NOMOR 2
-5-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
HARI JADI KOTA SERANG

I. UMUM
Bahwa dengan dibentuknya Pemerintah Kota Serang pada awalnya
merupakan

bagian

diundangkannya

wilayah

Pemerintah

Undang-Undang

Nomor

Kabupaten
32

Serang.

Tahun

Dengan

2007

tentang

Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, maka sejak saat itu Pemerintah
Kota Serang menjadi daerah otonom baru. Sebagai daerah otonom, Pemerintah
Kota Serang berdasarkan Undang-Undang diberikan kewenangan untuk
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Sebagai

daerah otonom,

Pemerintah Kota

Serang tentunya

harus

mempunyai hari jadi sebagai momentum sejarah yang akan selalu diperingati
oleh Pemerintah Kota Serang dan masyarakat.
Hari jadi Kota Serang dimaksudkan untuk dapat menumbuhkembangkan
partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan, sehingga Pemerintah Kota Serang dapat berkembang
lebih pesat dan sesuai dengan aspirasi yang dikehendaki oleh masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2.....................
Pasal 2
Ayat (1)
-6-

Hari jadi Kota Serang ditetapkan pada 10 Agustus 2007, hal
ini dimaksudkan bahwa pada tanggal tersebut
secara
dejure Pemerintah Kota Serang telah terbentuk, hal ini
ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor
32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi
Banten pada tanggal 10 Agustus 2007.
Pasal 3
Ayat (2)
Bahwa pelaksanaan hari jadi Kota Serang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat
maksudnya adalah bahwa didalam penyelenggaraan hari
jadi Kota Serang Pemerintah Daerah harus melibatkan
masyarakat.
Pasal 4
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 5

More Related Content

What's hot

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN D...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN D... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN D...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN D...iniPurwokerto
 
Berita daerah kabupaten bekasi tentang pedoman pelaksanaan pilkades
Berita daerah kabupaten bekasi tentang pedoman pelaksanaan pilkadesBerita daerah kabupaten bekasi tentang pedoman pelaksanaan pilkades
Berita daerah kabupaten bekasi tentang pedoman pelaksanaan pilkadesYudhi Aldriand
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...iniPurwokerto
 
Berita Daerah Kabupaten Bekasi tentang pedoman perencanaan pembangunan desa
 Berita Daerah Kabupaten Bekasi tentang pedoman perencanaan pembangunan desa Berita Daerah Kabupaten Bekasi tentang pedoman perencanaan pembangunan desa
Berita Daerah Kabupaten Bekasi tentang pedoman perencanaan pembangunan desaYudhi Aldriand
 
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprdAdelfios Andyka Fatra
 
Perda Kabupaten Nunukan tentang Izin Usah Jasa Konstruksi
Perda Kabupaten Nunukan tentang Izin Usah Jasa  KonstruksiPerda Kabupaten Nunukan tentang Izin Usah Jasa  Konstruksi
Perda Kabupaten Nunukan tentang Izin Usah Jasa KonstruksiArifuddin Ali.
 
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...Yudhi Aldriand
 
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13 tentang PEDOMAN PELAPORANper...
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13  tentang PEDOMAN PELAPORANper...Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13  tentang PEDOMAN PELAPORANper...
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13 tentang PEDOMAN PELAPORANper...Yudhi Aldriand
 
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiPergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiNugroho Satrio S
 
Sk no. 11 PPDI Kebumen Prembun
Sk no. 11  PPDI Kebumen PrembunSk no. 11  PPDI Kebumen Prembun
Sk no. 11 PPDI Kebumen PrembunPemdes Wonoyoso
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2011 T E N T A N G RETRIBUS...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2011 T E N T A N G RETRIBUS...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2011 T E N T A N G RETRIBUS...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2011 T E N T A N G RETRIBUS...iniPurwokerto
 
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang DesaPeraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang DesaPenataan Ruang
 
Berita Daerah Kabupaten Bekasi No 14 tentang pedoman kedudukan keuangan kepa...
Berita Daerah Kabupaten Bekasi  No 14 tentang pedoman kedudukan keuangan kepa...Berita Daerah Kabupaten Bekasi  No 14 tentang pedoman kedudukan keuangan kepa...
Berita Daerah Kabupaten Bekasi No 14 tentang pedoman kedudukan keuangan kepa...Yudhi Aldriand
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Teguh Supriyadi
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaYudhi Aldriand
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015Teguh Supriyadi
 
Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.
Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.
Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.Arifuddin Ali
 
Format f4 berita daerah kabupaten bekasi tentang bumdes
Format f4 berita daerah kabupaten bekasi  tentang bumdesFormat f4 berita daerah kabupaten bekasi  tentang bumdes
Format f4 berita daerah kabupaten bekasi tentang bumdesYudhi Aldriand
 

What's hot (20)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN D...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN D... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN D...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN D...
 
Berita daerah kabupaten bekasi tentang pedoman pelaksanaan pilkades
Berita daerah kabupaten bekasi tentang pedoman pelaksanaan pilkadesBerita daerah kabupaten bekasi tentang pedoman pelaksanaan pilkades
Berita daerah kabupaten bekasi tentang pedoman pelaksanaan pilkades
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
 
Berita Daerah Kabupaten Bekasi tentang pedoman perencanaan pembangunan desa
 Berita Daerah Kabupaten Bekasi tentang pedoman perencanaan pembangunan desa Berita Daerah Kabupaten Bekasi tentang pedoman perencanaan pembangunan desa
Berita Daerah Kabupaten Bekasi tentang pedoman perencanaan pembangunan desa
 
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
 
Perda Kabupaten Nunukan tentang Izin Usah Jasa Konstruksi
Perda Kabupaten Nunukan tentang Izin Usah Jasa  KonstruksiPerda Kabupaten Nunukan tentang Izin Usah Jasa  Konstruksi
Perda Kabupaten Nunukan tentang Izin Usah Jasa Konstruksi
 
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
 
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13 tentang PEDOMAN PELAPORANper...
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13  tentang PEDOMAN PELAPORANper...Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13  tentang PEDOMAN PELAPORANper...
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13 tentang PEDOMAN PELAPORANper...
 
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiPergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
 
Sk no. 11 PPDI Kebumen Prembun
Sk no. 11  PPDI Kebumen PrembunSk no. 11  PPDI Kebumen Prembun
Sk no. 11 PPDI Kebumen Prembun
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2011 T E N T A N G RETRIBUS...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2011 T E N T A N G RETRIBUS...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2011 T E N T A N G RETRIBUS...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2011 T E N T A N G RETRIBUS...
 
Perdes pungutan 2018
Perdes pungutan 2018Perdes pungutan 2018
Perdes pungutan 2018
 
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang DesaPeraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
 
Berita Daerah Kabupaten Bekasi No 14 tentang pedoman kedudukan keuangan kepa...
Berita Daerah Kabupaten Bekasi  No 14 tentang pedoman kedudukan keuangan kepa...Berita Daerah Kabupaten Bekasi  No 14 tentang pedoman kedudukan keuangan kepa...
Berita Daerah Kabupaten Bekasi No 14 tentang pedoman kedudukan keuangan kepa...
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desa
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
 
Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.
Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.
Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.
 
Format f4 berita daerah kabupaten bekasi tentang bumdes
Format f4 berita daerah kabupaten bekasi  tentang bumdesFormat f4 berita daerah kabupaten bekasi  tentang bumdes
Format f4 berita daerah kabupaten bekasi tentang bumdes
 

Viewers also liked

PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODAL
PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODALPERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODAL
PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODALAchmad Wahid
 
531338 635429660287274164 ver2(1)
531338 635429660287274164 ver2(1)531338 635429660287274164 ver2(1)
531338 635429660287274164 ver2(1)Faceboll Login
 
Bahasa Indonesia
Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
Bahasa Indonesiachatanita
 
Tugas individu
Tugas individuTugas individu
Tugas individutaufiq99
 
PENULISAN KARYA ILMIAH - Konsep Dasar, Pengertian, Kegunaan, Jenis
PENULISAN KARYA ILMIAH - Konsep Dasar, Pengertian, Kegunaan, JenisPENULISAN KARYA ILMIAH - Konsep Dasar, Pengertian, Kegunaan, Jenis
PENULISAN KARYA ILMIAH - Konsep Dasar, Pengertian, Kegunaan, JenisDiana Amelia Bagti
 

Viewers also liked (6)

PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODAL
PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODALPERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODAL
PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODAL
 
531338 635429660287274164 ver2(1)
531338 635429660287274164 ver2(1)531338 635429660287274164 ver2(1)
531338 635429660287274164 ver2(1)
 
Bahasa Indonesia
Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
 
Tugas individu
Tugas individuTugas individu
Tugas individu
 
Karya ilmiah (hiv aids)
Karya ilmiah (hiv aids)Karya ilmiah (hiv aids)
Karya ilmiah (hiv aids)
 
PENULISAN KARYA ILMIAH - Konsep Dasar, Pengertian, Kegunaan, Jenis
PENULISAN KARYA ILMIAH - Konsep Dasar, Pengertian, Kegunaan, JenisPENULISAN KARYA ILMIAH - Konsep Dasar, Pengertian, Kegunaan, Jenis
PENULISAN KARYA ILMIAH - Konsep Dasar, Pengertian, Kegunaan, Jenis
 

Similar to PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG HARI JADI KOTA SERANG

UU Nomor 33 Tahun 2008
UU Nomor 33 Tahun 2008UU Nomor 33 Tahun 2008
UU Nomor 33 Tahun 2008adi-adp
 
perda no. 16 tentang rpjmd jawa barat.pdf
perda no. 16 tentang rpjmd jawa barat.pdfperda no. 16 tentang rpjmd jawa barat.pdf
perda no. 16 tentang rpjmd jawa barat.pdfMuhammadAswal
 
UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2007
UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2007UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2007
UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2007sudiantosihite
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
 
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...fahmironi
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangPenataan Ruang
 
05. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 200805. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 2008Nandang Sukmara
 

Similar to PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG HARI JADI KOTA SERANG (20)

Uu 03 2001
Uu 03 2001Uu 03 2001
Uu 03 2001
 
Uu 23 2000
Uu 23 2000Uu 23 2000
Uu 23 2000
 
Uu 02 2001
Uu 02 2001Uu 02 2001
Uu 02 2001
 
UU Nomor 33 Tahun 2008
UU Nomor 33 Tahun 2008UU Nomor 33 Tahun 2008
UU Nomor 33 Tahun 2008
 
Uu 11 2001
Uu 11 2001Uu 11 2001
Uu 11 2001
 
perda no. 16 tentang rpjmd jawa barat.pdf
perda no. 16 tentang rpjmd jawa barat.pdfperda no. 16 tentang rpjmd jawa barat.pdf
perda no. 16 tentang rpjmd jawa barat.pdf
 
Uu 27 2000
Uu 27 2000Uu 27 2000
Uu 27 2000
 
UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2007
UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2007UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2007
UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2007
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
 
Uu 34 2003
Uu 34 2003Uu 34 2003
Uu 34 2003
 
Uu 05 2001
Uu 05 2001Uu 05 2001
Uu 05 2001
 
RUU Provinsi DK Jakarta
RUU Provinsi DK JakartaRUU Provinsi DK Jakarta
RUU Provinsi DK Jakarta
 
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
 
Uu 07 2001
Uu 07 2001Uu 07 2001
Uu 07 2001
 
Uu 32 2003
Uu 32 2003Uu 32 2003
Uu 32 2003
 
Uu 31 2003
Uu 31 2003Uu 31 2003
Uu 31 2003
 
Perbub no 12 th 2016 perangkat desa
Perbub no 12 th 2016 perangkat desaPerbub no 12 th 2016 perangkat desa
Perbub no 12 th 2016 perangkat desa
 
Uu 06 2001
Uu 06 2001Uu 06 2001
Uu 06 2001
 
05. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 200805. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 2008
 

More from Kota Serang

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR11 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYER...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR11 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYER...PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR11 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYER...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR11 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYER...Kota Serang
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAHPERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAHKota Serang
 
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2...
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2...PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2...
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2...Kota Serang
 
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2...
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2...PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2...
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2...Kota Serang
 
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDAN...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDAN...PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDAN...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDAN...Kota Serang
 
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WI...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WI...PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WI...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WI...Kota Serang
 

More from Kota Serang (6)

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR11 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYER...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR11 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYER...PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR11 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYER...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR11 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYER...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAHPERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
 
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2...
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2...PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2...
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2...
 
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2...
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2...PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2...
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2...
 
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDAN...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDAN...PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDAN...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDAN...
 
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WI...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WI...PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WI...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WI...
 

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG HARI JADI KOTA SERANG

  • 1. PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG HARI JADI KOTA SERANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SERANG, Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang perlu memiliki hari jadi sebagai suatu momentum berdirinya Pemerintah Kota Serang sebagai daerah otonom; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Hari Jadi Kota Serang. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang.....................
  • 2. -2- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG dan WALIKOTA SERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG HARI JADI KOTA SERANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Serang; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 4. Walikota......................
  • 3. -3- 4. Walikota adalah Walikota Serang; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Serang; 6. Hari Jadi daerah adalah hari jadi Kota Serang. BAB II PENETAPAN HARI JADI Pasal 2 (1) Hari jadi ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2007; (2) Sejarah singkat tentang hari jadi tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; (3) Penetapan hari jadi merupakan suatu momentum berdirinya Pemerintah Kota Serang sebagai daerah otonom yang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. BAB III PERINGATAN HARI JADI Pasal 3 (1) Untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat Kota Serang dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, setiap tahun diselenggarakan peringatan hari jadi; (2) Pelaksanaan peringatan hari jadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat dengan terlebih dahulu dilakukan rapat paripurna istimewa DPRD pada setiap tahun dengan memakai pakaian khas daerah; (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pakaian khas daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BAB IV.........................
  • 4. -4- BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 26 Juni 2008 PENJABAT WALIKOTA SERANG, ASMUDJI HW Diundangkan di Serang pada tanggal 3 Juli 2008 SEKRETARIS KOTA SERANG, S U L H I LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2008 NOMOR 2
  • 5. -5- PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG HARI JADI KOTA SERANG I. UMUM Bahwa dengan dibentuknya Pemerintah Kota Serang pada awalnya merupakan bagian diundangkannya wilayah Pemerintah Undang-Undang Nomor Kabupaten 32 Serang. Tahun Dengan 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, maka sejak saat itu Pemerintah Kota Serang menjadi daerah otonom baru. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota Serang berdasarkan Undang-Undang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota Serang tentunya harus mempunyai hari jadi sebagai momentum sejarah yang akan selalu diperingati oleh Pemerintah Kota Serang dan masyarakat. Hari jadi Kota Serang dimaksudkan untuk dapat menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga Pemerintah Kota Serang dapat berkembang lebih pesat dan sesuai dengan aspirasi yang dikehendaki oleh masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2..................... Pasal 2 Ayat (1)
  • 6. -6- Hari jadi Kota Serang ditetapkan pada 10 Agustus 2007, hal ini dimaksudkan bahwa pada tanggal tersebut secara dejure Pemerintah Kota Serang telah terbentuk, hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten pada tanggal 10 Agustus 2007. Pasal 3 Ayat (2) Bahwa pelaksanaan hari jadi Kota Serang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat maksudnya adalah bahwa didalam penyelenggaraan hari jadi Kota Serang Pemerintah Daerah harus melibatkan masyarakat. Pasal 4 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 5