• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Ahlul ra'yi
 

Ahlul ra'yi

on

  • 1,940 views

Sejak masa Sahabat, kegiatan ijtihad dapat dikategorikan dalam dua aliran, yaitu aliran rasional (ahlu al-ra’yi) dan tradisional (ahlu al-hadits). Akan tetapi secara institusional, kedua aliran ini ...

Sejak masa Sahabat, kegiatan ijtihad dapat dikategorikan dalam dua aliran, yaitu aliran rasional (ahlu al-ra’yi) dan tradisional (ahlu al-hadits). Akan tetapi secara institusional, kedua aliran ini terbentuk pada masa Tabi’in, di mana aliran rasional (ahlu al-ra’yi) berkembang di Irak, sedangkan aliran tradisional (ahlu al-hadits) berkembang di Hijaz Makkah dan Madinah Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya ulama tradisionalis (ahlu al-hadits) di Irak dan ulama rasionalis (ahlu al-ra’yi) di kawasan Hijaz.
Secara umum, yang dimaksud dengan aliran rasional (ahlu al-ra’yi) adalah aliran ijtihad yang berpandangan bahwa hukum syara’ merupakan sesuatu yang dapat ditelaah esensi-esensi yang mendasari ketentuan-ketentuan doktrinnya yang mengacu pada kemaslahatan kehidupan manusia. Dalam hal ini, para mujtahid rasionalis mengkaji illat untuk setiap norma hukum dengan melihat pada sisi yang memungkinkannya untuk memperoleh illat sebanyak-banyaknya, sehingga mereka dapat leluasa melakukan kajian analogis dengan memelihara kepentingan kehidupan manusia dan masyarakat secara keseluruhan.

Statistics

Views

Total Views
1,940
Views on SlideShare
1,940
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
20
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Ahlul ra'yi Ahlul ra'yi Document Transcript

    • 1Tugas Dasar Hukum Islam AHLUL RA’YI Oleh: Early Ridho Kismawadi NIM 11 EKNI 2364 Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Asmuni PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 2011 M/1433 H 1
    • 2 Ahlul Ra’yiA. Ahlul Ra’yi Dikalangan Sahabat Sejak masa Sahabat, kegiatan ijtihad dapat dikategorikan dalam dua aliran, yaitualiran rasional (ahlu al-ra‟yi) dan tradisional (ahlu al-hadits).Akan tetapi secarainstitusional, kedua aliran ini terbentuk pada masa Tabi‟in, di mana aliran rasional (ahlual-ra‟yi) berkembang di Irak, sedangkan aliran tradisional (ahlu al-hadits) berkembang diHijaz Makkah dan Madinah Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan adanyaulama tradisionalis (ahlu al-hadits) di Irak dan ulama rasionalis (ahlu al-ra‟yi) di kawasanHijaz. Secara umum, yang dimaksud dengan aliran rasional (ahlu al-ra‟yi) adalah aliranijtihad yang berpandangan bahwa hukum syara‟ merupakan sesuatu yang dapat ditelaahesensi-esensi yang mendasari ketentuan-ketentuan doktrinnya yang mengacu padakemaslahatan kehidupan manusia. Dalam hal ini, para mujtahid rasionalis mengkaji illatuntuk setiap norma hukum dengan melihat pada sisi yang memungkinkannya untukmemperoleh illat sebanyak-banyaknya, sehingga mereka dapat leluasa melakukan kajiananalogis dengan memelihara kepentingan kehidupan manusia dan masyarakat secarakeseluruhan.B. Perkembangan Historis Rasionalitas Dari Kalangan Sahabat, Tabi’in, DanTabi’tabi’in Tradisi kajian hukum ahlu al-ra‟yi telah dimulai oleh Umar bin Khattab diMadinah, yang banyak melakukan kajian maslahah dalam berbagai masalah 2
    • 3kemasyarakatan. Dalam hal ini, Umar bin Khattab seringkali mempertimbangkankemaslahatan umat dibanding sekedar menerapkan nash secara dzahir, sementara tujuanhukum tidak tercapai. Kemudian kajian hukum seperti ini juga diikuti oleh Abdullah binMas‟ud yang mengembangkannya di Irak, setelah diutus oleh khalifah Umar untukmenjadi wazir Kufah yang sekaligus menjadi guru tempat berlajar dan bertanya bagipenduduknya. Pola-pola kajian hukum dan fatwa-fatwa fiqh tersebut kemudian diserap oleh paraulama dari kalangan Tabi‟in, salah satunya Ibrahim bin Yazid al-Nakha‟i (w. 96 H).Selain dari Abdullah bin Mas‟ud, al-Nakha‟i juga menyerap ilmu-ilmu keagamaan Islam,khususnya fatwa-fatwa fiqh dan pola-pola kajian hukumnya dari Syuraih bin Harits (w.78 H), yang diangkat menjadi qadhi Kufah oleh khalifah Umar bin Khattab. Juga darifatwa-fatwa Ali bin Abi Thalib pada saat menjadi khalifah yang berkedudukan di Kufah. Informasi dan tradisi keagamaan serta pola-pola kajian hukum dari ketiga tokohtersebut sangat mempengaruhi pola kajian hukum al-Nakha‟i dan para ulama kalanganTabi‟in pada generasinya, yang menyebabkan berkembangnya suatu pola pengkajianhukum yang lebih bercorak anthrophosentris warisan Umar bin Khattab. Inilah yang olehpara ulama ushul fiqh disebut sebagai madrasah al-ra‟yu. Madrasah al-ra‟yu menampilkan dua madrasah besar, yaitu pertama, madrasahKufah, dengan tokoh-tokoh seperti Alqamah bin Qais (w. 62 H), Masruq bin al-Ajda (w.63 H), Aswad bin Yazid (w. 75 H) Syuraih bin Harits (w. 78 H), Ibrahim bin Yazid al-Nakha‟i (w. 95 H), Al-Sya‟bi (w. 103 H), Hammad bin Abi Sulaiman (w. 120 H), danNu‟man bin Tsabit bin Zautha yang populer dengan nama Abu Hanifah (80-150 H). 3
    • 4Kedua, madrasah Basrah, dengan tokoh-tokoh seperti Muslim bin Yasar (w. 108 H),Hasan bin Yasar (w. 110 H), dan Muhammad bin Sirin (w. 110 H). Di samping aliran rasional (ahlu al-ra‟yi) yang dikembangkan madrasah al-ra‟yudi Irak, dalam istilah ijtihad fiqh dikenal juga aliran tradisional (ahlu al-hadits), yaitumereka yang dalam ijtihad fiqhnya senantiasa merujuk nash-nash al-Qur‟an dan Sunnah,serta tidak mau melangkah jauh dari keduanya, tidak senang melakukan kajian nalarrasional, dan sangat berhati-hati dalam berfatwa.Mereka berpendapat bahwa yang berhakmenetapkan hukum itu hanyalah Allah dan Rasul-Nya.Di samping itu, ketentuan-ketentuan hukum hanya terdapat dalam al-Qur‟an dan Sunnah.Maka, berbagai persoalanaktual harus senantiasa dikembalikan pada keduanya.Untuk itulah mereka memperluaspemakaian hadits, termasuk hadits-hadits ahad sejauh memenuhi persyaratan sebagaisebagai hadits yang ma‟bul bih. Tradisi kajian hukum dengan prinsip di atas telah dimulai oleh para sahabat yangberpikir idealistik dan amat berhati-hati dalam berfatwa mengenai soal hukum, antara lainadalah Abdullah bin Umar, „Aisyah, dan Ibnu Abbas. Kemudian diikuti oleh para Tabi‟inyang mayoritas berdomisili di Madinah, antara lain Sa‟id ibnu Musayyab dan tokoh-tokoh lainnya. Mereka mengembangkan suatu teori kajian hukum yang senantiasamerujuk pada Al-Qur‟an dan al-Sunnah, serta menghindari pemakaian akal secara bebas,baik melalui pendekatan istihsan maupun mashlahah al-mursalah .Kecenderungan sepertiini dikembangkan oleh para ulama Hijaz yang kemudian terkenal sebagai madrasah al-hadits. Kelompok rasionalis (ahlu al-ra‟yi) lebih berorientasi pada kebutuhan-kebutuhanmashlahah dalam kehidupan manusia.Dalam metodologinya, kelompok rasionalis (ahlu 4
    • 5al-ra‟yi) memiliki corak kajian yang anthroposentris dengan penggunaan qiyas, istihsan,maslahah-nya.Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa asumsi dasar dalam pandanganmereka, antara lain yaitu, pertama, nash-nash syari‟ah sifatnya terbatas, sedang peristiwa-peristiwa hukum selalu baru dan senantiasa berkembang.Oleh sebab itu, terhadapperistiwa-peristiwa yang tidak ada nash-nya, ijtihad didasarkan kepada ra‟yu.Kedua,setiap hukum syara‟ dikaitkan dengan illat tertentu dan ditujukan untuk tujuantertentu.Tugas utama seorang mujtahid ialah menemukan illat ini. Oleh karena itu, ijtihadmerupakan upaya menghubungkan suatu kasus dengan kasus lain karena illat-nya, ataumembatalkan berlakunya satu hukum karena diduga tidak ada illat-nya. Di samping corak kajian tersebut yang merupakan ciri utama dalam kelompok ini,ciri-ciri lainnya sebagai berikut, yaitu pertama, mereka berani mengembangkan alternatif-alternatif hukum sebelum ditetapkan dengan mengangkat pertanyaan-pertanyaanantisipatif. Kedua, mereka sangat selektif dalam pemakaian hadits, dengan menelitirangkaian sanadnya sampai atau tidak kepada Nabi Saw dan juga meletakkan persyaratanpemakaian hadits yang tidak lazim dipakai oleh kelompok tradisionalis (ahlu al-hadits),yaitu di samping harus diteliti tingkat ke-tsiqah-an para perawinya, juga harus dilihatjumlah perawi pada tiap thabaqat-nya. Kalau hanya satu atau dua orang saja pada tiapthabaqat atau pada sebagian thabaqat-nya yang biasa disebut hadits ahad maka hadits-hadits tersebut langsung mereka tinggalkan. Hal ini dilakukan karena Kufah yangmenjadi pusat kelompok ini penuh dengan berbagai fitnah dan kebohongan sebagaidampak dari pergolakan politik yang terus memanas, sejak peralihan Ali bin Abi Thalibkepada Mu‟awiyah hingga pertengahan dinasti Bani Umayyah. Keadaan ini menjadikantingkat kecurigaan yang cukup besar kepada orang lain. 5
    • 6 Sebagai pembahasan lebih jauh, metodologi hukum Islam Abu Hanifah dapatdikatakan sebagai bentuk akhir yang mewakili kelompok rasionalis (ahlu al-ra‟yi),dengan identitas yang lebih maju, dan lebih mengarah pada kepentingansosiologis.Dalam hal ini, Abu Hanifah menggeser hadits-hadits ahad dalam kontekspenyelesaian masalah-masalah hukum untuk berbagai kejadian aktual, danmenggantikannya dengan qiyas serta istihsan, melalui pengembangan qiyas denganmencari illat sebanyak-banyaknya sehingga leluasa baginya untuk mengembalikan furu‟tersebut kepada berbagai hukum ashal yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakatnya.Kemudian, satu langkah berani yang dilakukan oleh Abu Hanifah adalah mengangkat „urfatau adat serta tradisi masyarakat sebagai norma hukum Islam yang harus ditaati sejauhtidak bertentangan dengan nash, dan sejalan dengan prinsip-prinsip mashlahah.C. Tinjauan Geografis Yang Mempengaruhi Timbul Dan Berkembangnya Ahlu Al-Ra’yi Tantangan kultural yang dihadapi oleh ulama pada masa ini juga mempengaruhimetodologi dan kaidah-kaidah ijtihad mereka.Kelompok rasionalis (ahlu al-ra‟yi), padaumumnya, adalah para ulama yang selalu berhadapan dengan permasalahanmasyarakat.Ahlu al-rayi, menekankan pendidikan dan pengajarannya kepadapemahaman dan kemampuan akal dalam berdiskusi dan berbantah.1 Pada tahap awal, rasionalisme ini dikembangkan oleh para pejabat pemerintahyang berhadapan dengan masyarakat luas, seperti Umar bin Khattab sebagai Khalifah, 1 Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani dan Muhammad Zuhri, Hukum Islam dalam LintasanSejarah, (Jakarta : PT Raya Grafindo Persada, 1996), h. 100. 6
    • 7Abdullah bin Mas‟ud sebagai wazir, Syuraih dan Ibnu Abi Laila sebagai qadhi.Selanjutnya Abu Hanifah sebagai pedagang yang banyak kontak dengan masyarakatkonsumennya. Sementara kelompok tradisionalis (ahlu al-hadits), pada umumnya, adalah paraulama idealis yang kurang punya akses kepada masyarakat luas, sehingga pemikirannyakurang berapresiasi dengan tuntutan dinamika masyarakat. Sebaliknya, merekaberhadapan dengan doktrin-doktrin syara‟ yang ideal yang menurut mereka harus dapatditerapkan kepada masyarakat apa adanya. Pada tahap awal, tradisionalisme inidikembangkan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan Aisyah, yakni parasahabat yang berada di luar struktur pemerintahan. Berikutnya fuqaha sab‟ah atau tujuhulama fiqh Madinah dan tokoh-tokoh lainnya yang kesemuanya merupakan ulama-ulamashalih, ahli ibadah, dan tidak banyak terlibat dalam urusan-urusan keduniaan. Selain itu kombinasi antara faktor-faktor politik dengan perbedaan latar belakangsosial budaya. Pusat atau ibu kota pemerintahan kekhalifahan Islam untuk pertamakalinya sejak masa Ali bin Abi Thalib berpindah dari Madinah ke Kufah, dan kemudianke Syria (Damaskus). Hal ini, praktis menyebabkan wilayah Hijaz menjadi relatif amandari berbagai pergolakan dan gelombang budaya serta ide-ide dari luar yang memasukipusat pemerintahan. Kehidupan di Hijaz berlangsung mudah dan sederhana, karena relatifterisolasi.Hijaz juga merupakan tempat hidup Nabi Saw dan tempat lahirnyapemerintahan Islam. Oleh sebab itu, terdapat banyak sekali hadits di wilayah ini, selainketetapan-ketetapan hukum yang dibuat oleh tiga khalifah pertama, yaitu Abu Bakar, 7
    • 8Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Di sisi lain, Irak merupakan daerah baru danasing bagi umat Islam. Ketika pemerintahan Islam berpusat di sini, beragam kebudayaandari berbagai daerah bercampur-baur sehingga memunculkan beragam situasi danperistiwa baru yang berada di luar pengalaman para ulama Islam pada masa ini.Disamping itu, hadits-hadits tidak mudah didapatkan sebagaimana di Hijaz karena jumlahSahabat yang tinggal di Irak relatif sedikit. Pada dasarnya, Irak merupakan tempat lahirnya hadits-hadits palsu, dan juga dikemudian hari menjadi tempat tumbuhnya sebagian besar sekte yangmenyimpang.Karena tidak mau percaya begitu saja pada keabsahan hadits yang dikutip,para ulama Irak cenderung lebih sedikit menggunakan hadits dibandingkan dengan paraulama Hijaz.Beberapa hadits yang dianggap akurat oleh para ulama Irak hanya diterimasetelah terpenuhinya persyaratan yang sangat cermat.Akibat dari keadaan ini adalahcorak pemikiran hukum Irak dan para ulamanya yang lebih cenderung bergantung padaakal dan logika daripada Sunnah Nabi Saw. Di samping itu, lingkungan hidup di Irak berbeda situasinya dengan di Hijaz.Halini disebabkan kerajaan Persia yang sebelumnya menguasai Irak, telah meninggalkanbermacam hubungan-hubungan keperdataan dan adat istiadat yang tidak dikenal diHijaz.Oleh karena itu, lapangan ijtihad di Irak begitu luas dan kemampuan untukmenggali atau membahas hukum-hukum Islam lebih banyak dimiliki oleh ulama-ulamaIrak.Sementara lingkungan hidup di Hijaz, mulai dari masa Sahabat hingga masa imammadzhab, hampir tidak mengalami perubahan yang mendasar, serta hampir semuakejadian atau peristiwa telah terdapat hukumnya dalam al-Qur‟an, Sunnah, maupun fatwa 8
    • 9Sahabat.Di sini, dapat dikatakan bahwa lapangan ijtihad hampir tidak ada di Hijaz,sehingga para ulama Hijaz menjadi terbiasa memahami nash-nash secara lahiriyah, danmerasa tidak perlu untuk mencari dan mendalami illat untuk diadakannya suatu ketentuanhukum Islam. Ketika al-Syafii datang ke Iraq, terjadi pelecehan ahlu al-hadis yang amat dahsyatoleh ahlu al-rayi, terutama terhadap Imam Malik, guru Imam al-Shafiiy.Hal ini terjadikarena secara kebetulan ahlu al-rayi lebih populer di Iraq dan lebih dekat denganpenguasa, sebagai akibat kepandaiannya dalam berdebat dan berdiskusi sertakelihaiannya dalam merekayasa hukum.2 Melihat kenyataan seperti ini, maka wajar apabila Imam al-Shafii membela danmempertahankan gurunya.Suatu saat Imam al-Shafii ditanya oleh Muhammad Ibn al-Hasan dari Madzhab Hanafi, "Bagaimana pendapatmu mengenai sikap teman-temanmudan teman-temanku?Malik apa Abu Hanifah?”Al-Shafii balik bertanya, "Siapa yanglebih mengerti tentang hadis Nabi?Malik ataukah Abu Hanifah?"Al-Hasan menjawab,"Malik, tetapi Abu Hanifah lebih analogis!" Al-Shafii menyatakan, "Ya, karena Maliklebih mengerti tentang kitab Allah termasuk nasikh dan mansukhnya dan sunnah Nabidibanding Abu Hanifah. Maka, Malik lebih patut untuk diikuti."3 Dasar-dasar yang dikemukakan oleh Imam al-Shafii tersebut kemudian menjadihujjah kelompok Maliki penduduk Iraq dalam setiap perbantahan menghadapi kelompokHanafi, sekaligus mempopulerkan nama Imam al-Shafii kepada penduduk Iraq. Imam al- 2 Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,1998), h. 71. 3 Mun‟im. A. Sirry, Sejarah Fiqh Islam, (Islamabad: Risalah Bush, 1995), h. 76. 9
    • 10Shafii cukup terpengaruh dengan ahlu al-hadith, sehingga ketika mempelajari buku-bukuahl al-rayi ia cenderung menolak pendapat-pendapat mereka dan tetap gigihmempertahankan atau membela ahlu al-hadis. Ketika al-Shafii datang ke Baghdad,terdapat 40-50 kelompok diskusi sesuai dengan afiliasi masing-masing.Berkat keahlianal-Shafii dalam menjelaskan fungsi hadis dalam Shariat Islam, banyak di antara ahlu al-rayi bergabung dengannya.Bahkan, tokoh-tokohnya akhirnya menjadi muridnya.D. Bentuk fatwa hukum ahlu al-ra’yi dan contoh Dalam hadits riwayat Muslim disebutkan, Nabi Muhammad saw. pernahmemberikan zakat kepada orang muallaf kafir, di antaranya kepada Shafwan binUmayyah. Pemberian zakat kepada mereka disebabkan karena umat Islam saat itu masihsedikit.Setelah beliau wafat, ketika umat Islam kuat, para khalifah yang empat tidak adamemberikan zakat kepada mereka. Di masa khalifah Umar ra., umat Islam sedangmencapai puncak kejayaannya setelah menamatkan sejarah kejayaan Persia di Iran danhanya bersaing dengan Imperialis Romawi. Maka kemudian munncul pertanyaan, masihadakah orang yang masuk muallaf?Umar ra.menjawab, “Dulu, Rasulullah saw. memangpernah memberikan zakat kepada kalian, karena saat itu umat Islam masih sedikit. Tapi,kini Allah telah memuliakan agama Islam dan kaum muslimin. Maka, pergilah! Jika kauingin beriman, berimanlah. Jika ingin kafir, kafirlah!”.Konklusinya, keputusan khalifahUmar ra.tidak memberikan zakat kepada mereka bukan bertentangan dengan al-Qur‟an,tapi karena memang sudah tidak ada muallaf lagi. 10
    • 11 Ijtihad Umar yang paling masyhur yang disebut-sebut sebagai dalil perubahanhukum Islam karena keadaan ada (2) dua poin, yaitu4: 1. Umar tidak memberikan zakat untuk muallaf, padahal telah ada ketentuannya dalam al-Qur‟an (Qs. at-Taubah: 60). Ma‟ruf ad-Duwalibi mengatakan, “Ini mau dikatakan apa jika tidak dikatakan menghilangkan hukum al-Qur‟an, ketika Umar yakin bahwa kondisi yang berubah telah membolehkannya?Akan tetapi, apakah ulama dan penulis kita berani menghadapi hakikat yang jelas ini?” 2. Umar tidak memotong tangan pencuri pada masa terjadinya kelaparan („âm as-sannah/ al-majâ‟ah). Padahal ketentuan hukum potong tangan pencuri telah terdapat dalam al-Qur‟an (Qs. al-Mâ‟idah Ayat: 38). Menurut Ma‟ruf ad- Duwalibi, peristiwa ini menunjukkan adanya perubahan hukum pencurian yang telah ditetapkan al-Qur‟an, disebabkan oleh perubahan kondisi yang menyebabkan timbulnya pencurian. Betulkah Umar mengubah hukum Islam karena tuntutan keadaan, sebagaimanapernyataan Ma‟ruf ad-Duwalibi?Sebenarnya tidak. Dalam masalah zakat bagi muallaf,persoalannya bukanlah Umar itu melanggar atau meninggalkan nash al-Qur‟an (Qs. at-Taubah: 60), tetapi karena sesungguhnya muallafnya sendiri sudah tidak ada. Zakat jelashanya diperuntukkan bagi delapan golongan (ashnaf) yang telah dikenal sifat-sifatnya.Akan tetapi, zakat hanya diberikan tatkala golongan itu ada atau tatkala sifat- 4 Said, Busthami Muhammad.1995. Pembaruan Antara Modernisme dan Tajdiduddin (MafhûmTajdîd ad-Dîn). Terj, Ibnu Marjan dan Ibadurrahman (Bekasi: PT. Wacanalazuardi Amanah), h. 307,dikutip oleh M. Shiddiq Al-Jawi. 11
    • 12sifat golongan itu ada.Sebaliknya, jika golongan itu tidak ada atau hilang sifat-sifatnya,zakat tidaklah diberikan5. Demikian pula dalam peristiwa ketika Umar tidak memotong tangan pencuri padasaat terjadinya kelaparan („âm as-sannah). Para ulama telah menjelaskan bahwa tindakanUmar itu bukan berarti mengubah hukum Islam karena mengikuti keadaan, melainkankarena ada tuntunan nash syariat dari Hadis Nabi Saw. Bahwa hukum potong tangantidak dapat diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu sebagaimana yang ditunjukkan olehdalil-dalil syariat. Di antaranya adalah ketika terjadi musibah kelaparan, sebagaimanadiriwayatkan dari Makhul ra., bahwa Nabi Saw bersabda: Lâ qath‟a fî majâ‟ah mudhthar.(Tidak ada potong tangan pada masa kelaparan yang memaksa)6. Jadi, Umar tidakmemotong tangan pencuri pada masa kelaparan karena mengamalkan hadis ini, sebagaipengecualian (takhsîs) dari ketentuan umum potong tangan (Qs. al-Mâ‟idah: 38). Dalam kitabnya, I‟lâmu al-Muwaqqi‟în III/14, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyahmenjelaskan, bahwa tindakan Umar itu didorong oleh adanya syubhat (ketidakjelasan)yang kuat, yang menyebabkan penolakan hukum potong tangan atas pelakunya yangsangat membutuhkan makanan.7 Menolak pelaksanaan hukuman karena syubhatmerupakan perkara yang disyariatkan, sebagaimana sabda Nabi Saw: “Idrâ‟ al-hudûd bi 5 Al-Qaradhawi, Yusuf..Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam (Awâmîl as-Sâah wa al-Murûnahfî asy-Syarîah al-Islâmiyyah), terj. Oleh Said Agil Husin Al- Munawwar. (Semarang: Dina UtamaSemarang, 1995), h. 306, dikutip oleh M. Shiddiq Al-Jawi, “Memahami Ijtihad Umar Bin Al-Khaththab,”http://j.1asphost.com/shiddiqaljawi/detail.asp?id=40(07 Oktober 2011). 6 Al-Maliki, Abdurrahman Nizhâm al-Uqûbât( Beirut: Darul Bayariq, 1990), h. 68, dikutip oleh M.Shiddiq Al-Jawi. 7 Said, Busthami Muhammad.1995. Pembaruan Antara Modernisme dan Tajdiduddin (MafhûmTajdîd ad-Dîn). Terj, Ibnu Marjan dan Ibadurrahman (Bekasi: PT. Wacanalazuardi Amanah), dikutip olehM. Shiddiq Al-Jawi. 12
    • 13asy-syubuhât. (Tolaklah hukuman hudud karena adanya syubhat-syubhat) (Lihat: Imamasy-Syaukani, Nayl al-Awthâr, VII/118). Hadis itu pula yang mendasari suatu kaidahfikih terkenal, Al-Hudûd yasquthu bi asy-syubuhât.”(Sanksi hudûd digugurkan karenaadanya syubhat-syubhat)8. Hal yang sama dapat dikatakan pula dalam masalah tanah rampasan perang diIrak yang tidak dibagikan Umar. Hal itu bukan karena Umar menentang atau me-naskhQs. al-Anfâl ayat 41, melainkan karena Umar menemukan dalil lain yang lebih kuat,yaitu dalam Qs. al-Hasyr ayat 6-109. Secara ringkas dapat dikatakan, bahwa urusan tanahrampasan perang, adalah kewenangan Khalifah (Imam) yang berhak dia perlakukansesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan dalam batas-batas syariah.Khalifah bolehmemilih antara membagi atau tidak membagi.Masing-masing mempunyai dalilnyasendiri-sendiri dari al-Qur‟an dan al-Hadits10. Sebagai khalifah, Umar bin Khattab sangat memperhatikan kemaslahatan bersamasecara profesional. Hal ini dibuktikan dengan berbagai rumusan kebijakan yang penuhdengan pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Sehingga zamannya dikenaldengan zaman yang sarat dengan perubahan, dan tak jarang bertolak belakang dengan apayang pernah Rasulullah kerjakan.Kebijakan yang paling fenomenal adalah kebijakan 8 As-Suyuthi, Jalaludin, t.t. Al-Asybâh wa an-Nazhâir fî al-Furû. (Semarang: Maktabah waMathbaah Usaha Keluarga, 1992), h.84.dikutip oleh M. Shiddiq Al-Jawi. 9 An-Nabhani, Taqiyuddin..Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah. Juz II (Al-Quds: Hizbut Tahrir, 1953),h. 211, dikutip oleh M. Shiddiq Al-Jawi. 10 As-Sayis, M. Ali. 1996. Fiqih Ijtihad: Pertumbuhan dan Perkembangannya (Nasyah al-Fiqh al-Ijtihâd wa Athwâruh). (Solo: CV. Pustaka Mantiq), h. 91-92, dikutip oleh M. Shiddiq Al-Jawi. 13
    • 14fiskal di sektor perpajakan tentang pertanahan dan pertahanan, atau sering kali jugadikenal dengan kebijakan Umar di sawad (tanah subur).Umar memutuskan untuk tidakmengambil alih tanah taklukan, namun justru diberikan pengelolaan sepenuhnya kepadapemiliknya, namun diwajibkan membayar pajak (kharaj) sebesar 50 persen dari hasilpanen11. Ada beberapa alasan kebijakan ini lebih disukai oleh Umar, antara lain : andaikatatanah taklukan itu diambil alih oleh negara, maka secara otomatis para pasukan (tentara)Islam yang akan mengelolanya, padahal menurut Umar, para tentara bukanlah ahlibercocok tanam, selain kualitas pertanian akan menurun, juga akan berdampak padarendahnya produktivitas. Selain itu, pendapatan negara melalui pajak akan jauhmenurun, mengingat pajak (kharaj) bagi non-musim sebesar 50% dan pajak (ushr) bagibagi muslim hanya 10 % saja. Di samping itu, hal yang sangat dipertimbangkan olehUmar adalah kekhawatiran akan adanya gelombang pemberontakan12, sebagai dampakpengangguran dan kemiskinan. Sehingga pada gilirannya akan memberikan anginnegatif tersendiri bagi keamanan dan keutuhan negara. Dan untuk menanggung nasib para tentara, maka pada zaman Umarlah awal muladitetapkan gaji tetap bagi para tentara, selain sebagai tujuan untuk memenuhi kebutuhanhidup, juga agar terjaga motivasi para tentara dalam membela negara13. 11 Sistem ini pada zaman Dinasti Abbasiah, khususnya periode Harun Ar-Rashid, dikenal dengansebutan Muqasamah, pengertiannya adalah negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari parapenggarapnya. 12 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, edisi ketiga, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004),hal 87 13 Ali, Isamer Itihash. (Dhaka : Ali Publication, 1976) hal. 206-210. 14
    • 15 Selain itu, ketika Umar melihat kebijakan bea cukai yang merugikan salah satupihak,14 terutama negara Islam, maka Umar pun menerapkan wajib pajak bagi siapa sajadari warga asing non-muslim yang hendak memasuki wilayah teritorial Islam untukberdagang sebesar 10% dari barang yang dijual, sementara bagi dzimmi yang beradadalam kekuasaan Islam dikenakan sebesar 5%, dan muslim 2,5% dari harga barangdagangan15. Hal lain dari kebijakan ekonomi Umar yang menarik untuk dikaji adalah tentangperpajakan Kuda. Pada masa pemerintahan Umar, bisnis perdagangan kuda semakinmerebak, bahkan pernah diriwayatkan pernah ada seekor kuda Arab Taghlabi yangdiperkirakan bernilai 20.000 dirham16. Sehingga melihat keadaan demikian, maka Umarmenarik zakat dari bisnis perdagangan kuda tersebut dan membagikannya kepada orang-orang miskin dan para budak17. Berkaitan dengan segelintir kebijakan ekonomi Umar sebagaimana dijelaskan diatas, ada satu hal yang mesti digarisbawahi, yaitu mengenai pendistribusian kas BaitulMal sebagai tunjangan sosial kepada kerabat Rasulullah dan orang-orang yang berjasadalam membela Islam. Karena dibalik niat yang mulia itu ternyata menuai kritikan darisalah seorang sahabat, Hakim bin Hizam. Menurutnya, hal demikian akan mendongkrak 14 Pada masa Rasulullah, kebijakan bea cukai telah ditiadakan. Namun pada masa Umarditerapkan kembali, hal ini berawal dari orang-orang Harbi yang mewajibkan para pedagang muslim bayarpajak ketika berdagang di tanah Harbi (Hierapolis), sehingga melihat ketidakadilan tersebut, maka Umarpun menerapkan kebijkan yang sama. 15 Husaini, S. A.Q. Arab Adminitration. (Madras : Soldent & Co., 1949), hal. 47-48. 16 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah, hal. 69 17 Pada masa Rasulullah, zakat atas kuda belum diwajibkan, karena memang jumlahnya sangatterbatas, dan bukan untuk dikomersialisasikan, tapi digunakan sebagai fasilitas perang. 15
    • 16mereka dengan sifat malas, dan akan menjadi fatal ketika pemerintah sudah tidak lagimenerapkan kebijakan tersebut.18. Khalifah menyadari bahwa kebijakan tersebutmengandung kekeliruan dan berimbas negatif terhadap strata sosial masyarakat danberniat untuk memperbaikinya. Namun Umar wafat sebelum terealisasikan rencananya19. Dari berbagai kebijakan ekonomi Umar bin Khattab tersebut, nampak tidak terlalumemprioritaskan kaum miskin ataupun kaum kaya, tetapi Umar lebih mengedepankankemaslahatan bersama. Setiap kebijakan selalu berupaya untuk menjawab keadaanrealitas dengan tidak memberatkan dalam implemenatasinya. Sehingga dengan demikian,dapat dikatakan fleksibelitas menjadi karakteristik perekonomian di Masa Umar binKhattab. Kebijakan ekonomi yang kaku sangat dihindari oleh Umar, karena akanberdampak negatif terhadap bangunan kemaslahatan yang ingin dicapai20.Kemaslahatanmenjadi dasar ataupun landasan bagi Umar dalam menjalankan roda perekonomian,sebagai sebuah pengejewantahan dari perintah yang termaktub dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah.Demikianlah Umar bin Khattab yang terkadang melakukan ta‟lil (mencari alasanrasional dari suatu hukum). Karena dalam urusan muamalah yang menjadi pertimbanganutama adalah asas manfaat bagi masyarakat.Inilah konsep rahmatan lil „alamin membawarahmat bagi semesta alam. 18 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah. Hal. 64 19 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam.Jilid 1(Yogyakarta : PT Dhana Bakti Wakaf, 1995),hal. 165 20 Qutbh Ibrohim Muhammad, Kebijakan EkonomiUmar bin Khattab. (Jakarta : Pustaka Azam,2002), hal. 225 16
    • 17 Daftar PustakaAdiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, edisi ketiga, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam.Jilid 1,Yogyakarta : PT Dhana Bakti Wakaf, 1995 Ali, Isamer Itihash. Dhaka : Ali Publication, 1976Al-Maliki, Abdurrahman Nizhâm al-Uqûbât, Beirut: Darul Bayariq, 1990Al-Qaradhawi, Yusuf..Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam (Awâmîl as-Sâah wa al- Murûnah fî asy-Syarîah al-Islâmiyyah), terj. Oleh Said Agil Husin Al- Munawwar. Semarang: Dina Utama Semarang, 1995An-Nabhani, Taqiyuddin..Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah. Juz II, Al-Quds: Hizbut Tahrir, 1953 17
    • 18As-Sayis, M. Ali. 1996. Fiqih Ijtihad: Pertumbuhan dan Perkembangannya (Nasyah al- Fiqh al-Ijtihâd wa Athwâruh), Solo: CV. Pustaka Mantiq.As-Suyuthi, Jalaludin, t.t. Al-Asybâh wa an-Nazhâir fî al-Furû. Semarang: Maktabah wa Mathbaah Usaha Keluarga, 1992.Husaini, S. A.Q. Arab Adminitration. Madras :Soldent & Co, 1949Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1998M. Shiddiq Al-Jawi, “Memahami Ijtihad Umar Bin Al-Khaththab,” http://j.1asphost.com/shiddiqaljawi/detail.asp?id=40 (07 Oktober 2011)Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani dan Muhammad Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, Jakarta : PT Raya Grafindo Persada, 1996Mun‟im. A. Sirry, Sejarah Fiqh Islam, Islamabad: Risalah Bush.Qutbh Ibrohim Muhammad, Kebijakan EkonomiUmar bin Khattab. Jakarta : Pustaka Azam, 2002Said, Busthami Muhammad.1995. Pembaruan Antara Modernisme dan Tajdiduddin (Mafhûm Tajdîd ad-Dîn). Terj, Ibnu Marjan dan Ibadurrahman Bekasi: PT. Wacanalazuardi Amanah. 18
    • 19Said, Busthami Muhammad.1995. Pembaruan Antara Modernisme dan Tajdiduddin (Mafhûm Tajdîd ad-Dîn). Terj, Ibnu Marjan dan Ibadurrahman, Bekasi: PT. Wacanalazuardi Amanah.Link :http://sastra-indonesia.com/2011/06/hukum-islam-pada-masa-tabi%E2%80%99in/http://blogpribadisaya.wordpress.com/2011/03/30/sebab-sebab-ikhtilaf-antara-ahlul-hadits-dan-ahlul-ra%E2%80%99yi/http://www.ikpmkairo.org/artikel/menyikapi-perbedaan-dalam-perspektif-historis/http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1628/1/arab-nasrah5.pdfhttp://watirpradhika.wordpress.com/2011/04/12/khilafah-rasyidah-pereode-abu-bakar-dan-umar-bin-khattab/http://j.1asphost.com/shiddiqaljawi/detail.asp?id=40http://www.scribd.com/doc/66194740/Perkembangan-Fiqih-Masa-Daulah-Umayyah 19