Skripsi arif karunia 072211019
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Skripsi arif karunia 072211019

on

  • 2,965 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,965
Views on SlideShare
2,692
Embed Views
273

Actions

Likes
0
Downloads
75
Comments
1

1 Embed 273

http://ibadkadabrak.wordpress.com 273

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Skripsi arif karunia 072211019 Document Transcript

  • 1. STUDI ANALISIS MARITAL RAPE (PEMERKOSAAN DALAMPERKAWINAN) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu ( S.1 ) Ilmu Syari’ah Jurusan Jinasah Siyasah Oleh: Arif Karunia Rahman NIM. 0 7 2 2 1 1 0 1 9 FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2012 i
  • 2. Drs. Rokhmadi,. M.Ag.Jl. Jati Luhur 318 RT I/V Ngesrep, Banyumanik, SemarangMaria Anna Muryani, SH., MHJl. Ghanesa Raya 299 B Pedurungan Tengah, SemarangPERSETUJUAN PEMBIMBINGLamp : 4 Naskah eksHal : Naskah Skripsi An. Sdr. Arif Karunia Rahman Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Assalamu’alaikum Wr.Wb Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara : Nama : Arif Karunia Rahman NIM : 072211019 Jurusan : Siyasah al-Jinayah Judul Skripsi : Studi Analisis Marital Rape (Pemerkosaan Dalam Perkawinan) Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum. Wassalamu’alaikum Wr.Wb Semarang, 01 Mei 2012 ii
  • 3. KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI’AHAlamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185 PENGESAHAN Nama : Arif Karunia Rahman NIM : 072211019 Jurusan : Siyasah al-Jinayah Judul Skripsi : Studi Analisis Marital Rape (Pemerkosaan Dalam Perkawinan) Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal : 11 Juni 2012 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2011. Semarang, 25 juni 2012 Mengetahui, iii
  • 4. MOTTOTuhan tidak akan pernah turun kebawah dari awan dan berkata: “sekarang anda mendapat izin untuk berhasil” Anda harus memberi izin kepada diri anda sendiri iv
  • 5. PERSEMBAHAN Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada AllahSWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulispersembahkan untuk:1. Bapak dan Ibuku tercinta, yang selalu menjadi teladan dan spirit dalam segala aktifitasku, do’a dan kasih sayang yang telah engkau berikan tak akan pernah bisa terlupakan, dan tak mungkin dapat terbalaskan. Engkau tak pernah lelah dan selalu sabar dalam mendidik serta selalu tulus memberikan segala sesuatu demi kebahagiaan putranyamu ini. Sembah sungkem kepada bapak ibu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan. Ya Allah, Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua ku dan kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihiku ketika waktu kecil.2. Adik-Adikku, Devi Arini Murika Ningrum, dan Agustina Nurul Islami yang membuat penulis ingat akan cita-cita, dan yang selalu memberi semangat hidup dan rasa kasih sayang dalam hidupku.3. Semua Bapak / Ibu Guru ku diseluruh jenjang pendidikan, khususnya kiyaiku tersayang KH Ma’ruf Irsyad dan KH Khudori yang telah memberikan segenap ilmunya, yang sangat bermanfaat dan semoga barokah bagi penulis.4. Kepada mas-masku WSC, mas Dain Fazani, SHI., Khoirul Huda, SHI., Dwi Hartanto, S. Fil.I, M. Hanif S. Pd. I., Ainun Nafi’ S. Pd., mbak Dewi Kurniasari, S. Pd., Muhammad Amin, S. Sos.I, yang tercinta dan tersayang, v
  • 6. terima kasih atas saran dan nasehatnya. Untuk mas Dain Fazani, SHI. Dan mas Abdullah Aniq SHI, terima kasih atas ilmu dan motivasinya dalam pengembangan Tenis Meja sehingga penulis dapat meraih apa yang dicita- citakan, sungguh luar biasa kesabarannya dalam melatih dan membina penulis pada khususnya dan anggota Table Tennis Division UKM WSC (Wali Songo Sport Club) pada umumnya, untuk maz Khoirul Huda, SHI., terima kasih atas nasehat dan ilmunya dalam berorganisasi, dan juga dalam memahami arti hidup. Untuk mas Dwi Hartanto, S. Fil.I, dan M. Hanif S. Pd. I., terima kasih atas ilmunya dalam memahami arti perjuangan, pengorbanan dan loyalitas.5. Semua pengurus dan keluarga besar UKM WSC, tetaplah sholid dan semangat berjuang, raih prestasi setinggi-tingginya dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas.6. Adik-adikku tercinta di cabang Tenis Meja UKM WSC, Farid sang pencari cinta tak sampai, fahri cwok cool abizz, aziz tetep setia sama bunda, Rifqi Curut titisan mbah wali pedurungan, Nafi’ sang hitam manis, kamal pujangga melankolis yang mang-meng kalau lagi maen, Vita, Susy, Rizka, Nurul tetaplah semangat dan tunjukkan permainan terbaik kalian, jagalah tali kekeluargaan ini hingga akhir hayat.7. Teman setiaku yang tak terlupakan Diah Umi Wardani, Baity Nur Shani yang imut katanya.8. Teman-teman pengurus UKM WSC 2010, Desma, Sabiq, Halim Nying-nying, Upi Cute, Rafika Haque, pak Dhe Muttakin, Faris Darsono, dkk., yang telah vi
  • 7. bekerja keras selama kepengurusannya. Terima kasih atas waktu, dan loyalitasnya kepada UKM WSC.9. Teman-teman Kost, Muhib, Sofian, Rifqi Gendut, Mbah jambrong Zamroni terima kasih atas motivasinya, terus berjuang dan semangat.10. Bapak Safari (Alm), terima kasih atas jasa bapak, karena berkat bapak penulis dapat bermain tenis meja dengan baik, semoga amal ibadah bapak diterima disisi-Nya. Amien. Dan tak lupa temen-temen dari PTM Simpang Lima Semarang, Harno, Gandung, Anton, Apin dkk, tetap semangat berlatih.11. Semua pengurus dan keluarga besar UKM WSC, tetaplah sholid dan semangat berjuang, raih prestasi setinggi-tingginya dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas.12. Teman-teman BINORA Masduki, Rofiq, Tresno, Aufa, Tabung, Arif bali, Toher, Wuri, Rouf, Alif. Dan teman-teman yang lain yang tidak bisa sebutkan satu-satu, kita dulu pernah ada kenangan walaupun hanya sementara.13. Teman-teman pondok Darun Najah khususnya kamar Ar-Rahmah yang selalu memberikan motivasi dalam hal persaingan yang baik.14. Teman-teman kelas SJ B 2007 Menwa Kholis, Khumaini, Anita, Fajrin, Ibad, Tozink, Fahri, Mbah Faqih, Pakde Gufron, Zansen, Nunik, Nasron (Kirun), Cukong, Hasan. semoga kita semua jadi orang yang berguna untuk orang lain, sukses dan tercapai semua cita-citanya. Amien.15. Dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. vii
  • 8. Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadiamal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulistelah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untukitu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaanskripsi ini viii
  • 9. DEKLARASIDengan penuh kejujuran dan tanggung jawab,penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidakberisi materi yang pernah ditulis oleh oranglain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi initidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lainkecuali informasi yang terdapat dalamreferensi yang dijadikan bahan rujukan. Semarang, 04 Mei 2012 Deklarator Arif Karunia Rahman NIM : 72211019 ix
  • 10. ABSTRAK Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan (istri) meningkat setiap tahun,terutama kekerasan seksual terhadap istri. Kekerasan seksual terhadap istrimerupakan segala perilaku yang dilakukan suami dengan berhubungan sekualyang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual dan psikis. Faktor menigkatnya kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumahtangga dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki dalam pola pikir masyarakatkebanyakan. Pandangan ini sangat mengagungkan superioritas laki-laki (suami),sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas penuh terhdap anggotakeluarga, terutama istri. Sehingga fenomena kekerasan seksual terhadap istriterkadang dianggap lazim dilingkungan masyarkat. Imbas lain sebagaiturunannya, kurangnya kesadaran dan keberanian istri untuk melaporkan kejadiantersebut sebagai suatu tindak pidana, karena kekerasan seksual merupakanpersoalan intern yang tabu dibicarakan. Ditambah pula adanya ayat al Qur’anyang masih ditafsirkan secara tekstual. Islam adalah agama rahmatan lil’alamin yang menganut prinsipkesetaraan, partnership (kerjasama) dan keadilan dalam hal hubungan seksualsuami-istri. Tujuan perkawinan itu sendiri adalah tercapainya keluarga yangsakinah, mawaddah warahmah. Maka segala perbuatan yang akan menimbulkanakibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan seksual terhdap istri, jika ditinjaulebih dalam, dapat dikategorikan sebagai kegiatan melawan hukum. Berangkatdari pemikiran di atas, bahasan skripsi yang penyusun buat akan melihat apakahkekerasan seksual suami terhadap istri dapat dijadikan tindak pidana menuruthukum positif dan hukum islam. Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelakukekerasan seksual terhadap istri dalam KUHP dan hukum pidana islam,mengakibatkan kerancun dan kesewenangan itu senantiasa lestari. Namunsemuanya itu akan penyusun uraikan melalui pengertian kekerasan seksual suamiterhadap istri dalam KUHP dan dalam hukum pidana islam dan berikut beberapakaidah yang ada dalam ushul fiqh dan maqashid asy-syari’ah sebagai doktrindasar dan metodologi dalam penetapan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yangbersifat deskriptif-analitis, yakni dengan penyelidikan masalah yang belum jelasuntuk menghasilkan sebuah kepastian hukum. Teknik pengumpulan datadidasarkan pada sumber data primer dan skunder, dengan pendekatan normatif-yuridis, dengan menggunakan metode analisa deduktif. Adapun dari hasil penelitian ini daptlah dinyatakan bahwa segala akibatyang terdapat dalam kekerasan seksual suami terhadap istri merupakanpelanggaran yang bertentangan dan dilarang oleh hukum. Pernyataan ini terwujudmelalui berbaggai pengertian dan dampak negatif dari perbuatan tersebut.Berkenaan dengan sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan seksual suami terhadapistri adalah hukuman qishash pencederaan (penganiayaan) dan ta’zir. Dalamhukuman qishash perbuatan pidananya diancam dengan membalas sesuai denganperbuatan yang telah dilakukan dan ta’zir disserahkan pada pemerintahberwenang. x
  • 11. KATA PENGANTARBismillahirrahmannirrahim, Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberi kenikmatan dankasih saying tiada terkira kepada hamba-Nya . Sungguh hamba yang tidak tahudiri apabila sepanjang hidupnya tidak pernah mensyukuri nikmat dan karuniayang telah diberikan Tuhannya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkankepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.Beliulah sang revolusioner sejati, pembawa kebenaran dan kedamaian. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuandan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya.Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnyakepada :1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M. Soc. Sc., selaku Pembantu Rektor I, Bapak Dr. H. Ruswan, M.A., selaku Pembantu Rektor II, Bapak Dr. H. M. Darori Amin, M.A., selaku Pembantu Rektor III, semoga dapat membawa amanah dan bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan.2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Bapak Abdul Ghofur M.Ag selaku PD I, Bapak Saifullah M.Ag selaku PD II, Bapak Arif Budiman M.Ag selaku PD III.3. Bpk Mohamad Solek, Drs., MA. selaku ketua jurusan Jinayah Siyasah, Rustam DKAH, M. Ag. selaku sekretaris jurusan, serta bpk M Harun , S.Ag. MH, dan bpk Raden Arfan Rifqiawan, SE., MSi selaku staf ahli jurusan, atas xi
  • 12. kebijakan-kebijakannya khususnya yang berkitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.4. Bapak Rokhmadi. Drs., M.Ag selaku pembimbing I, dan Ibu Maria Anna Muryani SH., MH. yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. Dari bimbingan tersebut, penulis dapat mengerti tentang banyak hal tentang sesuatu yang berhubungan dengan hukum Islam. Penulis merasa masih harus banyak menimba ilmu dari bapak dan ibu, penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak dan ibu, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan buat penulis, dan semoga allah selalu mencurahkan kasih dan sayangnya kepada bapak dan ibu.5. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.6. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan IAIN Walisongo dan Perpustakaan Fakultas Syariah, terimakasih banyak atas pelayanan dan pinjaman bukunya. Penulis, Arif Karunia Rahman NIM: 72211019 xii
  • 13. DAFTAR ISIHALAMAN JUDUL ................................................................................. iHALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.......................................... iiHALAMAN PENGESAHAN .................................................................... iiiHALAMAN MOTTO ................................................................................ ivHALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................ vHALAMAN DEKLARASI ....................................................................... viHALAMAN ABSTRAK ........................................................................... viiHALAMAN KATA PENGANTAR........................................................... viiiDAFTAR ISI ............................................................................................. xivBAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1 B. Rumusan Masalah .................................................................... 13 C. Tujuan Penelitian...................................................................... 13 D. Telaah Pustaka ......................................................................... 14 E. Metode Penelitian..................................................................... 16 F. Sistematika Penulisan .............................................................. 18BAB II : KONSEP TINDAK PIDANA A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif........................................ 20 1. Pengertian Tindak Pidana.................................................... 20 2. Unsur-unsur Tindak pidana ................................................. 24 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.................................................... 25 4. Subyek Tindak Pidana......................................................... 29 B. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam ...................................... 31 1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam .................. 31 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Hukum Islam .............. 33 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Islam .............................. 37 xiii
  • 14. C. Tindak Pidana Perkosaan Dan Perkosaan Dalam Perkawinan ... 42 1. Pengertian Tindak Pkidana Perkosaan................................. 42 2. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan .... 45BAB III : PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2004 A. Penyusunan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .................... 52 1. Latar Belakang Diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 ............................................................. 52 2. Tujuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 ..................... 59 3. Proses Penyusunan Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004 ............................................................ 61 B. Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahhun 2004 Pasal 8 huruf a ............. 64BAB IV : ANALISIS TENTANG MARITAL RAPE (PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM A. Analisis terhadap perkosaan dalam perkawinan (marital rape) menurut hukum positif atau KUHP ................. 67 1. Analisis Menurut Pasal 285 KUHP ..................................... 67 2. Analisis Menurut Pasal 8 Huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan .......................................................................... 72 B. Analisis Terhadap Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Menurut Hukum Islam ............................................................ 77 1. Kesamaan Hak Laki-Laki Dan Perempuan.......................... 77 2. Kesamaan Hak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hal Seksualitas ........................................................ 82 a. Persamaan Hak Suami-Istri ........................................... 88 b. Relasi Yang Baik (Mu’asyarah bil al-Ma’ruf) ............... 91 xiv
  • 15. BAB V : PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................ 94 B. Saran-Saran .............................................................................. 96 C. Penutup .................................................................................... 97DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN-LAMPIRAN xv
  • 16. BAB 1 PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), misalnya pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (1) KUHP 1, pemerkosaan Pasal 285 KUHP, 2 dan lain sebagainya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang terjadi. Jadi sifatnya kasuistis. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa perempuan (istri) 3. Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Sering kali tindak kekerasan ini korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut, tindak kekerasan ini di sebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi).1 Pasal 365 KUHP berbunyi ” (1) di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun,pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang-orang, denganmaksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untukmemungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barangyang di curinya”. Pasal menerangkan tentang pencurian dengan kekerasan.2 Pasal 285 KUHP berbunyi ” barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksaseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan,diancam karena melakukan perkosaan,dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” pasal menerangkan tentang ancamanperkosaan.3 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Cet ke-1, hlm 1. 1
  • 17. 2 Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut domestic violence (kekerasan domestik), karena terjadinya diranah domestik. 4 Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Namun demikian banyak studi yang melaporkan mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas, yaitu kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan suami atau pasangannya. Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa pada tahun 1998 di Turki jumlah perempuan yang mengalami kekerasan mencapai 57,9% pada tahun 1999 di India jumlah tersebut mencapai 49% dan pada tahun 2000 di Amerika serikat jumlah tersebut mencapai 22,1% perempuan menikah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suami. 5 Diperkirakan angka-angka tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, mengingat masalah dalam rumah tangga masih di anggap tabu untuk di ungkapkan. Banyak istri yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut akan cemoohan dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri. Di samping itu, sikap mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa diri perempuan merupakan upaya untuk melindungi nama baik keluarga. Perempuan terpaksa bersikap mendiamkan perbuatan tersebut, karena adanya4 Ibid, hlm. 3.5 Sri Suhandjati Sukri, Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta: Gama Media,2004, Cet. Ke-I, hlm. 9.
  • 18. 3 budaya yang sudah terpateri berabad-abad bahwa istri harus patuh,mengabdi, dan tunduk pada suami.6 Pengorbanan istri seperti itu seringkali tidak mendapat imbalan berupa penghargaan yang setimpal, memang ironis bahwa di dalam ranah domestik (rumah tangga) dimana perempuan memberikan tenaga dan pikiran untuk mengurus dan merawat anggota keluarga yang lain, justru di situlah jutaan perempuan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka. Kondisi di Indonesia tidak jauh berbeda, menurut kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia, pernah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, misalnya penganiayaan, pemerkosaan, pelecahan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. 7 Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dan kekerasan terhadap perempuan, maka Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan, dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan6 Moerti Hadiati Soeroso,Op.Cit hlm 5.7 Ibid, hlm 6.
  • 19. 4 kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. 8 Marital rape (perkosaan dalam perkawinan) termasuk dalam kategori penderitaan seksual yang dialami oleh perempuan dan juga ancaman dalam kehidupan pribadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dalam mendefinisikan kekerasan. Etimologi marital rape berasal dari bahasa inggris, marital yaitu sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, sedangkan rape berarti perkosaan. Marital rape adalah perkosaan yang terjadi antara pasangan suami istri yang terikat perkawinan. 9 Pemerkosaan disini didefinisikan sebagai suatu proses intimidasi dari laki-laki yang berusaha untuk menguasai perempuan (secara fisik dan seksual)10. Istilah perkosaan terhadap istri, merupakan istilah baru yang belum dikenal luas oleh masyarakat, sebab selama ini pengertian perkosaan lebih dikhususkan pada perkosaan terhadap perempuan yang terjadi di luar perkawinan. Pandangan sebagian masyarakat selama ini, apabila seseorang telah menjadi suami istri, maka seorang suami memiliki hak penuh atas istrinya, termasuk kepemilikan penuh atas organ reproduksi perempuan. Tegasnya, perkosaan yang dimaksud disini pemaksaan untuk melakukan aktivitas8 Ibid, hlm 60.9 Rufia Wahyuning Pratiwi, Marital Rape (Perkosaan Dalam perkawinan) Dalam PerspektifIslam Dan Hukum Positif Indonesia, di akses di http://en.wikipedia.org. / wiki /marital-rape.Minggu, 2, Oktober, 2011.Jam 09.00 WIB.10 Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, Perempuan Dalam Wacana Perkosaan, Yogyakarta,1997, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PKBI-DIY), CetKe-I, hlm 91.
  • 20. 5 seksual oleh satu pihak, yakni suami terhadap istri, atau sebaliknya. Namun, pengertian yang lebih umum dipahami oleh berbagai kalangan perihal marital rape, adalah istri yang mendapatkan tindak kekerasan seksual oleh suami dalam perkawinan atau rumah tangga. Jadi, marital rape adalah tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan ativitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Misalnya istri sedang sakit, nifas, hamil atau bahkan istri sedang haid. Bersenggama sewaktu haid, akan menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman bagi perempuan, disamping itu dapat menimbulkan penyakit.11 Pandangan demikian banyak dipengaruhi pemahaman terhadap teks- teks al-qur’an maupun hadist Nabi yang beranggapan bahwa perempuan sebagai objek seksual, yang mana perempuan sebagai ladang bagi laki-laki yang boleh ditanami bagaimana saja lelaki mau. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 223: Artinya: “Istri-istrimu seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanamu itu bagaimana saja kamu kehendaki ”. (Al-Baqarah 223) Pemahaman terhadap ayat tersebut yang selama ini di anut, cenderung tidak adil terhadap perempuan. Sepintas dalam ayat tersebut posisi11 Rufia Wahyuning Pratiwi, Marital Rape (Perkosaan Dalam perkawinan) Dalam PerspektifIslam Dan Hukum Positif Indonesia, di akses di http://en.wikipedia.org. / wiki /marital-rape.Kamis, 19, April, 2012. Jam 22.16 WIB.
  • 21. 6 perempuan di anggap sebagai obyek kemauan lelaki. Padahal jika di lihat asbabun nuzulnya, ayat itu turun berkaitan dengan kegemaran sementara lelaki yang suka menggauli istrinya dari belakang (dubur) 12. Dalam hadis Nabi juga di sebutkan: ‫ﻦ ْ أَ ﻰ ْ ﺮ َ ﺮ َ ةَ ر َﺿ ِﻰ َ ﷲُ ﻋ َ ﻨْ ﻋ َﻦ ِ اﻟﻨﱠﺒِﻰ ﺻ َ ﻠﱠﻰ ﷲُ ﻋ َ ﻠَ و َﺳ َﻠﱠﻢ َ ﻗَﺎل َ : اِذ َا د َﻋ َ ﺎ‬ ِ‫ﻋ َ ﺑ‬ ‫اﻟﺮ ﱠﺟ ُﻞ ُ اﻣ ْﺮ َ أَﺗَ اِﻟَﻰ ﻓِﺮ َا ﺷ ِ ﻓَﺄ َﺖ ْ ن ْ ﺗَﺠ ِ ﺊ َ ﻟَﻌ َ ﻨَﺘْ ﺎاﻟْﻤ َ ﻼﺋِﻜ َﺔُ ﺣ َ ﺘﱠﻰ ﺼ ْ ﺒِﺢ َ )رواه‬ ُ‫ﺗ‬ َ ‫ﺑَ أ‬ 13 (‫اﻟﺒﺨﺎري‬ Artinya: Dari Abi Hurairah ra.Dari Nabi SAW bersabda: ’’apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur,lantas ia tidak mau datang, maka malaikat melaknatnya hingga subuh tiba.’’(HR.Bhukari) Dalam hadis di atas kata al-la’nah sering kali dipahami secara kurang tepat. Yang dimaksud dengan al-la’nah (laknat) adalah dihindarkan dan dijauhkan dari kebaikan. Laknat yang datangnya dari Allah berarti dijauhkan dari kebaikan. Sedang laknat yang datangnya dari mahluk berarti celaan dan mendo’akan keburukan, di sini berarti ia berdo’a pada Allah agar menjauhkannya dari kebaikan. Jika laknat terjadi dalam rumah tangga, berarti kasih sayang dan kedamaian telah hilang, hal ini akan terjadi bila seorang suami tidak memperoleh apa yang diinginkan dari istrinya begitu pula sebaliknya.1412 M. Ali Al-Shabuni, Rawa’i al-Bayan, Makkah al-Mukarramah, t.t, hlm. 208.13 Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz III, Semarang: Al-Munawar , t.t, hlm. 260.14 Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid, et.al, Wajah Baru Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al-hujjayn, Yogya: LkiS bekerjasama dengan FK3, 2003, hlm. 30.
  • 22. 7 Berdasarkan kenyataan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh, guna memperoleh gambaran bagaimana sebenarnya konsep Islam tentang relasi seksual suami istri. Pada hakikatnya perkawinan dalam Islam diistilahkan sebagai mitsaqan ghalizhan yang berarti ikatan yang kuat atau sakral, sehingga dari istilah ini, perkawinan dalam Islam tidak hanya sebatas kebolehan hubungan seksual antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri) yang sebelumnya haram, akan tetapi akad nikah dikatakan sebagai perjanjian yang amat berat, karena mereka dipersaksikan oleh Allah, dan dengan dilakukannya akad nikah membawa konskuensi atau tanggung jawab yang berat, baik yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban secara timbal balik, antara suami dan istri yang berlangsung sepanjang masa 15. Keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami istri juga berlaku di dalam relasi seksual, Islam mengajarkan prinsip mu’asyarah bil ma’ruf (hubungan yang baik dan sukarela) dalam melakukan relasi seksual, suami tidak mempunyai hak monopoli seksual, ia tidak boleh hanya memikirkan kenikmatan sendiri dan mau enaknya sendiri, keduanya adalah pelayan bagi pasangannya masing-masing. Suami di tuntut untuk memperlakukan istri dengan baik 16. I’tikad dan usaha untuk memberikan yang terbaik bagi pasangan masing-masing, bukan sekedar dianjurkan melainkan diharuskan. Berdasarkan15 Abul a’la al- Maududi, Fazl Ahmed, Pedoman Perkawinan Dalam Islam,Jakarta, 1987, DarulUlum Press, cet ke-1, hlm 28.16 Sayyid Muhammad Ridhowi, Perkawinan Moral Dan Seks Dalam Islam, Jakarta, 1994,Lentera, cet ke-1 hlm 78
  • 23. 8uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa perkosaan dalam rumah tanggamerupakan perbuatan yang dilarang, karena bertentangan dengan firman AllahQS. al-Baqarah (2): 187.Artinya: " Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Alloh mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Alloh mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Alloh untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Alloh, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Alloh menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. " Turunnya ayat di atas pasti ada sebab mengapa ayat tersebutditurunkan, ada beberapa riwayat yang menjalaskan asbabun nuzul ayattersebut Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Hakim dari jalurAbdurrahman bin Abu Laila dari Muaz bin Jabal, katanya, "Mereka biasamakan minum dan mencampuri wanita-wanita selama mereka masih belumtidur, tetapi kalau sudah tidur, mereka tak hendak bercampur lagi. Kemudianada seorang laki-laki Ansar, Qais bin Sharmah namanya. Setelah melakukansalat Isyak ia tidur dan tidak makan minum sampai pagi dan ia bangun pagi
  • 24. 9 dalam keadaan letih. Dalam pada itu Umar telah mencampuri istrinya setelah ia bangun tidur, ia datang kepada Nabi SAW. lalu menceritakan peristiwa dirinya. Maka Allah pun menurunkan, Dihalalkan bagi kamu mencampuri istri-istrimu... sampai dengan firman-Nya. ...kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam." (Q.S. al-Baqarah 187). Hadis ini masyhur atau terkenal, diterima dari Ibnu Abu Laila, walaupun ia tidak pernah mendengarnya dari Muaz, tetapi ada hadis lain sebagai saksi, misalnya yang dikeluarkan oleh Bukhari dari Barra, katanya, "Biasanya para sahabat Nabi SAW. jika salah seorang di antara mereka berpuasa, lalu datang waktu berbuka, kemudian ia tertidur sebelum berbuka, maka ia tidak makan semalaman dan seharian itu sampai petang lagi. Kebetulan Qais bin Sharmah berpuasa. Tatkala datang saat berbuka, dicampurinya istrinya, lalu tanyanya, Apakah kamu punya makanan? Jawabnya, Tidak, tetapi saya akan pergi dan mencarikan makanan untukmu. Seharian Qais bekerja, hingga ia tertidur lelap dan ketika istrinya datang dan melihatnya, ia mengatakan, Kasihan kamu! Waktu tengah hari, karena terlalu lelah, ia tak sadarkan diri, lalu disampaikannya peristiwa itu kepada Nabi SAW. maka turunlah ayat ini yang berbunyi, Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu. (Q.S. al- Baqarah 187). Mereka amat gembira dan berbesar hati menerimanya. Di samping itu turun pula, Dan makan minumlah hingga nyata bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar." (Q.S. Al-Baqarah 187).1717 http:// en. Wikipedia. / wiki / asbabun nuzul. Kamis, 24 november, 2011, jam 0.20. WIB.
  • 25. 10 Dengan demikian, suami maupun istri tidak boleh memaksa melakukan hubungan seksual, sebab memaksa itu sama halnya memperlakukan pasangannya tidak manusiawi, memandang pasangannya sebagai objek pelampiasan nafsu, serta menempatkan pasangannya seperti layaknya orang yang dijajah. Dalam perkawinan hubungan seksual antara suami dan istri merupakan suatu perbuatan yang secara normatif sah dilakukan, dan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum yang bisa dikenai sanksi hukum. Apabila hubungan seksual suami istri yang dilakukan mengandung unsur paksaan atau kekerasan yang menimbulkan kerugian, penderitaan dan kesengsaraan pada salah satu pihak, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. 18 Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.19 Jadi hubungan seksual suami istri yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik dan psikologis (marital rape atau perkosaan dalam perkawinan) merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.18 Sri Suhandjati Sukri, op.cit. hlm. 10.19 Moerti Hadiati Soeroso, op.cit. hlm. 178
  • 26. 11 Menurut perspektif hukum Islam, dalam sebuah perkawinan telah terbagi hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Dan sudah seharusnya isteri selalu taat dan patuh dalam melayani segala kepentingan dan keinginan suami bagaimanapun keadaannya, termasuk dalam hal hubungan seksual. Akan tetapi, menurut jumhur ulama seorang wanita (istri) dianggap nusyus apabila seorang istri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya dan ber-khalwat dengannya tanpa alasan berdasar syara’ maupun rasio, maka dia dipandang sebagai wanita nusyus. Bahkan Imam Syafi’i mengatakan bahwa, sekedar kesediaan untuk digauli dan ber-khalwat, sama sekali belum dipandang cukup kalau si istri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas , “aku menyerahkan diriku kepadamu ”. 20 Sebenarnya, yang dijadikan pegangan bagi patuh dan taatnya seorang istri adalah urf,21 dan tidak diragukan sedikit pun bahwa menurut urf bahwa seorang istri bisa disebut taat dan patuh manakala tidak menolak bila suaminya meminta dirinya untuk digauli. Mereka tidak mensyaratkan bahwa si istri harus menawarkan dirinya siang dan malam 22. Dalam rumusan hukum Islam yang termaktub dalam berbagai kitab fiqh produk abad pertengahan yang dirumuskan berdasarkan pandangan laki- laki, maka hak seksualitas perempuan sama sekali ditiadakan. Dasarnya adalah20 Muhammad Jawad Mugniyah , Fiqih Lima Madzhab, Jakarta, Lentera, 2007, Cet ke-VI, hlm,402.21 Urf adalah segala sesuatu yang sudah di kenal oleh manusia karena telah menjadi kebikasaanatau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitanya dengan meninggaakanperbuatan tertentu, sekaligus di sebut sebagai adat. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushulal-Fiqh, Terj, Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996, hlm, 149.22 Ibid, 402.
  • 27. 12 bahwa hubungan suami istri memiliki dimensi ibadah. Namun ibadah harus dilakukan secara ikhlas tanpa keterpaksaan, karena hubungan seksual bukan sekedar hubungan yang bersifat fisik, maka nilai ibadahnya juga harus ditentukan oleh keikhlasan yang bersifat psikologis 23. Marital rape tetap menjadi agenda hukum di berbagai negara. Proses sosialisasinya selalu terbentur oleh ideology cultural ( pemahaman yang di pengaruhi oleh budaya masyarakat) yang melandasi perumusan hukum tersebut. Di Amerika, marital rape atau kekerasan terhadap perempuan mendapat perhatian khusus melalui disahkannya marital rape sebagai delik aduan yang dapat diajukan ke pengadilan. Sementara di Inggris, ‘pemerkosaan’ terhadap segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa izin wanita itu dan bertentangan dengan kemauannya, perbuatan tersebut dapat dihukum, maksimal seumur hidup 24. Dalam ranah Indonesia sendiri, KUHP telah mengatur tentang perkosaan. Hal ini diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan. Perkosaan sendiri diatur dalam pasal 285 KUHP, yang berbunyi : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman keekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”. Namun sayangnya peraturan tersebut hanya mencakup sebagian perempuan saja, karena yang menjadi fokus dalam bunyi pasal tersebut adalah23 Siti Ruhaini Dzuhayatin, Perempuan dalam Wacana Perkosaan : Marital Rap, Bahasan Awaldari Perspektif Islam”, Yogyakarta: PKBI, 1997, hlm. 93.24 Ibid, hlm. 95.
  • 28. 13 pemaksaan yang terjadi “di luar perkawinan”. Dengan kata lain pasal ini mendiskriminasikan kelompok perempuan lain serta menafikan perkosaan yang dilakukan oleh para suami terhadap istrinya. Dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh mengenai larangan pemaksaan hubungan seksual, yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Studi Analisis Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.B. Rumusan Masalah: Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini; 1. Bagaimana konsepsi perkosaan dalam perkawinan (marital rape) menurut hukum positif? 2. Bagaimana konsepsi perkosaan dalam perkawinan (marital rape) menurut hukum Islam?C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui konsepsi perkosaan dalam perkawinan (marital rape) menurut perspektif hukum positif.
  • 29. 14 b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan marital rape (pemerkosaan dalam perkawinan) menurut perspektif hukum Islam.D. Telaah Pustaka Dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan beberapa literatur yang penulis jadikan sebagai previous finding (penelitian maupun penemuan sebelumnya). Ada banyak karya ilmiah, baik berupa jurnal, buku maupun skripsi yang telah membahas tentang masalah marital rape. Dari literatur tersebut, penulis mencoba mengkaitkan dari beberapa kajian-kajian yang ada tentang permasalahan marital rape dengan memfokuskan pada tinjauan hukum positif dan hukum Islam mengenai konsep pemerkosaan dalam perkawinan. Literatur yang berhubungan dengan skripsi ini diantaranya : 1. Rotiyal Umroh, dalam skripsinya Analisis Pasal 8 Huruf A UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual Kaitannya Dengan Konsep Nusyuz Dalam Islam. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana larangan pemaksaan hubungan seksual kaitannya dengan konsep nusyuz dalam Islam yang menitikberatkan pada analisis pasal 8 huruf A UU No. 23 Tahun 2004. Dalam kesimpulan di sebutkan pasal 8 huruf a undang-undang penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan ajaran agama bahwa istri harus patuh pada suami, khususnya dalam melayani hubungan seksual, karena penolakan istri dapat diartikan nusyuz.
  • 30. 152. Sigit Setyo Pramono, dalam skripsinya membahas tentang Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96 Tentang Tindak Pidana Perkosaan). Skripsi tersebut membahas tentang proses pembuktian tindak pidana perkosaan. Dalam kesimpulannya disebutkan hal-hal yang menyebabkan ringannya hukuman bagi pelaku delik perkosaan adalah kurangnya pengetahuan korban terhadap hukum perkosaan, sehingga banyak bukti yang hilang, dan kurangnya dukungan moral masyarakat terhadap korban perkosaan. Solusinya adalah Vonis berat (jilid, pengasingan dan rajam) pidana Islam terhadap pelaku perkosaan diharapkan dapat menghentikan praktek perkosaan dan perzinaan, sehingga setiap diri dapat mempertahankan kehormatan, memelihara jiwa, dan melindungi keutuhan rumah tangga.3. Zusni Anwar, dalam Skripsinya “Kedudukan Wanita Dalam Hubungan Seksual Suami Istri Menurut Al-Tihami (Telaah Terhadap Kitab Quraah al- ‘Uyun)”, skripsi tersebut membahas tentang hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam kitab Quraah al- Uyun karya al Tihami. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa suami dilarang melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri, karena akan berdampak psikologis dan dapat mengakibatkan istri selingkuh.
  • 31. 16 Dari bebagai literatur yang telah di kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam skripsi ini sama sekali berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada tema kajian tentang bagaimana hukum positif dan hukum Islam memandang suami melakukan tindak kekerasan seksual terhadap istri.E. Metode Penelitian Adapun metode yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau library research, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian 25. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan 26. 2. Sumber Data Data-data yang penulis peroleh dari penelitian ini didapat dari dua sumber data sebagai berikut :25 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2004 ,hal. 3.26 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993,Cet. 6, hal. 30.
  • 32. 17 a. Data Primer Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari obyek yang diteliti.27 Data primer dari penelitian ini berasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab 3 Pasal 8 Huruf a. khususnya pasal yang mengenai isu tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga. b. Data Sekunder Data sekunder yaitu data pendukung yang berupa dokumen- dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.28 Data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur lain yang mempunyai relevansi dengan konsep pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) dalam hukum positif dan hukum Islam yang berupa buku, jurnal, kitab- kitab fiqh. 3. Analisis Data Data yang diperoleh penulis disusun untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis sebagai berikut : a. Analisis deskriptif Metode ini digunakan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta.29 b. Content Analysis27 Adi Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, Cet.I, 2004, hlm. 5728 Amirudin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta; Raja Grafindo Persada,Cet. I, 2006, hal.30.29 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada ,1998. hlm.16.
  • 33. 18 30 Yaitu analisis isi data. Penulis menggunakan metode analisis ini untuk menganalis pasal-pasal dan butir-butir yang mengatur tentang pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan perspektif hukum Islam ( fiqh jinayat). c. Metode Korelasi Metode korelasi yaitu metode yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidak hubungan itu.31 Jadi langkah-langkah yang digunakan penulis adalah menganalisa, menilai dan mengorelasikan data yang terkait dengan permasalahan di atas sesuai dengan pemahaman penulis.F. Sistematika Penulisan Skripsi Dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: Bab pertama pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan, Kerangka Teori, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab kedua memberi Gambaran Tentang Tinjauan Umum Terhadap Tindak Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) yang meliputi: Definisi30 .Sumadi Suryabrata, op. cit, hlm.85.31 Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek “, Cet.12, Jakarta:Rineka Cipta, 2002, hlm.239
  • 34. 19Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana,Subyek Tindak Pidana. Bab ketiga berisi Tentang Tindak Pidana Perkosaan Dan PerkosaanDalam Perkawinan (Marital Rape) yang meliputi: Pengertian Tindak PidanaPerkosaan, Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan, Sanksi Tindak PidanaPerkosaan, Pengertian Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape), RuangLingkup Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape). Bab keempat berisi Tentang Analisis Tindak Pidana PerkosaanDalam Perkawinan yang meliputi, Analisis Hukum Islam Terhadap PerkosaanDalam Perkawinan, Analisis Hukum Positif Terhadap Perkosaan DalamPerkawinan. Bab kelima adalah penutup yang merupakan bab terakhir dari skripsiini yang berisi kesimpulan saran-saran dan kata penutup.
  • 35. BAB II KONSEP TINDAK PIDANAA. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif 1. Pengertian Tindak Pidana. Istilah tindak pidana berasal dari Belanda yaitu strafbaar feit, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi strafbaar feit. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah, strafbaar feit menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. Strafbaar feit, terdiri dari tiga suku kata yakni straf yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh, sedangkan kata feit diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.35 Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa strafbaar feit kiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman. 36 Atau tindak pidana adalah tindakan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Perbuatan pidana ini menurut wujudnya atau sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat35 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm69.36 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, PT Ersco, 1981, hlm.12. 20
  • 36. 21 terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Menurut Sudarto, sebelum adanya istilah tindak pidana banyak sekali pemakaian istilah sebagai pengganti staafbaarfeit di dalam Undang- Undang, antara lain, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana. Tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah karena suatu hal yang penting adalah isi dan pengertiannya. Dan istilah tindak pidana ini dinilai paling tepat, karena sesuai dengan yang dilakukan pembentuk Undang-Undang, selain itu istilah ini dapat diterima oleh masyarakat.37 Akan tetapi para sarjana hukum pidana lainnya mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya: Prof Muljatno guru besar pada Universitas Gajah Mada lebih tepat dipergunakan istilah ”perbutan pidana” dalam pidatonya yang berjudul Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Ia berpendapat, bahwa “perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan”. Selanjutnya dikatakan: (perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Jadi mempunyai makna yang abstrak.38 Ada juga pendapat para ahli hukum Jerman mengenai tindak pidana (strafbaar feit) dan disebutkan: a. E. Mezger: die straftatist der inbegriff der voraussetzungen der strafe (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana).37 Sudarto, Hukum Pidana 1, Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang,1990, hlm. 3838 Ibid, hlm. 43
  • 37. 22 b. W.P.J. Pompe: menurut hukum positif tindak pidana adalah perbuatan yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-Undang. Memang beliau mengatakan, bahwa menurut teori tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat yang melawan hukum dan kesalahan bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana. c. Simons, merumuskan bahwa strafbaar feit itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.39 d. Wirjono Prodjodikoro: tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Dalam Bukunya Prof. Moeljatno, S.H. yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum atau larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.40 Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu39 Simons, D, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli: Leerboek Van Het NederlandseStrafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung, Pioneer Jaya, 1992, hlm. 72.40 Prof Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, PT Rineka Cipta, 2000, Cet ke- VI,hlm. 54.
  • 38. 23 suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.41 Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu kongkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kajadian itu. Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuh dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan kongkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak- gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak- tanduk, tindakan, bertindak dan belakangan juga sering dipakai “tindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai41 Roeslan Saleh dalam bukunya Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta,Aksara Baru, hlm. 9, menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangandengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Lebih jauh Mr. Roeslan Salehmenjelasakan bahwa perbuatan pidana hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang.Menurut pandangan nasional, pengertian perbuatan pidana mencakup isi sifat dari perbuatan yangterlarang dan kesalahan terdakwa. Dan dalam pandangan Mr. Roeslan saleh harus ada pemisahanyang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.
  • 39. 24 pula kata perbuatan. Contoh: Undang-undang no. 7 tahun 1953 tentang pemilihan Umum (Pasal 127, 129 dan lain-lain).42 2. Unsur-unsur tindak pidana Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut pandang teoritis (berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya) dan sudut pandang Undang-Undang (kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang- undangan yang ada). Adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Perbuatan. b. Yang Dilarang. (oleh aturan hukum). c. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan).43 Menurut R.Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut: a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia. b. Yang bertentangan dengan perundang-undangan. c. Diadakan tindakan hukuman.44 Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan), hal itu berbeda dengan42 Prof Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000, Cet ke- V, hlm. 5543 Ibid, hlm. 57.44 Mr.Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT. Tiara, 1990, Cet ke-III, hlm. 20.
  • 40. 25 apa yang disampaikan Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana.45 Sedangkan dalam buku II KUHP memuat rumusan-rumusan tentang tindak pidana yang termasuk kategori kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti pasal (penganiayaan). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu: adanya unsur tingkah laku, melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan yang menyertai, objek hukum tindak pidana, kausalitas subyek hukum tindak pidana dan unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.46 Dari uraian di atas maka sekali lagi dapat dijelaskan disini bahwa hal-hal yang berkenaan dengan unsur-unsur tindak pidana adalah berhubungan dengan putusan pembedaan dari tuntutan hukum.47 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana. Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut: a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III.45 Ibid46 Adami Chazawi, op.cit., hlm. 82.47 Djoko Prakoso, Hukum Penitensier Di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1988, Cet ke-1, hlm.101
  • 41. 26b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materiel delecten).c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (doleus delecten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delecten).d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tidak pidana omisi (delict omissionis).e. Berdasarkan saat dan jangka waktu kejadiannya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana dalam waktu lama atau berlangsung terus.f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.g. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (delicta communia) yang dapat dilakukan siapa saja, dan tindak pidana (propria) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klancht delicten).i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten),
  • 42. 27 tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten). j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya. k. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicten).48 Dalam merumuskan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenisnya, maka ada beberapa ahli hukum yang memasukkan mengenai kemampuan bertanggung jawab (torekeningsvatbaarheid) kedalam unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (gen straf zonder schuld), walaupun tidak dirumuskan dalam Undang-Undang, tetapi dianut dalam praktik tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan, contohnya orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan mengenai persoalan apakah pertanggungjawaban itu merupakan bagian dari kesalahan, dalam arti juga apakah merupakan unsur48 Adami Chazawi, Opcit, hlm. 121
  • 43. 28 tindak pidana ataukah bukan, dalam persoalan ini ada dua pendapat yang berbeda, yaitu: a. Menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab itu adalah sebagai unsur tidak pidana, ahli hukum yang berpendapat demikian, misalnya Utrecht, Vos dan Simons. b. Menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab bukan merupakan unsur tindak pidana, ahli hukum yang berpendapat demikian, misalnya Pompe dan Jonkers.49 Menurut Prof. Moeljatno, dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, dalam bertanggung jawaban sebaliknya, yang menjadi pusat adalah orang yang melakukan perbuatan. Dasar mengenai terjadinya tindak pidana adalah asas legalitas (pasal 1) berbeda mengenai dapatnya dipidana pembuat yang menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan.50 Setelah terwujudnya tindak pidana, barulah dilihat apakah orang pembuatnya tadi ada pertanggungjawaban apa tidak, dalam arti apakah ada kesalahan ataukah tidak ada pembuatnya tersebut. Hanya terhadap orang yang dipersalahkan saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Hal ini baru dipersoalkan dalam hal untuk menetapkan keputusan oleh hakim agar putusan itu mencapai derajat kedilan yang setingi-tingginya. Dalam praktik hukum memang demikian, baru menjadi persoalan setelah ada keragu-raguan tentang jiwa si pembuat (biasanya diwakili oleh49 Ibid, hlm. 151.50 Op, Cit, hlm 153.
  • 44. 29 penasihat hukum), apakah dapat atau tidak dapatnya dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya.51 4. Subyek Tindak Pidana. Dalam sejarah perundang-undangan hukum pidana, pernah dikenal bahwa subyek dari sesuatu tindak pidana bukan hanya manusia saja, tetapi juga hewan. Demikianlah pada abad pertengahan (tahun 1517) pernah dipidana seekor banteng, karena membunuh seorang wanita. Tetapi sekarang sudah tidak dianut lagi. Pernah dikenal pula, dipertanggungjawab pemidanaannya badan hukum sebagai subyek, tetapi atas pengaruh ajaran Von Savigny dan Feuerbach, yang kesimpulannya bahwa badan-badan hukum tidak melakukan delik, maka pertanggungjawaban badan hukum tersebut, sudah tidak dianut lagi. Dalam hal ini yang dipertanggungjawab pidanakan adalah pengurusya.52 Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia, sedangkan hewan dan badan-badan hukum tidak dianggap subyek hukum. Bahwa hanya manusia yang dianggap sebagai subyek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari: a. Perumusan delik yang selalu menentukan subyeknya dengan istilah: barang siapa, warga negara Indonesia, nahkoda, pegawai negeri dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, dapat51 Ibid, hlm. 154.52 E. Y. Kanter, S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta,Storia Grafika, 2002, hlm. 218
  • 45. 30 ditemukan dasarnya pada pasal-pasal: 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barangsiapa, dalam pasal-pasal: 2, 3 dan 4 KUHP,53 digunakan isltilah “ een ieder” (dengan terjemahan “setiap orang”). b. Ketentuan mengenai pertangggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam pasal-pasal : 44, 45, 49 KUHP, yang antara lain mensyaratkan “kejiwaan” yang kemudian dianggap sebagai dari petindak. c. Ketentuan mengenai pidana diatur dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi: pidana terdiri atas A, pidana pokok: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. B. pidana tambahan, pencabutan hak-hak tertentu perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim,54 terutama mengenai pidana denda. Hanya manusialah yang mengerti nilai uang.55 Dalam bukunya Prof Sudarto S.H. Pidana 1 juga dijelaskan. Telah diketahui, bahwa unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia. Ini dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:53 Pasal 2 berbunyi: Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiaporang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Pasal 3 berbunyi: Ketentuan pidanadalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesiamelakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Pasal 4 berbunyi:Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luarIndonesia melakukan: salah satu kejahatan yang berdasarkan pasal 104, 106, 107, 108, 111, bis-1,127 dan 131.54 Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana Dan Perdata, JakartaSelatan, Visi Media, Cet ke-1, 2008, hlm. 6.55 E. Y. Kanter, S.R. Sianturi, Op. cit, hlm. 219.
  • 46. 31 a. Rumusan delik dalam Undang-Undang lazim dimulai dangan kata- kata: “Barang siapa yang….”Barang siapa” ini dapat diartikan lain daripada “ oaring”. b. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana yaitu: Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana tambahan: 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2.Perampasan barang-barang tertentu. 3. Diumumkannya keputusan hakim. Sifat dari pidana tersebut adalah sedemikian rupa, sehingga pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada manusia. c. Dalam pemerikasaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap dalam batin manusia.56B. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam 1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam Menurut hukum pidana Islam tindak pidana sering disebut dengan kata (jarimah), jika dilihat arti secara bahasa kata jarimah itu berasal dari kata ( ) yang sinonimnya ( ) artinya berusaha dan bekerja,56 Sudarto, op.cit., hlm. 60.
  • 47. 32 disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari keterangan di atas kata jarimah menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus. Sedangkan secara istilah Imam Al-Mawardi sebagian dikutip oleh ahmad wardi muslich mendefinisikan, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara’,57 yang diancam dengan had atau ta’zir.58 Definisi lain juga dijelaskan di dalam bukunya Abdul Qadir Audah yang berjudul Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-peruatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau ta’zir. Larangan-larangan syara’ tersebut adakalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata syara’ pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara’.57 Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah,Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 9.58 Menurut Imam al-Mawardi Ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yangbelum ditentukan hukumannya oleh syara’. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa ta’zir adalahhukuman yang belum ditentukan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada Ulil Amri baikpenentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanyamenetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta’zir, melainkan hanya menetapkansekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengandemikian ciri khas dari jarimah ta’zir itu adalah sebagai berikut:a.Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan olehsyara’ dan atas batas minimal dan atas batas maksimal.b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.
  • 48. 33 Dari definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ialah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang ditinggalkan, atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.59 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Hukum Islam Unsur-unsur tindak pidana (jarimah) menurut tindak pidana Islam adalah sebagaimana telah disebutkan bahwa jarimah ialah larangan- larangan syara’, yang diancam hukuman. Larangan itu pula adakalanya berupa perbuatan yang dicegah, atau meninggalkan yang disuruh. Dengan penyebutan kata-kata syara’, dimaksudkan bahwa larangan-laangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (nas-nas) syara’ dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai jarimah, apabila diancam hukuman terhadapnya.60 Karena perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut datang dari syara’ maka perintah-perintah dan larangan-larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan memahami pembebanan (taklif). Sebab, dalam tradisi hukum Islam, pembebanan itu artinya panggilan (khitab), dan orang yang tidak dapat memahami, seperti hewan dan benda-benda mati, tidak mungkin menjadi objek (khitab) tersebut.59 Abdul Qodir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jakarta, PT Kharisma Ilmu, tanpa tahun,tt, hlm. 87.60 A. Djazuli, Fiqih Jinayah, Jakarta, Rajawali Press, 1995, hlm. 10.
  • 49. 34 Bahkan orang yang dapat memahami pokok panggilan (khitab), tetapi tidak mengetahui perinciannya, apakah berupa suruhan atau larangan, apakah akan membawa pahala atau siksa, seperti orang gila anak-anak yang belum tamzis (balig), dipersamakan dengan hewan dan benda-benda mati yang tidak diberi pembebanan, bukan saja diperlukan pengertiannya terhadap pokok panggilan, tetapi juga diperlukan pengertiannya terhadap perinciannya.61 Dari uraian tersebut menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh ahmad hanafi dapat diketahui unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah, yaitu: a. Rukun syar’i (unsur formil), yaitu nash yang melarang perbuatan yang mengancam perbuatan terhadapnya. b. Rukun maddi (unsur materiil), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tiak berbuat. c. Rukun adabi (unsur moril), yaitu orang yang bisa dimintai pertanggung-jawaban terhadap jarimah yang diperbuatannya.62 Sebagai contoh, suatu perbuatan baru dianggap sebagai perzinaan dan pelakunya dapat dikenakan hukuman apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:61 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1967, hlm. 5.62 Ibid, hlm. 6.
  • 50. 351. Ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan mengancamnya dengan hukuman. Ketentuan tentang hukuman zina ini tercantum dalam surat al-isra’ ayat 32 yang berbunyi: Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Makaderalah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlahbelas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan)agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, danhendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulanorang-orang yang beriman.(an-Nur: 2)2. Si pelanggar dalam keadaan sehat pikiran.3. Dia seorang muslim.4. Telah (pernah) menikah.5. Telah mencapai usia puber.6. Seorang yang merdeka bukan budak belian. Dalam buku Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam FiqihJinayat Karangan Drs. H. Ahmad Wardi Muslich dijelaskan bahwa unsur-unsur jarimah meliputi:1. Unsur formal dari jarimah adalah adanya ketentuan dari syara’ yang menyatakan bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Pengertiannya adalah bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah yang harus dituntut, apabila ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.
  • 51. 36 Dengan perkataan lain, tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya suatu nash. Ketentuan ini dalam hukum positif disebut dengan istilah legalitas (tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan).63 2. Unsur materiil adalah perbuatan atau ucapan yang menimbulkan kerugian kepada individu atau masyarakat. Contoh dalam jarimah zina unsur materiilnya adalah perbuatan yang merusak keturunan. Dalam jarimah qadzaf unsur materiilnya adalah perkataan yang berisi tuduhan zina. Dalam jarimah pembunuhan unsur materiilnya adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan perkataan lain pengertian unsur materiil dari suatu jarimah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah sebagaiman dikutip oleh ahmad wardi muslich:: Artinya:”Melakukan perbuatan atau perkataan yang dilarang dan telah ditetapkan hukumannya yang dilaksanakan oleh pengadilan”. Di samping perbuatan-perbuatan tersebut adakalanya telah selesai dilakukan dan adakalanya tidak selesai karena ada sebab-sebab dari luar. Jarimah yang tidak selesai ini dalam hukum positif disebut perbuatan percobaan.6463 Ibid, hlm. 2964 Ibid, hlm .59.
  • 52. 37 3. Pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam syari’at Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal: a. Adanya perbuatan yang dilarang. b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Apabila ada tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. apabila tidak terdapat, maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan yang terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada.65 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Hukum Islam Sedangkan jenis-jenis tindak pidana (jarimah) menurut tindak pidana Islam adalah dilihat dari segi berat ringannya hukuman jarimah dibagi menjadi tiga yaitu: a. Jarimah Hudud Kata hudud adalah bentuk jamak dari had yang artinya batas, menurut syara’ (istilah fiqh) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan)65 Ahmad Wardi Muslich, op.cit., hlm. 74.
  • 53. 38 dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.66 Macam dan jumlahnya telah ditentukan Allah. Dengan demikian hukuman tersebut tidak mengenal batas minimal dan batas maksimal serta tidak dapat ditambah dan dikurangi. Mengenai pembagian hudud ini terjadi perbedaan di kalangan ulama, menurut Imam Syafi’i tindakan jarimah yang wajib dihukum had ada 7 (tujuh), yaitu zina, qazaf (menuduh zina) sirqoh (pencurian), asyurbah (minuman keras), hirobah (perampokan) dan riddah (keluar dari Islam), baghyu (pemberontakan). Sedang menurut Imam Hanafi jarimah yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an, jarimah hudud hanya ada lima yaitu: zina, sariqoh (pencurian) syarbul khamer (minum khamer) qath’u thariq (perampokan), qazaf (menuduh zina).67 b. Jarimah Qishash Diyat 68 Menurut bahasa, qishash adalah bentuk masdar, sedangkan asalnya adalah qashasha yang artinya memotong. Atau berasal dari kata iqtashasha yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Sedangkan menurut istilah adalah pembalasan yang serupa dengan perbuatan atas pembunuhan atau melukai atau merusakkan66 Imam Taqiyudin Abu Bakar, Kifayah Al-Akhyar, Beirut-Libanon, Darul Kutub Al-Alamiyah, t.t,hlm. 21967 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al Fiqih ‘Ala Mazahib al-Arba’ah, Beirut-Libanon, Darrul KurubAl Alaiyah, tt, hlm. 1268 Qishas adalah hukuman yang berupa balasan setimpal, maksudnya hukum balas bunuh atasorang yang membunuh.
  • 54. 39 anggota badan atau menghilangkan manfaatnya, sesuai dengan (jinayaat) pelanggaran yang dibuatnya.69 Hukum qisas ada dua macam: 1) Qishash jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuh. 2) Qishash pelukaan, untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan. Dasar hukum Qishash terdapat dalam al-Qur’an surah al- Baqarah ayat 178: Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaas berkenaan tentang dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengn orang merdeka,hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memeafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang member maaf) membayar (diat)70 kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.69 H. Moh. Kasim Bakri, Hukum Pidana Dalam Islam, Surakarta: Ramadhani, 1958,hlm. 24.70 Diyat adalah tuntutan ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku terhadap si korbanatau walinya melalui keputusan hakim.
  • 55. 40 Ada sebuah riwayat asbabun nuzulnya ayat di atas adalah ayat ini diterangkan dalam suatu riwayat: Diketengahkan oleh Ibnu Hatim dari Said bin Jubair, katanya, "Ada dua anak suku Arab yang telah berperang antara sesama mereka di masa jahiliah, tidak lama sebelum datangnya agama Islam. Di kalangan mereka banyak yang mati dan yang menderita luka, hingga mereka juga membunuh hamba sahaya dan golongan wanita. Akibatnya sampai mereka masuk Islam. Salah satu suku tadi membangga-banggakan kelebihannya terhadap yang lain, baik dalam banyaknya warga maupun harta. Mereka bersumpah tak akan rela sampai warga musuh yang merdeka dibunuh sebagai tebusan bagi budak mereka yang terbunuh, begitu pun warga musuh yang laki-laki, dibunuh sebagai kisah bagi warga mereka yang perempuan. Maka turunlah ayat, “Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.” (Q.S. Al- Baqarah 178).c. Jarimah Ta’zir Jarimah Ta’zir, yaitu jarimah setiap hukuman yang bersifat pendidikan atas setiap perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara’. Dengan demikian, setiap perbuatan maksiat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum syara’ dan merupakan jarimah yang harus dikenakan hukuman. Ulil Amri yang diberi wewenang untuk menetapkan jarimah dan hukuman ta’zir ini, tentu saja tidak diberi kebebasan yang mutlak yang dapat
  • 56. 41 menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal melainkan tetap harus berpegang kepada ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nas-nas syara’ dan harus sesuai ruh syari’ah dan kemaslahatan umum.71 Setelah terwujudnya tindak pidana, maka akan dipertanggung jawabkan ke dalam hukum pidana, termasuk juga dalam hukuman (jarimah). Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Sebagai salah satu unsur dalam terjadinya suatu jarimah, yaitu sebagai unsur moril, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal: 1) Terdapatnya perbuatan yang dilarang. 2) Kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. 3) Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu. Pertanggungjawaban pidana (al- mas’uliyyah al-jinaiyyah) hanya ada jika hal tersebut hadir dalam pribadi pembuat delik. Dan pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi orang, tetapi juga berlaku bagi badan hukum, namun dikarenakan badan hukum ini tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka pertanggungjawabannya dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut.71 Wardi Muslich, op.cit., hlm. 41
  • 57. 42 Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat, untuk itu harus ada kesesuaian antara hukuman sebagai beban dengan kepentingan masyarakat. Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pembuat tindak pidana. sebab adanya perbuatan melawan hukum adakalanya secara kebetulan kesepakatan bersama langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum mengakibatkan adanya tingkat-tingkat dalam pertanggungjawaban pidana.72C. Tindak Pidana Perkosaan Dan Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) 1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan Tidak seorang pun diantara kita mau bermimpi menjadi korban perkosaan. Tidak terkecuali para korban yang telah ditimpa musibah perkosaan, sehingga mendorong kelompok perempuan diseluruh dunia telah memulai proses menuntut kembali seksualitas sebagai suatu kawasan dimana perempuan dapat menolak penindasan atas dirinya. Mereka sedang meneropong pemahaman tentang seksualitas perempuan yang telah diterima, yang mengaitkan subordinasi ekonomi dan sosial perempuan dengan subordinasi seksualnya. Dalam proses ini, muncul masalah72 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 175.
  • 58. 43 identitas, kewajiban, kekuasaan, kesenangan, pilihan dan hati nurani, serta kesempatan perempuan untuk memiliki autonomi dalam kawasan intim dari hidupnya sendiri.73 Dalam membahas kekerasan seksual ini, menurut pasal 285 KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerkosaan adalah: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” dengan ancaman hukuman maksimum dua belas tahun penjara. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata verkrachting adalah “perkosaan” tetapi terjemahan ini, meskipun hanya mengenai nama suatu tindak pidana, tidak tepat karena diantara orang-orang Belanda verkrachting sudah merata berarti “perkosaan untuk bersetubuh”sedangkan dalam bahasa Indonesia kata “perkosaan” saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian “ pengertian untuk bersetubuh”. Maka sebaiknya kualifikasi tindak pidana dari pasal 285 KUHP ini harus “ perkosaan untuk bersetubuh”.74 Mirip dengan tindak pidana ini ialah yang oleh pasal 289 dengan kualifikasi “penyerangan kesusilaan dengan perbuatan” dirumuskan sebagai “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul” dengan ancaman hukuman maksimum Sembilan tahun penjara. Menurut komentar73 Julia Cleves Mosse, Half The Word, Half A Chance, tt, Hartian Silawati, Gender DanPengembangan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 70.74 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Eresco,1986,hlm. 117.
  • 59. 44 para penulis Belanda, perbuatan yang dipaksakan dalam pasal 289, perbuatan cabul, merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari pasal 285 sebagai pengertian khusus. Perbedaan lain dari kedua tindak pidana ini ialah bahwa: a. “Perkosaan untuk bersetubuh” hanya dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan “perkosaan untuk cabul” dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki- laki. b. “Perkosaan untuk bersetubuh” hanya dapat dilakukan di luar perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memerkosa istrinya untuk bersetubuh, sedangkan “perkosaan untuk cabul” dapat dilakukan di dalam perkawinan, sehingga tidak boleh seorang suami memaksa istrinya untuk cabul atau seorang istri memaksa suaminya untuk cabul.75 Sebenarnya perbedaan sub ini tidak begitu logis, justru karena pengertian cabul lebih luas dari bersetubuh. Dengan demikian, seorang suami tidak boleh memaksa istrinya untuk misalnya, memegang kemaluan si suami, tetapi boleh memaksa istrinya untuk bersetubuh. Ini nampaknya dirasakan juga oleh Noyon- Langemeyer (jilid II halaman 522) yang mengatakan bahwa ada perbuatan yang hanya merupakan cabul apabila dilakukan di luar perkawinan, mungkin dianggap bukan cabul, sehingga75 Ibid. hlm 118.
  • 60. 45 diperbolehkan, seperti bersetubuh. Kalau demikian, maka perumusan pasal 289 KUHP sebenarnya kurang tepat.76 Pengertian pemerkosaan juga disebutkan dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Yang diancam dengan pasal ini ialah pria yang memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan ancaman atau perkosaan, mengenai persetubuhan lihat penjelasan pasal 284 KUHP, mengenai kekerasan, lihat pasal 89 KUHP, memaksa untuk melakukan persetubuhan misalnya: merangkul wanita itu dengan keras, sehingga akhirnya dia tidak dapat melawan lagi dan menyerah untuk disetubuhi, untuk bisa dituntut dengan pasal ini, persetubuhan itu harus dilakukan sebagaimana sudah diterangkan dalam pasal 284 KUHP, yakni kelamin pria masuk ke dalam lubang kemaluan wanita, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani. 2. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan Berbicara tentang kekerasan, barangkali yang terlintas dalam pikiran kita adalah sebuah tindakan atau perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau satu pihak satu terhadap pihak76 Ibid, hlm 118.
  • 61. 46 lain, di mana pada umumnya tindakan itu dilakukan secara frontal dan sasarannya adalah fisik. Akan tetapi kalau ditinjau lebih jauh, ternyata pengertian kekerasan, tidak hanya sebatas tindakan atau pelakuan kasar sebagaimana disebut di atas, istilah kekerasan telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan dipakai dalam pengertian yang lebih luas dari akar katanya. Dalam kamus Bahasa Indonesia terdapat tiga pengertian kekerasan: 1.Suatu perihal yang bersifat atau berciri keras, 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik dan barang orang lain, 3. Diartikan sebagai paksaan.77 Berdasarkan pengertian tersebut, secara umum karena masih dikategorikan sebagai sesuatu yang berbentuk fisik dan berakibat secara fisik. Hanya pada kata “paksaan” yang mengisyaratkan kekerasan itu bisa berbentuk non fisik, karena paksaan lebih berkaitan dengan unsur psikologis dan mental.78 Kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut secara fisik saja. Oleh karena itu kata kekerasan dalam hal ini adalah sebuah tindakan atau perilaku kasar yang dilakukan oleh seseorang77 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, “Kamus Besar BahasaIndonesia, Cet IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 425.78 Abdurahman Wahid Dkk, Islam Tanpa Kekerasan, Yogyakarta, lkiS, 1998, hlm. 142.
  • 62. 47 terhadap orang lain atau pihak satu terhadap pihak lain, dimana umumnya tindakan itu dilakukan secara frontal dan sasarannya adalah fisik.79 Kata kekerasan adalah terjemahan dari kata (violence) kata violence berkaitan erat dengan gabungan kata latin “vis”(daya, kekuatan), dan “latus” (bersal dari fere yaitu membawa) yang berarti membawa kekuatan.80 Sementara itu Mansour Faqih mendefinisikan kekerasan (violence) sebagai suatu serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun terdapat juga salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender, kekerasan yang disebabkan oleh gender ini disebut gender related violence.81 Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada pada masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa di kategorikan sebagai kekerasan gender, diantaranya, 1. Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan termasuk dalam pemerkosaan dalam perkosaaan dalam perkawinan (marital rape), 2. Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (domestic violence), 3. Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ kelamin (genital mutilation),. Misalnya penyunatan terhadap anak perempuan, 4. Kekerasan79 Elli N. Hasbianto, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan Yang Tersenbunyi,Dalam Safiq Hasyim (ed) Menakar Harga Perempuan, Cet II, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 189. 80 Marsana Windu, Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Jhon Ghal Tuang, Yogyakarta ,Penerbit Kanisisus, 1998, hlm. 62 81 Mansour Faqih, Analisis Gender Dan Tranformasi Social, Cet IV, Yogyakarta,Penerbit Pusaka Pelajar, 1999, hlm. 17-20
  • 63. 48 dalam bentuk pelacuran (prostitution), 5. Kekerasan dalam bentuk pornografi, 6. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam bentuk KB (enforced sterilization), 7. Kekerasan terselubung (molestation) yakni, memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh, 8. Tindak kejahatan yang paling umum dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau sexual and emotional haurasment. Anne Grand dalam karyanya “ Breaching The Cycle Of Violence”, sebagaiman dikutip oleh Achmad Chusairi mendefinisikan, kekerasan sebagai pola penyimpang dan memaksa termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologi, dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya, sedangkan devision for the advancement and humanitarian affair, salah satu publikasi PBB menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.82 Dari definisii di atas mulai nampak bahwa kekerasan tidak hanya terbatas pada unsur fisik tetapi juga menyangkut masalah psikologis, pengertian kekerasan yang dirumuskan pada pasal 89 HUHP yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).” Melakukan kekerasan”diartikan sebagai memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam 82 Achmad Chusairi, Istri Dan Ketidakadilan Gender, Dalam Menggugat Harmoni NurHasyim (Peny), Yogyakarta, Penerbit Rifka Annisa Women’s Crisis Center,t.t, hlm. 10
  • 64. 49 senjata, menyepak, menendang, dan sebagaimana yang dimaksud dengan “ melekukan kekerasan “ menurut pasal ini membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadrkan diri. Umpamanya member minum racun kecubung atau dengan obat yang lain, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang jadi pingsan itu dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya.83 Tindakan “kekerasan” (violence) sebagai tindakan manusia yang selalu memiliki alasan, kepentingan dan tujuan. Secara akal sehat, kekerasan tidak pernah spontan. Kekerasan memiliki proses, prospek dan perspektif perbuatan. Paling sedikit, setiap kekerasan mengadaikan konteks kondisi mentalitas dan wacana kehidupan. Artinya kekerasan sebagai suatu kenyataan bahwa hidup manusia mengandung makna “ kehalusan” atau “kelunakan” ini dari segi terminologi . bukan kehalusan fisik tetapi dalam hubungan dengan kehadiran secara integral, utuh dan menyeluruh. Harus pula diakui bahwa fisik manusia lemah dan lunak.84 Kekerasan seksual seksual terhadap perempuan adalah fenomena yang dialami oleh perempuan sejak dimulainya peradaban manusia. Namun baru pada akhir abad 20 (1993) kekerasan seksual terhadap perempuan diakui secara glonal sebagai pelanggaran hak asasi manusia.85 83 KUHP Dan Penjelasannya, Surabaya, Penerbit Usaha Nasional, 1980, hlm. 106 84 Abdul Munir Mulkan, Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Kekerasan,cet I, Yogyakarta, Penerbit PSIF universtas Muhamddiyah Malang Dengan Senergi Press, 2002,hlm 3-4 85 Saparinah Sadli, Orientasi Seksualitas, Dalam Sinta Nuriyah A. Rahman, Islam DanKonstruksi Seksualitas, Cet I, Yogyakarta, Penerbit: Pustaka Pelajar,hlm. 146
  • 65. 50 Seksual secara bahasa berasal dari kata yang berarti jenis kelamin dan biasanya diartikan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.86 Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.87 Nasarudin Umar menyebutkan bahwa istilah seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karateristik yang lainnya. Dengan demikian seksual dapat diartikan setiap aktivitas yang berhubungan dengan seks atau jenis kelamin dan berkenaan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.88 Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebutkan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak di sukai, pemaksaan hubungan seksual adalah “ tindakan apapun, percobaan untuk melakukan kegiatan seksual, kata-kata atau cumbuan seksual yang tidak diinginkan, atau perdagangan seksualitas seseorang, menggunakan paksaan ancaman atau ancaman fisik, oleh 86 Dep. Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Pembinaan DanPengembangan Bahasa, Jakarta, Penerbit: Balai Pustaka, 1989, hlm. 769 87 Mansour Faqih, Op.cit. 7-8 88 Nasarudin Umar, Argument Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an, Jakarta,Penerbit:Paramadina, 2001, hlm. 35
  • 66. 51 siapapun apapun hubungannya dengan si korban, di manapun, termasuk tetapi tidak hanya di rumah atau di tempat kerja.89 Kalibonso memberikan definisi tentang kekerasan seksual adalah setetiap tindakan atau perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai pada pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban, atau ketika korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan dengan cara-cara yang tidak disukai korban, dan atau menjauhkannya dari kebutuhan seksual.90 Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual disini didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang berupa penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan (istri), baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak tanpa melihat atau memperhatikan kondisi korban dan hubugan pelaku dengan korbannya. 89 Raquel K. Bergen, marital rape, http”//www. Vaw. Umm. Edu.vawnet/, akses 29februari 2012, 137 90 Endri winarno, pengkajian profil tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga,Yogyakarta, penerbit: Departemen RI. Pelatihan dan Pengembangan Pelayanan KesejahteraanSocial Yogyakarta, 2003, hlm. 9
  • 67. 52
  • 68. BAB III PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2004A. Penyusunan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 1. Latar belakang diterbitkannya undang-undang No. 23 tahun 2004. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas perilaku dan pengendalian diri tidak terkontrol, pada akhirnya akan menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi di masyarakat. Dalam hubungan keluarga perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan bentuk- bentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan perempuan pada tingkat 52
  • 69. 53 resiko kesehatan, dan meniadakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik atas dasar persamaan.123 Sementara itu, penggunaan kekerasan semakin menjadi-jadi di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seakan-akan diyakini bahwa kekerasan sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang serius dan telah terjadi selama bertahun-tahun dan dapat ditemukan dimana-mana, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara. Dengan bentuk fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga dengan pelaku kekerasan baik oleh perorangan, keluarga atau kelompok yang ada dalam rumah tangga. Sistem budaya patriarki, interprestasi agama yang keliru, pengaruh feodalisme maupun kehidupan sosial ekonomi dan politik yang tidak adil bagi perempuan memberikan kesempatan dan peluang terjadinya kekerasan terhadap perempuan.124 Besarnya kejadian sukar dipastikan, karena kekerasan terhadap perempuan lebih merupakan fenomena gunung es, yakni bahwa masih banyak koran-korban kekerasan terhadap perempuan yang tidak melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati perempuan. Ada beberapa sebab mengapa 123 Pusat Kajian Wanita Dan Gender UI, Hak Asasi Perempuan: Intsrumen Hukum UntukMewujudkan Keadilan Gender, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 55. 124 Sri Rejeki Sumaryoto, “ Bentuk Dan Sekecil Apapun Kekerasan Terhadap PerempuanTidak Ditolerir” Dalam Portal, Meneg, go.id. 18 Januari 2005.
  • 70. 54 mengapa kekerasan dalam rumah tangga tidak muncul ke permukaan. Pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relative tertutup, karena terjadi dalam ranah (domain) keluarga. Kedua, masyarakat sering menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar, karena perlakuan suami yang demikian merupakan hak dari suami istri. Ketiga, hal ini menjadikan KDRT sebagai sebuah penyakit yang sulit diobati, karena diagnosa tidak dapat pernah dilakukan.125 Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik. Karena KUHP sendiri tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini di tanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum, seingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat. RUU KDRT menambahkan asas-asas baru dalam hukum pidana yang selama ini tidak dimuat dalam KUHP, yakni: a. perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, b. kesetaraan dan keadilan gender, c. keadilan relasi sosial dan perlindungan bagi korban. Pentingnya keberadaan RUU KDRT dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang adagium lex priori (hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain) dan lex spesialis derograt legi 125 Elli N. Hasbianto,” Kekerasan Dalam Rumah Tangga :Sebuah Kejahatan YangTersembunyi, Dalam Syafiq Hasyim, Menakar Harga Perempuan, Bandung: Mizan, 1999, hlm.190.
  • 71. 55 generalis (hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum).126 Dilihat dari latar belakangnya, RUU KDRT ini muncul, karena Undang-Undang yang ada, seperti kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan. Sejauh ini kekerasan hanya dipandang secara fisik, padahal kekerasan yang diterima oleh wanita (istri) dapat berwujud psikis maupun seksual. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum juga masih sempit. Ditambah lagi, banyaknya anggapan bahwa KDRT merupakn masalah privat. Tidak ada satu normapun, baik umum, agama maupun sosial yang memperbolehkan tindak kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan bukanlah masalah pribadi suatu keluarga, tetapi merupakan suatu tindakan melawan hukum dan harus dihentikan. Oleh karena itu, RUU KDRT merupakan kebutuhan publik yang harus diselesaikan pembahasannya. Karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak, sehingga harus mendapatkan perlindungan dari Negara, keluarga dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Kenyataannya KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum 126 Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung,: Refika Aditama, 2001 hlm.23.
  • 72. 56 di Indonesia belum menjamin perlindungan yang memadai terhadap kekerasan dalam rumah tangga.127 Sebagaimana diketahui, dalam kehidupan masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki, tak terkecuali di Negara Indonesia, perlakuan terhadap kaum perempuan, karena itu masyarakat harus ditingkatkan kesadarannya bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan lagi wilayah domestik atau privat, tetapi sudah masuk wilayah publik. Dukungan dari pemerintah untuk segera mengesahkan RUU anti KDRT juga ditunggu, karena keberadaan RUU itu akan menjadi pedoman bagi masyarakat dan khususnya penegak hukum untuk menangani kasus- kasus KDRT. Bagi aparat hukum, seperti jaksa, polisi dan hakim, pengesahan RUU anti KDRT, memberi keyakinan kepada mereka untuk tegas menindak pelaku KDRT sehingga tidak ada keraguan menangkap, menuntut dan menghukum dengan pidana berat.128 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 14 September 2004 telah menyetujui dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diajukan oleh pemerintah. Dan sebagaimana kita ketahui sebelum disetujui tentunya telah melalui tahapan-tahapan pembahasan bersama secara marathon antara dewan dan pemerintah. 127 Sri Rejeki Sumaryoto,”Pengesahan Undang-Undang Kekersan Dalam RumahTangga”, dalam Portal meneg, go, id, 26 Oktober 2004. 128 Rika Saraswati, “ Mendesak, Pengesahan UU-Anti KDRT”,Dalam Kompas Jakarta: 29Oktober 2003, hlm. 10.
  • 73. 57 Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, maka rancang undang- undang tersebut, dituangkan dalam peraturan perundangan yaitu: Undang- Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga129 Landasan hukum yang mendasari Undang-Undang ini adalah UUD 1945 pasal 28 G.130 Demikian juga beberapa peraturan perundang- undangan yang terkait erat dan sudah berlaku sebelumnya, yaitu: UU No. 1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.131 Lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan keputusan politik yang diambil oleh legislatif, pemerintahan maupun masyarakat, yang patut disyukuri oleh Bangsa Indonesia, karena landasan dari pembentukan Undang-Undang tersebut berkaitan dengan tujuan mencapai keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, yang dipandang sebagai unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kokoh sebagai tiang negara 129 UU KDRT No 23 tahun 2004, Jakarta: Eko Jaya, 2004 hlm. i. 130 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluaraga, kehormatan, martabatdan harta benda yang dibawa kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dariancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lihat UU1945 dengan penjelasannya, Semarang: Sari Agung., t. th. hlm. 26. 131 Sri Rejeki Sumaryoto, loc.cit .
  • 74. 58menjadi landasan utama pembentukan yang berkarakter dan menjunjungtinggi nilai-nilai moral yang luhur. Kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang No. 23tahun 2004 diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutamaperempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaansecara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tanggatermasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atauperampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumahtangga.132 Meskipun Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mulai diberlakukan sejaktanggal 22 september 2004, tetapi fakta menunjukkan keberadaannyabelum banyak diketahui masyarakat. Bahwa Undang-Undang tersebuttelah diberlakukan. Di sisi lain aparat juga masih enggan memakaiUndang-Undang KDRT dalam proses pembuatan berita acara pemeriksaan(BAP) dengan alasan belum ada peraturan pelaksanaannya (PP). Selain ituadanya anggapan bahwa Undang-Undang ini merupakan delik aduanmasih menjadi alasan beberapa kalangan kepolisian untuk tidak berperansecara aktif dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga .” Padahal,larangan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga merupakan132 Ibid hlm. 4
  • 75. 59 delik public, dimana tindakan kekerasan tersebut dapat dilaporkan oleh pihak korban.133 2. Tujuan Undang – Undang No. 23 tahun 2004 Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan empat asas, yaitu: asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban. Tujuan dari UU penghapusan KDRT semula adalah sebagai berikut : Pertama, menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap manusia. Kedua, menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ketiga, menghapus kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Keempat, memajukan tindakan afirmatif terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan. Namun, terdapat beberapa perubahan setelah diundangkan yaitu : Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis yang sejahtera.134 Dalam pembahasan mengenai tujuan UU ini terjadi perdebatan yang cukup panjang. Kelompok yang setuju dengan kelompok RUU menghendaki agar RUU ini nantinya tidak akan semakin menimbulkan perpecahan dalam keluarga, tidak akan menambah tingginya angka 133 Titin Murtakhmah,” Daftar Panjang Persoalan Perempuan”, Dalam Jawa PosSurabaya, 8 Mei 2005. 134 UU KDRT No 23 tahun 2004, hlm. 6.
  • 76. 60 perceraian di masyarakat. Padahal, tujuan sebenarnya dari UU penghapusan KDRT ini menghendaki, agar para suami segera menjadi jera, merasa takut untuk berbuat aniaya sebab akan dikenai sanksi hukum yang berat. Jadi, bukan untuk memudahkan perceraian antara perceraian antara pasangan suami istri.135 Mengacu pada tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu maka meskipun pada umumnya tindak pidana dalam Undang – Undang ini adalah delik umum, namun ada pula yang bersifat delik aduan, yaitu tindak pidana kekerasan fisik dan psikis ringan serta pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya. Pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual dengan penjatuhan hukuman yang berbeda sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 351 KUHP yang berbunyi: 1. penganiayaan di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak emapat ribu lima ratus rupiah. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lam tujuh tahun. 135 Siti Musdah, “Muslimah Reformasi:Perempuan Pembaru Keagamaan”, Bandung:Mizan, 2005, hlm. 180.
  • 77. 61 4. Dengan sengaja merusak kesahatan orang disamakan dengan penganiyaan. 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Undang – Undang KDRT ini mengatur tindak kekerasan dari seseorang dengan orang lain yang saling mengenal yang ada dalam lingkup rumah tangga. Karena adanya hubungan itulah, maka tindak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku lebih berat daripada yang diatur Undang - undang lainya.136 Tujuan Undang - Undang penghapusan KDRT ini bukan semata- mata untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan rumah tangga atau mewujudkan nilai- nilai kesetaraan dan keadilan dalam hubungan laki - laki dan perempuan, tetapi bagian dari perjuangan menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan mewujudkan peradaban dunia yang menghormati hak asasi manusia dan demokratisasi.3. Proses Penyusunan Undang-Undang Penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 KUHP tidak menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah crime atau kejahatan kriminal. Oleh karena itu, sejumlah kalangan menilai, terutama aktivitas perempuan dan kalangan DPR yang berinisiatif merancang Undang-undang ini, nilai strategis Undang-undang 136 Sri Rejeki Sumaryoto, op.cit, hlm. 2.
  • 78. 62penghapusan KDRT adalah menggeser isu KDRT dari isu privat menjadiisu publik. Berkaitan dengan proses pengajuan maupun Undang-undang ini,tentu saja ada sejumlah kalangan yang keberatan. Yang paling dominant,seperti yang disampaikan sebagian amggota DPR maupun dari sebagiankalangan umat islam, mengenai soal urusan rumah tangga yang dianggapsebagai ruang privat. Undang-undang ini dikhawatirkan membenarkanorang lain untuk ikut campur tangan dalam urusan internal rumah tangga,dan bahkan ikut mengintervensi rahasia pribadi yang sangat mendasar diantara pasangan suami istri. Oleh karena itu, sebagai yang keberatandengan UU ini mengajukan usulan alternatifnya, yakni ingin membuatRUU tentang keluarga sakinah atau yang semacamnya. Katanya, yangpenting ada kepedulian pemerintah untuk melindungi keluarga agar tetapharmonis dan sakinah, tidak malah bercerai berai.137 Delapan fraksi DPR (periode 1999-2004) menerima Undang-undang penghapusan KDRT ini. Namun fraksi Reformasi mendukungpengesahan dengan beberapa catatan yaitu berupa penetapan sanksi ataskasus marital rape dalam Undang-undang penghapusan KDRT ini agartetap memberikan kesempatan pada suami istri untuk tetap melanjutkanrumah tangganya. Dengan demikian, begitu diundangkan, Undang-undang ini otomatis langsung berlaku, tidak harus menungguditandatangani oleh Presiden. Undang-undang penghapusan KDRT ini137 Siti Musdah Mulia, Op.Cit, hlm. 183.
  • 79. 63terdiri dari 10 bab, 56 pasal dan 45 ayat memuat definisi dan jenis KDRT,pencegahan, tugas pemerintah atau Negara, tugas masyarakat, fungsilembaga pendamping, pelayanan kesehatan, perlindungan korban dansaksi hingga sanksinya. Akhirnya pada tanggal 14 September 2004 DPR telah menyetujuiRUU penghapusan KDRT untuk disahkan menjadi Undang-undang dalamrapat paripurna DPR setelah tertunda selama kurang lebih enam tahun.Dibandingkan Malaysia, Indonesia terkesan lambat merespons permintaankaum perempuan mengenai perlunya payung hukum bagi perempuan agarterhindar dari pelaku tindak kekerasan. Pada tahun 1994 Malaysia telahmengesahkan akta keganasan dalam rumah tangga, kemudian Indonesiamenyusul dengan mengesahkan undang - undang serupa untuk melindungikaum perempuan dalam ruang privat.138 Kemudian dalam rangka mensosialisasikan Undang-undangpenghapusan KDRT ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan padasaat ini sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah TentangPerlindungan Hukum Dari Undang-undang ini. Oleh karena itu, fokuspertama dari sosialisasi Undang-undang penghapusan KDRT ini ditujukanuntuk untuk kalangan aparat Kepolisian, aparat Jaksa dan Hakim supayamereka tahu dan mengerti tentang masalah apa-apa saja yang terkaitdengan perlindungan hukum dalam Undang-undang penghapusan KDRTini.138 Ibid, hlm. 178.
  • 80. 64B. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Pasal 8 Huruf a. Kelompok perempuan diseluruh dunia telah memulai proses menuntut kembali seksualitas sebagai suatu kawasan dimana perempuan dapat menolak penindasan atas dirinya. Mereka sedang meneropong pemahaman tentang seksualitas perempuan yang telah diterima, yang mengaitkan sub ordinasi ekonomi dan sosial perempuan dengan subordinasi seksualnya. Dalam proses ini, muncul masalah identitas, kewajiban, kekuasaan, kesenangan, pilihan dan hati nurani, serta kesempatan perempuan untuk memiliki autonomi dalam kawasan intim dari hidupnya sendiri.139 Dalam kekerasan seksual ini, penulis mencoba untuk memaparkan keterangan yang berkaitan dengan penjelasan pasal 8 huruf a Undang– undang No.3 tahun 2004 mengenai larangan pemaksaan hubungan seksual sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga. Namun sebelumnya, terlebih dahulu penulis akan memaparkan secara sekilas mengenai pasal - pasal dalam Undang - undang penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 yang terkait dengan pokok persoalan di atas selanjutnya penulis akan mengupas pasal 8 huruf a secara lebih lanjut. Dalam undang-undang penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Bab III pasal 5 sampai pasal 9. Pasal 5 berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan 139 Julia Cleves Mosse, Halfth Word, Half A Chance, T.T, Hartian Silawati,” Gender DanPembangunan”, Yogya: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 70.
  • 81. 65kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumahtangganya dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksualatau penelantaran rumah tangga”. Mengenai kekerasan fisik diatur dalampasal 6, kekerasan psikis diatur dalam pasal 7 dan penelantaran rumah tanggadiatur dalam pasal 9 yang terdiri dari 2 ayat. Adapun lebih spesifiknya aturanmengenai kekerasan seksual diatur dalam pasal 8 yang memuat tentangpemaksaan hubungan seksual yang terdiri dari dua huruf beserta penjelasanmasing-masing huruf tersebut. Adapun rinciannya sebagai berikut: “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf cmeliputi :a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Selanjutnya penjelasan pasal tersebut belum dapat menjelaskanarti yang dapat dipahami oleh masyarakat secara umum. Oleh karenanya,masing-masing individu dituntut untuk dapat menafsirkan sendiri arti danpenjelasan pasal tersebut yang masih sangat umum. Dalam penjelasan huruf-huruf dalam pasal tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut: Di dalampemjelasan pasal 8 huruf a dan b dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan”Kekerasan seksual “dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupapemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara
  • 82. 66tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual denganorang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu”.140 140 UU KDRT No 23 tahun 2004, hlm. 7.
  • 83. BAB IV ANALISIS TENTANG MARITAL RAPE (PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM A. Analisis Terhadap Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Menurut Hukum Positif Atau KUHP Dalam pembahasan bab III telah diuraikan mengenai sejarah penyusunan UU No. 23 tahun 2004, tujuan UU No. 23 tahun 2004, kekerasan seksual dalam penjelasan UU No. 23 tahun 2004. Kemudian dalam pembahasan ini penulis mencoba menganalisa kejelasan larangan pemaksaan hubugan seksual terhadap perempuan menurut pasal 285 KUHP 1. Pasal 285 KUHP Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, marital rape adalah tindak pemerkosaan dalam ikatan perkawinan. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian pemerkosaan tidak terlepas dari pengertian kesusilaan karena pemerkosaan merupakan salah satu bagian kejahatan kesusilaan, yang diatur dalam Bab XIV Pasal 2851, 2862, dan 2873, dan 2884 KUHP. Istilah1 Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukanistrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”. Lihat R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Bogor:Politelia, 1996), hlm. 210. 67
  • 84. 68 kesusilaan berasal dari kata susila yang berarti beradab, sopan, tertib, atau adat-istiadat yang baik. Kessusilaan karenanya berarti sesuatu yang terkait dengan adab atau sopan santun.5 Sedangkan delik kesusilaan adalah segala perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap aturan undang-undang. Dari pengertian kesusilaan ini bisa dikatakan, nilai- nilai kesusilaan tidak hanya terkait dengan perkara seksual yang bersifat pribadi, tetapi juga pergaulan rumah tangga, pergaulan dengan orang lain di masyarakat, dan bahkan kehidupan bermayarakat dan bernegara secara luas.6 Pemerkosaan sebagai delik kesusilaan diartikan: pertama, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa perempuan untuk bersetubuh diluar perkawinan. Kedua, kekerasan dengan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana dalam Pasal KUHP. Oleh karena itu, sebuah perbuatan disebut pemerkosaan jika didalamnya terdapat unsur: (1)2 Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuiya bahwaperempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun”. Ibid.,hlm.2113 “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang buka istrinya, sedang diketahuinya atau haruspatut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 kalau tidak nyata berapa umurnyabahwa perempuan itu belum masanya kawin, dihukum selama-lamanya 9 tahun”. Ibid.4 Barang siapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanyabahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum selama-lamanya 4 tahun, kalauperbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka. (2) kalu perbuatan itu menyebabkanbadan perempuan itu mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 8 tahun.(3) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu, dijatuhkan hukuman selama-lamanya 12 tahun. Ibid., hlm. 212.5 Muyassarotussolichah, “Pemanfaatan Perbandingan Hukum Delik Kesusilaan DalamPembangunan Hukum Pidana Nasional”, Sosio-Religia, Vol. 2:3 (Mei 2005), hlm. 471.6 Ibid, hlm. 343.
  • 85. 69 kekerasan atau ancaman kekerasan yang membuat si perempuan tidak mampu menolak, (2) keterpaksaan perempuan dalam melakukan hubungan biologis, dan (3) hubungan bilogis yang terjadi secara nyata.7 Unsur-unsur pemerkosaan yang melekat pada Pasal 285 KUHP itu dikembangkan lagi oleh Pasal 389 Rancangan KUHP Nasional, perbuatan disebut pemerkosaan bila: (1) bertentangan dengan kehendak korban, (2) tanpa persetujuan korban, (3) dengan persetujuan korban, tapi persetujuan itu dicapai lewat ancaman, (4) dengan persetujuan korban, sebab korban percaya bahwa pelaku adalah suaminya yang sah atau pelakunya adalah orang yang seharusnya disetujui, dan (5) dengan persetujuan korban, namun korban berumur di bawah 14 tahun.8 Kini, penerapan pasal-pasal delik kesusilaan, khususnya Pasal 385 KUHP, dirasa belum sepenuhnya memerdulikan rasa keadilan. Vonis yang dijatuhkan buat para pelaku pemerkosaan ternyata sering tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi yang terdapat pada pasal-pasal tersebut-padahal penderitaan yang ditanggung korban sedemikian besar dan nyaris tak terbayangkan. Korban mengalami stres, depresi, trauma, dan bahkan kegilaan pada akhirnya. Pasal 285 KUHP pun terlalu sempit memahami pemerkosaan sebatas hubungan7 Ibid., hlm. 344.8 Ibid., hlm. 345.
  • 86. 70 kelamin seorang laki-laki dengan perempuan bukan istri yang terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan.9 Pasal 285, 286, dan 287 KUHP menegaskan, yang disebut pemerkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan bukan istri yang sedang sadar, pingsan, maupun yang belum genap 15 tahun. Pasal 288 KUHP menyebutkan pemerkosaan terhadap istri, namun terbatas pada istri yang belum waktunya dikawin atau belum berusia 15 tahun. KUHP, dengan demikian, tidak mengenal pemerkosaan dalam perkawinan atau marital rape. Bagi KUHP, yang disebut pemerkosaan hanyalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan bukan istri. Karena pemerkosaan dalam perkawinan bukan kategori pemerkosaan yang diatur KUHP, istri tidak bisa mengadukan suami ke pengadilan dengan alasan pemerkosaan. Seandainya pun bisa, perkaranya akan dianggap dan diproses sebagai penganiayaan, bukan pemerkosaan.10 Padahal, kita sudah tahu, hukuman penganiayaan lebih ringan ketimbang pemerkosaan. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, misalnya, mengganjar penjara selama 2 tahun bila korban luka ringan, 5 tahun bila korban luka berat, dan penjara 7 tahun bila korban meninggal dunia. Lebih lanjut, Pasal 353 KUHP mengganjar hukuman 4 tahun penjara buat penganiayaan terencana, 79 Ibid.10 Dikutip oleh Agus Tridiatno, “Perkosaan Teradap Istri Perlu Reformasi Hukum”, dalamMenggugat Harmoni (Yogyakarta: Rifka Annisa dan TFF, tt.), hlm. 127.
  • 87. 71 tahun penjara bila luka berat, dan hukuman 9 tahun penjara bila korban meninggal dunia.11 Aturan pemerkosaan dalam KUHP selama ini masih menunjukkan kukuhnya dominasi laki-laki atas perempuan. Laki-laki (suami) olehnya dimungkinkan menghindar dari kejahatan perkosaan terhadap istri. David Finkelhor, sebagaimana dikutip Agus Tridiatno, menyebutkan, hukum semacam ini memberi lisensi laki-laki untuk memperkosa istri. Ini, lanjut Finkelhor, merupakan konsekuensi teori perkawinan dan seks Matthew Hale abad 17 M yang berbunyi: Suami tak dapat disebut jahat atau bersalah karena pemerkosaan yang dilakukan terhadap istrinya yang sah secara hukum karena berkat persetujuan dan kontrak perkawinan di antara suami-istri, istri telah menyerahkan diri sepenuhnya pada suami tanpa dapat dibatalkan kembali.12 Berdasarkan teori tersebut, suami tidak pernah bisa dipersalahkan dan diajukan ke pengadilan, karena pemerkosaan yang dilakukan terhadap isrtinya. Bahkan, istilah marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan, suami-istri telah sama-sama menyerahkan diri dan menyatakan persetujuannya untuk bersetubuh.13 Di masa sekarang, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, dominasi laki-laki terhadap perempuan seperti dalam KUHP-terutama dalam aturan-aturannya tentang pemerkosaan perlu diamandemen, agar mencerminkan kesederajatan laki-laki dan11 Muyassarotussolichah, Marital Rape, Op, Cit, hlm. 347-348.12 Agus Tridiatno, Op, Cit, hlm. 125.13 Ibid.
  • 88. 72 perempuan. Oleh karena itu, pemerkosaan haruslah didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, istrinya atua bukan, dengan paksaan, ancaman, atau pembunuhan. Lebih sempurna lagi bila definisinya netral gender (gender-neutral) atau tidak membedakan jenis kelamin, dan ini artinya pemerkosaan tidak hanya dilakukan laki-laki terhadap perempuan, tapi juga sebaliknya, perempuan terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki, ataupun perempuan terhadap perempuan.14 Reformasi hukum di Indonesia antara lain terjadi dengan dikeluarkannya dan dibahasnya RUU KUHP 2000. Akan tetapi, pasal- pasal pemerkosaannya belum juga nenunjukkan pembelaannya pada kesederajatan laki-laki dan perempuan contohnya pasa l423 KUHP tahun 2000 tentang ketentuan-ketentuan pemerkosaan. 2. Pasal 8 Huruf a Undang-undang no. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Secara harfiyah pasal 8 huruf a UU penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 ini menyebut :”kekerasaan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”14 Ibid., hlm. 129.
  • 89. 73 “Orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga” menurut pasa 2 Undang-undang No. 23 tahun 2004 meliputi: a. Suami, istri, dan anak b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau. c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.15 Yang dimaksud dengan “orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga” penulis mengkhususkan pembahasanya pada seorang istri saja bukan yang lainnya seperti yang tersebut dalam pasal 2 UU penghapusan KDRT di atas. Adapun sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000.00,-. Hal ini ditegaskan dalam pasal 46 UU penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004.16 Penulis menilai pasal 8 huruf a UU penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 itu tidak jelas dan sangat rancu karena kalimat “pemaksaan hubungan seksual” hanya di jelaskan secara sangat Undang-undang No. 23 tahun 2004, Op.cit, hlm. 5.16 Ibid, hlm. 17.
  • 90. 74global. Baik di pasal lainnya ataupun di Bab penjelasan, tidak ditemukan keterangan lebih mendalam tentang kata ‘pemaksaan’.Akibatnya kata itu mengandung banyak pengertian. Kekerasan ituterjadi apakah karena istrinya enggan melakukan hubungan seksual,kecapekan atau karena ada faktor lain. Pengertian Undang-undang di atas bisa jadi sangat bias,sehingga seorang istri tidak dapat menolak keinginan seks suami,walau dengan alasan yang dapat diterima. Karena kalimat “pemaksaan hubungan seksual ” tidak di jelaskan secara rinci dalamUndang-undang penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004. Kekerasa seksual dalam perkawinan (Marital Rape) dapatterjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi keinginanseksnya kapanpun ia mau tanpa memperdulikan kondisi dan ataupersetujuan/kehendak istri. Berdasarkan konteks kejadian tercatat adaempat kriteria kekerasa seksual dalam perkawinan (Marital Rape)yaitu:1. Hubungan seksual dengan paksaan dan atau kekerasan.2. Hubungan seksual dengan ancaman.3. Hubungan seksual dengan memperturutkan selera atau kehendak sendiri tanpa persetujuan korban.
  • 91. 75 4. Hubungan seksual dengan menggunakan obat-obat terlarang dan minuman beralkohol ( untuk meningkatkan kemampuan seks laki- laki, tanpa mempedulikan kemampuan dan kehendak perempuan)17 Marital Rape merupakan perkosaan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Meski demikian, fenomena ini masih dianggap kontroversial, namun fakta dilapangan telah menunjukan bahwa hal tersebut merupakan realitas yang benar adanya. Posisi tawar-menawar perempuan yang lemah dalam kehidupan perkawinan adalah peluang utama atas terjadinya perkosaan dalam perkawinan. Lebih pahit lagi, meski masalah marital rape ini sudah mendapat pengakuan sebagai problem, tetapi masyarakat lebih berkeyakinan bahwa posisi laki-laki adalah figur yang ”punya kekuasaan“ atas istrinya, jadi perkosaan dalam perkawinan itu senyata tidak ada.18 Dari penolakan itu karena sang istri sendiri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual pada saat merasa sedang tidak berhasrat dan dipaksa melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki si istri (seks ketika menstruasi, seks anal, seks oral, dan berbagai cara lain yang tidak disukai istri). Padahal poin penting dari hubungan seksual adalah suami dan istri harus dapat saling memuaskan satu sama lain. Hal ini penting agar perkawinan dapat menjalankan tugasnya sebagai pakaian yang melindungi dan menutupi dari perbuatan dosa. Elli Nur Hayati, Kekerasan Seksual, dalam Irwan Mertua Hidayana, et. Al, Seksualitas: Teoridan Realitas, Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan The FordFundation, 2004, hlm. 143.18 Ibid, hlm. 145.
  • 92. 76 Hubungan suami istri yang dilakukan tanpa kesepakatan akan merasa tidak nyaman dalam menikmati, maka biasanya yang terjadi adalah istri berada di pihak yang suaranya terabaikan. Istri melakukan hubungan seksual tanpa dapat menikmati, dan ia mengabaikan diri dan perasaannya sendiri, sementara suami tidak pernah mau tahu tentang perasaan istrinya. Hal ini merupakan perkosaan dalam perkawinan ( Marital Rape) karena Consent istri pada dasarnya bukan pada alasan “karena memang ia ingin dan menghendaki” tetapi semata-mata karena takut menolak suaminya.19 Adapun bentuk kekerasan suami terhadap istri, adalah tindak kekerasan secara fisik seksual yang tidak memperhatikan kepuasan istri. Bisa dibayangkan, bagaimana beratnya keputusan tindakan istri yang sedang dalam keadaan haid, nifas, sakit/bahkan sedang hamil harus melayani secara seksual permintaan suami tanpa memperdulikan kondisi dirinya sendiri. Sungguh suatu hal yang menjadi problem tersendiri bagi istri, secara medis lebih-lebih agama. Apalagi bila istri dalam kondisi suasana hati yang tidak mendukung, misalnya ketika sedang sedih, marah, kecewa serta dalam kondisi sangat letih. Suami yang tidak memperhatikan kondisi-kondisi tersebut dan tetap melaksanakan kehendaknya untuk melakukanElli Nur Hayati, Op. Cit, hlm. 149.
  • 93. 77 aktifitas seksual, dapat menimbukan tekanan batin yang dalam pada istri.20 B. Analisis Terhadap Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Menurut Hukum Islam 1. Kesamaan Hak Laki-Laki Dan Perempuan Terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan, Islam mengakui dan mengajarkan kesamaan hak bagi laki-laki dan perempuan (sexual equaliti). Beberapa ayat al-Qur’an dan hadits Nabi bisa dimaknai sebagai sesuatu yang sangat “revolusioner”. Ia tidak hendak melestarikan tatanan kesadaran dan sosial masyarakat Arab, tetapi justru mendekonstruksi pilar-pilar peradaban, kebudayaan, dan tradisi diskriminatif-misoginis yang sekian lama dipraktekkan. Pada masa pra-Islam, posisi dan derajat perempuan sangat rendah. Mereka dianggap barang atau benda yang dapat dipertukarkan dan diperlakukam seenaknya, bahkan melahirkan seorang anak perempuan pun dianggap memalukan. Kala itu, mengubur hidup-hidup bayi perempuan menjadi kebiasaan masyarakat arab.2120 Andi Dermawan, Loc. Cit.21 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender(Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 19.
  • 94. 78 Dalam banyak praktik hukum, perempuan dinilai setengah dari harga laki-laki. Ini pertanda dari perlakuan hukum yang sangat diskriminatif. Oleh Islam, pandangan dan praktik misoginis- diskriminatif itu diubah dan diganti dengan pandangan dan praktik yang adil dan duniawi. Islam dengan cara bertahap mengembalikan otonomi perempuan sebagai manusia merdeka.22 Dalam kurun yang sangat panjang, hingga masa kini, terasa benar, kenyataan sosial budaya memperlihatkan hubungan perempuan dan laki-laki yang timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinat), dimarjinalkan, dan didiskriminasikan. Hal ini terlihat nyata pada peran-peran mereka dalam rumah tangga maupun publik.23 Para pemikir feminis menyatakan, posisi perempuan yang demkian ini ditopang ideologi dan budaya yang memihak laki-laki, juga dijustifikasi oleh pemikiran agamawan. Ini misalnya terlihat pada penafsiran mereka atas ayat Al-Qur’an sebagai berikut:22 Ibid. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, hlm. 20.
  • 95. 79 Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaumwanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Makawanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diriketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Makanasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Makajanganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Menurut Ali Engineer, ayat ini bukan berbicara masalahkepimpinan yang secara struktural di dalam rumah tangga. Ayat inijustru berbica tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yangkerap terjadi dalam masyrakat pra-Islam. Kata kunci ayat ini ada padalafad qawwam yang lazim diterjamahkan sebagai “pemimpin” padahalmenurut Yusuf Ali dalam The Holy Qur’an Text, Tanslation andCommentary menerjemahkan dengan: “man are the protector andmainteners” of women” (laki-laki bukanlah pemimpin bagi lawanjenisnya, melainkan hanya pelindung dan pemelihara qawwam) Jika dilihat kata qawwam di dalam qur’an sendiri disebubtsebanyak tiga kali yaitu pada surat An-Nisa ayat 34 dan 135, sertasurat Al- Maidah ayat 8. Pada sebutan yang pertama, qiwamah seringdiartikan oleh beberapa pihak sebagai kepemimpian. Sementara padasebutan yang keduadan ketiga qiwamah berarti komitmen pembelaan
  • 96. 80 dan ketegasan. Semestinya qiwamah pada surat An-Nisa ayat 34 juga harus diartikan komitmen “pembelaan” bukan kepemimpian, sehingga qiwamah laki-laki atas perempuan mempunyai arti komitmen pembelaan terhadap perempuan.24 Hal ini selaras dengan asbabun nuzul dari QS. An Nisa’ ayat 34 dimana Qur’an menegaskan posisi laki-laki (suami) menjadi pelindung/pembela terhadap perempuan (istri) dan bukan sebaliknya menjadi pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap permpuan. Menterjemahkan kata Qawwama dengan pelindung atau pembela didukung oleh ayat-ayat lain dalam Al Qur’an yang secara tegas disebutkan oleh Qur’an bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai manusia dari entitas yang sama (QS An-Nisa, 4:1); karena itu kedudukan mereka sama dan sejajar; yang membedakan hanyalah kualitas ketakwaaan (QS Al-Hujurat, 49:31). Kemanusiaan keduanya harus dihormati dan dimuliakan, tanpa membedakan yang satu dengan yang lain (QS Al-Isra, 17:70). Perempuan dan laki-laki sama dituntut untuk mewujudkan kehidupan yang baik (hayatan tayyiba) dengan melakukan kerja-kerja yang positif (QS An-Nihl, 16:97). Untuk tujuan itu, diharapkan laki-laki dan perempuan saling bahu dan saling mebantu satu dengan yang lain (QA At-Taubah, 9:71). Perempuan dan laki-24 http:// en. Wikipedia. / wiki / asbabun nuzul. Kamis, 20 juni, 2012, jam 0.20.WIB.
  • 97. 81 laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh balasan yang layak atas kerja-kerja yang dilakukan (QS Al-Ahzab, 33:35).25 Para ahli tafsir menyatakan qawwam berarti pemimpin, penanggung jawab, pengatur, dan pendidik. Penafsiran semacam ini sebenarnya tidak menjadi persoalan serius manakala tidak didasari oleh pandangan yang diskriminatif. Akan tetapi, secara umum, para ahli tafsir berpendapat, superioritas laki-laki adalah mutlak. Superioritas ini diciptakan Tuhan, hingga tak bisa diubah. Kelebihan laki-laki atas perempuan, menurut para penafsir al-Qur’an dikarenakan kapasitas akal dan fisiknya.26 Superioritas tersebut kini tidak bisa lagi dipertahankan sebagai ssuatu yang berlaku umum dan mutlak. Artinya, tidak setiap laki-laki pasti lebih berkualitas ketimbang perempuan. Superioritas laki-laki atas perempuan tidak saja dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan dasar-dasar kemanusiaan universal, melainkan juga ditentang oleh fakta-fakta sosial, dan ini menjadi keniscayaan tak terbantahkan.27 Zaman berubah. Kini, jumlah perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini hanya25 http:// en. Wikipedia. / wiki / asbabun nuzul. Kamis, 22 juni, 2012, jam 0.10.WIB.26 Al-Bukhari, as-Shahih (Beirut: dar Ibnu Katsir, 1987), V: 2197, Hadis nomor 5055, “bab al-libas”. Lihat juga Al-Asqalani, Fath al-Bari fi Syarh Shahih al-Bukhari (Beirut: dar al-Fikr, 1933),X: 314.27 Ibid.
  • 98. 82 dipandang dan harus menjadi milik laki-laki semakin banyak. Di berbagai ruang kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial banyak perempuan yang berhasil dalam karir kepemimpinan domestik maupun publik mereka. Oleh karena itu, karakteristik yang menjadi dasar argumen bagi superioritas laki-laki bukanlah suatu yang tetap dan berlaku terus. Ia merupakan produk satu episode saja dari proses sejarah yang terus bekembang dan berkembang dari badawah (nomaden) menuju hadharah (kehidupan menetap, “modern”), dari ketertutupan menuju keterbukaan, dari kebudayaan tradisional menuju kebudayaan yang rasional, dan dari pemahaman tekstual menuju pemahaman substansial.28 2. Persamaan Hak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hal Seksualitas Diantara yang diberikan Allah kepada manusia adalah potensi seksual (kekuatan untuk melakukan hubungan seksual), termasuk juga nafsu seks. Nafsu syahwat tercipta seiring dengan penciptaan manusia, dan karenanya ia menjadi sesuatu yang alami dan naluriah dalam diri manusia. Sebagai naluri, nafsu seks ini tentu akan mendorong pemiliknya untuk memiliki orintasi dan perilaku seksual.29 Akan tetapi, Islam tidak membiarkan begitu saja dorongan seks ini terpenuhi28 Ibid.29 Hamim Ilyas, “Orientasi Seksual Dan Kajin Islam”, dalam S. Edy Santosa, Islam dan KonstruksiSeksualitas (Yogya: PSW IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakata, The ford Foundation, dan pustakapelajar, 2002), hlm. 81-82.
  • 99. 83 tanpa terkendali. Ada lembaga perkawinan yang melegitimasi aktivitas seksual, agar pelaksanaannya lebih tersendiri ketimbang sekedar sebuah pelampiasan.30 Secara umum bisa dikatakan, pernikahan laki-laki dan perempuan demi membina rumah tangga bahagia didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang mulia. Pertama, dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah, sehingga di sini seks di bermakna ibadah. Kedua, pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (sakinah), rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), dan seks di sini mejadi kebahagiaan bersama yang manusiawi. Dan ketiga, sarana menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku yang memperturutkan nafsu sayahwat belaka, sehingga seks di sini mempunyai makna membangun kualitas komunikasi. Jadi, selain berorientasi ibadah, seks juga dimaknai sebagai sarana membangun generasi yang baik. Seks adalah sesuatu yang bersih dan mulia.31 Reproduksi manusia diawali dengan pertemuan sperma dan ovum dalam sebuah aktivitas persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam kehidupan berumah tangga, tidak hanya suami yang membutuhkan seks, istri pun tidak bisa mebunuh naluri dasariah. Pada dasarnya, seks adalah kebahagiaan bersama.30 Andy Dermawan, “Marital Rape dalam perspektif al-Qur’an”, dalam Mochamad Sodiq (ed.),Telaah Ulang Wacana Seksualitas (Yogya: PSW IAIN Sunan Kali Jaga, Depag Ri, dan McGiII-IISEP-CIDA, 2004), hlm. 311.31 Ibid.
  • 100. 84 Salah besar bila menempatkan perempuan (istri) hanya sebagai objek seks semata.32 Kekerasan seksual dalam perkawinan khususnya suami terhadap istri kerap kali terjadi. Sebagai tanda pengabdian dan ketaatan istri harus melayani suami sepenuh-penuhnya. Istri tampak tidak mempunyai pilihan selain itu. Kondisi sakit, capek, tidak mood, dan bahkan menstruasi bukanlah alasan yang membenarkam penolakan istri atas ajakan suami untuk berhubungan badan. Diakui atau tidak, suami relatif kurang begitu mempertimbangkan berbagai hal terkait kondisi fisik dan psikis istri saat hendak mengajak istri bersetubuh.33 Di sinilah, kemudian, penting memberi pemahaman dan penafsiran kita terhadsap Al-Qur’an dan hadits agar lebih mendekati pesan sejati keduanya. Tindak kekerasan seksual dalam perkawinan, tentu saja terkait erat dengan pemahaman masyarakat terhadap kitab suci. Konstruksi sosial dan pandangan umum masyarakat pun makin merumitkan persoalan, yakni ketika pembeberan dan pengungkapan kasus kekerasan seksual dalam perkawinan dianggab sebagai sesuatu yang tabu dan tak etis. Persoalan apapun terkait yang ”isi” rumah32 Reproduksi juga menjadi salah satu tujuan perkawinan dalam Islam. Tujuan yang lain adalahmemeperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, memenuhi kebutuhan biologis,menjaga kehormatan, dan ibadah. Lihat Khoirudin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami Istri(Hukum Perkawinan Ii), Yogyakarta: Academia Dan Tazzafa, 2004, hlm. 35-50.33 Mnculnya mitos (seolah-olah) hanya laki-laki (suami) yang membutuhkan seks bermula darikultur dan budaya malu yang mengungkung perempuan. Konstruk sosial dan kultur patriarkisinilah yang sampai sekarang mendasari penempatan perempuan sebagai seks semata. Lihat AndiDermawan, Marital Rape, hlm. 311-312.
  • 101. 85 tangga terlanjur dianggap hal yang sangat pribadi, di mana la yang boleh tahu hanyalah kedua belah pihak ( suami-istri ) semata.34 Terkait hubungan seksual suami-istri, al-Qur’an melalui pilihan kata dalam tiap kalimat yang dipakainya, memberi arahan dan “metode” yang lebih manusiawi. Ada norma dan nilai yang mesti diperhatikan saat melaukakan hubungan seksual yang pada dasarnya sakral ini. Seorang suami digambarkan sebagi petani yang cerdas, dan tentu, kecerdasannya terbukti dengan tidak menaburkan benihnya ke ladang secara asal dan sembarangan. Sedangkan seorang istri digambarkan sebagai ladang, di mana tingkat kesuburannya, selain ditentukan oleh dirinya sendiri, juga oleh ketekunan dan kecerdasan suami sebagai penggarap.35 Dengan demikian, tragis dan salah kaprah apabila al-qur’an, tepatnya surat Al-Baqarah: 223 Artinya: “Istri-istrimu adalah (bagaikan) tanah tempat kamu bercocok tanam, datangilah tanah tempat bercocok tanam bagaimana saja kamu mau.(al-Baqarah: 223)” Bila dipahami secara harfiah. Jika kita memahaminya secara tekstual, ia akan tampak kasar, tak manusiawi, dan mengabaikan Ibid.35 Ibid., hlm. 324.
  • 102. 86 kondisi istri saat melakukan hubungan yang sejatinya bernilai ibadah ini.36 Terkait masalah seksualitas suami-istri, ada beberapa statemen al-Qur’an yang bisa dikemukakan: “Pergaulilah mereka (istrimu) dengan cara yang ma’ruf (baik)” Artinya: “Istri-istrimu adalah (bagaikan) tanah tempat kamu bercocok tanam, datangilah tanah tempat bercocok tanam bagaimana saja kamu mau.(al-Baqarah: 223)” Artinya: Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.(al- Baqarah-178) Dari pernyataan-pernyataan al-Qur’an di atas, bisa ditarik pelajaran: pertama, di dalam hubungan seksual, terkandung hak sekaligus kewajiban kedua belah pihak. Sebagai hak, hubungan seksual harus bisa diakses dan dinikmati oleh keduanya (suami-istri).36 Ibid.
  • 103. 87Tak hanya itu, dalam sebuah aktifitas senggama, baik suami maupunistri berkewajiban untuk saling melayani dan memuaskan. Senggamasebagi hak, menurut hemat penulis perlu diberi penekanan tersendiri,sebab jika ia hanya dimaknai sebagai kewajiban, tentu akan mejadisekedar formalitas atau kepatutan bias, bahkan bisa menjadi beban dannestapa. Kedua, istri maupun suami dituntut untuk saling berdandanagar masing-masing bisa saling tertarik. Jika sama-sama tertarik,hampir bisa dipastikan dalam persenggamaan tersebut tidak ada pihakyang merasa dipaksa atau dirugikan. Suami yang semata mengejarkenikmatan di atas penderitaan istri, atau sebaliknya, sejatinyamelanggar tuntunan al-Qur’an mengenai mu’asyarah bi al-ma’ruf(pergaulan yang baik dan patut antara suami dan istri). Ketiga, istri adalah ladang untuk menanam benih danmenyambung keturunan. Oleh karena itu, bila ingin memetik hasilatau keturunan yang berkualitas, cara bertanamnya pun harus tepat danbenar. Bila sembrono, tentu hasilnya muspra dan merusak ladang. Keempat, pakaian adalah lambang kesopanan, kerapian,kenyamanan, dan perasaan aman. Suami-istri harus saling menjadipakaiaan buat pasangannya. Artinya, saling memberi dan memenuhi
  • 104. 88 apabila salah satunya membutuhkan. Juga, saling berbagi pengertian, kasih sayang, dan tenggang rasa.37 Dari sini, jelaslah, perspektif al-Qur’an melarag adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau marital rape. Ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Terkait dengan soal relasi suami-istri, Islam setidaknya menggariskan dua prinsip ajaran yaitu: A. Persamaan Hak Suami-Istri Sek menjadi natur, naluri, dan sarana regenerasi manusia. Keberadaanya melekat dalam nadi kehidupan, sampai-sampai sering dikatakan bahwa kehidupan itu sendiri adalah seks. Tak seorang pun bisa mengintervensi urusan seks manusia sebagaimana juga tak mungkin mengatur arah kehidupannya. Seks merupakan kedaulatan diri, harga diri, dan mahkota kehidupan. Ia hanya bisa diberikan dan dilakukan lewat kesadaran diri dan lewat kontrak (al-‘aqad) atau kesepakatan bersama (‘an-taradh). Perlakuan diluar itu adalah pemerkosaan, pengekangan, dan pelanggaran hak asasi manusia.38 Pada dasarnya, seks menganut kebebasan sebagaimana bebasnya individu memperlakukan organ-organ seksualnya. Setiap37 Alimatul Qitbiyah. “Intervensi malaikat dalam Hubungan Seksual”, dalam Mochamad Sodikdan Inayah Rohmaniyah (ed.), Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis “Misoginis”,Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation, 2003), hlm. 233-234.38 http://en. Wikipedia./wiki/ marital rape. Selasa, 24 april, 2012, jam 23.32. WIB.
  • 105. 89orang, laki-laki maupuan perempuan, secara kodrati, dolengkapiorgan-organ seks dan sekaligus naluri seksualnya. Manusiamemiliki hak penuh untuk menikmati dan memperlakukan organ-organ seksnya tersebut sesuai dengan kehendak dan kesadarannya,yang tentu saja mdiharapkan tida mengabaikan norma-norma yangtelah digariskan oleh ajaran agama. Sebagaimana pemberian Tuhan yang melekat dalamaksistensi manusia, seks merupakan bagian dari otonomi diri. Takseorang pun diberi peluag dan hak untuk merampas danmengambil alih seksualitas orang lain. Oleh kaena itu, di dalampandangan teologis agama, tidak saja dilarang praktik-praktik yangmengarah pada penguasaan dan eksploitasi seksual, tetapi jugasubordinasi seksualitas sebagaimana yang selama ini terjadi antaralaki-laki atas perempuan, termasuk masalah kekerasan seksualdalam ikatan perkawinan (marital rape). Oleh Tuhan laki-laki maupun perempuan diberi organ,naluri, potensi, dan seksual yang setara. Perbedaannya terletk padabentuk, beberapa fungsi, wujud, dan ekspresi tertentu dari tiaporgan seksual. Perbedaan-perbedaan ini diciptakan oleh Tuhanagar masing-masing menjadi dua sejoli yang sling melengkapi(partner/zawj), yang mampu mengemban amanat dan misi Tuhandi bumi, dan bukan ditunjukkan agar masing-masing memperolehperlakuan berbeda dalam ranah sosial, politik, ekonomi, maupun
  • 106. 90 budaya. Pembedaan perlakuan (diskriminasi) terkait jenis kwlamin, terutama dalam soal seks, adalah merupakan penentangan atas kehendak dan “strategi” kehidupan yang dicanangkan oleh Tuhan.39 Islam pada dasarnya, menganut prinsip kesetaraan, partnership (kerja sama), dan keadilan dalam hal hubungan seksual laki-laki dan perempuan.40 Inilah yang dinyatakan Al-Qur’an secara metaforik: “Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagi kalian (para suami) dan kalian adalah pakaian bagi mereka.” Pakaian adalah merupakan simbol kebutuhan dasar (basic need) laki-laki dan perempuan. Kebutuhan dasar yang penulis maksud adalah kebutuhan akan ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Dalam diri laki-laki, ada ketentraman bagi perempuan, pun sebaliknya, dalam diri perempuan ada ketentraman bagi laki- laki. Di samping itu, ayat di atas secara langsung juga mengisyaratkan bahwa suami-istri haarus sejajar dan bermitra. Tujuan perkawinan akan tercapai apaila pesangan suami-istri39 .http://en. Wikipedia./wiki/ marital rape. Selasa, 24 april, 2012, jam 23.32. WIB.40 Khoiruddin Nasution, Islam tentang Relasi, hlm. 59.
  • 107. 91 berkedudukan sejajar dan saling memosisikan diri sebagai mitra. Pasangan yang: 1) Saling mengerti, yanki saling mengerti latar pribadi pasangan dan diri sendiri. 2) Saling menerima, yakni menerima kelebihan dan kekurangan pasangan dan diri sendiri. 3) Saling mempercayai. 4) Saling mencintai. Dalam pergaulan dan pembicaraan, saling menunjukkan cinta, perhatian, dan sikap bijak. Tidak saling egois dan mudah tersinggung.41 B. Relasi yang Baik (Mu’asyarah bi al-Ma’ruf) Mu’asyarah berasal dari kata usyrah, yang secara bahasa berarti keluarga, kerabat, dan teman dekat. Dalam bahasa Arab kita menjumpai sebuah ungkapan musyarakah baina al-istnain, yang berarti “kebersamaan di antara dua pihak”. Orang biasa mengartikan mu’asyarah dengan “bergaul” atau “pergaulan”, sebab di dalam kata ini terkandung makna “kebersamaan” dan41 Khoiruddin Nasution, Islam tentang Relasi, hlm. 61. Lihat juga Ismah Salmah, “PeranPerempuan dalam Membangun Masyarakat Madani”, dalam Firdaus Efendi danKhamami (ed.), Membangun Masyarakat Madani: Melalui Khotbah dan Ceramah(Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hlm. 346-347.
  • 108. 92 “persahabatan”. Mu’asyarah, dengan demikian, mengandaikan adanya dua pihak yang saling menjadi teman bagi yang lain.42 Kata al-ma’ruf berasal dari ‘urf, yang secara literal berarti adat, kebiasaan, atau budaya. Adat (kebiasaan) merupakan perkara yang sudah dikenal baik oleh sebuah masyarakat. Kata al-ma’ruf berarti sesuatu yang dikenal dengan baik. Akan tetapi, “baik” sebagai arti al-ma’ruf berbeda dengan “baik” sebagai arti al-khair. Kata al-khair berarti nilai universal agama yang bersumber dari Al-Qur’an dan sunnah. Sedang al-ma’ruf adalah nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber dan berkembang dari konsensus masyarakat. Apa yang disebut al-ma’ruf berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.43 Dengan demikian mu’asyarah bi al-ma’ruf adalah pergaulan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun secara bersama-samadengan cara yang baik dan sesuai tradisi dan situasi masyarakat, serta tidak menyalahi norma-norma agama, akal sehat, dan fitrah manusaia. Mu’asyarah bi al-ma’ruf dalam kehidupan oerkawinan ditandai oleh adanya sikap saling memberi dan menerima antara suami dan istri, juga sikap saling mengasihi dan menyayangi. Kedua belah pihak tidak saling menyakiti, tak saling42 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, hlm. 106.43 Ibid., hlm. 106-107.
  • 109. 93 memperlihatkan kebencian, dan tidak saling mengabaikan hak serta kewajiban masing-masing.44 Selain itu, hubungan seksual antara suami dan istri harus dilakukan secara wajar. Artinya, suami harus meyetubuhi istri lewat vagina dan tidak lewat anus.45 Mengenai ini, mari kita perhatikan sabda nabi: “Adalah terlaknat, laki-laki yang mendatangi (menyetubuhi) istrinya lewat dubur (anus)”46 “Janganlah kamu mendatangi istri-istrimu lewat dubur (anus). Sungguh Allah tak merasa malu menyatakan kebenaran.”47 Prinsip mu’asyarah bi al-ma’ruf menuntut adanya kebersamaan dalam banyak hal, termasuk dalam hal hubungan seksual antara suami-istri. Yang satu harus memperhatikan yang lain, begitu sebaliknya. Hubungan seksual yang menyenangkan satu pihak dan merugikan pihak lain., tentu bertentangan dengan prinsip mu’asyarah bi al-ma’ruf ini.44 Ibid., hlm. 112.45 Ibid., hlm. 113.46 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), II: 249, hadis nomor 2169.47 At-Turmudzi, Sunan at-Turmudzi (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, tt.), III: 468, hadisnomor 1164.
  • 110. BAB V PENUTUPA. Kesimpulan Kekerasan suami terhadap istri merupakan bentuk kekerasan (marital rape), karena tidak hanya membawa dampak buruk yang bersifat fisik (medis) tapi juga psikis, selain dari itu pelaku adalah suami yang telah berjanji untuk melindungi, mengayomi dan menyayangi tapi malah menjadi orang yang menyakiti istri dengan dalih kepatuhan karena suami adalah pemimpin (kepala keluarga) dalam rumah tangga, lain dari perbuatan kekerasan seksual suami terhadap istri tidak menutup kemungkinan juga suami menjadi korban KDRT. Akan tetapi kebanyakan korban kekerasan adalah perempuan (istri). Kekerasan seksual (marital rape) terus bertambah, bahkan semakin bervariasi (bermacam-macam). Setelah penulis membahas dan meninjau tentang kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dalam hukum pidana positif dan islam sebagaimana telah diuraikan dalam Bab-bab terdahulu pada skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Menurut hukum positif Kata ”pemaksaan hubungan seksual” di dalam penjelasan Undang- undang No. 23 tahun 2004 pasal 8 huruf a hanya dijelaskan secara global yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai. Akibatnya kata itu 94
  • 111. 95 banyak mengandung banyak pemahaman. Dan juga secara yuridis marital rape tidak diatur dalam KUHP ataupun RUU KUHP tahun 2000. Artinya KUHP ataupun RUU KUHP hanya mengatur rape (pemerkosaan) yang terjadi di luar perkawinan. Marital rape tidak dimasukkan sebagai tindak pidana pemerkosaan, akan tetapi tindak pidana penganiayaan. Demikian kasus-kasus marital rape yang terjadi dimasyarakat hanya bisa dijaring deng pasal-pasal KUHP tentang penganiayaan yaitu pasal 351, 353 dan 356.2. Menurut Hukum Islam a. Islam memandang kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindakan tercela dan dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum. b. Kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga yang salah satu dampaknya adalah rusaknya alat reproduksi tidak dibenarkan dalam islam dengan alasan: pertama, maqashid asy- syri’ah tindak kekerasan seksual terhadap istri tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan syari’ah dalam perkawinan dan beberapa poin inti dari maslahah ad-Daruriyyah yaitu hifz an-nafs dan hifz an- nasi. Dampak dari kekerasan suami terhadap istri secara verbal dapat merusak akal (psikologi), fisik (badan/ jiwa) dan seksual (alat reproduksi). Kedua, dari sisi tindak pidana hukum islam perilaku tindakan kekersan seksual suami terhadap istri masuk dalam,
  • 112. 96 kategori hukum pidana qishas pencederaan (penganiayaan) yaitu pelaku duhukum sesuai dengan perbuatannya.B. Saran –saran 1. Bahwa dalam memahami tindak kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga tidak semata didasarkan pada keyakinan institusi pernikahan yang sarat dengan nilai-nilai moral. Hampir mustahil mengkaji tindak kekerasan seksual suami terhadap istri tanpa memahami relasi kuasa yang dikonstruk secara budaya dan memanipulasi nilai-nilai agama. 2. Memahami tindak kekerasan seksual suami terhadap istri dalam perspektif hukum pidana islam harus dihubungkan dengan maqashid asy- syari’ah yang paling utama adalah al-kulliyat al-khams tanpa memahami seringkali dengan dalih telah mendapat mandat dari tuhan sebagai pemimpin istri, kekerasan seksual dan pemaksaan seksual dalam hubungan suami istri bisa dilakukan. 3. Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan seksual terhadap istri dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. 4. Masalah kekerasan seksual suami terhadap isri adalah masalah yang serius, maka dibutuhkan penegasan dan penegakan hukum yang pasti agar tidak terjadi lagi kekerasan seksual suami terhadap istri, setidaknya
  • 113. 97 mengurangi laju perkembangannya yang kian hari kian meningkat dan beragam. Pada saat yang bersama pula, perlu digalakkan upaya-upaya pemberdayaan dan penyadaran perempuan terhadap hak-hak seksualitasnya.C. Penutup Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah, segal puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam. Penulis panjatkan atas segala limpahan rahmat dan taufiq-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam membuat skripsi, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nanti-nantikan syafa’atnya. Oleh karena itu saran, kritik dam masukan yang konstruktif penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini, dan semoga apa yang telah penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi siapa saja pada umumnya. Dan untuk terakhir kalinya semoga allah selalu meridloi langkah kita.
  • 114. DAFTAR PUSTAKAAbu Bakar, Taqiyudin, Kifayah Al-Akhyar, Beirut-Libanon, Darul Kutub Al-Alamiyah, t.t, 195Al- Jaziri, Abdurrahman, Kitab al Fiqih ‘Ala Mazahib al-Arba’ah, Beirut-Libanon, Darrul Kurub Al Alaiyah, tt, 12Al- Maududi, Abu Lala Fazl Ahmed, Pedoman Perkawinan Dalam Islam,Jakarta: Darul Ulum Pres 1987Al-Bukhari, as-Shahih (Beirut: dar Ibnu Katsir, 1987), V: 2197, Hadis nomor 5055, “bab al- libas”. Lihat juga Al-Asqalani, Fath al-Bari fi Syarh Shahih al-Bukhari (Beirut: dar al-Fikr, 1933), X: 314.Ali Al-Shabuni, muhammad, Rawa’i al-Bayan, Makkah al-Mukarramah, t.t, 208Arikunto, Suharsini, “Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek “, Jakarta: Rineka Cipta, 2002Asikin, Amirudin Zaenal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006At-Turmudzi, Sunan at-Turmudzi (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, tt.), III: 468, hadis nomor 1164.Audah, Abdul Qodir, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, tanpa tahun, tt, 87Bakri, Moh. Kasim, Hukum Pidana Dalam Islam, Surakarta: Ramadhani, 1958Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001Dawud, Abu, Sunan Abi Dawud (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), II: 249, hadis nomor 2169.
  • 115. Dermawan, Andy, “Marital Rape dalam perspektif al-Qur’an”, dalam Mochamad Sodiq (ed.), Telaah Ulang Wacana Seksualitas (Yogya: PSW IAIN Sunan Kali Jaga, Depag Ri, dan McGiII-IISEP-CIDA, 2004)Djazuli, Ahmad, Fiqih Jinayah, Jakarta: Rajawali Press, 1995Dzuhayatin, Siti Ruhaini, Perempuan dalam Wacana Perkosaan : Marital Rap, Bahasan Awal dari Perspektif Islam”, Yogyakarta: PKBI, 1997Farid, A Zainal Abidin, Hukum Pidana 1,Jakarta: Sinar Grafika, 1995 Cet ke-1Hakim, Rahmat, Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000Hanafi, Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1967Hasbianto, Elli N, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan Yang Tersenbunyi, Dalam Safiq Hasyim (ed) Menakar Harga Perempuan, Bandung: Mizan, 1999http:// en. Wikipedia. / wiki / asbabun nuzul. Kamis, 24 november, 2011, jam 0.20. WIB.http://en. Wikipedia./wiki/ marital rape. Selasa, 24 april, 2012, jam 23.32. WIB.Ilyas, Hamim, “Orientasi Seksual Dan Kajin Islam”, dalam S. Edy Santosa, Islam dan Konstruksi Seksualitas, Yogya: PSW IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta: The ford Foundation, dan pustaka pelajar, 2002Ismail, Imam Abdullah Muhammad Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz III, Semarang: Al- Munawar , t.t, 260.Kanter, E. Y. Sianturi S.R, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, 2002Katjasungkana, Nursyahbani, “Aspek Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan”, Dalam Protret Perempuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushulal-Fiqh, Terj, Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996
  • 116. Martha, Aroma Elmina, Perempuan: Kekerasan Dan Hukum, Yogyakarta: UII Pres, 2003Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, PT Rineka Cipta, 2000,Mosse, Julia Cleves, Half The Word, Half A Chance, tt, Hartian Silawati, Gender Dan Pengembangan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003Mugniyah, Muhammad Jawad , Fiqih Lima Madzhab, Jakarta: Lentera, 2007Murtakhmah, Titin, ” Daftar Panjang Persoalan Perempuan”, Dalam Jawa Pos Surabaya, 8 Mei 2005Musdah, Siti, “Muslimah Reformasi:Perempuan Pembaru Keagamaan”, Bandung: Mizan, 2005Muslich, Ahmad Wardi, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2004Muyassarotussolichah, “Pemanfaatan Perbandingan Hukum Delik Kesusilaan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional”, Sosio-Religia, Vol. 2:3 (Mei 2005)Nasution, Khoirudin, Islam tentang Relasi, hlm. 61. Lihat juga Ismah Salmah, “Peran Perempuan dalam Membangun Masyarakat Madani”, dalam Firdaus Efendi dan Khamami (ed.), Membangun Masyarakat Madani: Melalui Khotbah dan Ceramah (Jakarta: Nuansa Madani, 1999)Nawawi, Hadani, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993Nur Hayati, Elli, Kekerasan Seksual, dalam Irwan Mertua Hidayana, et. Al, Seksualitas: Teori dan Realitas, Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan The Ford Fundation, 2004Prakoso, Djoko, Hukum Penitensier Di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1988
  • 117. Prasetyo Eko dan marzuki Suparman , Perempuan Dalam Wacana Perkosaan, Yogyakarta: 1997, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta: (PKBI-DIY)Pratwiwi, Rufia Wahyuning, Marital Rape (Perkosaan Dalam perkawinan) Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Indonesia, di akses di http://en.wikipedia.org. / wiki /marital-rape. Minggu, 2, Oktober, 2011.Jam 09.00 WIBProdjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: PT Ersco, 1981Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Eresco,1986Pusat Kajian Wanita Dan Gender UI, Hak Asasi Perempuan: Intsrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004Qitbiyah, Alimatul, “Intervensi malaikat dalam Hubungan Seksual”, dalam Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (ed.), Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis “Misoginis”, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation, 2003)Rianto, Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004Ridhowi, Sayyid Muhammad, Perkawinan Moral Dan Seks Dalam Islam, Jakarta: lentera, 1994Saraswati, Rika,“Mendesak, Pengesahan UU-Anti KDRT”,Dalam Kompas Jakarta: 29 Oktober 2003, 10.Simons, D, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli: Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung: Pioneer Jaya, 1992Soeroso, Moerti Hadiati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
  • 118. Soetami, Siti, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung,: Refika Aditama, 2001Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana Dan Perdata, Jakarta Selatan: Visi Media, 2008Sudarto, Hukum Pidana 1, Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang: 1990Sukri, Sri Suhandjati, Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta: Gama Media, 2004Sumaryoto, Sri Rejeki, “ Bentuk Dan Sekecil Apapun Kekerasan Terhadap Perempuan Tidak Ditolerir” Dalam Portal, Meneg, go.id. 18 Januari 2005.Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,1998Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1993Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Tiara, 1990Tridiatno, Agus, “Perkosaan Teradap Istri Perlu Reformasi Hukum”, dalam Menggugat Harmoni Yogyakarta: Rifka Annisa, 1990Wahid, Abdurahman Dkk, Islam Tanpa Kekerasan, Yogyakarta: lkiS, 1998Wahid, Sinta Nuriyah Abdurahman, et.al, Wajah Baru Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al- hujjayn, Yogyakarta: LkiS bekerjasama dengan FK3, 2003Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
  • 119. DAFTAR RIWAYAT HIDUPNama : Arif Karunia RahmanTempat/Tanggal Lahir : Demak, 25 Februari 1989Jenis Kelamin : Laki-lakiAgama : IslamAlamat : Desa Krandon, Guntur, Demak, RT 4, RW 1.Pendidikan : 1. SDN Krandon, Guntur, Demak, lulus tahun 2001. 2. Pondok Pesantren Modern Assalaam, Gandokan, Kranggan, Temanggung lulus tahun 2004. 3. MA NU Taswiquttullab Salaffiah (TBS) Kudus lulus tahun 2007. 4. Fakultas Syari’ah Jurusan Siyasah al-Jinayah IAIN Walisongo Semarang.Pengalaman Organisasi : 1. Pengurus HMJ Siyasah Jinayah periode 2006-2007 sebagai anggota departemen luar negeri. 2. Pengurus HMJ Siyasah Jinayah periode 2007-2008 sebagai koordinator departemen Advokasi. 3. Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Bina Olah Raga (UKM BINORA) Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo periode 2007-2008 sebagai Koordinator cabang Tenis Meja. 4. Pengurus HMJ Siyasah Jinayah periode 2008-2009 sebagai koordinator departemen Advokasi. 5. Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Bina Olah Raga (UKM BINORA ) Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo periode 2008-2009. 6. Pengurus Walisongo Sport Club (WSC) periode 2009-2010 sebagai Koordinator cabang Tenis Meja. 7. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) periode 2010-2011sebagai koordinator MENKUNDANG (Menteri Hukum Dan Undang-undang).
  • 120. Prestasi yang pernah diraih: 1. Juara I Agustusan Se-Desa krandon cabang tenis meja kategori single perorangan tahun 1998. 2. Juara III cabang tenis meja kategori single antar SD Se-Kecamatan Guntur tahun 1999. 3. Juara III PORSENI cabang tenis meja kategori single perorangan tahun 2000. 4. Juara II cabang tenis meja kategori single tingkat SLTP Se-kota Temanggung 2003. 5. Juara I Orsenik cabang tenis meja kategori single perorangan tahun 2007. 6. Juara I WSC CUP cabang tenis meja kategori single perorangan tahun 2007. 7. Juara I PIONIR (Pekan Ilmiah Olah Raga dan Riset) antar Mahasiswa PTAIN Se- Indonesia cabang tenis meja kategori perorangan ganda putra tahun 2010 di Watampone, Sulawesi Selatan. Demikian Daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Semarang, 01 Mei 2012 Penulis Arif Karunia Rahman NIM: 72211019