Skripsi anita indra prasta fix

ANALISIS PUTUSAN No: 94/Pid.B/2003/PN.Ska TERHADAPPENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN (Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelas Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Syari’ah Oleh: Anita Indra Prasta NIM: 072211018 JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2012

Drs. H. Eman Sulaeman, M.HTugurejo A3 RT 02/RW 01 Tugu SemarangM. Harun, S.Ag, M.HJl. Mega Permai 2 No. 40, Perum Beringin Koveri. Ngaliyan Semarang PERSETUJUAN PEMBIMBINGLamp : 4 (empat) eks. Kpd Yth.Hal : Naskah Skripsi Dekan Fakultas Syariah A.n. Sdri. Anita Indra Prasta IAIN Walisongo Semarang Di Semarang Assalamualaikum. Wr. Wb. Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama inisaya kirim naskah skripsi saudari : Nama : Anita Indra Prasta NIM : 072211018 Jurusan : Jinayah Siyasah Judul Skripsi : Analisis Putusan No: 94/pid.b/2003/PN.Ska Terhadap Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Di Persidangan (Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam) Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segeradimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Semarang, 23 Desember 2011

DEKLARASIDengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsiini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.Demikian juga, skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, keculaiinformasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Semarang, 26 Januari 2012 Deklarator, Anita Indra Prasta

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan alatbukti petunjuk dalam pembuktian di persidangan dipergunakan dengan benar.Penelitian hukum ini merupakan penelitian deskriptif dan apabila dilihat daritujuannya termasuk dalam penelitian dokumentasi. Lokasi penelitian diPengadilan Negeri Klas IA Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah dataprimer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi:wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, dokumen. Analisisyang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan metode interaktif. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa penggunaan alat buktipetunjuk dalam putusan perkara korupsi Pengadilan Negeri Klas IA SurakartaNomor: 94/Pid.B/2003/PN.Ska adalah sebagai alat bukti yang terakhir untukmembuktikan kesalahan terdakwa Ruhimat Natadilaga. Penggunaan alat buktipetunjuk dalam putusan perkara korupsi ini sudah sesuai dan telah memenuhisyarat sahnya sebagai alat bukti serta memenuhi prinsip batas minimumsebagaimana diatur dalam KUHAP. Bahwa dalam penggunaan alat bukti petunjuk terdapat keterangan saksi,surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Dalam keterangan saksi inilah tidaksemua saksi bisa digunakan, karena dalam persaksian tersebut ada saksi yangdisebut dengan saksi (testimonium de audito) ialah keterangan yang didapat ataudiperoleh dari keterangan orang lain. Ternyata majelis hakim beranggapan bahwasaksi tersebut dijadikan alat butki petunjuk untuk menambah keyakinan hakimdalam memutus suatu perkara sehingga kesalahan terdakwa dapat dibuktikandengan bantuan alat bukti petunjuk. Saksi testemonium de audito dilakukan dalam persidangan, dan dalamhukum Islam pun ada yaitu saksi istifadhoh (kabar yang tersebar) ialah berita yangmencapai derajat antara mutawatirdan ahad (orang perorangan), yaitu berita yangsudah menyebar dan sudah menjadi berita dikalangan masyarakat. Tetapi dalamhukum Islam saksi istifadhoh bukan merupakan alat bukti langsung, hanyasebagai persangkaan saja dan tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekalidalam hukum Islam. walaupun kesaksian tersebut tidak termasuk alat bukti tetapiberpengaruh pada majelis hakim dalam memutus suatu perkara.

MOTTO ‫...واستَشهدوا شهيديه مه زجالِكم فَإِن لَم يَكىوَا زجلَيه فَسجل وامسأَتَان ممه‬ ْ َّ ِ ِ َ ْ َ ٌ ُ َ ِ ْ ُ َ ُ ْ ْ ُْ َ ِ ْ ِ ِ َْ ِ َ ُِ ْ ْ َ ‫تَسْ ضىْ نَ مهَ الشهَدَاء أَن تَضل إِحْ دَاهُما فَتُركس إِحْ دَاهُما األخسي وال يَأْب الشهَدَاء‬ ُ ُّ َ َ َ ْ َ َ ِّ َ َ َّ ِ ْ ِ ُّ ِ َ ُ ُ َ َ ... ‫إِذا ما دعىا‬ ...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan duaorang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupamaka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberiketerangan) apabila mereka dipanggil...(QS.Al-Baqarah:282)

Persembahan Skripsi ini kupersembahkan kepada: Orang tua penulis tersayang (Bpk. Zaenal Arifin Achyak dan Ibu Munjiyati) yang selalu memberikan semangat, dan motivasi dalam semua hal terutama dalam menyelesaiakn studi. Kakak-kakak penulis (Arie Ardi Winata dan Auliya Rahman) dan beserta seluruh keluarga yang kusayangi yang selalu memberikan semangat. Seluruh teman-teman SJB ’07 (Udin, Sukron, Arif, Faqih, Fajrin, Ibad, Nunik, Khumaeni, Tohir, Fahri, Hasan, Setiyanto, Ghufron, dan Nasron), yang selalu ada dikala susah dan senang selalu memberikan semangat untuk meraih cita dan asa bersama-sama. Teman-teman kos Amalia II, yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menjalani hari-hari penulis dengan optimis dan tidak berputus asa. Seluruh pembaca yang budiman dan pecinta ilmu pengetahuan.

KATA PENGANTARBismillahirrahmanirrahim, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala ridhladan bimbingan-Nya, petunjuk serta kekuatan yang telah diberikan-Nya, sehinggapenulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, tidak lupa penulis curahkanshalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga,shahabat serta para pengikut-Nya yang setia. Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan No: 94/Pid.B/2003?PN.SkaTerhadap Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian (Dalam Perspetif HukumIslam)” ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelarsarjana strata 1 (S.1) Fakultas Syari’ah Intitut Agama Islam Walisongo Semarang.Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikandengan baik. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:1. Yang terhormat Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, yang telah merestui pembahasan skripsi ini.2. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku dosen pembimbing I, dan H. M. Harun, S.Ag., M.H, selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan, dan saran dengan sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.3. Drs. M. Solek. M.Ag, selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah yang telah mengijinkan penulis untuk menyusun skripsi ini.

4. Bapak ibu dosen, serta segenap karyawan dan karyawati khususnya di Fakultas Syari’ah yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.5. Bapak Sutarto selaku panitera muda hukum yang telah berkenan mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta.6. Bapak dan ibu tercinta yang telah mengasuh, membimbing dan melindungi serta selalu memberikan do’a dan dukungan moril ataupun materil yang tiada ternilai harganya.7. Kakak-kakak penulis yang telah memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.8. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat, sehingga selesai dalam penyusunan skripsi ini. Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan apa-apa, kecualiucapan terima kasih dan permohonan ma’af. Semoga Allah SWT. menerima danmeridhlai segala amal perbuatan mereka dan selalu memperoleh rahmat, taufik,serta hidayah-Nya. Setelah melalui proses yang panjang, penulis yakin bahwa semua yangterjadi dalam kehidupan ini penuh dengan hikmah. Alhamdullilah, dengan segaladaya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masihbanyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Walaupun demikian, penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulispada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Serta penulis berharap, kajian

tentang persoalan yang ada dalam skripsi ini dapat dilanjutkan dan ditumbuhkembangkan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis memohon petunjuk danberserah diri, serta memohon ampunan dan perlindungan-Nya. Amin. Semarang, 26 Januari 2012 Penulis, Anita Indra Prasta

DAFTAR ISIHALAMAN JUDUL ....................................................................................... iPERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................... iiHALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... iiiDEKLARASI .................................................................................................. ivABSTRAKSI ................................................................................................... vKATA PENGANTAR ..................................................................................... viPERSEMBAHAN .......................................................................................... viiiMOTTO ........................................................................................................... ixDAFTAR ISI ................................................................................................... xBAB I Pendahuluan A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1 B. Perumusan Masalah ...................................................................... 5 C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 6 D. Telaah Pustaka .............................................................................. 6 E. Metodologi Penelitian .................................................................. 8 F. Sistematika Penulisan ................................................................... 11BAB II Tinjauan Umum Tentang Alat Pembuktian A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian ......................................... 14 a. Pengertian Pembuktian .......................................................... 14 b. Sistem Pembuktian ................................................................ 17

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian .......................................... 19 a. Macam-macam Alat Bukti .................................................... 19 b. Alat Bukti Petunjuk ............................................................... 22 c. Nilai Kekuatan Alat Bukti Petunjuk ..................................... 23 C. Tinjauan Umum Tentang Kesalahan Terdakwa ........................... 25 a. Pengertian Kesalahan ............................................................ 25 b. Pengertian Tersangka Dan Terdakwa .................................... 26BAB III Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta Nomor: 94/Pid.B/2003/PN.Ska A. Profil Pengadilan Negeri Kals IA Surakarta ................................. 28 B. Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta Nomor: 94/Pid.B/2003/PN.Ska.................................................................. 30BAB IV Analisis Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Korupsi A. Analisis Putusan Hakim Dalam Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Korupsi, Nomor: 94/Pid.B/2003/PN.Ska ................................................................. 40 B. Analisis Penggunaan Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam... 55BAB V Penutup A. Kesimpulan ......................................................................... 59 B. Saran-saran .......................................................................... 60 C. Penutup ................................................................................ 61

Daftar Riwayat HidupLampiran-lampiran

BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah Kehidupan sehari-hari di masyarakat, ada warga negara yang lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga hal ini dapat merugikan masyarakat di sekitarnya, bahwa warga masyarakat tersebut telah melanggar hukum, karena kewajiban warga negara tersebut telah diatur dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Seorang hakim harus mempunyai pengetahuan yang luas dan pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk dan situasi, dari perkara yang dajukan kepadanya, baik yang berwujud perkataan maupun perbuatan, sebagaimana kapabilitasnya mengenai hukum. Apabila tidak demikian maka dapat dipastikan kapaitas hukum yang dijatuhkannya akan merugikan pihak-pihak yang semestinya memperoleh hak.1 Seseorang dapat dikatakan melanggar hukum, jika dirinya dengan sengaja ataupun tidak sengaja melanggar aturan hukum yang sudah berlaku, kemudian akan mendapatkan pemeriksaan di pengadilan, dan untuk membuktikan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, oleh karena diperlukan adanya suatu pembuktian. Pembuktian menurut Kamus Hukum berasal dari kata “bukti” yang mempunyai arti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan 1 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h.2 1

2nyata; saksi; tanda.2 Pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasaldari kata “bukti” yang artinya sesuatu yang menguatkan kebenaran dan kenyataanyang sebenarnya, keterangan nyata, tanda, saksi pengamatan. 3 Kata “bukti” jikamendapat awalan pe- dan akhiran –an maka mengandung arti proses perbuatan.Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undangtidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, makaterdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya kalau terdakwa dapat dibuktikandengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, maka terdakwadinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan pidana. Hakim harus cermat dan berhati-hati dalam mempertimbangkan suatu nilai pembuktian.4 Pembuktian dalam arti luas adalah kemampuan tergugat atau penggugatmemanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkanhubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang dibantahkan dalam hukum yangdiperkarakan, sedangkan dalam arti sempit mengandung pengertian pembuktianhanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masihdisengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara.5 Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atausetidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acarapidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yangdidakwakan melakukan suatu pelanggaran, dan selanjutnya meminta pemeriksaan2 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, h. 613 Sulchan Yasyin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Amanah, 1997, h. 804 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Edisi Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, H. 2735 Ibid, h. 273

3dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakpidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.6 Dalam hukum acara pidana ada 3 fungsi hukum acara pidana, yaitu: a. Mencari dan menemukan kebenaran; b. Pemberian keputusan oleh hakim; c. Pelaksanaan keputusan. Dari ketiga fungsi diatas, yang paling penting peranannya ialah “mencarikebenaran”, karena setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alatbukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai kepada putusan, hakim akansampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat), yang kemudiandilaksanakan oleh jaksa.7 Alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP dan diakui olehUndang-Undang adalah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa8 Jika dibandingkan dalam HIR, maka ada penambahan alat bukti, yaituketerangan ahli. Selain itu ada perubahan nama alat bukti yaitu “pengakuanterdakwa” menjadi “keterangan terdakwa”, karena keterangan terdakwa sifatnya6 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi kedua, Jakarta: Sinar grafika offset, 2008, h.87 Ibid.h. 8-98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan, Surabaya: Karya Anda, h.82

4hanya mengikat pada diri terdakwa sendiri dan bukan merupakan alat bukti yangmemiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Dalam hukum Islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian tidak banyakberbeda dengan perundang-undangan berlaku dizaman modern sekarang ini dariberbagai macam pendapat tentang arti pembuktian, maka dalam pengertian inipembuktian adalah suatu proses mempergunakann atau mengajukan ataumempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acarayang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalilyang menjadi dasargugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggahtentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.9 Apabila dikomparasikan dengan hukum acara pidana, petunjuk dalamhukum Islam maka maknanya lebih luas, karena dalam hukum Islam batasandalam mengaplikasikan bahwa petunjuk harus jelas dan mampu meyakinkanhakim. Sementara itu dalam hukum acara pidana alat bukti petunjuk hanya dapatdiaplikasikan bila didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwasehingga alat bukti ini terkesan sebagai alat pembuktian yang tidak langsung.10 Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-buktiyang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan dalam firman Allah SWT,Q.S Al-Maidah: 106, yang berbunyi:9 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 12310 Ibid, h. 124

5              ...      Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu...(Q.S Al- Maidah: 106) Ayat diatas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedangberperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harusmampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yangdipandang adil.11 Menurut pasal 188 ayat (1) KUHAP, dirumuskan:“petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.12 Dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya diperoleh dari; 1. Keterangan saksi; 2. Surat; 3. Keterangan terdakwa.13 Hakim harus menggunakan alat bukti petunjuk secara arif dan bijaksana,karena selain mengadakan kecermatan, hakim pun harus jeli tentang persesuaiansuatu petunjuk “nyata” dan “utuh” tentang terjadinya tindak pidana. Hakim harusmempertimbangkan putusannya, yang hanya menyimpulkan keterbuktian11 Anshoruddin, Loc.cit, h. 3512 Op.cit, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan.h. 8413 Ibid

6kesalahan terdakwa dengan alat bukti petunjuk, tetapi tidak menguraikananalisisnya dengan jelas. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta karenadalam terdapat kasus tindak pidana yang menggunakan saksi testimonium deaudito (keterangan dari orang lain) dalam perkara korupsi ini dilakukan olehterdakwa yang bernama Ruhimat Natadilaga, terdakwa melakukan tindak pidanakorupsi di PT. Kantor Pos Indonesia Cab. Surakarta seorang diri, dan tanpa adayang seorangpun yang mengetahui mengetahui. Terdakwa melakukan perbuatantersebut dengan cara meminta bantuan dari saksi Jonet Wijayanto untukmembantu melakukan pengambilan uang di PT. Pos Indonesia Cab. Surakarta,tetapi terdakwa tidak memberitahukan bahwa uang yang akan diambil tersebutadalah uang hasil korupsi, kemudian saksi jonet tersebut diberi upah seebesarRp.50.000,-, aksi terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 32 kali dari bulan Maret2002 sampai bulan Januari 2003. Terdakwa melakukan perbuatan korupsi dengancara memalsukan nama dan tanda tangan nasabah Bank Bumi Artha dengan norekening slo 40.20 dan cek tersebut tersebut telah dimusnahkan untukmenghilangkan barang bukti. Terdakwa menghabiskan uang tersebut dengan caramentranferkan ke rekening pribadinya dan yang sebagian untuk bersenang-senangdengan wanita penghibur. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudiandiketahui oleh saksi yang bernama Achmad Fuad Kamali yang bekerja di PT. PosIndonesia Cab. Surakarta, dan saksi tersebut memberitahukan kepada karyawanlain yaitu Sony Senjaya dan Jonet Wijayanto bahwa terdakwa telah melakukanperbuatan korupsi yang merugikan PT.Pos Indonesia Cab. Surakarta sebanyak

7Rp.127.600.000,-, kemudian Ahmad Fuad Kamali memberitahukan kepada BankBumi Artha kepada saksi yang bernama Buntoro, Sajarwo budi lelono, dan AgungNugroho, bahwa telah terjadi perbuatan korupsi sejak bulam Maret 2002 sampaibukan Januari 2003, ada juga seorang saksi yang bernama Yunita, dia adalahwanita penghibur yang dalam 1 tahun di boking oleh terdakwa sebanyak 1o kalidan diberi upah antara Rp.200.000,- sampai Rp. 300.00,- dan dibelikan Hp merkNokia seharga Rp. 1.480.000,- di Matahari Singosaren, saksi juga menyebutkanbahwa terdakwa mempunyai banyak wanita simpanan di hotel-hotel sekitarBanjarsari. Dalam kasus tindak pidana korupsi ini saksi Buntoro, Sajarwo budiLelono, dan Agung Nugroho dijadikan sebagai saksi testemonium de auditokarena ketiga saksi tersebut diberitahu oleh Ahmad Fuad Kamali, dan saksi yangbernama Yunita dijadikan sebagai saksi pemberat oleh majelis hakim. Jadi dalamperkara tindak pidana korupsi ini terdapat alat bukti petunjuk lain, seharusnyadalam persidangan saksi testemonium de audito tidak bisa dipergunakan karenasaksi tersebut tidak sah menurut undang-undang. Oleh karena itu penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan melakukanpenelitian dengan judul: “Analisis Putusan No: 94/Pid.B/2003/Pn.SkaterhadapPenggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Permbuktian Di Persidangan (DalamPerspetif Islam)”

8B. Rumusan Masalah Pembahasan dalam skripsi ini, akan dibatasi pada permasalahan- permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah putusan Majelis Hakim dalam penggunaan alat bukti petunjuk terhadap perkara korupsi di Pengadilan Surakarta Putusan Nomor: 94/Pid.B/2003/PN.Ska ? 2. Bagaimanakah analisis hukum pidana Islam terhadap penggunaan alat bukti petunjuk di Pengadilan Surakarta Putusan Nomor: 94/Pid.B/2003/PN.Ska ?C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: a. Untuk mengetahui putusan Majelis Hakim dalam penggunaan alat bukti petunjuk terhadap perkara korupsi di Pengadilan Surakarta Putusan Nomor: 94/Pid.B/2003/PN.Ska b. Untuk mengetahui hukum pidana Islam terhadap penggunaan alat bukti petunjuk di Pengadilan Surakarta Putusan Nomor: 94/Pid.B/2003/PN.SkaD. Telaah Pustaka Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa karya ilmiah baik berupa buku, jurnal maupun karya ilmiah lainya yang berhubungan dengan skripsi ini. Diantaranya ialah sebagai berikut: Pertama, Studi Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Kebolehan Bukti Tulisan Sebagai Alat Bukti, karya Abdul Basid 032111189 fakultas Syari’ah, menjelaskan bahwa: Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Para praktisi

9hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari dalam hukum perdata danhukum pidana. Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalahkebenaran formal, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari olehhakim adalah kebenaran materiil. Hasil pembahasan menunjukkan bahwaMenurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa bukti tulisan itu dapat dijadikan alatbukti. Alasannya karena surat-surat Rasulullah SAW yang dikirim kepadapegawai dan raja-raja, dan lain sebagainya, semua itu menunjukkan bahwa tulisandapat dijadikan alat bukti. Oleh karena itu tulisan memberi petunjuk adanya suatutujuan, maka dia dinilai sebagai ucapan. Itulah sebabnya, talak dipandang jatuhsebab suatu tulisan. Istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyahtentang bukti tulisan sebagai alat bukti yaitu hadis dari Abu Khaisamah Zuhair binHarbin dan Muhammad bin al-Musanna al-Anazi, hadis riwayat dari ImamMuslim. Kedua, Hasil Tes DNA (Deoxyribonucleic Acid) Sebagai AlatBukti Alternatif dalam Jarimah Zina, Inayah Yunistianti 2100057, fakultasSyari’ah, menjelaskan bahwa: Al-Qur’an dan As-Sunnah merupakan landasannorma masyarakat yang hendak dibangun. Di mana kedua sumber hukum adalahproaktif dan bukan reaktif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.Ditemukannya metode penggandaan DNA secara enzimatik (Polimerase ChainReaction atau PCR) membuka lebih banyak kemungkinan pemeriksaan DNAyang hasilnya dimanfaatkan dalam berbagai bidang salah satunya dalam halpembuktian. Penggunaan tes DNA sebagai alat bukti mulai populer dilakukan diberbagai negara, karena tingkat keakuratannya yang tinggi dan telah teruji. Dalamberbagai bidang baik itu perdata maupun pidana, seperti identifikasi korban, tespaternitas, mendeteksi pelaku pembunuhan, perkosaan dan mengetahui adanyaperselingkuhan, yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah pandanganhukum Islam tentang penggunaan tes DNA ini sebagai alat bukti khususnya dalamjarimah perzinaan. Dikhususkan dalam kasus ini, karena dalam Islam formulasipembuktiannya sudah diatur oleh Fiqh, yaitu dengan iqrar dan kesaksian empatorang laki-laki yang adil. Pandangan Islam terhadap hasil tes DNA sebagai alatbukti tidak terlepas dari maqasid asy-syari’ah melalui formulasi pembuktian darialat bukti qarinah. Tes DNA memenuhi kriteria persyaratan qarinah, karena ditilikdari bioteknoloogi dan biomedik, tes DNA mempunyai kepastian sebagai alatbukti dengan tingkat validitas pembuktian yang meyakinkan. Otentisitas tes DNAsebagai alat bukti tidak diragukan lagi karena DNA diambil langsung dari yangterkait tanpa bisa direkasaya hasilnya. Namun kedudukannya dalam hal penetapanhukum pada jarimah zina tidak bisa sebagai alat bukti primer (menggantikankedudukan alat bukti yang telah diformulasikan), karena keberadaan alat buktiprimer tetap dibutuhkan untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana/jarimahtersebut. Sehingga tes DNA disini kedudukannya sebagai alat bukti sekunder,yaitu alat bukti penguat bukti primer. Walau demikian tes DNA mutlakdilaksanakan ketika alat bukti primer memiliki banyak kelemahan sehinggavaliditasnya diragukan.

10E. Metodologi Penelitian 1. Jenis penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran yang mengenai fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.14 Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.15 Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tertulis.16 2. Sumber data Dalam penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: a. Data primer Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan17 dengan tujuan agar penelitian bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti.18 Dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim (Bapak Bintoro. S.H) di Pengadilan Negeri Surakarta. b. Data sekunder 14 Moh. Nasir, Metodologi Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, h. 63 15 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, h.18 16 Lexy J Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000, h. 3 17 Wawancara dengan Bapak. Bintoro. S.H, Tempat Ruang Hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta, tanggal 2 November 2011, pukul. 09.00 18 Ibid, h. 123

11 Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung dataprimer, data ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan studi dokumen danjuga peraturan perundang-undangan.193. Teknik pengumpulan data a. Dokumentasi Dokumentasi yaitu metode yang digunakan dengan cara mencari datamengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku-buku, dan lainsebagainya.20 b. Wawancara (Interview) Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu,21 dalam hal ini wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan yang jelas tentang penggunaan alat bukti petunjuk dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Wawancara ini meliputi dengan wawancara terhadap hakim.22 Penulis menyusun beberapa pertanyaan yang mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara tertulis.23 Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta, untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap tentang gambaran alat bukti petunjuk dalam persidangan.19 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta,2010, h. 12320 Muhammad Nazier, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, h.12621 Op.Cit, Burhan Ashshofa, h. 9522 Wawancara kepada Bpk. Bintoro SH, Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta, Tgl. 2 November 2011, Pkl. 09.0023 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Surabaya: Prenada Media, 2005, h. 165

12 4. Analisis data Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif yaitu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan hakim secara tertulis maupun lisan.24F. Sistematika Penulisan Untuk kemudahan pemahaman dan penelaahan pokok masalah yang dibahas, maka penulis akan menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 1. Bagian muka Bagian ini meliputi: halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi. 2. Bagian isi Bagian ini meliputi: Bab I : pendahuluan Bab pendahuluan ini meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab II : Tinjauan Tentang Pembuktian Bab ini meliputi: Tinjauan Umum Pembuktian Dalam KUHAP, Tinjauan Umum Pembuktian Dalam Fiqih Jinayah 24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, h. 250

13 Bab III :Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta No: 94/Pid.B/2003/PN.Ska Bab ini meliputi: Profil Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta, Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta Nomor: 94/Pid.B/2003/PN.Ska. Bab IV : Analisis penggunaan alat bukti petunjuk dalam putusan No:94/Pid.B/2003/PN.Ska Bab ini meliputi: analisis putusan hakim mengenai penggunaan alat bukti petunjuk dalam kasus tindak pidana korupsi di pengadilan Negeri Surakarta Putusan No: 94/Pid.B/2003/PN.Ska, analisis penggunaan alat bukti petunjuk dalam hukum pidana Islam. Bab V : penutup Bab ini meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup3. Bagian akhir Bagian ini berisi: daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat pendidikan penulis.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIANA. Tinjauan Umum Pembuktian Dalam KUHAP a. Pengertian Pembuktian Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan pe- maka berarti proses, perbuatan, cara membuktikan, secara terminologi pembuktian berarti usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.1 Pembuktian menurut Kamus Hukum berasal dari kata “bukti” yang meempunyai arti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; saksi; tanda.2 Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran atau dalil- dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.3 Sedangkan menurut Van Bummelen dalam memberikan kepastian yang layak menurut akal (redelijk).4 Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata, adapun ciri-ciri khusus, yaitu: 1 Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, h. 151 2 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, h. 61 3 Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001, h. 1 4 Hari Sasangka, Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara, Bandung: Mandar Maju, 2003, h. 11 14

15 Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yaitukebenaran berdasarkan anggapan dari pihak yang berperkara. Dalam hukum acarapidana yang dicari adalah kebenaran material, yaitu kebenaran sejati, yang harusdiusahakan tercapainya suatu pembuktian. Dalam hukum acara pidana hakim bersifat aktif, yaitu hakimberkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan denganapa yang dituduhkan kepada tertuduh. Jadi dalam hal ini kejaksaan diberi tugasuntuk menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum.5 b. Sistem Pembuktian Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat buktiyang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimanaalat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harusmembentuk keyakinannya.6Ada beberapa sistem dalam pembuktian, yaitu:7 1. Sistem suatu ajaran pembuktian yang mengajarkan pada keyakinan hakim. (conviction in time). Dalam sistem ini hakim tidak berpatokan benar atau tidaknya alat bukti yang ada melainkan percaya pada penilaian “keyakinan” hakim semata. Jadi, ketika hakim memutuskan perkara tidak menjadi dasar-dasar putusan. Walaupun ada alat bukti yang cukup dan hakim tidak yakin, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana,5 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Bandung: Alumni, 1992, h. 32-336 Hari Sasongko dan Lili Rosita,.Loc.Cit, h. 117 Teguh Samudera, loc.cit, h. 14-17

16 sebaliknya apabila alat bukti kurang cukup dan hakim yakin, maka terdakwa dinyatakan bersalah.2. Sistem ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim (Conviction In Raisone). Sistem ini juga masih mengutamakan penilaian hakim untuk alasan menghukum terdakwa, akan tetapi dalam sistem ini keyakinan hakim disertai dengan alasan yang logis, dan dapat diterima oleh akal sehat, juga tidak semata-mata berdasarkan keyakinan tanpa batas. Jadi hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (reasoning), oleh karena itu putusan tersebut harus juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (reasonable).3. Sistem pembuktian positif (positief wetelijk). Sistem ini merupakan sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana bisa dinyatakan bersalah apabila didasarkan alat bukti yang sah. Teori ini mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim, walaupun hakim yakin akan kesalahan terdakwa tetapi tidak ada bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus di bebaskan.4. Sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk). Sistem pembuktian ini sangat mirip dengan pembuktian conviction in raisone. Karena ketika hakim melakukan pengambilan keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat maka hakim hanya boleh menyatakan terdakwa

17 bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam sistem ini ada dua (2) hal yang merupakan syarat untukmembuktikan kesalahan terdakwa, yakni:a) Wettelijk adalah adanya alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.b) Negatief adalah adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut meyakini kesalahan terdakwa. Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambahdengan alat bukti lain, serta berdasarkan keyakinan hakim. Antara alat buktidengan keyakinan diharuskan adanya hubungan causal (sebab akibat). c. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Petunjuk Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatuperbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagaibahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanyasuatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.8 Penyusunan alat bukti negara-negara common law seperti AmerikaSerikat lain dari pada yang tercantum dalam KUHAP. Alat-alat bukti menurutCriminal Procedure Law Amerika Serikat yang disebut forms of evidence, terdiridari: 1. Real evicende (bukti sungguhan);8 Op.cit, Teguh Samudera, h. 11

18 2. Documentary evidence (bukti dokumenter); 3. Testimonial evidence (bukti kesaksian); 4. Judical evidence (pengamatan hakim).9 Tidak disebut alat bukti kesaksian ahli dan keterangan terdakwa.Kesaksian ahli digabungkan dengan bukti kesaksian. Real evidence merupakanobjek materiil (materiil object) yang meliputi tetapi tidak terbatas atas peluru,pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi dan lain-lain. Real evidence inibiasa disebut juga dengan bukti yang berbicara sendiri (speakfor it self), karenabukti ini dianggap sebagai bukti yang dipandang paling bernilai dibanding buktiyang lain. Adapun macam-macam alat bukti menurut pasal 184 KUHAP, yakni: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa.10 “Hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan dalam lingkunganperadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalamlingkungan peradilan umum”. Ketentuan tersebut menunjukkan kepada hukumacara yang berlaku pada pengadilan negeri yaitu hukum acara perdata yang diaturdalam HIR.119 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008, h. 25810 Ibid, h. 25911 Anshoruddin, loc.cit, h. 62

19 Mengenai penggunaan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang,kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurutundang-undang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benarterjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Menurut pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadianatau keadaan, yang karena persesuainnya, baik antara yang satu dengan yang lain,maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatutindak pidana dan siapa pelakunya.12 Pasal “188 ayat (2) KUHAP” membatasi kewenangan hakim dalam carauntuk memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati dalammencari petunjuk dari segala sumber-sumber yang dapat dipergunakanmengkontruksi alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti secara “limitatif”ditentukan dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP. Petunjuk sebagaimana dalam pasal 188 ayat (1) hanya dapat diperolehdari: a) Keterangan saksi b) Surat c) Keterangan terdakwa Hanya dari ketiga alat bukti tersebut, maka alat bukti dapatdipergunakan. Dari ketiga sumber inilah persesuaian perbuatan, kejadian ataukeadaan dapat dicari dan diwujudkan. Ini merupakan bahwa setiap petunjuk hanya12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasannya, Surabaya: Karya Anda, h 84

20dapat diperoleh dari alat-alat bukti yang sudah ada lebih dahulu, kecualiketerangan ahli. Secara umum dapat dikatakan bahwa kekuatan pembuktian dari pada alatbukti petunjuk tersebut adalah sama dengan kekuatan alat bukti yang sah lainnya.Karena petunjuk ditempatkan pada jajaran yang sama dengan alat bukti lainnyasebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Menurut ketentuan pasal 188 ayat (3) KUHAP, yang memberikanpenilaian terhadap kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk adalah hakim. Hakimsecara arif dan bijaksana, dengan penuh kecermatan dan keseksamaanberdasarkan hati nuraninya, menetapkan nilai atau kekuatan pembuktian dari alatbukti petunjuk. Dalam pasal 188 KUHAP perihal alat bukti petunjuk ini dapatdisimpulkan sebagai berikut: a) Secara umum kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk adalah sama dengan alat bukti lainnya; b) Agar suatu petunjuk memiliki nilai atau kekuatan pembuktian, maka petunjuk-petunjuk tersebut harus mengandung hubungan dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri; c) Bahwa suatu petunjuk, harus dapat menunjukkan adanya suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang berhubungan dengan tindak pidana dan pelakunya;

21 d) Bahwa hakim tidak terikat dengan alat bukti petunjuk, hakim bebas untuk mempergunakan dan memberikan penilaian terhadap kekuatan alat bukti petunjuk; e) Bahwa alat bukti petunjuk merupakan pelengkap daripada alat bukti lainnya yang merupakan sumber darimana petunjuk tersebut diperoleh.13 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabiladengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinanbahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukannya.14 Oleh sebab itu alat bukti petunjuk berfungsi untukmelengkapi alat bukti yang telah ada, karena tanpa alat bukti lain yang menjadisumber petunjuk (keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, maka petunjuktidak mungkin untuk diperoleh).1513 Hamrat Hamid dan Hasan M. Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutuan Dan Eksekusi, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, h. 212-21314 Op.Cit, KUHAP, h. 8215 Op.Cit, Hamrat Hamid dan Hasan M. Husein, h. 211)

22B. Tinjauan Umum Pembuktian Dalam Fiqih Jinayah a. Pengertian Pembuktian Menurut Sobhi Mahmasoni, yang dimaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah: “mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan”16, yang dimaksud meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.17 Pembuktian secara global merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran. Terutama dua orang saksi atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi. Al-Qur’an menyebutkan pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.18 Acara pembuktian ini merupakan suatu kebenaran, padahal Allah SWT, memerintahkan agar kita memutus perkara berdasarkan kebenaran. Oleh karena itu, acara pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah ini merupakan hukum acara pembuktian dalam sistem pembuktian dalam sistem peradilan Islam yang sudah pasti, ditetapkan oleh nash, karena: Pertama, Rasulullah dan para sahabat yang datang sesudahnya telah menerapkannya, dan mereka telah menyatakan bahwa acara pembuktian yang demikian itu batal demi hukum.19 Kedua, perintah Allah SWT dalam firman-Nya: 16 Anshorudin, Loc.cit, h. 26 17 Ibid 18 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h.15 19 ibid, h. 131

23 )٤٩(..... ُ‫وأَن احكم بَْي نَ هم ِِبَا أَنْزل اللَّه‬ ََ ُْ ُْ ْ َ ِ Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah ....” (QS. Al-Maidah: 49)20 Maka, memutus perkara berdasarkan bukti kesaksian satu orang saksidan sumpah, adalah ketentuan hukum acara yang dikehendaki Allah SWT. Allah berfirman: ‫فَلِذلِك فَادعُ واستَقم كما أُم ْرت وال تَتَّبِع أَهواءَهم وقُل آمْنت ِِبَا أَنْزل اللَّهُ من‬ ْ ِ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َْ ْ َ َ ِ َ ِ َ ْ َْ ْ َ َ ِ ..... ‫كِتَاب وأُم ْرت ألعدل بَْي نَكم‬ ِ ٍ ُُ َ ْ ُ َ Artinya: “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya Berlaku adil diantara kamu ...” (QS. Asy- Syuuraa: 15)21 Rasulullah dalam menyelesaikan perkara di antara manusia jugamenggunakan acara pembuktian tersebut, dan oleh karena itu ketentuan hukumacara pembuktian dimaksud sudah pasti merupakan keadilan yang diperintahkanoleh Allah SWT.2220 Depag RI, Al-Qur’an dan terjemahanya, 1998, Jakarta: CV. Atlas h. 38721 Ibid, h. 77522 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, loc.cit, h. 132

24 b. Macam-macam Pembuktian Alat bukti artinya alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasardalam memutus perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat bukti tersebutdapat mengakhiri sengketa diantara mereka.23 Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti artinya alatatau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untukmeyakinkan hakim di muka pengadilan. Apabila dilihat dari segi pengadilan yangmemeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan olehhakim untuk memutus perkara. Jadi alat bukti tersebut sangat diperlukan dalampengadilan.24 Menurut Ibnu Qoyyin Al-Jauziyyah alat bukti adalah bukti yang diajukandi depan pengadilan untuk menguatkan gugatan. Untuk memberikan dasar kepadahakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan para pihak yang dibebanipembuktian diwajibkan mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan.25 Menurut hukum Islam ada 7 (tujuh) macam alat bukti, yaitu: 1. Al Iqrar 2. Al Bayyinah 3. Al Yamin (alat bukti sumpah) 4. An Nukul (penolakan sumpah) 5. Al Qasamah (alat bukti sumpah)23 Anshorudin, Loc.cit, h. 5524 Ibid, h. 5625 Ibid, h. 56

25 6. Ilmu Pengetahuan Hakim 7. Qarinah (petunjuk)26 Menurut hukum Islam tidak semua Qarinah dapat dijadikan alat bukti,qarinah yang bisa dijadikan alat bukti walaupun tidak didukung oleh bukti lainnyadisebut qarinah wadhilah yaitu qarinah yang jelas dan meyakinkan yang tidak bisauntuk dibantah lagi oleh manusia berakal. Qarinah tersebut tetap dijadikan sebagaibukti persangkaan dan bisa menjadi alat pembuktian yang langsung jika tidak adaalat bukti yang lain.27 c. Tinjauan umum tentang alat bukti Hukum acara Islam maupun hukum acara perdata, sama-samamenganggap mutlak diperlukan mengenai alat-alat bukti itu, tidak hanyabersandar kepada keyakinan hakim itu sangat subyektif, maka dari itu sewajarnyaapabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itumenjadi dasar pertimbangan bagi hakim agar tercapai suatu keputusan. Menurut hukum Islam bukti tertulis merupakan bukti yang penting danpokok, sama dengan hukum acara perdata bukti tertulis merupakan alat bukti yangutama hanya hanya ada di hukum acara Islam. setiap bukti tertulis tidak bolehmengorbankan hukum materiil Islam. Dalam hukum acara Islam, setiap alat buktiterutama bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah26 Anshoruddin, loc.cit, h. 6427 Ibid, h. 123

26berdasarkan nash, sedangkan selain itu, misalnya pengetahuan hakim,pemeriksaan setempat, keterangan ahli, qasamah, dan lain-lain.2828 Anshoruddin, loc.cit, h. 123

BAB III Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta No.94/Pid.B/2003/PN.SkaA. Profil Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.290 Surakarta. Pengadilan Negeri Surakarta mengalami beberapa kali kenaikan kelas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I.Tanggal 21 September 1999, Nomor. M.08.AT.01.05 Tahun 1999 Pengadilan Negeri Surakarta naik kelas dari Kelas IB menjadi Kelas IA. Kemudian dari Kelas IA menjadi Klas IA Khusus berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. tanggal 2 September 2003, Nomor : M.4725.Kp.04.04 TAHUN 2003. Struktur Organisasi 27

28 Adapun visi dari Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta adalah,Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri,efektif serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberipelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagimasyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Sedangkan misi dari Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta adalah:a) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;b) Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain;c) Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat;d) Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;e) Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati;f) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.

29B. Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta Nomor: 94/Pid.B/2003/PN.Ska Deskripsi Putusan 1. Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta Nomor: 94/Pid.B/2003/PN.Ska. identitas terdakwa: Nama lengkap : RUHIMAT NATADILAGA Tempat lahir : Bandung Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 23 September 1967 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal :Jl. Mundu No.49, Kel. Kerten, Kec. Laweyan Surakarta Agama : Islam Pekerjaan : Pegawai PT Pos Indonesia Cab. Surakarta Pendidikan : Sarjana D3 Bahwa terdakwa Ruhimat Natadilaga secara berlanjut pada bulan Maret 2002 sampai dengan Januari 2003, yang bertempat di PT. Pos Indonesia Cab. Surakarta, bahwa karena jabatan terdakwa di bagian Sentral Giro Gabungan sehingga terdakwa dengan mudah menyalahgunakan jabatannya, mula-mula terdakwa mengisi cek PT. POS Indonesia nasabah atas nama Edi Hendrata, kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan nasabah tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi Jonet Wijayanto untuk mencairkan cek tersebut ke PT. Pos Indonesia Cab. Surakarta, kemudian saksi Jonet Wijayanto membawa cek sesuai persyaratan dengan melampiri KTP aslinya datang ke bagian Sentral Giro

30Gabungan yang dijabat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mencocokkan tandatangan nasabah yang besangkutan dan mengecek apakah jumlah dana yangdiambil sesuai dengan rekeningnya, apabila jumlah dana sudah mencukupi,terdakwa sebagai petugas Sentral Giro Gabungan mengesahkan cek tersebut danmenandatangani dan distempel, kemudian nasabah menyerahkan cek tersebut kebagian loket pembayaran, kemudian oleh petugas loket pembayaran diperiksaapakah cek tersebut sudah memenuhi syarat petugas loket pembayaranmenandatangani cek tersebut dan membayar kepada nasabah, selanjutnya cektersebut diserahkan kembali kepada terdakwa untuk diarsipkan, namun olehterdakwa cek tersebut dimusnahkan atau dibakar untuk menghilangkan bukti,perbuatan ini dilakukan terdakwa berulang kali sebanyak 32 kali mulai bulanMaret 2002 sampai bulan Januari 2003 dengan jumlah keseluruhan uang yangdipergunakan terdakwa sebanyak Rp. 127.600.000,00, oleh terdakwa uangtersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum a. Primair: perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. b. Subsidair: perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa, oleh karena surat dakwaan jaksa penuntut umumdisusun dalam bentuk subsideritas, maka majelis terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primair tersebut telah terbukti maka dakwaansubsidair tidak perlu dibuktikan lagi;3. Pembelaan Terdakwa Pada kesempatan yang diberikan kepada majelis hakim kepada terdakwauntuk mengajukan pembelaan, terdakwa secara lisan pada pokoknya mengakuiperbuatannya seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum dan terdakwameminta majelis hakim menghukum seringan-ringannya atau memberikankeringanan hukuman;14. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Menimbang bahwa, dalam dakwaan primair yaitu Pasal 3 Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidanamengandung unsur delik sebagai berikut:21 Wawancara Dengan Bpk. Bintoro S.H, Hakim Pengadilam Negeri Klas IA Surakarta, Tanggal. 2November 2011, Pkl. 09.002 Putusan Nomor: 94/Pid.B/2003/PN/Ska, hlm. 12

32 a) Setiap orang; b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi; c) Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya; d) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkandengan barang bukti berupa Giro Pos Dari Kantor Pos Solo, Rekening Giro dariPT Bank Bumi Artha Indonesia Cab. Surakarta dan daftar cek pos yang diuangkantanpa pendebeturan oleh Supervisor Giro serta dihubungkan keterangan terdakwamaka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telahmemenuhi unsur-unsur dibawah ini: Menimbang bahwa, yang dimaksud “setiap orang” dalam Pasal 3Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah siapa saja sebagai subyek hukumyang mampu bertanggung jawab didepan hukum yang didakwa melakukan tindakpidana. bahwa terdakwa Ruhimat Natadilaga setelah diteliti identitasnya adalahorang yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi maka menurutMajelis yang dimaksud dengan “setiap orang” tersebut ditujukan kepada RuhimatNatadilaga, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi. Menimbang, bahwa unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau korporasi”. Bahwa unsur ini bersifat alternatif,sehingga apabila salah satu sudah memenuhi maka unsur yang lain tidak perludibuktikan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jonet Wijayanto alias Wijayanto

33dan Ny. Yunita serta pengakuan terdakwa ternyata uang yang berasal daripencairan cek PT. Pos dan Giro Solo sejumlah Rp.127.600.000,- digunakan untukkepentingan atau keperluan terdakwa sendiri yang berfoya-foya denganperempuan di Hotel Jayati Solo dan hotel lain di wilayah Banjarsari Solo dandisamping itu untuk membayar kartu kredit atas nama terdakwa setiap bulannya.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa unsur ketiga adalah “menyalahgunakan wewenang,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.Bahwa terdakwa Ruhimat Natadilaga menjabat sebagai supervisor pada KantorPos dan Giro Surakarta yang bertugas mengelola keluar masuknya Cek dan Giro,ternyata berdasarkan keterangan saksi Achmad Fuad Kamali, Sony Senjaya,SE,Buntoro, Agung Nugroho, yang kesemuanya dari Kantor Pos dan Giro Surakarta,terdakwa mulai bulan Maret 2002 sampai dengan bulan Januari 2003 telahmenerbitkan cek atas rekening dari PT Bank Bumi Artha Cab. Surakarta sebanyak32 kali sampai sejumlah Rp.127.600.000,-, sedangkan dana PT Bank Bumi ArthaCab. Surakarta setiap bulannya telah habis diambil oleh PT Bank Bumi ArthaCab. Surakarta sendiri sehingga dana yang dikeluarkan oleh PT Kantor Pos danGiro Surakarta atas terbitnya cek yang dibuat oleh terdakwa tersebutdipertanggungjawabkan kepada PT Kantor Pos dan Giro Surakarta sehingga PTKantor Pos dan Giro Surakarta menderita kerugian; Bahwa, semestinya terdakwa sebagai supervisor bertugas mengawasi danmengelola keluar masuknya cek dan giro pada Kantor Pos dan Giro Surakartatidak bisa mengeluarkan cek apabila dana dari pemegang rekening yang

34bersangkutan dalam hal ini PT Bank Bumi Artha Cab. Surakarta tidak adadananya; Bahwa cek yang dibuat oleh terdakwa setelah dicairkan oleh saksi JonetWijayanto atas perintah terdakwa semestinya diserahkan kepada bagian arsipyaitu saksi Buntoro, tetapi cek tersebut disimpan sendiri oleh terdakwa, bahwa haltersebut bisa dilakukan karena terdakwa menjabat sebagai Supervisor Sentral GiroGabungan; Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dimuka Majelis berpendapatbahwa unsur tersebut telah terpenuhi. Menimbang bahwa unsur keempat “dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara”, bahwa, yang dimaksud dengan keuangan negaraadalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidakdipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hakdan kewajiban yang timbul karena: 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah; 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara; Bahwa, terdakwa bekerja pada PT (Persero) kantor Pos dan GiroSurakarta sebagai supervisor Central Giro Gabungan yang merupakan BadanUsaha Milik Negara yang sebagian modalnya merupakan Kekayaan Negara;

35 Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menerbitkan Cek atauRekening Giro dari PT Bank Bumi Artha Cab. Surakarta yang tidak ada dananyasehingga dananya tersebut dipartunggjawabkan pada PT (Persero) Kantor Pos danGiro Surakarta sampai sejumlah Rp.127.600.000,- akibatnya PT Pos dan GiroSurakarta menderita kerugian sebesar Rp.127.600.00,-. Dengan demikian unsur“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi. Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dimuka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhisemua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu Pasal3 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Juncto Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwaserta bukti surat berupa Giro yang diterbitkan Kantor Pos dan Giro Surakartasejumlah 32 lembar, dimulai tanggal 31 Maret 2002 sampai dengan 16 Januari2003, maka perbuatan terdakwa menerbitkan cek yang tidak terdapat dana darirekening nasabah yang bersangkutan tersebut merupakan perbuatan yang berlanjutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHP. Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhisemua unsur tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara berlanjut.

36 Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat adanya alasanpemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa makaterdakwa harus bertanggungjawab menurut hukum atas perbuatan yang dilakukansehingga terdakwa harus di hukum yang setimpal dengan perbuatannya; Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan Primair sudah terbukti makaDakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan; Menimbang bahwa terdakwa berada dalam tahanan ternyata dalampersidangan tidak terdapat adanya alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, makaterdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rutan; Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan makaberdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harusdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti telah menikmati hasilkejahatannya yang berakibat merugikan keuangan Negara maka selain dijatuhipidana penjara, berdasarkan pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999terdakwa juga harus di hukum untuk membayar uang pengganti kepada Negaradan apabila tidak mampu membayar, diganti dengan pidana kurungan; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana maka kepadanyaharus dibebani untuk membayar biaya perkara;

37 Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 32 (tiga puluh dua)lembar daftar pertanggungjawaban (GIR.10) dan 2 (dua) lembar daftarpertanggungjawaban (GIR. 101) tetap terlampir dalam berkas perkara; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya bagiterdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang meringankan maupun keadaa yangmemberatkan. Hal-hal yang meringankan:3 a) Terdakwa secara jujur mengakui terus terang akan perbuatannya; b) Terdakwa seorang kepala rumah tangga masih bertanggungjawab memberi nafkah anak dan istrinya; c) Terdakwa belum pernah dihukum d) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; e) Perbuatan terdakwa dapat berlangsung secara berlanjut karena lemahnya pengawasan. Hal-hal yang memberatkan: a) Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; b) Sebagian hasil kejahatannya untuk berbuat maksiat dengan perempuan lain; c) Perbuatan terdakwa dilakukan ditenganh pemerintah sedang giat-giatnya memberantas KKN dari para aparatnya.3 Sumber Data Dari PN Negeri Klas IA Surakarta dan Hasil Wawancara Dengan Hakim (Bpk.Bintoro. SH)

38 Mengingat pasal 3 Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang R.I No.20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1)Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan dalam KUHAP. Mengadilia. Menyatakan terdakwa Ruhimat Natadilaga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut;b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;c. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.127.600.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;d. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;e. Menetapkan barang bukti berupa: 32 (tiga puluh dua) lembar daftar pertanggungjawaban (GIR.10) dan 2 lembar daftar pertanggungjawaban (GIR.101) tetap terlampir dalam berkas perkara;f. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,-g. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.

BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PUTUSAN NOMOR:94/Pid.B/2003/PN.Ska TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSIA. Analisis Putusan Mengenai Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Nomor: 94/Pid.B/2003/PN.Ska Dalam pembuktian suatu perkara pidana, alat bukti memegang perana yang sangat penting dalam membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan. Alat bukti yang digunakan Majelis Hakim dalam membuktikan kesalahan terhadap Ruhimat Natadilaga dalam perkara korupsi ini adalah: 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan terdakwa; 3. Surat; 4. petunjuk Penggunaan alat bukti petunjuk dalam perkara korupsi ini juga diperkuat dengan dicantumkannya alat bukti petunjuk di dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum untuk perkara korupsi ini, yaitu: Surat Tuntutan No.Reg.Perkara:1/SKRTA/FC.1/4/2003. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini mengandung 4 (empat) macam alat bukti yaitu: 1. Keterangan saksi-saksi 2. Keterangan Terdakwa 3. Surat-Surat 4. Petunjuk 39

40 Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdapat suatu petunjukyang dapat ditarik dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keteranganterdakwa dengan didukung alat bukti surat-surat yang secara nyata dan jelas dapatmenerangkan perbuatan, kejadian, atau keadaan karena persesuaiannya tersebut.Baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tinadak pidana itu sendiri,menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi secara berlanjut danRuhimat Natadilagalah pelaku tindak pidana tersebut. Fakta-fakta yangmenggambarkan suatu petunjuk, yang diperoleh dari ketentuan di atas dapatdiuraikan sebagai berikut:1. Bahwa, pada hari Jum’at tanggal 17 Januari 2003 saksi diberitahu oleh Ahmad Fuad Kamali bahwa pada tanggal 13 dan 16 Januari 2003 ada pertanggung jawaban pengeluaran cek masing-masing sebesar Rp 3.800.000,- dan Rp 3.400.000,- yang tidak ada wujud ceknya, dan selanjutnya saksi memeriksa arsip pertanggung jawaban kebelakang malah bertambah menjadi 32 lembar cek yang tidak ada wujud ceknya yang jumlah nilai uang seluruhnya Rp.127.600.000,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) terhitung dari bulan Januari 2003 kebelakang sampai bulan Maret 2002;2. Bahwa, cek sebanyak 32 lembar tersebut seharusnya terlampir pada pertanggung jawaban Gir 10 dan Gir 101, namun tidak ada satupun cek yang terlampir, menurut keterangan terdakwa cek tersebut telah dimusnahkan untuk menghilangkan jejak;

413. Bahwa benar sejak bulan Maret 2002 sampai dengan bulan Januari 2003 terdakwa telah menggunakan uang milik PT Pos Indonesia Cab. Surakarta tanpa seijin pimpinan terdakwa dan kesemuanya terdakwa lakukan di Kantor Pos Indonesia Cab. Surakarta dimana terdakwa bekerja;4. Bahwa, terdakwa menjabat sebagai Supervisor Sentral Giro Gabungan yang bertugas dan mempunyai wewenang dan mengelola Cek dan Giro;5. Bahwa, benar uang milik Kantor Pos Indonesia Cab. Surakarta yang digunakan terdakwa sebesar Rp 127.600.000,-;6. Bahwa, terdakwa menggunakan uang tersebut dengan cara mengisi cek PT Pos dengan atas nama nasabah dari Bank Bumi Artha Cab. Surakarta yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Surakarta dan tanda tangan Direktur Bank Bumi Artha dipalsu, sebagian menyuruh orang lain yang bernama Wijayanto dan sebagian diambil oleh terdakwa sendiri. Pengambilan uang tersebut berjalan sampai 32 kali terhitung sejak Maret 2002 sampai Januari 2003;7. Bahwa, prosedur pengambilan uang dengan menggunakan cek, pertama nasabah menyerahkan lembar cek ke bagian loket giro yang dilayani oleh Sdr. Agung Nugroho setelah dicek dinyatakan sah uang langsung dicairkan oleh Agung Nugroho ke nasabah dan selanjutnya cek diserahkan kebagian pemilik yaitu Ibu Sri Hartati untuk dibukukan;8. Bahwa, terdakwa mengakui kalau Bank Bumi Artha Cab. Surakarta membuka rekening di Kantor Pos Cab. Surakarta sebelum terdakwa bekerja di Kantor Pos Cab. Surakarta;9. Bahwa, terdakwa menggunakan uang milik PT Pos Indonesia Cab. Surakarta sebanyak Rp 127.600.000,- tidak seijin dengan pimpinannya atau pejabat

42 yang berwenang dengan maksud untuk dimiliki sendiri dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk foya-foya di tempat hiburan bersama perempuan/wanita penghibur yang baru dikenal terdakwa dan sebagian uangnya digunakan untuk mengisi rekening milik terdakwa;10. Bahwa, setiap bulan terdakwa mendapat gaji dari PT Pos Indonesia Cab. Surakarta Rp. 1.600.000,-;11. Bahwa, pada waktu terdakwa melakukan korupsi, terdakwa bekerja di bagian Sepervisor Sentral Giro Gabungan yang bertugas ikut mengecek/memeriksa cek dari nasabah selanjutnya cek disimpan oleh sdr. Buntoro bagian arsip, namun cek yang dipalsu oleh terdakwa tidak diserahkan kebagian arsip tetapi disimpan terdakwa sendiri dan sekarang cek palsu oleh terdakwa sudah dibakar atau dimusnahkan untuk menghilangkan jejak;12. Bahwa; pada waktu terdakwa menyuruh sdr. Wijayanto untuk mengambil uang di Kantor Pos Cab. Surakarta dengan menggunakan cek, setiap pengambilan Sdr. Wijayanto terdakwa beri upah sebesar Rp. 50.000,- kadang Rp.100.000,- dan terdakwa tidak memberitahu sdr. Wijayanto bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan jahat;13. Bahwa, terdakwa melakukan tindakan korupsi tersebut dilakukan atas kehendak sendiri dan dilakukan sendiri dan tidak bersama dengan karyawan lainnya;14. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan kerugian Negara PT. Pos Indonesia cab. Surakarta akibat perbuatan terdakwa adalah Rp.127.600.000,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

43 Dari uraian-uraian diatas tampak jelas terdapat beberapa persesuaianantara kejadian atau keadaan dengan perbuatan maupun dengan tindak pidanayang terjadi. Semua persesuaian tersebut menjadi petunjuk yang dapat“mewujudkan suatu kerangka yang utuh” tentang tindak pidana korupsi secaraberlanjut yang terjadi antara bulan Maret 2002 sampai dengan bulan Januari 2003yang pelakunya tiada lain adalah Ruhimat Natadilaga. Berdasarkan hal-hal di atas dapat diketahui bahwa alat bukti petunjukyang terdapat dalam putusan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapatdalam pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Petunjuk ialah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karenapersesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindakpidana yang lain menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapapelakunya”. 1 Sumber-sumber yang digunakan majelis hakim untuk mengkonstruksialat bukti petunjuk dalam putusan perkara korupsi ini berasal dari:1. Keterangan saksi-saksi a. Soni sanjaya, S.E Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah terjadi penarikan dana dengan cek atas nama PT. Bank Bumi Artha cab. Surakarta, sebanyak 32 kali dengan jumlah sebesar Rp. 127.600.000,-, dari bulan Maret 2002 sampai Januari 2003 di PT. Pos Indonesia Cab. Surakarta tanpa terlampir lembar pertanggungjawaban GIR 10 dan GIR1 KUHAP Dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 273

44 101 yang dilakukan oleh terdakwa, dimana cek tersebut telah dimusnahkan oleh terdakwa;b. Ahmad Fuad Kamali Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah saksi mengetahui adanya tindak pidana korupsi ketika diminta terdakwa supaya memasukkan pembukuan arsip cek, ternyata ada salah satu cek yang tertanggal 16 Januari 2003 senilai Rp. 3.400.000,- tidak terlampir dalam jurnal cek. Kemudian saksi melaporkan pada pimpinan dan menelusuri arsip ternyata malah menemukan cek yang tidak dilampirkan bertambah menjadi 32 lembar dari bulan Maret 2002 sampai dengan bulan Januari 2003 senilai Rp. 127.600.000,- dimana uang tersebut milik PT. Pos Indonesia Cab. Surakarta dan terdakwa menggunakannya tanpa seijin pimpinan, sedangkan 32 lembar cek telah dimusnahkan oleh terdakwa;c. Jonet Wijayanto alias Wijayanto Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya saksi telah disuruh terdakwa 19 kali mengambil uang dikantor PT. Pos Indonesia Cab. Surakarta dengan menggunakan cek dan yang terakhir tanggal 16 Januari 2003 pukul 10.00 WIB, senilai Rp. 3.400.000,-, setelah saksi mengambil kemudian diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000,- dan kadang- kadang Rp.50.000,-, saksi tidak merasa curiga dan mengira uang tersebut benar-benar milik terdakwa. Saksi disuruh mengambil uang dengan cara ditelepon, didatangi ditempat kerja Hotel Jayanti Banjarsari dan kadang ditunggu terdakwa di halaman kantor pos atau di ruang terdakwa, saksi langsung diberi cek untuk mengambil uang;

45d. Buntoro Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah saksi tahu adanya tindak pidana korupsi diberitahu oleh Ahmad Fuad Kamali hari Jum’at tanggal 17 Januari 2003 ada selisih jurnal cek yang seharusnya 7 ternyata hanya ada 6 lembar yang masuk daftar. Kemudian saksi ikut menelusuri dan ternyata malah bertambah menjadi 32 lembar cek yang tidak masuk daftar dari bulan Maret 2002 sampai bulan Januari 2003 senilai Rp. 127.600.000,- yang sudah cair dan yang mencairkan terdakwa atas nama nasabah Bank Bumi Artha Cab. Surakarta dengan No. Rekening Slo 40.20 dari PT Pos Indonesia Cab. Surakarta. Saksi mendengar bahwa 32 lembar cek tersebut telah dimusnahkan oleh terdakwa.e. Agung Nugroho Menerangkan yang pada pokoknya adalah saksi mengetahui adanya tindak pidana korupsi setelah diberitahu oleh Ahmad Fuad Kamali yang menanyakan apakah ada pencairan cek atas nama Bank Bumi Artha dengan nomor rekening 40.20 sebesar Rp. 3.400.000,- pada tanggal 16 Agustus 2003 dan saksi menjawab tidak ada. Selanjutnya saksi bernama Ahmad Fuad Kamali mengecek ke rekening koran bagian giro ternyata tidak ada uang senilai Rp. 3.400.000,- yang masuk rekening koran dan kebelakang malahan bertambah menjadi 32 kali pengambilan yang tidak masuk daftar rekening koran terhitung dari bulan Januari 2003 ke belakang sampai bulan Maret 2002 dengan nomor rekening cek yang sama dan jumlah nilai uang seluruhnya sebanyak Rp. 127.600.000,-

46f. Ny. Yunita Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya saksi kenal dengan terdakwa karena bekerja sebagai wanita penghibur dan terdakwa sebagai tamu dan sering dibooking oleh terdakwa, dalam satu tahun dibooking sekitar 10 kali dan sekali dibooking dibayar Rp. 300.000,- kadang-kadang Rp. 200.000,- saksi juga pernah dibelikan HP merk Nokia di Matahari Singosaren seharga Rp. 1.480.000,- dan saksi tidak tahu uang yang digunakan untuk membayar saksi adalah hasil korupsi. Saksi juga tahu terdakwa banyak mempunyai banyak simpanan wanita penghibur di hotel-hotel sekitar Banjarsari Sugrakarta;g. Sajarwo Budi Lelono Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokonya adalah saksi pada hari Jum’at tanggal 17 Januari 2003 telah menerima telepon dari Ahmad Fuad Kamali yang menanyakan penarikan cek giro atas nama Jonet Wijayanto, dan saksi menjawab tidak ada selanjutnya saksi menelepon ke kantor PT. Pos Indonesia Cab. Surakarta karena curiga dan dijawab oleh petugas PT. Pos Indonesia Cab. Surakarta hanya ada selisih. Bank Numi Artha Cab. Surakarta pada tanggal 13 Januari 2003 dan tanggal 16 Januari 2003 tidak pernah mengambil uang mengambil uang di kantor PT. Pos Indonesia Cab. Surakarta dengan menggunakan cek, biasanya mengambil uang pada tanggal 20 s/d 27 setiap bulannya. Bank Bumi Artha membuka rekening Slo 40.20, dana milik Bank Bumi Artha saksi tepatnya tidak tahu. Biasanya sesuai tagihan sebesar Rp.

47 120.000.000,- pada tanggal 13 dan 16 Januari 2003 Bank Bumi Artha tidak punya dana, hanya punya dana Rp. 234.000,- Dari uraian keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dari ketujuh saksi yangdi diajukan penuntut umum hanya ada 3 (tiga) orang yaitu: Sonny Sanjaya, S.E,Ahmad Fuad Kamali dan Jonet Wijayanto alias Wijayanto yang memenuhi syaratsah sebagai saksi sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 1 butir 27 KUHAPyang menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalamperkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwapidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri ia alami sendiri dan denganmenyebut alasan dari pengetahuannya itu. Alasan pengetahuan saksi terhadapperistiwa tersebut sangat berguna untuk menilai keterangan saksi yangbersangkutan (pasal 185 ayat (6) huruf c KUHAP). Kebenaran yang dikemukakansaksi terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri. Saksi tidakdituntut untuk menerangkan sesuatu yang berupa cerita orang lain (testimonium deaudito) maupun perkiraan, pendapat maupun dugaan. Dengan demikian hal-halyang bersifat persangkaan tidak perlu dikemukakan dalam sidang pengadilan.2 Letak perbedaan antara saksi Sonny Sanjaya, S.E, Achmad Fuad Kamalidan Jonet Wijayanto alias wijayanto dengan saksi yang lain adalah bahwa saksiSonny Senjaya, S.E, Achmad Fuad Kamali dan Jonet Wijayanto alias Wijayantomengalami dan melihat sendiri peristiwa pidana yang dilakukan oleh RahmatNatadilaga.2 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 183

48 Dalam hal perumusan makna saksi testimonium de auditu disebutkanbahwa testimonium de auditu adalah kesaksian yang berisi keterangan yangbersumber dari keterangan orang lain. Keterangan saksi yang demikianbertentangan dengan pasal 1 butir 27 KUHAP sehingga tidak bernilai sebagai alatbukti yang sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga keterangansaksi yang bersifat testimonium de auditu termasuk di luar alat bukti. Masalah kesaksian testimonium de auditu menjadi salah satu prosespenghambat dalam proses persidangan terutama dalam perkara korupsi, karenadalam perkara ini pelakunya melakukan kejahatan secara individu, sehingga tidakdiketahui orang lain untuk jangka waktu yang lama serta akibat yang ditimbulkandari tindak pidana korupsi ini diketahui oleh korban (dalam hal ini Negara cq. PT.Pos Indonesia Cab. Surakarta) untuk jangka waktu yang lama. Dalam Undang-Undang tidak memeberikan penjelasan tentang pasal 1butir 27 KUHAP apakah persyaratan tersebut harus dipenuhi secara kumulatifataupun secara alternatif. Tetapi keterangan saksi yang dipenuhi kumulatif sepertiyang dijelaskan pasal 1 butir 27 KUHAP hanyalah keterangan yang diperoleh darisaksi korban. Dapat diketahui persyaratan keterangan saksi tersebut dapatdipenuhi secara alternatif.2. Keterangan Terdakwa Ruhimat Natadilaga Terdakwa menerangkan bahwa sejak bulan Maret 2002 sampai denganbulan Januari 2003 menggunakan uang PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta yangjumlah seluruhnya sebanyak Rp 127.600.000,-, dengan cara mengisi cek PT Posatas nama nasabah dari Bank Bumi Artha Cabang Surakarta dan tanda tangan

49Direktur Bank Bumi Artha palsu, sebagian menyuruh orang lain bernama JonetWijayanto dan sebagian diambil terdakwa sendiri, pengambilan telah berjalansampai 32 kali. Prosedur pengambilan uang dngan menggunakan cek, pertamanasabah menyerahkan lembar cek ke bagian loket Giro yang dilayani sdr. AgungNugroho setelah cek dinyatakan sah, langsung dicairkan ke bagian penilik yaituIbu Sri Hartati untuk dibukukan. Terdakwa telah mengetahui Bank Bumi Arthacabang Surakarta membuka rekening di Kantor Pos cabang Surakarta sebelumterdakwa bekerja di Kantor Pos Cabang Surakarta. Terdakwa menggunakan uangmilik PT Pos Cabang Surakarta sebanyak Rp 127.600.000,- tanpa izin pimpinanatau pejabat yang berwenang dengan maksud dimiliki sensiri dan uang tersebutsudah habis untuk foya-foya di tempat hiburan bersama perempuan atau wanitapenghibur dan sebagian habis untuk mengisi kartu kredit. Terdkwa setiap bulanmendapat gaji sebesar Rp.1.600.000,- dan ketika melakukan korupsi bekerjasebagai Supervisor Sentral Giro Gabungan yang bertugas ikut mengecek ataumemeriksa cek dari nasabah selanjutnya disimpan oleh sdr. Buntoro bagian arsiptetapi disimpan terdakwa sendiri dan sekarang cek tersebut telah dibakar ataudimusnahkan untuk menghilangkan jejak. Dari keterangan terdakwa yang diberikan terdakwa dalam persidangannampak jelas bahwa terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakankepadanya. Namun demikian tidak berarti bahwa keterangan yang diberikanterdakwa merupakan alat bukti yang sah, perlu diperhatikan hal-hal sebagaiberikut: a. Keterangan yang diberikan didalam persidangan

50 b. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan yang terdakwa alami sendiri3. Alat Bukti Surat Alat bukti surat yang ditunjukkan dan diperlihatkan dalam persidanganberupa 32 (tiga puluh dua) lembar pertanggungjawaban (GIR.10) dari yangpertama tanggal 30 Maret 2002 sebesar Rp 8.300.000,- sampai dengan yangterkahir (ke-32) tanggal 16 Januari 2003 sebesar Rp 3.400.000,- dan 2 (dua)lembar pertanggungjawaban (GIR.101). Barang Bukti tersebut telah diperlihatkankepada para saksi dan atau terdakwa dan mereka telah membenarkannya. Alat bukti surat yang digunakan oleh Majelis Hakim di dalampersidangan apabila dilihat dari ketentuan pasal 187 KUHAP adalah termasukdalam surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktiansuatu keadaan. Selain masuk dalam kategori surat yang diatur pasal 187 huruf b KUHAPtersebut, surat ini juga termasuk ke dalam surat yang diatur dalam pasal 187 hurufd KUHAP yaitu “ surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isidari alat pembuktian yang lain”. Menurut M. Yahya Harahap, definisi surat yangterkandung dalam pasal 187 huruf d KUHAP ini sangat rancu karena surat initidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.Surat bentuk ini hanya mempunyai nilai alat bukti bila mempunyai hubungandengan alat bukti yang lain.33 Ibid, hlm. 307

51 Dari uraian yang telah dijelaskan dalam penggunaan alat bukti petunjukdalam perkara korupsi ini maka alat bukti petunjuk tersebut mempunyai kekuatan“yang bebas” dalam arti :1. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian2. Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia terikat pada batas minimum pembuktian oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai pembuktian yang cukup harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.4 Sehingga penggunaan alat bukti petunjuk dalam kasus ini telah sesuaidengan pasal 188 ayat (2) KUHAP. Tentunya hal ini juga sudah sesuai denganpasal 183 KUHAP dan sistem atau teori pembuktian yang berlaku di Indonesia,yaitu sistem atau teori menurut Undang-Undang secara negatif (negatif wetteljikstelsel) yang menyatakan bahwa hakim hanya boleh menyatakan terdakwabersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila dia yakin dankeyakinannya tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Berdasarkan alat bukti surat tersebut yang telah diakui kebenarannya olehpara saksi dan atau terdakwa dan terdapat persesuaian dengan keterangan saksidan keterangan terdakwa, maka alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatanpembuktian “yang bebas” dalam arti bahwa hakim bebas menilai kekuatan dankebenarannya.4 Ibid, hlm. 317

52 Berdasarkan uraian-uraian diatas alat-alat bukti yang digunakan MajelisHakim untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk dalam perkara korupsi ini telahmemenuhi ketentuan yang ada pada pasal 188 ayat (2) KUHAP, yangmenyebutkan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari: 1. Keterangan saksi 2. Surat 3. Keterangan terdakawa Dipergunakannya alat bukti petunjuk dalam perkara korupsi inidisebabkan oleh karena Majelis Hakim beranggapan bahwa dengan alat buktiketerangan saksi, keterangan terdakwa dan surat belum cukup untuk membuktikankesalahan terdakwa, sehingga diperlukan adanya alat bukti tambahan yaitu alatbukti petunjuk. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alat bukti petunjukmerupakan alat bukti terakhir yang digunakan Majelis Hakim untuk membuktikankesalahan terdakwa dan penggunaan alat bukti petunjuk dalam perkara korupsi initelah memenuhi syarat sahnya sebagai alat bukti dan memenuhi prinsip minimumsebagaiman yang diatur dalam KUHAP.

53B. Analisis Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam Setiap praktek persidangan sering mengalami kesulitan untuk menerapkan alat bukti petunjuk. Kekurang hati-hatian mempergunakannya, putusan pada perkara yang bersangkutan bisa ngambang pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar, putusan itu lebih dekat kepada sifat penerapan hukum secara sewenang-wenang, karena putusan tersebut didominasi oleh penilaian subyektif yang berlebihan.5 Dalam hukum Islam bukti tulisan atau surat merupakan salah satu alat bukti selain pengakuan dan saksi, bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak.6 Pentingnya bukti tulisan atau surat ini berdasarkan pada firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah: 283 yang berbunyi: ‫َو ِإاى ُك ْنُك ْن ى َوَو ى َو َو ٍر ى َو َوْنى َوِإ ُك وى َو اِإًب ى َو ِإَو اى َو ْن ُك و ٌن ....ى‬ ‫َو ى‬ ‫ٌن‬ ‫ْن‬ Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)... (QS. Al-Baqarah: 283)7 Cukup beralasan jika tulisan atau surat-surat dijadikan sebagai alat bukti sebagai alat bukti di samping berdasarkan ayat Al-Qur’an tersebut di atas, sampainya Al-Qur’an dan Hadist kepada kita sekarang ini yang merupakan sumber dan pegangan pokok bagi ajaran Islam, tidak lain melalui tulisan.8 5 Ibid, hlm. 312 6 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum positif, Surabaya: Pustaka Pelajar Offset, h. 64 7 Al-Aliyy, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro, h. 38 8 Op.cit, Anshoruddin, h. 65

54 Produk peradilan ada dua macam, yaitu penetapan dan keputusan.Penetapan bermuara pada kebenaran, sedangkan keputusan bermuara padakeadilan.9 Allah SWT berfirman: ‫َوَتَّتى َو ِإم ُكىربِّكىص ْن قًب ى َو َو ْن ال....ى(٥١١)ى‬ ‫َو ِإ‬ ‫َو ْن َو َو‬ Artinya: “Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil...”.(QS.Al-An’am: 115)10 Kedua macam produk tersebut dikeluarkan oleh pengadilan melalui suatuproses pemeriksaan perkara yang didalamnya terdapat suatu tahapan yang disebutpembuktian.11 Menurut hukum Islam prinsip-prinsip pembuktian tidak banyak berbedadengan perundang-undangan yang berlaku di zaman modern sekarang ini dariberbagai macam pendapat tentang arti pembuktian, maka dapat disimpulkanbahwa pembuktian adalah suatu proses menggunakan alat-alat bukti di mukapersidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampumeyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatanatau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan. Berdasarkan hal diatas, maka Majelis Hakim dalam menggunakan alatbukti petunjuk sebagai suatu dasar penilaian pembuktian kesalahan RuhimatNatadilaga adalah dengan sangat hati-hati, sangat dituntut kesadaran tanggungjawab hati nurani hakim. Tuntutan tanggung jawab nurani itu, memperingatkan9 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006, h. 19310 Al-Aliyy, loc.cit, h. 11311 Op.cit, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, h. 193

55agar Majelis Hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk selalu bersikap “arifdan bijaksana”. Tidak sembrono dan sewenang-wenang harus terlebih dahuluditeliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan seksama,sebagimana ketentuan pasal 188 ayat (3) KUHAP. Dalam perkara ini telah dijelaskan bahwa alat bukti petunjuk tampaksecara eksplisit yang tercantum dalam keterangan saksi, keterangan terdakwa dansurat-surat. Seperti halnya yang terlihat pada putusan ini bahwa alat buktipetunjuk yang berasal dari saksi yang tidak memenuhi syarat pasal 1 butir 27sehingga keterangan saksi tersebut digunakan sebagai alat bukti petunjukdigunakan sebagai alasan pemberat yaitu pada keterangan saksi Yunita, yaitusebagai berikut : Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya saksi kenal dengan terdakwa karena bekerja sebagai wanita penghibur dan terdakwa sebagai tamu dan sering dibooking oleh terdakwa, dalam satu tahun dibooking sekitar 10 kali dan sekali dibooking dibayar Rp. 300.000,- kadang-kadang Rp. 200.000,- saksi juga pernah dibelikan HP merk Nokia di Matahari Singosaren seharga Rp. 1.480.000,- dan saksi tidak tahu uang yang digunakan untuk membayar saksi adalah hasil korupsi. Saksi juga tahu terdakwa banyak mempunyai banyak simpanan wanita penghibur di hotel-hotel sekitar Banjarsari Surakarta; Dari pernyataan dari saksi Yunita dijadikan sebagai alasan pemberatdalam putusan ini yaitu “sebagian hasil kejahatannya untuk berbuat maksiatdengan perempuan lain”, yang kemudian pernyataan tersebut dibenarkan olehterdakwa. Seperti yang telah penulis bahas dalam pengunaan alat bukti petunjukdalam sidang di pengadilan saksi tersebut disebut dengan saksi testimonium deauditu, walaupun keterangan saksi di atas bertentangan dengan pasal 1 butir 27

56KUHAP sehingga tidak dianggap sebagi alat bukti yang sah, tetapi hal tersebutbisa digunakan untuk menambah keyakinan hakim. Saksi testimonium de audito dalam hukum Islam disebut juga dengansaksi Istifadhah (kabar yang tersebar) ialah berita yang mencapai derajatmutawatir dan ahad (berita orang perorangan), yaitu berita yang sudah menyebardan menjadi pembicaraan di kalangan manusia. Berita yang sudah tersebarmerupakan suatu ketentuan hukum acara dalam meniadakan kecurigaan terhadapsaksi dan hakim, dan lebih nilai pembuktiannya dari kesaksian saksi dua oranglaki-laki yang diterima kesaksiannya.12 Golongan hanafiyah mengklasifikasikan berita menjadi tiga macam:berita orang perorang (ahad), berita mutawatir, dan berita yang tersebar(istifadhah). Mereka menempatkan derajat berita yang tersebar ini diantara duatingkatan, yaitu antara derajat berita orang perorangan dan derajat mutawatir, danmengecualikan dari derajat ini mengenai keumuman Al-Qur’an. Jadi berita yangtersebar merupakan satu ketentuan hukum acara dalam meniadakan kecurigaanterhadap saksi dan hakim, dan lebih kuat nilai kekuatan pembuktiannya darikesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya. 13 Konsekuensi mengenai saksi istifadhah (de audito) bukan merupakan alatbukti langsung, hanya sebagai sumber persangkaan saja artinya tidak mempunyainilai pembuktian sama sekali, karena bukan merupakan kesaksian.14 Sehinggaketerangan saksi yang demikian termasuk diluar alat bukti. Tetapi kemudianketerangan saksi tersebut memiliki persesuaian dengan keterangan terdakwa yang12 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, loc.cit, h. 34413 Ibid, h. 34514 Anshoruddin, loc.cit, h. 141

57didukung dengan alat bukti surat tampak. Oleh karena itu, keterangan saksi di atasdapat dimasukkan dalam alat bukti petunjuk. Dari keterangan di atas dapat kita ketahui bahwa alat bukti petunjukdalam kasus korupsi ini berpengaruh terhadap memutuskan suatu perkara. Dalamkasus korupsi jelas sekali terlihat bahwa ada sebagian alat bukti petunjukdigunakan sebagai alasan yang memberatkan, sehingga mempengaruhi penetapanputusan terhadap terdakwa walaupun disisi lain ada alasan yang meringankan.Pada kenyatannya Jaksa Penuntut Umum pun tidak puas dengan hasil pada sidangtingkat pertama sehingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan PermohonanBanding. Dalam Sidang Banding ini permohonan dari Jaksa Penuntut Umumdikabulkan dan Hukuman penjara dari terdakwa tindak korupsi ini ditambahmenjadi 2 tahun tetapi tetap dengan denda yang sama.

BAB V PENUTUPA. KESIMPULAN Kesimpulan dari pembahasan skripsi penggunaan alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi (studi kasus Nomor: 94/Pid.B/2003/PN.Ska), adalah sebagai berikut: 1. Bahwa dalam penggunaan alat bukti petunjuk terdapat keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Dalam keterangan saksi inilah tidak semua saksi bisa digunakan, karena dalam persaksian tersebut ada saksi yang disebut dengan saksi (testimonium de audito) ialah keterangan yang didapat atau diperoleh dari keterangan orang lain, dalam kasus ini saksi-saksi tersebut antara lain: Buntoro, Agung Nugroho, Sajarwo, dan Yunita. Ternyata majelis hakim beranggapan bahwa saksi tersebut dijadikan alat butki petunjuk untuk menambah keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara sehingga kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan bantuan alat bukti petunjuk. 2. Saksi testemonium de audito dilakukan dalam persidangan, dan dalam hukum Islam pun ada yaitu saksi istifadhoh (kabar yang tersebar) ialah berita yang mencapai derajat antara mutawatir dan ahad (orang perorangan), yaitu berita yang sudah menyebar dan sudah menjadi berita dikalangan masyarakat. Tetapi dalam hukum Islam saksi istifadhoh bukan merupakan alat bukti langsung, hanya sebagai persangkaan saja dan tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali dalam hukum Islam. walaupun kesaksian tersebut 58

59 tidak termasuk alat bukti tetapi berpengaruh pada majelis hakim dalam memutus suatu perkara.B. SARAN Saran-saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 1. Apabila hakim hendak mempergunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar penilaian pembuktian kesalahan terdakwa, maka dituntut kesadaran tanggungjawab hati nurani hakim. Hakim harus bersifat “arif dan bijaksana”. Tidak sembrono dan sewenang-wenangnya. Harus lebih dulu dengan teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan seksama. Keserampangan hakim dalam mempergunakan alat bukti petunjuk akan melanggar hak asasi terdakwa. 2. Saksi testemonium de audito dalam Islam pun ada yaitu saksi yang disebut dengan istifadhoh (kabar yang tersebar) yaitu kabar yang diterima dari masyarakat sekitar. Jadi dalam Islam hakim juga dituntut tentang ilmu pengetahuan hakim atau keyakinan hakim, karena dalam persidangan tersebut perlu untuk meutuskan suatu perkara dalam persidangan.

60C. PENUTUP Rasa syukur Ahamdulillah kehadirat Allah SWT, atas selesainya penulisan skripsi ini, tanpa ada halangan suatu apapun. Penulis menyadarisepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan segala rasa kerendahan hati, penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya teriring dengan do‟a, semoga skripsi ini dapat berguna sekaligus bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan pada penulis pada khususnya. Amin Ya Robbal „Alamin.

Daftar Pustaka Al-Aliy, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Bandung: CV. Diponegoro, 1995 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar GrafikaOffset, edisi ke-2, 2008 Atmasasmita, Romli, sistem peradilan pidana: perspektifeksistensialisme dan abolisionisme, Bandung: Bina Cipta, 1996 Burhan ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2010 Depag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Jakarta: CV. Atlas, 1998 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Bandung: CV.Diponegoro, 2003 Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 1995 Hamrid, Hamrat,Dkk, Pembahasan Permasalahan Kuhap BidangPenuntutan Dan Eksekusi, Jakarta: Sinar Grafika, 1997 Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 2008 Harahap. M. Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan PenerapanKUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2000 Harahap. M. Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan PenerapanKUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan PeninjauanKembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika. 2000

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi DanSuap: Disertai Dengan Undang-Undang Pencucian Uang, Bandung: CV. NuansaAuliya, 2008 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006 J, Moloeng, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: CV RemajaRosdakarya, 2000 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasannya,Surabaya: Karya Anda Mahmud, Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Surabaya: Prenada Media,2005 Nasir,Moh. Metodologi Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999 Nazier, Muhammad, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 Putusan Nomor: 94/Pid.B/2003/PN/Ska Saleh, Roeslan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana DenganPenjelasannya, Jakarta: Aksara Baru, 1987 Samudera, Teguh, Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana, Bandung:Alumni, 1992 Sasongko, Hari, Dkk, Hukum Pembuktian Dalam Perkara, Bandung:Mandar Maju, 2003 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UniversitasIndonesia

Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992 Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990 Sumber Data Di PN Negeri Klas IA Surakarta Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995 Undang-undang dasar 1945 yang sudah diamandemen denganpenjelasannya, disertai susunan kabinet indonesia bersatu 2004-2009, Surabaya:Karya Ilmu Wawancara kepada Bpk. Bintoro SH, Pengadilan Negeri Klas IASurakarta, Tgl. 2 November 2011, Pkl. 09.00 Yasin, Sulchan, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Amanah,1997 Zoelva, Hamdan, Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman, Jakarta: Durat Bahagia, 2009

DAFTAR RIWAYAT HIDUPDATA PRIBADI:Nama Lengkap : Anita Indra PrastaTempat, Tanggal Lahir : Batang, 16 Desember 1988Jenis Kelamin : PerempuanAgama : IslamAlamat : Jl. Raya Subah-Batang, RT/RW 02/01 No. 36 Subah-Batang 51262No. HP : 085727162616PENDIDIKAN FORMAL :  SD Negeri Beji 03 Tulis lulus tahun 2001  Madrasah Tsanawiyah Negeri Pucungkerep, Subah lulus tahun 2004  Madrasah Aliyah Negeri 03, Pekalongan lulus tahun 2007PENGALAMAN ORGANISASI :  Anggota BEMJ Jinayah Siyasah Fakultas Syariah tahun 2009 Semarang, 23 Desember 2011 Penulis, Anita Indra Prasta NIM. 072211018

Skripsi anita indra prasta fix

by kipanji on Jul 26, 2012

Accessibility

Upload Details

Usage Rights

1 Embed 222

Statistics