• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
K3.02 peraturan k3
 

K3.02 peraturan k3

on

  • 11,676 views

 

Statistics

Views

Total Views
11,676
Views on SlideShare
11,676
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
379
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    K3.02 peraturan k3 K3.02 peraturan k3 Presentation Transcript

    • PERATURAN DAN PERUNDANGAN K3 Sumber : DIrektorat Pengawasan Norma K3
    • PENGERTIAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
    • POLA PENCEGAHAN KECELAKAAN
      • Peraturan
      • Standarisasi
      • Pengawasan
      • Penelitian Teknik
      • Penelitian Medis
      • Penelitian Psikologis
      • Penelitian Statistik
      • Pendidikan
      • Training (pelatihan)
      • Persuasi
      • Asuransi
      • Penerapan
      • Ref. Accident Prevention (ILO)
    • KEDUDUKAN HUKUM UU No.1 Tahun 1970 HUKUM KETENAGAKERJAAN HUKUM PERDATA HUKUM PIDANA Lex Specialist
      • UU Uap 1930 (Stbl.No.225 Th.1930)
      • UU Petasan (Stbl.No.143 Th.1932)
      • UU Rel Industri (Stlbl.No.593 Th.1938)
      • UU Timah Putih Kering (Stbl.No.509 Th.1932)
      • MPR 1930
      Lex Generalist
      • UU KK No.1/1970
      PERATURAN PELAKSANAAN
    • DASAR HUKUM - 1 Pasal 5, 20, 27 ayat (2) Pasal 3,9,10 UU No.14/1969 UU No.1/1970 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Khusus PP; Per.Men ; SE;
    • DASAR HUKUM - 2
      • Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :
      • Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
      • UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai ketenagakerjaan
      • Pasal 3
      • Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan
    • DASAR HUKUM - 3 Pasal 9 Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama Pasal 10 Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi : ( 1) norma keselamatan kerja (2) norma kesehatan kerja (3) norma kerja (4) pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja
    • UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970 - 1
      • LATAR BELAKANG
      • Yuridis - VR. 1919 Stbl No.406
      • Industrialisasi, elektrifikasi, modernisasi - peningkatan intensitet kerja
      • Upaya preventif mulai dari perencanaan
    • UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970 - 2
      • TUJUAN
      • memberikan perlindungan atas keselamatan
      • Tenaga kerja
      • Orang lain
      • Sumber-sumber produksi
      • dapat dipakai secara aman dan efisien
    • UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970 - 3
      • RUANG LINGKUP
      • tempat kerja di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, di udara
      • dengan unsur :
      • dilakukan usaha
      • ada tenaga kerja yang bekerja
      • ada sumber bahaya
    • UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970 - 4 PENGAWASAN Bab IV Pasal 5 MENAKER DIREKTUR PEG. PENGA WAS AHLI K3 DOKTER PRSH P2K3 DEP/DINAS LUAR DEPNAKER - POLI PRSH - JASA KESEH PRSH PEMERINTAH SWASTA - INDUSTRI - JASA ----PJIT
    • UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970 - 5
      • KEWAJIBAN PENGURUS
      • Pasal 8 - Pemeriksaan Kesehatan Badan
      • Pasal 9 -Menjelaskan dan menunjukan kondisi dan bahaya di tempat kerja
      • - Semua pengaman dan alat perlindungan yang
      • diharuskan
      • - APD
      • - Cara dan sikap bekerja yang aman
      • - Mempekerjakan setelah yakin
      • - Pembinaan
      • - Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3
    • UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970 - 6
      • KEWAJIBAN PENGURUS
      • Pasal 10 - Membentuk P2K3
      • Pasal 11 - Laporan kecelakaan
      • Pasal 14 - Menempatkan secara tertulis
      • - Memasang poster
      • - Menyediakan APD secara cuma-cuma
    • PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 1
      • PERATURAN ORGANIK
      • secara sektoral
      • pembidangan teknis
    • PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 2 TEMPAT KERJA SDM BAHAN PERALATAN PROSES PRODUKSI CARA KERJA SIFAT PEKERJAAN LINGKUNGAN KERJA FAKTOR PENYEBAB AMAN SEHAT ANALISIS MGT Prod’s KECELAKAAN
    • UU dan Per.Uap; Per.Menaker No.01/1978; Per.Menaker No.04/1980; Per.Menaker No.01/1982; Per.Menaker No.02/1983; Per.Menaker No.03/1985; Per.Menaker No.04/1985; Per.Menaker No.05/1985; Per.Menaker No.02/1989; Per.Menaker No.04/1998; Per.Menaker No.03/1999 Peraturan Perundangan K3 UU dan Per.Uap; Per.Menaker No.01/1976; Per.Menaker No.01/1979; Per.Menaker No.02/1982; Per.Menaker No.01/1988; Per.Menaker No.01/1989; Per.Menaker No.02/1992; 1. PERSONIL : 2. ALAT / MESIN: Per.Menaker No.01/1980; Per.Menaker No.02/1980; Per.Menaker No.01/1981; Per.Menaker No.03/1982; Per.Menaker No.05/1996; Per.Menaker No.03/1998. 3. SISTEM : Kep.Menaker No.155/1987; Per.Menaker No.04/1987; Per.Menaker No.04/1995 4. KELEMBAGAAN K3 :
    • PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 3
      • Secara Sektoral
      • - PP No. 19/1973
      • - PP No. 11/ 1979
      • - Per.Menaker No. 01/1978
      • K3 Dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu
      • - Per.Menaker No. 01/1980
      • K3 Pada Konstruksi Bangunan
    • PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 4
      • Pembidangan Teknis
      • - PP No. 7/1973 - Pestisida
      • - PP No. 11/ 1975 - Keselamatan Kerja Radiasi
      • - Per.Menaker No. 04/1980 - APAR
      • - Per.Menaker No. 01/1982 - Bejana Tekan
      • - Per.Menaker No. 02/1983 - Instalasi Alarm Kebakaran
      • Otomatik
      • - Per.Menaker No. 03/1985 - Pemakaian Asbes
      • - Per.Menaker No. 04/1985 - Pes. Tenaga & Prod.
      • - Per.Menaker No. 05/1985 - Pes. Angkat & Angkut
    • PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 5 [Lanjutan] - Per.Menaker No. 04/1998 - PUIL - Per.Menaker No. 02/1989 - Instalasi Petir - Per.Menaker No. 03/1999 - Lif Listrik
    • PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 6
      • Pendekatan SDM
      • - Per.Menaker No. 07/1973 - Wajib Latih Hiperkes
      • Bagi Dokter Perusahaan
      • - Per.Menaker No. 01/1979 - Wajib Latih Bagi
      • Paramedis
      • - Per.Menaker No. 02/1980 - Pemeriksaan
      • Kesehatan Tenaga Kerja
      • - Per.Menaker No. 02/1982 - Syarat dan
      • Kwalifikasi Juru Las
      • - Per.Menaker No. 01/1988 - Syarat dan
      • Kwalifikasi Oparetor Pesawat Uap
    • PERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970 - 7 [Lanjutan] - Per.Menaker No. 01/1979 - Syarat dan Kwalifikasi Operator Angkat dan Angkut - Per.Menaker No. 02/1992 - Ahli K3 - Kep.Menaker No. 407/1999 - Kompetensi Tehnis Lif - Kep.Menaker No. 186/1999 - Pengorganisasian Penanggulangan Kebakaran
    • PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 8
      • Pendekatan Kelembagaan
      • dan Sistem
      • - Per.Menaker No. 04/1987 - P2K3
      • - Per.Menaker No. 04/1995 - Perusahaan Jasa K3
      • - Per.Menaker No. 05/1996 - SMK3
      • - Per.Menaker No. 03/1998 - Pelaporan Kecelakaan
      • Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 04 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Tata-cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, terdiri dari 16 pasal.
      • Peraturan Menteri ini mewajibkan pengusaha atau pengurus tempat kerja yang mempekerjakan 100 orang pekerja atau lebih atau menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko besar terjadi peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif membentuk P2K3.
      • Keanggotaan P2K3 adalah unsur pengusaha dan unsur pekerja. Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 dari perusahaan yang bersangkutan.
      Per.Menaker No. 04/1987 - P2K3
      • Organisasi P2K3 terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Anggota. Ketua P2K3 memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan P2K3 dibantu oleh wakil ketua. Sekretaris P2K3 memimpin dan mengkoordinasikan tudas-tugas sekretariat dan melaksanakan keputusan P2K3.
      • Ketua P2K3 seyogyanya adalah top manajemen disuatu tempat kerja atau sekurang-kurangnya manajemen yang terdekat dengan pimpinan puncak, sedang Sekretaris P2K3 adalah tenaga profesional K3 yaitu manajer K3 atau ahli K3.
    • PERAN PENTING P2K3 :  MENJAMIN KEPRIHATINAN (CONCERN) DARI PEKERJA MAUPUN PENGUSAHA TENTANG K3 TERBUKA DAN DIBICARAKAN.  GABUNGAN BERBAGAI KETERAMPILAN DAN PENGALAMAN ANGGOTA  PERTEMUAN TERATUR  REKOMENDASI  AKTIVITAS P2K3  MEMPERLIHATKAN BAHWA K3 PENTING DI TEMPAT KERJA  MEMPERBAIKI KOMUNIKASI DI TEMPAT KERJA  DOKUMENTASI HASIL PERTEMUAN  SETIAP ORANG DAPAT MEMANTAU BAHWA PERMASALAHAN YANG MEREKA KEMUKAKAN DITINDAK LANJUTI.  HARUS TERBUKA BAGI PEKERJA, PENYELIA, MANAJER DAN PENGUSAHA.
      • Thank You