PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

525 views

Published on

By Kiki Evi Wahyuliana
ketidak sesuaian hasil pembuatan di laptop dengan yg diupload. banyak menggunakan font hasil download. ketika diupload, maka hanya menggunakan font standard saja. trims ^^

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
525
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

  1. 1. Oleh : Kiki Evi Wahyuliana
  2. 2. HUKUM INTERNASIONAL
  3. 3. HukumInternasional Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengaturhubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya.
  4. 4. MaknaHukum Internasional ᴥ Kaidah-kaidah ᴥ Mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara ᴥ Subjek hukum internasional
  5. 5. Asas-asasHukum Internasional Asas Teritorial :semua barang, semua orang yang berada dalam wilayahnya, maka berlaku hukum nasional untuknya. Semua orang semuabarang yang beradadi luar wilayahnnya, berlaku hukum internasional. Asas Kebangsaan :apabila seorang warga negara berada di wilayah lain, maka masih berlaku hukum nasional baginya. Asas kepentingan umum :negara berwenang mengatur dan melindungi warga negaranya dalam hubungan masyarakat umum.
  6. 6. Sumber-sumber Hukum Internasional 1. Sumber hukum dalam arti formal Perjanjian Internasional (traktat) Kebiasaan-kebiasaan internasional Asas-asas umumhukum Keputusan-keputusan hakim Pendapat para ahli hukum internasional 2. Sumberhukum dalam arti material Ada dua pandangan mengenai sumber hukum internasional : AlranNaturalis→berasaldarituhan AliranPositivisme →persetujuansetiapnegara
  7. 7. Praktek Ratifikasi di Indonesia
  8. 8. Ratifikasi Ratifikasi berasal dari bahasa latin yaitu ratificareyang berarti pengesahan (confirmation) atau persetujuan (approval). Dalam UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan. Pengesahan adalah perbuatan hukum yang mengikatkan diri pada suatu oerjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, persetujuan.
  9. 9. Ratifikasidi Indonesia Negara RI dalam melakukan perjanjian internasional berdasar pada pasal 11 UUD 1945 yang telah diamandemen dan UU No.24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional.
  10. 10. Pasal 11 UUD 1945 hasil amandemen “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain”
  11. 11. Pengesahan perjanjian internasional, apabila berkenaan :  masalah politik, perdamaian, pertahanan & keamanan negara  Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah  Kedaulatan negara  HAM dan lingkungan hidup  Pembentukan kaidah hukum baru  Pinjaman atau hibah luar negeri  Ekonomi dengan SDA tidak dapat diperbaharui
  12. 12. Pengesahan perjanjian internasional dengan keputusan presiden : Perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Ekonomi dan teknik Perdagangan Kebudayaan Pelayaran niaga Kerjasama penghindaran pajak berganda Kerjasama perlindungan penanaman modal Perjanjian-perjanjian lain yang bersifat teknis
  13. 13. SENGKETA INTERNASIONAL
  14. 14. Sengketa Internasional Sengketa internasional (International dispute) adalah suatu perselisihan yang terjadi antara subjek hukum internasional.
  15. 15. Sebab-sebabSengketa Internasional ᴥ Dari segi politis ᴥ Dari suatuwilayahteritorial ᴥ Sebab pengembangan senjata nuklir atausenjata biologi ᴥ Permasalahanterorisme ᴥ Ketidakpuasanterhadap rezim yang berkuasa ᴥ Adanya hegemoni (pengaruh kekuatan)Amerika
  16. 16. Cara MenyelesaikanSengketa Internasional
  17. 17. a. Penyelesaian Secara Damai Arbitrase Penyelesaian yudisial Negosiasi Jasa-jasa baik Mediasi Konsilisasi Penyelidikan Penyelesaian di bawah naungan PBB
  18. 18. b. Penyelesaian dengan Cara Kekerasan Perang dan tindakan bersenjata non- perang Retorsi Tindakan- tindakan pembalasan Blockade secara damai dan intervensi
  19. 19. Contoh-contoh kasus sengketa Internasional ᴥ Konflik Singapura-Malaysia tentang perebutan Pulau Batu Putih ᴥ Konflik Cina-Jepang mengenai pemilikan Kepulauan Senaku ᴥ Sengketa Irak-Kuwait ᴥ Konflik Israel-Palestine ᴥ Sengketa India-Pakistan mengenai status wilayah Kashmir
  20. 20. MAHKAMAH INTERNASIONAL
  21. 21. Mahkamah Internasional Merupakan salahsatu badan perlengkapan PBB yang anggotanya terdiri dari ahlihukum terkemuka, yakni15 orang hakimyang dipilih dari 15 negara dengan masajabatan9 tahun.
  22. 22. Tugas Mahkamah Internasional Tugas mahkamah internasional adalah memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan, juga memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara anggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional.
  23. 23. Kekurangan bukanlah hal yang membuat kita runtuh Tapi kekurangan adalah cambuk kita untuk tumbuh Apa adanya diri bukan berarti kita tak berarti Tapi apa adanya diri adalah suatu kejujuran yang berarti
  24. 24. Terima Kasih 

×