Politik hukum

  • 1,859 views
Uploaded on

 

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,859
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
46
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Politik Hukum Politik Dalam Ruang Lingkup Hukum di Indonesia Disusun oleh : Nicky Ganjar Nugroho Npm: 110110080339 UNIVERSITAS PADJAJARAN FAKULTAS HUKUM BANDUNG 2013
  • 2. BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Law is a command of the Lawgiver (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Demikian John Austin, seperti dikutip oleh Prof Lili Rasyidi.1Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer.filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah 1 Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Cet. ke VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 58
  • 3. supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela." Pengertian politik hukum menurut Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.2 Ini dapat diperjelas dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan peneyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Von Savigny berpendapat Kekuatan untuk membentuk hukum terletak pada rakyat yg terdiri dr kompleksitas individu dan perkumpulan.Pembuat undang- undang harus mendapat bahannya dari rakyat dan ahli hukum dengan mempertimbangkan perasaan hukum dan perasaan keadilan masyarakat.Hal ini dipertegas pernyataan dari John Austin yang menyatakan hukum merupakan perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Mengenai politik dan hukum dalam suatu negara sebenarnya ada di tangan pemerintah, sebagai pihak yang berwenang menjalankan roda kenegaraan berhak untuk mengeluarkan produk hukum yang sesuai dengan corak politik yang berlaku pada saat itu, dengan tujuan untuk 2 Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 160.
  • 4. menciptakan suatu aturan yang mengarah kepada keadilan dan kesejahteraan. Namun kemauan politik pada tingkat nasional akan kurang berarti apabila tidak diteruskan sampai ke lapisan kehidupan yang lebih rendah. Bahkan tidak berlebihan kiranya, apabila dikatakan indikator untuk keberhasilan pelaksanaan kemauan tersebut sebaiknya dilihat pada tempat-tempat yang jauh dari pusat kekuasaan atau pemerintah.Bukan hanya di Jakarta, Bandung, Surabaya atau Semarang, melainkan harus menjangkau sampai ke pelosok desa yang terpencil di seluruh tanah air. Dengan demikian ukurannya bukan “sudah berapa jumlah undangundang yang dibuat”, “berapa tambahan gedung pengadilan” dan sebagainya, melainkan apakah “jalan masuk kepada keadilan” itu telah dirasakan oleh kebanyakan orang di Indonesia, khususnya dari lapisan bawah. Hukum merupakan alat yang dipergunakan untuk menata kehidupan sosial yang penuh dengan gejolak dan dinamika.
  • 5. B. IDENTIFIKASI MASALAH Dari gambaran di atas, maka penulis dalam tulisan ini ingin memberikan atau membagi permasalahan menjadi 2 pokok permasalahan: 1. Apakah pengaruh politik terhadap hukum 2. Bagaimanakah format kekuasaan politik dalam negara hukum Indonesia 3. Apakah Hukum lebih determinan dibandingkan politik atau sebaliknya?
  • 6. BAB II PEMBAHASAN A. Pengaruh Politik Terhadap Hukum Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul tidak mampu memotong kesewenang-wenangan. Bahkan produk hukum banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.Politik kerapkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum.Sebelum itu kita lihat dulu asumsi bahwa hukum merupakan produk politik.Hukum dianggap sebagai dependent variable (variabel terpengaruh), sedangkan politik diletakan sebagai independent variable (variabel berpengaruh).Peletakan hukum sebagai variabel yang tergantung atas politik atau politik yang determinan atas hukum ini mudah dipahami.Sidang parlemen yang dibuat untuk membuat undang-undang sebagai produk hukum pada hakikatnya merupakan adegan kontestasi agar kepentingan dan aspirasi semua partai politik dapat termuat dalam keputusan dan menjadi undang-undang.3 Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat 3 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 9-10.
  • 7. hukum dalam negara, tergangtung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prateknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri. Dari kenyataan ini disadari, adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Sehubungan dengan itu, ada dua kata kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum yakni mencakup kata “process” dan kata “institutions,” dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk politik. Pengaruh itu akan semakin nampak pada produk peraturan perundangundang oleh suatu institusi politik yang sangat dpengarhi oleh kekuatakekuatan politik yang besar dalam institusi politik. Sehubungan dengan masalah ini, Miriam Budiarjo berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum
  • 8. (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan.4 Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk itu.karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Kekuatan- kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti: partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain. Dengan demikian dapatlah disimpilkan bahwa pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu. 4 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. ke 27, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 118.
  • 9. B. Format Kekuasaan Politik Dalam Negara Hukum Indonesia Kriteria bagi suatu negara modern adalah apabila kekuasaan memerintah dalam suatu negara diselenggarakan berdasarkan hukum.Dengan pengertian bahwa suatu negara hukum, pemerintah dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, harus sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama demi tegaknya negara hukum.Dalam hal ini semua komponen bangsa, baik masyarakat, organisasi sosial dan politik, maupun lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif selaku instrumen politik, harus secara sadar melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum. Namun hukum hanya memberikan kerangka idiologis dalam perubahan-perubahan sosial yang dikehendaki, yaitu jaminan orang akan diperlakukan sama. Hal ini sangat penting, karena tanpa jaminan tersebut, maka perubahan-perubahan social yang dikehendaki alam masyarakat hampir tidak mungkin, karena orang tidak percaya lagi kepada negara (pemerintah), kepada struktur dalam masyarakat, atau kepada siapa saja. Keadaan tersebut dapat dilihat sekarang, bahwa sikap-sikap dari elit politik yang masih berperan pada kepentingan politik yang sempit dan partisan, daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.Retorika populis yang disampaikan hanya sebatas pada mencari popularitas dan dukungan politik, bukan sebagai langkah untuk menciptakan budaya politik yang demokratis dan egaliter.Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan krisis yang berkepanjangan di Indonesia, karena runtuhnya
  • 10. penghormatan institusi negara terhadap ketentuan hukum sebagai kerangka pengaturan kehidupan sebuah masyarakat modern.Akibatnya suhu politik meningkat terus, sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun dunia Internasional.Padahal secara normatif UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia berdasarkan negara hukum, bukan negara kekuasaan.Segala sesuatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan institusi negara lainnya harus berdasarkan kepada hukum.Dengan demikian konstitusi yang telah diciptakan tersebut untuk mengatur dan membatasi tindakan-tindakan pemerintah dan rakyat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masingmasing.Tentunya konstitusi yang dibuat itu tidaklah statis namun dinamis, yaitu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu konstitusi dapat saja diubah karena tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, sebagaimana yang telah dilakukan mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, melalui perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat, hal ini dengan tujuan untuk menjaga stabilitas roda kenegaraan, agar tidak terjadi kekacauan. Sehubungan dengan itu maka pembentukan hukum harus memperlihatkan kesadaran hukum masyarakat.Di samping itu tidak tertutup kemungkinan bahwa hukum menciptakan pola-pola baru di dalam masyarakat, sehingga pada
  • 11. akhirnya menciptakan kesadaran hukum baru sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.5 Suatu sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak dan sesuai dengan kondisi masyarakat.Hukum dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, dan juga harus dimengerti atau dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan Supaya hukum benarbenar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka ketentuan hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat komunikasi merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum, baik secara formal maupun informal, sehingga apa yang diinginkan oleh hukum dapat tercapai. Dari sini kelihatan bahwa jaminan terhadap negara hukum itu adalah ditentukan oleh dua persoalan, yaitu apakah hukumnya dibuat melalui proses yang sesuai dan kemudian diratifikasi secara demokratis, serta apakah hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh rakyat yang diperintahnya secara tersurat maupun tersirat. Jawaban positif terhadap kedua hal ini menentukan juga kadar keseimbangan politik yang dihasilkan oleh konstitusi (hukum) yang bersangkutan. Dari pernyataan ini dapat dipahami 5 bahwa konstitusi (hukum) suatu negara, harus dibuat blog Prof DR Zainudin Ali “Hubungan Timbal Balik Antara Hukum Dan Politik Dalam Penegakkan Hukum Dilihat Dari Aspek Sosiologi Hukum” www.google.com. Di akses 7 November 2013. Pada jam 23.50 WIB.
  • 12. berdasarkan keseimbangan politik yang ada.Sehingga hukum itu dapat mengakomodir semua kalangan dan tidak cenderung menguntungkan salah satu pihak. C. Dominasi Politik Pada Hukum Di Indonesia Apabila melihat dari suasana politik di Indonesia.Saat ini negara Indonesia sedang terjadi relasi Das sein, dimana politik dominan terhadap produk hukum.Sehingga produk yang dihasilkan tak lebih dari kristalisasi tawar-menawar antara elite politik. Ilmu hukum juga merupakan ilmu bantu dalam ilmu politik. Hal ini dapat dipahami karena sejak dahulu terutama di Eropa barat ilmu hukum dan politik memang sudah demikian erat.Keduaduanya memiliki persamaan daya “mengatur dan memaksakan undangundang” (law enforcement) yang merupakan salah satu kewajiban negara yang begitu penting.Di samping itu analisis-analisis mengenai hukum serta hubungannnya dengan Negara. Dengan demikian maka ada kecenderungan pada ilmu hukum untuk “meremehkan” kekuatan-kekuatan social dan budaya.Namun, dari aspekaspek daya yang “memaksa” inilah ilmu politik memandang perlu untuk mengungkap dalam kaitannya seprti dengan kesadaran maupun partisipasi politik.Hal ini sesuai dengan pendapat Hans Kelsen, bahwa negara sebagai suatu badan hukukm atau Rechtsperson
  • 13. (juristicperson).6Dalam pengertian tersebut badan hukum merupakan sekelompok orangyang oleh hukum diperlaskukan sebagai suatu kesatuan sebagai suatu individu yang mempunyai hak dan kewajiban.Setelah mengurai mengenai hubungan antara politik dan hukum, maka saya mengambil satu asumsi determinan, yaitu politik yang determinan terhadap hokum. Selain pendekatan yuridis normatif dalam pengkajian hukum, hukum juga masih mempunyai sisinya yang lain, yaitu hukum dalam kenyataannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.Dalam kenyataan sosial itulah hukum menemukan kenyataannya yang paling hakiki, bahwa sebagai salah satu dari sub sistem sosial, hukum tidak lepas dari pengaruh sub sistem sosial lainnya, termasuk politik. Dalam Black’s Law Dictionary, dominasi (dominate) diartikan sebagai to master (someone or something) or to control (someone or something).7 Yaitu, keadaan menguasai seseorang atau sesuatu. Tanpa disadari oleh manusia, politik merupakan sub sistem sosial yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sub sistem sosial lainnya.Politik dapat mempengaruhi kehidupan sosial, mempengaruhi keadaan ekonomi, mempengaruhi keberlangsungan budaya, dan tentunya mempengaruhi 6 Hans Kelsen, General Theory of Law and State (New York: Russeil & Russell, 1961), Hal. 181-191 Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary, seventh edition, West Group, St.Paul Minn, 1999. 7
  • 14. hukum.Jadi, dapat dikatakan bahwa politik merupakan dominasi dalam sistem sosial. Max steiner, mengutarakan idiom bahwa “sejemput kekuasaan lebih bermanfaat daripada sekarung hak”.8 Hal ini menggambarkan betapa besarnya pengaruh politik pada hukum. Secara politis historis, terbuktikan bahwa perkembangan masyarakat dapat dihambat oleh beberapa negara yang mampunyai pemerintahan absolut atau pemerintahan colonial.9 Seperti Indonesia pada masa 200 tahun pertama pemerintahan Hindia Belanda, pada masa tersebut, masyarakat cederung bersifat keaderahan, belum menyadari kesatuannya karena dijejali politik devide et impera, sehingga belum bersatu padu. 8 L.J. Van Appledoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2008. Hal. 57 bid, Hal. 163 9
  • 15. BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Hukum tidak bisa dipisahkan dengan politik, hukum membentuk suatu peraturan yang berguna bagi masyarakat untuk mengatur kehidupan.Tetapi hukum di buat oleh lembaga politik yaitu legislatif.Hal ini membuat hasil yang dibuat oleh DPR adalah produk politik bukan produk hukum. konstitusi suatu negara, harus dibuat berdasarkan keseimbangan politik yang ada. Sehingga hukum itu dapat mengakomodir semua kalangan dan tidak cenderung menguntungkan salah satu pihak.Disinilah perlu adanya kesamaan pandangan atau persepsi terhadap kandungan dari peraturan hukum yang diciptakan dari berbagai pihak, baik dari unsur masyarakat, partai politik, organisasi sosial maupun pemerintah dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya. Adanya perbedaan jawaban pertanyaan tentang mana yang lebih determinan diantara keduanya, terutama perbedaan antara alternatif jawaban yang pertama dan kedua pada bab terdahulu, disebabkan oleh perbedaan cara para ahli memandang kedua subsistem kemasyarakatan tersebut. Mereka yang hanya memandang hukum dari sudut das sollen (keharusan) atau para idealis berpegang teguh pada pandangan bahwa hukum harus
  • 16. merupakan pedoman dalam segala tingkatan hubungan antar anggota masyarakat termasuk daam segala kegiatan politik.Sedangkan mereka yang memandang hukum dari segi das sein (kenyataan) atau para penganut paham empiris melihat secara realistis bahwa produk hukum sangat dipengaruhi oleh politik, bukan saja dalam pembuatannya tetapi juga dalam kenyataan-kenyataan empirisnya.10 Karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum, maka jika harus berhadapan dengan politik, hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah.11 Karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik, maka menjadi beralasan adanya konstatasi bahwa kerapkali otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh politik. 10 Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998, hal. 8 Ibid, Hal. 13 11
  • 17. DAFTAR PUSTAKA. Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005 blog Prof DR Zainudin Ali “Hubungan Timbal Balik Antara Hukum Dan Politik Dalam Penegakkan Hukum Dilihat Dari Aspek Sosiologi Hukum” www.google.com. Di akses 7 November 2013. Pada jam 23.50 WIB. Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York: Russeil & Russell, 1961 Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary, seventh edition, West Group, St.Paul Minn, 1999 L.J. Van Appledoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2008