Your SlideShare is downloading. ×
0
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement

9,088

Published on

Modul 8, 9, dan 10 - Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement

Modul 8, 9, dan 10 - Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement

Published in: Education
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
  • terimakasih pak Khalid! Saya bersyukur sekali nemu blog bapak dan dapat materi2 ttg pengadaan disini. Bener2 membantu saya yang akan ikut ujian sertifikasi. Terima kasih banyak.. ^^
    Tapi, ada beberapa modul yang tidak bisa di-download. Apa bapak berkenan untuk mengaktifkan option 'save'nya?
    terima kasih dan sukses terus buat bapak.. ^^
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
9,088
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
337
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. 90 LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1
  • 2. 1Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2
  • 3. 1SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKANPESERTA MAMPU: Memahami ketentuan umum pengadaan barang / jasa dengan swakelola Memahami penggunaan tingkat komponen dalam negeri penggadaan barang / jasa dan preferensi harga Memahami kegiatan dan kriteria pengadaan barang / jasa dgn dana pinjaman / hibah LN Memahami Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3
  • 4. 1Definisi Swakelola Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4
  • 5. 4 Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri Pekerjaan yang operasi nya Pekerjaan untuk memerlukan partisipasi langsungalutsista dan industri almatsus meningkatkan dalam negeri masyarakat kemampuan teknis SDM Penelitian dan Pekerjaan yang tidak pengembangan dalam diminati oleh Penyedia negeri Barang/Jasa Pekerjaan yang secara Pekerjaan Industri rinci/detail tidak dapat Kreatif, inovatif dan dihitung/ditentukan budaya dalam negeri Jenis terlebih dahulu pekerjaan PenyelenggaraanPekerjaan yang bersifat rahasiabagi K/L/D/I yang bersangkutan swakelola diklat, kursus, seminar, penyuluha n, dll Pekerjaan survey, pemrosesan Pekerjaan untuk proyekdata, pengujian, pengembangan percontohan dan survey yang sistem bersifat khusus Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5
  • 6. 1 Pelaporan & Penyerahan Pertanggung jawaban Pengawasan PelaksanaanPerencanaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6
  • 7. 1K/L/D/I penanggung jawab anggaran• Perencanaan• Pelaksanaan• Pengawasan dan EvaluasiInstansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola• Perencanaan• Pelaksanaan• Pengawasan dan EvaluasiKelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola• Perencanaan• Pelaksanaan• Pengawasan dan Evaluasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 7
  • 8. 1Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 8
  • 9. 2Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 9
  • 10. 2Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10
  • 11. 2• Direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Penanggung Jawab Anggaran; dan mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli• Tenaga ahli tidak boleh lebih dari 50%• pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 11
  • 12. 2• Perencanaan di lakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran .• Pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak/MoU antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola• pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.• Pengawasan dilakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12
  • 13. 3• Perencanaan Umum dilakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran• Perencanaan pekerjaan secara detail dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan persetujuan K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran• Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;• Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;• Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13
  • 14. 4• Pelaksanaan rencana sesuai KAK• Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan.• Pembayaran• Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi• Pelaporan Realisasi Pekerjaan• Penyerahan Hasil Pekerjaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14
  • 15. 1 40% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap 30% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% 30% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% . pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan secara berkala kepada PPK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 15
  • 16. 1• Pengawasan oleh Tim Pengawas• Pengawasan meliputi administrasi, teknis dan keuangan• apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 16
  • 17. 1• Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi: a) pengadaan dan penggunaan material/bahan; b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli; c) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan; e) pelaksanaan fisik; dan f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan.• Dari hasil evaluasi tersebut, Penanggungjawab memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 17
  • 18. 3• PPK mengadakan Kontrak untuk swakelola sendiri, atau dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain, atau dengan Pelaksana Swakelola berdasarkan Nota Kesepahaman atau Kontrak dengan Kelompok Masyarakat;• Kontrak Swakelola paling kurang berisi: 1) Para pihak; 2) Pokok pekerjaan yang diswakelolakan; 3) Nilai pekerjaan yang diswakelolakan; 4) Jangka waktu pelaksanaan; dan 5) Hak dan kewajiban para pihak. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 18
  • 19. 2 Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri Spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan ; dan/atau. produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang di impor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 19
  • 20. 2 Tingkat MenunjukkanKomponen Dalam besarnya tingkat Negeri (TKDN) penggunaan Wajib digunakan barang/jasa bila TKDN + BMP merupakan mencapai 40 % Perhitungan TKDN indikator tingkat merujuk pada penggunaan ketentuan Hanya berlaku jika terdapat minimal 3 produk dalam Menteri calon penyedia produk Perindustrian negeri dilakukan dalam negeri sesuai besaran Mengacu padakomponen dalam daftar inventaris Hanya berlaku oleh kementrian pada barang yangnegeri pada setiap memenuhi perindustrian Barang/Jasa spesifikasi teknis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 20
  • 21. 2 Pengadaan yang Max 15 % untuk dibiayai rupiah barang produksi Preferensi Harga murni dengan nilai dalam negeri diatas 5 Milyar Tidak mengubah merupakan Berlaku harga perhitungan ulang pada TKDN penawaran, teta pi HEA dapat nilai penawaran > 25% merubah urutan dengan Pengadaan yang Max 7.5%mempertimbangkan dibiayai Pinjaman untuk Luar Negeri melalui pekerjaan TKDN Pelelangan konstruksi Internasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 21
  • 22. 1• HEA = Harga Evaluasi Akhir.• KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa).• HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi).Pada HEA yang sama, pemilik TKDN terbesar menjadi pemenang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 22
  • 23. 5• Peserta dibagi contoh pengadaan dengan penggunaan produksi DN• Dalam contoh tersebut, TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi barang/Jasa Produksi Dalam Negeri diterbitkan Kementerian Perindustrian• Diskusikan dengan peserta disebelahnya  mencari dalam tabel Kementerian Perindustrian  tuliskan jawaban pada tabel yg disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 23
  • 24. 2• PPK wajib memahami: a. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPPLN)/(NPHLN) b. Ketentuan Pengadaan setelah NPPLN/NPHLN disepakati• Pengadaan yang dibiayai Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing 1. Dilakukan melalui Pelelangan/Seleksi Internasional, dan harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam DRPPHLN 2. Dokumen Penawaran sesuai ketentuan dan norma Internasional. 3. Evaluasi Penawaran dengan smetode perhitungan biaya efektif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 24
  • 25. 1 Memberi kesempatan seluas- luasnya kepada penyedia nasional Dokumen pengadaanProses pemilihan berbahasa indonesiadilangsungkan di dan berbahasa dalam negeri Inggris Dokumen berbahasa Indonesia menjadi acuan jika terdapat perbedaan tafsir Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 25
  • 26. 1a) Adanya kerja sama antara Penyedia Barang/Jasa asing dengan industri dalam negeri ;b) Adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian dan keterampilanc) Ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat mungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 26
  • 27. 1 Bernilai di atas 100 Milyar untuk pekerjaan konstruksi Perusahaan asing Bernilai di atasharus bekerja sama 20 Milyar untukdengan perusahaan pengadaan barang/jasa nasional lainnya Bernilai di atas 10 milyar untuk jasa konsultansi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 27
  • 28. 1• Pengadaan secara elektronik (E-Procurement) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.• Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e- purchasing. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 28
  • 29. 2 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Memenuhi Meningkatkankebutuhan akses akses pasar dan informasi yang persaingan usaha real time yang sehat Mendukung Memperbaiki proses tingkat efisiensi monitoring dan proses audit pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 29
  • 30. 2 1.Mendapatkan penawaran yang lebih banyak 2.Mempermudah proses administrasi 3.Mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan ULP / PP 1. Menciptakan persaingan usaha yang sehat 2. Memperluas peluang usaha 3. Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang 4. Mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelangPenyedia Barang dan Jasa Memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan masyarakat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 30
  • 31. 1E-Tendering merupakan:• Tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 31
  • 32. 1E-Purchasing merupakan:•Tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 32
  • 33. 20• Renovasi sederhana gedung aula pertemuan Desa Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.• 2 kel. pertama swakelola yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kab• 2 kel. kedua swakelola yang dilaksanakan kelompok masy• tiap kelompok menyusun garis besar : - Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas sesuai struktur organisasi Swakelola - Alur pelaporan dan sistem pengawasannya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 33
  • 34. 15 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 34

×