Presentasi Sosialisasi perpres 70 tahun 2012

  • 135,710 views
Uploaded on

Slide presentasi yang dibawakan pada saat sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Slide presentasi yang dibawakan pada saat sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
135,710
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10

Actions

Shares
Downloads
10,079
Comments
45
Likes
31

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Perpres No. 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP LKPP
  • 2. Daftar Isi :I.  Latar BelakangII.  MetodologiIII.  TujuanIV.  Pemberlakuan LKPP
  • 3. I. Latar Belakangv Petunjuk Presiden terkait percepatan penyerapan APBN/APBD;v Evaluasi pelaksanaan Perpres No. 54 Tahun 2010. LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa LKPP
  • 4. II. Metodologiv Informasi dari berbagai pelaksanaan pengadaan yang krusial selama 2010-2011;v Data sejak Agustus 2010 – Juli 2011 dari diskusi, advokasi PBJ, pertanyaan via surat resmi dan e-mail, konsultasi langsung, serta temuan di lapangan;v Terkumpul 514 pertanyaan dari K/L/D/I dan penyedia barang/jasa, diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) isu yang paling menonjol. LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa LKPP
  • 5. III. Tujuanv  Mempercepat pelaksanaan APBN dan APBD;v  Menghilangkan dan memperjelas multitafsir;v  Memperjelas arah Reformasi Kebijakan Pengadaan. LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa LKPP
  • 6. v  Mempercepat pelaksanaan anggaran 1.  Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (procurement plan) dan penyusunan rencana penarikan (disbursment plan); 2.  Mewajibkan proses pengadaan sebelum Dokumen Anggaran disyahkan: Ø  Menyediakan biaya pendukung Ø  Tidak mengangkat Pengelola Pengadaan setiap tahun (PPK, ULP, Bendahara, PPHP, dan lain-lain); 3.  Menaikkan nilai Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dari Rp.100 juta menjadi Rp.200 juta; LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa LKPP
  • 7. v  Mempercepat pelaksanaan anggaran (Lanjutan) 4.  Menaikan threshold nilai pengadaan dengan lelang Sederhana/Pemilihan Langsung dari Rp.200 juta menjadi Rp.5 Milyar; 5.  Pengecualian persyaratan sertifikat bagi PPK yang dijabat oleh Eselon I & II dan PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi persyaratan; 6.  Penugasan menjawab sanggahan banding Pimpinan K/L/I dan Kepala Daerah kepada Pejabat dibawahnya; LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa LKPP
  • 8. v  Mempercepat pelaksanaan anggaran (Lanjutan) 7.  Memperjelas persyaratan untuk Konsultan Internasional dengan menyesuaikan terhadap praktek bisnis di dunia internasional; 8.  Penambahan metode Pelelangan Terbatas untuk Pengadaan Barang. LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa LKPP
  • 9. v  Menghilangkan dan memperjelas multitafsir 1.  Sanggahan hanya untuk peserta yang memasukan penawaran; 2.  Keberadaan ULP di daerah hanya 1 (satu) di Provinsi/Kabupaten/Kota; 3.  Penanggung jawab proses pemilihan penyedia adalah Kelompok Kerja ULP; 4.  Penyetaraan teknis dapat dilakukan untuk pelelangan metode dua tahap. LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa LKPP
  • 10. v  Memperjelas arah Reformasi Kebijakan Pengadaan 1.  Lampiran Perpres dijadikan Keputusan Kepala (dengan persetujuan Menteri PPN); 2.  Mempertegas adanya mainstream Regular Bidding dan Direct Purchasing; 3.  Penambahan barang yang Direct Purchasing ditentukan oleh Kepala LKPP. LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa LKPP
  • 11. IV. Pemberlakuan v  Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (1 Agustus 2012). v  Pengadaan yang sedang dilaksanakan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010. v  Perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Perpres ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak. LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa LKPP
  • 12. MATRIKS PERATURAN PRESIDEN No. 54/2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH beserta PERUBAHANNYA(PERATURAN PRESIDEN No. 70/2012) LKPP
  • 13. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/12 KETI. KETENTUAN UMUM 1. Peraturan a.  Lampiran I : Perencanaan Lampiran dipisahkan dari tentang Umum Pengadaan batang tubuh Perpres No. 70 Tatacara b.  Lampiran II : Pengadaan Tahun 2012, selanjutnya Pengadaan Barang diatur dalam Peraturan Kepala c.  Lampiran III : Pengadaan LKPP Nomor 6 Tahun 2012 Pekerjaan Konstruksi Tambahan: d.  Lampiran IV : Pengadaan Jasa Konsultansi IVa. Pengadaan Jasa melalui Seleksi Internasional Konsultansi Badan (Bab 6) Usaha IVb Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan e.  Lampiran V : Jasa Lainnya f.  Lampiran VI : Swakelola LKPP
  • 14. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET 2. Perencanaan Lingkup perencanaan: a. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan a.  PA/KPA membuat pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Institusi rencana umum dan secara terbuka kepada pembiayaan pengadaan; masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran b.  PPK membuat rencana Kementerian/Lembaga/Institusi (teknis) pengadaan; disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari c.  Pokja ULP membuat APBN. Sedangkan untuk rencana pelaksanaan pengadaan yang bersumber dari APBD diumumkan setelah (pelelangan/seleksi) rencana keuangan tahunan pengadaan. Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. b. PA pada K/L/D/I harus Keppres menyediakan biaya pendukung 42/2002 untuk pelaksanaan pemilihan telah mendahului tahun anggaran. direvisi menjadi c. Pengangkatan dan Perpres 53/ pemberhentian pejabat 2010 (ttg pelaksana pengadaan tidak penunjukan terikat tahun anggaran PPK dsb) LKPP
  • 15. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET 3. Pinjaman/ •  Pada prinsipnya Tetap Hibah mengikuti Perpres; Luar •  Jika terdapat Negeri perbedaan, maka (PHLN) dilakukan kesepakatan (utk menggunakan Perpres atau aturan pemberi pinjaman/ hibah). 4. Jenis a.  Barang Tetap Pengadaan b.  Pekerjaan Konstruksi c.  Jasa Konsultansi d.  Jasa Lainnya LKPP
  • 16. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET 5. Definisi Barang adalah setiap benda Tetap baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang Pekerjaan Konstruksi adalah Tetap seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya LKPP
  • 17. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET Definisi Jasa Konsultansi adalah jasa Tetap (cont’) layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) LKPP
  • 18. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET Definisi Jasa Lainnya adalah jasa Tetap (cont’) yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang LKPP
  • 19. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET Definisi Sayembara adalah metode Tetap (cont’) pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan Kontes adalah metode Tetap pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan LKPP
  • 20. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET •  Kelompok Kerja ULP dapat 6. Pelelangan Proses pengadaan mengumumkan pelaksanaan /Seleksi dpt dilakukan Pengadaan: a.  Setelah penetapan APBD sebelum stlh rencana kerja untuk pengadaan yang tahun dan anggaran K/ bersumber dari APBD. b.  Setelah rencana kerja dan anggaran L/D/I disetujui anggaran Kementerian/ oleh DPR/DPRD Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN. •  Pengumuman mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum ditetapkan. •  Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, proses pemilihan dibatalkan dan kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi. LKPP
  • 21. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES KET 70/2012 7. Pekerjaan Untuk pekerjaan Tetap Kompleks diatas Rp. 100 M 8. Materai Digunakan hanya Tetap untuk dokumen kontrak dan Formulir Isian Kualifikasi LKPP
  • 22. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES KET 70/2012II. ORGANISASI PENGADAAN 9. Organisasi 1.  PA/KPA; Tetap Pengadaan 2.  PPK; 3.  ULP/Pejabat Pengangkatan dan Pengadaan; pemberhentian 4.  Panitia/Pejabat Pejabat tidak terikat Penerima Hasil tahun anggaran Pekerjaan. 10. Perangkat a.  Kepala; Perangkat organisasi organisasi ULP b.  Sekretariat; mengacu kepada c.  Staf pendukung; peraturan d.  Kelompok kerja . perundang- undangan di bidang kelembagaan LKPP
  • 23. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET A. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN11. Tugas dan •  mengumumkan Tetap kewenangan Rencana Umum Pengadaan •  menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan12. Penetapan 1.  Paket pengadaan Penetapan pemenang / Barang/Pekerjaan pemenang/penyedia penyedia oleh Konstruksi/Jasa oleh PA pada K/L/D/ PA/KPA di K/ Lainnya diatas Rp. I L/I atau 100M Kep.Daerah di 2.  Paket pengadaan Daerah Jasa Konsultansi diatas Rp. 10 M LKPP
  • 24. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET13. Kuasa -  Dpt diangkat lebih dari Tetap Pengguna 1 (satu) orang sesuai Anggaran beban pekerjaan/ (KPA) rentang kendali PA. -  Diangkat oleh PA (Pemerintah Pusat) -  Ditetapkan oleh Kepala Daerah (Pemerintah Daerah) -  KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan diangkat oleh PA atas usul Kepala Daerah LKPP
  • 25. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)14. Tugas dan -  menyusun dan fungsi menetapkan rencana pengadaan: §  Spesifikasi teknis; §  Rincian HPS §  Rancangan kontrak -  tidak menetapkan pemenang -  menandatangani –  menyetujui bukti kontrak pembelian atau menandatangani -  menyimpan dan Kuitansi/Surat Perintah menjaga keutuhan Kerja (SPK)/surat seluruh dokumen perjanjian: pelaksanaan pengadaan LKPP
  • 26. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET15. Kewenang- •  dapat mengusulkan Tetap an lain perubahan paket dan jadwal pekerjaan kpd PA •  dapat menetapkan ü tim pendukung ü tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) LKPP
  • 27. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET16. Persyaratan tidak menjabat sebagai tidak menjabat sebagai PPK pengelola keuangan Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan bendahara, kecuali PA/KPA yang bertindak sebagai PPK pada Pemerintah Daerah17. Persyaratan -  Pendidikan min S1 Persyaratan min S1 dapat manajerial -  Tidak ada persyaratan diganti dengan paling DP3 kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa apabila jumlah pegawai negeri yang memenuhi persyaratan terbatas LKPP
  • 28. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET18. Kewajiban a. PPK pada K/L/I Dalam hal tidak ada bersertifikat bersertifikat sejak personil yang Perpres ini berlaku; memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai b. PPK pada K/L/I yang PPK, maka persyaratan ditugaskan di Unit memiliki sertifikat Pelaksana Teknis (UPT) dikecualikan untuk: Pusat/Kab/Kota paling a.  PPK yang dijabat lambat 1 Januari oleh pejabat eselon I 2012; dan dan II di K/L/D/I; c.  PPK pada Pemerintah dan/atau Prop/Kab/Kota paling b.  PA/KPA yang lambat 1 Januari bertindak sebagai 2012. PPK. LKPP
  • 29. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET C. ULP/PEJABAT PENGADAAN19. Kewenangan Menteri/Pimpinan Tetap Pembentukan Lembaga/Kepala ULP Daerah/Pimpinan Institusi.20. Fungsi ULP •  Pengadaan Barang/ Pengadaan Pekerjaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya > Rp. 100 jt Lainnya > Rp. 200 •  Pengadaan Jasa jt Konsultansi > Rp.50 jt LKPP
  • 30. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET21. Persyaratan a.  tidak mempunyai a.  Dihapus a.  … Kepala ULP, hubungan keluarga b.  Persyaratan Sertifikasi b.  Jika tidak Kelompok Kerja dengan Pejabat yang menjadi dapat dikecualikan Pokja (Pokja) ULP/ menetapkannya sebagai untuk Kepala ULP ULP Pejabat anggota ULP/Pejabat c.  L/I yang memiliki Pengadaan Pengadaan keterbatasan PNS b.  memiliki Sertifikat dapat mengangkat c.  Dilarang duduk sebagai pegawai tetap non pengelola keuangan PNS. d.  Dilarang duduk sebagai PPSPM dan bendahara22. Kelompok kerja •  Dapat dibantu aanwijzer • Pengadaan Barang/Jasa (Pokja) ULP dan tenaga ahli bersifat khusus dan/ •  Berjumlah gasal minimal 3 atau memerlukan (tiga) orang keahlian khusus, •  Dapat ditambah sesuai dg tenaga ahli dapat kompleksitas pekerjaan. berasal dari Pegawai Negeri atau swasta. LKPP
  • 31. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET23. Tugas Pokok Belum diatur a.  memimpin dan mengkoordinasikan seluruh dan kegiatan ULP; Kewenangan b.  menyusun program kerja dan anggaran ULP; Kepala ULP c.  mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; d.  membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; e.  melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; f.  menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Pokja ULP; g.  mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN; dan h.  menetapkan Sekretariat dan Staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan LKPP
  • 32. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET24. Tugas, wewenang, -  menetapkan Dok. Pengadaan; Tetap dan tanggung -  menetapkan pemenang utk jawab Pokja ULP Ø  Pengadaan Barang/ Pek.Konstruksi/ Jasa Lainnya ≤ Rp.100 M; Ø  Pengadaan Jasa Konsultansi ≤ Rp. 10 M -  menjawab sanggahan25. Pejabat Pengadaan •  melaksanakan Pengadaan Langsung •  Pengadaan Barang/Pekerjaan Pengadaan Langsung Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp. untuk Pengadaan 100 jt Barang/Pekerjaan •  Pengadaan Jasa Konsultansi ≤Rp. Konstruksi/Jasa 50 jt Lainnya ≤ Rp. 200 jt26. Kewenangan lain Dapat mengusulkan kpd PPK: Tetap Pokja ULP/ Pejabat •  perubahan HPS; Pengadaan •  perubahan spesifikasi. LKPP
  • 33. NO TOPIK PERPRES PERPRES 70/2012 KET 54/1027. Pengecua- Belum a.  Lembaga/Institusi Pengguna lian status diatur APBN/APBD yang memiliki Pokja ULP/ keterbatasan pegawai yang Pejabat berstatus Pegawai Negeri, Pengadaan Kepala ULP/anggota Kelompok sebagai Kerja ULP dapat berasal dari pegawai pegawai tetap Lembaga/ negeri Institusi Pengguna APBN/APBD yang bukan Pegawai Negeri. b.  Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP (Tim Pengadaan) dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri. LKPP
  • 34. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET D. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN28. Ketentuan -  Ditetapkan oleh PA/KPA Tetap umum -  Dapat dibantu oleh tim/ tenaga ahli yg ditetapkan PA/KPA29. Persyaratan -  tidak menjabat sebagai tidak menjabat pengelola keuangan sebagai PPSPM dan bendahara30. Tugas dan -  Memeriksa hasil pekerjaan Tetap fungsi -  Menerima hasil pekerjaan -  Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima LKPP
  • 35. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET E. PENYEDIA BARANG/JASA31. Persyaratan -  Kemampuan Dasar (KD) Tetap untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya -  Sisa Kemampuan Paket (SKP) untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya32. Kemampu- -  Utk Pek. Konstruksi, Tetap an Dasar KD = 3 NPt (KD) -  Utk Jasa Lainnya KD = 5 NPt -  NPt utk 10 tahun terakhir -  Nilai KD sama dengan nilai total HPS LKPP
  • 36. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET33. Sisa Tidak diwajibkan lagi Tetap Kemampuan adanya SKK Keuangan (SKK)34. Afiliasi Larangan afiliasi atau dihapus keterkaitan hubungan, baik antar Penyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/ Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan35. Dukungan Minimal 10 % dari nilai Untuk semua jenis Nilai Keuangan dari paket untuk pekerjaan pemilihan langsung/ Paket = Bank konstruksi pelelangan Pekerjaan Nilai Konstruksi Total HPS LKPP
  • 37. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES KET 70/201236. Sisa -  Pekerjaan Konstruksi Tetap Kemampuan dan Jasa Lainnya Paket (SKP) -  Usaha kecil KP =5 -  Usaha non kecil KP = 6 atau 1,2 N -  N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 tahun terakhir37 Pengecualian Pengecualian a.l: persyaratan - Perjanjian KSO kualifikasi -  KD untuk -  Duk. Keuangan Penyedia asing - SKP LKPP
  • 38. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KETIII. RENCANA UMUM PENGADAAN37. Ketentuan -  disusun oleh PA Penambahan -  meliputi kegiatan dan ketentuan: umum anggaran yg akan • PA menyampaikan kebijakan umum Ø dibiayai oleh K/L/D/ penetapan pengguna- I sendiri an produk dalam Ø dibiayai dengan co- negeri dalam RUP. financing •  RUP diumumkan kembali jika ada perubahan/ penambahan dok anggaran • RUP pada Pemda diumumkan PA setelah RKT dibahas dan disetujui bersama 38. Biaya Merupakan bagian dari Tetap pelaksanaan RUP yang disusun dan pengadaan ditetapkan oleh PA/KPA LKPP
  • 39. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KETIV.  SWAKELOLA 39. Pekerjaan ... antara lain : Penambahan kriteria yang dapat di •  pekerjaan yang operasi pekerjaan swakelola: swakelolakan dan pemeliharaannya •  pekerjaan yang operasi memerlukan partisipasi dan pemeliharaannya langsung masyarakat memerlukan setempat partisipasi langsung Penambahan : masyarakat setempat §  pekerjaan survey; atau dikelola oleh K/ §  pekerjaan industri L/D/I. kreatif, inovatif, budaya dan penelitian laboratorium; §  penelitian dan pengembangan dalam negeri; §  pengembangan industri pertahanan, alutsista dan almatsus dalam negeri. LKPP
  • 40. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET40. Pelaksana a.  K/L/D/I Tetap Mekanis- Swakelola Penanggung me Hibah Jawab Anggaran; diatur tersendiri b.  Instansi Pemerintah Lain pelaksana Swakelola; c.  Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola LKPP
  • 41. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET41. Penyaluran Untuk semua jenis pekerjaan: Tetap dana 1.  40% apabila kel.masy. swakelola telah siap melaksanakan kpd kel. Swakelola; masyarakat 2.  30% apabila pekerjaan telah mencapai 30%; dan 3.  30% apabila pekerjaan telah mencapai 60%42. Dasar Kontrak antara PPK pada K/ Tetap Pelaksanaan L/D/I Penanggung Jawab swakelola Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana oleh Swakelola Kelompok masyarakt LKPP
  • 42. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES KET 70/201243. Pelaksanaan •  Kelompok Masyarakat Tetap Swakelola yang mampu oleh melaksanakan pekerjaan; kelompok •  Pekerjaan Konstruksi masyarakat hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana; •  konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran ---- diserahkan kepada kelompok masyarakat LKPP
  • 43. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KETV. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA A. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA 44. Pengadaan 1.  Pelelangan Untuk Pengadaan Barang Utk jasa Barang/ •  Pelelangan Umum ditambahkan metode lainnya •  Pelelangan Pelelangan Terbatas (satu Jasa hanya Lainnya Sederhana sampul dan dua sampul), metode pascakualifikasi dua 2.  Penunjukan Langsung pelelangan sampul, dan pra dua 3.  Pengadaan Langsung pascakuali tahap dengan 4.  Sayembara/Kontes fikasi dua penyetaraan teknis sampul (sistem gugur) 45. Pengadaan 1.  Pelelangan Umum Ditambahkan metode Pekerjaan 2.  Pelelangan Terbatas seperti barang di atas, dan Konstruksi 3.  Pemilihan Langsung prakualifikasi sistem 4.  Penunjukan Langsung gugur satu sampul dan 5.  Pengadaan Langsung dua sampul, pasca kualifikasi dua sampul (khusus untuk pekerjaan terintegrasi) LKPP
  • 44. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET46. Pengadaan 1.  Seleksi Ditambahkan Jasa • Seleksi Umum metoda evaluasi Konsultansi • Seleksi Sederhana pagu anggaran 2.  Penunjukan untuk seleksi Langsung umum 3.  Pengadaan Langsung 4.  Sayembara47. Pelelangan/ •  Untuk pengadaan • Pengadaan Barang/ Barang/Jasa yang: Pek.Konstruksi/Jasa Seleksi a.  tidak kompleks, atau Lainnya yang bernilai Sederhana bersifat sederhana ≤ Rp.5 miliar dan b.  Bernilai ≤ Rp. 200 jt. Pemilihan •  Pasca kualifikasi (untuk • Pengadaan jasa Lamanya Langsung pelelangan/seleksi konsultansi tetap ≤ waktu perorangan dan Rp.200jt pelelangan pemilihan langsung) sederhana •  Pengumuman min 3 hari • Pengumuman min 4 tidak hari berubah LKPP
  • 45. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET48. Pengadaan a. Utk peng. Barang/ Pek. a. Utk peng. Barang/ Pek. Langsung Kons/ Jasa Lainnya Kons/ Jasa Lainnya §  Untuk pengadaan ≤ pengadaan ≤ Rp. 200 jt Rp. 100 jt §  Keb. Operasional K/ L/D/I §  Teknologi sederhana §  Risiko kecil §  Penyedia orang perseorangan dan/ atau badan usaha kecil b. utk peng. Jasa b. Tetap Konsultansi: § Keb operasional K/L/ D/I § Untuk pengadaan ≤ Rp. 50 jt LKPP
  • 46. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET49. Sayembara/ •  Sayembara : Tetap Kontes memperlombakan gagasan, ide dll •  Kontes: memperlombakan sesuatu yang sudah ada. •  Persyaratan penyedia lebih sederhana •  Tidak perlu HPS, cukup menggunakan Pagu Anggaran •  Evaluasi oleh tim juri/ tim ahli50. Batasan Tanpa batasan nilai untuk Tetap Penun- pengadaan dalam jukan keadaan tertentu dan barang khusus Langsung LKPP
  • 47. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET51. Penunjukan a. Keadaan tertentu adalah: Ditambah: Langsung 1) penanganan darurat yang tidak kegiatan bersifat dapat direncanakan sebelumnya rahasia untuk dan waktu penyelesaian kepentingan intelijen pekerjaannya harus segera, untuk: dan/atau perlindungan a) pertahanan negara, dan/atau saksi sesuai dengan b) keamanan masyarakat, dan/ tugas yang ditetapkan atau dalam peraturan c) keselamatan/perlindungan perundang-undangan masyarakat: (1)  akibat adanya bencana alam dan/atau, bencana non- alam dan/atau bencana sosial; dan/atau (2)  dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau (3)  akibat kerusakan infrastruktur yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik. LKPP
  • 48. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET52. Penunjukan b.  barang/pekerjaan khusus Ditambahkan Langsung adalah....dst (ditambahkan 3 • Pekerjaan pengadaan jenis barang/pekerjaan): Prasarana, Sarana, dan 5)  pekerjaan pengadaan mobil, Utilitas Umum (PSU) di sepeda motor dan/atau lingkungan perumahan bagi kendaraan bermotor lainnya Masyarakat Berpenghasilan dengan harga khusus untuk Rendah yang dilaksanakan pemerintah (Government Sales oleh developer ybs. Operation/ GSO); • dapat dilakukan setelah 6)  sewa penginapan/ hotel; atau lelang ulang gagal dan 7)  lanjutan sewa gedung/kantor, berdasarkan pertimbangan dan lanjutan sewa ruang PA, dengan tetap memper- terbuka atau tertutup lainnya. hatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. -  Pengadaan Barang/Jasa yang Dgn ketentuan: hasil bersifat rahasia tidak lagi pekerjaan tidak dapat termasuk dalam kategori ditunda, menyangkut barang/jasa yang dapat kepentingan/ keselamatan dilakukan dengan Penunjukan masyarakat, dan tdk cukup Langsung waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan. LKPP
  • 49. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET B. METODE PEMASUKAN DOKUMEN53. Satu sampul - utk pelaksanaan Seleksi Ditambah: Sederhana Prakualifikasi Pengadaan -  utk metode evaluasi pagu Barang/Pekerjaan anggaran dan biaya Konstruksi dapat terendah dilakukan dengan -  utk Seleksi Konsultan metoda penyampaian Perorangan dg evaluasi satu sampul kualitas54. Dua sampul Tidak dapat digunakan Dapat digunakan untuk untuk pengadaan semua jenis pengadaan Pekerjaan Konstruksi. dimana penilaian teknis berpengaruh thd harga55. Dua Tahap tidak dilakukan Dapat dilakukan tdk dpt penyetaraan teknis penyetaraan teknis jika digunakan utk Jasa menggunakan metoda Konsultans evaluasi sistem gugur i LKPP
  • 50. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET C. METODE EVALUASI56. Metode evaluasi Hanya untuk pengadaan Ditambah: sistem nilai dan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Evaluasi sistem nilai dan biaya selama Jasa Lainnya yang bersifat biaya selama umur umur ekonomis kompleks. ekonomis dapat dilakukan untuk metoda pasca- kualifikasi, jika penilaian teknis berpengaruh terhadap harga meskipun bukan pek. kompleks57. Persyaratan a. besaran bobot biaya Tetap Penggunaan antara 70% s/d 90% dari Sistem Nilai total bobot keseluruhan; b. unsur yang dinilai ber- sifat kuantitatif atau yang dpt dikuantifikasikan; & c. tata cara dan kriteria -----jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan LKPP
  • 51. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET58. Metode 1.  Kualitas; Tetap evaluasi 2.  Kualitas teknis dan pengadaan biaya; Jasa 3.  Pagu anggaran; Konsultansi 4.  Biaya terendah;59. Metode 1.  Pagu Anggaran Tetap evaluasi utk 2.  Biaya terendah Seleksi Sederhana60. Metode Kualitas Tetap evaluasi Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan LKPP
  • 52. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET D. KUALIFIKASI61. Penggunaan a. Jasa Konsultansi (Badan Ditambahkan : Prakualifikasi Usaha); Pemilihan Penyedia melalui b. Barang/Pekerjaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya Lainnya tanpa didahului dengan yang bersifat kompleks prakualifikasi, sepanjang melalui Pelelangan Umum; memenuhi prinsip-prinsip c. Barang/Pekerjaan pengadaan. Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat.62. Penggunaan 1.  Pelelangan Umum, kecuali Tetap Pasca Kualifikasi Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks; 2.  Pelelangan Sederhana/ Pemilihan Langsung; 3.  Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan. LKPP
  • 53. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET63. Penilaian -  Utk pengadaan Barang/ Tetap Prakualifikasi Pek.Konstruksi/Jasa Lainnya ---- sistem gugur -  Utk pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha---- sistem nilai LKPP
  • 54. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET E. KONTRAK64. Persetujuan a. Menteri Keuangan untuk a.  Menteri/Pimpinan Kontrak Tahun kegiatan yang nilainya Lembaga yang >Rp10.000.000.000,00 bersangkutan untuk Jamak yang (sepuluh miliar rupiah); kegiatan yang nilai didanai APBN kontraknya sampai dengan b. Menteri/Pimpinan Lembaga yang Rp10M bagi kegiatan: bersangkutan untuk penanaman benih/bibit, kegiatan yang nilai penghijau-an, pelayanan kontraknya sampai dengan perintis darat/laut/udara, Rp10M bagi kegiatan: makanan dan obat di penanaman benih/bibit, rumah sakit, makanan penghijauan, pelayanan untuk narapidana di perintis laut/udara, Lapas, pengadaan pita makanan dan obat di cukai, layanan rumah sakit, makanan pembuangan sampah dan untuk narapidana di pengadaan jasa cleaning Lapas, pengadaan pita service. cukai, layanan b.  Di luar pengadaan pembuangan sampah dan dimaksud harus disetujui pengadaan jasa cleaning oleh Menkeu, diselesai- service. kan < 7 hari kerja sejak dok diterima lengkap LKPP
  • 55. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET65. Kontrak a.  Kontrak antara a.  Kontrak antara Payung pemerintah dgn Penyedia Pejabat K/L/D/I (framework b.  Kontrak harga satuan dgn Penyedia. agreement) c.  Untuk barang/jasa yang Tetap dibutuhkan berulang d.  Volume blm diketahui pada saat tanda tangan kontrak e.  Pembayaran oleh masing- masing PPK 66. Kontrak bahwa co-financing dpt Tetap Pembagian Pengadaan dilaksanakan oleh bbrp PPK beban dan Bersama dengan sumber dana yg tanggung berbeda (APBN-APBN, jawab diatur APBD-APBD, atau APBN- dalam APBD) kontrak. 67 Jenis kontrak Ditetapkan oleh Pokja ULP Ditetapkan oleh PPK LKPP
  • 56. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET68. Kontrak merupakan pengadaan Tetap Pengadaan pekerjaan konstruksi yang Pekerjaan bersifat kompleks dengan Terintegrasi menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan69. Tanda Bukti -  Bukti pembelian <. Rp.5jt; •  Bukti pembelian utk Perjanjian -  Kuitansi <. Rp.10jt; Barang/Jasa Lainnya< Rp. -  SPK utk barang/ 10jt; pek.konstruksi/jasa lainnya •  Kuitansi utk barang/pek. <. Rp.100jt dan jasa Konstruksi/jasa lainnya konsultansi sampai dg. Rp. <Rp.50jt; 50jt; •  SPK utk Pengadaan Barang/ Pek.Konstruksi/ Jasa lainnya -  Surat perjanjian utk barang/ <Rp.200jt dan jasa pek.konstruksi/jasa lainnya konsultansi < Rp.50jt; diatas Rp.100jt dan jasa •  Surat perjanjian utk konsultansi diatas Rp.50jt barang/ pek.konstruksi/jasa lainnya >Rp.200jt dan jasa konsultansi >Rp.50jt. LKPP
  • 57. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KETPERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 70 Perubahan Dilakukan dalam hal terdapat Ditambahkan: Kontrak perbedaan antara kondisi Ketentuan ini hanya untuk lapangan pada saat kontrak yang menggunakan pelaksanaan, dengan gambar kontrak harga satuan dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak 71 Pemutusan PPK dapat memutuskan Sebelum dilakukan Penyedia kontrak Kontrak secara sepihak a. l pemutusan kontak, Penyedia dikenakan bila denda keterlambatan diberi kesempatan denda, tapi pelaksanaan pekerjaan akibat menyelesaikan pekerjaan tdk kesalahan Penyedia Barang/ sampai dengan 50 hari terkena Jasa <5% dari nilai Kontrak kalender sejak masa sanksi BL jk pek. Yg --- (50 hari kalender) berakhirnya pelaksanaan terlambat pekerjaan --- meskipun tsb selesai. melampaui tahun anggaran LKPP
  • 58. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET F. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)72. Harga -  Disusun dan ditetapkan Untuk pengadaan Harga pasar Perkiraan PPK untuk semua metode langsung yang tidak dijadikan Sendiri (HPS) pemilihan penyedia menggunakan SPK dan salah satu informasi barang/jasa, kecuali Surat Perjanjian tidak penyusunan kontes/sayembara tidak diperlukan HPS. HPS perlu HPS -  Diumumkan pada saat Batas penawaran pengumuman lelang; tertinggi untuk -  Menjadi batas atas Pengadaan Barang/ penawaran utk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Pek.Kons/Jasa Lainnya Jasa Lainnya, kecuali untuk Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 LKPP
  • 59. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET72. HPS (cont’) •  Disusun paling lama paling lama 28 hari 28 hari sebelum batas kerja sebelum batas akhir pemasukan akhir pemasukan penawaran penawaran untuk •  Dasar untuk pemilihan dengan menetapkan besaran pascakualifikasi; atau nilai Jaminan paling lama 28 hari Pelaksanaan bagi kerja sebelum batas penawaran yang akhir pemasukan nilainya lebih rendah penawaran ditambah dari 80% nilai total dengan waktu lamanya HPS proses prakualifikasi untuk pemilihan •  HPS bukan sebagai dengan prakualifikasi. dasar untuk menentukan besaran kerugian negara LKPP
  • 60. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET73. Sumber Ditambahkan 4 sumber Ditambahkan: Data HPS data: •  inflasi tahun •  Harga pasar sebelumnya, suku setempat yaitu bunga berjalan dan/ harga barang/ atau kurs tengah Bank jasa dilokasi Indonesia; barang/ jasa •  hasil perbandingan diproduksi/ dengan Kontrak sejenis, diserahkan/ baik yang dilakukan dilaksanakan, dengan instansi lain menjelang maupun pihak lain; dilaksanakannya •  norma indeks; dan/atau pengadaan barang/jasa •  informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan LKPP
  • 61. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET F . JAMINAN PENGADAAN BARANG/JASA74. Persyaratan Jaminan harus dapat: PPK dapat tidak Jaminan a.  Dicairkan sebesar nilai meminta jaminan jaminan pelaksanaan untuk b.  Dicairkan dalam waktu Pengadaan Jasa Lainnya 14 hari dimana aset Penyedia c.  Bersifat unconditional sudah dikuasai oleh Pengguna Barang.75. Penerbit Bank Umum, Perusahaan Tetap Jaminan Penjaminan, dan Perusahaan Asuransi76. Persyaratan Perusahaan Asuransi Tetap Asuransi Umum yang mempunyai penerbit ijin Depkeu/Bapepam -LK jaminan untuk menjual produk jaminan (suretyship). LKPP
  • 62. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET77. Besarnya Untuk penawaran dibawah 80% Tetap Jaminan HPS nilai jaminan pelaksanaan Pelaksanaan 5% dari HPS78. Pengembalian Setelah berakhirnya masa Tetap jaminan pelaksanaan; atau setelah pelaksanaan penyerahan jam. pemeliharaan Penyampaian Diberikan oleh Penyedia Diberikan oleh Penyedia Jamiunan Pekerjaan Konstruksi /Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Pemeliharaan Lainnya setelah pelaksanaan Jasa Lainnya yang mem- pekerjaan dinyatakan selesai butuhkan pemeliharaan79. Jam. sanggahan 2 perseribu (2‰) dari HPS, 1% (satu per seratus) dari banding maksimal Rp.50 juta HPS, tanpa batasan maks G. GARANSI80. Sertifikat Penyedia barang (modal) menyerah- Tetap Garansi kan sertifikat garansi yang diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk LKPP
  • 63. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET H. PENGUMUMAN81. Media Website Kementerian/ website K/L/D/I diubah Pengumuman Lembaga/SKPD/Institusi menjadi website Kementerian/ Pengadaan B/J Lainnya (website K/L/D/I), Lembaga/Pemerintah Daerah/ dan Rencana Papan pengumuman resmi, Institusi Umum Portal Pengadaan Nasional Pengadaan melalui LPSE82. Pengumuman a.  Papan pengumuman •  Hasil pelelangan/seleksi atas penetapan resmi diumumkan di website K/L/ Penyedia b.  Website K/L/D/I Pemda/Institusi dan Portal Barang/Jasa Pengadaan Nasional, • Hasil Penunjukan Langsung di website K/L/Pemda/Institusi83. Unsur-unsur Belum ada Terdiri dari: Pengumuman • nama paket dan nilai total HPS; Hasil Pemilihan • nama, NPWP, alamat,; dan penyedia • hasil evaluasi penawaran LKPP
  • 64. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET84. Pengumuman ULP mengumumkan Pokja ULP mengumum- pelaksanaan Pengadaan kan pelaksanaan Penga- Barang/Jasa kepada daan Barang/Jasa kepada masyarakat setelah: masyarakat setelah: §  Rencana Kerja dan §  penetapan APBD Anggaran (RKA) disetujui §  RKA K/L/I disetujui §  DIPA/DPA disahkan oleh DPR (APBN) Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, proses pemilihan dibatalkan85. Penetapan Dilakukan oleh Pejabat Pokja ULP dpt menetapkan Pemenang Pengadaan/Pokja ULP hasil pemilihan >1 (satu) terhadap 1 (satu) Penyedia Penyedia, jika perlu. LKPP
  • 65. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET H. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING86. Sanggahan §  Sanggah ke ULP, dan sanggah Hanya peserta yang dan banding ke Menteri/Kepala memasukkan penawaran sanggahan Lembaga/Kepala Daerah/ yang dapat menyampai- banding Pimpinan Institusi (dgn kan sanggahan tembusan ke PPK, ULP, APIP dan LKPP); Pimpinan K/L/Pemda/I dapat menugaskan Pejabat §  Sanggahan banding untuk menjawab menghentikan proses sanggahan banding: pengadaan; • Pejabat Eselon I/II (K/L/ I); • Sekda atau PA (Pemda)87. Materi §  penyimpangan thd ketentuan Tetap Unsur sanggah dan prosedur pelelangan; KKN §  rekayasa tertentu yg menja- menghalangi terjadinya di persaingan sehat; materi §  penyalahgunaan wewenang penga- oleh ULP/Pejabat berwenang duan. lainnya LKPP
  • 66. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET88. Masa Lelang/seleksi umum/ Lelang/seleksi sederhana sanggah sederhana dan pemilihan dan pemilihan langsung: dan langsung: §  Masa sanggah 3 hari kerja sanggah §  Masa sanggah kualifikasi 5 §  Masa sanggah banding 3 banding hari kerja (prakualifikasi) hari kerja §  Masa sanggah 5 hari kerja §  Masa sanggah banding 5 hari kerja89. Jawaban Lelang/seleksi umum/ Lelang/seleksi sederhana Unsur sanggah sederhana dan pemilihan dan pemilihan langsung: KKN langsung: §  Jawaban sanggah 3 hari menja-di §  Jawaban sanggah 5 hari kerja materi kerja §  Jawaban sanggah banding penga- §  Jawaban sanggah banding 5 hari kerja untuk pele- duan. 15 hari kerja langan/seleksi sederhana dan pemilihan langsung, sedangkan yang lainnya tetap 15 hari kerja LKPP
  • 67. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET I. UANG MUKA90. Besaran uang Untuk kontrak tahun •  Utk kontrak thn jamak muka jamak diambil yang PPK dapat memilih di terendah antara : antara kedua opsi tsb a.  20% dari nilai •  Penyedia harus segera kontrak tahun menggunakan uang pertama; atau b.  15% dari total nilai muka sesuai rencana yg kontrak ditetapkan PPK •  Untuk konsultansi sebesar 20% (kecil maupun non kecil) J. KEADAAN KAHAR91. Keadaan kahar “Gangguan industri Setelah mendapat (force majeur) lainnya” harus dinyatakan pertimbangan dari melalui keputusan bersama BPS, BPKP/ antara Menteri Keuangan Inspektorat, dan dengan Menteri Teknis LKPP). terkait LKPP
  • 68. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET M. PENYESUAIAN HARGA 92. Penyesuaian Penghitungan penyesuaian Tetap harga (Price harga dimulai dari bulan Adjustment) ke-13VI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI 93. Tingkat a.  TKDN +BMP> 40 % ---- Paling sedikit 1 Kandungan wajib menggunakan produk dalam Dalam Negeri Produksi Dalam Negeri negeri yg tercantum (TKDN) b.  Lelang terbuka --- jika dlm daftar kurang dari 3 peserta --- inventarisasi dg nilai TKDN ≥ 25% lelang ulang dan paling sedikit 2 c.  TKDN +BMP --- mengacu produk dalam pada Daftar Inventarisasi negeri yg tercantum Barang/Jasa Produksi dlm daftar Dalam Negeri – inventarisasi dg Kementrian Perindustrian nilai TKDN < 25% LKPP
  • 69. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KETVI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI94. Pembatasan a.  untuk Barang/Jasa dalam a. diubah menjadi: Produk negeri (dibiayai rupiah •  s.d 31 Des Asing murni )- bernilai>Rp 5M. 2013, untuk b.  TKDN >25% --- Pengadaan yg mendapat preferensi bernilai > harga Rp5M. c.  Barang produksi dalam •  mulai 1 Jan negeri --- Daftar Barang 2014, untuk Produksi Dalam Negeri bernilai>Rp 1M. Kementrian Perindustrian. b dan c tetap95. Pengadaan Barang impor harus Tetap Barang mempunyai sertifikat Impor keaslian dan surat dukungan pabrik/ prinsipal LKPP
  • 70. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KET96. Pemberla- a.  untuk Barang/Jasa a. diubah menjadi: kuan dalam negeri (dibiayai •  s.d 31 Des 2013, Preferensi rupiah murni )- untuk Pengadaan yg Harga bernilai>Rp 5M. bernilai > Rp5M. b.  TKDN >25% --- •  mulai 1 Jan 2014, mendapat preferensi untuk bernilai>Rp harga 1M. c.  Barang produksi dalam b dan c tetap negeri --- Daftar Barang Produksi Dalam Negeri Kementrian Perindustrian.97. Pengadaan Barang impor harus Tetap Barang mempunyai sertifikat Impor keaslian dan surat dukungan pabrik/ prinsipal LKPP
  • 71. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KETVII. PERAN SERTA USAHA KECIL 98. Nilai paket < Rp.2.5 M, jika mampu • Paket dimaksud di- Dapat pekerjaan utk utk Pengadaan Barang/Pek. tetapkan oleh PA/ KPA diumum usaha kecil Konstruksi/Jasa Lainnya -kan • Untuk Pengadaan Jasa dlm RUP Konsultansi di bidang konstruksi, ditetapkan oleh Menteri PU bersama dengan LKPPVIII. KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING 99. Batas nilai Perusahaan asing dapat ikut Tetap memberi untuk serta: kesempatan keikutser-taan a.  Untuk pekerjaan lebih luas perusaha-an konstruksi >Rp 100M; kepada asing pengusaha/ b.  Untuk barang/jasa kontraktor lainnya >Rp 20 M; nasional. c.  Untuk jasa konsultansi > Rp10 M. LKPP
  • 72. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES KET 70/2012IX. KONSEP RAMAH LINGKUNGAN100 Konsep ramah a.  Pengadaan yang ramah lingkungan Tetap Bersifat . lingkungan adalah suatu proses pemenuhan introduksi (sustainable kebutuhan barang/jasa KLDI public sehingga keseluruhan tahapan procurement) proses pengadaan memberikan manfaat tidak hanya untuk KLDI tapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. b.  Konsep pengadaan yang ramah lingkungan dapat diterjemahkan dalam dokumen Pemilihan berupa persyaratan yang mengarah kepada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup. LKPP
  • 73. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KETX. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK101 E-Proc E-Proc dimulai 2012 untuk Sudah diwajibkan saat Inpres sebagian paket pekerjaan ini 17/ 2011102 LPSE Kepala Daerah wajib Penyusunan jadwal Kecuali membentuk LPSE pelaksanaan pengadaan tahapan103 melalui e-proc berdasar- evaluasi e-tendering -  Mulai dari pengumuman kan hari kalender. Batas dan pengadaan sd pemenang akhir setiap tahapan pembukt -  Dilaksanakan dg sistem ian pengadaan scr elektronik adalah hari kerja kualifika yg diselenggarakan LPSE si104 e- -  katalog elektronik Barang/jasa yang purchasing -  diselenggarakan oleh LKPP dicantumkan dalam -  menggunakan kontrak katalog elektronik payung ditetapkan oleh Kepala -  efisiensi biaya dan waktu LKPP LKPP
  • 74. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES KET 70/2012XI. PENGADAAN KHUSUS & PENGECUALIAN 105. Pengadaan 1)  Pengadaan Alutsista TNI Tetap *Pengadaan khusus untuk ditetapkan oleh Menhan dan dari sumber TNI dan Polri almatsus Polri ditetapkan oleh LN harus serta Kapolri; bekerjasa-ma dengan pengadaan di 2)  Pengadaan alutsista dan almatsus dilakukan oleh industri DN; industri dan Luar Negeri lembaga riset 3)  Jika pengadaan dari LN maka pengadaannya langsung dari DN pabrikan LN yang terpercaya*; 4)  Tata cara msg-msg pengadaan **menye- diatur oleh Menhan dan Kapolri suaikan diri (berpedoman pada tata nilai dengan Perpres). praktik 5)  Tatacara pengadaan di Luar pengadaan Negeri untuk kebutuhan yg sehat di perwakilan RI di LN dapat diatur negara lebih lanjut oleh Menteri Luar terkait. Negeri**:. LKPP
  • 75. NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/2012 KETXII. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA106. Sertifikat Ahli Sertifikat Keahlian Tetap Pengadaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah --- bukti memiliki kompetensi dan Kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/ Jasa107. Unit Layanan ULP harus dibentuk paling Tetap Pengadaan lambat pada TA 2014 (ULP)XIII. DAFTAR HITAM108. Daftar Hitam v Daftar Hitam Nasional Tetap Sudah dalam Website terbit Perka pengadaan nasional LKPP v Akan diatur dalam 7/2012 Peraturan Kepala LKPP tentang Daftar Hitam LKPP
  • 76. NO TOPIK Tambahan ketentuan dalam Perpres No. 70/2012 KETXIV. LAIN-LAIN109. Seleksi 1.  Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai Internasional <Rp20M tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa Lainnya dari Dalam Negeri, maka dilakukan melalui Pelelangan Internasional dan diumumkan dalam web komunitas int’l. Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi bernilai <Rp10M 2.  Pengadaan dimaksud ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi. 3.  Negosiasi teknis dan biaya untuk Penyedia Jasa asing a.  Negosiasi unit biaya langsung personil dapat di- lakukan berdasarkan daftar gaji yang telah di-audit, bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli, atau pernyataan Penyedia ybs tentang kewajaran besaran tenaga ahli (billing rate) yang memuat kesanggupan untuk dijadikan dasar audit; b.  besaran biaya langsung personil dpt mengacu pada unit biaya personil yang berlaku di luar negeri. LKPP
  • 77. Terima kasih pertanyaan, masukan, dan saran dapat disampaikan ke: LKPP SME Tower – Lantai 8Jln. Jend Gatot Subroto Kav 94 – Jakarta Selatan 12780 Tel/Fax 021-7991252 Website: www.lkpp.go.id LKPP
  • 78. Matriks perbedaan antara Keppres 80/2003, Perpres54/2010, dan Perpres 70/2012 serta Video Sosialisasi Perpres 70/2012 dapat diperoleh pada: http://www.khalidmustafa.info LKPP