• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
 

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)

on

  • 729 views

Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai persiapan pengadaan barang/jasa bagian pertama

Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai persiapan pengadaan barang/jasa bagian pertama

Statistics

Views

Total Views
729
Views on SlideShare
724
Embed Views
5

Actions

Likes
0
Downloads
46
Comments
0

1 Embed 5

https://diklat.pengadaan.org 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2) Presentation Transcript

    • PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN-1 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 beserta perubahannya
    • TUJUAN PELATIHAN PENDAHULUAN PENGKAJIAN ULANG RENCANA UMUM PENGADAAN SPESIFIKASI DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI JENIS KONTRAK DAN BUKTI PERJANJIAN JAMINAN PENGADAAN & SERTIFIKAT GARANSI 2
    • PESERTA DIHARAPKAN MAMPU MEMAHAMI PROSES PERSIAPAN YANG HARUS DILAKUKAN MELIPUTI: • Memahami tahapan persiapan dalam Pengadaan Barang /Jasa • Memahami proses kaji ulang RUP • Memahami proses penyusunan Spesifikasi dan HPS • Melaksanakan evaluasi HPS dan revisi HPS dengan latihan kelompok • Memahami pemilihan jenis kontrak • Memahami Ketentuan Jaminan Pengadaan & Sertifikat Garansi 3
    • TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA Rencana Umum Pengadaan • Identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Cara Pengadaan, Pemaketan, Pengorganisasian PBJ, dan KAK Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang terdiri dari: • Pengkajian ulang RUP • Spesifikasi Teknis, Penetapan HPS, dan Rancangan (Jenis) Kontrak, Tanda Bukti Perjanjian Perencanaan Pemilihan Penyedia B/J • Pengkajian ulang spesifikasi dan HPS • Pemilihan Sistem Pengadaan B/J o Penetapan metode pemilihan o Penetapan metode penyampaian dokumen o Penetapan Metode Evaluasi Penawaran • Pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan • Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan • Penyusunan Dokumen Pengadaan PA/ KPA PPK ULP/ Pejabat Pengadaan 4
    • 5 PENDAHULUAN Rencana Umum Pengadaan (RUP)  Merupakan tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah  Peranannya sangat strategis dan menentukan dalam menjadi acuan kegiatan pengadaan  Harus bisa memberikan informasi mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya dan manfaat pengadaan  Disusun oleh PA/KPA dan diumumkan oleh PA K/L/D/I
    • 6 PENDAHULUAN Langkah-langkah Menyusun RUP Diumumkan di website K/L/D/I, papan pengumuman resmi dan portal pengadaan nasional. Setelah RKA disetujui DPR Setelah APBD disetujui Pemerintah Daerah dan DPRD. Dapat mengumumkan Pengadaan yang kontraknya dilaksanakan TA berikutnya. Untuk APBD, Pengumuman setelah APBD ditetapkan DPRD. Isi Pengumuman paling kurang: • Nama dan Alamat Pengguna Anggaran • Paket Pekerjaan • Lokasi pekerjaan • Perkiraan biaya OutputRUPolehPA/KPA Barang/Jasa Pemerintah yang dibutuhkan oleh K/L/D/I mencakup jenis, spesifikasi, jumlah/volume barang/jasa yang dibutuhkan Rencana Anggaran dalam DIPA/DPA: biaya paket, honorarium, biaya pengumuman, biaya penggandaan, dan biaya lainnya Kebijakan umum tentang Pemaketan, Cara pengadaan, Pengorganisasian PBJ, dan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kerangka Acuan Kerja Kegiatan, paling sedikit memuat: Uraian kegiatan, waktu pelaksanaan, spesifikasi. teknis dan perkiraan biaya
    • 7 PPK dapat mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan tim teknis untuk melakukan pengkajian ulang (pembahasan) terhadap rencana umum pengadaan 1 Hal-hal yang dikaji ulang dan dibahas meliputi: • Pengkajian ulang kebijakan umum pengadaan • Pengkajian ulang rencana penganggara n biaya pengadaan • Pengkajian ulang KAK 2 Penyusunan Berita Acara hasil rapat koordinasi tentang pengkajian ulang rencana umum pengadaan 3 PPK mengajukan usulan perubahan rencana umum pengadaan kepada PA/KPA berdasarkan berita acara pengkajian ulang rencana umum pengadaan 4 PA/KPA menetapkan Rencana Umum Pengadaan yang sudah dikaji ulang sesuai dengan kewenangan - nya 5 Langkah-langkah Pengkajian
    • 8 PENGKAJIAN ULANG Rencana Umum Pengadaan (RUP) PA/KPA menetapkan: Rencana Umum Pengadaan 1 PPK menyusun dan menetapkan: Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari: • Spesifikasi • Harga Perkiraan Sendiri (HPS) • Rancangan Kontrak 2 ULP/PP menerima rencana pelaksanaan pengadaan dan menyusun rencana pemilihan dengan mempersiapkan: • Kaji ulang spesifikasi dan HPS • Sistem pengadaan • Sistem penilaian kualifikasi • Penyusunan jadwal • Penyusunan dokumen pengadaan 3 Proses setelah RUP dikaji ulang
    • PENGKAJIAN ULANG RUP Kebijakan Umum 9 Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan: • Pada kebijakan umum, yang bisa dikaji hanya pemaketan saja. • Tujuannya meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan telah mendorong persaingan sehat, efisien, meningkatkan peran usaha kecil dan memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri • Hasil survei pasar dapat digunakan sebagai dasar pengkajian • Berdasarkan hasil pengkajian ulang, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk menggabungkan atau memecah paket
    • 10 PENGKAJIAN ULANG RUP Ketentuan Umum Pemaketan Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, dengan syarat kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dapat dipenuhi Menetapkan sebanyak- banyaknya paket yang bisa dilaksanakan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri
    • 11 PENGKAJIAN ULANG RUP Prosedur Pemaketan Usaha Mikro/ Kecil/Koperasi kecil Untuk Usaha Non-Kecil Barang/PK/JL ≤ 2,5 Milyar TIDAK YA Menuntut kompetensi teknis yang hanya dimiliki oleh usaha non kecil dan/atau kesatuan sistem dan/atau kualitas
    • 12 PENGKAJIAN ULANG RUP Larangan Pemaketan Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket untuk menghindari pelelangan Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif
    • PENGKAJIAN ULANG RUP Rencana Biaya Penganggaran Pengadaan 13 • Materi yang dikaji:  Rencana biaya paket pekerjaan  Rencana biaya pendukung pelaksanaan pengadaan • Pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan dilakukan untuk memastikan:  Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran;  Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan atau biaya paket pekerjaan;  Tersedia biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan • Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan administrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi dokumen anggaran, dokumen kaji ulang RUP ditanda tangani oleh pihak yang membahas.
    • PENGKAJIAN ULANG RUP Kerangka Acuan Kerja 14 Kerangka Acuan Kerja merupakan dokumen yang memuat uraian tentang acuan-acuan yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa 5W + 1HKerangka Acuan Kerja memuat  Latar belakang/tujuan kegiatan (Why?)  Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan (What?)  Waktu pelaksanaan yang diperlukan serinci mungkin dengan memperhatikan batas-batas tahun anggaran (When?)  Siapa yang akan melaksanakan (Who?)  Lokasi dilaksanakan pekerjaan (Where?)  Tahapan/metodologi pelaksanaan pekerjaan (How?)
    • PENGKAJIAN ULANG RUP Kerangka Acuan Kerja 15 • Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas • Jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan) cukup jelas • Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa (bukan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa) • Spesifikasi teknis barang/jasa • Total perkiraan biaya pekerjaan • Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan • Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan • Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan • Bila diperlukan dilengkapi dengan gambar-gambar brosur barang • Persyaratan penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti • Kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli. Pengecualian untuk pekerjaan yang bersifat rahasia, tidak perlu analisis tersebut • Dokumen-dokumen pendukung Hal-hal yang harus dikaji
    • PENGKAJIAN ULANG RUP Penetapan RUP Setelah Dikaji Ulang 16 Berita Acara rapat koordinasi antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam rangka mengkaji ulang rencana umum pengadaan Usulan PPK kepada PA/KPA tentang perubahan terhadap rencana umum pengadaan Ketetapan PA/KPA terhadap usulan perubahan RUP Apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah Rencana Umum Pengadaan, maka perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan Putusan PA/KPA bersifat final TAHAPAN OUTPUT
    • Latihan 1 Pendahuluan dan Pengkajian Ulang RUP? 17 • Cara Pengadaan • Pemaketan
    • 18 • Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir; • Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang; • Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; • Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ketentuan Umum Penyusunan Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa
    • 1919PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa • Menyediakan informasi tentang barang/jasa yang dibutuhkan oleh pengguna barang/jasa • Spesifikasi ini digunakan oleh:  Penyedia barang/jasa sebagai acuan dalam menyampaikan penawaran  ULP dalam menyusun dokumen pengadaan dan mengevaluasi penawaran Tujuan
    • 20 Apa akibatnya bagi organisasi Anda, jika spesifikasi yang ditetapkan tidak sesuai PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa
    • 21 Rencana Umum Pengadaan Kaji Ulang Menetapkan Spesifikasi Dokumen Pengadaan Persyaratan Teknis PPK ULP/PPPA Perubahan terhadap Spesifikasi harus dengan persetujuan PPK PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa Tahapan dan Pihak Terkait
    • 2222PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Jenis Spesifikasi Barang/Jasa Kualitas Kuantitas/Jumlah Tempat Harga Waktu
    • 23PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Metode Penyusunan Spesifikasi Barang/Jasa Conformance Performance Teknikal Contoh/sample Komposisi Merek Fungsi Kinerja
    • 24 HPS ditetapkan oleh PPK, kecuali untuk kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rinciannya bersifat rahasia HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran (untuk pasca kualifikasi) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara Riwayat HPS harus didokumentasikan KetentuanUmumHPS PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
    • 25 Sah jika ditandatangani oleh:  PPK(sebagai yang menetapkan) Dokumen HPS SAH Dokumen HPS SAH Dokumen HPS SAH Diumumkan Nilai Total HPS PPK ULP/PP Usulan Dokumen HPS Usulan Dokumen HPS Usulan Dokumen HPS Ditetapkan Tahapan dan Pihak Terkait PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan HPS
    • 26 PPK Menetapkan HPS Rp Harga optimal/ wajar TIDAK “MARK-UP” Memperhitungkan semua komponen biaya Perhitungkan keuntungan penyedia + overheadPenyedia Barang/ Jasa ULP/PP Mengumumkan Nilai Total HPS HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan HPS Fungsi HPS • Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya • Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, kecuali dalam seleksi dengan evaluasi pagu anggaran dan kualitas • Dasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS
    • 27 a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa; b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; Data/Informasi untuk membuat HPS PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan HPS
    • 28 g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); i. norma indeks; dan/atau j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan Data/Informasi untuk membuat HPS (lanjutan...) PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan HPS  HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri  HPS telah memperhitungkan PPn (overhead + profit yang wajar)  HPS TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain- lain dan PPh penyedia barang/jasa
    • 29 Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO Mempelajari Dokumen Perencanaan Umum (DIPA/DPA, KAK dan RAB) Menghitung/ menetapkan harga satuan Menghitung jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh mata pembayaran Menghitung PPN Menentukan besarnya HPS PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Prosedur Penyusunan HPS Jika HPS lebih besar dari Pagu Dana, maka dapat dilakukan: 1. Perubahan spesifikasi teknis 2. Revisi PO/LK
    • 30 Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO Mempelajari Dokumen Perencanaan Umum Hitung analisa harga untuk setiap mata pembayaran (pay-item) Menghitung/ menetapkan harga satuan Menjumlahkan jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh mata pembayaran Menghitung PPN Menentukan besarnya HPS PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Prosedur Penyusunan HPS
    • 31 Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO Mempelajari Dokumen Perencanaan Umum antara lain: KAK dan RAB Menghitung Komponen Biaya (Biaya Langsung Personil/Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) Menghitung jumlah biaya untuk setiap item pengeluaran Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh item pembayaran Menghitung PPN Menentukan besarnya HPS PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Prosedur Penyusunan HPS Biaya langsung non-personil tidak melebihi 40% dari biaya total, kecuali untuk pekerjaan yang bersifat khusus
    • Latihan 2 Spesifikasi dan HPS…..? 32
    • 33 Bukti Pembelian (s/d 10 juta) Kuitansi (s/d 50 juta) Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian • Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp 50 juta • Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya s.d Rp 200 juta • Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp 50 juta • Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya di atas Rp 200 juta Bukti Perjanjian
    • 34PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Rancangan Kontrak/Bukti Perjanjian LANGKAH- LANGKAH PEMILIHAN JENIS KONTRAK Mengidentifika- sikan barang/jasa yang akan diadakan Mengenali masing- masing jenis kontrak Memilih dan menetapkan salah satu jenis kontrak Langkah Pemilihan Jenis Kontrak 1 23
    • 35PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Rancangan Kontrak/Bukti Perjanjian Lump sum Harga satuan Gabungan lump sum dan harga satuan Terima jadi (turnkey) Persentase PEMBEBANAN TAHUN ANGGARAN Tahun tunggal Kontrak pengadaan tunggal Kontrak payung Tahun jamak JENIS PEKERJAAN Pekerjaan tunggal Pekerjaan terintegrasi SUMBER PENDANAAN CARA PEMBAYARAN JENIS KONTRAK Kontrak pengadaan bersama
    • 36PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Rancangan Kontrak/Bukti Perjanjian Bukti Pembelian Kuitansi Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian • Identitas penyedia • Nilai pembelian • Jenis dan jumlah barang/jasa • Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui • Identitas para pihak • Nilai pembelian • Jenis dan jumlah barang/jasa • Tanda tangan penyedia di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku • Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui • Identitas para pihak • Nilai pembelian/nilai kontrak • Jenis dan jumlah barang/jasa • Hak dan kewajiban melekat dalam surat perjanjian • Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku • Identitas para pihak • Nilai pembelian/nilai kontrak • Jenis dan jumlah barang/jasa • Hak dan kewajiban menjadi lampiran dari surat perjanjian dalam bentuk yang lebih rinci (SSUK, SSKK, Spesifikasi, dan Dokumen lain) • Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku ISIMINIMAL
    • Latihan 3 Penyusunan Rancangan Kontrak/Bukti Perjanjian 37
    • 38 Ketentuan Umum Jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa. SURAT JAMINAN PENERBIT SURAT JAMINAN Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi.
    • 3939 Jaminan Penawaran Jaminan Sanggahan Banding Jaminan Pelaksanaan Jaminan Uang Muka Jaminan Pemeliharaan Jaminan Atas Pengadaan Barang/Jasa JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jenis Jaminan
    • 4040JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Penawaran • Digunakan untuk menyertai surat penawaran • Nilainya 1% - 3% dari HPS • Masa berlaku s.d penandatanganan kontrak • Untuk paket pekerjaan diatas Rp 200 juta (untuk Pelelangan) • Fungsi menjamin data penawaran dan kesungguhan penyedia barang jasa • Jaminan Penawaran tidak diperlukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi
    • 4141JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Sanggah Banding Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1/100 (satu perseratus) dari nilai total HPS
    • 42JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Pelaksanaan  Surat Jaminan Pelaksanaan harus diberikan setelah SPPBJ dan sebelum kontrak ditandatangani  Nilainya 5% dari kontrak atau 5% x HPS jika kontrak dibawah 80% HPS  Masa berlaku s.d. tanggal serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi  Untuk kontrak diatas 200 juta, kecuali untuk Jasa lainnya – dimana aset penyedia dikuasai Pengguna  Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan Pengembalian Jaminan Pelaksanaan  Penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau  Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
    • 4343JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Uang Muka (JUM)  JUM harus diberikan dalam meminta uang muka  Nilai maksimal untuk usaha kecil sebesar 30% dari nilai kontrak dan untuk usaha non kecil sebesar 20% dari nilai kontrak  Nilai maksimal untuk Jasa Konsultansi sebesar 20% dari nilai kontrak  Nilai maksimal untuk kontrak tahun jamak: 15% dari total nilai kontrak atau 20% dari nilai kontrak tahun pertama  Pengembalian uang muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran  Diberikan bila dicantumkan di kontrak
    • 4444  Jaminan Pemeliharaan dibutuhkan untuk: a. Pekerjaan Konstruksi b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan  Diberikan dalam meminta pembayaran 100% karena ada pekerjaan pemeliharaan  Nilainya 5% dari kontrak  Dapat berbentuk Jaminan pemeliharaan atau retensi pembayaran JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Pemeliharaan
    • 45 Dalam pengadaan barang, penyedia barang menyerahkan Sertifikat Garansi Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak Sertifikat Garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Sertifikat Garansi
    • TES ?........ 46
    • Terima Kasih LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah