Pengadaan Jasa Konsultansi

  • 10,947 views
Uploaded on

Modul 7 - Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha dan Perorangan

Modul 7 - Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha dan Perorangan

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Mohon pencerahan. Bagaimana mengimplementasikan pelaksanaan serah terima jasa konsultansi pengawasan teknis, dimulai dari masing-masing peran Konsultan Pengawas, PPK, PPHP dan PA/KPA. Jika ada format/contoh, mohon dapat dishare ya? tkasih
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA
    - IT PAKAIAN JADI
    - IT ALAS KAKI
    - IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL

    JASA PENGURUSAN LEGAL SERVICES
    - URUS PENDIRIAN PT – PERSEROAN TERBATAS
    - URUS PENDIRIAN PMA
    - URUS IZIN PRINSIP
    - URUS PENDIRIAN CV
    - URUS PENDIRIAN UD
    - URUS IZIN PRINSIP PERLUASAN
    - URUS SIUP
    - URUS TDP
    - URUS UKL/UPL khusus Bekasi dan Krawang Jawa Barat
    - URUS UUG/HO Khusus Bekasi dan Krawang Jawa Barat
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Pak untuk pengadaan langsung metode evaluasinya menggunakan yang mana???
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • v
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
10,947
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
675
Comments
4
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide
  • 45
  • 90
  • 135
  • 135
  • 225

Transcript

  • 1. 225 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1
  • 2. 1Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2
  • 3. 1SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKANPESERTA MAMPU: Memahami proses pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi badan usaha dengan seleksi umum. Memahami proses pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi perorangan dgn seleksi umum. Memahami proses pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi dengan seleksi sederhana. Memahami proses pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi dengan penunjukkan / pengadaan langsung. Memahami proses pemilihan jasa konsultansi dengan sayembara. Melaksanakan kontrak dan pelaporan pekerjaan jasa konusltansi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3
  • 4. 1 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahliantertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4
  • 5. 1 Jasa konsultansi yang memiliki standar output Perhitungan total gabungan biaya personil dan non personil dapat berdasarkan proporsi (persentase) tertentu dari suatu nilai, seperti perancanangan bangunan gedung, pengawasan pekerjaan konstruksi, dll Jasa konsultansi yang tidak dapat distandarkan (non-standar) Perhitungan total gabungan biaya personil dan non personil didasarkan pada penggunaan tenaga ahli dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan, termasuk biaya-biaya yang timbul untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5
  • 6. 1• Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.• Bagaimana dengan tenaga dosen Perguruan Tinggi Negeri? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6
  • 7. No Metode Kriteria Metode Penyampaian Pemilihan Evaluasi Penawaran Kualitas 2 Sampul Seleksi Prinisipnya setiap jasa Kualitas dan1 2 Sampul Umum konsultansi Biaya Biaya Terendah 1 Sampul Pagu Anggaran 1 Sampul Seleksi Nilai Paket Pekerjaan2 Sederhana (HPS) < Rp200 Juta Biaya Terendah 1 Sampul Penunjukan Pekerjaan Darurat -- 1 Sampul3 Langsung Pekerjaan Non Darurat -- 1 Sampul Pengadaan Nilai Paket Pekerjaan4 -- 1 Sampul Langsung (HPS) < Rp50 Juta Gagasan, kreatifitas, inovasi, metode5 Sayembara pelaksanaan tertentu & -- 1 Sampul tidak dapat ditentukan Harga Satuannya
  • 8. 21. Pengumuman Prakualifikasi 13. Pembukaan sampul I2. Pendaftaran dan pengambilan 14. Evaluasi sampul I Dokumen Kualifikasi 15. Penetapan peringkat teknis3. Pemberian penjelasan Dokumen 16. Pemberitahuan/pengumuman Kualifikasi (apabila diperlukan) peringkat teknis4. Pemasukan dan evaluasi Dokumen 17. Sanggahan Kualifikasi 18. Sanggahan banding5. Pembuktian kualifikasi 19. Undangan pembukaan sampul II6. Penetapan hasil kualifikasi 20. Pembukaan dan evaluasi sampul II7. Pemberitahuan/pengumuman hasil 21. Undangan klarifikasidan negosiasi kualifikasi teknis dan biaya8. Sanggahan kualifikasi 22. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan9. Undangan kepada peserta yang masuk biaya Daftar Pendek (short list) 23. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi10. Pengambilan Dokumen Pemilihan (BAHS)11. Pemberian penjelasan Dokumen 24. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi Pemilihan12. Pemasukan Dokumen Penawaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 8
  • 9. 3KETENTUAN:• Lamanya waktu penayangan pengumuman minimal tujuh hari kalender;• DILARANG mencantumkan persyaratan yang diskriminatif dalam pengumuman Prakualifikasi, kecuali diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi;• Dapat diumumkan di website komunitas internasional apabila berdasarkan identifikasi diketahui penyedia dalam negeri terbatas.Pokja ULP menyusun pengumuman Seleksi Umum Prakualifikasi palingsedikit memuat:a) nama dan alamat ULP yang akan mengadakan seleksi;b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;c) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);d) syarat-syarat peserta seleksi;e) tempat, hari, tanggal, dan waktu untuk mengambil Dokumen Kualifikasi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 9
  • 10. 2KETENTUAN:• Peserta diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sebelum mengambil dokumen;• Pendaftar harus melampirkan keterangan yang menunjukan identitasnya;• Seseorang dilarang mendaftar dan mengambil dokumen mewakili lebih dari satu perusahaan.YANG DILAKUKAN POKJA ULP/PANITIA PENGADAAN ADALAH:• Mencatat identitas lengkap calon penyedia yang mendaftar;• Menyampaikan dokumen kualifikasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy;• Dapat juga mengunggah (upload) di web site K/L/D/I agar dapat diunduh (download) oleh peserta. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10
  • 11. 0.5KETENTUAN:Apabila diperlukan dapat dilakukan penjelasandokumen kualifikasi, yang hasilnya dituangkan dalamBerita Acara Rapat Penjelasan Dokumen Kualifikasi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 11
  • 12. 2KETENTUAN PEMASUKAN DOKUMEN KUALIFIKASI:• Peserta menyampaikan Dokumen Kualifikasi sebanyak 3 rangkap (1 asli dan 2 salinan) dalam sampul tertutup dengan menuliskan nama paket pekerjaan dan identitas peserta sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi;• Dokumen Kualifikasi dapat disampaikan langsung atau melalui jasa pengiriman, dimana apabila melalui jasa pengiriman segala resiko menjadi tanggung jawab peserta.YANG HARUS DILAKUKAN POKJA ULP DALAM PEMASUKAN DOKUMENKUALIFIKASI :• Membuat tanda terima dokumen kualifikasi dan daftar peserta yang memasukan dokumen kualifikasi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12
  • 13. 1KETENTUAN:Evaluasi Dokumen Kualifikasi hanya berdasarkanFormulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari:a) Penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur; danb) Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13
  • 14. 2HAL-HAL YANG DIEVALUASI DALAM PENILAIAN ADMINISTRASI KUALIFIKASI:a. formulir isian kualifikasi ditandatangani yang berhak;b. memiliki surat izin usaha jasa konsultansi;c. tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak bangkrut;d. tidak masuk dalam daftar hitam;e. NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan;f. memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu empat tahun terakhir;g. memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai, kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;h. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;i. untuk pekerjaan kompleks dapat memiliki sertifikat manajemen mutu ISO atau persyaratan lain;j. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14
  • 15. 1.5Evaluasi teknis kualifikasi:a) pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dengan bobot 50-60%; (kedekatan jenis pekerjaan dan nilai pek. perusahaan)b) kepemilikan tenaga ahli tetap, termasuk unsur komisaris/direksi yang berpengalaman pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dengan bobot 40-50%. (kedekatan jenis pekerjaan dan banyaknya pengalaman konsultan) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 15
  • 16. 2HAL-HAL YANG DILAKUKAN POKJA ULP:• Melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya bagi peserta yang masuk Calon Daftar Pendek;• Klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan;• Menggugurkan peserta dan memasukan badan usaha dan pengurus ke dalam Daftar Hitam apabila berdasarkan hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 16
  • 17. 2KETENTUAN:1. Peserta yang lulus Prakualifikasi yang dimasukan dalam daftar pendek sekurang-kurangnya 5 dan sebanyak-banyaknya 7. Jika yang lulus 5 peserta, maka daftar pendek sebanyak 5. Apabila yang lulus 6 maka daftar pendek 6, dan apabila yang lulus 7 maka daftar pendek sebanyak 7 peserta;2. Bila yang lulus lebih dari 7 peserta, maka penetapan daftar pendek hanya 7 peserta berdasarkan urutan peringkat terbaik hasil penilaian kualifikasi;3. Bila yang lulus Prakualifikasi kurang dari 5, maka dilakukan proses prakualifikasi ulang;4. Bila proses prakualifikasi ulang ternyata peserta yang lulus masih kurang dari 5, maka seleksi dinyatakan tetap dapat dilanjutkan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 17
  • 18. 1Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 18
  • 19. 2Materi sanggahan meliputi:a) Menyimpang dari Perpres dan Dokumen kualifikasi.b) Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/ atauc) Penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya. 1. ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan 2. Apabila sanggahan dinyatakan benar, maka ULP menyatakan pelelangan gagal. 3. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan di luar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. 4. Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 19
  • 20. 2 Diterbitkan jika tidak ada sanggahan, atau sanggahan tidak benar, atau masa sanggah telah berakhir Pemberitahuan pengambilan dokumen Pemilihan Isi Undangan:  Mencantumkan Hari, tanggal, waktu, dan tempat pengambilan dokumen Pemilihan; • Disampaikan langsung • Website K/L/D/I • Melalui Fax, e-mail • Jasa Pengiriman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 20
  • 21. 1Ketentuan dan hal-hal yang dilakukan sama dengan pada pengambilan dokumen prakualifikasi. Hanya Peserta yang diundang yang berhak mengambil dokumen Pemilihan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 21
  • 22. 2• Tujuan Kesamaan pengertian antara ULP dan Calon Penyedia Barang/Jasa• Yang harus dijelaskan: 1. Sistem Pengadaan o Metode penyampaian penawaran o Dokumen yang harus dilampirkan o Acara pembukaan dokumen penawaran o Metode evaluasi dan ketentuan/cara evaluasi o Jenis kontrak 2. Hal-hal yang menggugurkan penawaran 3. Ketentuan dan cara sub kontrak kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 22
  • 23. 2Hal-hal lain yang dilakukan Pokja ULP:  Membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang berisi tanya jawab dan perubahan-perubahan yang diusulkan/disepakati terhadap dokumen pemilihan (jika ada).  Membuat perubahan dokumen pemilihan dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan oleh ULP.  Memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan addendum dan mengupload di website Sebelum melakukan adendum dokumen pemilihan, apabila perubahan tersebut menyangkut rancangan kontrak, ruang lingkup dalam TOR, & HPS harus mendapat persetujuan dari PPK.  Ketidakhadiran calon penyedia tidak menggugurkan haknya untuk mengikuti proses selanjutnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 23
  • 24. 2KETENTUAN UMUM: Tidak boleh melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Cara Penyampaian: • Langsung atau • melalui pos/jasa pengiriman (Dokumen penawaran dimasukan kedalam sampul luar) Penyedia memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) rangkap - 1 asli, 2 rekaman Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan Dokumen Penawaran dapat melakukan penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran yang telah dimasukkan tersebut sepanjang waktu pemasukan dokumen masih belum berakhir dan ditutup oleh ULP/Pejabat Pengadaan. Tidak boleh mengubah tempat dan batas akhir pemasukan penawaran, kecuali dalam keadaan kahar, dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan ke seluruh peserta. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 24
  • 25. 2Hal-hal yang dilakukan Pokja ULP:  Mencatat waktu dan tanggal penerimaan dokumen, jika ada yang terlambat segera diberitahukan kepada yang bersangkutan.  Membuat Daftar Peserta yang memasukan penawaran  Membuat Tanda Terima Dokumen Penawaran  Menolak semua kegiatan pemasukan dokumen setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 25
  • 26. 2 Jelaskan cara memasukandokumen penawaran dengan… Satu Sampul ??? Dua Sampul ??? Dua Tahap ??? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 26
  • 27. 2KETENTUAN UMUM: Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama dengan hari terakhir penyampaian dokumen penawaran. Meminta sekurang-kurangnya 2 orang saksi dari peserta yang hadir, dan bila tidak ada saksi dari peserta, pembukaan ditunda sekurang-kurangnya 2 jam. Apabila setelah ditunda hanya ada satu atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP. Salah satu anggota Pokja dan Saksi memaraf dokumen penawaran asli yang bukan miliknya. ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 27
  • 28. 1KETENTUAN UMUM: ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran: • Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk • Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap • Kelainan-kelainan yang dijumpai • Keterangan lain yang dianggap perlu • Tanggal Berita Acara • Ditandatangani oleh Pokja ULP, dan 2 (dua) orang wakil peserta atau 2 (dua)saksi yang ditunjuk ULP • Dilampirkan Dokumen Penawaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 28
  • 29. 3 DOKUMEN PENAWARAN Data Administrasi Data Teknis•Surat penawaran tanpa harga •Pengalaman Perusahaan•Masa berlaku •Metodologi penawaran •Kualifikasi Tenaga Ahli•Surat Kuasa (apabila dikuasakan)•Surat Perjanjian kemitraan (bila ada) Dokumen Lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen Pemilihan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 29
  • 30. 8 Penyedia yang tidak Evaluasi lulus, dinyatakan gugur Administrasi Sebelum evaluasi 1 penawaran, dilakukan Sampul I 2 koreksi aritmetik (adm dan teknis) 3 EVALUASI Evaluasi Teknis Koreksi Aritmatik KUALITAS Hal-hal yang dinilai adalah : • Pengalaman Perusahaan 4 • Pendekatan dan MetodologiPeserta yang diundang untuk Evaluasi Harga • Kualifikasi Tenaga Ahlipembukaan penawaran harga Sampul II(sampul II) adalah peserta (dibuka setelahdengan peringkat teknis terbaik pengumuman hasildan lulus ambang batas nilai evaluasi sampul Iteknis →peringkat teknis) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 30
  • 31. 3 Dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria persyaratan dan isi Dokumen penawaran. Penawaran harus memenuhi syarat dalam dokumen pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan ketidakhadiran dalam aanwidjing dan/atau pembukaan penawaran dan/atau kesalahan yang tidak substansial ( misal warna sampul, dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan) Jika ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi kolusi antara peserta, ULP dan/atau PPK, maka : 1. Peserta yang terlibat dimasukan dalam daftar hitam. 2. ULP dan/atau PPK yang terlibat diganti dan dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana. 3. Proses dilanjutkan dengan menetapkan peserta lain yang tidak terlibat (jika Ada) 4. Jika angka (3) tidak ada, pelelangan dinyatakan gagal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 31
  • 32. 1Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 32
  • 33. 2 Waktu sanggah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Ditujukan ke ULP Materi sanggahan meliputi: a) Menyimpang dari perpres dan Dokumen pemilihan. b) Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/ atau c) Penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya.ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. Jika benar , ULP Jika Salah menyatakan Peserta tidak Puas , Pelelangan Gagal Peserta Puas, PPK Ajukan Sanggah membuat SPPBJ Banding Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 33
  • 34. 2 Sanggah Banding Menghentikan Proses Pemilihan Waktu sanggah banding paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggah Ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dengan tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I Memberikan jaminan sanggahan Banding ke ULP sebesar 2 ‰ dari HPS atau paling tinggi Rp. 50 juta, dengan masa berlaku 20 hari kerja sejak tanggal pengajuan. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.banding Jika diterima : Jika ditolak: • PA/KPA menyatakan Pelelangan  PPK membuat SPPBJ Gagal, dan memerintahkan evaluasi  Jaminan sanggah disetor ke Kas ulang atau pelelangan ulang negara/daerah • Jaminan Sanggah dikembalikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 34
  • 35. 1 Diterbitkan jika tidak ada sanggahan, atau sanggahan tidak benar, atau masa sanggah telah berakhir Isi Undangan:  Mencantumkan Hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan dokumen Pemilihan; Bagi Peserta dengan Peringkat Teknis terbaik yang lulus ambang batas nilai teknis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 35
  • 36. 2 Hal-hal yang perlu dicek kelengkapannya: a) Surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran; b) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila ada; dan c) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada). Koreksi Aritmatik Berita acara ditambahkan data tentang harga penawaran masing-masing peserta. Pada tahap ini tidak boleh menggugurkan penawaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 36
  • 37. 5 Kewajaran Penugasan Kewajaran Biaya Kewajaran Biaya Tenaga Ahli dan Langsung Non Langsung Personil Pendukung Personil• Maksimum 3,2 kali Perhitungan biaya gaji dasar bagi tenaga berdasarkan: Dasar penilaian ahli tetap dan 2,5 kali • 1 bulan dihitung kewajaran adalah penghasilan bagi minimal 22 hari kerja. HARGA PASAR yang tenaga ahli tidak • 1 hari dihitung berlaku. tetap. minimal 8 jam kerja.• Didukung dengan audit payroll dan bukti pajak. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 37
  • 38. 2 Ketentuan umum: 1. ULP menyampaikan undangan untuk klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya setelah acara pembukaan dan evaluasi sampul II selesai. 2. Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 38
  • 39. 1Ketentuan:Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya dilakukandengan Direktur/Pimpinan Perusahaan atau yang diberikuasa yang sah.Tujuan klarifikasi dan negosiasi:1. Kesesuaian antara sumber daya yang tersedia terhadap bobot pekerjaan yang akan dilaksanakan.2. Mencapai biaya yang efisien dan efektif dengan tetap memperhatikan hasil yang ingin dicapai. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 39
  • 40. 3Hal-hal yang diklarifikasi dan negosiasi:1. Aspek teknis: lingkup, metode, kualifikasi tenaga ahli, organisasi pelaksana, jadwal, program alih pengetahuan, fasilitas penunjang, dll.2. Aspek biaya: hal-hal yang tidak wajar berdasarkan hasil evaluasi harga.3. Apabila tidak tercapai kesepakatan, dapat dilanjutkan dengan mengundang Peserta dengan peringkat teknis berikutnya untuk menghadiri acara Pembukaan Sampul II.4. Apabila tidak tercapai kesepakatan pada peserta dengan peringkat teknis pertama, kedua, dan ketiga, maka seleksi dinyatakan gagal. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 40
  • 41. 3Ketentuan Umum: Merupakan kesimpulan hasil evaluasi seleksi (termasuk BA hasil Klarifikasi dan Negosiasi) Ditandatangani minimal ½ dari anggota pokja ULP. Bersifat Rahasia s.d Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. ContohBAHS harus memuat hal-hal sebagai berikut: BAHS a) Nama semua peserta; b) Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta; c) Metode evaluasi yang digunakan; d) Unsur-unsur yang dievaluasi; e) Rumus yang dipergunakan; f) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; g) Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; h) Tanggal dibuatnya berita acara. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 41
  • 42. 2 BAHS merupakan Dasar bagi PPK untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan: a. Tidak ada sanggahan dari peserta; b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. Masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. Bila penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri: a. Mengundang peserta dengan peringkat teknis berikutnya untuk menghadiri acara Pembukaan Sampul II (harga). b. Bila alasan pengunduran diri tidak bisa diterima, peserta yang bersangkutan mendapat sangsi masuk dalam daftar hitam. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 42
  • 43. 2 Tahapan Pelaksanaan1. Pengumuman Prakualifikasi 13. Pembukaan sampul I.2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen 14. Evaluasi sampul I. Kualifikasi 15. Penetapan peringkat teknis.3. Pemberian penjelasan Dokumen 16. Pemberitahuan/pengumuman peringkat Kualifikasi (apabila diperlukan) teknis.4. Pemasukan dan evaluasi Dokumen 17. Undangan pembukaan sampul II. Kualifikasi. 18. Pembukaan dan evaluasi sampul II, serta5. Pembuktian kualifikasi. perhitungan kombinasi teknis dan biaya.6. Penetapan hasil kualifikasi. 19. Penetapan pemenang.7. Pemberitahuan/pengumuman hasil 20. Pemberitahuan/pengumuman pemenang. kualifikasi. 21. Sanggahan8. Sanggahan kualifikasi. 22. Sanggahan banding.9. Undangan kepada peserta yang masuk 23. Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis Daftar Pendek (short list). dan biaya.10. Pengambilan Dokumen Pemilihan. 24. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.11. Pemberian penjelasan Dokumen 25. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi Pemilihan. (BAHS).12. Pemasukan Dokumen Penawaran. 26. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 43
  • 44. 1KETENTUAN:Tahapan Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua Sampul Jasa Konsultansi Badan Usaha ≈ Tahapan Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dua Sampul Jasa Konsultansi Badan UsahaPERBEDAANNYA pada:1. Tidak ada masa sanggah setelah pengumuman peringkat teknis. Masa sanggah ada setelah pembukaan sampul II2. Undangan Pembukaan Sampul II kepada seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis.3. Adanya evaluasi gabungan teknis dan biaya.4. Periode klarifikasi dan negosiasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 44
  • 45. 1 ULP menyampaikan undangan kepada peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan dokumen sampul II segera setelah pengumuman peringkat teknis. Isi Undangan:  Mencantumkan Hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan dokumen Pemilihan; Bagi Peserta dengan Peringkat Teknis yang lulus ambang batas nilai teknis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 45
  • 46. 3Yang dilakukan oleh Pokja ULP:1. Menilai kewajaran-kewajaran harga yang ditawarkan, seperti yang dilakukan dalam evaluasi sampul II pada Metode Evaluasi Kualitas.2. Memberikan nilai/skor terhadap harga penawaran dengan ketentuan: nilai penawaran terendah diberikan nilai/skor tertinggi, sedangkan nilai penawaran yang lain diberikan skor secara proporsional. Rumusnya: • NBt = PBt/PBt x 100 • NBn = PBt/Pbn x 100 Dimana • NBt : Nilai Penawaran Terendah; NBn: Nilai untuk Penawaran biaya diatasnya. • PBt : Harga Penawaran Biaya Terendah; PBn : Harga Penawaran biaya diatasnya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 46
  • 47. 23. Menghitung Nilai Kombinasi antara Nilai Penawaran Teknis dengan Nilai Penawaran terkoreksi dengan cara perhitungan sebagai berikut: Nilai Akhir = (Nilai atau skor penawaran teknis X Bobot Teknis) + (Nilai atau skor penawaran biaya terkoreksi X Bobot Penilaian Biaya) Ketentuan: Bobot Teknis antara 0,60 – 0,80. Bobot Penawaran Harga antara 0,20 – 0,40. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 47
  • 48. 1Dalam Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya DuaSampul:1. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya dilaksanakan setelah Masa Sanggah dan/atau Sanggah Banding selesai, dimana masa sanggah dan/atau sanggah banding setelah pengumuman calon pemenang. Sedangkan pada evaluasi kualitas, masa sanggah dan/atau sanggah banding pada saat pengumuman peringkat teknis.2. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam klarifikasi dan negosiasi maka langsung dilanjutkan dengan undangan klarifikasi dan negosiasi kepada pemenang urutan berikutnya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 48
  • 49. 2 Tahapan Pelaksanaan1. Pengumuman Prakualifikasi 12. Pembukaan dokumen penawaran serta2. Pendaftaran dan pengambilan koreksi aritmatik. Dokumen Kualifikasi 13. Evaluasi penawaran administrasi,3. Pemberian penjelasan Dokumen teknis, dan biaya Kualifikasi (apabila diperlukan) 14. Penetapan Pemenang4. Pemasukan dan evaluasi Dokumen 15. Pemberitahuan/pengumuman Kualifikasi. Pemenang5. Pembuktian kualifikasi. 16. Sanggahan6. Penetapan hasil kualifikasi. 17. Sanggahan banding.7. Pemberitahuan/pengumuman hasil 18. Undangan klafirikasi dan negoisasi kualifikasi. teknis dan biaya.8. Sanggahan kualifikasi. 19. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan9. Undangan kepada peserta yang masuk biaya. Daftar Pendek (short list). 20. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi10. Pemberian penjelasan Dokumen (BAHS). Pemilihan. 21. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi11. Pemasukan Dokumen Penawaran. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 49
  • 50. 2 Pelaksanaan Prakualifikasi Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul. ≈Pelaksanaan Prakualifikasi Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua Sampul PERBEDAANNYA pada: 1. Pemasukan penawaran dan evaluasi. 2. Pembukaan sampul sekaligus 3. Penetapan Pemenang didasarkan pada penawaran terendah dari peserta yang lulus administrasi dan teknis. 4. Pengumuman Pemenang. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 50
  • 51. 1Ketentuan:Peserta yang diundang untuk memasukan penawaran,memasukan penawarannya yang berisi data administrasi,teknis, dan biaya secara bersama-sama dalam 1(satu)Sampul pada waktu yang telah ditetapkan dalamundangan pemasukan penawaran. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 51
  • 52. 3 Penyedia yang tidak lulus, dinyatakan gugur Evaluasi Administrasi Penawaran yang dilakukan Sebelum evaluasi evaluasi teknis hanya dilakukan 1 pada penawaran yang penawaran, dilakukan memenuhi persyaratan 2 koreksi aritmetik administrasi 3 EVALUASI BIAYA Evaluasi Teknis Koreksi Aritmatik TERENDAH Hal-hal yang dinilai adalah : • Pengalaman Perusahaan 4 • Pendekatan dan Metodologi Evaluasi Harga • Kualifikasi Tenaga AhliPenawaran yang dilakukanevaluasi harga hanya dilakukanpada penawaran yang lulusambang batas nilai teknis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 52
  • 53. 1Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 53
  • 54. 1Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 54
  • 55. 2• Tahapan pelaksanaan Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Biaya Terendah/Pagu Anggaran Satu Sampul HAMPIR SAMA DENGAN langkah- langkah PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI dengan sistem Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul,• PERBEDAANNYA adalah sebagai berikut : Pengumuman • Waktu penayangan pengumuman prakualifikasi paling Prakualifikasi kurang 3 (tiga) hari kerja Penetapan Hasil • Dalam penetapan daftar pendek, paling kurang 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima). Bila kuraang dari 3 (tiga), maka Kualifikasi seleksi dinyatakan gagal • Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Biaya Terendah Metode Evaluasi • Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Pagu Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 55
  • 56. 3 Penyedia yang tidak lulus, dinyatakan gugur Evaluasi Administrasi Sebelum evaluasi 1 penawaran, dilakukan koreksi aritmetik 3 EVALUASI PAGU Evaluasi Teknis Koreksi Aritmatik ANGGARAN Hal-hal yang dinilai adalah : • Pengalaman Perusahaan 2 • Pendekatan dan Metodologi Evaluasi Harga • Kualifikasi Tenaga AhliPeserta yang lulus evaluasi hargaadalah yang mempunyai harga Pemenangnya adalah yangpenawaran dibawah pagu mempunyai peringkat teknisanggaran terbaik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 56
  • 57. • Bagi menjadi 4 kelompok dan tiap kelompok dibagikan30 soal dalam bentuk tabel • 2 kel. pertama, melakukan evaluasi kualitas dan evaluasi kualitas & biaya • 2 kel. kedua, melakukan evaluasi pagu anggaran dan evaluasi biaya terendah • 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya & bandingkan dengan jawaban kelompok lain • diskusikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 57
  • 58. 2 Pekerjaan ditetapkan setelah diterbitkannya pernyataan bencana oleh Pejabat yang berwenang dan anggaran untuk pekerjaan tersebut diusulkan. ULPmenunjuk penyedia jasa konsultansi yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan. Prioritas adalah Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis. Proses secara simultan PPK, ULP/PP, dan Opname ULP/PP Menetapkan Disampaikan ke Penyedia membahas pekerjaan Dokumen Pengadan Penyedia jenis, spek, volume, dan waktu PPK Susun HPS ULP/PP Penyedia ULP/PP ULP/PP menyampaikan PPK membuka dan menetapkan menyusun Dokumen menerbitkan mengevaluasi penyedia dan Berita Acara Penawaran dalam SPPB/J adm, teknis, mengumumkan Evaluasi 1 sampul ke dan harga Masyarakat dapat Dapat melakukan ULP/PP menyampaikan klarifikasi dan Negosiasi pengaduan harga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 58
  • 59. 2 Untuk Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan 1(satu) Penyedia dan 1 (satu) pemegang Hak cipta atau pihak yang mendapat izin pemegang hak cipta Proses Pemilihan ULP/PP ULP/PP mengundang evaluasi dan Penyedia menyampaikan Penyedia ULP/PP dan menyampaikan pembuktian Dokumen Penawaran menyampaikan memberikan Dok. Pengadaan kepada kualifikasi dalam 1 sampul ke dok. kualifikasi Penjelasan Penyedia yg akan seperti pada ULP/PP ditunjuk seleksi Umum Tidak memenuhi syarat, HPS di susun tunjuk Penyedia Lain oleh PPK ULP/PP PPK menyusun ULP/PP membuka dan ULP/PP mengevaluasi adm, menerbitkan Berita Acara menetapkan teknis, harga SPPB/J dan Evaluasi penyedia dan memproses mengumumkan ikatan Melakukan klarifikasi dan perjanjian Masyarakat dapat Negosiasi teknis and biaya menyampaikan pengaduan Tidak memenuhi syarat, tunjuk Penyedia Lain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 59
  • 60. 2 Nilai pekerjaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi???? Tahapan Pelaksanaan Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan Mencari Informasi membandingkan biaya Mengundang calon Pekejaan Konsultansi dan kualitas, minimal Penyedia yang dibutuhkan dari 2(dua) sumber Informasi Melampirkan KAK dan dokumen lain HPS disusun PPK Pejabat Pengadaan Pejabat membuka, mengevaluasi, PPK Pengadaan dan melakukan klarifikasi Penyedia melakukan membuat BAHPL dan Negosiasi teknis serta menyampaikan ikatan dan mendapatkan harga yang penawaran Perjanjian menyampaikan ke wajar Jika tdk Melampirkan PPK Negosiasi Usulan Teknis sepakat/gagal, PL Ulang menggunakan HPS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 60
  • 61. 2No Metode Kriteria Metode Penyampaian Pemilihan Evaluasi Penawaran Seleksi Prinisipnya setiap jasa1 Kualitas Umum konsultansi Seleksi Nilai Paket Pekerjaan2 Kualitas Sederhana (HPS) < Rp200 Juta Penunjukan Pekerjaan Darurat --3 Langsung Pekerjaan Non Darurat -- 1 Sampul Pengadaan Nilai Paket Pekerjaan4 -- Langsung (HPS) < Rp50 Juta Gagasan, kreatifitas, inovasi, metode5 Sayembara pelaksanaan tertentu & -- tidak dapat ditentukan Harga Satuannya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 61
  • 62. 2 Tahapan Pelaksanaan1. Pengumuman 9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pascakualifikasi. Evaluasi.2. Pendaftaran dan 10. Penetapan pemenang. Pengambilan Dokumen 11. Pengumuman pemenang. Pengadaan. 12. Sanggahan.3. Pemberian Penjelasan. 13. Sanggahan Banding.4. Pemasukan Dokumen 14. Undangan klarifikasi dan Penawaran. negosiasi teknis dan biaya.5. Pembukaan Dokumen 15. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. Penawaran. 16. Pembuatan Berita Acara Hasil6. Evaluasi Penawaran. Seleksi (BAHS).7. Evaluasi Kualifikasi. 17. Penunjukan Penyedia8. Pembuktian Kualifikasi. Barang/Jasa. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 62
  • 63. 1 Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi Perorangan ≈Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul Jasa Konsultansi Badan UsahaPERBEDAANNYA pada:1. Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi Perorangan tidak dilakukan prakualifikasi, tetapi dengan pascakualifikasi.2. Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi kualitas. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 63
  • 64. 1Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi Perorangan ≈ Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi PeroranganPERBEDAANNYA pada:Lamanya pengumuman pada Seleksi Sederhana Metode EvaluasiKualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi Perorangan minimal 3(tiga)hari. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 64
  • 65. Penanganan Darurat 1 Penunjukan Langsung untuk Penanganan Darurat Jasa Konsultansi Perorangan = Penunjukan Langsung untuk Penanganan Darurat Jasa Konsultansi Badan Usaha Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 65
  • 66. Bukan Penanganan Darurat 1 Penunjukan Langsung bukan untuk Penanganan Darurat Jasa Konsultansi Perorangan ≈ Penunjukan Langsung bukan untuk Penanganan Darurat Jasa Konsultansi Badan Usaha PERBEDAANNYA pada: Penilaian kualifikasi dalam penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat Jasa Konsultansi Perorangan, penilaian kualifikasi dilakukan setelah dilakukannya evaluasi penawaran (pascakualifikasi). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 66
  • 67. 1Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perorangan ≈Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 67
  • 68. 1 Tahapan dan Ketentuan Sayembara Jasa Konsultansi ≈ Tahapan dan Ketentuan Sayembara Jasa LainnyaPERBEDAANNYA pada:Unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Juri/Ahli. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 68
  • 69. 1Kewenangan untuk menyatakan danmenetapkan bahwa pelaksanaan seleksidinyatakan gagal : • ULP • KPA/PA • Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi Lainnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 69
  • 70. 3ULP menyatakan seleksi gagal bila :• Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana;• Seluruh peserta yang masuk sebagai Calon Daftar Pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi;• Jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga);• Apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat;• Semua penawaran biaya terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui pagu anggaran, kecuali untuk Metode Evaluasi Kualitas;• Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;• Sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Perpres ini dan Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau kesalahan substansi dokumen pengadaan ternyata benar.• Calon Pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, tidak hadir dalam klarifikasi teknis dan negosiasi biaya; atau• Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 tidak menghasilkan kesepakatan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 70
  • 71. 2PA/KPA menyatakan Seleksi gagal• Ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.Menteri/ Kepala Lembaga/ Pimpinan Institusi Lainnyamenyatakan Seleksi gagal• ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnyaKepala Daerah menyatakan Seleksi gagal• ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 71
  • 72. 2 SeleksiULP menyatakan seleksi gagal bila :• Jumlah peserta yang mendaftar pascakualifikasi kurang dari 3 (tiga);• Jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga);• Apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat;• Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;• Sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Perpres ini dan Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau kesalahan substansi dokumen pengadaan ternyata benar.• Calon Pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, tidak hadir dalam klarifikasi teknis dan negosiasi biaya; atau• Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 tidak menghasilkan kesepakatan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 72
  • 73. 1PA/ KPA menyatakan Seleksi gagal• ketentuannya sama dengan ketentuan pada ketentuan pemilihan penyedia jasa konsultansi berbentuk badan usahaMenteri/ Kepala Lembaga/ Pimpinan Institusi Lainnyamenyatakan seleksi gagal• ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia jasa konsultansi berbentuk badan usahaKepala Daerah menyatakan seleksi gagal• ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia jasa konsultansi berbentuk badan usaha Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 73
  • 74. 2ULP memberitahukan kepada seluruh peserta bahwaseleksi dinyatakan gagal berikut penjelasan penyebabkegagalan seleksi PA/KPA, PPK dan/atau ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya kegagalan Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya seleksi gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka seleksi diproses seperti pelelangan baru Berdasarkan hasil evaluasi penyebab kegagalan, maka ULP menindaklanjutinya, yaitu melakukan : (1) Evaluasi ulang; (2) Penyampaian ulang Dokumen Penawaran; (3) Seleksi ulang; atau (4) Penghentian proses seleksi PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta seleksi apabila penawarannya ditolak atau seleksi dinyatakan gagal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 74
  • 75. 3 Untuk konsultan tidak perlu menyerahkan jaminan pelaksanaan Bila dokumen kontrak penyedia dapat mengajukan pembayaran uang muka, maka bila penyedia meminta uang muka harus menyerahkan jaminan uang muka Urutan kontrak: – Surat perjanjian; – Syarat umum kontrak; – Syarat khusus kontrak; – Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak : • Surat penunjukan; • Surat penawaran; • Spesifikasi umum; • Spesifikasi khusus; • Agenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya; • Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan); • Dokumen lainnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 75
  • 76. 3 Ketentuan Pelaporan Pekerjaan Jasa Konsultansi Jika terdapat Menyerahkan kekurangan- Penyedia semua kekurangan PPK Penyedia wajib rancangan, maka menerima paling lambatmenyerahkan gambar, PPK bersama penyedia kembali pada waktu laporan dan spesifikasi, penyedia harus penyerahan pemutusan dokumen desain, melakukan PPK dan memperbaiki laporan yang atau akhir sesuai Laporan laporan, dan pembahasan penyedia dan telah masa kontrak dengan Akhir dibuat dokumen- dan penilaian membuat menyelesaika diperbaiki berkewajiban ketentuan dalam bentuk dokumen lain terhadap berita acara n oleh untuk yang telah cetakan serta piranti laporan dan hasil kekurangan- penyedia menyerahkan diatur dalam (hardcopy) lunak yang dokumen pembahasan kekurangan (bila ada), semuaKontrak. Atas dan/atau file dipersiapkan yang dan penilaian sesuai yang dan dokumen penerimaan (softcopy). oleh diserahkan laporan. diinstruksika membuat tersebut laporan dan penyedia oleh n oleh PPK berita acara beserta dokumen berdasarkan penyedia. dan serah terima daftar tersebut kontrak ini menyerahkan laporan hasil rinciannya dibuatkan dan menjadi laporan hasil perbaikan. kepada PPK.tanda terima. hak milik perbaikan PPK. kepada PPK. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 76
  • 77. 2Langkah-langkah dalam proses penyelesaian pekerjaan1. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan- kekurangan, penyedia wajib menyelesaikannya.2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/KPA menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.3. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.4. Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 77
  • 78. • Bagi menjadi 4 kelompok dan tiap kelompok dibagikan40 soal isian kualifikasi 2 perusahaan • 2 kel. pertama, melakukan evaluasi teknis tentang pengalaman perusahaan • 2 kel. kedua, melakukan evaluasi teknis tentang kualifikasi tenaga ahli perusahaan • 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya & bandingkan dengan jawaban kelompok lain • diskusikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 78
  • 79. 15 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 79