Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010

1,440 views

Published on

Paparan draft revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dipaparkan pada Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)

Published in: Government & Nonprofit
1 Comment
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,440
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
153
Comments
1
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010

  1. 1. MATERI PERUBAHAN DRAF REVISI PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010
  2. 2. AGENDA • LATAR BELAKANG • POKOK PERUBAHAN • HAL-HAL BARU • HAL-HAL YANG BERUBAH DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 2
  3. 3. LATAR BELAKANG 1. Keputusan Presiden No 11 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016, mengamanatkan Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016 2. Arahan Presiden untuk melakukan deregulasi besar-besaran dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 3
  4. 4. POKOK PERUBAHAN DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 4 LAMA 19 BAB 139 PASAL 15 BAB 96 PASAL BARU SIMPLIFIKASI MENGHILANGKAN BAGIAN PENJELASAN HAL HAL BERSIFAT PROSEDURAL, PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERATURAN KEPALA LKPP , DALAM SISTEM ELEKTRONIK/APLIKASI , DAN PERATURAN KEMENTERIAN SEKTORAL LAINNYA
  5. 5. STRUKTUR PERPRES DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 5 BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN BAB V PERSIAPAN PENGADAAN BAB VI PELAKSANAAN SWAKELOLA BAB VII PELAKSANAAN MELALUI PENYEDIA BAB XII PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM BAB X PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN NASIONAL BAB XI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP BAB IX USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN BAB VIII PENGADAAN TERTENTU • PENGADAAN DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT • PENGADAAN BARANG/JASA DI LUAR NEGERI • PENGECUALIAN • PELAKSANAAN PENELITIAN • TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL DAN DANA PHLN • PERAN SERTA USAHA KECIL • PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI • PENGADAAN BERKELANJUTAN
  6. 6. HAL-HAL BARU 1. TUJUAN PENGADAAN 2. AGEN PENGADAAN 3. KONSOLIDASI PENGADAAN 4. PELAKSANAAN PENELITIAN 5. KERJASAMA INTERNASIONAL 6. PENGECUALIAN 7. LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA 8. SWAKELOLA 9. E-MARKETPLACE PEMERINTAH DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 6
  7. 7. 7 01. TUJUAN PENGADAAN HAL-HAL BARU DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 PASAL 4 Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia Meningkatkan penggunaan barang/jasa dalam negeri Meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah Meningkatkan peran perusahaan nasional Meningkatkan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dan industri kreatif Mendorong pengadaan berkelanjutan
  8. 8. 8 02. AGEN PENGADAAN HAL-HAL BARU DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 PASAL 14 UKPBJ, badan usaha, atau perorangan yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh K/L/SKPD sebagai pihak pemberi pekerjaan. ADALAH Dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalah hal K/L/SKPD belum/tidak memiliki kapasitas Ditunjuk melalui Swakelola tipe II atau Pemilihan Penyedia AGEN PENGADAAN
  9. 9. 9 03. KONSOLIDASI PENGADAAN HAL-HAL BARU DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 PASAL 22 Perencanaan Persiapan Pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan KONSOLIDASI PENGADAAN Pemilihan Penyedia ADALAHstrategi pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan Barang/Jasa sejenis ke dalam satu paket pemilihan Penyedia atau ke dalam satu paket kontrak. DILAKSANAKAN OLEH PA/KPA/UKPBJ
  10. 10. 10 04. PELAKSANAAN PENELITIAN HAL-HAL BARU DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 PASAL 65,66 PELAKSANA PENELITIAN • Individu/kelompok individu • K/L/SKPD • Perguruan Tinggi • Organisasi Kemasyarakatan • Badan usaha Pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi atau penugasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penelitian diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
  11. 11. 11 05. KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL HAL-HAL BARU DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 PASAL 69 1. Untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan jenis/kategori dan nilai tertentu, dapat diikuti oleh pelaku usaha yang berasal dari negara anggota Kerjasama Perdagangan Internasional. 2. Batasan nilai Pengadaan Barang/Jasa dan jenis kategorinya yang dilaksanakan berdasarkan Kerjasama Perdagangan Internasional sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama tersebut.
  12. 12. 12 06. PENGECUALIAN HAL-HAL BARU DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 PASAL 64 Sudah Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan yang Lain Tarif Resmi yang Telah Dipublikasikan Secara Luas Pengadaan Barang/Jasa yang Telah Sesuai Praktik Bisnis yang Mapan Tarif Listrik Tarif Telepon BBM Hotel Tiket Transportasi Pengadaan Tanah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kerja sama pemerintah dengan badan usaha Pengadaan Pemerintah Desa Jasa Profesi Tertentu Pembelian berdasarkan Tarif Resmi Pemerintah Tenaga Pendukung dengan perjanjian kerja Pita Cukai
  13. 13. 13 07. LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK HAL-HAL BARU DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 PASAL 60 Memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi antar pihak pada saat pelaksanaan kontrak LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK Diselenggarakan oleh LKPP
  14. 14. 14 08. SWAKELOLA HAL-HAL BARU DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 PASAL 25,49 TIPE I direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh K/L/SKPD Penanggung jawab Anggaran TIPE II direncanakan dan diawasi oleh K/L Penanggung jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/SKPD pelaksana swakelola direncanakan dan diawasi oleh K/L/SKPD Penanggungjawab Anggaran dan dilaksanakan oleh ORGANISASI KEMASYARAKATANTIPE III direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh KELOMPOK MASYARAKAT TIPE IV *Ormas : AKATIGA, FATAYAT, AISYIAH
  15. 15. 15 09. E-MARKETPLACE PEMERINTAH HAL-HAL BARU DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 BAB X KATALOG ELETRONIK E-TENDERING/ E-SELEKSI E-MARKETPLACE PEMERINTAH E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. K/L/SKPD PELAKU USAHA Pembeli PenyediaProses Transaksi
  16. 16. HAL-HAL YANG BERUBAH 1. PERUBAHAN ISTILAH 2. PERUBAHAN DEFINISI 3. PERUBAHAN PENGATURAN DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 16
  17. 17. PERUBAHAN ISTILAH DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 17 HAL-HAL BERUBAH ULP Unit Layanan Pengadaan UKPBJ Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa LELANG TENDER DAFTAR HITAM SANKSI DAFTAR HITAM DOKUMEN PENGADAAN DOKUMEN PEMILIHAN POKJA ULP POKJA PEMILIHAN K/L/D/I K/L/SKPD
  18. 18. PERUBAHAN DEFINISI HAL-HAL BERUBAH DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 Perpres No. 54/2010 Revisi Perpres No. 54/2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD. Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan (center of excellence) Pengadaan Barang/Jasa. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Unit organisasi K/L/pemerintah daerah/I yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada Daftar rencana kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh K/L/SKPDRencana Umum Pengadaan Tidak didefinisikan 18
  19. 19. PERUBAHAN DEFINISI HAL-HAL BERUBAH DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 Perpres No. 54/2010 Revisi Perpres No. 54/2010 Layanan Pengadaan Secara Elektronik Unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik Swakelola Pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia dalam kondisi khusus Penunjukkan Langsung Metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa Perangkat UKPBJ atau unit kerja mandiri yang berfungsi mengelola teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh K/L/SKPD atau kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan. 19
  20. 20. PERUBAHAN DEFINISI HAL-HAL BERUBAH DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 Perpres No. 54/2010 Revisi Perpres No. 54/2010 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang / pekerjaan konstruksi /jasa konsultansi/jasa lainnya. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Tim yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan yang bernilai di atas rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai diatas rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pejabat administrasi/pejabat fungsional yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan yang bernilai paling tinggi rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pelaku usaha yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/jasa lainnya berdasarkan perjanjian 20
  21. 21. PERUBAHAN PENGATURAN HAL-HAL BERUBAH DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 UKPBJ1. (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) UKPBJ LPSE UKPBJ LPSE ATAU memiliki tugas: a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa b. Pengelolaan fungsi LPSE c. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa d. Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Tugas pengelolaan fungsi LPSE dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi2. Batas nilai pengadaan langsung jasa konsultansi ≤ Rp 100 Juta 21
  22. 22. PERUBAHAN PENGATURAN HAL-HAL BERUBAH DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 Persyaratan Penyedia3. E Purchasing4. Batas nilai E Purchasing oleh Pejabat Pengadaan ≤ Rp 200 Juta Penyederhanaan rumusan persyaratan penyedia menjadi sbb: “Penyedia wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha dan kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan” Pengadaan dalam rangka Penanganan Kondisi Darurat5. Pemisahan pengaturan pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan pengaturan penunjukan langsung 22
  23. 23. PERUBAHAN PENGATURAN HAL-HAL BERUBAH DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 Jaminan6. Harga Perkiraan Sendiri7. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Langsung sampai dengan Rp10 juta, pengadaan melalui e-purchasing, kontes, dan sayembara Jaminan Penawaran diberlakukan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya dengan nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp10 Miliar, dengan nilai 1% -3% dari HPS Tender Internasional8. Tender internasional dapat dilakukan untuk: a.Jasa konstruksi dengan nilai > Rp 1 Triliun b.Barang/Jasa Lainnya dengan nilai > Rp 50 Miliar c.Jasa konsultansi dengan nilai pekerjaan > Rp 25 M d.PBJ yang dibiayai Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing 23
  24. 24. PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERUBAHAN PENGATURAN HAL-HAL BERUBAH DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 Jenis Kontrak & Metode Evaluasi9. PENGADAAN BARANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA 1. Jenis Kontrak terdiri atas: a. Lump Sum b. Harga Satuan c. Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan d. Terima Jadi (Turnkey) e. Kontrak Payung (Indefinite Delivery Contract) 2. Metode evaluasi terdiri atas: a. Harga terendah b. Sistem Nilai (Merit System) c. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis 1. Jenis Kontrak berdasarkan pada: a. Keluaran (Lump Sum) b. Waktu Penugasan (Time Based) c. Kontrak Payung (Indefinite Delivery Contract) 2. Metode evaluasi terdiri atas: a. Kualitas dan Biaya b. Kualitas c. Pagu Anggaran d. Biaya Terendah 24
  25. 25. TERIMA KASIH AKHIR PRESENTASI www.LKPP.go.id

×