Pkh majalah informasi kessos edisi i_2008

habibullah792002@yahoo.com Majalah Informasi Kessos Edisi I/2008 Puslitbang Kessos Depsos RI ANALISIS KRITIS TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN Habibullah ABSTRACT The aim of this research is want to know the role Program Keluarga Harapan (PKH) in reduction poverty in Indonesian. PKH as same as the Conditional Cash Transfer (CCT) programs have been widely adopted as a new approach in social security. Those may hold promise for combating poverty and fostering social inclusion. The CCT program requires funding assistance recipients to follow stipulated requirements, for example to putchildren to school, use maternal and child health service facilities, and so forth. Women, apart from being the cash recipients, also represent the main actor. By receiving these funds, women will manage the funds so that their families’ interest (for example, health and nutrition improvements) become priority This article used the descriptive analytical method with a qualitative approach. For a large deal, this study concentrates on material from literature sources, book, article, and relevant report document to the subject. Keywords: Program Keluarga Harapan, Combating Poverty, Conditional Cash Transfer A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Kemiskinan merupakan permasalahan klasik bangsa Indonesia. Sejak zaman kemerdekaan bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan permasalahan ini dan sampai sekarang kemiskinan tetap menjadi masalah utama bangsa Indonesia, bahkan semakin kompleks seiiring perubahan-perubahan sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Berbagai program penangulangan telah banyak dilaksanakan khususnya oleh pemerintah dalam berbagai bentuk, baik dalam skala nasional maupun lokal seperti: program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program/Proyek Bantuan Kesejahteraan Sosial (BKS), Program Kesejahteraan Sosial KUBE (Prokessos KUBE), Program Bantuan Sosial Fakir Miskin (BSFM), dan lain-lainnya. Akan tetapi, program penanggulangan kemiskinan dalam berbagai bentuk tersebut belum mampu mengatasi permasalahan kemiskinan bangsa Indonesia. Secara kuantitatif, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan pada kurun waktu 1976-1996 sebagai akibat keberhasilan pembangunan dalam kurun waktu tersebut, yaitu dari 40.1% menjadi 11.3%. Namun, akibat krisis ekonomi/multidimensi (1997) jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat kembali. Hal ini terlihat pada statistik 1

habibullah792002@yahoo.com Majalah Informasi Kessos Edisi I/2008 Puslitbang Kessos Depsos RI makro yang menunjukkan, bahwa jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan meningkat dari 35,1 juta (15,97%) pada Februari 2005 menjadi 39,05 juta (17,75%) pada Maret 2006. Demikian halnya statistik mikro, bahwa jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) pada tahun 2005 berjumlah 19,1 juta terdiri dari 3,9 juta sangat miskin, 8,2 juta miskin, dan 7 juta dekat miskin. (BPS & Depsos, 2006) Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan sekaligus pengembangan kebijakan perlindungan sosial maka pemerintah mulai tahun 2007 melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai pengembangan dari Bantuan Langsung Bersyarat (BTB) yang lebih dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) yaitu sebuah program yang memberikan bantuan keuangan secara tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. PKH adalah program peningkatan jangkauan atau aksesibilitas masyarakat tidak mampu terhadap pelayanan, khususnya pendidikan dan kesehatan. Untuk jangka pendek, pemberian bantuan tunai kepada RTSM diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan jangka panjang, diharapkan terjadi perubahan pola pikir dan perilaku terhadap perbaikan status kesehatan anak-anak dan ibu hamil serta tingkat pendidikan RTSM tersebut sehingga rantai kemiskinan keluarga tersebut dapat diputus. Secara konseptual, PKH lebih baik dibanding program bantuan sosial lainnya. Akan tetapi realitasnya, program ini merupakan pengganti dan keberlanjutan program Subsisi Langsung Tunai (SLT) sehingga dikuatirkan muncul persepsi masyarakat, bahwa PKH merupakan bantuan cuma-cuma tanpa persyaratan apapun. Persepsi tersebut bisa menjadi sumber fragmentasi sosial. Dengan demikian kajian ini bermaksud untuk mengkritisi PKH dengan fokus kajian pada tujuan, manfaat dan ketentuan PKH. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pelaku program guna penyempurnaan program yang akan datang. 2. Kerangka Pemikiran Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) dan Lembaga Penelitian SMERU (2001) mengidentifikasi penyebab kemiskinan sebagai berikut : a. Keterbatasan pendapatan modal dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk: modal sumber daya manusia (pendidikan formal, keterampilan dan 2

habibullah792002@yahoo.com Majalah Informasi Kessos Edisi I/2008 Puslitbang Kessos Depsos RI kesehatan yang memadai), modal produksi (lahan dan akses terhadap kredit), modal sosial ( jaringan sosial dan akses terhadap kebijakan dan keputusan politik), sarana fisik (akses terhadap prasarana jalan dan listrik, termasuk hidup di daerah terpencil). b. Kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi goncangan-goncangan karena krisis ekonomi, kegagalan panen karena hama, kekeringan atau banjir, bencana alam (gempa, longsor atau banjir), bencana sosial, musibah (jatuh sakit, kebakaran, kecurian) dan lain sebagainya c. Tidak adanya suara yang mewakili dan terpuruk dan tidakberdaya di dalam institusi negara dan masyarakat karena tidak ada kepastian hukum, tidak ada perlindungan dari kejahatan, ancaman dan intimidasi kebijakan publik yang tidak peka terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. Sementara itu menurut Sulistiyani (2004), ada tiga tingkat analisis kemiskinan menurut perspektif kultural, yaitu invidual, keluarga dan masyarakat. Pada tingkat invidual kemiskinan ditandai dengan sifat merasa dimarginalkan secara kuat seperti: sikap parokial, apatisme, fatalisme atau pasrah pada nasib, tergantung dan inferior. Pada tingkat keluarga, kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan pada tingkat masyarakat kemiskinan ditunjukkan oleh tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif. Sedangkan Friedmann dalam Pranarka & Moeljarto (1996), menempatkan rumah tangga sebagai basis utama pemberdayaan, yaitu sebagai kekuatan sosial, politik, dan psikologis. Menurutnya, kekuatan sosial menyangkut kemampuan rumah tangga dalam mengakses dasar-dasar produksi meliputi: informasi, pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi dalam organisasi sosial dan sumber keuangan. Apabila ekonomi rumah tangga itu meningkat aksesnya pada dasar-dasar produksi maka kemampuannya dalam menentukan dan mencapai tujuannya juga meningkat. Sedangkan kekuatan politik meliputi akses setiap anggota keluarga terhadap proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi masa depannya. Kekuatan politik tidak hanya kekuatan untuk memberikan suara, tetapi juga merupakan kekuatan untuk menjadi vocal dan bertindak secara kolektif. Rumah tangga juga mengandalkan kekuatan psikologis berupa potensi individu yang menunjukkan prilaku percaya diri. Rasa potensi pribadi yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh positif 3

habibullah792002@yahoo.com Majalah Informasi Kessos Edisi I/2008 Puslitbang Kessos Depsos RI terhadap perjuangan rumah tangga yang secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan kekuatan sosial politiknya. Upaya pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional (lihat diagram 1). Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004–2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun, serta digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan. Berbagai kebijakan dalam RPJM 2004 – 2009 diharapkan dapat menurunkan persentase penduduk miskin menjadi 8,2% pada tahun 2009 (UNDP, 2005) Diagram 1. Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2007 P E N A N G G U LL AN G A N PENANGGU A NGAN Tanggung K e w a ji b a n K E M IS K IN A N K E M IS K IN A N J a w a b S o s ia l N e g a ra M as ya ra ka t PP e m b e r d a y a a n M aa s y a r a k a t e m b e rd a ya a n M s ya ra k a t PP ea y y a n a nSS o s i a lDD a s a r e l la a n a n o s ia l a s a r -PP oo gPP e m b e dd a y a a nKK A T - rr g em berr ayaan AT - PP oo gPP e m b e dd a y a a nFF M - rr g em b err a ya an M - P NN P M ( PP 2 K P&&PP P K ) -P P M ( 2 K P PK) S u b s id i/K o m p e n s a s i - -CC S R (CC o m d e v ) SR ( om dev) S u b s id i/K o m p e n s a s i JJ a m i n a n a m in a n - -J J P S PS - -LL S M / /OO ss o s SM rr os - -SS L T RR T M LT TM SS o sa l l o s i ia AA s s ise e n s i S o s ia l s s is t t n s i S o s ia l YY a n e e h s o s: : anrr hsos AA s u aa n s iSS o s ia l s u r r n s i o s ia l - PKH ( CCT) - PKH ( CCT) - P a n t i S o s ia l - -A A k e s k ikni n s skes - - BOS BOS - - P a n t i S o s ia l C h i ld r e n C e n t r e - Askeso s - R A S K IN - C h ild r e n C e n t r e - Askesos - R A S K IN - T rau m a C e n tre - B L T L a n sia & P a ca - T rau m a C e n tre - B L T L a n s ia & P a c a Sumber : Departemen Sosial RI, 2007 Sedangkan dalam RKP tahun 2007, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas dengan cara: a. Mendorong pertumbuhan yang berkualitas yakni pertumbuhan yang menciptakan kesempatan kerja yang memadai, industri padat pekerja, perdagangan dan ekspor serta Usaha mikro, kecil dan menengah 4

habibullah792002@yahoo.com Majalah Informasi Kessos Edisi I/2008 Puslitbang Kessos Depsos RI b. Meningkatkan akses masyarakat miskin ke pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan infrastruktur dasar, pangan dan gizi c. Pemberdayaan masyarakat miskin yakni pembangunan berbasis masyarakat ekonomi, sosial dan lingkungan, memberikan lapangan kerja dalam bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) d. Memperbaiki sistem perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial berbasis asuransi kepada masyarakat miskin dengan menjajaki pelaksanaan santunan langsung tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan. 3. Metode Penelitian Tipe kajian ini deskriptif. Data yang diperoleh, diolah dan diuraikan menggunakan pola penggambaran keadaan (deskriptif). Kemudian, dianalisis dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan mengenai bagaimana tujuan, manfaat, dan ketentuan PKH sebagai program penanganan kemiskinan di Indonesia. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka (library research) dan studi dokumentasi yang relavan dengan permasalahan kajian yang diteliti baik berupa cetak maupun elektronik. B. HASIL KAJIAN 1. Belajar dari Pengalaman Program Subsisidi Langsung Tunai Program Subsidi Langsung Tunai (SLT) merupakan program pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada rumah tangga miskin (RTM) guna mengurangi beban pengeluaran RTM akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Berbeda dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) lainnya, SLT diberikan secara langsung dan tunai sebesar Rp. 100.000,-/bulan setiap tiga bulan sekali selama 1 tahun. Sebagaimana juga program-program bantuan sebelumnya, pelaksanaan SLT di lapangan pun tidak luput dari berbagai kendala. Bersamaan dengan itu, muncul berbagai pendapat di masyarakat mengenai keefektifan program ini dan dampak yang ditimbulkannya. Beragam ekspresi potret yang menggambarkan rasa kecewa tersebut, antara lain: di Kabupaten Tangerang, dimana ratusan warga yang merasa berhak mendapat SLT tetapi tak terdata, merusak kantor desa. Di Lombok, beberapa kantor desa/kelurahan dirusak warga. Selain itu, ada pula kantor desa disegel warga, dan kepala desa diancam dengan senjata tajam. Di Kabupaten Bandung, warga yang tidak terdata sebagai penerima SLT, sulit diajak kerja bakti atau berkontribusi demi kepentingan bersama di lingkungan tempat tinggalnya. 5

habibullah792002@yahoo.com Majalah Informasi Kessos Edisi I/2008 Puslitbang Kessos Depsos RI Dampak negatif lain program SLT dari warga masyarakat yang tidak mendapatkannya, yaitu terjadi peningkatan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan motivasi agar mendapat SLT. Jika mereka tetap tidak mendapat SLT, ketua RW harus membayar utang untuk ongkos pembuatan KTP itu, dimana Belum lagi, biaya pembuatan KTP di banyak tempat mendadak ikut melambung (Kompas, 22 Oktober 2005). Ada banyak alasan yang bisa menjadi penyebab tidak efektifnya program SLT. Salah satunya, adalah jumlah nominal SLT yang terlalu seragam padahal kebutuhan masyarakat berbeda misalnya, khusus untuk daerah perkotaan, biaya listrik, angkutan dan minyak tanah (barang-barang yang paling terkena dampak naiknya harga BBM) mempunyai pengaruh yang cukup besar, sementara untuk daerah perdesaan pengaruhnya relatif kecil (kurang dari 2%). Orang miskin perkotaan lebih rentan daripada di pedesaan. Menurut Anshory (Pikiran Rakyat, 1 Oktober 2006) semestinya, nominal SLT-nya daerah perkotaan tidak disamakan dengan di pedesaan karena orang miskin di perkotaan under-compensated sementara di beberapa kabupaten di pedesaan over-compensated oleh SLT. Kota Bogor misalnya adalah salah satu yang terkena dampak tertinggi karena, selain daerah urban, juga daerah satelit Jakarta di mana biaya transportasi masyarakatnya sangat dominan. Berdasarkan hasil kajian Pemanfaatan Subsidi Langsung Tunai oleh Rumah Tangga Miskin yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2006 berkesimpulan bahwa sebagian besar (77,7 persen) penerima SLT adalah rumah tangga miskin, bahkan sekitar 50,3 persen RTM tergolong sangat miskin dan hanya sekitar 22,3 persen saja yang tergolong mendekati miskin. Hal ini menunjukan bahwa SLT lebih banyak dimanfaatkan oleh rumah tangga yang lebih miskin. Hasil kajian ini juga merekomendasikan SLT dilanjutkan dalam dua bentuk yaitu 1) bantuan tunai tanpa syarat untuk lansia dan penyandang cacat terlantar yang hidup diluar Panti Sosial. 2) bantuan tunai bersyarat bagi ibu RTM yang memiliki balita atau hamil dan bantuan pendidikan bagi Kepala RTM yang memiliki anak usia sekolah (7-15 tahun). 2. Tujuan Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM. Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan 6

habibullah792002@yahoo.com Majalah Informasi Kessos Edisi I/2008 Puslitbang Kessos Depsos RI kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapain target MDGs. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas: 1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM; 2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM; 3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM; 4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM. RTSM yang menjadi sasaran PKH adalah sekelompok orang yang tinggal satu atap, baik yang terikat oleh pertalian darah (keluarga batih) maupun tidak (keluarga luas) yang memiliki pendapatan per kapita per bulan di bawah garis fakir miskin Rp. 92.192 (BPS & Depsos, 2006). 3. Manfaat dan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam jangka pendek memberikan efek pendapatan (income effect) kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran, dan dalam jangka panjang seperti telah dikemukakan, dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan (price effect anak keluarga miskin) memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance effect). PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015. 4. Ketentuan-Ketentuan Program Keluarga Harapan Penerima bantuan PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program. Agar penggunaan bantuan dapat lebih efketif diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, bantuan harus diterima oleh ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi atau kakak perempuan). Untuk itu, pada kartu kepesertaan PKH akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaan RTSM penerima pada program-program lainnya. Seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (ASKESKIN), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), dan sebagainya. 7

habibullah792002@yahoo.com Majalah Informasi Kessos Edisi I/2008 Puslitbang Kessos Depsos RI Kewajiban penerima PKH adalah sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan kesehatan;RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan persyaratan berkaitan dengan kesehatan jika terdapat anggota keluarga terdiri dari anak 0-6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Apabila terdapat anak usia 6 tahun yang telah masuk sekolah dasar, maka RTSM tersebut mengikuti persyaratan berkaitan dengan pendidikan 2) RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika terdapat anak yang berusia 6-15 tahun. Peserta PKH ini diwajibkan untuk mendaftarkan anaknya ke SD/MI atau SMP/MTS (termasuk SMP/MTS terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Tabel. 1. Skenario Besaran Bantuan Bantuan/RTSM Skenario Bantuan Per Tahun (Rp) Bantuan tetap 200.000 Bantuan bagi RTSM yang memiliki: a. Anak Usia Balita 800.000 b. Ibu Hamil/Menyusui 800.000 c. Anak Usia SD/MI 400.000 d. Anak Usia SMP/MTs 800.000 Rata-rata bantuan per RTSM 1.390.000 Bantuan minimum per RTSM 600.000 Bantuan maksimum per RTSM 2.200.000 Catatan: - Bantuan kesehatan berlaku untuk RTSM dengan balita dan/atau ibu hamil - Besar bantuan adalah 16% rata2 pendapatan RTSM per tahun - Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata2 RTSM per tahun Sumber : Departemen Sosial RI, 2007 (diolah) 8

habibullah792002@yahoo.com Majalah Informasi Kessos Edisi I/2008 Puslitbang Kessos Depsos RI C. PEMBAHASAN 1. Tujuan Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pendekatan bantuan sosial yang inovatif dan semakin populer. Pendekatan ini memberikan uang kepada keluarga miskin yang diberikan berdasarkan perilaku tertentu, biasanya investasi dalam sumber daya manusia (SDM). Misalnya untuk menjaga anak-anak untuk tetap sekolah atau secara rutin memeriksakan mereka di pusat-pusat kesehatan. Program ini tidak hanya sebagai alat untuk pemberantasan kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi juga termasuk didalamnya tujuan-tujuan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk jangka pendek dana tunai yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti kelaparan, kekurangan gizi, kekurangan biaya transport ke sekolah dan kebutuhan mendesak lainnya sedangkan dalam jangka panjang diharapkan dana tunai yang diterima sebagai sarana untuk memutus mata rantai kemiskinan turun-temurun dengan cara meningkatkan investasi untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu dalam bidang pendidikan, kesehatan dan gizi. Dengan demikian, diharapkan di masa depan mereka akan mampu meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari kemiskinan. Memang tidak mudah memutus mata rantai kemiskinan, akan tetapi menurut Suharto (2004) paling tidak kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan lebih dari sekadar bebas dari pengaruh luar melainkan bebas pula dalam menentukan pilihan-pilihan. Dengan kata lain kebebasan berarti memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya, kemampuan menghindari kematian dini, kemampuan menghindari kekurangan gizi, kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi. Oleh karena itu negara memiliki peranan dalam menjamin bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan yang memungkinkan mereka menentukan pilihan- pilihan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Strategi kemiskinan haruslah bersifat institusional. Program-program jaminan sosial dan bantuan sosial yang dianut di Amerika 9

habibullah792002@yahoo.com Majalah Informasi Kessos Edisi I/2008 Puslitbang Kessos Depsos RI Serikat, Eropa Barat, dan Jepang yang memberikan jaminan sosial berbentuk pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun dapat meningkatkan kebebasan karena dapat menyediakan penghasilan dasar dengan demikian orang akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya. Sebaliknya, ketiadaan pelayanan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan karena dapat membuat orang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya. 2. Manfaat Program Keluarga Harapan Manfaat jangka pendek PKH memberikan income effect kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Sedangkan untuk jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui: 1) Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan (price effect anak keluarga miskin) 2) Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance effect). Namun efek jangka panjang tersebut tidak bisa terwujud apabila program tersebut masih bersifat top down (instruksi dari pusat ke daerah seragam) sehingga jarang ada program yang bertahan lama (hit and run) oleh karena itu sedapat mungkin harus diupayakan dan jangan sampai proyek selesai, programpun berhenti, yang penting adalah laporan keuangan (admistratif) dapat dipertanggungjawabkan. Pola seperti itu adalah pola lama yang sudah harus ditinggalkan, yang hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan berdasarkan target waktu (target oriented) dengan mengabaikan sasaran fungsional, dimana sasaran program dapat berfungsi. Padahal PKH diharapkan dapat merubah perilaku keluarga miskin yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan akibat kurangnya informasi mengenai hak, manfaat, keuntungan dan kesempatan. Tingginya biaya tidak langsung (opportunity cost) yaitu anak bekerja lebih “menguntungkan” daripada bersekolah dan munculnya biaya pakaian seragam dan transport yang dikeluarkan RTSM apabila anaknya bersekolah. Ada kelemahan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan partisipasi anak sekolah meskipun program tersebut memungkinkan anak dari RTSM sekolah tidak dipungut biaya akan tetapi sebenarnya ketidakmampuan membayar sekolah bukan menjadi persoalan mendasar bagi anak dari RTSM untuk tidak bersekolah. Namun persoalannya kalau anak pergi ke sekolah, maka keluarga akan kehilangan pendapatan yang dihasilkan anak tersebut sehingga PKH 10

habibullah792002@yahoo.com Majalah Informasi Kessos Edisi I/2008 Puslitbang Kessos Depsos RI dapat mengurangi pekerja anak yang pada tahun 2006 berjumlah 2.684.792 jiwa (BPS & Depsos, 2006) 3. Ketentuan-Ketentuan dan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Salah satu variabel yang menentukan keberhasilan implementasi program adalah kejelasan konsep kebijakan yang dijadikan panduan dalam pelaksanaan. Panduan kebijakan seharusnya dapat menjadi acuan yang baik tanpa menimbulkan perbedaan dan penyimpangan di dalam interprestasi program oleh implementator. Program yang elastis memungkinkan terjadinya kelonggaran dalam menginterprestasikannya baik dalam bentuk kegiatan, model penyerapan dana, pendekatan manajemen yang digunakan maupun sasaran yang memenuhi syarat. PKH mempunyai dua persyaratan komponen, yaitu: komponen kesehatan dan kompenen pendidikan yang harus dipenuhi oleh penerima program. Adapun yang dimaksud persyaratan komponen kesehatan adalah : a. Ibu hamil: Pemeriksaan kehamilan (minimal 4 kali) dan mendapatkan suplemen zat besi (Fe) . Proses kelahiran yang ditangani tenaga medis. Kunjungan setelah melahirkan (minimal 2 kali) untuk penyuluhan kesehatan/ibu nifas. b. Anak usia 0-6 tahun: Usia 0–11 bulan mendapat imunisasi komplek (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan pemantauan tumbuh kembang anak setiap bulan. Usia 6-11 bulan mendapat Vitamin A (2 kali setahun: Februari dan Agustus), Usia 12–59 bulan mendapat imunisasi & pemantauan tumbuh kembang setiap 3 bulan. Pemantauan tumbuh kembang anak usia pra sekolah (5-6 tahun). Persyaratan bidang kesehatan dengan fokus pada layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita dengan adanya ketentuan ini diharapkan selain sebagai penerima dana tunai perempuan juga merupakan aktor utama dalam mengelola dana tersebut untuk kepentingan prioritas keluarganya yang digunakan untuk perbaikan gizi dan kesehatan. Sekilas memang nampaknya program ini berorientasi pada perempuan dan terkesan menguatkan peran-peran gender tradisional dengan menonjolkan peran utama perempuan sebagai ibu semata. Namun sebenarnya, kebijakan program ini dibangun dari sebuah asumsi bahwa penguatan posisi tawarnya di dalam keluarga adalah salah satu prakondisi bagi perubahan-perubahan sosial- ekonomi yang akan lebih menguntungkan masyarakat secara umum. Jika kesejahteraan 11

habibullah792002@yahoo.com Majalah Informasi Kessos Edisi I/2008 Puslitbang Kessos Depsos RI perempuan meningkat, maka masyarakat akan memperoleh manfaat dari keadaan itu karena akan memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sedangkan persyaratan komponen pendidikan adalah Anak usia 6-15 tahun terdaftar di SD dan SMP dengan kehadiran minimal 85% hari sekolah dalam sebulan selama 1tahun ajaran berlangsung. RTSM dengan anak usia >15 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar dapat menerima bantuan apabila anak tersebut bersekolah atau mengikuti pendidikan kesetaraan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Bantuan diberikan per 3 bulan kepada ibu/wanita dewasa dalam RTSM dan tidak ada syarat untuk penggunaan uang. Adanya persyaratan tegas dan jelas dari program, yaitu RTSM yang mempunyai ibu hamil dan anak sekolah maka PKH dirasakan cukup efektif sebagai sarana kontrol masyarakat apabila program mulai menyimpang dari sasarannya. Namun yang menjadi persoalan, apabila program tidak tersosialisasikan dengan baik, justru akan menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat yang dulunya menerima bantuan tunai langsung akibat tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan. Skenario besaran bantuan yang akan diterima oleh RTSM dapat dilihat pada Tabel. 1. Skenario Besaran Bantuan. Dari skenario besaran bantuan tersebut ada perbedaan jumlah bantuan yang di terima RSTM yang mempunyai ibu hamil, anak usia balita, anak usia SD/MI dan anak SMP/MTS. Dengan skenario tersebut maka PKH cukup akomodatif mempertimbangkan kondisi pengeluaran dari RTSM karena berdasarkan ada tidaknya ibu hamil, anak sekolah dan balita akan tetapi karena diskenariokan tidak ada syarat untuk penggunaan uang tersebut maka sulit dikontrol apakah uang tersebut memang benar digunakan untuk pengeluaran untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Perbedaan jumlah bantuan yang diterima ini yang perlu diantisipasi adalah mendorong RTSM untuk menambah jumlah anak sehingga mengakibatkan program ini bertolak belakang dengan program Keluarga Berencana (KB). Pada tahun 2007 merupakan tahap uji coba untuk menguji mekanisme dan prosedur persyaratan, verifikasi, penyaluran, sosialisasi, pengaduan, serta penyempurnaan targeting, dan perbaikan supply side. Sasaran 500.000 RTSM dan hanya dilaksanakan pada 348 kecamatan dari 49 kabupaten pada tujuh provinsi, yaitu: DKI Jakarta, dengan pertimbangan daerah padat, heterogen, kaya dan tidak ada kendala sarana dan prasarana; Jawa Barat jumlah penduduk miskin besar; Nusa Tenggara Timur wilayah termiskin; Sumatera Barat; Jawa 12

habibullah792002@yahoo.com Majalah Informasi Kessos Edisi I/2008 Puslitbang Kessos Depsos RI Timur; Sulawesi Utara; Gorontalo mengajukan diri dalam Musrenbang tahun 2006. Data penerima PKH adalah berasal dari daftar RTSM penerima Santunan Langsung Tunai (SLT) yang diranking kembali berdasarkan metodologi yang disempurnakan (Depsos, 2007) Adanya kegiatan ujicoba ini sangat penting karena beberapa alasan; 1) dari sisi ekonomi, ujicoba akan memperbaiki rancangan dan efektivitas program serta memperkirakan dampak program. Hal ini akan memberi arahan kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya kepada program yang menghasilkan manfaat terbesar. 2) dari sisi sosial, uji coba akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 3) dari sisi politik, ujicoba akan meningkatkan kredibilitas program dan menghilangkan keraguan dari praktik program yang tidak berhasil di masa silam. C. PENUTUP 1. Kesimpulan Tujuan dari Program Keluarga Harapan meningkatkan akses Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) terhadap pelayanan kesehatan dan meningkatkan angka partisipasi sekolah sehingga terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dalam jangka panjang akan memutus rantai kemiskinan, dengan tersedianya pelayanan dasar maka orang akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihan sehingga memperoleh kemandirian dan kebebasan. Manfaat Program Keluarga Harapan dalam jangka pendek memberikan income effect kepada rumah tangga miskin sedangkan untuk jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Akan tetapi efek jangka panjang tersebut tidak bisa terwujud apabila program tersebut masih bersifat top down sehingga program bisa bertahan lama (hit and run). Ketentuan Program Keluarga Harapan memberikan bantuan kepada rumah tangga sangat miskin dengan persyaratan keluarga tersebut mempunyai anak balita, anak usia sekolah dan ibu hamil secara konseptual lebih baik dari program bantuan langsung tunai karena dengan persyaratan ini cukup efektif untuk mengurangi kesalahan dalam penentuan penerima program. Namun apabila pada tahap pelaksanaan dilakukan secara tidak benar sehingga masyarakat miskin mempersepsikan bahwa PKH diterima oleh seluruh masyarakat miskin sedangkan mereka tidak menerima maka dikuatirkan akan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat miskin. Skenario dengan memberikan bantuan yang berbeda-beda sesuai dengan ada tidaknya ibu hamil, anak balita dan anak sekolah sudah 13

habibullah792002@yahoo.com Majalah Informasi Kessos Edisi I/2008 Puslitbang Kessos Depsos RI mempertimbangkan pengeluaran-pengeluaran dari RTSM namun penggunaan bantuan tersebut perlu dikontrol sehingga kekuatiran penggunaan bantuan tersebut tidak untuk pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan tidak terjadi. Ketentuan PKH yang lebih menguatkan posisi tawar perempuan dalam keluarga merupakan prakondisi bagi perubahan- perubahan sosial ekonomi yang akan lebih menguntungkan. 2. Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan yang diarahkan pada perbaikan program maka saran yang direkomendasikan adalah: a. Perbedaan jumlah bantuan yang diterima bagi ibu hamil, anak balita dan anak sekolah sehingga mendorong RTSM untuk menambah jumlah anak sehingga mengakibatkan program ini kontra dengan program KB. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pengaruh jumlah bantuan yang diterima dengan jumlah anak penerima PKH. b. Manfaat jangka panjang PKH adalah memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dengan memperbaiki kesehatan dan pendidikan. Hal ini tidak akan terwujud apabila tidak ada kesinambungan program PKH. c. PKH dilaksanakan pada tahun 2007 merupakan tahap uji coba dilaksanakan pada 7 provinsi dan sehingga perlu dipertimbangkan program apa yang bisa membantu RTSM yang memenuhi syarat menerima PKH di provinsi lain. DAFTAR PUSTAKA Anshory, Bantuan Langsung Tunai Bermasalah, Pikiran Rakyat, 1 Oktober 2006 Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial, 2006. Penduduk Fakir Miskin Indonesia. BPS, Jakarta. Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia & Lembaga Penelitian SMERU, 2001. Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta Departemen Sosial RI, 2007. Pedoman Umum PKH, Jakarta Departemen Sosial RI, 2007. Pedoman Operasional UPPKH Pusat, Jakarta 14

habibullah792002@yahoo.com Majalah Informasi Kessos Edisi I/2008 Puslitbang Kessos Depsos RI Departemen Sosial RI, 2007. Pedoman Operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM PKH) Kabupaten/Kota, Jakarta Departemen Sosial RI, 2007. Buku Kerja Pendamping, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2006. Pemanfaatan Subsidi Langsung Tunai oleh Rumah Tangga Miskin. Jakarta Laura B. Rawlings, 2004. A New Approach to Social Assistance: Latin America’s Experience with Conditional Cash Transfer Programs. Social Protection Discusion Paper No. 0416. Bank Dunia Washington, DC Olin, Bantuan Langsung Tunai Bermasalah, Kompas, 22 Oktober 2005 Pusat Data Kemiskinan Indonesia, Bantuan Tunai Bersyarat. http://www.depsos.go.id/kfm/mod.php?mod=userpage&page_id=6, diakses tanggal 20 September 2007 Prijono, Onny S & A.M.W Pranaka (penyunting), 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS, Jakarta SMERU, 2006. Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai tahun 2005 di Indonesia: Studi Kasus di DKI Jakarta dan Lima Kabupaten/Kota Lainnya., SMERU, Jakarta Suharto, Edi (editor), 2004, Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin, STKS Press, Bandung Sulistiyani, Ambar Teguh, 2000. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Gaya Media, Jakarta UNDP, 2005. Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia Per 25 Agustus 2005 http://www.undp.or.id/pubs/imdg2005/BI/TUJUAN%201.pdf, diakses tanggal 20 September 2007 Biodata Penulis: Habibullah, Kandidat peneliti Puslitbang Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, alumnus Jurusan Ilmu Sosiatri Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sempat bekerja pada Program Habitat and Resources Management for the Kubu ( kerjasama KKI-Warsi dengan NORAD Norwegia). 15

habibullah792002@yahoo.com Majalah Informasi Kessos Edisi I/2008 Puslitbang Kessos Depsos RI 16

Pkh majalah informasi kessos edisi i_2008

by Habibullah

Accessibility

Upload Details

Usage Rights

Statistics

Pkh majalah informasi kessos edisi i_2008 Document Transcript