• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Peran pendamping pkh
 

Peran pendamping pkh

on

  • 28,787 views

 

Statistics

Views

Total Views
28,787
Views on SlideShare
17,001
Embed Views
11,786

Actions

Likes
2
Downloads
308
Comments
2

8 Embeds 11,786

http://kebijakansosial.wordpress.com 9933
http://kebijakansosial.org 1810
http://translate.googleusercontent.com 16
http://webcache.googleusercontent.com 12
https://www.facebook.com 7
https://www.google.com 6
http://213.134.46.67 1
http://106.10.137.112 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • mohon intruksinya,,,tahap belajar,,,hehehe
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • like this
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Peran pendamping pkh Peran pendamping pkh Document Transcript

    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011 PERAN PENDAMPING PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN KARAWANG Oleh : Habibullah AbstractProgram Keluarga Harapan (PKH) has been designed to be a better socialprotection system in Indonesia. Its beneficiaries are very poor households which havepregnant women and/or 0-15 years old children in it. PKH requires them to accesseducation and health services as recompensation of the cash transfer.The role of Pendamping PKH (community workers) to determine the success of theprogram, roles and skills can be a role and skills facilitative, educators,representatives and technical. Although not all the roles and skills carried byPendamping PKH because the roles are largely influenced by environmentalconditions and situations so that the quality and flexibility companion PKH affect thesuccess of program implementation in the field.This research has resulted recommendation 1). Necessary to optimize the role ofPendamping PKH through special training or provision of material about the roleand the skills a must-have Pendamping PKH in technical assistance (bimbinganteknis) activities. 2). For Pendamping PKH, technical role with a view to achievingthe programs success in administration is important but more important is the role offacilitative and educational support program achieved the general objective of thechain of intergenerational poverty.Keywords : Conditional Cash Transfer, Program Keluarga Harapan, Community Worker AbstraksProgram Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk menjadi sistem perlindungansosial yang lebih baik di Indonesia. Penerima manfaat program ini adalah rumahtangga sangat miskin yang memiliki ibu hamil dan anak usia 0-15 tahun (balita atauanak usia sekolah). Sebagai kewajibannya penerima manfaat PKH tersebut harusmemeriksakan anak balita dan ibu hamil ke layanan kesehatan dan menyekolahkananaknya.Peran pendamping PKH sangat menentukan keberhasilan program. Peran danketerampilan yang dapat dilakukan pendamping PKH antara lain : fasilitasi,pendidik, perwakilan dan teknikal. Meskipun tidak semua peran dan keterampilan 1
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011yang dilaksanakan oleh Pendamping PKH karena sangat dipengaruhi situasi dankondisi lingkungan sehingga kualitas dan fleksibilitas Pendamping PKH di lapanganmenjadi penentu pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian merekomendasikan 1). Diperlukan upaya untuk mengoptimalkanperan pendamping PKH kegiatan bimbingan teknis pendamping PKH. 2). Bagipendamping PKH, peranan teknis dengan tujuan untuk mencapai keberhasilanprogram secara admistrasi memang penting akan tetapi yang lebih penting adalahperan fasilitatif dan edukasional untuk mendukung tercapai tujuan umum programyaitu memutus rantai kemiskinan antar generasi.Kata Kunci : Bantuan Tunai Bersyarat, Program Keluarga Harapan, Pekerja MasyarakatI. PENDAHULUAN Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 melaksanakan Program KeluargaHarapan (PKH) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sekaliguspengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial. Program sejenis denganProgram Keluarga Harapan pertama kali diimplementasikan di sejumlah negaraAmerika Latin dan Karibia. Meksiko meluncurkan the Programa de Educación,Saludy Alimentación (PROGRESA) pada tahun 1997, Brazil memiliki ProgramaNacional de Bolsa Escola dan Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil(PETI). Kolumbia meluncurkan the Familias en Acción program (FA), Honduras thePrograma de Asignación Familiar (PRAF), Jamaica mengintroduksi the Program ofAdvancement through Health and Education (PATH), dan Nikaraguamemperkenalkan the Red de Protección Social (RPS). Secara luas program inidikenal dengan istilah conditional cash transfers (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. Pada tahap awal (uji coba) pelaksanaan PKH tahun 2007, telah berikan bantuantunai bersyarat kepada 392.000 RTSM di tujuh provinsi yaitu Gorontalo, SumateraBarat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Nusa TenggaraTimur. Pada tahun 2010 tercatat secara nasional keseluruhan penerima manfaat PKHsebanyak 772.830 rumah tangga sangat miskin yang tersebar di 20 Propinsi dari 33propinsi (lihat tabel 1.) 2
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011 Tabel 1. Jumlah Penerima Manfaat PKH tahun 2010 Jumlah RTSM Penerima No Propinsi Manfaat PKH 1 Nangroe Aceh Darussalam 12.880 2 Sumatera Utara 41.322 3 Sumatera Barat 54.202 4 Bengkulu 5.946 5 Kepulauan Riau 4.180 6 DKI Jakarta 12.791 7 Jawa Barat 191.272 8 D.I.Yogyakarta 18.126 9 Jawa Timur 266.144 10 Banten 28.427 11 Bali 4.178 12 Nusa Tenggara Barat 11.732 13 Nusa Tenggara Timur 66.027 14 Kalimantan Barat 9.269 15 Kalimantan Tengah 4.784 16 Kalimantan Selatan 12.989 17 Sulawesi Utara 23.319 18 Gorontalo 9.315 19 Sulawesi Selatan 18.096 20 Sulawesi Tengah 3.760 INDONESIA 772.830Sumber: Direktorat Jaminan Sosial Kemensos RI, 2011 (diolah) Secara umum PKH adalah program yang memberikan bantuan uang tunaibersyarat kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan sebagai imbalannyaRTSM tersebut diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang terkait dalam upayapeningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan.PKH dilatarbelakangi karena masih banyaknya RTSM yang tidak dapat memenuhikebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan disebabkan oleh akar permasalahan yangterjadi baik pada sisi RTSM (demand) maupun sisi pelayanan (supply). 3
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011 Pada sisi RTSM (demand), alasan terbesar untuk tidak melanjutkan sekolahialah karena tidak adanya biaya, bekerja untuk mencari nafkah, merasapendidikannya sudah cukup, dan alasan lainnya. Demikian halnya untuk kesehatan,RTSM tidak mampu membiayai pemeliharaan atau perawatan kesehatan bagi anggotakeluarganya akibat rendahnya tingkat pendapatan. Sementara itu, permasalahan padasisi supply yang menyebabkan rendahnya akses RTSM terhadap pendidikan dankesehatan antara lain adalah belum tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikanyang terjangkau oleh RTSM. Biaya pelayanan yang tidak terjangkau oleh RTSMserta jarak antara tempat tinggal dan lokasi pelayanan yang relatif jauh merupakantantangan utama bagi penyedia pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, kerangka pemikiran PKH adalah rantai kemiskinan dapatdiputus dengan cara melakukan intervensi pemberian bantuan tunai untuk pemenuhankebutuhan sehari-hari dengan persyaratan RTSM tersebut memeriksakan kesehatandan menyekolahkan anaknya serta membuka peluang terjadinya sinergi antaraprogram yang mengintervensi sisi supply dan demand, dengan tetap mengoptimalkandesentralisasi, koordinasi antar sektor, koordinasi antar tingkat pemerintahan, sertaantar pemangku kepentingan (stakeholders). Untuk mencapai tujuan tersebut maka perangkat pendukung berupakelembagaan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program ini sangatdiperlukan. Pada level nasional dibentuk tim koordinasi Unit Pelaksana ProgramKeluarga Harapan Pusat, (UPPKH Pusat) sampai pada level Kabupaten terdapat timkoordinasi dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten. Pada levelkecamatan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan adalah Pendamping PKH. Peranan pendamping PKH dalam pelaksanaan program di lapangan secaralangsung maupun tidak langsung sangat menentukan berhasil tidaknya kegiatanprogram di lapangan. Sebab secara teknis para pendamping yang melaksanakanintervensi, bersentuhan langsung dengan penerima manfaat PKH melalui berbagaiperanan yang mereka tampilkan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti tertarikuntuk mengangkat permasalahan bagaimana dinamika peranan Pendamping PKH di 4
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011Kabupaten Karawang sehingga permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanaperan pendamping PKH di Kabupaten Karawang? Melihat permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka secara umumpenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Pendamping PKHdi Kabupaten Karawang. Secara akademis, penelitian ini akan memberikankontribusi teoritis ilmiah bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial. Selain ituakan memberikan wawasan metodologis bagi peneliti yang akan meneliti PKHsebagai program bantuan tunai bersyarat dan peran-peran pendamping dalamberbagai program penanggulangan kemiskina. Secara praktis, hasil penelitian ini akanbermanfaat bagi para pemerhati program penanggulangan kemiskinan, lembaga sosialbaik LSM maupun Pemerintah, dan lembaga yang berkepentingan untuk dijadikansebagai dasar dalam membuat kebijakan.II. METODOLOGI PENELITIAN Pendekatan kualitatif digunakan agar dapat menggambarkan karakteristik suatuproses intervensi pekerjaan sosial secara mendetail. Penggunan pendekatan tersebutdiharapkan akan memperoleh penghayatan, pengalaman dan persepsi pemahamanpelayanan sosial serta dengan pendekatan kualitatif diharapkan akan dapatmenggambarkan peran pendamping pada Program Keluarga Harapan. Jenis penelitian dilihat dari penjabarannya adalah penelitian deskriptif. Tujuandari tipe penelitian ini adalah untuk melukiskan realitas sosial yang kompleksedemikian rupa sehingga relevansi sosiologis tercapai. Pemilihan informandilakukan secara purposive yaitu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Oleh karena itudilakukan teoritical sampling yaitu informan yang dipilih adalah keterwakilan merekayang mengetahui informasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari koordinatorUPPKH Kabupaten Karawang, Pendamping PKH, Tokoh masyarakat, pemberilayanan kesehatan dan pendidikan serta penerima manfaat PKH. Pengumpulan datadilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, studi dokumentasi,dan observasi. 5
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011III. TELAAH PUSTAKAA. Pelaksana Pembangunan Sosial Pada Level Komunitas Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan, pengertian ini mengacu padapendapat Friedlander (Isbandi Adi, 2005 hal 47) yang menyatakan bahwakesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari berbagai institusi danusaha-usaha kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu individu ataupunkelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan. Pada level masyarakat untuk menjalankan kegiatan tersebut maka dibutuhkantenaga professional untuk menjalankan usaha kesejahteraan sosial tersebut yangmemahami dan mampu mengimplementasikan strategi pembangunan sosial(Midgley, 2005 hal 221). Namun ada beberapa perbedaan pendapat mengenai tipetenaga professional yang dibutuhkan. Beberapa ahli seperti Margareth Hardiman danJames Midgley percaya bahwa tugas pembangunan sosial paling baik dilakukan olehtenaga professional pembangunan sosial yang secara khusus dilatih untuk bidang ini. Pandangan lain Nancy Birdsall dan penulis Human Development Report, tugaspembangunan sosial dapat dilakukan secara baik oleh ahli ekonomi. Pendapat lainmenyatakan bahwa kualifikasi profesional dalam pekerjaan sosial memberikankeahlian yang cukup untuk bekerja pada lingkungan pembangunan sosial. Pendukungstrategi pembangunan sosial yang berbasis komunitas secara umum melihatkurangnya kebutuhan pada tenaga profesional yang sangat terampil. Sebaliknyamereka memilih pekerja sosial masyarakat yang bekerja pada level bawah dan berasaldari masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Isbandi Adi (2005, hal 90) konsep tenaga profesionalbidang pembangunan sosial di Indonesia masih rancu. Konsep ”relawan” seringdigunakan untuk menggambarkan seseorang yang bergelut di bidang pekerjaan sosialyang bukan berasal (bukan lulusan) dari pendidikan pekerjaan sosial ataupun ilmukesejahteraan sosial. Sedangkan konsep ”pekerja sosial” digunakan untukmenggambarkan seseorang yang bergelut di bidang pekerjaan sosial yang berasal 6
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011(lulusan) dari pendidikan pekerjaan sosial ataupun ilmu kesejahteraan sosial. Namunseringkali relawan tersebut menyebut diri mereka sebagai ”pekerja sosial”. Lebih lanjut Isbandi Adi (2005, hal 92) mengemukakan bahwa kewenangan(otoritas) yang diberikan pada pekerja sosial dari pemerintah lebih mengarah padakesejahteraan sosial (dalam arti sempit), yaitu terkait dengan hal-hal yang relatifbersifat mikro seperti pekerja sosial pada instalasi rehabilitasi medis, pekerja sosialpada anak korban tindak kekerasan, pekerja sosial pada penanganan pengungsi danpekerja sosial pada lembaga koreksional. Sedangkan pada mereka yang bergerak padalevel yang lebih makro, pada setting masyarakat lokal dan lebih luas, biasanyadisebut dengan istilah yang berbeda, seperti: welfare worker, welfare practitioner,welfare admistrator, community worker, commnity organizer maupun social planner.B. Peran Community Worker Menurut Ife (2008, hal.558-613) ada 4 peran dan keterampilan yang harusutama harus dimiliki oleh seorang community worker yaitu:1. Peran dan keterampilan fasilitatif (facilitative roles and skills) meliputi tujuh peran khusus, yaitu animasi sosial, mediasi dan negoisasi, pemberi dukungan, membentuk konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan sumber daya dan keterampilan serta mengorganisasi.2. Peran dan keterampilan edukasional (educational roles and skills) meliputi empat peran yaitu membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, mengonfrontasikan dan pelatihan.3. Peran dan keterampilan perwakilan (representational roles and skills) meliputi enam peran, yaitu mencari sumber daya, advokasi, memanfaatkan media, hubungan masyarakat, mengembangkan jaringan, serta membagi pengetahuan dan pengalaman.4. Peran dan keterampilan teknis (technical roles and skills) peran teknis tersebut mencakup keterampilan untuk melakukan riset, menggunakan komputer, melakukan presentasi tertulis maupun verbal serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola keuangan. 7
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011 Menurut Isbandi Adi (2008, hal. 90) Peran fasilitatif dan edukasionalmerupakan peran mendasar dan langsung dalam upaya perubahan sosial terencanapada level masyarakat sedangkan peran sebagai perwakilan dan teknis kuranglangsung ke komunitas sasaran dibanding dengan fasilitatif dan edukasional.C. Pendamping Program Keluarga Harapan Pendamping merupakan aktor penting dalam mensukseskan PKH. PendampingPKH adalah pelaksana PKH di tingkat kecamatan. Pendamping diperlukan karenasebagian besar orang miskin tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki suara dankemampuan untuk memperjuangkan hak mereka yang sesungguhnya. Orang miskintersebut membutuhkan pejuang yang menyuarakan mereka, yang membantu merekamendapatkan hak. Pada sisi pelaksana PKH, UPPKH Kabupaten/Kota tidak memilikikemampuan melakukan tugasnya di seluruh tingkat kecamatan dalam waktubersamaan. Petugas yang dimiliki sangat terbatas sehingga amatlah sulit mendeteksisegala macam permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam waktu cepat. Jadipendamping sangat dibutuhkan. Jumlah pendamping disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang terdaftar disetiap kecamatan. Sebagai acuan, setiap pendamping mendampingi kurang lebih 375RTSM peserta PKH. Selanjutnya tiap-tiap 3-4 pendamping akan dikelola oleh satukoordinator pendamping. Pendamping menghabiskan sebagian besar waktunyadengan melakukan kegiatan di lapangan, yaitu mengadakan pertemuan dengan KetuaKelompok, berkunjung dan berdiskusi dengan petugas pemberi pelayanan kesehatan,pendidikan, pemuka daerah maupun dengan peserta itu sendiri. Pendamping juga bisaditemui di UPPKH Kabupaten/Kota, karena paling tidak sebulan sekali untukmenyampaikan pembaharuan dan perkembangan yang terjadi di tingkat kecamatan. Lokasi kantor pendamping sendiri terletak di UPPKH Kecamatan yang beradadi kantor camat, atau di kantor yang dekat dengan PT Pos Indonesia dan atau kantorkecamatan di wilayah yang memiliki peserta PKH. Di sini pendamping melakukanberbagai tugas utama lainnya, seperti: membuat laporan, memperbaharui danmenyimpan formulir serta kegiatan rutin administrasi lainnya. Secara kelembagaan, 8
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011Pendamping melaporkan seluruh kegiatan dan permasalahannya ke UPPKHKabupaten/Kota.IV. HASIL PENELITIANA. Profil Program Keluarga Harapan Kabupaten Karawang Pelaksanaan PKH di Kabupaten Karawang dilaksanakan sejak tahun 2007 yaitusejak pelaksanaan uji coba program PKH. Pemilihan Kabupaten Karawang sebagaisalah satu pelaksana PKH tidak serta merta ditentukan oleh pemerintah pusat, dalamhal ini Kementerian Sosial RI akan tetapi melalui mekanisme pemilihan yang sudahditetapkan. Kreteria pemilihan kabupaten pelaksana PKH adalah: tingginya angkakemiskinan, angka gizi buruk dan angka transisi dari SD/MI ke SMP/MTS sertaketersedian sarana dan prasarana baik pendidikan maupun kesehatan. Selainberdasarkan kreteria data tersebut yang tidak kalah penting adalah adanya komitmendaerah untuk melaksanakan PKH. Komitmen daerah tersebut dimaksudkan untuk menjamin ketersediaanpelayanan pendidikan dan kesehatan yang merupakan kunci keberhasilan programPKH. Oleh karena itu sebelum pelaksanaan program PKH di Kabupaten Karawang,Bupati Karawang selaku kepala daerah menandatangani surat pernyataankeikutsertaan dalam PKH. Secara kelembagaan pelaksanaan PKH di Kabupaten Karawang terdiri dari timkoordinasi PKH sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Karawang Nomor463.05/Kep.475-Huk/2011 tanggal 4 April 2011 tentang tim koordinasi PKHKabupaten Karawang dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH)Kabupaten Karawang. UPPKH Kabupaten Karawang merupakan saluran informasi terpenting antaraUPPKH kecamatan dengan UPPKH Pusat serta Tim koordinasi provinsi dan timkoordinasi kabupaten. UPPKH Kabupaten Karawang terdiri dari Ketua UPPKH yangdijabat oleh Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten 9
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011Karawang dan pelaksana (operator) yang terdiri dari Koordinator, Sistem PengaduanMasyarakat (SPM), Sistem Informasi Manajemen (SIM), Admistrasi dan PetugasData Entri. Pada saat ini jumlah Operator yang bertugas di UPPKH Kabupaten Karawangberjumlah sebanyak 10 orang. 10 orang operator tersebut terdiri 1 orang untukkoordinator, operator SPM, SIM, dan Admistrasi serta 6 orang petugas data entri.Petugas data entri dan operator SIM harus berlatar belakang pendidikan komputer danteknik informatika. Pada tahap I tahun 2007 yang merupakan tahap pertama pelaksanaan PKH diKabupaten Karawang mendapat alokasi penerima PKH sebanyak 10.687 RTSMpenerima manfaat PKH hingga tahap IV tahun 2010 Kabupaten Karawang mendapatalokasi sebanyak 22.384 RTSM penerima manfaat PKH. Berdasarkan data tersebutmaka pada tahun 2010 terjadi peningkatan peserta PKH sebanyak 109 persen daritahun 2007. Perkembangan PKH di Kabupaten Karawang tidak hanya dilihat dari makinmeningkatnya jumlah peserta PKH dari tahun ke tahun. Akan tetapi terjadiperkembangan dari segi sebaran program di Kabupaten Karawang. Pada tahun 2007PKH hanya diselenggarakan di 7 (tujuh) kecamatan yaitu: Cilamaya Kulon,Telagasari, Majalaya, Rawamerta, Kutawaluya, Rengasdengklok dan Jayakerta. Padatahun 2008 terjadi penambahan sebanyak 6 (enam) kecamatan yaitu: Pangkalan,Tegalwaru, Ciampel, Teluk jambe timur, Cikampek dan Purwasari. Perkembanganwilayah PKH di Kabupaten Karawang pada tahun 2009 ditambah dengan 3 (tiga)kecamatan baru lokasi PKH yaitu: Klari, Karawang Timur dan Karawang Baratsehingga sampai dengan pencairan bantuan tahap IV tahun 2010 tercatat sebanyak 16kecamatan penerima PKH dan tidak terjadi penambahan kecamatan yang mendapatalokasi penerima PKH. Apabila dilihat dari keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Karawangyaitu sebanyak 30 kecamatan sedangkan lokasi PKH tersebar di 16 kecamatan dengandemikian separuh lebih kecamatan di Kabupaten Karawang telah dijangkau oleh PKH 10
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011yaitu sebesar 53.3 persen. Sedangkan apabila dilihat dari jumlah desa/kelurahan yangada di Kabupaten Karawang yaitu sebanyak 309 desa/kelurahan, PKH telahdilaksanakan di 151 desa/kelurahan maka PKH telah menjangkau 48.86 persendesa/kelurahan di Kabupaten Karawang. Sementara itu jika dibandingkan dengan jumlah penduduk KabupatenKarawang yaitu sebanyak 2.125.204 jiwa pada tahun 2010 maka penerima manfaatPKH sebanyak 23.403 rumah tangga sangat miskin atau sebesar 1,10 persen darijumlah penduduk Kabupaten Karawang. Sedangkan jika dilihat dari jumlah rumahtangga di Kabupaten Karawang maka ditemukan sebanyak 4,06 persen. Sementara jika dilihat dari jumlah keluarga miskin di Kabupaten Karawangmenurut Dinas Sosial Kabupaten Karawang maka PKH telah dimanfaatkan sebanyak13,52 persen keluarga miskin dan sebanyak 12,21 persen penerima BantuanLangsung Tunai (BLT). Meskipun penerima manfaat BLT dengan kategori rumahtangga sangat miskin merupakan target sasaran penerima manfaat PKH namun hanya49,50 persen penerima manfaat BLT yang mendapatkan PKH. Tabel. 2. Persentase Jumlah Penerima Manfaat PKH Dibanding Dengan Data Lain di Kabupaten Karawang % PenerimaNo Kreteria Data Jumlah Manfaat PKH 1 Penduduk 2.125.204 1,10 2 Rumah Tangga 575.750 4,06 3 Keluarga Miskin (versi Dinsos) 173.160 13,52 4 Penerima BLT 191.618 12,21 5 Penerima BLT Kategori Sangat Miskin 47.279 49,50 Sumber: diolah dari berbagai sumber Hal ini disebabkan untuk menjadi penerima manfaat PKH maka rumah tanggasangat miskin tersebut harus memenuhi persyaratan dan kewajiban yaitu mempunyaianggota keluarga ibu hamil/ibu nifas dan anak usia 0-6 tahun dengan kewajibanmemeriksakan kesehatan pada layanan kesehatan untuk mendapatkan PKH kesehatan 11
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011dan anak usia sekolah (6-15 tahun) dengan kewajiban untuk menyekolahkan anaknya.Penyebab lain adalah rumah tangga sangat miskin tersebut bertempat tinggal dikecamatan yang bukan merupakan lokasi PKH. Apabila dilihat dari kategori penerima manfaat PKH maka penerima manfaatPKH di Kabupaten Karawang sebagian besar merupakan kategori penerima manfaatdengan persyaratan pendidikan pada tingkat SD. Sedangkan penerima paling sedikituntuk kategori ibu hamil. Tidak semua penerima manfaat memenuhi 1 persyaratan saja akan tetapi bisamemenuhi beberapa kombinasi, misalnya RTSM tersebut memenuhi persyaratanuntuk ibu hamil dan balita atau anak SD dan SMP atau anak SD dan Balita. Berbagaikombinasi tersebut menyebabkan besaran bantuan tunai tiap RTSM berbeda-beda. 23403 25000 20095 20000 15000 11983 10000 7799 5000 507 0 SD SLTP Ibu Hamil Balita Jumlah RT SM Gambar 1. Jumlah Penerima PKH di Kabupaten Berdasarkan Kategori PKH Tahun 2010 Sumber: UPPKH Kab Karawang, 2011 (diolah)B. Pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Karawang 12
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011 Pendampingan merupakan salah satu pendukung suksesnya PKH.Pendampingan PKH di Kabupaten Karawang dilakukan oleh sumber daya manusiayang direkrut secara khusus untuk melakukan kegiatan pendampingan. Untukmenjadi pendamping PKH, calon pendamping PKH melalui harus memenuhi syaratdan melalui beberapa tahap seleksi. Beberapa syarat tersebut antara lain harus berusia sekurang-kurangnya 21 tahun,pendidikan minimal SLTA, diutamakan yang bertempat tinggal dikecamatan/kabupaten/kota yang bersangkutan, diutamakan berpengalaman sebagaipekerja sosial masyarakat, bersedia bekerja penuh waktu dan tidak terikat denganinstansi lain, diutamakan memiliki pemahaman di bidang pendidikan dan kesehatan,mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan komputer dan bisa berbahasa lokal. SM D A iplom 1 a 2% 4% Diplom 3 a SMA 17% Diploma 1 Diploma 3 Strata 1 Strata 1 77% Gambar 2. Tingkat Pendidikan Pendamping PKH Kabupaten Karawang Sumber: UPPKH Kab Karawang, 2011 (diolah) Meskipun syarat minimal pendidikan adalah SMA namun kenyataannyaPendamping PKH Kabupaten Karawang dari 94 pendamping ternyata 77 persen 13
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011pendamping tersebut berlatar belakang pendidikan strata 1 dengan berbagai macamprogram studi dan hanya 2 persen yang berpendidikan SMA oleh karena itupendamping PKH maka pelaksanaan PKH telah didukung oleh sumber daya denganpendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Midley (2005) bahwa untukmelaksanakan pembangunan sosial diperlukan tenaga profesional pembangunansosial yang secara khusus dilatih untuk bidang ini. Pelatihan ilmu sosial multidisipliner dengan sebuah persiapan yang spesifik dalam analisa kebijakan sosial danteknik perencanaan dibutuhkan untuk mengimplementasikan program pembangunansosial. Apabila merujuk pendapat Isbandi Adi (2005, hal 90) mengenai tenagaprofesional bidang pembangunan sosial maka pendamping PKH lebih tepat disebutrelawan bukan pekerja sosial karena latar belakang pendidikan tidak mensyaratkanpendidikan pekerja sosial ataupun ilmu kesejahteraan sosial. Sedangkan apabilamengacu dengan persyaratan pendidikan minimal SLTA dan diutamakan bertempattinggal di kecamatan/kabupaten/kota yang bersangkutan dan berpengalaman sebagaipekerja sosial masyarakat maka terkesan bahwa kreteria pendamping PKH mengikutipendukung strategi pembangunan sosial berbasis komunitas, dimana kelompokmasyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya.Padahal, secara umum PKH cenderung sebagai bentuk intervensi langsungpemerintah dalam program pembangunan sosial . Selain latar belakang pendidikan yang relatif tinggi, pendamping PKH jugadibekali dengan pelatihan. Namun sayang, pelaksanaan pelatihan bagi pendampingPKH tersebut dilaksanakan setelah beberapa bulan pendamping PKH melaksanakantugasnya bukan pada tahap awal pelaksanaan PKH. Padahal tahap awal pelaksanaanPKH merupakan tahap yang paling berat pada PKH. Hal tersebut disebabkan karenapada tahap ini, pemahaman operator, pendamping PKH, pejabat, tokoh masyarakatdan calon penerima manfaat PKH terhadap PKH masih relatif rendah dan tidak jarangPKH menimbulkan kecemburuan masyarakat karena pelaksanaannya setelah Program 14
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan tidak semua penerima manfaat BLT menjadipenerima manfaat PKH Pada pelatihan kepada Pendamping PKH diberikan materi mengenai PKH dancara berkomunikasi dengan masyarakat. Pemberian materi tersebut sudah relatif tepatkarena untuk memperoleh kualitas pelayanan sosial yang baik, disamping dibutuhkanbekal berupa pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan materi program.Bekal kemampuan komunikasi yang mendukung keberhasilan program sertadibutuhkan sifat-sifat responsif, ramah dan mempunyai daya empati. Sifat responsif dimaksudkan agar mempunyai daya tanggap terhadap berbagaiperubahan yang terjadi dan tidak bersikap kaku. Sifat ramah dibutuhkan untukmenjalin komunikasi yang lancar, baik dengan penerima manfaat PKH dalam prosespelayanan maupun dengan institusi lain guna melakukan koordinasi. Daya empatidibutuhkan untuk memahami kerangka berpikir pihak lain baik dalam melakukankoordinasi maupun dalam melakukan pelayanan. Memang yang menjadi prioritas pendamping PKH berasal dari KabupatenKarawang sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi danpemahaman terhadap karekteristik rumah tangga sangat miskin yang menjadi calonpenerima manfaat PKH. Namun meskipun berasal dari daerah setempat tidak jarangantara penerima manfaat PKH dan pendamping PKH mempunyai latar belakangsosial budaya yang berbeda, sehingga apabila tidak dibekali dengan kemampuanempati seringkali komunikasi sulit terjalin. Oleh karena itu bukan penerima manfaatPKH yang harus menyesuaikan kerangka berpikir pendamping PKH, tetapisebaliknya, pendamping PKH yang harus berusaha menyesuaikan dengan kerangkaberpikir penerima manfaat PKH. Kompensasi yang diterima oleh pendamping PKH, apabila dibanding denganUpah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang sebesar Rp. 1.111.000,- sudah diatasUMK karena pendamping PKH mendapatkan gaji Rp. 1.700.000,. Kompensasitersebut juga lebih tinggi apabila dibanding dengan pendapatan yang mereka perolehjika menjadi tenaga honorer di instansi pemerintah atau swasta. 15
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011 Meskipun pendapatan sudah relatif baik namun yang dibutuhkan oleh beberapapendamping PKH adalah keterjaminan terhadap keberlanjutan pekerjaan mereka. Jikadikaitkan dengan motivasi utamanya adalah untuk diangkat menjadi PNS. Meskipunsecara tegas pada surat tugas yang diberikan kepada operator dan pendamping PKHbahwa mereka tidak boleh menuntut untuk diangkat menjadi PNS. Langkahantisipatif tersebut sudah cukup tepat karena jika tidak dilakukan akan menimbulkanpermasalahan dikemudian hari.C. Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Strategi pembangunan sosial yang dianut dan berbagai komponen sepertisarana dan prasarana (fasilitas) yang diterima pendamping dan sumber daya manusia(latar belakang pendidikan, pengalaman dan komitmen) sangat besar pengaruhnyadalam pelaksanaan pendampingan di lapangan. Pelaksanaan pendampingan padaPKH, kedudukan pendamping PKH sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakatmaka pendamping PKH dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan baikkepentingan yang datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat. Keadaan ini seringkali menempatkan pendamping PKH dalam situasi yangdilematis. Disatu pihak pendamping harus dapat mengakomodasi akankeberlangsungan program di lapangan, akan tetapi kondisi dan situasi lapanganberbicara lain. Kompleksitas lapangan seringkali menuntut pendamping untukbertindak arif dan penuh kesabaran sehingga peran pendamping disini bukan hanyasebagi atribut yang serba bisa tetapi pendamping dituntut untuk berperan sebagaipenyeimbang dan sebagai pendengar suara rakyat kecil. Berdasarkan konsep peran communty worker yang dikemukan oleh Ife makaperan pendamping PKH dapat diuraikan sebagai berikut:1. Peran dan Keterampilan Fasilitatif Idealnya pendamping PKH lebih berperan dan mempunyai keterampilanfasilitatif pada penerima manfaat PKH namun kenyataannya tidak semua peran danketerampilan yang fasilitatif yang dimunculkan oleh Pendamping PKH di lapangan.Peran Pendamping PKH sebagai animator, dengan memberikan rangsangan, 16
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011dorongan serta motivasi kepada keluarga penerima manfaat untuk menjadi penerimamanfaat PKH dan memenuhi kewajiban PKH yaitu memeriksakan ibu hamil/ibu nifasdan anak balita ke layanan kesehatan dan menyekolahkan anaknya pada layananpendidikan biasanya hanya dilakukan ketika penerima manfaat PKH tersebut tidakmemenuhi kewajiban PKH. Mediasi dan negoisasi dilakukan Pendamping PKH ketika penerima manfaatPKH tidak dapat memenuhi kewajiban PKH pada layanan pendidikan dan kesehatan.Pada beberapa kasus mediasi dan negoisasi ini seringkali dilakukan pada layanankesehatan, misalnya ketika seorang ibu hamil memerlukan surat keterangan hamil,pada Posyandu biasanya tidak mengeluarkan surat keterangan hamil sementara itusurat keterangan hamil tersebut diperlukan sebagai bukti perubahan status keluargapenerima manfaat sebagai dasar pembayaran bantuan tunai dan pendamping PKHmemainkan peran untuk menjembatani proses pembuatan surat keterangan hamiltersebut. Demikian juga pada kasus ketika petugas kesehatan mempertanyakankepersertaan anak umur 6 tahun pada kegiatan Posyandu, menurut peraturanmengenai pelayanan Posyandu diberikan kepada anak Balita yaitu anak umur 0-5tahun sementara pada PKH, anak yang memenuhi persyaratan kesehatan yaitu anakumur 0-6 tahun. Pendamping PKH semestinya berperan untuk memediasipermasalahan ini sehingga permasalahan ini bisa diatasi. Peran pemberi dukungan, ditampilkan ketika penerima manfaat PKH anaknyasudah putus sekolah, sedangkan anak tersebut masih dalam usia sekolah sehinggauntuk menerima bantuan tunai maka anak penerima manfaat PKH tersebut harusbersekolah maka pendamping berperan memotivasi anak tersebut untuk bersekolahdan berupaya mendaftarkan pada sekolah formal maupun pada Pusat KegiatanBelajar Masyarakat (PKBM) untuk mendapatkan pendidikan dengan sistem kegiatanbelajar (kejar) paket A untuk pendidikan setara SD ataupun kejar paket B untukpendidikan setara SLTP. Dengan demikan peran pendamping PKH tersebut dapatmemberikan dukungan kepada penerima manfaat PKH ketika akan memotivasi 17
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011penerima manfaat PKH sekaligus memfasilitasinya untuk memanfaatkan sumberdaya pendidikan yang ada. Peran sebagai pembuat konsensus, fasilitasi kelompok dan pengorganisasianseringkali dimunculkan ketika tahap awal pelaksanaan PKH dan pada tahapberikutnya kegiatan kelompok seringkali berstatus “quo”. Fasilitasi pembuatankonsensus dilakukan ketika calon penerima manfaat PKH menandatangani formulirvalidasi dimana pada formulir tersebut dinyatakan bahwa penerima manfaat PKHbersedia untuk menjadi penerima manfaat PKH dan memenuhi kewajibannya.Fasilitasi kelompok dan pengorganisasian dilakukan pembentukan kelompokpenerima manfaat PKH. Namun kenyataannya fungsi kelompok penerima manfaatPKH hanya sebatas saluran informasi dan komunikasi antara pendamping PKHdengan anggota kelompok melalui ketua kelompok. Semestinya kelompok dapatdijadikan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, misalnya kelompoktersebut dipersiapkan dan diberdayakan untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif(UEP) ataupun sebagai Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sehingga nantinyapenerima manfaat PKH tidak tergantung lagi dengan PKH ketika program iniberakhir.2. Peran dan Keterampilan Edukasional Meskipun pendamping PKH telah memainkan peran dan memilikiketerampilan edukasional namun pemahaman penerima manfaat PKH terhadap PKHitu sendiri masih rendah. Masih banyaknya penerima manfaat PKH tidak mampumenjelaskan maksud dan tujuan PKH secara benar ataupun secara sederhana.Pemahaman penerima manfaat PKH terhadap PKH bahwa program ini adalahprogram pemerintah untuk masyarakat miskin dengan cara memberi bantuan tunaitanpa kewajiban apapun. Kesadaran terhadap kewajiban-kewajiban PKH baru dipahami oleh penerimamanfaat PKH ketika terjadi pemotongan bantuan tunai dikarenakan penerima manfaatPKH tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Namun ketika terjadi pemotonganbantuan tunai yang disebabkan oleh tidak terpenuhi kewajibannya maka Pendamping 18
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011PKH harus segera melakukan kunjungan ke penerima manfaat PKH untukmenjelaskan kenapa terjadi pemotongan sekaligus memotivasi agar penerima manfaatPKH tersebut untuk memenuhi kewajibannya jika tidak maka akan menimbulkankecurigaan oleh penerima manfaat PKH. Oleh karena itu peran dan keterampilan edukasional telah dilakukan olehPendamping PKH terutama pada proses penyampaian informasi namun peran untukmembangkitkan kesadaran tersebut relatif masih kecil.3. Peran dan Keterampilan Perwakilan Peran dan keterampilan perwakilan secara umum untuk menyampaikaninformasi dan komunikasi baik informasi dari penerima manfaat PKH ke UPPKHKabupaten maupun sebaliknya. Informasi dari penerima manfaat PKH ke UPPKHKabupaten dapat berupa perubahan status anggota keluarga penerima manfaat PKHyang mengakitbatkan perubahan jumlah bantuan tunai yang diterima.Perubahantersebut misalnya, dari tidak hamil menjadi ibu hamil dan dari pendidikan SD keSMP. Informasi sebaliknya yang berasal dari UPPKH Kabupaten berupa jadwalpencairan bantuan tunai disampaikan melalui Pendamping PKH. Biasanya mengingatketerbatasan waktu maka Pendamping PKH menggunakan media kelompok,khususnya menggunakan peran ketua kelompok penerima manfaat untukmenjembatani pertukaran informasi tersebut. Peran perwakilan yang dilakukan oleh Pendamping PKH dalam hal pencariansumber daya yang dilakukan oleh salah satu Pendamping PKH ketika menghadapipermasalahan seorang anak usia sekolah tidak mau lagi bersekolah dan anak tersebutdidaftarkan sebagai anak putus sekolah dan mendapat pembinaan keterampilan dariDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.4. Peran dan Keterampilan Teknis Peran teknis tersebut mencakup keterampilan untuk melakukan riset,menggunakan komputer, melakukan presentasi tertulis maupun verbal serta 19
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011kemampuan untuk mengontrol dan mengelola keuangan. Kaitannya dengan programperan dan keterampilan ini sangat berkaitan dengan kegiatan adimistratif program.Peran dan keterampilan teknis inilah yang cenderung menonjol dilakukan olehpendamping PKH meskipun peran tersebut tidak secara langsung mempengaruhipenerima manfaat PKH. Hal tersebut disebabkan Pendamping PKH cenderung lebihmementingkan keberhasilan program secara admistratif karena seringkali dijadikanindikator keberhasilan pendampingan. Pendamping PKH apabila dibanding dengan community worker mempunyaiperan dan keterampilan teknis relatif lebih baik, khususnya kemampuan untukmengoperasionalkan komputer karena data-data penerima manfaat PKH senantiasaharus selalu dimutakhirkan jika terjadi perubahan status anggota keluarga sebagaidasar pembayaran bantuan tunai. Demikian juga kemampuan untuk membuat laporan. Setiap bulan PendampingPKH diwajibkan membuat laporan perkembangan kemajuan pendampingan yangdiserahkan ke UPPKH Kabupaten dan UPPKH Kabupaten memasukan data laporaninformasi tersebut pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKH yang terhubungsecara online dengan UPPKH Pusat sehingga laporan tersebut bisa diakses UPPKHPusat. Berdasarkan temuan lapangan tersebut maka pendamping PKH sudahmemainkan peran sebagai community worker sebagaimana disampaikan oleh Ife(lihat tabel 3). Meskipun tidak semua peran-peran menurut Ife tersebut dilaksanakanoleh Pendamping PKH karena peran-peran tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisidan situasi lingkungan sehingga kualitas dan fleksibilitas pendamping PKHmempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program di lapangan. Selain itu perananyang ditampilkan oleh Pendamping PKH tidak terikat oleh satu bentuk peranan akantetapi berbagai peranan sering muncul dan harus dilakukan dalam situasi dan waktuyang sama. 20
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011 Tabel 3. Peran Pendamping PKH Menurut Ife dan Kenyataan Lapangan Peran Pendamping No Konsep Ideal Peran Pendamping Yang Yang Tidak Terjadi Terjadi1. Fasilitative roles § Animasi sosial X § Mediasi dan negoisasi X § Pemberi dukungan X § Membentuk konsensus X § Fasilitasi kelompok X § Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan X § Mengorganisasi X 2 Educational roles § Membangkitkan kesadaran masyarakat X § Menyampaikan informasi X § Mengonfrontasikan X § Pelatihan X 3 Representational roles § Mencari sumber daya X § Advokasi X § Memanfaatkan media X § Hubungan masyarakat X § Mengembangkan jaringan X § Membagi pengetahuan dan pengalaman X 4 Technical roles § Keterampilan untuk melakukan riset X § Menggunakan komputer X § Melakukan presentasi tertulis maupun verbal X § Kemampuan untuk mengontrol dan mengelola keuangan X Sumber: Hasil penelitian (2011), Ife (2005)V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASIA. Kesimpulan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Karawang sejak tahun2007 telah mencakup hampir separuh dari desa/kelurahan dan penerima BLT dengankategori sangat miskin di Kabupaten Karawang. Pendamping PKH sebagai pelaksana 21
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011lapangan dilihat dari latar belakang pendidikan relatif sudah tinggi bahkan diatassyarat minimal sehingga dapat dikatakan pendamping PKH sebagai tenagaprofesional. Meskipun demikian Pendamping PKH tidak dapat dikatakan sebagaipekerja sosial karena tidak berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial ataupunilmu kesejahteraan sosial dan lebih tepat sebagai relawan sosial. Pendamping PKH sudah memainkan peran sebagai community workersebagaimana disampaikan oleh Ife yaitu fasilitatif, edukasional, perwakilan danteknis. Meskipun tidak semua peran-peran menurut Ife tersebut dilaksanakan olehPendamping PKH karena peran-peran tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi dansituasi lingkungan sehingga kualitas dan fleksibilitas pendamping PKHmempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program di lapangan. Selain itu perananyang ditampilkan oleh Pendamping PKH tidak terikat oleh satu bentuk peranan akantetapi berbagai peranan sering muncul dan harus dilakukan dalam situasi dan waktuyang sama.B. Rekomendasi Penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk berbagai pihak antaralain: 1). Peran Pendamping PKH sangat penting untuk mendukung keberhasilanprogram oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengoptimalkan peran pendampingPKH melalui pelatihan khusus ataupun pemberian materi tentang peran danketerampilan yang harus dimiliki pendamping PKH pada kegiatan bimbingan teknispendamping PKH. 2). Bagi pendamping PKH, peranan teknis dengan tujuan untukmencapai keberhasilan program secara admistrasi memang penting akan tetapi yanglebih penting adalah peran fasilitatif dan edukasional untuk mendukung tercapaitujuan umum program yaitu memutus rantai kemiskinan antar generasi. DAFTAR PUSTAKA 22
    • habibullah792002@yahoo.com Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Volume 16 No 02, Mei –Agustus 2011Adi, Isbandi Rukminto. (2005), Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, Jakarta: Fisip UI Press-----, Isbandi Rukminto. (2008), Intervensi komunitas: pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, Jakarta: Rajawali PressBabbie,E dan Allen Rubin. (2008). Research methods for social work. California, USA: Thomson Brooks/ColeDirektorat Jaminan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. (2010). Pedoman umum Program Keluarga Harapan.(edisi revisi 4). JakartaDirektorat Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI. Kebijakan Kementerian Sosial RI dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 2011dan prospek 2012, Disampaikan pada acara Rakornas Wilayah Tengah PKH Tahun 2011. Yogyakarta, 21 Maret 2011Faisal, Sanafiah.(1990) Penelitian kualitatif: dasar-dasar dan aplikasi, Malang: YAEFiszbein, Ariel and Norbert Schady (2009), Conditional cash transfers reducing present and future poverty, Washington DC: The World BankIfe, Jim and Frank Tesoriero (2008), Community development, Yogyakarta :Pustaka PelajarMidgley, James (1995), Pembangunan Sosial: Persfektif pembangunan dalam kesejahteraan. Jakarta: Ditperta Depag RI.BIODATA PENULIS :Habibullah, Alumni dari Jurusan Ilmu Sosiatri (sekarang Pembangunan Sosial danKesejahteraan) Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogykarta dan Program MagisterIlmu Kesejahteraan Sosial dengan peminatan Perencanaan dan Evaluasi Programpada Universitas Indonesia. Bekerja sebagai Peneliti di Pusat Penelitian danPengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI 23