Jenis jenis lapangan hukum
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Jenis jenis lapangan hukum

on

  • 2,250 views

This is made by copy a text from o

This is made by copy a text from o

Statistics

Views

Total Views
2,250
Views on SlideShare
2,250
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
44
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment
  • AsasLegalitas, tidakadasuatuperbuatandapatdipidanakecualiataskekuatanaturanpidanadalamPeraturanPerundang-Undangan yang telahadasebelumperbuatanitudilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP).[rujukan?] JikasesudahperbuatandilakukanadaperubahandalamPeraturanPerundang-Undangan, maka yang dipakaiadalahaturan yang paling ringansanksinyabagiterdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP)AsasTiadaPidanaTanpaKesalahan, Untukmenjatuhkanpidanakepada orang yang telahmelakukantindakpidana, harusdilakukanbilamanaadaunsurkesalahanpadadiri orang tersebut.[4]Asasteritorial, artinyaketentuanhukumpidana Indonesia berlakuatassemuaperistiwapidana yang terjadi di daerah yang menjadiwilayahteritorial Negara KesatuanRepublik Indonesia, termasuk pula kapalberbendera Indonesia, pesawatterbang Indonesia, dangedungkedutaandankonsul Indonesia di negaraasing.Asasnasionalitasaktif, artinyaketentuanhukumpidana Indonesia berlakubagisemua WNI yang melakukantindakpidana di mana pun iaberadaAsasnasionalitaspasif, artinyaketentuanhukumpidana Indonesia berlakubagisemuatindakpidana yang merugikankepentingannegara

Jenis jenis lapangan hukum Presentation Transcript

  • 1. Jenis-Jenis Lapangan Hukum Kelompok 4 Kelas 1-I DIII Akuntansi
  • 2. Kelompok 4 Aileen Mardi Dara Anuraga Karina Elfa Muhammad Iqbal Rizqi Karimatuz Zain
  • 3. Aturan-aturan hukum yang beraneka ragam itu dapat digolongkan menjadi golongan-golongan hukum tertentu. Didalam UUDS (1950) pernah disebut lapangan-lapangan hukum yaitu dalam pasal 102 dan 108 . Dalam pasal 102 UUDS disebut : A.Hukum perdata dan Hukum dagang. B.Hukum pidana sipil dan Hukum pidana militer. C.Hukum acara perdata dan Hukum acara pidana. Pasal 108 UUDS menyebut dalam hukum tata usaha. Kedua pasal ini tidaklah memuat pembagian lapangan hukum di Indonesia, Sehingga tidak menyebut lengkap semua lapangan pasal hukum. Pasal 102 UUDS ini hanya menyebut lapanganlapangan hukum yang harus diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum. Dengan kata lain, pasal 102 UUDS hanya menyebut lapangan-lapangan hukum yang harus dikodifikasikan. Sedangkan pasal 108 UUDS hanya menentukan siapa yang harus memutuskan sengketa-sengketa yang mengenai hukum tata usaha (hukum administrasi).
  • 4. Pada pokok-pokoknya jenis-jenis lapangan hukum dapatlah disebutkan sebagai berikut : 1. Hukum Tata Negara 2. Hukum Administrasi Negara 3. Hukum Perdata 4. Hukum Dagang 5. Hukum Pidana 6. Hukum Acara
  • 5. 1. H ukum Tat a N egar a Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur organisasi negara atau organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan negara. Ruang lingkup pengaturan hukum tata negara antara lain meliputi, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan, sistem pendelegasian kekuasaan negara, garis-garis besar tentang organisasi pelaksana, wilayah negara, hubungan antara rakyat dengan negara, cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan, dasar negara dan ciri-ciri lahir kepribadian negara termasuk lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambang bendera dan lain sebagainya.
  • 6. Ruang lingkup hukum tata negara yang berkaitan dengan badan ketatanegaraan yang mempunyai kedudukan sebagai organisasi negara, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA, meliputi, cara pembentukannya, susunan masing-masing badan, tugas dan wewenang masing-masing badan, cara kerja masing-masing badan, perhubungan kekuasaan antara badan, masa jabatan dan lain sebagainya. Selain itu terdapat pula pengaturan mengenai kehidupan politik rakyat, yang meliputi jenis, penggolongan dan jumlah partai politik di dalam negara dan ketentuan yang mengaturnya, hubungan antara kekuatan politik dengan badan-badan ketatanegaraan, kekuatan politik dan pemilihan umum, arti dan kedudukan golongan kepentingan, arti kedudukan dan peranan golongan penekan, pencerminan pendapat, cara kerjasama antara kekuatan politik, dan lain sebagainya.
  • 7. 2. Hukum Administrasi Negara Hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya . Hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara. Kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah ,sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah,untuk hukum administrasi negara dimana negara dalam "keadaan yang bergerak". Hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit.
  • 8. 3. Hukum Perdata Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat.
  • 9. 4. Hukum Dagang Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata khusus. Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada : 1) Hukum tertulis yang dikofifikasikan : a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) b. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) 2) Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan (C.S.T. Kansil, 1985 : 7). Sifat hukum dagang yang merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
  • 10. 5. H ukum Pi dana H ukum Pi dana adal ah kesel ur uhan dar i per at ur an-per at ur an yang m enent ukan per buat an apa yang di l ar ang dan t er m asuk ke dal am t i ndak pi dana, ser t a m enent ukan hukum apa yang dapat an di j at uhkan t er hadap yang m akukannya. el Sum ber H ukum Pi dana dapat di bedakan at as sum ber hukum t er t ul i s dan sum ber hukum yang t i dak t er t ul i s. D I ndonesi a sendi r i , ki t a bel um i m i l i ki Ki t ab U em ndang-U ndang H ukum Pi dana N onal , sehi ngga m h di ber l akukan Ki t ab asi asi U ndang-U ndang H ukum Pi dana w i san dar i ar pem i nt ah kol oni al H ndi a Bel anda er i Ber l aku pul a asas hukum pi dana yakni asas l egal i t as, Asas Ti ada Pi dana Tanpa Kesal ahan, Asas t er i t or i al , Asas nasi onal i t as akt i f , Asas nasi onal i t as pasi f .
  • 11. 6. Hukum acara Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum materiil perdata, maka ada hukum acara perdata. Sedangkan, untuk hukum materiil tata usaha negara, diperlukan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara pidana harus dikuasai terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.
  • 12. Hukum acara pidana yang harus dikuasai oleh polisi terutama hukum acara pidana yang mengatur soal penyelidikan dan penyidikan, oleh karena tugas pokok polisi menrut hukum acara pidana (KUHAP) adalah terutama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan yang harus menguasai hukum acara perdata. termasuk hukum acara tata usaha negara terutama adalah advokat dan hakim. Hal ini disebabkan di dalam hukum acara perdata dan juga hukum acara tata usaha negara, baik polisi maupun jaksa (penuntut umum) tidak diberi peran seperti halnya dalam hukum acara pidana. Advokatlah yang mewakili seseorang untuk memajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara, terhadap suatu pihak yang dipandang merugikan kliennya. Gugatan itu akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Pihak yang digugat dapat pula menunjuk seorang advokat mewakilinya untuk menangkis gugatan tersebut.