• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

on

  • 11,843 views

Mengenai proses mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mengenai proses mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Statistics

Views

Total Views
11,843
Views on SlideShare
11,806
Embed Views
37

Actions

Likes
3
Downloads
2,707
Comments
2

4 Embeds 37

http://fredybagus94.blogspot.com 33
http://www.docshut.com 2
https://twitter.com 1
http://www.slashdocs.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • mau tanya, contohnya asas impersial dan independen apa yaa
    mohon jawaban
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Salam Kardoman...apa kabar...
    Secara tidak sengaja saya tiba di laman mu ini..Sekedar menyampaikan, bahwa ini adalah slide yang saya buat untuk mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 dan ini bukan versi yang sudah selesai, apalagi pastinya sekarang sudah banyak perubahan. Saya tidak keberatan jika slide ini di publikasikan melalui laman ini, namun saya mohon untuk mencantumkan nama saya sebagai pembuat dari slide ini. Terima Kasih...
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Presentation Transcript

    • Hukum Acara Mahkamah Konstitusi07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 1 Law Unpad)
    • FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSIDapat disimpulkan dari berbagai teori danPenjelasan UU MK, yaitu :  Menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan  Sebagai pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi  Sebagai The Guardaian of Constitution  Sebagai penafsir Konstitusi07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 2 Law Unpad)
    • KEWENAGAN MAHKAMAH KONSTITUSI { UUD 1945 Psl 24 C / UU MK Psl 10 } Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh UUD Memutus pembubaran partai politik Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan / atau Wakil 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 3 Presiden menurut UUD Law Unpad)
    • SISTEM BIFURKASI JUDISIAL REVIEW DI INDONESIA MAHKAMAH MAHKAMAH AGUNG KONSTITUSI Menguji Peraturan Menguji Undang- Perundang-undangan Undang terhadap Undang-Undang dibawah Undang- Dasar undang07/13/12 Kardoman Tumangger 4 (Faculty of Law Unpad)
    • Asas-Asas Hukum Acara MK  Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum  Asas Independen dan Imparsial  Asas Peradilan cepat, sederhana dan murah  Asas Audi et alteram partem  Asas Hakim aktif juga pasif dalam proses persidangan  Asas Ius Curia Novit  Asas Putusan Final  Asas Praduga Recthmatig  Asas Pembuktian bebas  Asas erga omnes  Asas Objektivitas  Asas sosialisasi07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 5 Law Unpad)
    • Asas Persidangan T erbuka U ntuk U mum Pasal 40 ayat (1) UU MK “ Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim ”07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 6 Law Unpad)
    • Asas Independen dan Imparsial Kemandirian hakim yang berkaitan erat dengan sikap imparsialitas yaitu tidak memihak baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Merupakan pencerminan dari Pasal 2 UU MK dan Pasal 33 UU No 4 / 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Kemandirian ini dilihat dari segi :  Fungsional  Lembaga  Personal07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 7 Law Unpad)
    • Asas Peradilan cepat, sederhana dan murah Pasal 4 ayat (2) No 4 / 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif tanpa mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.Semua biaya yang menyangkut persidanga di Mahkamah Konstitusi dibebankan pada biaya negara.07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 8 Law Unpad)
    • Asas Audi et alteram partem“ Hak yang sama untuk didengar keterangannyasecara berimbang”Masing-masing pihak mempunyai kesempatanyang sama mengajukan pembuktian untukmendukung dalil masing-masing. Semua harusdipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi jikaketerangan tersebut mengandung nilai yuridisyang dapat membuat jelas permasalahan.07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 9 Law Unpad)
    • Asas Hakim aktif juga pasif Mekanisme constitutional control digerakan oleh pemohon dengan satu permohonan dan dalam hal demikian hakim bersifat pasif, tidak boleh secara aktif melakukan inisiatif untuk menggerakan mekanisme. Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa perkara tanpa adanya permohonan Hakim harus aktif menggali data dan keterangan yang diperlukan bahkan dengan menyelidiki melalui risalah pembahasan Undang-undang tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam Pasal 11 UU MK07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 10 Law Unpad)
    • Asas Ius Curia Novit Pasal 16 ayat (1) No 4 / 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 11 Law Unpad)
    • Asas Putusan Final Dengan asas ini Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final (Pasal 10 Undang-undang Mahkamah Konstitusi)07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 12 Law Unpad)
    • Asas Praduga Rechtmatig Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat putusan dibacakan serta tidak berlaku surut. Akibat putusan hakim tersebut adalah “ex nunc”, yaitu dianggap ada sampai saat pembatalannya. Hal ini adalah pencerminan pasal 58 UU MK07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 13 Law Unpad)
    • Asas Pembuktian bebas Hakim Konstitusi bebas dalam menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atau sah tidaknya alat bukti berdasarkan keyakinannya. Hakim Konstitusi dapat leluasa untuk menentukan alat bukti, termasuk alat bukti yang tergolong baru dikenal dalam kelaziman Hukum Acara, misalnya alat bukti berupa rekaman video kaset.07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 14 Law Unpad)
    • Asas erga omnes Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang mengikat para pihak dan harus ditaati oleh siapa pun. Putusannya langsung dapat dilaksanakan dan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Ketentuan ini mencerminkan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya publik, maka berlaku pada siapa saja tidak hanya para pihak yang berperkara.07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 15 Law Unpad)
    • Asas Objektivitas Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri, apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai dengan para pihak Asas Sosialisasi MK mengirimkan putusannya pada pihak-pihak terkait selain itu juga masyarakat dapat mengakses melalui internet dan media massa. Hal ini sebagai pelaksanaan Pasal 14 UU MK yang menyatakan bahwa “ Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi ”07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 16 Law Unpad)
    • Sumber Hukum Acara MKSumber Langsung :   UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK  Peraturan MK  Yurisprudensi MK RI  Sumber Tidak Langsung  UU Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Pidana Indonesia  Pendapat sarjana (doktrin)  Hukum Acara dan07/13/12 yurisprudensi MK negara17 Kardoman Tumangger (Faculty of lain Law Unpad)
    • Objek Perkara Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang DasarPasal 51 ayat (3) UU MK :“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 18 Law Unpad) to be continued
    •  Pengujian Materil Pengujian terhadap materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu  Pengujian Formil Pengujian terhadap : Appropriate form Appropriate institution Appropriate procedure Pemberlakuannya Ex : UU No. 45 / 1999 Tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya, yang dinyatakan bertentangan karena masih berlaku setelah adanya UU No.21 / 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 19 Law Unpad)
    • Pengujian Psl 50 UU MKPasal 50 UU MK “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ” Pasal ini telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan pasal 24 C UUD 1945, dengan demikian objek perkara dari kasus Pengujian Undang-Undang terhadap UUD menjadi lebih luas, yaitu semua Undang-undang baik sebelum maupun sesudah perubahan.07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 20 Law Unpad)
    • OBJEK PERKARA SENGKETA KEWENGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA Objeknya adalah kewenagan dari lembaga negara yang memperoleh kewenangan menurut UUD UUD 1945 tidak memberi batasan pengertian lembaga negara sehingga menurut Jimly semua lembaga negara yang terdapat dalam UUD dasar dapat menjadi pihak dan kewenangannya dapat menjadi objek sengketa Terdapat pengecualian yaitu pada MA, yang tidak dapat menjadi pihak perkara dalam kasus sengketa kewenangan antar lembaga negara sesuai pasal 65 UU MK07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 21 Law Unpad)
    • OBJEK PERKARA PEMBUBARAN PARPOL Alasan sebuah parpol dibubarkan adalah Pertentangan Ideologi, Asas, Tujuan, Program dan Kegiatan parpol Terhadap UUD 1945 Pihak yang mengajukan adalah pemerintah wajib menguraikan mengenai hal diatas (Psl 68 UU MK)07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 22 Law Unpad)
    • OBJEK PERKARAPERSELISIHAN HASIL PEMILU Menyangkut penetapan hasil pemilu secara nasional yang dilakukan oleh KPU yang mempengaruhi angaka perolehan suara terhadap anggota DPD, DPR, DPRD atau mempengaruhi langkah calon Presiden dan wakil Presiden ke putaran berikutnya atau menjadi Presiden dan wakil Presiden Jadi harus benar-benar mempengaruhi {Psl 74 (2) UUMK } : a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah b. Penentuan pasangan calon Presiden dan wapres yang masuk putaran kedua serta terpilihnya Presiden dan wapres c. Perolehan kursi parpol peserta pemilu07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 23 Law Unpad) to be continued
    •  Permohonan menunjukan 2 hal pokok yaitu (Psl 75 UU MK ) : a. Adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh KPU b. Hasil perhitungan yang benar menurut pemohon Yang dapat menjadi Pemohon adalah {Psl 74 (1) UU MK} :  Perorangan WNI peserta pemilu (calon anggota DPD)  Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden peserta pemilu  Parpol peserta pemilu07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 24 Law Unpad)
    • OBJEK PERKARAPUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN PRASIDEN DAN / ATAU WAPRES  Objeknya adalah dugaan DPR bukan presiden dan / atau wapres  Lihat pasal 24 C (2) UUD 1945 Jo Psl 10 (2) dan dirinci lebih lanjut dalam psl 10 (3) UU MK07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 25 Law Unpad)
    • LEGAL STANDING Standing / personae standi in judicio / standing to sue adalah : hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan Legal Standing mencakup 2 syarat :  Syarat Formal : Sebagaimana di tentukan dalam UU MK Psl 51 (1)  Syarat Materil : Berupa kerugian hak / kewenangan konstitusional07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 26 Law Unpad) to be continued
    •  Dalam Yurisprudensi Amerika terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi untuk mempunyai standing to sue, yaitu :  Adanya kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran kepentingan pemohon yang dilindungi secara hukum dan bersifat spesifik, aktual dalam satu kontoversi dan bukan hanya bersifat potensial  Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kerugian dengan berlakunya suatu UU  Kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang diharapkan, maka kerugian akan dihindarkan atau dipulihkan  Kesimpulannya, pemohon harus memenuhi :  Salah satu dari kelompok subjek hukum yang telah ditentukan UU MK  Subjek hukum tersebut memang mempunyai hak atau kewenangan konstitusional07/13/12 3 syarat yang Kardoman disebut diatas telah Tumangger (Faculty of 27 Law Unpad)
    • Para Pihak Yang Dapat Berperkara Di MK, Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu :  Perorangan warga negara Indonesia  Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU  Badan hukum publik atau privat  Lembaga Negara07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 28 Law Unpad)
    • P ERORANGAN WARGA NEGARA Termasuk INDONESIA mempunyai sekelompok orang yang kepentingan yang sama KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Harus dibedakan antara : • Mayarakat adat : adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai suatu community / society • Kesatuan masyarakat hukum adat menunjuk pada pengertian masyarakat organik yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 29 Law Unpad) to be continued
    •  Jadi kelompok masyarakat adat itu harus : {Disimpulkan dari Psl 51 (1) huruf b }  Termasuk dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum adat  Kesatuan masyarakat hukum adat itu memang masih hidup  Perkembangan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat  Sesuai pula dengan prinsip NKRI  Diatur dalam UU Dikatakan tidak hidup / sudah tiada jika :  M - , T - , C –  M - , T - , C +  M + , T - , C -07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 30 Law Unpad)
    • BADAN HUKUM PUBLIK / PRIVAT Penilaian unsur : subjektif dan Objektif Unsur Subjektif → berdasarkan subjek pendirian BH tersebut, jadi : • Dikatakan BH Publik karena kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk adalah kepentingan umum • Dikatakan BH Privat karena kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk adalah kepentingan Unsur Objektif → berdasarkan objek kegiatan BH tersebut jadi : • Meskipun BH tersebut bersifat Publik namun objek aktivitasnya ada dalam lalulintas hukum privat. Begitu pula sebaliknya07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 31 Law Unpad) to be continued
    •  Dari penilaian 2 unsur ini, maka terdapat 4 macam BH yaitu :  BH mewakili kepentingan publik dan menjalankan aktivitas di bidang hukum publik. Contoh : KPU, Parpol  BH mewakili kepentingan publik namun menjalakan aktivitas di bidang hukum perdata. Contoh: Bank Indonesia  BH mewakili kepentingan perdata pendirinya namun menjalankan aktivitas dibidang publik. Contoh : Yayasan Pribadi yang kegiatannya memberi bantuan untuk masyarakat Umum, LSM  BH mewakili kepentigan perdata pendirinya dan menjalankan aktivitasnya dibidang perdata contoh : Koperasi Status Badan Hukum Publik / Privat akan berakibat07/13/12 pada legal standing mengenai hak / kewenangan Kardoman Tumangger (Faculty of 32 konstitusional Law Unpad)
    • Pengajuan Permohonan Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia Permohonan dibuat dalam 12 rangkap Permohonan menjelaskan dengan jelas materi Permohonan (sesuai dengan juridiksi MK) Di samping diajukan dalam bentuk tertulis permohonan juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram padat (compact disk) atau yang serupa dengan itu. 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 33 Law Unpad)
    • ISI PERMOHONAN Permohonan harus memuat:  Identitas Pemohon : - Nama - TTL / umur - Agama - Pekerjaan - Kewarganegaraan - Alamat Lengkap - Nomor telepon/faksimili/telepon selular/e-mail (bila ada)  Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi: - kewenangan MK - legal standing - alasan permohonan  Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. of07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty 34 Law Unpad)
    • TATA CARA PEGAJUAN PERMOHONAN Permohonan diajukan kepada MK melalui Kepaniteraan. Proses pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bersifat terbuka yang dapat diselenggarakan melalui forum konsultasi oleh calon Pemohon dengan Panitera. Petugas Kepaniteraan wajib memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan sekurang-kurangnya berupa: a. Bukti diri Pemohon sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: 1. foto kopi identitas diri berupa KTP dalam hal Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, 2. bukti keberadaan masyarakat hukum adat menurut UU dalam hal Pemohon adalah masyarakat hukum 07/13/12 adat, Kardoman Tumangger (Faculty of 35 Law Unpad) to be continued
    • 3. akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat dalam hal Pemohon adalah badan hukum, 4. Peraturan perundang-undangan pembentukan lembaga negara yang bersangkutan dalam hal Pemohon adalah lembaga negara;b. Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan;c. Daftar calon ahli dan/atau saksi disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan ahli dan/atau saksi;d. Daftar bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu.07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 36 Law Unpad) to be continued
    •  Apabila berkas permohonan dinilai telah lengkap, berkas permohonan dinyatakan diterima oleh Petugas Kepaniteraan dengan memberikan Akta Penerimaan Berkas Perkara kepada Pemohon Apabila permohonan belum lengkap, Panitera MK memberikan Akta Pemberitahuan Kekurang lengkapan Berkas dan memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi Apabila kelengkapan permohonan tidak dipenuhi, maka Panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam BRPK dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan Permohonan pengujian undang-undang diajukan tanpa dibebani biaya perkara 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 37 Law Unpad)
    • REGISTRASI PERKARA Permohonan yang sudah lengkap, dicatat dalam BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi) dan diberi nomor perkara. MK menyampaikan salinan permohonan kepada DPR dan Presiden melalui surat yang ditandatangani Panitera MK memberitahukan kepada MA melalui surat yang ditandatangani Ketua yang isinya mengenai adanya permohonan pengujian suatu undang undang dan memberitahukan agar MA menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang yang sedang diuji07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 38 Law Unpad) to be continued
    •  Penyampaian salinan permohonan ini disampaikan oleh Juru Panggil yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian.  Dalam hal permohonan yang telah dicatat dalam BRPK dan dilakukan penarikan kembali oleh Pemohon, maka Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi permohonan yang telah diajukan Pemohon dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 39 Law Unpad)
    • PENJADWALAN DAN PANGGILAN SIDANG Ketua MK menerima berkas perkara yang sudah diregistrasi dan menetapkan susunan Panel Hakim yang memeriksa perkara tersebut, Ketua Panel Hakim menetapkan hari sidang pertama Penetapan hari sidang diberitahukan kepada Pemohon melaui Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Panitera dan disampaikan secara langsung oleh Juru Panggil atau melalui telepon, faksimili, dan/atau surat elektronik yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian. Penetapan hari sidang juga diumumkan kepada masyarakat dengan menempelkan pada papan pengumuman yang khusus dibuat untuk itu dan dalam situs MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id), serta disampaikan kepada media cetak dan elektronik.07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 40 Law Unpad)
    • Persidangan PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (OLEH PANEL) PEMERIKSAAN OLEH PLENO PENGHENTIAN PEMERIKSAAN / PENUNDAAN PUTUSAN07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 41 Law Unpad)
    • PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KEJELASAN PERMOHONAN  DASAR LEGAL STANDING  SARAN2 HAKIM UNTUK PERBAIKAN URAIAN “POSITA” DAN “PETITUM”  PEMERIKSAAN TUMPANG TINDIH KEWENANGAN  PEMERIKSAAN DAPAT DILANJUTKAN07/13/12 ATAU TIDAK; Tumangger (Faculty of Kardoman 42 Law Unpad)
    • TUJUAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN ADANYA PERSIAPAN PERSIDANGAN MEMUDAHKAN PENGUJIAN DAN KLARIFIKASI PENENTUAN JUMLAH SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN LEMBAGA YANG TERKAIT PENENTUAN SIDANG PLENO LEBIH CEPAT DAN MUDAH07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 43 Law Unpad)
    • HAL YANG HARUS DIPERSIAPKAN DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN Kualifikasi pemohon, kewengangan bertindak dan surat – surat kuasa Legal Standing Statment of constitutional issue ( masalah konstitusi yang diajukan ) Alat bukti Saksi dan ahli yang pokok pernyataannya mendukung permohonan Jumlah saksi dan ahli harus relevan Pengaturan jadwal adn tertib persidangan07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 44 Law Unpad)
    • ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN SISTEM DAN PRINSIP PEMBUKTIAN; RAGAM ALAT BUKTI; BUKTI DOKUMEN; KETERANGAN SAKSI; KETERANGAN AHLI KETERANGAN PIHAK-PIHAK; BUKTI PETUNJUK; BUKTI ELEKTRONIK; PENERJEMAH; PEMBUKTIAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG- UNDANG07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 45 Law Unpad)
    • Pembuktian Tujuan pembuktian07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 46 Law Unpad)
    • Yang harus dibuktikan•Terlebih dahulu membuktikan Legal Standing•Pembentutukan UU tidak memenuhi formalitas yang diharuskan oleh UUD 1945, baik dilihat dari kewenangan lembaga negara maupun segala prosedur pembentukannya•Materi muatan ayat, pasal dan / atau bagian UU bertentangan dengan UUD 1945•Kewenangan lembaga negara yang dibeikan UUD 1945 baik sebagia atau seluruhnya tumpang tindih atau diambil alih oleh lembaga negara lain secara bertentangan dengan UUD 1945•Hasil perhitungan suara dalam pemilu yang dilakukan KPU, telah dilakukan secara salah sehingga mempengaruhi terpilihnya seorang pemohon sebagai anggota DPR,DPD, DPRD, Presiden / Wakilnya, dan perhitungan yang benar harus dibuktikan pemohon•Presiden / Wakilnya telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden / Wakilnya 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 47 Law Unpad)
    • Beban pembuktian Terdapat beberapa teori ;  Teori Affirmatif  Teori Hak (subjectieve Rechtelijketheorie)  Teori hukum objektif (objectieve Rechtelijketheorie )  Teori kepatutan  Teori pembenaran berdasarkan kaidah yang bersangkutan (Process Rechtelijketheorie)07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 48 Law Unpad)
    • Alat bukti Surat atau Tulisan Keterangan Saksi Keterangan ahli Keterangan para pihak Petunjuk Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 49 Law Unpad)
    • Putusan  Jenis putusan07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 50 Law Unpad)
    • Susunan dan Isi Putusan • Identitas para pihak • Ringkasan permohonan • Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan • Amar putusan • Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim konstitusi serta panitera • Pendapat berbeda dari hakim07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 51 Law Unpad)
    • Pelaksanaan dan akibat hukumnya Kekuatan  Kekuatan mengikat  Kekuatan pembuktian  Kekuatan eksekutorial07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 52 Law Unpad)
    • Dissenting, concurret, dan consenting Opion07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 53 Law Unpad)