1
Data Terpadu
Program
Penanganan
Fakir Miskin
Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K)
Kota Salatiga, 23...
2
Sejarah Pengukuran Kemiskinan di Indonesia
No Aspek Data Kemiskinan Makro
Data Sasaran Program
Penanggulangan Kemiskinan...
33
Dasar Hukum Terkait
Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013
Tentang Perubahan at...
44
Pokja Pengelolaan Data Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin
• Pengarah: Menteri Sosial Republik Indonesia
• Penanggu...
55
Alur Proses Pelayanan Permintaan Data
Lama Proses: 14 Hari Kerja
• Surat ditujukan kepada Menteri Sosial, dengan tembus...
66
Alur Proses Penyiapan Data
• Penyiapan CD Data
• Penyiapan Surat Balasan
• Penyiapan password untuk mengakses data
PEMB...
7
ANGGOTA KELUARGA
• Memeh (NIK: 3171066406440002) lahir di Tasikmalaya,
24/6/1944
Istri, 70 tahun, menikah, tidak/belum p...
8
Data agregat/distribusi
tingkat kecamatan
Data individu
DENGAN
nama dan alamat
• Digunakan hanya untuk program-program
p...
99
Permintaan Pemanfaatan Data Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin
Sejak Terbentuknya POKJA
Data tidak
untuk
kepenting...
1010
Jumlah Rumah Tangga
(RT)
25.771.493
Jumlah Keluarga (KK)
27.046.374
Pemanfaatan Data Terpadu
Program Penanganan Fakir...
11
Tentang pelaksanaan
pembagian Kartu
Perlindungan Sosial (KPS)
dan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Instruksi Menteri Dal...
12
Mekanisme Perubahan Basis Data Terpadu
Melalui Musdes/Muskel
13
Integrasi Proses Pemutakhiran Data Terpadu 2015
PPLS1
1
PPLS1
1
DAFTAR
Daftar RT
sementar
a
Konsultasi publik daftar
ru...
1414
• PKH
• Raskin
• Jamkesmas
• Asuransi kesehatan lain
• Jamsostek
• KKS
• KIP
• BPJS/KIS
Kepesertaan Program
Karakteri...
15
15
Rumah Tangga Mana yang Lebih Berhak Menerima Bantuan?
Lebih berhak menerima Bantuan karena kondisi anggota keluarga ...
16
Pengalaman Internasional Terkait Dengan
Tingkat Akurasi Pentargetan Rumah Tangga
Sumber: Coady et al. 2004 & TNP2K 2014...
17
Terima kasih
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Paparan tkpk salatiga

60 views

Published on

Paparan tkpk salatiga

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
60
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Paparan tkpk salatiga

  1. 1. 1 Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Kota Salatiga, 23 Agustus, 2016
  2. 2. 2 Sejarah Pengukuran Kemiskinan di Indonesia No Aspek Data Kemiskinan Makro Data Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan (Mikro) 1 Tahun Tersedia Sejak 1976—yg dikeluarkan 1984 (tersedia setiap 3 tahun) Tahun 2005, 2008, 2011, 2015 2 Metodologi • Pendekatan Kebutuhan Dasar • GK Makanan + GK Non- Makanan • Pendekatan Kualitatif • Indeks atau Proxy Means Test (PMT) dari ciri-ciri Rumah Tangga (RT) miskin 3 Sumber Data Susenas (sampel) PSE2005, PPLS2008, PPLS2011, PBDT2015 4 Output Jumlah penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan ESTIMASI Jumlah RT sasaran (desil 1. desil 2. desil 3, desil 4) berdasarkan nama dan alamat 5 Kegunaan Perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis Penetapan sasaran rumah tangga secara langsung pada Program Bantuan dan Perlindungan Sosial (BLT, PKH, Raskin, PBI/JKN, dsb.)
  3. 3. 33 Dasar Hukum Terkait Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 101 (b) Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen Pasal 11 : Penetapan
  4. 4. 44 Pokja Pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin • Pengarah: Menteri Sosial Republik Indonesia • Penanggung Jawab: • Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial • Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial • Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan • Ketua: Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial • Tim Teknis: Gabungan Staf Menko PMK, Kemensos, dan TNP2K I. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 24/HUK/2016 Tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin II. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 32/HUK/2016 Tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sebanyak 92.994.742 Jiwa digunakan sebagai basis data dalam pelaksanaan program penanganan fakir miskin yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik yang menggunakan APBN maupun APBD. “ “
  5. 5. 55 Alur Proses Pelayanan Permintaan Data Lama Proses: 14 Hari Kerja • Surat ditujukan kepada Menteri Sosial, dengan tembusan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K. • Menteri mendisposisi kepada Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial. • Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial memerintahkan Pokja Pengelola Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin untuk menyiapkan data sesuai dengan permintaan. • Pokja melakukan penyiapan data (Alur Terlampir). • Data disampaikan kepada Dirjen Penanganan Fakir Miskin untuk disetujui. • Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Dirjen PFM, Sekretaris Eksekutif TNP2K, dan Pemohon Data. • Penyerahan data kepada pemohon. • Asistensi Pemanfaatan Data.
  6. 6. 66 Alur Proses Penyiapan Data • Penyiapan CD Data • Penyiapan Surat Balasan • Penyiapan password untuk mengakses data PEMBUATAN AKUN Pemohon Data ANALISIS KEBUTUHAN DATA dan Pengecekkan kelengkapan Dokumen Permintaan Data dengan Penanggung Jawab Pemohon Data PENERBITAN FORMULIR Tindak Lanjut (FTL) PENGECEKAN dan Persetujuan FTL QUALITY CONTROL oleh Kepala Pokja Pengelola Data Terpadu Program PFM 1 3 4 72 PENGOLAHAN DATA 5 6 PENUTUPAN AKUN dan pengarsipan 8
  7. 7. 7 ANGGOTA KELUARGA • Memeh (NIK: 3171066406440002) lahir di Tasikmalaya, 24/6/1944 Istri, 70 tahun, menikah, tidak/belum pernah bersekolah, Peserta BPJS PBI • Idawati (NIK: 3171064205690003) lahir di Jakarta, 2/5/1969 Anak, 45 tahun, cerai mati, tidak bersekolah lagi, Peserta BPJS PBI • Adam Noval (NIK: 3171061506910001) lahir di Jakarta,15/6/1991 Cucu, 23 tahun, belum menikah, tidak bersekolah lagi, Peserta BPJS PBI, Buruh • Dwi Fadli (NIK: 3171061809960004) lahir di Jakarta, 18/9/1996 Cucu, 18 tahun, belum menikah, SMP, Peserta BPJS PBI • Natasha Caroline (NIK: 3171066808020003) lahir di Jakarta, 28/8/2002 Cucu, 12 tahun, belum menikah, SD , Peserta BPJS PBI KONDISI RUMAH TINGGAL • Kepemilikan rumah • Tipe dinding • Kualitas dinding • Jenis atap • Kualitas atap KEPEMILIKAN ASET • Mobil • Sepeda motor • Lemari es • Tabung gas 12 kg • HP dalam rumah tangga • Sumber air minum • Cara memperoleh air minum • Penerangan utama • Source cooking fuel • Sanitasi/tempat BAB : Rumah sendiri : Tembok : Jelek : Genteng : Jelek : Sumur bor/pompa : Tidak membeli : Listrik PLN : Minyak tanah : Sendiri : Tidak punya : Tidak punya : Tidak punya : Tidak punya : Tidak punya Desil kesejahteraan : 1 • NIK • No. Kartu Keluarga • No. KKS • Kode wilayah Ijo •Provinsi •Kabupaten •Kecamatan •Desa •Alamat : 3171061012320001 : 3171060701091802 : 373INS10310A05 : 3173020001 : DKI Jakarta : Kota Jakarta Pusat : Menteng : Menteng : Jalan Menteng Jaya RT 001/RW 08 Nama Kepala Keluarga Tingkat pendidikan : Tidak bersekolah Pekerjaan : Tidak Bekerja Peserta BPJS PBI : Ya Sidik Jari: ✔ | Iris Mata: ✔ | Ketunggalan: ✔ DATA TERPADU • Tempat/Tanggal Lahir : Depok 10/12/1932
  8. 8. 8 Data agregat/distribusi tingkat kecamatan Data individu DENGAN nama dan alamat • Digunakan hanya untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial. • Pengguna: kementerian/lembaga pelaksana program baik pusat maupun daerah. • Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna yang berisi tentang deskripsi dan sasaran program – dapat berdiskusi dengan staf teknis TNP2K. • Untuk tujuan perencanaan yang dilakukan oleh baik pemerintah pusat maupun daerah. • Pengguna: Pemerintah pusat dan daerah, lembaga penelitian, LSM, dll. • Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna. Data individu TANPA nama dan alamat • Untuk tujuan perencanaan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. • Dapat diakses melalui website TNP2K. Dikelola Bersama Kementerian Sosial dan Sekretariat TNP2K Layanan Permintaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
  9. 9. 99 Permintaan Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Sejak Terbentuknya POKJA Data tidak untuk kepentingan politik dan komersial Masyarakat luas Diproses 8 Selesai 3 Diproses 18 Selesai 3 Diproses 124 Selesai 70 11 21 194 Daftar nama dan alamat Permintaan Data Kementerian/ Lembaga Provinsi Kabupaten/ Kota
  10. 10. 1010 Jumlah Rumah Tangga (RT) 25.771.493 Jumlah Keluarga (KK) 27.046.374 Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Jumlah Individu 92.994.742 Jiwa Data Terpadu Berisi Kelompok Masyarakat 40% Status Sosial Ekonomi Terendah GARIS KEMISKINAN (Sep 2015) PENERIMA KPS/KKS/ KIP/Rastra 11,13 % 40% 25% Inclusion Error Exclusion Error PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JKN 35% PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 8% DATA TERPADU *
  11. 11. 11 Tentang pelaksanaan pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 54/3150/SJ PPLS 2011 PBDT 2015 Musdes/Muskel KPS 2013 KKS 2014 Mekanisme Perubahan Interim 2013 2014 402.000 33.000 Hasil Perubahan Melalui Musdes/Muskel
  12. 12. 12 Mekanisme Perubahan Basis Data Terpadu Melalui Musdes/Muskel
  13. 13. 13 Integrasi Proses Pemutakhiran Data Terpadu 2015 PPLS1 1 PPLS1 1 DAFTAR Daftar RT sementar a Konsultasi publik daftar rumah tangga sementara DESA RW/DUSU N Distribusi daftar rumah tangga sementara Daftar RT hasil konsultasi publik yang telah disahkan Bupati/Walikota Daftar rumah tangga yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota Pengolahan dan perangkingan PPLS1 1 PPLS1 1 DAFTAR Pendataan Basis Data Terpadu Pengesahan oleh Bupati/ Walikota
  14. 14. 1414 • PKH • Raskin • Jamkesmas • Asuransi kesehatan lain • Jamsostek • KKS • KIP • BPJS/KIS Kepesertaan Program Karakteristik Rumah Tangga Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin • Nama Kepala RTS • Alamat/SLS • Desa • Kecamatan • Kabupaten/Kota • Provinsi • Jumlah Anggota RTS Identitas RTS • Nama anggota RTS • Hubungan dengan Kepala RTS • Jenis kelamin • Umur • Status perkawinan • Kepemilikan kartu ID • No. Induk Kependudukan (NIK) • Akte/Buku Nikah • Akte Cerai • Akte Kelahiran Demografi • Kegiatan bekerja • Lapangan kerja • Status/kedudukan pekerjaan • Usaha Mikro Kecil (UMK): pemilik usaha, jenis usaha, jumlah tenaga kerja, omset. Ketenagakerjaan • Status penguasaan bangunan tempat tinggal • Luas lantai • Luas bangunan • Jenis lantai • Jenis dinding • Jenis atap • Sumber air minum • Cara memperoleh air minum • Sumber penerangan • Kelas daya listrik terpasang • Bahan bakar untuk memasak • Tempat buang air besar • TPA tinja • Kamar tidur Perumahan Catatan: Warna merah adalah variabel baru 2015 • Jenis cacat • Penyakit kronis menahun • Status kehamilan wanita • Penggunaan alat/ cara KB Kesehatan • Partisipasi sekolah • Status sekolah • Kelas/jenjang tertinggi • Ijazah tertinggi Pendidikan • Mobil • Sepeda Motor • Perahu Motor • Kapal Motor • Sepeda • Perahu • Lemari es • Tabung gas • Penguasaan lahan • Kepemilikan ternak • Emas • HP • TV Kepemilikan Aset
  15. 15. 15 15 Rumah Tangga Mana yang Lebih Berhak Menerima Bantuan? Lebih berhak menerima Bantuan karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja. Secara kasat mata terlihat lebih berhak menerima Bantuan
  16. 16. 16 Pengalaman Internasional Terkait Dengan Tingkat Akurasi Pentargetan Rumah Tangga Sumber: Coady et al. 2004 & TNP2K 2014 83% 80.9% 79.5% 62.4% 85% SUF cash transfer (Chile) RPS conditional cash transfer (Nikaragua) PRAF Cash transfer (Honduras) Progresa conditional cash transfer (Mexico) BLSM cash transfer and KPS (Indonesia) Akurasi Pentargetan 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terbawah di beberapa Negara Kartu Perlindungan Sosial - KPS (Indonesia) 83%
  17. 17. 17 Terima kasih

×