Perempuan Dan Teknologi Tepat Guna

1,036 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,036
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perempuan Dan Teknologi Tepat Guna

  1. 1. PEREMPUAN DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA Konperensi Dunia Ilmu Pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan yang di selenggarakan PBB tahun 1979, mengakui bahwa penciptaan dan pemerataan iptek merupakan persyaratan penting bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat adalah menunjukan bahwa perempuan dan teknologi merupakan isu penting pembangunan. Komitmen dunia tentang keharusan memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi gender dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar pembangunan yang berpusat pada manusia belakangan ini memang semakin mantap. Sudah mulai muncul kesadaran, bahwa apabila anda ingin menciptakan kesejahteraan rakyat dalam suatu pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan ada keharusan untuk mengembangkan, menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahun dan teknologi yang bersifat gender. Sayangnya data dan informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi oleh siapa dan untuk siapa belum dilakukan secara sistematik, belum lengkap, belum dikemas dan belum disajikan secara tepat guna bagi para penentu kebijakan dan pengambil keputusan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memberikan focus pada pemberdayaan perempuan dan system pengetahuan local (local knowledge system), memungkinkan dikembangkannya kewirausahaan usaha mikro dipedesaan dan perkotaan, yang membawa peningkatan pendapatan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarkat, serta langkah untuk melepas diri dari kemiskinan. Terhadap perempuan marjinalisasi sosial tidak hanya karena tidak adanya pemilikan, tetapi juga karena kelompok ini tidak menikmati manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi.
  2. 2. Tahun 1995 Dewan Sosial dan Ekonommi PBB menerima rekomendasi dari komisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembangunan agar senua Pemerintah Dan Badan-badan PBB mengambil langkah-langkah nyata untuk menghapus kesenjangan gender dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Rekomendasi tersebut didasarkan pada kajian gender working group (GWG). Temuan pokok dari GWG yaitu: 1) Adanya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dan karir di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perempuan sangat sedikit duduk dalam badan- badan penasehat dan pengambil keputusan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2) Adanya sifat kekhasan gender dalam perubahan teknologi. Perubahan teknologi yang semula dimaksud untuk memberikan manfaat pada masyarakat perdesaan ternyata memberikan manfaat yang lebih besar pada kehidupan laki-laki daripada perempuan. Agar ilmu pengetahuan dan Teknologi memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat, perlu dipertimbangkan keperluan dan kepentingan perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan adil. Ester Boserup, seorang wanita Sosiolog Denmark telah menjabarkan secara ilmiah bahwa peran perempuan sebagai pekerja tani, petani dan penghasil barang-barang keperluan sehari-hari tersingkirkan oleh pertanian modern yang disertai oleh kerja bayaran yang pada umumnya dilakukan oleh laki- laki, sehingga perempuan yang berperan sebagai pelaku ekonomi berubah menjadi pengangguran. Berbagai penelitian dan kajian tentang dampak penerapan teknlogi baru pada kehidupan perempuan dan laki-laki di masyarakat perdesaan telah banyak dilakukan di dunia maupun di Indonesia. Hasil-hasil kajian dan penelitian menunjukan bahwa perubahan teknologi mempunyai kekhasan gender (gender
  3. 3. specific), sesuai dengan lingkungan sosial budaya dan kemampuan tradisional yang dimiliki oleh perempuan dan laki- laki. Perubahan teknologi di negara-negara berkembang, yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas, telah menyingkirkan peran produktif dan peran ekonomi yang secara tradisional dilakukan oleh perempuan. Berbagai kajian dan penelitian di Indonesia tentang perubahan– perubahan yang terjadi di perdesaan, yang utamanya disebabkan karena perubahan teknologi menunjukan adanya dampak yang berbeda bagi kehidupan laki- laki maupun perempuan. Sebagai contoh nyata di Indonesia dapat di lihat bahwa pengembangan teknologi alat pemanen padi berkembang dari ani-ani menjadi sabit dan terus dikembangkan sekarang alat mesin pemotong padi, sehingga kesempatan kaum perempuan memperoleh lapangan pekerjaan pada saat panen padi akan menjadi berkurang karena: dengan menggunakan sabit dan mesin pemotong padi waktu yang dibutuhkan memanen satu hektar sawah lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan ani-ani, bukan karena sabit dan mesin pemotong padi tidak bisa digunakan perempuan tetapi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memanen satu hekter sawah lebih singkat dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit, akibatnya tenaga kerja perempuan menganggur terutama di perdesaan, dengan kata lain kaum perempuan mengalami marginalisasi. Perubahan teknologi yang dimaksudkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup di pedesaan. Negara-negara berkembang ternyata cenderung lebih bermanfaat bagi laki-laki dibanding perempuan. Ini terjadi karena program-program iptek belum secara eksplisit mengakui adanya sifat dasar yang spesifik gender dari pembangunan. Hal yang menonjol dan harus diperhitungkan ialah bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan iptek masih jauh di bawah partisipasi laki- laki, terutama dalam riset original dan pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan iptek.
  4. 4. Sesungguhnya, Indonesia ini telah mempunyai kerangka legal yang mengharuskan dipertimbangkannya dimensi gender dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain: • UUD 1945 yang telah mengalami amandemen empat kali pada pasal 28 C telah menetapkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, ddemi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia, (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. • Instruksi Presiden Republik Indonesia no. 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG). Presiden memberi perintah pada 10 (sepuluh) menteri (dalam negeri dan otonomi daerah, Keuangan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Ristek/BPPT, BAPPENAS); Gubernur; Bupati dan walikota seluruh Indonesia, untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna, untuk mendorong, menumbbuhkan, meningkatkan, mengembangkan perekonomian masyarakat, memeratakan pembangunan, mengentaskan kemiskinan serta pengembangan wilayah. • Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.4 tahun 2001 tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna. • Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari Kementerian Riset dan Teknologi yang menyatakan bahwa ”Pembangunan Nasional bidang iptek juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif gender seiring dengan upaya-upaya internasional dalam mecapai kesetaraan gender”.
  5. 5. • Surat Edaran Menteri Riset dan Teknlogi Republik Indonesia No. 01/M/SE/IV/2004 tahun 2004 Perihal: Pengarusutamaan Gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUG Dalam IPTEK) TTG: Sebuah Solusi • Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan dapat di manfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi. • Penerapan TTG adalah suatu proses atau rangkaian kegiatn untuk mempercepat alih teknologi dari pencipta atau pemilik kepada pengguna ekonomi. Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan, pelayanan informasi, nilai tambah bagi kegiatan ekonomi, daya saing produk unggulan daerah dalam menggunakan, mendapatkan, peningkatan kapasits dan mutu produksi dalam penerapan teknologi tepat guna yang di butuhkan masyarakat. • TTG memang begitu penting. Ia memiliki kegiatan inventarisasi jenis dan spesifikasi teknologi yang sudah di manfaatkan masyarakat daerah setempat; Pengkajian dan uji coba teknologi, untuk penyusunan daftar jenis TTG yang di butuhkan masyarakat sesuai potensi daerah; penyiapan pola pernerapan TTG sesuai dengan kondisi daerah; Penyiapan masyarakat melalui penyuluhan, penerangan, pembentukan kelompok masyarakat dan pelatihan; Penguatan dan pengembangan Kelembagaan TTG seperti Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes) yaitu lembaga/wahana di kecamatan yang berfungsi memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis spesifik teknologi tepat guna yang di butuhkan masyarakat. Dan Warung Teknologi Pedesaan (Wartekdes) yaitu lembaga/wahana di Desa yang berfungsi memberikan
  6. 6. pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai spesifik teknologi tepat guna yang di butuhkan oleh masyarakat. Penerapan teknologi tepat guna ditunjukan kepada: Masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin; Masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah yang dalam pengembangan usahanya embutuhkan TTG; Kawasan perdesaan dan perkotaan yang dalam pengembangan wilayahnya memerlukan TTG. Penentuan jenis TTG yang akan diterapkan di sesuaikan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat melalui musyawarah, serta penerapan TTG dilaksanakan secara terpadu dengan pihak terkait. Inpres No. 3 tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan TTG telah dijelaskan bahwa: Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan TTG; Menteri Keuangan mengatur alokasi pembiayaan dan penyaluran dana untuk mendukung penerapan dan pengembangan TTG; Menteri Pertanian memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam mengembangkan sistem dan usaha agribisnis; Menteri Kehutanan memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan; Menteri Pendidikan Nasional melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna serrta memfasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat berwawasan IPTEK melalui lembaga-lembaga pendidikan; Menteri Nakertrans memfasilitasi penerapan TTg dalam pengembangan dan perluasan lapangan kerja dan lapangan usaha termasuk daerah transmigrasi; Menteri Perindag memfasilitasi penerapan TTG dalam mengembangkan industri kecil dan menengah serta membuka peluang pasar bagi komoditas/produk unggulan daerah; Menteri Kimpraswil memfasilitasi penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab; Menteri Ristek/ Kepala BPPT mengkoordinasikan pengkajian, penelitian, uji coba dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna secara makro/nasional.
  7. 7. Gubernur melakukan fasilitasi pelaksanaan kebijakn penerapan dan pengembangan TTG; evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penerapan dan pengembangan TTG di wilayahnya; Bupati/Wali kota melakukan pelaksanaan program penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna; memfasilitasi penguatan kelembagaan pelayanan teknologi dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna; kerjasama dengan lembaga lain dalam penerapan dan pengembangan TTG; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penerapan dan pengembangan TTG. Penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna sangat bermanfaat bagi perempuan dan laki- laki dapat dilihat dari salah satu Proyek Asia Pasific Gender for Science and Technology (APGEST), yaitu Proyek Jamu Proses inovasi di bidang pengobatan tradisional, di desa Kiringan, Bantul, Yogyakarta dengan bantuan Pusat Study Wanita (PSW), Universitas Negeri Yogyakarta bekerjasama dengan LIPI, semua aktivitas pembuatan jamu oleh perempuan (menyiapkan bahan mentah, seleksi bahan, pembelian, penyediaan, proses penggerus, memasak/merebus s/d pengepakan). Semula para pembuat jamu tidak tidak mengetahui kandungan farmakolgi dari tanaman obat yang digunakan, semua pekerjaan membuat jamu pekerjaan rumah tangga, para perempuan pekerja pembuat jamu juga bertanggungjawab akan pekerjaan rumah tangga. • PSW memberikan bantuan teknik, berupa memperkenalkan dan memberikan masukan aspek- aspek ilmiah pembuatan jamu, misalnya proses pembuatan jamu yang lebih bersih dengan peralatan semi modern, mengenalkan analisis dan komposisi farmakologi dari bahan- bahan dan tanaman obat yang digunakan, yang dapat meyembuhkan jenis-jenis penyakit tertentu. Penerbitan buku panduan sederhana pembuatan jamu dengan bahasa setempat. Membantu dalam mendesain trademark dan mendaftarkanya di departemen Perindustrian dan mendapatkan sertifikat dari Pusat Makanan dan Obat, Depkes. Membantu dalam pengepakan, pemasaran, pengelolaan keuangan dan cara mendapatkan keuntungan.
  8. 8. • LIPI menyediakan kredit- teknologi, seperti: mesin parut, mesin pengerok, panci tahan karat, oven untuk pengering dan tungku memasak yang disempurnakan. Penggunaan peralatan tersebut dengan mengadakan pelatihan penggunaan dan pemeliharaannya. Modal berupa dana bergulir disediakan LIPI. • Dampak proyek ini bagi perempuan pembuat dan penjual jamu sangat signifikan. Perempuan dapat menghemat waktu, karena proses pembuatan jamu dengan menggunakan peralatan semi- modern menjadi lebih singkat, mendapat pengetahuan dan ketrampilan baru yang dapat lebih dikembangkan, peningkatan pendapatan, serta solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat meningkat. • Laki- laki membantu dalam pemeliharaan dan perbaikan peralatan. Untuk itu penerapan dan pengembangan TTG dapat memenuhi kebutuhan praktis perempuan dan dapat pula memenuhi kebutuhan strategis perempuan, yaitu: meningkatkan percaya diri, peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, kemandirian ekonomi perempuan melalui pengembangan kewirausahaan (entrepreneuship) dan sumbangannya bagi masyarakat, memperkuat kejasama melalui pertemuan rutin untuk mendiskusikan perbaikan dan perluasan usaha, kebutuhan pasar, serta teknologi dan resep baru. Daftar pustaka: • Amandemen UUD 45 • Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional • Inpres No. 3 tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (hasil browsing dan internet) • Kepmen Dalam Negeri dan Otonomi daerah No. 4 tahun 2001 tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna (browsing internet) • Achie S. Luhulima dan Sjamsah Achmad, Penghapusan Kesenjangan Gender dalm Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komitmen abad XXI.
  9. 9. • Swara, Suara Wakil Rakyat (14 Mei 2004) Penulis: Mimi Nasution, Staf kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan

×