LAPORAN KEGIATAN                                      PERKEMBANGAN JRKY                                       JUNI-AGUSTUS...
2.   3   Dialog Publik ”Mendorong Reformasi Pelayanan Publik dan         Pemeneuhan Hak Dasar” 3 Juni 2010. Bertempat di r...
apanya, harusnya radio komunitas mendukung keberadaan JRKY sebagaiwadah yang bisa berperan lebih baik. Intrik di dalam org...
dan untuk bisa ditindaklanjuti. Pengurus JRKY sedang merencanakan         kunjungan ke Gubernur DIY untuk audensi dengan a...
5.   8    Undangan Media Gathering, 8 Juni 2010. Bertempat di Pandan Resto          Timur Monumen Jogja Kembali Ringroad U...
bekerjasama dengan PKBI DIY dalam acara yang sama. Menurutnya,             acara ini sangat penting karena penyebaran info...
terutama di daerah-daerah tidak memiliki serikat pekerja. Ini menyebabkandaya tawar para jurnalis (dihadapan manajemen) me...
ketrampilan ini akan diberikan oleh para ahlinya kepada para jurnalis di          Indonesia melalui suatu workshop, yaitu ...
dengan memusatkan pada peraturan-perturan perundang-undangan,prosedur yang benar, yuridiksi dan kewenangan yang tegas seda...
dengan 3 narasumber yaitu Mochammad Riyanto (KPI Pusat), Gilang           Raharja (Sekretaris Eksekutif MNC) dan DR. Hermi...
12.        22     Talkshow kampanye Penanggulangan HIV/AID di SWARAKOTA FM, 22                     Juni 2010. Orang Dengan...
tokoh masyarakat dan JRKY melakukan kampanye penanggulangan         HIV/AIDS di akar rumput melalui radio komunitas. Acara...
berakibat pada ketidakpedulian masyarakat terhadap perkembangan seni.         Keterlibatan industri secara intens dan peng...
ientitas komunitas untuk menentukan sebuah pilihan. Tidak bisa dipukul rata          namun sekelompok komunitas memiliki k...
menyikapi pemilihan anggota komisioner KPID DIY 2010-2013. JRKY          sebagai wadah radio komunitas berharap momen sepe...
regulator dan pelaksana regulasi harus lebih peduli dan punya komitmenterhadap keberdayaan radio komunitas. Pertemuan kali...
komunitas hanya sebagai stempel kegiatan.           Pertemuan kali ini lebih menitikberatkan persiapan tim 7 JRKY dalam   ...
Wahyuni dan Sihono HT menghadiri sharing radio komunitas dengan pegiatdan pengelola radio komunitas. Acara berlangsung san...
anggota komisioner KPID yang cerdas dan berfikir visioner serta                   berani memihak civil society.           ...
sebelum audensi dengan komisi A DPRD DIY. Acara yang di jadwalkan pukul                   19.00 mundur 30 menit dan berakh...
Tahap pertama2.   4   Undangan EDP Radio Swadesi, 4 Agustus 2010. Kehadiran media         komunitas sangat membantu perkem...
kalau ada saudara atau keluarga kita terindikasi HIV/AIDS? Bagaimana          upaya pencegahan dan rujukan kemana yang bis...
pembunuhan wartwan Bernas Udin, sampai saat ini tidak pernah terungkap          kembali, siapa tokoh di balik pembunauhan ...
sangat rentan untuk menarik media menjadi yang di persalahkan. Apapun           yang dilakukan media adalah tugas yang har...
dengan harus adanya (surat sehat mata dan sehat telinga), yang akhirnya           menggugugurkan orang-orang potensial yan...
dan luar negeri. Tak lazim bila TVRI selalu mengeluh dan sambat, karena           yang namanya publik tidak akan percaya b...
Laporan kegiatan jrky triwulan VI
Laporan kegiatan jrky triwulan VI
Laporan kegiatan jrky triwulan VI
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Laporan kegiatan jrky triwulan VI

1,531 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,531
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan kegiatan jrky triwulan VI

  1. 1. LAPORAN KEGIATAN PERKEMBANGAN JRKY JUNI-AGUSTUSI 2010Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) sebagai wadah radio komunitas di Daerah IstimewaYogyakarta dalam mencapai visi-misinya di butuhkan jalinan kerjasama yang lebih kokoh dan progresif.Guna mencapai tujuannya maka pengurus JRKY periode 2009-2012 akan melaporkan kegiatan bulan Junisampai Agustus 2010. A. Kegiatan Bulan Juni 2010 No. Tgl Diskripsi Kegiatan 1. 2 Talkshow kampanye Penanggulangan HIV/AID di RASIDA FM, 2 Juni 2010. Penanggulangan HIV/AIDs menjadi tanggungjawab bersama. Pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat dan siapapun yang peduli. Penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik, sex bebas, tranfusi darah dan ciuman. Data menyebutkan bahwa hampir setengahnya adalah anak muda yang produktif yang terjangkiti virus HIV/AIDS. Virusnya berna HIV sedang penyakitnya adalah AIDS. Diskusi dalam bentuk talkshow yang bergaya obrolan mahasiswa (OMAH) di lakukan oleh radio RASIDA FM. Acara yang menghadirkan tiga narasumber dari KPA DIY (PKBI DIY) Mbak Dian HI, Dr. Diana Kusnaryati dari poliklinik UIN dan Ketua JRKY Mardiyono dengan presenter Ronny Yahya Rasida FM. Talkshow dengan tema penanggulangan HIV/AIDS di kalangan anak muda ini di kemas sebagai bagian dari upaya kampanye usaha penanggulangan HIV/AIDS di ranah komunitas melalui radio komunitas anggota JRKY.Tema yang di usung kali ini adalah Remaja dan HIV/AIDs. Pergaulan remaja yang sangat bebas menjadikan salah satu indikasi tersebarnya virus HIV dengan bentuk penyakit AIDS. 4 (empat) media penularan yang sangat akrab seperti cairan sperma, jarum suntik, darah dan air liur. Sex bebas yang berganti- ganti pasangan dan pecandu narkoba rentan tertular virus HIV. Kesadaran masyarakat untuk berpegang pada agama sebagai modal awal untuk menjaga keluarga dan lingkungannya terhindar dari virus ini. Media cetak maupun elektronik sebagai pihak yang harus selalu gencar mengkampanyekan agar pengetahuan masyarakat bertambah selain harus ada politikal will dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Upaya dan usaha NGO yang bergerak di ranah HIV/AIDS seperti KPA harus berkelanjutan dan terprogram agar sasaran penanggulangan HIV/AIDS terlokalisir. Keterlibatan masyarakat dan semua stakeholder harus bersatu untuk melawan virus HIV/AIDS. Masyarakat paling bawah seperti komunitas harus mulai disadarkan akan bahaya HIV/AIDS. Pengetahuan yang terbatas serta ketidaktahuan akan tanda-tanda dan perilaku yang menyimpang menjadi awal terjangkitnya virus ini. Radio komunitas sebagai media pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting dalam penyebaran informasi penanggulangan HIV/AIDS di akar rumput. Acara yang akan terselenggara selama 6 (enam) bulan sejak Juni sampai Desember 2010 atas kerjasama KPA DIY bersama JRKY.
  2. 2. 2. 3 Dialog Publik ”Mendorong Reformasi Pelayanan Publik dan Pemeneuhan Hak Dasar” 3 Juni 2010. Bertempat di ruang pertemuan Convention Hotel LPP Demangan Yogyakarta kegiatan ini terselenggara. Acara yang di dukung oleh Perkumpulan Prakarsa, FPPM dan Swara Nusa menghadirkan 3 Narasumber yaitu Sunaji Zamroni,Msi (IRE), Phito Agustin (AJI DIY) dan Bini B Buchori (Perkumpulan Prakarsa) dengan moderator Direktur Eksekutif Swara Nusa: Iranda Yudhatama. Dalam sambutannya ketua penyelenggara sekaligus koordinator kegiatan mengatakan bahwa: Desentralisasi berkaitan erat dengan pemberdayaan dalam arti desentralisasi memberikan keleluasaaan dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk berinisiatif dan mengambil keputusan. Pemberdayaan akan menjamin hak dan kewajiban serta wewenang dan tujuan dari organisasi pemerintah daerah untuk menyusun program, memilih alternatif dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mendorong pengarustamaan agenda reformasi pelayanan publik sebagai agenda setting media massa lokal serta bagaimana memfasilitasi dialog antar masyarakat sipil dan media lokal tentang peran media massa dalam mendorong reformasi pelayanan publik di tingkat lokal serta mem[perluas good practice reformasi lintas wilayah dan bagimana memetakan peluang- peluang dan skenario bagi penguatan upaya reformasi pelayanan publik dan pemenuhan hak dasar warga di tingkat lokal. Persoalan inovasi daerah dalam melakukan reformasi pelayana publik dan hak dasar warganya masih terkendala oleh kultur birokrasi yang rumit dan sulit disamping belum ada reformasi di tubuh birokrasi itu sendiri. Upaya dan kampanye telah dialkukan oleh masyarakat media, namun seperti berhadapan dengan tembok tebal yang masih belum bisa bersikap terbuka. Persoalan ini telah menjadi kajian banyak NGO dan Ormas untuk mendorong perubahan dan perilaku pemangku kebijakan agar pelayanan publik lebih di utamakan dan di maksimalkan. SOP yang standar dan dipaksa karena aturan menjadikan banyak birokrasi menjadi seperti robot yang diperintah karena remote kontrol bukan sebagai manusia selayaknya.Dialog yang diawali dari pukul 09.00-13.00 Wib ini di hadiri oleh 20 utusan lembaga dari media cetak dan elektronik, jaringan,CSO dan Ngo di DIY3. 3 Pertemuan 3 Bulanan, 3 Juni 2010. Acara 3 Bulanan Radio Komunitas untuk kali ini di minta oleh KPID DIY dengan agenda Sosialisasi Penyiaran. Ketua KPID DIY Rahmad S Ariffin dalam sambutannya mengatakan bahwa usia 8 tahun JRKY sudah saatnya tidak lagi berfikiran genit seperti awal- awal memperjuangkan UU Penyiaran, sudah saatnya radio komunitas bersama JRKY untuk satu langkah menuju keprofesionalan dalam bersiaran dan melegalkan diri dalam mentaati peraturan perundang- undangan. Radio komunitas jangan sombong, mau siaran tapi tidak mau ngurus ijin juga tidak mau di atur. JRKY bersama KPID DIY selangkah dalam menuju keperpihakan kepda radio komunitas. Saat ini sudah ada 13 radio komunitas yang telah EDP, 7 adalah anggota JRKY. Kedepan anggota JRKY yang telah memiliki nomer induk anggota (NIA) di dorong untuk segera mengajukan proses izin. Rahmad masih melihat bahwa masih banyak radio komunitas yang enggan untuk menjalankan aturan. Kepengurusan JRKY kali ini lebih baik dan perlu diapresiasi dengan tata kelola organisasi yang baik, mas mardi telah menancapkan tonggak organisasi yang baik. Sebagai organisasi nirlaba yang tidak ada apa-
  3. 3. apanya, harusnya radio komunitas mendukung keberadaan JRKY sebagaiwadah yang bisa berperan lebih baik. Intrik di dalam organisasi menjadidorongan yang positif bagi pengurus saat ini yang saya lihat telahmenunjukkan hasil yang jauh lebih baik. Fakta kongkritnya ada, pertemuantiga bulanan yang telah bergulir,kegiatan seperti diskusi, sarasehan,sunatan masal telah dialkukan. Pembuatan web dan sosialisasi radiokomunitas telah di jalankan. KPID akan tetap mendukung keberadaanpengurus JRKY yang dipimpin mas mardi. Dari Balmon, Bapak AmirSuatmaji mengatakan bahwa 8 radio komunitas yang telah di ukur dantelah FRB menjadi modal untuk mendorong kepada pihak dirjen posteluntuk bisa merelokasi kanal 201/107.6 Mhz Global FM untuk di pindah.Balmon bersama JRKY telah menyurati ke dirjend postel, diharapkankeberangkatan saya ke Jakarta besok juma`at (4/6) bisa membawamanfaat untuk radio komunitas. Semakin banyaknya radio komunitas yangmulai mengajukan permohonan ijin ke KPID membuktikan penataanorganisasi yang baik, JRKY lebih tertata dan bisa dijadikan modelpenataan organisasi radio komunitas di daerah lain. Kepemimpinan JRKYdi bawah mas Mardi telah membuktikan hasil yang nyata, biar belummaksimal tapi roda organisasi telah jalan dan bisa di akui. Persoalan radiokomunitas menyangkut izin dan turunannya ke masalah standarisasi telahmenjadi kendala. Balmon beharap kepada JRKY melalui divisi pelatihandan pengembangan (Mas Kokoh Handoko) bisa mempelopori untuk bisamembuat model pemancar yang standar dan di lesensi cukup sampaiBalmon saja. Alat pengecekan standarisasi pemancar di Postel Jakartatidak beda jauh amat dengan yang dimiliki oleh Balmon DIY, jadi untukradio komunitas cukup i di Balmon saja. Acara yang berlangsung di AulaPlasa Informasi Dishubkominfo DIY ini dihadiri oleh 28 utusan radiokomunitas dan 43 orang yang hadir. Ketua JRKY menegaskan kembalibahwa pendaftaran untuk menjadi anggota JRKY dibuka sampaiDesember 2011. Untuk program dengan panitia Adhoc KID, spot iklanpendaftaran KID telah di kirim ke email radio komunitas anggota JRKY.Ada kompensasi yang bisa diambil di bendahara JRKY denganmemberikan bukti log siaran. Untuk program dengan KPA DIY telah dimulai (2/6) di Rasida FM. Kegaiatan talkshow penanggulangan HIV/AIDsini berlangsung selama Juni-Desember 2010. Diharapkan radio komunitasanggota JRKY untuk mempersiapkan kesiapan studionya untukmendukung program ini. Di mohon kepada radio komunitas anggota JRKYdalam setiap kegiatan talkshow untuk merekam hasil siaran berupaCD/kasset. Web JRKY sedang berbenah diri menuju tampilan yang lebihdinamis. Usulan dari Bung Wisnu seperti agar JRKY tdak perlu nylondohkepada radio komunitas yang tidak mau di atur, JRKY bisa membuatrayonisasi untuk radio komunitas di satu wilayah, untuk membuat mailinglist bagi anggota JRKY. Bung wisnu juga mengakui bahwa JRKYmerupakan organisasi yang tertata dan lebih baik di banding JRK daerahlain, di akui saat berkinjung ke jawa tengah, radio komunitas di Jawatengah masih belum sebaik penataan di JRKY. Usaulan lain dari BapakSuratimin, bahwa pertemuan rutin 3 bulanan bisa ke radio komunitas, kalaubisa radio komunitas yang hadir di pertemuan sudah membawa agenda,bagimana komitmen radio komunitas kepada JRKY. Diharapkan kedepan,informasi JRKY dapat di sebarkan melalui web ataupun email. Usulan dantanggapan dari peserta pertemuan telah di dokumentasikan oleh pengurus
  4. 4. dan untuk bisa ditindaklanjuti. Pengurus JRKY sedang merencanakan kunjungan ke Gubernur DIY untuk audensi dengan agenda mengusulkan bagio radio komunitas yang telah berizin untuk bisa di bantu operasionalnya dengan program kegiatan dari pemprov DIY. JRKY ke depan agar bisa berjalan organisasi di butuhkan sumber daya dan sumber dana. Iuran bulanan merupakan salah satu wujud kongkrit komitmen anggota JRKY. Pertemuan 3 bulanan radio komunitas di DIY ini berlangsung dari pukul 14.00-15.30 Wib.4. 7 Undangan Sosialisasi UU no.14 Th 2008 tentang KIP. 7 Juni 2010. Sosialisasi UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berlangsung di Aula Dishubkominfo Plasa Informasi Komplek THR Yogyakarta. 4 Narasumberadalah Muzayin Nazarrudin (staff Pengajar UII) tema yang disajikan membedah ksiapan masyarakat menghadapi implementasi UU KIP, Tri Wahyu KH ( dir. ICM) menyajikan tema Pengenalan Informasi Publik dan UU KIP, Bambang Farid Siswantoro (LOS DIY) mengambil tema mengenal KID dan proses penjaringan calon anggota KID propinsi DIY dan Adam W Sukarno (Staff PengajarFisipol UGM) menyajikan mengenal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terbagi dalam dua sesi ini di moderatori oleh A. Darmanto (MPM) dan Bambang MBK (AJI DIY). UU No.14 Th 2008 tentang KIP dalam implementasinya di masyarakat masih menjadi keraguan. Mei 2010 setelah di undangkan masih banyak perangkat yang belum siap. Dalam beberapa riset yang dilakukan oleh Klinik Keterbukaan Informasi Publik UII di pdapat hasil bahwa keberadaaan Keterbuakaan informasi publik dari badan publik yang mendapat anggaran dari APBN /APBD serta bantuan dari luar negeri harus menyampaikan informasi ke masyarakat. Pesimistis masyarakat tergambar karena birokrasi di Indonesia masih melekat dengan administrasi yang rumit dan berbelit. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pertemuan warga agar mereka melek akan informasi menjadi kebutuhan yang segera di wujudkan. Keterbukaan Informasi Publik ini menyangkut hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 45 pasal 28 f. Apakah informasi itu ? Keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan di baca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan tehnologi informasi komunikasi secara elektronik maupun non elektronik (pasal 1 angka 1 UU KIP) . Terdapat asumsi dalam riset ini bahwa masyarakat secara umum, bahwa para birokrasi di tingkat bawah (Kecamatan dan Desa), belum cukup mengetahui mengenai UU KIP No. 14 Tahun 2008. Maka, intrument yang digunakan dalam riset ini tidak akan mengali data mengani pemahaman terhadap UU KIP tersebut. Sebaliknya, intrumen riset akan menggali permasalahan-permasalahan nyata yang di hadapi masyarakat terkait layanan informasi publik. Dalam proses tahap penerimaaan anggota KID propinsi DIY 2010-2014 persyaratan umun dan khusus telah di syaratkan oleh panitia Adhoc yang akan mengajukan 10 nama yang telah lolos tahapan seleksi dan diajukan ke gubernur untuk dipilih 5 nama yang akan menjadi anggota KID DIY. Kesiapan lain adalah di tingkat SKPD di propinsi dan kabupaten /Kota yang harus membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai wujud nyata dan ujung tombak dalam memberikan informasi yang di minta masyarakat.
  5. 5. 5. 8 Undangan Media Gathering, 8 Juni 2010. Bertempat di Pandan Resto Timur Monumen Jogja Kembali Ringroad Utara Yogyakarta, kegiatan Media Gathering untuk menginformasikan perkembangan kasus HIV dan AIDS di Yogyakarta dan rencana penanggulangan yang akan dilakukan oleh KPA Propinsi DIY dan lembaga-;embaga yang terkait di dalamnya. Narasumber pada acara tersebut adalah Drs. A. Riswanto, M.Si (KPAP DIY) dan Drh. Slamet Riyadi (LP3Y ). Acara yang di buka oleh Dian Purnomo sebagai moderator dilanjutkan dengan pemaparan 2 narasumber.Penularan HIV/AIDS di Propinsi DIY sampai April 2010 cukup tinggi. Secara nasional DIY peringkat 11 dari 33 propinsi. Menurut data survay panitel usia yang paling tinggi dari 25-39 tahun yang artinya dari kalangan produktiv usia muda. Untuk DIY yang terdiri dari 5 kabupaten/Kota yang saat ini terjadi sebanyak 1183 kasus dengan 750 kasus HIV dan 433 kasus AIDS. Media penularan yang saat ini paling mudah gampang adalah melalui air mani, cairan vagina, darah dan air susu ibu . HIV/AIDS tidak menular seperti hanya berpelukan, tinggal satu rumah, berciuman, menggunakan alat makan bersama, tidak melalui nyamuk, menggunakan kamar mandi bersama. Acara yang di hadiri oleh wartawan media cetak dan elektronik serta organisasi dan Ngo ini berlangsung santai. Semua informasi disampaikan oleh narasumber sebagai upaya untuk lebih memaksimalkan kampanye lewat media. Berita tentang HIV/AIDS harus dilakukan oleh semua stakeholder.6. 9 Perubahan tampilan web JRKY, 9 Juni 2010. Untuk menambah dinamisasi isi dan informasi, tampilan web jrky di rubah. Bagian terapan tehnologi Narang Srihartomo melakukan perubahan tampilan sebagai upaya untuk peningkatan kwalitas isi sehingga diharapkan bisa menambah kenyamanan pengunjung web jrky. Kedepan hal tersebut akan ditingkatan lebih baik seiring dengan dinamisasi dan perkembangan JRKY. Usaha peningkatan dalam promosi untuk mengangkat radio komunitas anggota JRKY menjadi tujuan yang diharapkan sehingga jalinan peningkatan aktivitas kegiatan radio komunitas harus di maksimalkan.7. 10 Talkshow kampanye Penanggulangan HIV/AID di BBM FM, 10 Juni 2010. Penanggulangan penyebaran HIV/ADIS menjadi tanggungjawab bersama. Virus HIV yang menyerang sel darah putih dan menyebabkan fungsi kekebalan tubuh kitang hilang. Virus yang menyebar leat darah, cairan mani, cairan vagina dan air susu. Usia yang paling rentan untuk terserang virus HIV adalah kaum muda usia 24-39 tahun. Masa inkubasi antar 5-10 tahun merupakan tahapan yang cukup untuk berkembang biaknya virus ini. Menrut sumber dari dinas kesehatan propinsi DIY bahwa ada 1183 kasus dengan 750 kasus HIV dan 433 kasus AIDS. HIV/AIDS tidak menular karena bersentuhan, ciuman, tinggal satu rumah, memakai alat makan bersama, dan tidak melalui nyamuk. Virus ini tidak akan menular bila kita tetap setia pada pasangan dan tidak gonta-ganti pasangan, pakai kondom bila berhubungan sex, tidak menggunakan narkoba atau jarum suntik serta tidak hipersex. Acara talkshow yang di pandu oleh YF Indartini sebagai penyiar yang menghadirkan 3 narasumber yaitu M. Yasin NR (pengelola program KPA Kab. Sleman), Ibu Trinur (Tokoh Masyarakat Peduli HIV.AIDS) dan Mardiyono (ketua JRKY). Program yang di kemas dalam acara sarwo-sarwi di radio BBM ini juga selalu dilaksanakan setiap Kamis malam dalam bincang kesehatan. Menurut Musiyana ketua radio BBM FM, bahwa radio ini juga pernah
  6. 6. bekerjasama dengan PKBI DIY dalam acara yang sama. Menurutnya, acara ini sangat penting karena penyebaran informasi melalui radio komunitas sangat efektiv dan mengena khalayak pendengar radio. Radio komunitas merupakan media alternatif yang sangat efektif karena ada komunitasnya dan sudah sangat familiar. Ketua JRKY Mas Mardi menambahkan acara talkshow ini akan dilakuakn di 24 radio komunitas anggota JRKY selama juni sampai desember 2010. KPA sebagai pihak yang peduli terhadap penanggulangan HIV/AIDS selama kegiatan ini akan menyediakan narasumber atau pihak yang berkompeten di bidangnya dengan mengandeng KPA kabupaten/kota serta Ngo yang bergerak di penanggulangan HIV/AIDS. JRKY sebagai wadah radio komunitas di DIY memandang penting kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi untuk membumikan penanggulangan HIV/AIDS di akar rumput. M Yasin dari KPA Kabupaten Sleman selaku pengelola program yang mengantikan Bapak Mulyono (sekretaris Eksekuitif KPA Kab. Sleman) mengatakan bahwa kegiatan talkshow di radio komunitas merupakan salah satu media kampanye selain poster, pamflet, liflet dan televisi. KPA kab. Sleman berharap agar kampanye lewat radio komunitas di tingkatkan khususnya di wilayah Sleman. Data di Kabupaten Sleman saat ini ada 110 kasus HIV dan 78 kasus AIDS. Dengan jumlah penduduk 910.586 jiwa di mungkinkan jumlahnya pasti dua kali lipat seperti gunung es. Talkshow ini di mulai pukul 20.00-21.30 Wib dengan bertindak sebagai operator Mas Kuncoro.8. 12/13 Undangan Workshop Advokasi Jurnalis, 12-13 Juni 2010. Salah satu hak asasi manusia adalah mengeluarkan pendapat atau bekomunikasi. Negara Indonesia dengan tegas mengakuinya, seperti tertera dalam konstitusi kita, UUD 1945 Pasal 28f, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi....” Sedangkan Pasal 28 antara lain menyatakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan diatur dalam undang-undang. Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik yang secara tegas melindungi hak setiap manusia untuk berpendapat.Salah satu syarat mutlak bagi warga negara untuk dapat menjalankan hak berpendapat (mengeluarkan pikirannya) atau berkomunikasi secara maksimal adalah adanya kebebasan pers. Media massa menjadi sarana bagi warga negara untuk saling berkomunikasi. Tanpa ada kebebasan pers, dapat dipastikan warga negara tidak bebas dalam berkomunikasi atau berpendapat. Otomatis, kontrol masyarakat terhadap kekuasaan pun menjadi tumpul. Bila ini terjadi maka berbagai pelanggaran hak asasi manusia pasti akan terjadi.Tidak salah jika seorang praktisi hukum yang diakui kredibilitasnya di Indonesia, Artidjo Alkostar mengatakan dengan lantang jika kebebasan pers adalah bagian dari hak asasi manusia.Sebagai negara yang demokratis dan mengakui hak asasi manusia, Indonesia juga memiliki kebebasan pers. UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers dengan tegas menjamin hal ini. Pasal 4 poin 2 menyatakan,”Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembreidelan atau pelarangan penyiaran.”Namun dalam kenyataannya, kebebasan pers di Indonesia belum dapat berjalan secara maksimal. Ini hampir terjadi di setiap penjuru Indonesia, termasuk di Yogyakarta. Paling tidak ada dua sebab mengapa ini terjadi, yaitu sebab internal dan eksternal.Sebab internal berasal dari dalam perusahaan media massa, termasuk para jurnalisnya. Akar permasalahannya adalah kondisi ketenagakerjaan yang tidak kondusif. Mayoritas perusahaan media massa,
  7. 7. terutama di daerah-daerah tidak memiliki serikat pekerja. Ini menyebabkandaya tawar para jurnalis (dihadapan manajemen) menjadi lemah. Parajurnalis hampir tidak bisa menyuarakan apa yang menjadi hak-hakmereka.Akibatnya, para jurnalis menjadi rentan mengalami soalketenagakerjaan, seperti soal PHK, tidak ada jaminan asuransi, pendidikanserta pelatihan yang minim, gaji yang tidak memadai dan masih banyaklainnya. Ini semua menyebabkan kinerja para jurnalis menjadi buruk. Salahsatu contohnya, jurnalis condong mencari berita yang mudah, tidakberbobot, sekedar talking news, dan ada ‘amplop’-nya. Di sini, soalkebebasan pers sudah terganggu karena jurnalis sendiri sudahmenentukan mana informasi-informasi yang dapat masuk kemedianya.Sedangkan aspek eksternal adalah berbagai pihak di luarperusahaan media massa yang mencoba untuk membatasi kebebasanpers itu sendiri. Mereka ini terdiri dari aktor negara dan non negara. Aktornegara masih mencoba membatasi kebebasan pers melalui berbagairegulasi. Misalnya UU Kebebasan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)yang masih memuat pasal pencemaran nama baik yang berpotensimengenai media online. RUU KUHP juga memuat banyak pasal yangdapat memenjarakan jurnalis.elain melakukan kekerasan melalui regulasi,secara nyata aktor negara juga masih suka menghalangi atau melakukankekerasan terhadap jurnalis yang menjalankan tugasnya. Misalnya,beberapa waktu lalu seorang tentara dari kesatuan Kavaleri mencekik danmemaksa seorang fotografer Tempo Biro Yogyakarta yang memotretsebuah panser saat parkir di kawasan kampus UGM.Di Yogyakarta, pihakkepolisian juga masih mempunyai ‘hobi’ untuk memanggil para wartawanmenjadi saksi untuk sebuah kasus yang diliput. Hal semacam ini jugaberpotensi menghambat kebebasan pers karena membuat para jurnalisenggan meliput peristiwa yang berpotensi bisa membawa urusan panjangdengan pihak kepolisian.Sedangkan aktor non negara (masyarakat) dalambeberapa kasus menunjukkan mereka berusaha menghambat dan bahkanmelakukan kekerasan terhadap para jurnalis yang sedang menjalankantugasnya. Di Gunungkidul, Yogyakarta misalnya, sekelompok pendukungbupati incumbent menghalangi para jurnalis televisi yang sedang meliputsebuah kelompok yang sedang demo di depan rumah dinas bupati.Meskipun Yogyakarta adalah ‘gudang’-nya para intelektual yang kritis –ada banyak ahli komunikasi/jurnalistik -- tetapi kehidupan jurnalisnya masihjauh dari ideal. Ini berpengaruh terhadap kebebasan arus informasi diwilayah ini.Dari sisi internal, mayoritas jurnalis di Yogyakarta mempunyaibargaining position yang rendah. Dari puluhan media massa di kota gudegini, baru ada satu serikat pekerja pers. Otomatis mereka rentanmenghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan.Dari sisi eksternal, bolehdikatakan kualitas kebebasan pers di Yogyakarta kian memburuk dalambeberapa bulan terakhir ini. AJI Yogyakarta mencatat hingga Mei 2010sudah ada 12 kasus kekerasan (dengan berbagai bentuk) terhadapjurnalis.TujuanDengan kondisi seperti diuraikan di atas, kiranya perlu membekalipara jurnalis di Yogyakarta dengan pengetahuan dan ketrampilan untukmenghadapi berbagai persoalan yang mereka hadapi baik itu soalketenagakerjaan di perusahaan media massa dimana mereka bekerja atauketika mereka mengalami kekerasan atau hambatan baik di tingkatanregulasi atau saat mereka bekerja di lapangan.Pengetahuan dan
  8. 8. ketrampilan ini akan diberikan oleh para ahlinya kepada para jurnalis di Indonesia melalui suatu workshop, yaitu workshop advokasi untuk para jurnalis. Dengan workshop ini, diharapkan para jurnalis minimal dapat mengetahui langkah-langkah untuk mengadvokasi dirinya sendiri baik secara individual maupun secara kolektif.Selain Yogyakarta, peserta workshop advokasi untuk jurnalis, jika dimungkinkan akan mengundang peserta (bila kuota kursi masih ada) dari Surakarta dan Semarang. Kegiatan yang diselenggarakan di Disaster Oasis Jl. Kaliurang Km 21.5 Hargobinangun Pakem Sleman Yogyakarta ini menghadirkan narasumber Atmakusumah Astraatmadja (Pelanggaran kode etik jurnalistik dan dekriminalisasi pers di Indonesia), Abdullah Alamudi (Peran dan fungsi dari jurnalis dalam sistem demokrasi beserta dengan jaminan perlindungan hukumnya), Hendrayana, SH (LBH Pers) dengan tema Kekerasan terhadap jurnalis dan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan advokasi, AJI Yogyakarta (Simulasi bagaimana jika jurnalis dipanggil kepolisian untuk menjadi saksi ), Angger Jati Wijaya (Berbagai UU yang berpotensi menjerat jurnalis dan bagaimana mengatasinya ) dan Jurnalis dan berbagai persoalan ketenagakerjaan : bagaimana menyelesaikannya dan mengupayakan peingkatan bargaining position jurnalis thd perusahaan media - Sholeh Ali, SH (LBH Pers)9. 15 Undangan Dialog Publik tentang Cuo Vadis Revisi UU Penyiaran, 15 Juni 2010. UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 wajib dan harus direvisi untuk memnuhi kaidah yang lebih baik. Komitmen dan ketidakjelasan aturan pasal yang memuat aturan multi tafsir yang beragam. Legalitas dan Ilegal lembaga penyiaran menjadi momok bagi setiap media yang lahir sebelum adanya UU Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga Independent yang dibentuk atas representasi publik masyarakat harus bisa bermain di dua kaki. State atau negara harus bisa melindungi warganya atas tayangan yang tidak mendidik. Penelitian BIN mengatakan bahwa keberadaan media elektronik sperti televisi telah menurunkan rasa nasionalisme, rasa bangga sebagai warga negara Indonesia telah luntur. Tiga pilar yang harus bertanggungjawab adalah Negara/State kemudian Pasar/Market dan Civil Society/ Masyarakat Sipil merupakan elemen yang harus saling melengkapi. Peran dan wewenang KPI/KPID harus di berikan ruang yang lebih tidak hanya sekedar mengatur konten/isi tapi mengelola regulasi. Banyak aturan dalam UU yang termuat dalam pasal dan aturan lainnya yang tidak konsisten, misalnya pasal yang mengatakan harus dan wajib tetapi tidak ada sangsi yang tegas sedang pasal yang tidak ada kewajiban malah ada sangsinya. Paling tidak terdapat 3 alasan kuat lahirnya UU Penyiaran di Indonesia yaitu pertama tuntutan demokratisasi penyiaran dan atau dijaminnya kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran di Indonesia, kedua sebagai suatu jawaban atas dinamika history yang spesifik yaitu penempatan sistem penyiaran sebelumnya pada konfigurasi khas pelayanan kekuasaan represif yang tunduk pada keinginan penguasa atau pemerintah, ketiga adalah bentuk respon terhadap liberalisasi ekonomi yang telah merubah struktur pasar dan pertumbuhan pesat industri media penyiaran di Indonesia. Pabila di kaji secara mendalam, bahwa muatan materi hukum atau kaidah-kaidah hukum di dalamnya menggambarkan kerangka akuntabilitas media dengan dua type peradaban yaitu type of rules yang berdimensi rule centred yaitu orientasi pengaturan sistem penyiaran
  9. 9. dengan memusatkan pada peraturan-perturan perundang-undangan,prosedur yang benar, yuridiksi dan kewenangan yang tegas sedang keduaadalah type legal realism yaitu pengaturan sistem penyiaran yangberdimensi moralitas public responsibility misalnya SP3SPS. Agenda arahperubahan UU Penyiaran harus disikapi oleh KPI secara rasional,disamping berdiri di atas tiga pilar stakeholder yaitu pemerintah, industripenyiaran dan masyarakat tentunya harus mampu meresponperkembangan posisi KPI kedepan dan perkembangan teknologi sertadampaknya. Diharapkan mampu memberikan kepastian arah(directionality) sistem penyiaran serta tidak melemahklan eksitensi maupunperan KPI, justru lebih lugas menformulasikan posisi KPI pertama adalahsebagai lembaga yang moralitasnya di ukur dari integritasnya terhadappelaksanaan, penegakan terhadap UU penyiaran, kedua berperan untukmencapai persetujuan kompetensi kognitif bagi lembaga penyiaran dalamkerangka memelihara kualitas dirinya sendiri sebagai penyelenggarapenyiaran (self preserving consent), yang ketiga mengedepankan padaupaya mendorong pemahaman lembaga penyiaran hubungan dengankepentingan publik, jeempat adalah fokus pada penerapan perspektifperkembangan (developmen) melalui kajian, penelitian, peningkatan SDMpenyiaran yang bekerjasama dengan civil society. Revisi ini lebih memilikimakna atau arti tentang peninjauan kembali atau pemeriksaan ulang untukperbaikan yang ertinya bukan membuat baru sama sekali namun hanyamengganti, mengyurangi atau menambah untuk menyempurnakan pasal-pasal atau ketentuan/aturan/policy yang ada. Mengapa di revisi? UUpenyiaran ini banyak gugatan dalam peraturan pelaksanaannya disampingkompleksitas dalam implementasinya. DPR RI sebagai imisiator (RUUInisiatif) selain peluang yang diberikan UU Penyiaran dalam isinya yangboleh melakukan perubahan. Stakeholder penyiaran sebagai mitrapemerintah, industri, masyarakat dan KPI. Prolegnas DPR RI tahun 2010(sisa waktu 6 bulan). Gagasan subtansi revisi disempurnakan sepertiPerizinan Penyiaran, kewenangan KPI, Struktur KPI, Modal awal, sahamdan Laba LPS serta sanksi. Penambahan usulan adalah digitalisasi danlembaga rating yang memiliki kewenangan adalah KPI bukan pihak swastaatau asing. Membicarakan UU penyiaran sebagai sebuah diskursuskebijakan media mempresentasikan kerumitan isu media yang sangatkompleks. UU ini menunjukkan betapa kompleksnya isu kebijakan mediadi negara yang sedang mencari formulasi terbaik dalam settingtransformasi sosial dan politik yang begitu dinamis. Kelahiran UUPenyiaran diwarnai suasana hiruk pikuk dengan konatelasi aktor yangsangat beragam jika dilihat dari kepentingan ekonomi ataupun politiknya.Latar belakang konteks politik indonesia yang sangat dinamis dalam kurunwaktu pasca transformasi 1998 hingga konsolidasi dan rekonsiliasi poltikaktor-aktor yang terlibat di dalamnya hingga 10 tahun setelah reformasi. Isimateri UU Penyiaran juga tidak bernasib lebih baik dibandingkan UU yanglainnya. UU ini juga di tinjau, dianalisi hingga digugat pada isi materinyadari berbagai aspek (perspektif makro khususnya mengenai kekuatannyadan merepresentasikan nilai-nilai sistem penyiaran demokrasi ataupunperspektif mikro diragukan kemampuannya menjawab tantangan yanglebih empiris hingga dianggap tidak menawarkan solusi yang berarti. Acaradialog publik yang diselenggarakan olek KPID DIY bertempat dia auladishubkominfo plasa informasi jl. Brigjend katamso komplek thr yogyakarta
  10. 10. dengan 3 narasumber yaitu Mochammad Riyanto (KPI Pusat), Gilang Raharja (Sekretaris Eksekutif MNC) dan DR. Hermin Indah Wahyuni (Dosen Komunikasi Fisipol UGM) dengan moderator Tri Suparyanto (KPID DIY). Acara ini juga di hadiri Dadang S Rahmat Ketua KPI Pusat dan juga praktisi media elektronik baik radio dan televisi juga tokoh masyarakat dan elemen lainnya yang peduli dengan penyiaran.10. 19 Radio Adhika Swara FM meregistrasi diri, 19 Juni 2010. Kemunculan radio Adhika Swara FM menjadi penyemangat bagi warga komunitas di Dusun Tobayan Tirtosari Kretek Bantul. Inisiatif dari pendiri Adi Susanto untuk bergabung dan menjadi anggota JRKY menjadi nilai plus tersendiri. Kesadaran berorganisasi menjadi tolak ukur akan pentingnya sebuah wadah. JRKY menyambut gembira atas bergabungnya Radio Komunitas Adhika Swara FM. Persyaratan seperti FC Akte Badan Hukum, Profil Radio dan Surat Pernyataan telah di penuhi. Nomer Induk Anggota (NIA) Radio Adhika Swara adalah 025.8.06.2010 tertanggal 19 juni 2010. Sebagai radio baru, Adhika Swara yang muncul di 107.7 Mhz atau kanal 202 ini di harapkan segara mengajukan permohonan izin ke KPID DIY. Berkas persyaratan permohonan izin telah cukup dan tinggal melengkapi beberapa kekurangan saja. Dalam program kedepan, anggota JRKY akan dilibatkan setiap kegiatan dan segala informasi akan diberitahukan baik lewat dan atau SMS, email, web maupun persurat.11. 21 Undangan Seminar Kearifan Lokal dari perspektif Yuridis, 21 Juni 2010. Nilai sosial yang dimiliki oleh masyarakat atau sekelompok marga sebagai aturan yang tidak di tuangkan dalam peraturan yuridis formal sebagai pedoman penyelesaian masalah di lingkungannya di pandang sebagai kearifan lokal. Setiap daerah atau wialayah di Indonesia memiliki kearifan yang dituangkan dalam bentuk simbol atau perlambang, tulisan maupun kesepakatan yang telah di ketahui oleh lingkungannya. Pranata sosail ini telah menjadi dasar hukum yang tidak tertulis dan telah di ketahui sebagai hukum adat. Penghormatan terhadap kearifan lokal sebagai bentuk menjunjung nilai luhur pranata sosial di masyarakat. Banyak masalah di masyarakat yang tidak bisa diselesaikan secara hukum yuridis formil seperti dalam KUHP namun disepakti secara hukum adat atau kearifan masyarakat. Secara sosiologis, hukum adat menjadi dasar bentukan terumuskannya hukum formil saat ini, sehingga UU yang di berlakukan harus bisa mengadopsi atau tidak bertentangan dengan hukum aat yang berlaku di masyarakat. Kemajuan masyarakat bernegara yang terumuskan dalam hukum formil dalam menyelesaikan setiap masalah harus terlengkapi syarat materiil sebagai bagian dari bukti pertanggungjawaban perbuatan yang akan berakhir pada bentuk hukuman atau pidana. Kesepakatan masyarakat belum tentu menjadi kearifan lokal dikarenakan banyak hal dan faktor yang tidak mendukung karena aspek formil yang bertentangan dengan hukum formil yang berlaku misalnya pemotongan dana rekontruksi untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu saja. Seminar yang menghadirkan narasumber Prof. DR. Dra. Endang Sumiarsih, SH (Sosiolog UGM), DR. Markus,SH, Mhum (Pakar Ilmu Hukum UAJY) dengan moderator Redaktur KR Drs. Octo Lampito dengan keynote speaker Sri Sultan HB X yang tidak jadi hadir dengan peserta perangkat desa, aktivis, akademisi dan masyarakat umum bertempat di Rumah Budaya Tembi Timbulharjo Sewon Bantul.
  11. 11. 12. 22 Talkshow kampanye Penanggulangan HIV/AID di SWARAKOTA FM, 22 Juni 2010. Orang Dengan HIV/AIDS jangan dijauhi, secara mental akan menimbulkan efek sosial yang tidak baik bagi perkembangan psikis dan mental penderita. Masyarakat harus bisa mendukung secara moral maupun sosial. Virus HIV yang menyerang daya kekebalan tubuh seseorang dapat menular dan rentan bagi pecandu narkoba yang selalu memakai jarum suntik atau pasangan yang tidak setia. Kecenderungan penderita HIV/AIDS di DIY semakin meningkat, data dari Dinas Kesehatan DIY sampai tahun 2010 ini telah mencapai 1183 kasus. Penyakit yang sampai saat ini belum ada obatnya hanya bisa dicegah bila kita melakukan pengecekan darah. Pengecekan darah dapat dilakuakn di Rumah sakit seperti sarjito, Bethesda, Panti Rapih, PKU Muhammadiyah Kota, Puskesmas UH I atau rumah sakit yang telah membuka pelayanan VCT. Masyarakat harus bertindak proaktiv terhadap penularan HIV/AIDS di lingkungannya. Masalah ini harus dilakukan secara bersama semua unsur untuk mencegah menularnya virus yang menghantam fungsi kekebalan tubuh.Menjaga iman dan kebersihan, serta melakukan hubungan sex sehat adalah bagian dari upaya pencegahan penanggulangan virus HIV/AIDS. Acara yang di kemas dalam bincang warga menghadirkan narasumber dari Dinas kesehatan Bantul Bapak H. Jumali, KPA Kabupaten Bantul Mbak Endah Wahyu Ratnaningsih dan Ketua JRKY Mas Dimar Mardiyono dengan presenter Bung Totok Praminto. Talkshow dengan mengambil tema menghadapi ODHA ini di mulai tepat pukul 19.00 selama 1 jam. Kegiatan akan berlangsung selama 6 bulan di 24 radio komunitas anggota JRKY. Untuk melihat agenda kegiatan talkshow bisa membuka di web JRKY: www.jrky.org .B. Kegiatan Bulan Juli 2010 No. Tgl Diskripsi Kegiatan 1. 1 Talskshow Penanggulangan HIV/AIDS di Radio KOMPAK FM, 1 Juli 2010. Penyebaran HIV/AIDS di kalangan anak muda saat ini sangat rentan. Dengan penggunaan jarum suntik narkoba dan penyelewengan sex bebas dan gaya hidup hedonis menjadi awal dari penularan virus HIV. Gaya hidup remaja masa kini yang jauh dari pendidikan agama akan lebih mudah teserang virus HIV. Kebiasaan buruk seperti sex bebas dan berganti pasangan, penggunaan jarum suntik untuk narkoba menjadi awal terjangkitnya virus HIV. 4 media penularan seperti darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu yang telah terindikasi HIV menjadi faktor utama.Acara yang di pandu oleh Andi “Kendil” sebagai presenter dari KOMPAK FM dengan 3 narasumber yaitu Mas Moa (KPA Kota), Andre (Tokoh Pemuda) dan Mardi (JRKY). Penanggulangan HIV/AIDS ini harus di lakukan secara konsisten dan komitmen oleh pemerintah. Di negara yang telah berhasil melakukan penekanan penyebaran virus HIV adalah dengan melakukan sosialisasi secara masif dan menemukan penderita yang terindikasi HIV yang selanjutnya secara sadar dan atas kemauan sendiri untuk memeriksakan darah. Pelayanan yang mudah dan sangat rahasia menjadi upaya untuk mereka yang terkena HIV untuk tidak terasingkan dari sosial masyarakat di sekitarnya. KPA DIY melalui KPA Kota Yogyakarta,
  12. 12. tokoh masyarakat dan JRKY melakukan kampanye penanggulangan HIV/AIDS di akar rumput melalui radio komunitas. Acara seperti ini menjadi sangat penting dan berarti bila partisipasi keterlibatan masyarakat aktiv. JRKY sebagai wadah radio komunitas di DIY memandang perlu adanya sosialisasi untuk masyarakat di komunitas tertentu. Upaya dan usaha NGO yang bergerak di ranah HIV/AIDS seperti KPA harus berkelanjutan dan terprogram agar sasaran penanggulangan HIV/AIDS terlokalisir. Keterlibatan masyarakat dan semua stakeholder harus bersatu untuk melawan virus HIV/ AIDS. Masyarakat paling bawah seperti komunitas harus mulai disadarkan akan bahaya HIV/AIDS. Pengetahuan yang terbatas serta ketidaktahuan akan tanda-tanda dan perilaku yang menyimpang menjadi awal terjangkitnya virus ini. Radio komunitas sebagai media pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting dalam penyebaran informasi penanggulangan HIV/AIDS di akar rumput. Acara yang akan terselenggara selama 6 (enam) bulan sejak Juni sampai Desember 2010 atas kerjasama KPA DIY bersama JRKY ini telah memasuki bulan ke dua. Di Juli 2010 ini ada 4 radio komunitas sebagai tempat penyelenggaraan talkshow yaitu KOMPAK FM, SADEWO FM, RADDEKA FM dan MURAKABI..2. 5 Undangan Dialog Seni, 5 Juli 2010. Bertempat di ruang Seminar Taman Budaya Yogyakarta (TBY) diselenggarakan dialog seni FKY dengan tema ”Penghargaan terhadap Kesenian menuju aras berkeadilan”. FKY kedepan harus bisa memberikan roh tentang kejogjaan yang sebenarnya. Sudah 22 tahun usia FKY namun belum bisa mengangkat roh seni jogja seperti saat FKY pertama di lakukan. Ada semacam kejenuhan dalam setiap even FKY. Dibandingkan dengan kegiatan semacam seperti di Belanda seperti Tong- Tong Festival yang dilakukan oleh Indo peranakan di negeri kincir angin ini, nuansa rasa kerinduan atas kampung halaman yang telah disulap menjadi industri pariwisata yang telah menyedot perhatian para pengunjung baik dalam maupun luar negeri. FKY yang merupakan bagian agenda kegiatan budaya yang m4rd1y0n0besar. Keterlibatan masyarakat dalam event FKY harus mempunyai makna. Gerakan apresiasi kesenian melalui jalur pendidikan atau lebih spesifik ke arah kebudayaan harus menjadi point penting dalam menggali seni di masyarakat. Saran promosi seperti media cetak dan elektronik juga media luar ruang seperti baliho dan spanduk dan lain sebagianya harus menjadi ajang promosi yang bisa mengangkat harkat FKY.Membua gerakan t masyarakat yang mencintai FKY secara ekonomi dan seni akan lebih bergerak dan memiliki nilai yang lebih. FKY saat ini di danai oleh pemerintah daerah melalui APBD adalah sebuah kewajaran namun dalam target yang ingin di raihnya harus jelas dan bisa mengangkat nilai seni itu sendiri. Parameter seperti apa yang bisa mengukur FKY diakatakan sukses dan berhasil. Melihat potensi ekonomi pasar saaat ini, apakah FKY masih bisa di harapkan bisa mempertemukan buyer/wisatawan luar negeri untuk bertransaksi secara langsung dengan seni dan pengusaha kerajinan. Gerakan berkelanjutan namun tidak ada pengigkatan yang real/nyata menjadi tantangan bagi panitia selanjutnya. Pemberian panggung gratis pun belum bisa menyedot penonton maupun animo masyarakat untuk melihatnya. Sudah ada pergeseran cara memandang FKY dibanding 22 tahun yang lalu. Dinamika ini harus disikapi secara arif dan bijak oleh pemangku kebijakan dan pemerintah. Mengangkat seni ditengah keadaan ekonomi masyarakat yang masih bergelut dengan ekonomi yang tidak sehat
  13. 13. berakibat pada ketidakpedulian masyarakat terhadap perkembangan seni. Keterlibatan industri secara intens dan pengemasan secara profesional menjadi keharusan bagi pegiat FKY untuk mengangkat harkat dan martabat FKY pada parameter yang diharapkan. Disis lain menurut Sumaryono mendengar FKY seperti orang ”glege`-en”(jawa) seperti orang mau muntah karena neg dalam bayangannya. Penilaiannya FKY dalam kurun waktu 2-3 tahun ini mengalami penurunan kwalitas dan kwantitas. Periode 2001/2002 saat beliau jadi ketua FKY telah mengalami pertarungan antara Birokrat dan Seniman. Tidak ada hubuingan yang harmonis dan rasa curiga yang sangat besar menjadi pangkal persoalan sampai sekarang ini. Cara kerja masing- masing dan cara pandang yang berbeda menjadi masalah. Ketidakpercayaan dari birokrat dan kurang transparan dari seniman karena tidak mampu membuat laporan yang baik sesuai SOP menjadi kendala dan kecurigaan sampai saat ini.Narasumber yang dihadirkan adalah DR GR Leno Simatupang,MA. Prof. Drs. T Bramantyo PS, Med, PhD. Drs. Sumaryono, MA. Drs. Bambang Wisnu,SH. Mhum.3. 8 Alamat Sementara Rakom Suara Malioboro, 8 Juli 2010. Ibnu Sumarno selaku kontak person radio memberitahukan perubahan alamat kantor dan studio Suara Malioboro. Melalui pesan singkat SMS, alamat Suara Malioboro saat ini di Jalan Hayam Wuruk, Juminahan Dn 2/1118 Danunegaran Yogyakarta. Menempati rumah pribadi saudara Ibnu Sumarno sebelum nantinya akan bernegosiasi dengan pihak kalurahan untuk mendapatkan ruang siaran sebagai aktivitas kegiatan radio. Rencana di Jalan Pajeksan Sosrowijayan Yogyakarta untuk saat ini tidak jadi. Pemberitahuan ini untuk memudahkan dalam penyampaian informasi baik melaui via surat maupun elektronik. Diharapkan agar radio Suara Malioboro segera mendapat tempat siaran yang bisa melayani komunitas yang selama ini sebagai sasarannya. Secara sosial ekonomi dan psikologi akan mempengaruhi karakter dan gaya sajian siaran. Dukungan warga komunitas akan sedikit mengalami pergeseran dan perubahan sasaran. Pengiriman profil Suara Malioboro telah dilakukan pada Minggu (11/7) dan sudah di tampilkan di web JRKY.4. 9 Kunjungan Radio Komunitas Timor Leste, 9 Juli 2010. Sejumlah tokoh radio komunitas dari Timor Leste melakukan studi banding dan bersilaturahmi ke beberapa radio komunitas anggota JRKY. Radio Karisma FM (5/7) di Kradenan Banyuraden Gamping Sleman. Radio Swarakota FM (9/7) di Tirtonirmolo Kasihan Bantul . Radio MURAKABI FM (9/7) di Hargowilis Kokap Kulon Progo. BBM FM (10/7) di Minomartani Ngaglik Sleman .RADEKKA FM (10/7) di Semoyo Patuk Gunung Kidul. Kunjungan ini untuk melihat secara dekat perkembangan radio komunitas di DIY dan bagaimana radio komunitas bisa bertahan untuk tetap menjaga rutinitas siaran. Sumberdaya manusia dan modal yang terbatas selalu menjadi permasalahan radio komunitas yang hingga sampai saat ini belum teratasi. Diskusi yang di awali dengan sejarah berdirinya radio komunitas. Partisipasi warga komunitas terhadap keberadaan radio komunitas. Bagaimana menyusun program acara unggulan serta menjaga rutinitas dan membuat karakter radio dengan memunculkan loyalitas dan komitmen bagi pegiat radio komunitas. Melihat sejarah berdirinya radio komunitas tentunya tidak bisa melihat hanya sepotong. Sejarah masyarakat sekitar dan dinamika perkembangan menjadi dasar tumbuhkembangnya sebuah kemajuan suatu
  14. 14. ientitas komunitas untuk menentukan sebuah pilihan. Tidak bisa dipukul rata namun sekelompok komunitas memiliki kecenderungan bergerak bersama untuk memunculkan identitasnya sebagai ciri khas. Media menjadi salah satu pilihan sebagai sarana sebagai wujud pengejawantahan bentuk yang nyata seperti buletin, mading, radio komunitas, TV komunitas, koran kampung dll. Kunjungan yang di fasilitasi oleh USC Satunama dengan di komandani oleh Mbak nurul juga menghadirkan radio komunitas RAG sebagai peserta ajangsana. Diskusi yang berlangsung selama 2 jam penuh diharapkan bisa mengambil manfaat dalam penerapannya di daerah masing-masing.5. 9 Talkshow Penanggulangan HIV/AIDS di Radio SADEWO FM, 9 Juli 2010. Pergaulan bebas remaja saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Sex bebas, penggunaan jarum suntik narkoba merupakan media berjangkitnya penyebaran virus HIV. Virus yang menerjang imun ketahanan tubuh manusia ini hingga sekarang belum ada obatnya. Cara penanggulangan yang efektiv adalah menjaga iman dan taqwa kepada Tuhan serta pola hidup sehat. Remaja sangat identik dengan kreativitas. Masa muda adalah masa pertumbuhan untuk mengembangkan potensi diri, salah pergaulan menjadi petaka selamnya. Penggunaan jarum suntik narkoba telah menjangkiti kaum muda. Hidup enak dan berfoya-foya menjadi jalan pintas. Komunikasi orang tua dengan anak dan mengetahui siapa teman mainnya menjadi salah satu fungsi pengawasan keluarga. Orang tua harus tahu siapa temannya dan jadwal kegiatan anaknya yang mulai dewasa. Kontrol keluarga dapat sebagai upaya dari penanggulangan penyebaran HIV/AIDS. Kesibukan orang tua dan jarangnya berkomunikasi serta hilangnya kasih sayang di rumah menjadikan anak mencari rasa itu di luar. Namun demikian tidak semata keluarga yang harmonis aman dari pengaruh tersebut. Kasus penyebaran virus HIV/AIDS di DIY hingga tahun 2010 ini telah mencapai 1183 kasus. DIY menduduki peringkat ke 11 secara nasional dalam penyebaran virus HIV/AIDS. Program penanggulangan penyebaran HIV/AIDS di akar rumput menjadi sangat penting dan bermakna manakala masyarakat sadar akan pentingnya pemeriksaaan cek darah. Cara ini menjadi lebih terwujud bial pemerintah memfasilitasi pemeriksaaan darah di dusun-dusun yang membutuhkannya. JRKY sebagai wadah radio komunitas di DIY bersama KPA DIY dan KPA Kabupaten/kota melalukan roadshow penanggulangan HIV/AIDS di masyarakat akar rumput. Kegiatan ini akan berlangsung sampai Desember 2010. Tema yang diambil sesuai jadwal yang telah diitetapkan di masing- masing radio komunitas. Kegiatan yang ke 5 ini berlangsung di radio Sadewo FM yang beralamat di Jl. Pogo Purworejo Wonolelo Pleret Bantul. Talkshow kali ini menghadirkan narasumber Mbak Devi Widasari ( PKBI DIY) dan Ketua JRKY sedang Mas Misbah sebagai presenter. Acara berlangsung dari pukul 16.05 sampai 17.10 Wib ini berjalan lancar serta banyak mendapat respon dari pendengar malalui SMS.6. 10 Pertemuan Radio Komunitas di Radio Agricia FM, 10 Juli 2010. Menindaklanjuti perkembangan eksternal yang semakin dinamis maka diperlukan perhatian secara kolektif untuk mengawal sebuah perubahan. Radio Komunitas yang saat ini tumbuh dan berkembang dengan sejarahnya masing-masing namun dalam UU Penyiaran harus mematuhi secara legal formal. Dalam menjaring aspirasi radio komunitas anggota JRKY dalam menyuarakan pendapat dan gagasannya, maka pertemuan kali mengagendakan pendataan perkembangan radio komunitas ke depan serta
  15. 15. menyikapi pemilihan anggota komisioner KPID DIY 2010-2013. JRKY sebagai wadah radio komunitas berharap momen seperti ini menjadi pendidikan kedewasaan radio komunitas dalam partisipasinya mengawal proses penjaringan anggota komisioner KPID yang lebih kredibel, akuntabel, profesionalitas dan ngayomi lembaga penyiaran khususnya komunitas. Jaring aspirasi radio komunitas mengerucut dengan dibentuknya tim 7 sebagai wujud perwakilan radio komunitas untuk menyuarakan kepada panitia ad hock maupun dengan stakeholder lainnya. Tugas dan kewenangan tim 7 akan ditentukan berikutnya. 17 Radio komunitas hadir dalam pertemuan itu dan sepakat untuk bisa mengawal proses penjaringan anggota komisioner KPID DIY periode 2010-2013.7. 12 Diskusi tim 7 JRKY dengan Panitia Adhoc di RM Ayam Ungkep Resto, 12 Juli 2010. Pemilihan anggota komisioner KPID DIY periode 2010-2013 di pandang perlu untuk memilih personil yang memiliki komitmen dan tahu regulasi UU Penyiaran dan mampu membuat terobosan kebijakan. Inovasi anggota komisioner dalam memandang persolan perizinan lembaga penyiaran harus lebih arif dan bijak dalam memutuskan pemberian izin. Fenomena perizinan lembaga penyiaran komersial dan komunitas harus diurai dan lihat berbeda. Diskusi kali ini menghadirkan Ketua Panitia Adhoc Budi Wahyuni untuk mendapat masukan dari pegiat radio komunitas melalui Jaringan Radio KomunitasYogyakarta. Pertanyaan meluncur apakah komisioner KPID saat sudah memenuhi azab keadilan bagi radio komunitas? Mukhotib MD (dir. PKBI) memandang perlu adanya arah kebijakan KPID dalam berpihak. KPID yang kuat dalam memposisikan sebagai lembaga yang tidak hanya mengurusi perizinan namun juga membina dan mengadvokasi permasalahan secara kongkrit. Pembinaan radio komunitas harus dilakukan sebagai bagian dari pencerdasan masyarakat sipil. Budi Hermanto melihat bahwa saat ini KPID DIY sangat terpaku pada regulasi formal dan belum bisa melihat secara nyata persolan radio komunitas. Mardi (ketua JRKY) melihat hal tersebut sebagai bagian dari kurangnya inovasi komisioner KPID dalam membuat kebijakan dan tidak ada satu suara dalam tubuh komisioner atau ada faksi di internal KPID. KPID seharusnya tidak hanya sebagai lembagai formal yang urusannya hanya perizinan baku namun harus bisa melihat kondisi riil di lembaga penyiaran dan memodivikasi perizinan dengan cara mengklasifikasikan/ kelas yang harus di petahi dengan pemberian status radio dan masa berlaku serta untuk pendekatan dengan stake holder. Kehadiran Ketua Panitia Adhoc Budi Wahyuni yang di dampingi oleh Mukhotib MD (Dir. PKBI DIY) dan Budi Hermanto (CRI) sdangkan tim 7 JRKY yang hadir adalah Agus Sutata (Murakabi), Sri Kuncoro (BBM), Fidarini Devi W (Agricia), Marjudin (Sadewo), Wahyudi Astanto (Swara Godean) dan Mardi (Ketua JRKY).8. 13 Diskusi bincang radio komunitas, di rumah pohon, 13 Juli 2010. Radio komunitas sebagai media....9. 17 Pertemuan tindaklanjut tim 7 dengan panitia adhock di Agricia FM, 17 Juli 2010. Radio komunitas harus di perdayakan. Sebagai media pencerdasan masyarakat akar rumput maka peran dan fungsi radio komunitas sangat penting dalam penyampaian informasi maupun hiburan. JRKY sebagai wadah radio komunitas memandang penting dalam pemilihan komisioner KPID DIY periode 2010-2013. Anggota komisioner sebagai
  16. 16. regulator dan pelaksana regulasi harus lebih peduli dan punya komitmenterhadap keberdayaan radio komunitas. Pertemuan kali ini lebih menyorotihasil pertemuan dengan Mbak Budi Wahyuni (ketua Panitia Ad hock) dirumah makan ungkep yang di hadiri oleh tim 7 bersama Mukhotib MD danBudi Hermanto. Agus sutata jubir tim 7 menjelaskan bahwa hasil pertemuanmalam itu lebih mengeksplorasi peran KPID DIY dalam perannya dalammembina radio komunitas. Proses perizinan radio komunitas yang sampaisaat ini masih belum familier terhadap kebangkitan untuk tumbuh danberkembang karena sulitnya syarat regulasi serta lamanya mendapatkanIPP. Selain itu KPID belum mempunyai inovasi dalam memandang regulasisebagai ketentuan yang sangat kaku. Upaya ini harus terus didorong untukbisa menafsirkan regulasi yang lebih nyata sebagai upaya pemberdayaanmasyarakat sipil dalam memperoleh pengakuan secara legal formal.Kehadiran 17 perwakilan radio komunitas sebagai wujud kepedulian terhadpproses penjaringan anggota komisioner KPID DIY. Bebebrapa catatan yangmuncul diantaranya : a. Proses pemilihan panitia adhock yang tidak melibatkan radio komunitas di pandang sebagai kekalahan . b. Panitia khusus pemilihan panitia ad hock yang di pilih tidak melibatkan pleno anggota KPID DIY atau sepihak. c. Nama-nama yang disodorkan panitia khusus di indikasikan ada titipan dari incumbent untuk memuluskan pencalonan kembali. d. Anggota komisioner KPID DIY yang telah terpecah menjadi 2 (dua) kubu yang berlawanan. e. KPID DIY periode 2007-2010 lebih berpihak pada lembaga penyiaran swasta atau industri yang ada uangnya. f. Lembaga penyiaran komunitas hanya sebagai stempel pelengkap dalam setiap kegiatan KPID DIY. g. Sifat kepura-puraan anggota KPID DIY yang berpihak kepada lembaga penyiaran komunitas hanya untuk memanipulasi kegiatan selama ini. h. Tidak ada upaya dari KPID DIY untuk mendobrak dalam pengurusan izin bagi radio komunitas yang telah sampai tahap FRB dan tidak ada tindaklanjut untuk menginformasikan perkembangan proses tersebut. i. Kegiatan yang mengatasnamakan radio komunitas tidak pernah tuntas dan selalu mengambang sperti : Pelaksanaan pelatihan untuk radio komunitas yang di rancang 3 hari di pangkas menjadi setengah hari. Talkshow yang di rancang untuk 6 radio komunitas hanya terlaksana 3 dan tidak ada kontribusi untuk radio komunitas. Kegiatan warkshop dan pertemuan yang tidak pernah transparan, radio
  17. 17. komunitas hanya sebagai stempel kegiatan. Pertemuan kali ini lebih menitikberatkan persiapan tim 7 JRKY dalam mengawal proses pemilihan anggota komisioner KPID DIY. Dalam diskusi yang terbagio dalam 3 komisi ini terbentuk beberapa keputusan: a. Tim 7 akan mengawal jadwal proses pemilihan komisioner KPID DIY. b. JRKY bersama tim 7 akan melakukan sharing dengan panitia adhock bersama radio komunitas lainnya. c. Tim 7 melakukan list peta permasalahan d. Tim 7 membuat kriteria calon anggota komisioner KPID DIY 2010-2013 e. JRKY mengundang pantia adhock untuk sharing bersama radio komunitas. f. Jadwal audensi dengan Komisi A DPRD DIY g. Membuat presrelese di media sebagai shock terapi.10. 20 Talkshow Penanggulangan HIV/AIDS di Radio MURAKABI FM, 20 Juli 2010. Penyebaran virus HIV/AIDS di kabupaten Kulon Progo sampai tahun 2010 ada 49 kasus. Pencegahan peenyebaran virus HIV/AIDS perlu dilakukan oleh semua elemen masyarakat mengingat kasus ini seperti puncak gunung es dimana yang diketahui lebih sedikit dari kasus sebenarnya. Kabupaten Kulon progo melalui dinas kesehatan bersama sekretariat KPA Kabupaten akan melakukan sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS di masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik. Arief Musthofa (Dinkes KP) mengatakan bahwa kegiatan talkshow di Radio Komunitas sangat efektiv dalam sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS di masyarakat. Upaya pencegahan ini menjadi sangat penting manakala kesadaran masyarakat belum terbangun dan pola penyebaran yang saat ini terjadi melalui 3 media utama yaitu darah, alat kelamin dan ASI. Bagaimana kalau ada saudara atau keluarga kita terindikasi HIV/AIDS? Bagaimana upaya pencegahan dan rujukan kemana yang bisa rekomendasikan. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) harus kita dukung mental sosialnya dan jangan di kucilkan. Setiap individu bisa terkena virus HIV. HIV/AIDS tidak menular melalui gigitan nyamuk, tinggal satu rumah dan menggunakan alat bersama, bersalaman atau bersinggungan atau menggunakan kamar mandi bersama juga berciuman. Orang yang terindikasi HIV/AIDS belum menampakkan ciri- ciri, seperti orang kebanyakan karena baru di pastikan terkena setelah melakukan cek darah di labolaturium khusus atau VCT. Banyak rumah sakit di DIY telah membentuk klinik VCT sperti RSUP Sarjito di poliklinik Edelwis. RS Panti rapih poliklinik 105. RS Bethesda di poliklinik CD Beyhesda. RS PKU Kota di klinik Gempita. Masyarakat bisa memeriksakan dengan gratis. Ciri-ciri orang yang terkena HIV/AIDS seperti diare tidak sembuh, berat badan turun 10% setiap bulan, batuk yang tidak pernah berhenti serta ada demam tinggi yang tidak pernah turun. Karena yang di serang adalah sistem kekebalan tubuh maka setiap terkena penyakit tidak mudah sembuh dan berlangsung lama.11. 20 Sharing keperpihakan regulasi terhadap rakom di BBM FM bersama panitia adhock KPID DIY 2010-2013, 20 Juli 2010. 2 tim adhock: Budi
  18. 18. Wahyuni dan Sihono HT menghadiri sharing radio komunitas dengan pegiatdan pengelola radio komunitas. Acara berlangsung santai dan serius,beberapa pertanyaan dan pernyataan di lontarkan oleh peserta seperti : • Apakah tim adhock akan bersikap fair dan tidak berpihak? BW menjelaskan bahwa dirinya maupun tim adhock akan bersikap fair dan tidak menerima titipan namun demikian ada beberapa catatan bahwa masukan seperti penting dan perlu. BW berharap ada keterwakilan dari JRKY, siapa yang mau di dukung dan bagaimana kontrak politik harus diperjelas. Pendaftaran mulai tgl.19 Juli s/d 6 Agustus 2010 untuk penjaringan calon anggota KPID 2010/2013. Bisa di akses di www.kpid-diy.com. Formulir bisa di download dan ambil di secretariat KPID DIY. SMS juga telah dilakukan oleh secretariat dan iklan di media cetak, pemasangan spanduk di tempat strategis. Wujud nyata tidak berpihak kepada radio komunitas dan jaringannya adalah kenapa tidak di iklankan di radio komunitas, kalau KID bisa kenapa KPID tidak bisa? • Tgl.30 Agustus 2010 Team adhock menyerahkan 14 nama calon ke Komisi A DPRD DIY. Memilih nama yang berkopeten dengan penyiaran dan bisa berkomitmen menjaga kepercayaan public sebagai lembaga independent tidak mudah. JRKY meminta calon komisioner yang diajukan setelah uji public nanti adalah nama yang bisa di pegang komitmennya. Saksi dari lembaga penyiaran yang selama ini telah didzolimi oleh oknum komisioner harus di hadirkan di uji public. • Ada indikasi terselubung tim adhock mengkondisikan proses pemilihan anggota komisioner dengan mengamankan incumbent • Masukan dari JRKY menjadi salah satu pertimbangan dalam mencari sosok anggota KPID yang lebih baik. • Di harapkan tim adhoc tidak hanya menerima masukan hanya dari 1 atau 2 anggota komisioner tapi 7 personel harus di korek dan di kroscek permasalahan yang sebenarnya. Team adhock akan melakukan tugasnya secara fair dan tidak memihak kepada salah satu calon. Secara tidak langsung dan agak malu2, referensi team adhock adalah ketua KPID seharusnya semua anggota komisioner menjadi referensi adhoc biar balance. • Apakah dari JRKY ada yang berani mengajukan calon mendobrak untuk hal tersebut di atas. Calon dari JRKY telah disiapkan dan diharapkan bisa membawa perubahan di tubuh KPID dan tetap menjaga komitmen suara civil society • Komisioner KPID mendatang wajib untuk membuat terobosan yang dalam tanda kutip berfikir kreativ dari aturan yang ada. Dicari
  19. 19. anggota komisioner KPID yang cerdas dan berfikir visioner serta berani memihak civil society. • Trac record calon komisioner harus di buka. Jangan terkecoh hanya penampilan dan gaya bahasa tapi telah melanggar sumpah jabatan yang di ucapkan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. • KPID kedepan harus lebih bertanggung jawab atas berkas yang sudah diajukan oleh Rakom, jangan sampai berkas hilang dan dengan enteng mengatakan kepada rakom, untuk mengganti berkas yang baru. Tertib administrasi perlu ditingkatkan • Mencari sosok anggota komisioner KPID yang konsisten dengan lembaga . Ini masalah perilaku bukan kinerja,kalau bisa berperilaku jujur dan terbuka akan tercipta kinerja yang baik dan memuaskan. Komisioner saat ini berperilaku saling menjelekkan dan tidak terbuka sehingga tidak ada trust di antara mereka • Ada perhatian dari Komisioner terhadap Rakom, sehingga bisa mendorong Rakom untuk semangat mengajukan perijinan.Harapan ini muncul karena selama ini para regulator tidak banyak membantu kegiatan kongkrit radio komunitas. • Bila ada anggaran program untuk Rakom, sangat membantu dalam pendanaan pengajuan perijinan. Share program untuk kegiatan radio komunitas tidak pernah jelas sehingga tidak ada kegiatan kongkrit yang bisa dirasakan oleh radio komunitas. KPID kedepan harus lebih jeli dan paham perilaku kegiatan radio komunitas. • JRKY dengan Komisioner membuat semacam MoU, untuk yang dilakukan tugas mendatang , terutama terhadap Rakom. Kegiatan kongkrit dan nyata akan sangat membantu tumbuh kesadaran lembaga penyiaran komunitas dalam menjalankan semangat UU. • Penggunaan KTP perlu disederhanakan artinya bisa diganti dengan Surat pernyataan dari wilayah setempat. KTP sebagai ketentuan wajib atau sebagai syarat yang mengharuskan bagi lembaga penyiaran komunitas. Kalau bisa disiasati kenapa harus membelenggu lembaga penyiaran komunitas yang sifatnya social dan nirlaba. • Tahapan proses izin harus ditata ulang atau disederhanakan dengan sifat lembaga penyiaran namun tidak mengurangi bobot isi ketentuan yang berlaku. • Banyak kegiatan yang telah dilakukan KPID untuk radio komunitas beserta Jaringannya namun sifatnya tidak menyentuh kegiatan kongkrit radio komunittas. •12. 22 Koordinasi tim 7 JRKY, philanos 22 Juli 2010. Untuk melaksanakan hasil keputusan bersama, tim 7 melakukan koordinasi sebelum melakukan audensi dengan Komisi A DPRD. Hasil sharing dengan tim adhock KPID dirumuskan dan di rangkum sebagai bahan masukan kepada anggota dewan. 6 personil tim 7 hadir seperti Haribawa, Marjudin, Fidarini,Yudi Astanto, Kuncoro serta Mardi. Sedang Agus sutata absen. Koordinasi ini lebih memfokuskan untuk menyamakan persepsi dan menambah informasi
  20. 20. sebelum audensi dengan komisi A DPRD DIY. Acara yang di jadwalkan pukul 19.00 mundur 30 menit dan berakhir pada pukul 21.30 Wib. 13. 28 Pengiriman surat audensi ke Komisi A DPRD DIY. 28 Juli 2010. Menindaklanjuti hasil kordinasi tim 7 JRKY dalam mengawal proses penjaringan anggota KPID DIY 2010/2013, Surat telah dikirim oleh Sekretaris JRKY Haribawa dan diterima oleh sekretariat komisi A. Untuk keputusan dan tindaklanjut soal waktu menunggu waktu yang diagendakan komisi a, Pemberitahuan di sampaiakan pada hari senin, 30 Juli 2010 bahwa agenda Audensi dijadwalkan pada hari minggu, 6 Agustus 2010 pukul 10.30-11.30 Wib di ruang kerja komisi A DPRD DIY. 14. 29 Talkshow Penanggulangan HIV/AIDS di Radio RADEKKA FM, 29 Juli 2010. Virus HIV/AIDS penyebarannya melalui media seperti darah, air mani dan cairan vagina serta air susu ibu (ASI). Proses penyebarannya memakan waktu cukup lama dan hanya bisa diketahui hanya dengan pengecekan darah di labolaturium klinik VCT yang saat ini telah tersebar di bebebarapa Rumah Sakit seperti : RSUP Sarjito (Poliklinik Edelweis), RSPKU (Poliklinik Gempita), RS Panti Rapih (Poliklinik 105), RS Bethesda (Poliklinik CD Bethesda), RS Grhasia dan Puskesmas Gedong tengen Yogyakarta. Orang yang telah terkena HIV/AID (ODHA) tidak ada tanda-tanda khusus namun sudah ditandai dengan diare yang tidak pernah sembuh, sariawan yang sulit sembuh, herpes atau dompo. Orang yang telah terkena HIV/AIDS bisa hidup berdampingan dengan orang sehat dan bisa menggunakan sarana rumah tangga bersama-sama seperti WC/.Kamar mandi bersama, alat makan bersama, satu rumah, bersalaman, bersinggungan bahkan berciuman. Masyarakat harus dipahamkan bahwa penyebaran yang sering kali terjadi seperti penggunaan jarum suntik bersama bagi pengguna narkoba suntik, berhubungan sex secara oral/bebas atau berganti-ganti pasangan dan transfusi darah yang belum steriil. Narasumber dari perwakilan KPA yang juga aktivis pendamping HIV/AIDS Primadea Haribawa juga mengatakan bahwa orang dengan HIV/AIDS (ODHA) tidak perlu harus di cap sebagai orang yang tidak berguna, stigma ini telah membuat sangsi sosial yang sangat berat. Masyarakat harus bisa menerima dan membimbing untuk proses pengobatan menuju penanggulangan untuk tidak menyebar. Acara yang berlangsung 1 jam dari pukul 16.00-17.00 Wib di pandu olehC. Kegiatan Bulan Agustus 2010 No. Tgl Diskripsi Kegiatan 1. 3 Undangan Terbuka Uji Publik Calon KID, 3 Agustus 2010. Komitmen dan semangat untuk mengabdi dalam memberikan informasi kepada masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik terhadap badan publik bukan hanya milik LSM dan akademisi. KID diharapkan bisa menjembatani persolan yang selama ini menjadi masalah bagi sebagian masyarakat dalam mengakses informasi khususnya kebijakan maupun anggaran yang telah di laksanakan. Visi misi para calaon anggota KID telah di paparkan dan akan melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai UU no. 14 tahun 2008. Uji publik ini di ikuti 20 calon yang telah lolos tahap wawancara dan menjadi bagian dari proses seleksi dan penjaringan untuk mencari 10 nama yang akan di ajukan ke komisi A DPRD DIY. Panitia adhoc akan memilih 10 nama berdasarkan masukan dari masyarakat. Debat publik kali ini dipandu oleh Bapak Darmanto (panitia adhock) pad tahap pertam 10 peserta dan terbagi dalam 2 sesi yang didahului pemaparan visi dan misi para calon komisioner KID.
  21. 21. Tahap pertama2. 4 Undangan EDP Radio Swadesi, 4 Agustus 2010. Kehadiran media komunitas sangat membantu perkembangan demokrasi di tingkat akar rumput. Sebagai media dari, oleh dan untuk masyarakat, media komunitas seperti radio sebagai ajang ekspresi diri dalam penyebaran informasi dan juga sebagai media pencerahan akan uneg-uneg yang tidak tersampaikan. Keberadaan radio komunitas sperti ini tidak akan tergeser oleh media apapun selama partisipasi masyarakat dibangun diberi rasa handerbeni terpelihara. Evaluasi Dengar pendapat (EDP) kali ini hanya di hadiri oleh 4 (empat) Komisioner S Rahmad M Arifin, Tri Suparyanto, Ki Gunawan dan Surach Winarni. EDP yang merupakan tahapan dari proses mendapatkan izin merupakan persyaratan wajib untuk setiap lembaga penyiaran komersial mapun swasta dan berlangganan baik Radio maupun Televisi. EDP yang ke 14 untuk Lembaga Penyiaran Komunitas di DIY dank eke 5 untuk wilayah Bantul khususnya di Kecamatan Banguntapan untuk desa Jambitan. Kehadiran kesenian sebagai bagian dari rangkaian acara merupakan kreativitas warga untuk menampilkan unjuk kebolehan dan memperkuat solidaritas warga di sekitarnya. Pelaksanaan di Aula Dishubkominfo Komplek Plasa Informasi merupakan kegiatan rutin bagi KPID dalam melaksanakan kegiatan EDP. Acara ini berlangsung dari pukul 10.30 sampai 12.30 dan di akhiri dengan makan siang.3. 5 Undangan Media Geathering untuk Penulisan tentang HIV/AID di media, Citra Boga Catering plemburan Yogyakarta.4. 6 Audensi dengan Komisi A DPRD DIY, 6 Agustus 2010. Penjaringan pemilihan anggota KPID 2010-2013 menjadi momentum bagi JRKY untuk ikut mengawal proses pemilihan. Untuk mendapatkan calon yang berkomitmen dan berprilaku baik dan mempunyai kinerja yang dapat dihandalkan dan tetap menjaga manah sebagai regulator yang mendukung atas keberadaan civil society. JRKY memandang perlu untuk memanfaatkan moment tersebut sebagai bagian untuk mendapatkan sosok komisoner yang dapat di handalkan. Audensi dengan komisi A DPRD DIY untuk memberikan masukan kepada dewan agar jangan sampai memilih kucing dalam karung, orang yang tidak paham di bidang kepenyiaran.5. 6 Talkshow Penanggulangan HIV/AIDS di Radio Trisna Alami FM, Kaliagung Sentolo Kulon Progo. Masyarakat harus dikasih pemahaman dan pengertian bahwa bahaya HIV/AIDS dapat menyerang siapa saja. Untuk itu masyarakat tidak perlu takut dan cemas bahwa selama kita menjaga keimana dan tetap setia pada pasangan dan tidak menggunakan narkoba suntik maka akan tetap aman dari virus tersebut. Penyebaran virus HIV/AIDS di kabupaten Kulon Progo sampai tahun 2010 ada 49 kasus. Pencegahan peenyebaran virus HIV/AIDS perlu dilakukan oleh semua elemen masyarakat mengingat kasus ini seperti puncak gunung es dimana yang diketahui lebih sedikit dari kasus sebenarnya. Kabupaten Kulon progo melalui dinas kesehatan bersama sekretariat KPA Kabupaten akan melakukan sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS di masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik. Arief Musthofa (Dinkes KP) yang didampingi oleh Mas Thomas dari sekretariat KPA KP mengatakan bahwa kegiatan talkshow di Radio Komunitas sangat efektiv dalam sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS di masyarakat. Upaya pencegahan ini menjadi sangat penting manakala kesadaran masyarakat belum terbangun dan pola penyebaran yang saat ini terjadi melalui 3 media utama yaitu darah, alat kelamin dan ASI. Bagaimana
  22. 22. kalau ada saudara atau keluarga kita terindikasi HIV/AIDS? Bagaimana upaya pencegahan dan rujukan kemana yang bisa rekomendasikan. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) harus kita dukung mental sosialnya dan jangan di kucilkan. Setiap individu bisa terkena virus HIV. HIV/AIDS tidak menular melalui gigitan nyamuk, tinggal satu rumah dan menggunakan alat bersama, bersalaman atau bersinggungan atau menggunakan kamar mandi bersama juga berciuman. Orang yang terindikasi HIV/AIDS belum menampakkan ciri- ciri, seperti orang kebanyakan karena baru di pastikan terkena setelah melakukan cek darah di labolaturium khusus atau VCT. Banyak rumah sakit di DIY telah membentuk klinik VCT sperti RSUP Sarjito di poliklinik Edelwis. RS Panti rapih poliklinik 105. RS Bethesda di poliklinik CD Beyhesda. RS PKU Kota di klinik Gempita. Masyarakat bisa memeriksakan dengan gratis. Ciri-ciri orang yang terkena HIV/AIDS seperti diare tidak sembuh, berat badan turun 10% setiap bulan, batuk yang tidak pernah berhenti serta ada demam tinggi yang tidak pernah turun. Karena yang di serang adalah sistem kekebalan tubuh maka setiap terkena penyakit tidak mudah sembuh dan berlangsung lama. Acara yang dipandu oleh mas Abdurrohim sebagai presenter dari trisna alami berlangsung selama 60 menit dan berlangsung lancar.6. 7 Talkshow Penanggulangan HIV/AIDS di ATMAJAYA Radio Kampus Fisipol UAJY Babarsari Depok Sleman Yogyakarta. Anak muda dan pergaulan bebasa seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Mungkin karena dunianya yang masih luas dan ingin menunjukkan identitas diri kadang akan menabrak norma dan tata nilai yang berlaku. Paparan diatas tidak ada korelasinya dengan penyebaran virus HIV/ AIDS di kalngan anak muda, selama tidak melakukan hubungan sekd bebas dan tidak menggunakan narkoba suntik dan tetap menjaga diri niscaya hal tersebut tidak akan terjadi. Stigma lain adalah bahwa semua yang dilakukan anak muda tidak semua negatif karena sisi lain menjadi bagian dari prestasi yang harus dibanggakan. Bersam Dian Purnomo penulis dan aktivis penanggulangan HIV/AIDS juga penyiar sebuah radio ini mempunyai banyak pengalaman tentang dunia muda. Selaku mantan anak muda dan tahu persis tentang lika-liku kehidupan anak muda, tidak serta merta bahwa anak muda yang suka ”dugem: adalah penyebar HIV/AIDS. Data terkini yang sangat mengkhawtirkan adalah ditemukannya penderita HIV/AIDS dari kalangan ibu rumah tangga. Tentunya ini akibat suami yang main di luar rumah atau tidak setia sama pasangannya menyadi penyebab penyebaran HIV/AIDS telah masuk dalam keluarga. JRKY melihat bahwa media komunitas seperti radio komunitas menjadi sangat penting dan perlu sebagai bagian sosialisasi penanggulangan virus HIV/AIDS. Masyarakat akar rumput harus di pahamkan bahwa viru ini tidak menyebar dengan nyamuk dan si penderita tidak ada tanda-tanda khusus yang patut untuk dicurigai, namun demikian hanya dengan pemeriksaan darah di labolaturium sebagai salah satu uji klinis yang tepat, pakah orang ini terindikasi virus HIV/AIDS atau tidak...7. 16 Undangan Seminar Refleksi Potret Jurnalis dan Fenomena Pelanggaran HAM bagi jurnalis, 16 Agustus 2010 di Kampus UIII Demangan. Jurnalis sebagai penyebar berita harus di lindungi dari kekerasan. Berbagai berita dan kasus terhadap jurnalis sering kali terjadi seperti kasus pembunuhan jurnalis SUNTV Ridwan Salamun di Tual Maluku Utara (21/8). Diskusi yang menghadirkan narasumber dari Polda DIY, Budayawan A Wijaya dan pemerhati media berlangsung hangat. Kasus dan contoh nyata seperti
  23. 23. pembunuhan wartwan Bernas Udin, sampai saat ini tidak pernah terungkap kembali, siapa tokoh di balik pembunauhan itu. AJI DIY telah mengawal dan setiap tahun selalu memperingati melalui diskusi, tidak sekedar mengingat dan mengenang namun lebih jauh adalah kembali mengingatkan kepada masyarakat yang sering lupa terhadap peristiwa yang pernah terjadi. JRKY hadir untuk menimba pengalaman yang di wakili oleh Haribawa (sekretaris)8. 18 Talkshow Penanggulangan HIV/AIDS di 107.9 KARISMA FM Komplek PKBM Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta. HIV adalah kependekan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menurunkan sampai merusak sistem kekebalan tubuh. Setelah beberapa tahun jumlah virus semakin banyak sehingga sistema kekebalan tubuh tidak lagi mampu melawan penyakit yang masuk. AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) atau kumpulan berbagi gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh seseorang akibat HIV. Ketika sesorang sudah tidak lagi memeiliki sistem kekebalan tubuh karena terinfeksi HIV. Maka semua penyakit dengan mudah masuk kedalam tubuh. Karena sistem kekebalan tubuh menjadi sangat lemah, penyakit yang tadinya tidak berbahaya akan menjadi sangat berbahaya. Penularan HIV/AIDS dapat terjadi melalaui hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang telah tertular HIV/AIDS. Transfusi darah yang telah tercemar HIV. Penyalahgunaan Narkoba sebagaian besar pengguna Narkoba cenderung menggunakan jarum suntik sebagai media pemakaiannya. Penggunaaan Jarum Suntik yang tidak steril dan digunakan secara bergantian sangat rentan terhadap penularan virus HIV/AIDS (tertular maupun menularkan).Ibu hamil Positiv HIV kepada anak yang dikandungnya. Antenatal yaitu saat bayi masih berada di dalam rahim, melalui plasenta. Intranatal yaitu saat proses persalinan, bayi terpapar darah ibu atau cairan vagina. Postanatal yaitu setelah proses persalinan melalui ASI (Air Susus Ibu). M. Yasin divisi program KPAD Sleman sebagai Narsumber yang ditemani oelh ketua JRKY Mas Mardi dengan presenter Bung Wisnu dari Karisma FM. Acara yang berlangsung hampir 2 (dua) jam ini berlangsung sangat seru dan ramai.9. 18 Undangan Buka bersama dan diskusi reguler LTC: Tema Peran Media dalam proses penegakan Hukum. Narasumber : Pito A Rudiana (ketua AJI DIY), Yulianto Sigit (Pemerhati Media) di Kedai Gendhong Jl. Sorowajan Baru No. 16 Depan hotel Satya Graha Yk. Pilar ke empat demokrasi adalah media. Media sebagai penyambung dan penggerak kehidupan dalam berdemokrasi harus dilindungi dari berbagai kekerasan dari pihak manapun. Peran media dalam penegakan hukum harus didorong untuk bisa membantu dalam pemecahan kasus. Haribawa mewakili JRKY selaku sekretaris. Kegiatan diskusi reguler ini mencoba membedah peran media dalam proses penegakan hukum. Ide dan gagasan dari peserta diskusi menjadi masukan segar dalam membuat terobosan untuk penanganan proses hukum terhadap media. Ketersinggungan media dengan hukum sangat tipis dan bahkan setiap saat selalu bisa di salahkan dan masuk ranah hukum. Ironis memang, bila media yang telah menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi menjadi sasaran untuk dikriminalisasikan. Sudah banyak contoh dan bukti bahwa media selalu mendapat tekanan dari penguasa atau alat penguasa untuk membungkam sikap kritis media. Indonesia sebagai negara penganut demokrasi terbesar di jagat ini, belum maksimal menerapkan aturan hukum yang bisa melindungi media secara utuh. UU yang dibuatnya masih ambigu dan tidak jelas. Ketidakjelasan ini
  24. 24. sangat rentan untuk menarik media menjadi yang di persalahkan. Apapun yang dilakukan media adalah tugas yang harus dilindungi lewat aturan yang lugas dan tegas namun harpan itu masih jauh.10. 21 Presrilis : JRKY Desak Komisi A DPRD DIY Untuk Batalkan Hasil Seleksi Administrasi Adhoc Bermasalah Untuk menjunjung tinggi Undang-Undang Penyiaran Republik Indonesia No. 32 tahun 2002, yang menekankan pentingnya kredibilitas dan kompetensi anggota KPI dan KPID, mengingat tugas yang diemban cukup berat dalam mengawal kondisi dunia penyiaran di Indonesia. Untuk bisa menjawab problem kepenyiaran di Indonesia dan khususnya di Yogyakarta, maka proses awal seleksi untuk menjaring SDM potensial yang mampu menjalankan bertugas amanat Undang-Undang Penyiaran menjadi sangat menentukan. Poin penting lain untuk mendinamisasikan dunia penyiaran di tanah air dan lebih khusus di Yogyakarta, implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang menjadi dasar pengaturan isi siaran bagi lembaga penyiaran televisi dan radio di Indonesia, tidak boleh hanya sekedar selogan dan pajangan dokumen yang tidak pernah terealisir di tengah-tengah masyarakat. Padahal sebagaimana termaktub dalam Undang- undang tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran merupakan panduan tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan atau tidak diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan program siaran. Untuk Standar Program Siaran akan menjadi panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan atau yang tidak diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran. Dua argumentasi di atas, kalau dikontekstualisasikan dengan proses seleksi di KPID DIY menjadi sangat ironis dan memprihatinkan, karena aturan-aturan yang diciptakan oleh tim Adhoc lebih bersifat kuantitatif dan mengabaikan persoalan kualitatif. Bahkan aturan yang diciptakan untuk menjaring anggota komisi bertolak belakang dengan semangat penegakan hak-hak asasi manusia dan berpotensi melanggar HAM dengan justifikasi yang diskriminatif terhadap potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan tidak mengakomodir terhadap saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan- keterbatasan, seperti penglihatan dan pendengaran. Proses seleksi administrasi yang dilakukan berdasarkan pengawasan yang dilakukan JRKY berkesan memaksanakan kehendak dengan mengabaikan potensi kualitatif pendaftar dengan hal-hal yang sangat tidak masuk akal, seperti jumlah kata yang dalam makalah, surat keterangan kesehatan yang bersifat umum, kekurangan photo, dan model administrasi lain yang sebenarnya tidak memiliki relevansi dengan tugas dan kualitas sebagai komisioner bidang penyiaran. Hal lain yang diindikasikan JRKY adalah munculnya agenda terselubung dalam proses seleksi untuk meloloskan person-person yang memiliki kedekatan dengan anggota tim Adhoc, sehingga memunculkan kebijakan Adhoc yang tidak adil dan bermartabat. Kebijakan unsur tinggal dua anggota KPID dengan alasan keberlanjutan sangat mengada-ada, dua anggota komisioner harus perempuan, tidak cacat mata dan tidak tuli yang dikuatkan
  25. 25. dengan harus adanya (surat sehat mata dan sehat telinga), yang akhirnya menggugugurkan orang-orang potensial yang diharapkan mampu membawa lembaga KPID menjadi lebih berwibawa, bermartabat dan mampu bekerja secara profesional. Pertama, akibat dari kebijakan dan langkah yang diambil tim adhoc atas seleksi anggota KPID yang tidak mencerminkan profesionalisme dan diskriminatif yang berpotensi melanggar HAM tersebut, hasil seleksi tidak mampu menghasilkan calon komisioner yang berkualitas, karena lebih diorientasikan kepada persoalan-persoalan yang sifatnya lebih teknis. Berkaitan dengan hal tersebut, maka JRKY mendesak kepada komisi A DPRD DIY untuk menolak dan membatalkan hasil penjaringan anggota KPID DIY yang diseleksi dengan ketentuan-ketentuan yang bermasalah. Kedua, JRKY mendesak kepada komisis A DPRD DIY untuk memanggil tim adhoc untuk melakukan verifikasi ulang dengan lebih berorientasi pada kualitas bukan kuantitas belaka. Upaya ini perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil seleksi yang benar-benar berkualitas dan memiliki kompetensi calon anggota KPID DIY dalam dunia penyiaran. Tahapan- tahapan yang dilakukan harus jelas dan terukur tidak perlu mengada-ada. Ketiga, kalau hasil seleksi anggota KPID DIY ini dibiarkan berjalan dengan mendasarkan pada aturan yang bersifat teknis dan kuantitiatf dengan mengabaikan sisi-sisi yang bersifat kualitatif dan non diskriminatif, maka sudah dapat dipastikan hasilnya akan jauh dari harapan masyarakat. Hasilmya masyarakat akan di rugikan di kemudian hari. Demikian peringatan dini dari JRKY ini dikeluarkan kepada publik, semoga semua pihak termasuk anggota komisi A DPRD DIY, pemerintah, LSM dan masyarakat untuk menjadi maklum.11. 23 Undangan Diskusi dan Buka Puasa Bersama. Penyelamatan TVRI sebagai media Publik di Program Komunikasi D III Fisipol UGM. TVRI sebagai media publik saat ini masih menjadi tarik ulur kepentingan. Satu sisi sebagai media penyiaran atau corong pemerintah dan sebagai media publik yang netral dan mendukung keberadaan civil society. Melihat fenomena saat ini, masih banyak kalangan yang menganggap TVRI belum mengalami banyak perubahan baik dari isis manajemen maupun sajian acara. Secara sejarah dalam usia yang sudah 38 tahun ini seharusnya kedewasaan TVRI sebagai media yangmengawali dunia pertelevisian di tanah air ini, kondidinya sangat memprihatinkan. Anggaran yang yang di patok APBN sebesar 1,3 Trilyun untuk 27 TVRI di puat dan di daerah serta stasiun pembantu masih di rasa kurang dari memadai. Dalam fakta TVRI memiliki asset dan sarana yang lebih baik dari cukup di banding dengan TV swasta, namun karena SDM yang tidak kreativ dan hanya pasrah saja, maka TVRI seperi stagnan atau jalan di tempat. Selama ini sebagai TV Pemebrintah, TVRI sangat kental dengan alat kekuasaan rezim masa itu. Menurut Ishadi Siregar, staff pengajar UGM, melihat bahwa TVRI belum mampu mengembangkan kreativitas dan keunggulan komparasi di dalamnya, sebagai TV publik, TVRI menurut UU Penyiaran 32 tahun 2002 memiliki 5 peluang untuk mendapatkan pembiayaan baik berasal dari pemerintah, masyarakat, swasta
  26. 26. dan luar negeri. Tak lazim bila TVRI selalu mengeluh dan sambat, karena yang namanya publik tidak akan percaya bila sajian acara dan managemen tidak baik. Sangat ironis bila TVRI tidak bisa melihat peluang dan potensi yang dimilikinya. Pertanyaannya maukah TVRI berbenah dalam sajian dan managemen untuk menyikapi pasar yang telah berubah, lupakan nostalgia masa lalu dan tatap masa depan dengan lebih baik. Wahyudi dari TVRI melihat bahwa TVRI saat ini seperti kapal yang mau tenggalam di tengah persaingan denga TV Swasta. Terlalu dini menyalahkan TVRI yang tidak mau berbenah, saat ini TVRI sedang dalam penataan. Namun dibalik itu semua, TVRI sangat menerima saran , kritik dan masukan untuk kemajuan TVRI. Sebagai TV Publik memang resiko yang di embannya sangat berat bila di bandingkan saat sebagai TV Pemerntah. Namun demikian, TVRI saat ini belum memiliki konsep atau cetak biru yang pasti. Semua masih dengan istilah asal siaran dan bisa siaran, belum menyajikan suatu acara yang bisa menyedot pemirsa atau sebagai magnet bagi pemirsanya. I Gusti Ngurah Putra, staff pengajar fisipol UGM melihat masih adanya campur tangan dari penguasa melalui DPR dalam menentukan kebijakan TVRI. Peran yang diberikan masih mengambang dan tidak lugas. TVRI sebagai TV publik masih ada tarik ulur kepentingan yang tidak sehat.12. 24 Buka Bersama Pengurus JRKY, Selasa(24/8) di JFC. Sebagai bagian dari kegiatan rutin rapat pengurus JRKY setiap bulan serta untuk menjalin komunikasi serta memperkuat jalinan kerjasama antar pengurus, kegiatan buka bersama di laksanakan. Bertempat di Jogja Fried Chiken Balapan Yogyakarta, acara yang dikordinir oleh Haribawa sekretaris JRKY berlangsung akrab dan santai. Acara yang diharapkan bisa menjadi ajang komunikasi antar pengurus. JRKY bersama lembaga lain telah menjalin kerjasama seperti penyiaran ILM dan Talkshow. Kedepan diharapkan jalinan kerjasama semakin meningkat dan bisa menjangkau seluruh radio komunitas.13. 24 Siaran Press : JRKY GANDENG LBH KAI DIY BANTU KORBAN HAM OLEH ADHOC SELEKSI KPID DIY. Indikasi ketidak beresan kinerja adhoc sebenarnya sudah diamati sejak awal, yang dimulai dari pembentukan aturan-aturan yang dinilai sangat kontraversial. Kemudian kebijakan unsur tinggal anggota KPID lama dua orang yang berusaha diperjuangkan adhoc sungguh sangat mencederai demokrasi dan mengurangi peluang hak orang lain. Isu anggota KPID harus minimal dua dari unsur perempuan, menjadi variabel-variabel yang diciptakan adhoc dan itu sungguh bertentangan dengan prinsip penjaringan anggota KPID yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran. Menindaklanjuti hasil investigasi proses seleksi anggota KPID DIY ternyata memang permasalahan terjadi sejak awal sudah sengaja diciptakan oleh adhoc seleksi anggota KPID DIY. Dalam kerjanya, adhoc membikin aturan- aturan yang sama sekali tidak berorientasi pada persoalan kualitas para anggota komisioner ke depan. Hal ini ditunjukkan dengan langkah amputasi yang dilakukan adhoc kepada pelamar anggota KPID yang tidak bisa secara sempurna melengkapi seluruh persyaratan, padahal aturan-aturan yang diciptakan untuk menggagalkan pelamar bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) terutama bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik. Padahal mereka seharusnya diberi kesempatan secara terbuka ikut berkompetisi, soal mereka-mereka yang memiliki keterbatasan fisik diterima

×