Your SlideShare is downloading. ×
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan

18,384

Published on

Published in: Education
2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
18,384
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
222
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Tugas Pengantar Ilmu Politik PENGERTIAN KEWENANGAN POLITIK DAN LEGITIMASI POLITIK O L E H Josephine Fiona Ketaren (100904090) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI 2012
  • 2. Kata PengantarPuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih karuniaNya, penulis dapatmenyelesaikan makalah berjudul “Pengertian Kewenangan Politik dan Legitimasi Politik”.Makalah ini ditujukan untuk pemenuhan tugas menjelang Ujian Tengah Semester yangditugaskan oleh Bapak Fuad Ginting, selaku dosen Pengantar Ilmu Politik.Penulis mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak terkait yang telah mendukung penulisdalam penyusunan makalah ini, dan juga kepada bapak dosen yang telah membimbingpenulis melalui pengajaran saat mata kuliah Pengantar Ilmu Politik berlangsung.Dalam proses penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode kepustakaan, yaknidengan referensi website-website yang membahas tentang kewenangan dan legitimasi politikdan buku-buku Pengantar Ilmu Politik.Tantangan dalam penyelesaian makalah ini adalah sulit mencari waktu yang tepat untuk dapatfokus mengerjakan makalah ini dan juga keterbatasan referensi buku-buku yang dimilikipenulis untuk menuntaskan penyelesaian makalah ini.Masih banyak kekurangan yang terdapat di makalah, oleh karena itu, kritik dan saran sangatdiperlukan untuk memperkaya isi makalah ini.Akhir kata, semoga makalah ini dapat memperkaya pengetahuan pembaca, dan bergunauntuk kita semua. Terimakasih dan selamat membaca. Medan, Oktober 2012 Penulis
  • 3. BAB I PendahuluanI.1 Latar Belakang Kewenangan politik dan legitimasi politik selalu menjadi bagian yang tak terpisahkankarena seseorang dapat memiliki kewenangan, dengan terlebih dahulu memiliki legitimasi(keabsahan) dalam menentukan suatu kebijakan untuk kepentingan sebuah lembaga . Kewenangan tentu berbeda dengan kekuasaan, sebab dalam suatu kewenangan adakaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota lembaga untuk menciptakan keseimbangan padasetiap komponen lembaga. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasilasebagai pandangan hidup bangsa menjadi aturan pokok bagi setiap warga dan para pelakupolitik. Kewenangan politik tidak selamanya dapat sejalan dengan keinginan masyarakat.Sebab, menentukan sebuah kebijakan publik, berarti harus ada kesepakatan untukmenentukan prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara pembuatkebijakan dan masyarakat. Namun, kebijakan publik harus tetap dilakukan meskipun adanyaperselisihan pendapat ataupun konflik yang membuat kondisi politi menjadi kurang stabil.Sehingga, dalam hal ini legitimasi politik berperan untuk memberi pengakuan bahwa setiapkebijakan yang diputuskan adalah yang yang terbaik untuk kepentingan masyarakat di manakebijakan politik itu disahkan. Sehingga, bagaimana cara seseorang mendapatkankewenangan politik juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pembuatkebijakan tersebut.I. 2 Perumusan Masalah 1. Apa itu wewenang politik? 2. Apa perbedaan kewenangan dan kekuasaan? 3. Apa sajakah jenis-jenis wewenang? 4. Apa pengertian legitimasi politik? 5. Apa saja bentuk legitimasi politik menurut para ahli? 6. Apa saja jenis legitimasi?
  • 4. Bab II Kewenangan dan Legitimasi a. Wewenang Menurut Miriam Budiardjo dalam Frans Magnis—Suseno (1994:54) otoritas atau wewenang adalah ”kekuasaan yang dilembagakan”, yaitu kekuasaan yang tidak hanya de facto menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai. Sedangkan, kekuasaan menurut Max Weber adalah kemungkinan seorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan sosial yang ada termasuk dengan kekuatan atau tanpa mengiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu. Jadi, kewenangan politik adalah kekuasaan yang dimiliki Menurut sosiolog, Max Weber (1864-1922) ada tiga macam wewenang, yakni: 1. Wewenang tradisional, yakni berdasarkan kepercayaan di antara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. 2. Wewenang karismatik, yakni berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin. Misalnya Hitler dan Mao Zedong sering dianggap sebagai pemimpin karismatik, sekalipun tentu mereka juga memiliki unsur wewenang rasional-legal. 3. Wewenang rasional-legal, yakni berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. Maksudnya, aturan-aturan mendasari tingkah laku sesorang, termasuk pemimpin. b. Legitimasi David Easton menyatakan bahwa keabsahan (legitimasi) adalah: “Keyakinan daripihak anggota (masyarakat) bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaatipenguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu (The conviction on the part of themember that it is right and proper for him to accept and obey the authorities and to abide bythe requirements of the regime). Dalam legitimasi kekuasaan bila seorang pimpinanmenduduki jabatan tertentu melalui pengangkatan diangkap absah, atau sesuai hukum. Dilihat dari sudut penguasa, A.M. Lipset: “Legitimasi mencakup kemampuan untukmembentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-bentukpolitik yang ada adalah yang paling wajar untuk masyarakat itu (Legitimacy includes thecapasity to produce and mantain a belief, that the existing political institutions or forms arethe most appropriate for the society).
  • 5. Jika dalam suatu sistem politik terdapat konsensus mengenai dasar-dasar dan tujuan-tujuanmasyarakat, keabsahan dapat tumbuh dengan kukuh, sehingga unsur paksaan serta kekerasanyang dipakai oleh setiap rezim dapat ditetapkan sampai minimum. Bentuk-bentuk Legitimasi Kekuasaan Negara Menurut Para Ahli Filsuf 1. Niccolo Machiavelli Saat Niccolo menulis pemikirannya tentang filsafat politik, ia menyaksikan terpecahnyakekuasaan di Italia dengan muncul banyak negara-negara kota yang rapuh, sehingga dapatdipahami bahwa ajarannya mengandung sinisme yang keras terhadap moralitas di dalamkekuasaan. Ia sesungguhnya merindukan suatu keadaan dimana negara merupakan pusatkekuasaan yang didukung sepenuhnya oleh rakyat banyak sehingga roda pemerintahanberjalan lancar. Untuk itu pemimpin harus punya kekuatan dalam mempertahankankekuasaannya. Kaidah etika politik yang dianut oleh Machiavelli ialah bahwa apa yang baikadalah sesuatu yang mampu menunjang kekuasaan negara. Namun Machiavelli bergerakterlalu jauh ketika mengatakan bahwa tindakan yang jahat pun dapat dimaafkan olehmasyarakat asal penguasa mencapai sukses. Tampak bahwa Niccolo ingin mengadakanpemisahan yang tegas antara prinsip moral dan prinsip ketatanegaraan. Selain itu, ia tidakmemperhitungkan bagaimana sikap-sikap masyarakat terhadap legitimasi kekuasaan. Namundemikian, ia telah berhasil menyuarakan penderitaan rakyat yang tercerai-berai karena intrikpolitik yang berkepanjangan. 2. Jean-Jacques Rousseau Ditinjau dari titik tolak ajaran yang dikemukakannya Rousseau termasuk pemikir utopis,seperti Plato, yang berusaha menggambarkan negara ideal dengan tujuan mengajarkanperbaikan cita-cita rakyat. Rousseau memandang ketertiban dihasilkan sebagai akibat darihak-hak yang sama. Rousseau berangkat dari asumsi bahwa pada dasarnya manusia itu baik.Negara dibentuk karena adanya niat-niat baik untuk melestarikan kebebasan dankesejahteraan individu. Dia mengandaikan bahwa keinginan umum dan semua kesejahteraanindividu akan muncul bersamaan. Menurutnya segala bentuk kepentingan individu yangmenyimpang dari kepentingan umum adalah salah, karena justru orang harus melihatkebebasan itu pada kesamaan yang terbentuk dalam komunitas. Rousseau terlalu idealisdalam memandang manusia, ia lupa bahwa tidak setiap individu mempunyai iktikad baikserta bersedia menyerahkan kebebasan individu demi kebaikan umum. Selain itu dia
  • 6. mengatakan bahwa kepentingan publik kolektif senantiasa memperkuat kebebasan individusambil menguraikan bahwa setiap pribadi bukan sebagai kesatuan melainkan bagian darikesatuan yang disebut komunitas. Namun pada dasarnya Rousseau sangat mencintaikesamaan dan ketenangan yang dijamin oleh negara melalui keutuhan masyarakat yangorganis. 3. Thomas Hobbes Dasar dari ajaran Hobbes adalah tinjauan psikologi terhadap motivasi tindakan manusia.Dia menemukan bahwa manusia selalu memiliki harapan dan keinginan yang terkadang licikdan emosional. Semua itu akan berpengaruh apabila seorang manusia menggenggamkekuasaan. Hobbes mengaitkan masalah tersebut dengan legitimasi kekuasaan politik.Hobbes mengatakan bahwa untuk menertibkan tindakan manusia, negara harus membuatsupaya manusia itu takut dan perkakas utama yang harus digunakan adalah tatanan hukum.Negara harus benar-benar kuat agar mampu memaksakan hukum melalui ancaman yangpaling ditakuti manusia, yaitu hukuman mati. Pembentukan undang-undang digariskandengan tujuan untuk mencegah anarki. Oleh karena itu, negara harus berkuasa jika tidak inginkeropos karena banyaknya anarki. Hobbes adalah orang pertama yang menyatakan paham positivisme hukum, bagi diahukum di atas segala-galanya. Namun Hobbes lupa bahwa tindakan manusia tidak hanyaditentukan oleh emosi, karena manusia dikaruniai akal budi. Dan pendirian suatu negara jugabukan hanya atas pertimbangan emosional tapi juga pemikiran rasional. Kesimpulan dariHobbes bahwa pembatasan konflik dilakukan melalui saran hukum, 4. Plato Plato adalah pemikir yang pertama berbicara mengenai negara ideal. Dia bermaksudmembangun suatu masyarakat dimana orang banyak menyumbang kepada kemakmurankomunitas tanpa adanya kekuasaan kolektif yang merusak. Dalam model distribusi kekuasaan antara penguasa dan yang dikuasai, Platomengandaikan bahwa para penguasa memperoleh hak memakai kekuasaan untuk mencapaikebaikan publik dari kecerdasan mereka. Oleh sebab itu, dengan merujuk pada sistemmonarki yang lazim pada waktu itu, Plato merumuskan bahwa pemerintahan akan adil jikaraja yang berkuasa adalah seorang yang bijaksana. Kebijaksanaan kebanyakan dimiliki olehseorang filsuf. Maka konsepsi tentang “filsuf raja” atau “raja filsuf” banyak disebut sebagai
  • 7. inti dari teori Plato mengenai kekuasaan negara.selain itu Plato mengatakan bahwa kebaikan publik akan tercapai jika setiap potensi individu terpenuhi. Teori Plato memang masih mengandung banyak kelemahan karena adanya beberapa pertanyaan mendasar yang belum terjawab. Jika dibandingkan dengan kondisi negara-negara modern sekarang ini, model Plato terasa sangat utopis. Untuk menerima model ini kita perlu menerima pemikiran bahwa kualitas dasar individu secara alamiah berbeda. Pemikiran Plato sudah mampu menjadi peletak dasar sistem kenegaraan modern. Legitimasi negara tidak harus selalu dikaitkan dengan hal-hal supernatural dan masalah-masalah sakral yang ada di luar jangkauan pemikiran manusia. 5. Thomas Aquinas Masalah keadilan diterjemahkan oleh pemikir ini ke dalam dua bentuk, yaitu pertama, keadilan yang timbul dari transaksi-transaksi seperti pembelian penjualan yang sesuai dengan asas-asas distribusi pasar, dan kedua, menyangkut pangkat bahwa keadilan yang wajar terjadi bila seorang penguasa atau pemimpin memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan pangkat. Kemudian Thomas Aquinas membahas tentang hukum melalui pembedaan jenis-jenis hukum menjadi tiga, yaitu:a. Hukum Abadi (Lex Externa) Kebenaran hukum ini ditunjang oleh kearifan Ilahi yang merupakan landasan dari segala ciptaan. Manusia merupakan salah satu makhluk yang mencerminkan kebijaksanaan Sang Pencipta. Makhluk itu ada, berbentuk/berkodrat sebagaimana yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk yang berakal wajib memenuhi setiap kehendak Tuhan dan mempertanggungjawabkannya.b. Hukum Kodrat (Lex Naturalis) Hukum ini dijadikan dasar dari semua tuntutan moral. Tampak dia bukan hanya membuat pembahasan yang berkaitan dengan etika religius tanpa menjawab pertanyaan- pertanyaan tentang mengapa Tuhan menghendaki keadilan. Menurut Aquinas, Tuhan menghendaki agar manusia hidup sesuai kodratnya. Itu berarti bahwa manusia hidup sedemikian rupa sehingga ia dapat berkembang, membangun dan menentukan identitasnya, serta mencapai kebahagiaan.c. Hukum Buatan Manusia (Lex Humana) Hukum ini untuk mengatur tatanan sosial sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan keadilan. Norma hukum berlaku karena adanya perjanjian antara penguasa dengan rakyatnya. Di dalamnya tersirat rakyat akan taat pada penguasa, dan penguasa berjanji akan
  • 8. mempergunakan kekuasaannya demi kepentingan masyarakat umum. Namun Aquinasmenekankan bahwa isi hukum buatan manusia hendaknya sesuai dengan hukum kodrat.Kekuasaan harus memiliki legitimasi etis. Dia menegaskan bahwa hukum yang bertentangandengan hukum kodrat merupakan “penghancur hukum”. Untuk itu Aquinas menggolongkandua corak pemerintah, yaitu: pemerintahan berdasarkan kekuasaan (despotik), danpemerintahan yang sesuai dengan kodrat masyarakat sebagai individu yang bebas (politik).Jenis-jenis legitimasiMenurut Andrain dalam Ramlan Subakti (Memahami Ilmu Politik, 1999:97) berdasarkanprinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah maka legitimasidikelompokkan menjadi lima tipe yaitu :1. Legitimasi tradisional; masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut merupakan keturunan pemimpin ”berdarah biru” yang dipercaya harus memimpin masyarakat.2. Legitimasi ideologi; masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi. Ideologi yang dimaksudkan tidak hanya yang doktriner seperti komunisme, tetapi juga yang pragmatis seperti liberalisme dan ideologi pancasila.3. Legitimasi kualitas pribadi; masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut memiliki kualitas pribadi berupa kharismatik maupun penampilan pribadi dan prestasi cemerlang dalam bidang tertentu.4. Legitimasi prosedural; masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut mendapat kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.5. Legitimasi instrumental; masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan materiil (instrumental) kepada masyarakat.BAB III Kesimpulan dan Analistis 1. Wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan. 2. Kekuasaan adalah kemungkinan seorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan sosial yang ada termasuk dengan kekuatan atau tanpa mengiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu.
  • 9. 3. Ada tiga jenis wewenang, yaitu: a. Wewenang tradisional, yakni berdasarkan kepercayaan bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. b. Wewenang karismatik, yakni berdasarkan kepercayaan pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin. c. Wewenang rasional-legal, yakni berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin, seperti aturan- aturan mendasari tingkah laku sesorang, termasuk pemimpin.4. Legitimasi adalah keyakinan dari pihak anggota (masyarakat) bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu.5. Bentuk legitimasi kekuasaan menurut para filsuf yaitu: a. Niccolo Machiavelli Kaidah etika politik yang dianut oleh Machiavelli ialah bahwa apa yang baik adalah sesuatu yang mampu menunjang kekuasaan negara. b. Jean-Jacques Rousseau 1) Negara dibentuk karena adanya niat-niat baik untuk melestarikan kebebasan dan kesejahteraan individu. 2) Kepentingan publik kolektif senantiasa memperkuat kebebasan individu, sehingga setiap pribadi bukan sebagai kesatuan melainkan bagian dari kesatuan yang disebut komunitas. c. Thomas Hobbes Pembentukan undang-undang digariskan dengan tujuan untuk mencegah anarki. d. Plato 1) Para penguasa memperoleh hak memakai kekuasaan untuk mencapai kebaikan publik dari kecerdasan mereka. 2) Kebaikan publik akan tercapai jika setiap potensi individu terpenuhi.
  • 10. e. Thomas Aquinas 1) Keadilan timbul dari asas-asas distribusi pasar 2) Keadilan yang wajar terjadi bila seorang penguasa atau pemimpin memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan pangkat. Keadilan dipengaruhi oleh jenis hukum yang digunakan suatu negara, yaitu 1. Hukum Abadi (Lex Externa), yakni hukum ditunjang oleh kearifan Ilahi yang merupakan landasan dari segala ciptaan. 2. Hukum Kodrat (Lex Naturalis), yakni yakni hukum adalah landasan dari semua tuntutan moral. 3. Hukum Buatan Manusia (Lex Humana), yakni hukum berlaku karena adanya perjanjian antara penguasa dengan rakyatnya dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan keadilan. 6. Legitimasi terdiri dari lima jenis, yaitu a. Legitimasi tradisional, yakni berdasarkan keturunan pemimpin ”berdarah biru” yang dipercaya harus memimpin masyarakat. b. Legitimasi ideologi, yakni berdasarkan anggapan bahwa pemimpin tersebut adalah penafsir dan pelaksana ideologi c. Legitimasi kualitas pribadi, yakni berdasarkan kualitas pribadi pemimpin, seperti kharisma, penampilan pribadi dan prestasi pada bidang tertentu. d. Legitimasi prosedural, yakni berdasarkan kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. e. Legitimasi instrumental, yakni berdasarkan jaminan kesejahteraan materill (instrumental) yang diberikan pemimpin kepada masyarakat.BAB IV Kritik dan Saran 1. Legitimasi wewenang sebaiknya selalu dilakukan berdasarkan ketentuan dasar dan kepentingan publik.
  • 11. DAFTAR PUSTAKABudiarjo, Miriam, Prof. DASAR-DASAR ILMU POLITIK. Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.2008. Edisi ketiga.Syafiee, Kencana Inu. PENGANTAR ILMU POLITIK. Pustaka Reka Cipta: Bandung. 2009.Cetakan Pertama.http://okghiqowiy.blogspot.com/2012/04/pengertian-dan-pentingnya-wewenang.htmlhttp://abdulfaroj.blogspot.com/2012/01/bab-7-wewenangdelegasidesentralisasi.htmlwww.slideshare.net/abd3llah/kekuasaan-dan-wewenanghttp://rodlialramdhan.blogspot.com/2012/05/bentuk-bentuk-legitimasi-kekuasaan.htmlhttp://Fabadiah.files.wordpress.com/bab-ii-legitimasi-kekuasaan.docx

×