• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah Sebagai Quality Control Mutu Pendidikan. Makalah Seminar Nasional
 

Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah Sebagai Quality Control Mutu Pendidikan. Makalah Seminar Nasional

on

  • 2,537 views

Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah Sebagai Quality Control Mutu Pendidikan. Makalah Seminar Nasional "Peningkatan Profesionalisme Pengawas Sekolah" yang diselenggarakan di MM UGM Tanggal 11 Januari ...

Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah Sebagai Quality Control Mutu Pendidikan. Makalah Seminar Nasional "Peningkatan Profesionalisme Pengawas Sekolah" yang diselenggarakan di MM UGM Tanggal 11 Januari 2012.

Statistics

Views

Total Views
2,537
Views on SlideShare
2,521
Embed Views
16

Actions

Likes
2
Downloads
233
Comments
3

3 Embeds 16

http://www.slashdocs.com 10
http://www.docshut.com 4
http://www.docseek.net 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

13 of 3 previous next Post a comment

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah Sebagai Quality Control Mutu Pendidikan. Makalah Seminar Nasional Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah Sebagai Quality Control Mutu Pendidikan. Makalah Seminar Nasional Document Transcript

    • REVITALISASI PERAN PENGAWAS SEKOLAHSEBAGAI QUALITY CONTROL MUTU PENDIDIKAN Makalah Seminar Nasional “Peningkatan Profesionalisme Pengawas Sekolah” Yang diselenggarakan di MM UGM Yogyakarta, 11 Januari 2012 Oleh: JOKO PRASETIYO SMK NEGERI 1 BINTAN KEPULAUAN RIAU MAGISTER MANAJEMEN MANAJEMEN KEPENGAWASAN PENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA 2012
    • REVITALISASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH SEBAGAI QUALITY CONTROL MUTU PENDIDIKAN A. Pendahuluan Mutu sebuah produk termasuk juga produk yang dihasilkan oleh institusipendidikan tentunya tidak lepas dari quality control atau penjaminan mututerhadap lulusan yang dihasilkan, quality control memiliki peranan yang pentingdan strategis dalam penjaminan mutu pendidikan. Mutu pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini sering disoroti, dikritik dandijadikan sebagai kambing hitam. Seperti yang dimuat dalam harian SuaraMerdeka tanggal 31 Desember 2011 pada kolom pendidikan hal 8, disebutkanbahwa: “Dunia pendidikan Indonesia mendapat sorotan tajam, sebagian punmenyudutkan sebagai kambing hitam, karena gagal memainkan peran pentingsebagai pembentuk sumber daya manusia bermartabat dan berkualitas. Pendidikandinilai salah arah melahirkan mental korup, tidak jujur, tidak mau bekerja keras,dan suka menerabas untuk memenuhi hasrat dan materialisme”. Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia di suatu negara,tentunya sudah seharusnya juga perlu ditingkatkan mutu pendidikan di negaratersebut dengan menerapkan standar dalam menyelenggarakanpendidikannya. Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban menetapkankriteria minimal pada berbagai komponen strategis agar memenuhi standar mutuminimal sebagai modal dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada.Upaya meningkatkan mutu pendidikan itu tidaklah mudah, dalam meningkatkanmutu pendidikan dibutuhkan rancangan tentang apa yang hendak ditingkatkan,memilih bagian yang perlu ditingkatkan, dan menghasilkan output yang palingunggul di antara sekolah-sekolah yang ada. Oleh karena itu, peningkatan mutupendidikan memerlukan komitmen yang tinggi dari segenap komponen yangmenjadi penggerak sekolah tersebut. Dalam mewujudkan mutu pendidikan yang
    • baik, tentunya memerlukan waktu, proses dan kerja keras untuk mewujudkannya.Tiap langkah dalam mewujudkan mutu pendidikan yang baik disekolah memerlukan disiplin bersama, tanggung jawab bersama, dan komitmenbersama. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan, merupakan standar minimal yang perlunya disusundan dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan, yang meliputi : (1) standar isi;(2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenagakependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7)standar pembiayaan dan (8) standar penilaian.Dalam konteks manajemen mutu,PP no.19 tahun 2005 ini merupakan bagian dari penerapan manajemen mutuyang mengimplementasikannya melalui perangkat-perangkat seperti perencanaanmutu (quality planning), pengendalian mutu (quality control), jaminan mutu(quality assurance), dan peningkatan mutu (quality improvement). Tanggungjawab manajemen mutu terdapat pada semua tingkatan manajemen danimplementasinya melibatkan semua orang pada semua unit dalam organisasipemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan padaorganisasi satuan tingkat pendidikan. Perencanaan mutu (quality planning) dalam konteks sekolah tentunyaadalah pemenuhan akan kebijakan mutu tentang 8 standar yang telah ditetapkanoleh pemerintah pusat. Dengan demikian, sasaran dari program sekolah adalahpencapaian dari 8 standar minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintahpusat. Sementara itu dalam melaksanankan pengendalian mutu (quality control)dalam PP no.19 tahun 2005 dijelaskan bahwa dalam rangka pengendalian mutuakan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat provinsi,pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten, tingkat satuan pendidikan, BadanStandar Nasional Pendidikan (BNSP), dan Badan Akreditasi Nasional (BAN).Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 juga menjelaskan tentang penjaminan
    • mutu pendidikan. Proses penjaminan mutu (quality assurance) dilakukanuntuk mengidentifikasi hal-hal yang akan dan telah dicapaidan menentukan prioritas-prioritas peningkatan mutu, memberikan data untukpengambilan keputusan berbasis data, dan membantu membangun budayapeningkatan mutu berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib melakukanpenjaminan mutu pendidikan melalui pemenuhan 8 standar pendidikan secarakonsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yangberkepentingan memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuanuntuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutupendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatuprogram penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Dalam makalah ini yang akan dibahas adalah tentang proses pengendalianmutu (quality control) pendidikan yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Qualitycontrol (pengendalian mutu) adalah kegiatan untuk memantau, mengevaluasi danmenindaklanjuti agar persyaratan mutu yang ditetapkan tercapai. Qualitycontrol adalah sistem kendali yang terintregrasi di dalam proses. Secarafungsi quality control merupakan proses operasional yang langsung melakukanaktivitas checking atau inspeksi terhadap proses untuk menghasilkan sebuahoutput yang baik. Tujuan dasar pengendalian mutu (quality control) adalahmemastikan bahwa output, layanan, atau proses yang diberikan memenuhipersyaratan tertentu dalam konteks ini tentunya memenuhi persyaratan 8 standaryang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, bukanhanya tugas dari internal sekolah sendiri untuk melakukan koreksi terhadapmasalah-masalah mutu. Orang lain pun yang terlibat dalam proses menemukanpenyebab dari permasalahan mutu harus dapat memperbaikinya juga. Pengawassekolah sebagai bagaian dari eksternal sekolah memiliki peranan yang sangattinggi dalam melakukan proses pengendalian mutu di sekolah karena berkenaansebagai tugas dan fungsinya dalam melakukan supervisi di sekolah.
    • B. Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) Manajemen Mutu Terpadu merupakan pendekatan manajemen untukmeningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu semua komponenterkait (terpadu), diantara peserta didik, pendidik, kurikulum, PBM, dana, danmasyarakat. Manajemen mutu terpadu perlu diterapkan secara konsisten dalampendidikan untuk menampilkan layanan pendidikan yang unggul dalam halmutu, kompetitif terhadap sektor lain, dan iklim kompetitif yang perludihidupkan diantara institusi pendidikan (Sumarno, 2000). Istilah utama yang terkait dengan kajian Total Quality Management(TQM) ialah continous improvement (perbaikan berkelanjutan) dan qualityimprovement (perbaikan mutu). Oleh karena itu manajemen mutu terpadumerupakan salah satu strategi manajemen untuk menjawab tantangan eksternalsuatu organisasi guna memenuhi kepuasan pelanggan. Pendapat Joseph C. Field yang dikutip Syafaruddin (2002) menyatakanbahwa untuk menerapkan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan adasepuluh langkah yang harus dilalui, yaitu : (1) mempelajari dan memahamimanajemen mutu terpadu secara menyeluruh; (2) memahami dan mengadopsijiwa dan filosofi untuk perbaikan terus menerus; (3) menilai jaminan mutu saatini dan program pengendalian mutu; (4) membangun sistem mutu terpadu; (5)mempersiapkan orang-orang untuk perubahan, menilai budaya mutu sebagaitujuan untuk mempersiapkan perbaikan, melatih orang-orang untuk bekerja padasuatu kelompok kerja; (6) mempelajari teknik untuk mengatasi akar persoalan(penyebab) dan mengaplikasikannya tindakan koreksi dengan menggunakanteknik dan alat manajemen mutu terpadu; (7) memilih dan menetapkan pilotproject untuk aplikasikan; (8) menetapkan prosedur tindakan perbaikan danmenyadari akan keberhasilannya; (9) menciptakan komitmen dan strategi yangbenar mutu terpadu oleh pimpinan yang akan menggunakannya; dan (10)memelihara jiwa mutu terpadu dalam penyelidikan dan aplikasi pengetahuanyang amat luas. Arcaro mengembangkan konsep roda implementasi TQM dalam duniapendidikan yang berisi 8 (delapan) unsur yakni: (1) Strategic Planning; (2)
    • Communication; (3) Program measurements; (4) Conflict management; (5)Program Selection; (6) Program implementation; (7) Program validation; dan(8) Standards. Dengan menerapkan delapan unsur itu dalam dunia pendidikan dapatdiperoleh dua manfaat yaitu (1) pendidikan selalu dapat menyesuaikan dengantuntutan pengguna sehingga dukungan untuk perbaikan mutu tidak akanmenemui kesulitan yng berarti; (2) Ukuran keberhasilan dapat ditentukansehingga memudahkan pengukuran dan evaluasi tingkat keberhasilan dalamupaya peningkatan mutu pendidikan (http://lpmpbanten.net).1. Sistem penjaminan Mutu (Quality Assurance) Paradigma baru sistem manajemen pendidikan yang berorientasi mutumengenal empat buah prinsip, yaitu (1) prinsip otonomi; (2) prinsip evaluasi; (3)prinsip akuntabilitas, dan (4) prinsip akreditasi. Paradigma baru sistempendidikan tersebut dapat digunakan untuk semua lapis otoritas satuanpendidikan, seperti wewenang untuk self regulation pada prinsip otonomi dapatditerapkan pada lapis organisasi institusi satuan sekolah dan kelas. Namun harusselalu diingat bahwa dibalik otonomi ada akuntabilitas, dan penilaian kualitasdalam bentuk akreditasi. Akuntabilitas dalam self regulation ini mengisyaratkantugas untuk melakukan perencanaan terhadap peningkatan kualitas secaraberkelanjutan. Bentuk akuntabilitas pada otoritas sekolah kepada otoritas pusat atau bisajuga yayasan yang dikenal dengan penjaminan mutu internal (internal qualityassurance). Upaya penjaminan mutu ini berupa pemberdayaan lapis unitakademik untuk melakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan berdasarpada perencanaan berbasis pada fakta yang diperoleh berdasar pada prosesevaluasi diri.. Dalam sistem penjaminan mutu internal bidang akademikdiupayakan untuk melakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan padasetiap unit akademik yang mengandung dua unsur, yaitu unsur operasional(rutin) dan unsur peningkatan kualitas. Pada tingkat unit akademik di sekolah,proses perencanaan peningkatan kualitas berdasar pada visi sekolah sebagai
    • situasi masa depan yang hendak diwujudkan melalui analisis terhadap situasi lingkungan (environmental scanning) untuk cakrawala waktu 10 tahun ke depan. Melalui environtal scanning dapat dikenali situasi eksternal yang merupakan kesempatan dan yang merupakan ancaman (threat). Visi sekolah hendaknya dijabarkan dalam bentuk pernyataan misi atau tugas yaitu apa tindakan yang harus dilakukan, untuk siapa dan bagaimana tindakan itu dilakukan, serta mengapa tindakan untuk mewujudkan visi itu harus dilakukan. Pernyataan misi itu ada pada tingkat program, sehingga pernyataan misi sekolah menunjukkan keunikan program yang dihasilkan oleh program sekolah tersebut. Selanjutnya pernyataan misi dijabarkan dalam bentuk pernyataan tujuan yaitu situasi yang harus dicapai sebagai indikator keterlaksanaan misi dalam rangka mewujudkan visi. 2. Indikator Sistem Penjaminan Mutu Banyak indikator yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan penjaminan mutu di suatu lembaga pendidikan. Penjaminan mutu di sekolah misalnya dalam hal kurikulum, fasilitas dan proses pembelajaran. Indikator- indikator yang berkait dengan proses pembelajaran seperti: penyiapan silabus, penyiapan bahan ajar, penyiapan bahan/pedoman praktek, alat/media pembelajaran, dan alat evaluasi (http://lpmpbanten.net). C. Keberadaan Pengawas Sekolah Kegiatan pengawasan sekolah selalu dinamis seiring dengan meningkatnyakesadaran para pelaksanan pendidikan di tingkat sekolah untuk meningkatkanmutu pendidikan. Kesadaran akan pentingnya meningkatkan mutu terkait padaperan, fungsi, dan pembagian tugas dalam organisasi. Pelaksanaannya selaluterkait pada konsistensi dari penyelenggara pendidikan (sekolah), kegiatanakademik, profesionalisme, dan kesungguhan penyelenggara pendidikan akanpentingnya memastikan bahwa mutu yang diharapkan dapat terus terjaga sejak
    • langkah perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauannya. Oleh sebab itulahperanan pengawas sekolah sebagai pengawas eksternal menjadi hal penting yangharus ada dalam tataran sistem pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapatDjam’an Satori (2001 : 4-5 ) yang menyatakan bahwa untuk memenuhi fungsiquality assurance, sasaran pengawasan pendidikan di sekolah harus diarahkanpada pengamanan mutu layanan belajar mengajar (apa yang terjadi di kelas,laboratorium atau di tempat praktek) dan mutu kinerja manajemensekolah/madrasah. Dalam tingkat analisis terhadap pengamanan mutu layananbelajar-mengajar faktor guru paling dominan, sehingga pengawasan pendidikan disekolah menaruh perhatian pada akuntabilitas profesional guru. Dalam analisispengawasan mutu manajemen sekolah adalah kinerja manajemen kepala sekolah. Pengawas sekolah merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas,tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untukmelakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaiandan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuanpendidikan pra sekolah, dasar dan menengah (Kepmendikbud RI Nomor020/U/1998 tanggal 6 Pebruari 1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatanfungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya). Pengawas sekolah jugaberfungsi sebagai mitra guru dan kepala sekolah, inovator, konselor, motivator,kolaborator, asesor, evaluator dan konsultan. Bentuk kegiatan yang dapatdilakukan dalam rangka pembinaan sekolah adalah dengan melakukanpemantauan (monitoring) dan penilaian (evaluasi). Dalam Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban KerjaGuru dan Pengawas Satuan Pendidikan, pada ayat 3 dinyatakan “Pengawassebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. mengawasi, memantau, mengolah danmelaporkan hasil pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan padaSatuan Pendidikan.
    • Sedangkan berdasarkan Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentangStandar Pengawas Sekolah/Madrasah, menyatakan bahwa jenis pengawas terdiridari : 1. Pengawas Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal (TK/RA) 2. Pengawas Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI). 3. Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) 4. Pengawas Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, atau Seni Budaya). 5. Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, Seni Budaya, Teknik dan Industri, Pertanian dan Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Kesejahteraan Masyarakat, atau Seni dan Kerajinan).Untuk kualifikasi pengawas TK/RA, SD/MI minimum S1 atau D IV dankualifikasi Pengawas SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK berpendidikanminimum S2 dan memiliki kompetensi : Kompetensi Kepribadian, KompetensiSupervisi Manajerial, Kompetensi Supervisi Akademik, Kompetensi EvaluasiPendidikan, Kompetensi Penelitian dan Pengembangan, Kompetensi Sosialmelalui uji kompetensi dan atau pelatihan pengawas serta lulus seleksi pengawassatuan pendidikan. Pengawas sekolah terdiri dari pengawas satuan pendidikan, pengawasmata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran. Wilayah dari tugaspengawas satuan pendidikan menurut Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 adalahmelaksanakan supervisi manajerial dan supervisi akademik dengan pendekatanjumlah sekolah yang di bina yang diuraikan sebagai berikut :
    • 1. Pengawas Taman Kanak-Kanak melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 10 sekolah dan paling banyak 15 sekolah. 2. Pengawas Sekolah Dasar melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 10 sekolah dan paling banyak 15 sekolah, 3. Pengawas Sekolah Menengah Pertama melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 7 sekolah dan paling banyak 15 sekolah, 4. Pengawas Sekolah Menengah Atas melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah, 5. Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah, 6. Pengawas Sekolah Luar Biasa melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah,Kegiatan supervisi kegiatan manajerial meliputi pembinaan dan pemantauanpelaksanaan manajemen sekolah merupakan kegiatan dimana terjadi interaksilangsung antara pengawas satuan pendidikan dengan kepala sekolah dan tenagakependidikan lainnya. Sedangkan kegiatan supervisi akademik intinya adalahmengontrol dan membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaranseperti penguasaan materi pokok dalam proses pembelajaran, penyusunan silabusdan RPP, pemilihan strategi/metode/teknik pembelajaran, penggunaan media danteknologi informasi dalam pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaranserta penelitian tindakan kelas. Dalam kegiatan pengawasan di sekolah seperti : administrasi, supervisi,evaluasi, manajemen maupun pengawasan merupakakan kegiatan yang salingmelengkapi satu sama lain dan sukar dipisahkan, hanya dapat dibedakan, itupunhanya bisa dilakukan dalam bahasan akademik (M. Rifai, 1987 dalam DadangSuhardan, 2006). Administrasi menggambarkan keseluruhan sistem pendidikandan kebijaksanaannya. Supervisi berhubungan dengan usaha meningkatkan mutupembelajaran dan situasinya. Evaluasi digambarkan sebagai alat untukmenterjemahkan kebijakan administrasi kedalam kegiatan teknis operasional.Pengawasan atau kontrol merupakan usaha untuk mempertahankan supaya proses
    • pendidikan berjalan dengan semestinya dalam tujuan mencapai tujuan yangdikehendaki dalam rencana (Gregorio,1966 dalam Dadang Suhardan,2006:31) D. Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah Sebagai Quality Control Mutu Pendidikan. Kenyataannya pengawas sekolah sebagai pihak eksternal pengendalianmutu pendidikan pada level satuan pendidikan sering dikesampingkanperanannya dalam proses peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Bahkan, tidakjarang pengawas menjadi pihak pertama yang patut disalahkan ketika terjadikegagalan dalam hasil pendidikan. Tentunya, hal ini menjadi pertanyaan besarmengapa wacana itu dapat terjadi di kalangan sekolah. Keadaan di lapangan memperlihatkan terjadinya penurunan kinerja pengawassatuan pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yangterjadi, diantaranya : 1. Rekrutmen pengawas hanya didasarkan pada senioritas atau memperpanjang usia pensiun bagi birokrat. 2. Jabatan pengawas sekolah masih dipandang sebagai tempat isolasi bagi mereka yang berfikiran kritis dan inovatif. 3. Belum adanya perhatian yang serius dalam pembinaan karir pengawas sekolah. 4. Dalam penyelenggaraan tugasnya belum didukung oleh sarana prasarana dan alokasi pembiayaan yang memadai.Pada awalnya pengawas sekolah melakukan kegiatan supervisi denganpendekatan inspeksi. Kunjungan sekolah dan kelas yang dilakukan pengawasmerupakan kegiatan formal yang menakutkan. Pengawas masuk kelas memeriksa
    • bagaimana guru mengajar, memeriksa sampai mana kurikulum diterapkan, danmenguji kompetensi siswa secara lisan. Hasil pemeriksaan merupakan nilaikinerja sekolah yang sangat bermakna terhadap masa depan karir mereka sehinggakepala sekolah maupun pendidik berkepentingan dengan hasil penilaian yangbaik. Kepala sekolah melakukan inspeksi terhadap guru sebagai wujud darisistem supervisi internal berlangsung setiap hari. Namun sayang sekali penugasan pengawas ke sekolah tidak pernah didukung dengan biaya yang memadai sehingga sebagian beban itu dari menjaditanggungan sekolah. Akibatnya wibawa pengawas di sekolah terganggu dengandampak psikologis. Ditambah lagi dengan kekeliruan kebijakan dari pemerintahdengan memberikan bantuan pendidikan dan pelatihan tentang kegiatan supervisiyang hanya terfokus kepada kepala sekolah saja dengan tanpa mengikutsertakanpengawas sekolah. Akibatnya, fungsi supervisi yang dilakukan oleh pengawassemakin tidak bertaring saja di mata sekolah. Terjadinya keterlambatan pengawasmerespon dan mengantisipasi kebijakan dan inovasi pendidikan yang baru,karena fasilitas dan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yangsangat kurang dalam memberikan program-program yang mendukung dan terlalumenitikberatkan kepada kepala sekolah dan guru. Seharusnya, sebelum kepalasekolah dan guru mengetahui akan kebijakan dan inovasi pendidikan yang baru,pengawas sekolah harus lebih dulu mengetahui dan memahaminya. Paradigma supervisi pengawas seperti di atas tentunya perlu dirubah,pengawas bukan hanya sekedar mengontrol dan mencari-cari kesalahan guru dankepala sekolah, tetapi juga membantu dan membimbing para guru dan kepalasekolah. Perlu adanya perubahan dari control to help. Dengan mempertimbangkan hal di atas maka perlu diadakannyarevitalisasi peran pengawas sekolah untuk dilakukan perbaikan dari segala sudutagar proses pendidikan di sekolah berjalan efektif. Pengawasan sekolah harustetap diarahkan pada pengendalian mutu untuk meningkatkan mutu pendidikandengan keharusan memiliki kompetensi yang sesuai dalam melakukanpengawasan akademik, disamping pengawasan manajerial (quality controllingauditing).
    • Adapun bentuk dari revitalisasi peran pengawas sekolah dalam upayameningkatkan kualitas pendidikan adalah : Rekrutmen pengawas harus sesuai dengan Permendiknas no.12tahun 2007 dan PP no.19 tahun 2005. Selain itu, pemerintah harus menunjuk sebuah badan yang jelas dan berkompeten dalam merekrut dan menguji pengawas sekolah secara psikologis dan akademik dengan mengeluarkan sertifikat kepengawasan (educational audit certificate) dan sertifikat tersebut harus ada limit waktunya untuk diperpanjang oleh para pengawas. Bila lisensi sertifikat sudah habis dan pengawas sekolah belum memperpanjang dengan melakukan ujian kembali, maka pengawas tersebut tidak berhak untuk melakukan surpervisi ke sekolah dan dinas berhak memutuskan keberadaan pengawas tersebut. Perlunya adanya pembenahan ulang dalam wilayah kerja binaan pengawas sekolah karena yang ada saat ini terlalu banyak. Bila kita melihat permendiknas no.12/2007 disebutkan bahwa minimal pengawas sekolah membina 5 sekolah. Hal ini dirasakan sangat berat tupoksi pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu sebuah sekolah. Idealnya, satu pengawas sekolah membina satu sekolah (TK/RA/SD/MI) dan pengawas sekolah untuk satu sekolah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK) dengan terdiri daripengawas kelompok mata pelajaran. Dengan demikian, kinerja pengawas sekolah dapat terlihat dengan jelas berdasarkan indicator dari peningkatan mutu sekolah yang dibinanya. Pemerintah pusat harus mendahulukan peningkatan kompetensi pengawas sekolah dibandingkan para kepala sekolah dan guru. Terutama yang berkenaan dengan bantuan pendidikan dan pelatihan atau diklat tentang sesuatu kebijakan dan inovasi pendidikan yang baru sebelum diberikan kepada para kepala sekolah dan guru. Karena tugasnya sebagai pengawas, maka ia harus lebih dulu memahami akan kontent yang akan diawasinya. Yang terjadi saat ini malah sebaliknya, kebanyakan para kepala sekolah dan guru yang lebih tahu dan mengerti sehingga kewibawaan pengawaspun menjadi pudar.
    • Pemerintah daerah/dinas pendidikan kabupaten/kota harusmerumuskan dan membuat kebijakan yang seragam tentang prosespengawasan yang dilakukan di sekolah. Dimana kegiatan supervisiakademik dan kegiatan supervisi manajerial yang meliputi pembinaan,pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikanmerupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawassatuan pendidikan dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikanlainnya. Kegiatan ini adalah kegiatan tatap muka yang sebenarnya disekolah binaan, tetapi kegiatan mengolah hasil pemantauan setiap standardari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan merupakan kegiatan bukantatap muka. Untuk itu, dinas dan para pengawas harus dapat membuatinstrumen yang terstandar tentang program pengawasan terdiri atas (1)program pengawasan tahunan, (2) program pengawasan semester, (3)rencana kepengawasan manajerial (RKM), dan (4) rencana kepengawasanakademik (RKA). Dengan memiliki instrumen yang terstandar maka dinasakan memperoleh data yang akurat akan peningkatan mutu pendidikan didaerahnya.Pengawas diberikan kewenangan dalam menyeleksi calon kepalasekolah dan melakukan proyek pelatihan dan pengembangan bagiguru-guru, serta menilai kinerja guru dan kepala sekolah selanjutnyadirekomendasikan dalam peningkatan karirnya. Dengan memilikikewenangan seperti ini, pengawas tentunya dapat menilai secara akuratakan kinerja para guru di sekolah.Disediakan dana operasional dan tunjangan yang memadai bagipengawas. Dengan memiliki tunjangan yang lebih tinggi dari guru makadiharapkan keprofesionalismean pengawas semakin terangkat danmemberikan image bahwa posisi pengawas sangat bergengsi danberwibawa. Tetapi pemberian tunjangan ini juga sesuai dengan bebankerja yang berat yang ditanggung oleh pengawas. Dan untuk menunjangproses pengawasan yang dilakukannya, pengawas, harus mendapatkan
    • dana operasional yang memadai seperti dana untuk ATK, pelaporan, perjalan dinas, penelitian, kegiatan pembinaan dll. Dan yang terpenting adalah perlu adanya kebijakan tentang penghargaan dan hukuman yang tegas dari pemerintah daerah terhadap kinerja para pengawas. Hal ini dilakukan agar proses kegiatan pengawasan berjalan dengan baik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. E. Peranan LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) dalam Membantu Peran Pengawas Sekolah. Sesuai dengan Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang sistempenjaminan mutu pendidikan , menyatakan bahwa kegiatan supervisi,pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, danbimbingan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota kepada satuan atau program pendidikan harus bekerja sama denganmengikuti arahan dan binaan LPMP untuk pendidikan formal. Selain itu,berdasarkan permendiknas no.7 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerjaLPMP terdapat dua dari empat tugas LPMP yang bersentuhan dengan tugaspengawas sekolah yaitu melakukan pemetaan mutu pendidikan dan melaksanakansupervisi pendidikan. Supervisi pendidikan yang dilakukan oleh LPMP bertujuan menghimpuninformasi atau kondisi nyata pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikansesuai dengan tugas pokoknya sebagai dasar untuk melakukan pembinaan dantindak lanjut perbaikan kinerja belajar siswa. Berdasarkan informasi tersebutmaka akan dapat dipetakan mutu pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Targetutama dari kegiatan supervisi adalah berkembangnya proses perbaikan mutusecara berkelanjutan dengan meningkatnya kebiasaan melaksanakan tugas sejakawal dengan mutu yang terukur, membiasakan tiap tahap pekerjaan dengan jelas.Pada akhirnya supervisi menumbuhkan budaya mutu karena mutu itu adalahbudaya yang selalu menjujung tujuan yang tinggi pada tiap langkah kegiatan.
    • Dengan demikian sangat jelas bahwa LPMP berkepentingan denganpengawas sekolah dalam melakukan kegiatan pemetaan dan supervisi di sekolahkarena sumberdaya yang ada di LPMP tidak mencukupi untuk melakukanpemetaan dan supervisi ke seluruh sekolah yang ada di setiap provinsi. LPMPselain harus bersinergis dengan para pengawas tentunya harus berkomitmen danmemiliki political will yang kuat dengan pemerintah daerah dalam rangkameningkatkan mutu pendidikan di daerah karena mereka yang memiliki parapengawas sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan LPMP dalam membantuperanan para pengawas sekolah adalah : Memberikan bantuan teknis berupa pendidikan dan pelatihan tentang supervisi pendidikan (akademik dan manajerial). Menfasilitasi dinas, para pengawas sekolah untuk menyusun instrument kepengawasan yang terstandar. LPMP harus dapat menjadi badan yang berkompeten dalam merekrut dan menguji pengawas sekolah secara psikologis dan akademik dengan mengeluarkan sertifikat kepengawasan (educational audit certificate) F. Kesimpulan Mutu sebuah produk termasuk juga produk yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tentunya tidak lepas dari quality control atau penjaminan mutu terhadap lulusan yang dihasilkan, quality control memiliki peranan yang penting dan strategis dalam penjaminan mutu pendidikan. Adapun bentuk dari revitalisasi peran pengawas sekolah dalam upayameningkatkan kualitas pendidikan adalah : 1. Rekrutmen pengawas harus sesuai dengan Permendiknas no.12 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005. 2. Perlunya adanya pembenahan ulang dalam wilayah kerja binaan pengawas sekolah karena yang ada saat ini terlalu banyak. 3. Pemerintah pusat harus mendahulukan peningkatan kompetensi pengawas sekolah dibandingkan para kepala sekolah dan guru.
    • 4. Pemerintah daerah/dinas pendidikan kabupaten/kota harus merumuskan dan membuat kebijakan yang seragam tentang proses pengawasan yang dilakukan di sekolah. 5. Pengawas diberikan kewenangan dalam menyeleksi calon kepala sekolah dan melakukan proyek pelatihan dan pengembangan bagi guru-guru, serta menilai kinerja guru dan kepala sekolah selanjutnya direkomendasikan dalam peningkatan karirnya. 6. Disediakan dana operasional dan tunjangan yang memadai bagi pengawas. Beberapa hal yang dapat dilakukan LPMP dalam membantu peranan parapengawas sekolah adalah : 1. Memberikan bantuan teknis berupa pendidikan dan pelatihan tentang supervisi pendidikan (akademik dan manajerial). 2. Menfasilitasi dinas, para pengawas sekolah untuk menyusun instrument kepengawasan yang terstandar. 3. LPMP harus dapat menjadi badan yang berkompeten dalam merekrut dan menguji pengawas sekolah secara psikologis dan akademik dengan mengeluarkan sertifikat kepengawasan (educational audit certificate)
    • Daftar PustakaAlma, Buchari, at.al. 2009. Guru Profesional. Bandung. AlfabetaPeraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar PengawasSekolah/Madrasah.Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.Purwanto, M. Ngalim (2009). Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung:PT. Remaja RosdakaryaRifai, Veithzal (2005): Manajemen Sumber daya manusia untuk Perusahaan, Jakarta, Murai Kencana.Rochman, Arif dan Wiyono, Giri (2008). Laporan Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Yogyakarta: Pusat Studi Kebijakan Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.Suhardan, H .Dadang ,(2006). Supervisi Bantuan Profesional,. Bandung. MutiaraIlmuSuara Merdeka, 31 Desember 2011. Kolom pendidikan, hal 8.Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalhttp://lpmpbanten.net/konten.php?view=detail&kont=9443http://gurupembaharu.com/home/?p=215