“Semua pegawai KPPN, khususnya front office (FO) dan seksi-seksi tertentu akanmengundurkan diri daripada tertimpa musibah ...
Menarik sekali menyimak pleidoi (nota pembelaan) yang dibacakan langsung oleh EIS.Terdakwa mengungkapkan rasa heran dan bi...
(dhi. KPPN) harus melakukan pengujian hanyalah pengujian administrative dan bersifatpengulangan (rechek). Bukan bersifat p...
pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan keahlian, mempunyai sebuah misi target yangakan dituju atau yang sedangkan dilak...
Secara     social  kemasyarakataniniterlihattidakadildan   proses   peradilan   dimatapihaktermasukmasyarakatsemakintersud...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Reformasi birokrasi dan aspek sosialnya

715

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
715
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Reformasi birokrasi dan aspek sosialnya"

  1. 1. “Semua pegawai KPPN, khususnya front office (FO) dan seksi-seksi tertentu akanmengundurkan diri daripada tertimpa musibah dalam bentuk menanggung dosa yang tidakpernah mereka lakukan.”(Pembelaan EIS, terdakwa kasus ‘pemalsuan SPM’ yangmerugikan keuangan negara).Terus terang, ada rasa sanksi atas penegakan hukum yang masih jauh dari rasa keadilan dinegeri ini. Dan kemarin sore (9 Januari 2011), kembali terdengar kabar tidak sedap karenadua orang pegawai negeri sipil (PNS) lingkup kementerian keuangan divonis bersalah olehmajelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Terpidana EIS selakupenandatangan SP2D divonis bersalah 1,5 tahun dan denda Rp100 juta atau subsidaire 3bulan kurungan, sedangkan ES selaku petugas FO divonis 1 tahun dan denda Rp100 jutaatau subsidaire 3 bulan kurungan.Kasus ini bermula dari penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diduga asli tapipalsu (ASPAL)bernomor 00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 yangditandatangani SUP selaku pejabat penandatangan SPM pada Satker (SNVT) lingkup DitjenBina Marga Departemen Pekerjaan Umum senilai Rp9,95 miliar atas nama PT. CSC yangbelakangan diketahui fiktif. (Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/02/02/16184379/Wah.Dokumen.Anggaran.Pun.Dipalsukan).Sesuai prosedur kerja, SPM tadi ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) bernomor 928710J tertanggal 21 November 2008 sebesar Rp8.824.221.000,00(setelah dipotong pajak) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam halini ditandatangani oleh EIS selaku Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN Jakarta II. (Sumber:http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/01/207079/7/5/Polisi-Tahan-Dua-Pegawai-Pelayanan-Perbendaharaan-NegaraJaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan tanggal 6 September 2011menuntut terdakwa EIS dan ES dengan dakwaan primer dan sekunder karena diyakini tidakmelakukan penelitian yang mendalam terhadap SPM Nomor 00155/440372/XI/2008 danmemprosesnya menjadi SP2D. Karenanya, JPU mendakwa keduanya tidak mematuhiPeraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 dan melanggar Keputusan DirjenPerbendaharaan Nomor KEP-297/PB/2007. (Sumber:http://www.perbendaharaan.go.id/new/index.php?pilih=news&aksi=lihat&id=2698)Dalam dakwaan primernya, JPU mendakwa EIS dan ES “sebagai orang yang melakukanatau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” (Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).Sedangkan dakwaan sekunder, keduanya didakwa “sebagai orang yang melakukanatau turut sertamelakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara.” ((Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UUNomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
  2. 2. Menarik sekali menyimak pleidoi (nota pembelaan) yang dibacakan langsung oleh EIS.Terdakwa mengungkapkan rasa heran dan bingung mengapa Direktur PT. CSC (Penerimadana) dan SUP (selaku pejabat penerbit SPM) tidak diseret juga ke pengadilan TIPIKORkarena jelas-jelas yang bersangkutan sendiri yang menandatangani 60 lembar blangko SPMkosong sesaat sebelum yang bersangkutan berangkat menunaikan ibadah haji? (Sumber: http://www.keuanganpublik.com/)Selain itu, EIS juga menyatakan keheranan terhadap kredibilitas dan kompetensi dari SaksiAhli yang diajukan oleh JPU yakni Dr. Dian Puji Simatupang yang ternyata belakangandiketahui bukan pakarHukum Keuangan Negara tetapi Hukum Administrasi Negaradari curriculum vitae-nya (CV/Riwayat Hidup). Terdakwa mensinyalir saksi ahli yangdiajukan JPU tersebut, tidak memiliki latar pendidikan yang mamadai di bidang hukumKeuangan Negara dan tidak memahami masalah-masalah perbendaharaan negara, kecualisekadar membaca pasal demi pasal dan menafsirkan menurut pendapatnya sendiri.Sesuai ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dankemudian diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, kewenangan Menteri Teknis dalam pengelolaan keuangan di masing-masingKementeriannya lebih dominan dibandingkan Menteri Keuangan.Menteri Teknis sebagai Pengguna Anggaran (PA), dan semua satker jajarannya sebagaiKuasa Pengguna Anggaran (KPA), memiliki kewenangan sebagai Otorisator (melakukantindakan yang dapat mengakibatkan adanya pengeluaran dan/atau penerimaan negara) dansekaligus sebagai Ordonatur(melakukan pengujian atas tindakan yang dilakukan olehOtorisator dan memerintahkan pembayaran kepada comptabel) bagi anggarannya masing-masing. Sedangkan Menteri Keuangan, beserta jajarannya, hanya memilikikewenangan Comptabel (Bendahara Umum Negara).Merujuk pendapat hukum Drs. Siswo Sujanto, DEA (Ketua Tim Kecil Penyusunan PaketUU Bidang Keuangan Negara), yang turut dihadirkan sebagai saksi ahli dalam kasus inimenjelaskan bahwa pembagian kewenangan tersebut (Otorisator, Ordonator, danComptabel) didasarkan pada prinsip let’s the manager manage. Beliaumengemukakan dalam persidangan bahwa prinsip tersebut, hakekatnyamenyatakan “anggaran yang diajukan/diminta oleh Kementerian Teknis, diberikan oleh DPRkepada Menteri Teknis untuk membiayai kegiatan yang diusulkan, diputuskanpenggunaannya dan dilaksanakan sendiri oleh Menteri Teknis yang bersangkutan, dankonsekuensinya harus dipertanggungjawabkan pula oleh Menteri Teknis.”Merujuk keterangan Saksi Ahli yang diajukan terdakwa yakni Prof. Dr. Muhsan,S.H. (Mantan Hakim Agung, Professor Hukum Administrasi Negara, Pendamping Ahli TimPenyusunan paket UU Bidang Keuangan Negara), berpendapat “Menteri Teknis merupakanlastgevers (pemberi mandate/ perintah) yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkanMenteri Keuangan yang merupakan lasthebbers (penerima mandate/ perintah).”Selanjutnya, Prof. Muhsan mengemukakan pendapat hukumnya, “Oleh sebab itu, semuaperintah Menteri Teknis beserta jajarannya dalam hal pengeluaran Negara yang diwujudkandalam bentuk surat perintah membayar (SPM), sepanjang sesuai persyaratan administratifyang ditentukan, harus dilaksanakan pencairan dananya. Hal ini, harus dilakukan karenasemua tanggungjawab terhadap keputusan yang dilakukan merupakan tanggungjawabKementerian Teknis/ satker yang bersangkutan. Kalaupun pihak Kementerian keuangan
  3. 3. (dhi. KPPN) harus melakukan pengujian hanyalah pengujian administrative dan bersifatpengulangan (rechek). Bukan bersifat pengujian materiil (substantif).”Terlepas dari pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara itu, dari lubuk hatiterdalam, penulismenyatakan turut prihatin dan bersimpati atas musibah yang menimpaKorps Lapangan Banteng. Perlu kiranya majelis hakim lebih membuka mata hatinya untukmendengar suara hati, karena vonis yang diputuskan kemarin akan berimplikasibesar terhadap perekonomian negara, khususnya penyerapan APBN di tahun anggaran 2012.Perlu disadari, para pegawai KPPN (khususnya petugas seksi pencairan dana) sebagai ujungtombak dalam pencairan dana APBN mesti akan bertindak ekstra hati-hati dalam menelitiSPM yang diajukan Satker-Satker yang berada di wilayah kantor bayarnya. Dikhawatirkan,saking hati-hatinya, petugas tidak akan menolerir kesalahan dalam dokumen SPM sekalipunitu kesalahan kecil (misalnya kesalahan ketik/redaksional) sehingga tingkat pengembalianSPM (SPM tidak dapat diproses menjadi SP2D) akan meningkat pesat.Tentu saja, proses penerbitan SP2D menjadi berbelit-belit dan butuh waktu lama hinggabetul-betul diyakini SPM yang diajukan tepat jumlah, tepat penerima pembayarannya dantepat pula peruntukannya.Siapa juga yang mau menerima resiko, divonis bersalah (hukumanpenjara dan denda ratusan juta rupiah) atas tindakan yang belum tentu dilakukannya? Siapapula yang rela mendapat stigma (dicap) sebagai seorang koruptor atas dosa/kesalahan yangbelum tentu diperbuatnya?Khusus kepada pucuk pimpinan yang berkantor di kawasan Lapangan Banteng, penulismeminta dengan sangat agar diberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada parapegawai dengan terusmenyempurnakan sistem dan prosedur kerja (SOP) dan perlindunganhukum sehingga musibah yang menimpa rekan kami tidak terulang kembali. Bukan kami tak butuh gedung yang megah, taman yang indah, dan peralatan kerja yang lengkap, tapi yanglebih kami butuhkan adalah rasa kebersamaan, RASA AMAN, rasa kekeluargaan dansolidaritas korps yang sepertinya mulai luntur di tengah tantangan tugas ke depan yangsemakin berat.Demikian, postingan pertama di tahun 2012 ini, sekadar untuk mencurahkan isi hati sekaligussolidaritas untuk senior dan junior yang nasibnya kini ibarat sudah jatuh tertimpa tanggapula. Terima kasih.sumber: milis Alumni STANMax Weber, seorang sosiolog Jerman berpendapat bentuk birokrasisebagai cara idealmengatur organisasi pemerintahan melalui prinsip-prinsip bentuk birokrasi antara lain harusterdapat adanya struktur hirarkis formal melalui aturan yang memungkinkan agar keputusanyang dibuat pada tingkat atas akan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh semua tingkat dibawahnya, organisasi dengan fungsional yang khusus pekerjaan yang harus dilaksanakanoleh mereka yang benar merupakan ahli kemudian disusun dalam unit-unit berdasarkan jenis
  4. 4. pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan keahlian, mempunyai sebuah misi target yangakan dituju atau yang sedangkan dilaksanakan dalam upaya agar tujuan agar organisasi inidapat melayani kepentingan, bekerja berdasarkan kualifikasi teknis merupakan perlindunganbagi pelaksana agar dapat terhindar dari pemecatan sewenang-wenang dalam saatmenjalankan tugasnya., adanya kerja tim serta kontrol rekan sekerja (peer group) dan atasanbukan lagi merupakan dominasi atau kontrol di hubungkandengankasus yangmenimpapegawai KPPN sayamengilustrasikanDalam mesin birokrasi pemerintahan,pelaksanaan kegiatan dapat diibaratkan sebagai sebuah ban berjalan yang berputar mengikutipola dan system baku yang telah dirancang dan ditetapkan sebelumnya. Pergerakan atauperjalanan mesin tersebut diatur sesuai dengan system operating procedure (SOP) yang telahditetapkan.Seorang pegawai negeri, dalam system ban berjalan tersebut, dapat diibaratkan sebagai roda,baik besar maupun kecil, atau bahkan sekedar sebagai mur atau baut, tergantung jabatan atauposisinya. Para pegawai tersebutlah yang memungkinkan mesin ban berjalan bergerak sesuaiiramanya dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam melayani rakyat untuk mencapaitujuan negara.Jadi, mereka sebagai petugas di KPPN adalah sebuah roda kecil yang harus bergerakmengikuti putaran ban berjalan yang dikendalikan oleh sebuah SOP. Harus melaksanakantugas sepanjang sesuai dengan SOP. Tanpa mampu bergerak sesuai kemauan diri sendiri.Di pandangdarisisi social Kementerian PU lah yang wajib disalahkanhalinidikarenakandengan di tandatanganinyablangko SPMkosongtelahmelanggarkodeetik.Perbuatantersebutsangattidaklayakkarenamemancingpihakyang tidakbertanggungjawabuntukmenyalahgunakan.Selainitumenyalahkan KPPN yangtelahbekerjasesuai SOP jgsuatubentukkesalahanbesar yangpadaakhirnyamenimbulkandampak social yangdapatkitalihatdenganrencanapemboikotansejumlah FO dananggota KPPNdanadanyaketakutandarisejumlahpegawai FO untukmelayanipengeluarandanamenggunakanSPM yang di implementasikanpemeriksaanpada SPM di lakukanlebih lamadanlebihrigridsehinggamemperlambatpenyerapan yangpadaakhirnyamempengaruhipembangunandanpelayanankepadamasyarakat. Daninimerupakandampak social baru yang munculakibat di salahkannyapegawai KPPN yangtelahmenjalankan SOP yang ujungnyamasyarakat pula lah yang menerimadampaknya. Di sisisocial lain..siapa pula yang rela di cap koruptorataskesalahan yang tidak dibuatnya..danmelukaireformasi yang di junjung yangdimanaterdapatpoinuntukmenegakkandanmelaksanakantugasberdasarkanaturan/SOPBerkenaan pula menyangkutsisi social yang lainbahwakemampuan JPUataupunpihakkepolisian yang tidakahlidalamKeuangan Negaramenimbulkanpertanyaankembalimanalagipihak KEMEN PU tidakdiperiksasecara detail.
  5. 5. Secara social kemasyarakataniniterlihattidakadildan proses peradilan dimatapihaktermasukmasyarakatsemakintersudut.

×