PENAGIHAN PAJAK BY JON P SIHOTANG
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

PENAGIHAN PAJAK BY JON P SIHOTANG

on

  • 985 views

tugas mata kuliah administrasi perpajakan " penagihan pajak " oleh jon predianto sihotang

tugas mata kuliah administrasi perpajakan " penagihan pajak " oleh jon predianto sihotang

Statistics

Views

Total Views
985
Views on SlideShare
965
Embed Views
20

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
0

2 Embeds 20

http://jonprediantosihotang.blogspot.com 14
http://jonsihtoang.blogspot.com 6

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    PENAGIHAN PAJAK BY JON P SIHOTANG PENAGIHAN PAJAK BY JON P SIHOTANG Document Transcript

    • PENAGIHAN PAJAK JON PREDIANTO SIHOTANG 1201112401 ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU 2013
    • KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan ridhoNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Sembari kita bermohon kiranya Tuhan semakin memberikan karunianNya kepada kita untuk selalu berbuat yang terbaik untuk negeri ini. Pemerintah dewasa ini semakin menyemarakkan kepada para wajib pajak untuk semakin menyadari tangging jawab akan pajak. Dalam hal ini pajak merupakan baguan penting proses penyejahteraan masyarakat karena merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan Negara selain sector-sektor lain. Atas dasai itulah kiranya penulis memilih topik tulisan mengenai Penagihan Pajak untuk mengetahui dan memahami hal – hal apa saja yang perlu didalami dan dibahas dalam Penagihan Pajak yang telah ditetapakan ole penyelenggara Negara kita. Begitu juga tulisan yang telah tersusun ini penulis menyadari bahwa tulisan ini sangat jauh dari kata sempurna, dengan demikian penulis dengan tangan terbuka menerima segala kritikan dan saran yang membangun utuk membantu tulisan karya selanjutnya supaya lebih baik. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih. Pekanbaru, Oktober 2013 Penulis
    • BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Salah satu sector penerimaan pendapatan terbesar di Indonesia adalah sector pajak. Pajak sangat mempengruhi tingkat perekonomian Indonesia sehingga semakin hari pengawasan pajak semakin kian ketat dan semaki kompleks untuk menghindari pelanggaran pembayaran yang melhirkan mafia – mafia pajak yang sangat mempengaruhi pendapatan negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Selain pengertian diatas, ada beberapa pengertian pajak menurut para ahli yang dapat di ungkapkan sebagai berikut. Leroy Beaulieu Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah. P. J. A. Adriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai
    • pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi diatas kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.' Dari perspektif hokum, pemahaman pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undangundang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Sedangkan dari perspektif ekonomi, pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan
    • gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Dari pengeertian diatas dapat kita tarik garis besar bahwa besarnya andil pajak dalam mempengaruhi pemerintaahan suatu Negara khususnya di Indonesia sehingga, hal ini Negara dapat memaksakan kepada anggota masyarakat yang merupakan wajib pajak untuk sesegera mungkin membayarkan pajak dengan kekuatan hukum, hal ini tidak karena pajak tidak lebih dari sebuah iuran Negara yang harus dibayarkan secara berkala sebagai tanda Negara memiliki hak atas para wajib pajak.
    • B. PEMBEBERAN MASALAH Sebagai sebuah Negara yang mempunyai hak atas warga negaranya, maka negara berhak atas berbagai iuran – iuran yang dibebankan kepada warga negaranya. Sehingga pembayaran pajak sudah merupakan hal yang wajib bagi setiap wajib pajak yang sesuai dengan criteria yang ditentukan atas objek pajak masing masing. Selain itu slogan – slogan di media juga banyak meramaikan ajakan – ajakan kepada masyarakat kita terutama para objek pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu untuk menghindari beban – beban keterlambatan dan juga sanksi lainnya. C. PEMBATASAN MASALAH Seiring dengan kompleksnya permasalahan pajak, penulis perlu membatasi masalah yang akan dibahas agar tidak terjadi kesimpangsiuran terhadap permasalah pajak. Hal yang perlu dibahas adalah pengihan pajak. Dalam pembahasan pajak ada beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan, yaitu  Pemahaman atas penagihan pajak  Prinsip – prinsip penagihan pajak
    • BAB II PEMBAHASAN PAJAK A. PENGERTIAN PENAGIHAN PAJAK Kewajiban-kewajihan yang timbul dalam pajak harus dipenuhi oleh keharusan membayar pajak. tetapi sebaliknya pembuat undang-undang pajak harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan bahwa tidak senantiasa kewajibankewajiban itu, seperti; pembayaran pajak akan dipenuhi oleh yang bersangkutan dengan sukarela. Agar dipatuhinya undang-undang yang telah ditetapkan, maka perlunya tindakan penagihan. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksankan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksankan penyanderaan, dan menjual barang – barang yang telah disita. Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan pajak aktif dan penagihan pajak asif. Penagihan pajak pasif dilakukan melalui surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dilakukan dengan surat aksab diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Selain itu, ada beberapa defenisi penagihan pajak oleh para ahli yaitu, Soemitro (1996:17), yaitu Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undangundang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.
    • Rusdji (2004:6), yaitu Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Dari penertian diatas dapat kita lihat hal – hal penting yaitu ; Fiskus ( penagih pajak ), orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak. Jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. Tugas Jurusita Pajak:  Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus  Memberitahukan Surat Paksa  Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan  Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
    • kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatakan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa: Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pa/ak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan. (Undang-Undang Pajak Taliun 2000,2001:15) Adapun penjelasan hal diatas yaitu:  Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan! denda. (Pasal 1 point 19)  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamva sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. (Pasal 1 point 15)  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. (Pasal 1 point 16)  Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan
    • tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benan, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.(Pasal 1 point 29)  Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. (Pasal 1 point 30)  Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleb Wajib Pajak. (Pasal 1 point 31)
    • B. STANNDARD OPERATING PROCEDURE PENAGIHAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a. Deskripsi, merupakan pelayanan penyelesaian permintaan pendaftaran NPWP. Pendaftaran NPWP merupakan permohonan untuk menjadi Wajib Pajak sebagai identitas untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. b. Dasar Hukum: b.1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak; b.2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dan Perubahan Data Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem E-Registration; b.3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga. c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
    • c.1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan; c.2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang penghasilannya tiap bulan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). d. Janji Layanan: d.1. Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja sejak permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap atau 1(satu) hari kerja sejak informasi pendaftaran melalui Sistem e-Registration diterima Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sepanjang permohonan pendaftaran NPWP diisi secara lengkap. d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan. d.3. Persyaratan administrasi: a. Persyaratan NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi: mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP. b. Persyaratan NPWP untuk Wajib Pajak Badan/Joint Operation: mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP. c. Persyaratan NPWP untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong: mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP. Bentuk formulir pendaftaran NPWP Bendaharawan diatur di dalam d. Persyaratan NPWP bagi anggota keluarga: Tata cara pendaftaran NPWP bagi anggota keluarga diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga. Persyaratan administrasinya meliputi:
    • a. Fotokopi Kartu Keluarga; b. Surat Pernyataan Susunan Anggota Keluarga. Mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP bagi anggota keluarga. Catatan : - Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus; - Dalam hal formulir dan persyaratannya belum lengkap, dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. e. Proses Awal : Wajib Pajak menyampaikan berkas permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Akhir : Pelaksana Seksi Pelayanan menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak . f. Keluaran/Hasil Akhir (output): f.1. Surat Keterangan Terdaftar; f.2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pelayanan Pendaftaran Obyek Pajak Baru dengan Penelitian Kantor a. Deskripsi:
    • merupakan pelayanan penyelesaian permohonan oleh Wajib Pajak yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan untuk mendaftarkan obyek pajaknya dengan Penelitian Kantor. b. Dasar Hukum:  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Obyek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan/Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-115/PJ/2002; Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.6/1994 tentang Petunjuk Pelaksanan Satu Tempat dalam SISMIOP.  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-40/PJ/2007 Tentang Standar Waktu Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Baru dan Mutasi Objek/Subjek Pajak Bumi dan Bangunan c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder: Wajib Pajak. d. Janji Layanan: a. Jangka waktu penyelesaian 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan
    • diterima lengkap. b. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan. Persyaratan administrasi: a) Wajib Pajak mengisi dan menandatangani SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap b) Surat Kuasa dalam hal SPOP diisi dan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak c) Bukti Pendukung 1. Fotokopi KTP, kartu keluarga atau identitas lainnya dari WP; 2. Fotokopi SPPT dan tanda bukti pembayaran PBB tahun terakhir 3. Salah satu surat tanah: o Sertifikat o Surat Kapling o SIPPT (Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah) SK Gubernur o Akta Jual Beli o Surat Tanah Garapan o Surat Perjanjian Sewa Menyewa o Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa o Dokumen lainnya 4. Salah satu surat bangunan: o IMB o Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) SK Gubernur o Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa o Dokumen Lainnya 5. Fotokopi NPWP (apabila punya NPWP)
    • e. Proses Awal : Wajib Pajak mengajukan surat permohonan pendaftaran obyek pajak baru; Akhir : Kepala Subbagian Umum KPP Pratama menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), kepada Wajib Pajak (dalam hal Wajib Pajak mengambil sendiri, disampaikan oleh Petugas TPT). f. Keluaran/Hasil Akhir (output): o Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT); o Berita Acara Penelitian Kantor; o Daftar Hasil Rekaman (DHR).
    • C. PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui juru sita pajak Negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan Law- Enforcement di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan penagihan tersebut dapat dilakukan dengan penyampaian: a. Surat Teguran Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Menurut keputusan Menteri Keuangan no. 561/KMK.04/2000 Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggungpajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya. b. Surat paksa
    • Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak. Pengertian surat paksa telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi: Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Sebagai surat yang mempunyai kuasa hukum yang pasif, tentu memiliki cirriciri dan kriteria tersendiri. Dalam Undang-undang no. 19 tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-undang no.19 tahun 1997 Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa fisik dari surat paksa sendiri di bagian kepalanya bertuliskan “Demi Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnyaharus memuat: 1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak 2. Dasar penagihan 3. Besarnya utang pajak 4. Perintah untuk membayar Selain kriteria di atas, surat paksa juga mempunyai karakteristik sebagai berikut :
    •  Surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding  Mempunyai kedudukan hukum yangsama dengan grosse akte, yaitu putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap  Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya  Dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan c. surat penyitaan Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebit lanjut setelah Surat Paksa. Surat Penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasidalam jangka waktu 2×24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak. Dalam penagihan pajak dengan surat paksa, juru sita pajak berwenang melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Wajib Pajak. Untuk melaksanakan penyitaan barang milik Penanggung Pajak tersebut diperlukan suatu prosedur yang mengatur secara rinci, jelas dan tegas yang meliputi status, nilai serta tempat penyimpanan atau penitipan barang sitaan milik Penanggung Pajak dengan tetap memberikan perlindungan kepentingan pihak ketiga maupun masyarakat Wajib Pajak. Undang-undang no.19 tahun 2000 Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Wajib Pajak yang berada di tempat tinggal, di tempat usaha, di tempat kedudukan atau di tempat lain termasuk
    • penguasaannya yang berada di tangan pihak lain yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, berupa: 1. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu 2. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran ataupun bentuk lainnya. d. Lelang Apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan. Pengertian lelang menurut Keputusan Menteri Keuangan no.13/KMK.01/2002, yaitu lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun media elektronik dengan carapenawaran harga secara lisan dan tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak melunasi kewajiban perpajakannya dan terhadap fiskus telah melakukan segala upaya hukum agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi kewajiban perpajakannya dengan jalan menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa dan melakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka barang-barang milik Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat dilelang oleh Kantor Lelang Negara. Berikut ini prosedur penagihan wajib pajak dengan penagihan paksa
    • a. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan suratteguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya. b. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi olehpenanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, makaakan diterbitkan Surat paksa c. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar dilunasi olehpenanggung pajak seteelah lewat waktu 2×24 jam sejak Surat Paksadiberitahukan, maka segera akan diterbitkan Surat Perintah MelaksanakanPenyitaan (SPMP) d. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasioleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejaktanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumumanlelang e. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasioleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejakpengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang.
    • BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Pajak merupakan iuran yang wajib disetorkan oleh setiap warga Negara yang memiliki tanggung jawab sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajak. Dalam hal ini wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung dan dipungut berdasarkan norma norma hukum yang telah ditetapkan dan dapat dipaksakan keada setiap wajib pajak. Pada penagihan pajak, fiskus menggunakan prinsip – prinsip yang telah ditetapkan prosedurnya oleh Kementerian Keuangan yang disebut dengan Standart Operating Procedural. Dalam hal ini, apabila penagihan pajak mengalami kemacetan maka fiskus berhak menempuh jalan hukum yang telah ditetapkan dengan menggunakan system penagihan paksaan yang juga telah terprosedur. Surat teguran dilayangkan lebbih dulu untuk memperingatkan wajib pajak atas keterlambatan utuk membayar pajak dalam tempo 1 bulan wajib pajak jatuh tempo membayar. Surat paksa kemudian dilayangkan apabila jumlah pajak yang telah ditetapkan tidak segera dibayarkan dalam ttempo 1 bulan. Kelalaian wajib pajak untuk melunnasi kewajiban kemudian akan berurusan dengan fiskus atau juru sita.
    • B. KRITIK DAN SARAN Penagihan pajak merupakan suatu prosedur yang harus dilakikan oleh fiskus untuk melakukan proses pengumpulan pajak dari wajib pajak. Maka dari itu pajak sudah ketentuan bagi warga Negara sebagai iuran untuk berpatrisipaasi membangun Negara Indonesia, karena pendapatan Negara terbesar adalah sumbangan dari pajak. Sehingga sedikit saja pembayaran pajak tersendat akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan ekonomi Indonesia. Dan bila para para wajib pajak sudah ditentukan maka kewajiban kewajiban terhadap Negara selayaknya harus dilaksanakan untuk kelangsungan kehidupan dan kemakmuran bersama.
    • DAFTAR KEPUSTAKAAN http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak http://www.reform.depkeu.go.id/codes/lu/SOP_DJP ridwaniskandar.files.wordpress.com/2009/05/216-penagihan-pajak http://eprints.binus.ac.id/23832/1/2011-2-00728-AK%20Abstrak001 http://blog.ub.ac.id/lutfiara/2012/04/02/penagihan-pajak/ http://www.angelfire.com/clone2/ismail_fahmi2/Penagihan_dengan_surat_paksa.htm http://www.siputro.com/2013/02/teknik-dan-system-pemungutan-pajak/