UJI PUBLIK   RANCANGAN UNDANG-UNDANG  TENTANG  CAGAR BUDAY A Aceh, Yogyakarta, Makassar, Bali 30-09-2010 sd 2-10-2010
Lokasi tempat ditemukan n ya benda, bangunan, struktur, dan sisa  akitivitas masa lalu Lokasi luas terdiri dari dua atau l...
Pembagian Tinggalan Purbakala (1) (1)  Monumen hidup dan mati (2) (2)  Bergerak dan tidak bergerak (3) (3) (3)  Monolit da...
<ul><li>Pengaturan lebih banyakmemberikan kewajiban/ larangan kepada masyarakat </li></ul><ul><li>Pengaturan  lebih bersif...
<ul><li>Pemerintah sebagai operator utama dalam pengelolaan pemanfaatan </li></ul><ul><li>Kemitraan dalam pengelolaan pema...
Paradigma <ul><li>Pemerintahan yang bersifat sentralistik berubah menjadi pemerintahan desentralistik (UU No. 32 Tahun 200...
Perubahan Orientasi Substansi AKADEMIK AKADEMIK IDEOLOGIK EKONOMIK AKADEMIK IDEOLOGIK EKONOMIK MO 1931 RUU CB 2010 UU BCB ...
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN  PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN & PENGENDALIAN EVALUASI PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGA...
KONVENSI INTERNASIONAL <ul><li>Konvensi tentang pe li ndungan benda cagar budaya pada saat terjadi konflik bersenjata ( Co...
PENGERTIAN KEBUDAYAAN IDE, GAGASAN, KONSEP PERILAKU BENDA BUDAYA TAK BENDA (INTANGIBLE  CULTURAL  ASPECT ) BUDAYA  BENDA (...
TANGIBLE INTANGIBLE WUJUD  WARISAN BUDAYA LAINNYA RUANG/  LINGKUNGAN BUDAYA
SEBARAN SITUS BAWAH AIR
KESIMPULAN : <ul><li>Mengingat dan memperhatikan bahwa yang akan diubah itu mencakup materi pokok yang saling berkaitan an...
<ul><li>Tujuan revisi  : </li></ul><ul><li>Mengganti UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya  </li></ul><ul><li>Men...
Bermula dan berakhir di sini PEMANFAATAN (Pf) PENGEMBANGAN (Pb) P E LINDUNGAN (Pl) Pemugaran Pemeliharaan Penetapan Surat ...
KEGIATAN TUJUAN Unsur Pelestarian 1:  Pelindungan Pemugaran Pemeliharaan Penetapan Surat Keterangan Objek Surat Keterangan...
KEGIATAN TUJUAN Unsur Pelestarian 2:  Pe l indungan Revitalisasi Adaptasi Penelitian Tersedianya data baru kekayaan budaya...
KEGIATAN ASPEK Unsur Pelestarian 3:  Pemanfaatan TUJUAN Kesejahteraan Masyarakat Lahir Bathin PEMANFAATAN Ekonomi dan eksp...
KEGIATAN TUJUAN Rehabilitasi Restorasi Konsolidasi Melakukan perbaikan terbatas berupa penguatan struktur dan gaya arsitek...
SISTEM ZONASI <ul><li>Zona I (Inti) </li></ul><ul><li>Daerah perlindungan maksimum.  T ertutup untuk kegiatan komersial da...
P EMANFAATAN PELESTARIAN PENGATURAN PEMBANGUNAN DI SEKITAR CAGAR BUDAYA UNDANG-UNDANG TERKAIT ZONASI
Difokuskan pada perawatan kondisi, pemulihan wujud, dan dilarang difungsikan seperti semula. Difokuskan pada aspek potensi...
SKEMA UMUM PENDAFTARAN TINGGALAN PURBAKALA DAN PENETAPANNYA SEBAGAI CAGAR BUDAYA [Kab/Kot] Akumulatif dan terdistribusi Mu...
H ak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap  memperhatikan  fungsi sosial nya [kepentingan masyarakat umu...
Pemilikan dan Penguasaan Setiap orang WNA dan/atau badan hukum asing Benda Cagar Budaya Bangunan Cagar Buidaya Struktur Ca...
Pendaftaran  <ul><li>Pelaksana </li></ul><ul><li>Setiap orang </li></ul><ul><li>[ perseorangan, masyarakat, kelompok orang...
Logika Susunan Undang-undang Penemuan Pendaftaran Penetapan Cagar Budaya Penghapusan Larangan Pengawasan dan Penyidikan Pi...
KRITERIA  CAGAR BUDAYA Usia Mewakili masa gaya Memiliki arti khusus bagi sejarah Memiliki arti penting / keistimewaan Kemu...
MUSEUM Cagar Budaya? Pemanfaatan Simpan Titip KURATOR UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan UU Tersendiri? KOLEKSI MUSEUM NA...
P ELINDUNGAN Penyelamatan Pengamanan Zonasi POLISI KHUSUS CAGAR BUDAYA? Pemeliharaan Pemugaran UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG...
Dilakukan  dalam waktu cepat/ mendesak Dilakukan dalam waktu singkat dengan rencana untuk melakukan penyelematan Pengertia...
P ENDANAAN PELESTARIAN KOMPENSASI / INSENTIF / PENGURANGAN ? APBN APBD SUMBER LAIN HASIL PEMANFAATAN
LARANGAN, SANKSI, DAN KETENTUAN PIDANA BENTUK / JENIS LARANGAN Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime) ? Pidana Umum ? Pidana...
DRAFT SUSUNAN RUU  TENTANG CAGAR BUDAYA  (XIV BAB 87 PASAL) Bab I: Ketentuan Umum Bab II: Kepemilikan dan Penguasaan Bab I...
USUL/MASUKAN/SARAN/KRITIK SAMPAIKAN KE: [email_address] [email_address] [email_address]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Uji Publik RUU Cagar Budaya (Sept - Okt 2010)

2,194 views
2,070 views

Published on

Presentasi Uji Publik RUU Cagar Budaya ini dipresentasikan oleh Panja RUU Caf\gar Budaya pada 30 Sept - 2 Okt 2010 di Aceh, Makassar, Denpasar, dan Yogyakarta.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,194
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
88
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uji Publik RUU Cagar Budaya (Sept - Okt 2010)

  1. 1. UJI PUBLIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG CAGAR BUDAY A Aceh, Yogyakarta, Makassar, Bali 30-09-2010 sd 2-10-2010
  2. 2. Lokasi tempat ditemukan n ya benda, bangunan, struktur, dan sisa akitivitas masa lalu Lokasi luas terdiri dari dua atau lebih situs yang letaknya berdekatan Benda buatan manusia Unsur alam yang dimanfaatkan oleh manusia Ruang artifisial beratap Ruang artifisial tanpa atap Ruang (Darat + Air) Objek (Technofact, Sosiofact, Religiofact) Situs Kawasan CAGAR BUDAYA Benda Bangunan Struktur Artefak Ekofak
  3. 3. Pembagian Tinggalan Purbakala (1) (1) Monumen hidup dan mati (2) (2) Bergerak dan tidak bergerak (3) (3) (3) Monolit dan multi unsur (4) (4) Berupa lans e kap budaya atau lapisan budaya (5) (5) Secara fisik dapat dalam keadaan utuh, rusak, dan hancur Ruang Situs Kawasan Benda Artefak Ekofak Objek Bangunan Struktur Tinggalan Purbakala
  4. 4. <ul><li>Pengaturan lebih banyakmemberikan kewajiban/ larangan kepada masyarakat </li></ul><ul><li>Pengaturan lebih bersifat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelestarian cagar budaya </li></ul>Pelestarian benda Pelestarian cagar budaya Pemerintahan bersifat sentralistik Pemerintahan yang bersifat desentralistik (seperti pembagian tugas dan kewenangan berdasarkan peringkat cagar budaya ) Peran dominan Pemerintah dalam pelestarian Pelestarian berbasis masyarakat Orientasi pada “ memajukan kebudayan nasional” saja (pasal 32 UUD’45) Orientasi pada “memajukan kebudayan nasional” (pasal 32) dan “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (pasal 33 UUD’45) PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
  5. 5. <ul><li>Pemerintah sebagai operator utama dalam pengelolaan pemanfaatan </li></ul><ul><li>Kemitraan dalam pengelolaan pemanfaatan </li></ul>Pemanfaatan untuk kepentingan akademik Pemanfaatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Pelestarian bersifat statik Pelestarian bersifat dinamik berdasarkan atas prinsip pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Ketidakseimbangan orientasi pengelolaan pelestarian Orientasi yang seimbang antara akademik, ideologik, dan ekonomik PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
  6. 6. Paradigma <ul><li>Pemerintahan yang bersifat sentralistik berubah menjadi pemerintahan desentralistik (UU No. 32 Tahun 2004 Tentang P emerintahan Daerah) </li></ul><ul><li>Perubahan cara pandang pelestarian Object-Oriented menjadi Site-Oriented yang mengarah pada Kawasan </li></ul><ul><li>Cakupan terestrial (daratan) meluas ke perairan (arkeologi bawah air) Pelestarian statis menjadi dinamis </li></ul><ul><li>Pelestarian Dinamis yang berdasarkan atas prinsip pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan </li></ul><ul><li>Pelestarian Cagar Budaya yang semula hanya ditujukan pada objek materinya saja, kini mengarah pada pelestarian objek materi dan nilai untuk pembentukan identitas (Jatidiri Bangsa) dan kesejahtaraan rakyat </li></ul>
  7. 7. Perubahan Orientasi Substansi AKADEMIK AKADEMIK IDEOLOGIK EKONOMIK AKADEMIK IDEOLOGIK EKONOMIK MO 1931 RUU CB 2010 UU BCB 1992 Orientasi Akademik, Ideologik dan Ekonomik harus seimbang Menuju Kemakmuran Rakyat
  8. 8. PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN & PENGENDALIAN EVALUASI PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN PEMANFAATAN PELESTARIAN (RUU CB ) PENGELOLAAN (SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
  9. 9. KONVENSI INTERNASIONAL <ul><li>Konvensi tentang pe li ndungan benda cagar budaya pada saat terjadi konflik bersenjata ( Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 1954) </li></ul><ul><li>Konvensi tentang pelindungan benda cagar budaya terhadap perdagangan ilegal ( Convention on the Means of Prohibiting and Preventing of Illicit, Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural property, 1970 ) </li></ul><ul><li>Konvensi Unesco menghendaki pelestarian Cagar Budaya termasuk juga pelestarian alam dan lingkungannya . ( Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972 ) </li></ul><ul><li>Konvensi tentang pelindungan warisan budaya bawah air ( Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage, 2001) </li></ul>
  10. 10. PENGERTIAN KEBUDAYAAN IDE, GAGASAN, KONSEP PERILAKU BENDA BUDAYA TAK BENDA (INTANGIBLE CULTURAL ASPECT ) BUDAYA BENDA (TANGIBLE CULTURAL ASPCETS )
  11. 11. TANGIBLE INTANGIBLE WUJUD WARISAN BUDAYA LAINNYA RUANG/ LINGKUNGAN BUDAYA
  12. 12. SEBARAN SITUS BAWAH AIR
  13. 13. KESIMPULAN : <ul><li>Mengingat dan memperhatikan bahwa yang akan diubah itu mencakup materi pokok yang saling berkaitan antara pasal dan bab, maka UU No. 5 Tahun 1992 t entang BCB perlu diganti dengan UU tentang Cagar Budaya </li></ul>
  14. 14. <ul><li>Tujuan revisi : </li></ul><ul><li>Mengganti UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya </li></ul><ul><li>Menyesuaikan dengan perkembangan situasi & kondisi masyarakat saat ini dengan ruang lingkup Pelestarian Cagar Budaya </li></ul>
  15. 15. Bermula dan berakhir di sini PEMANFAATAN (Pf) PENGEMBANGAN (Pb) P E LINDUNGAN (Pl) Pemugaran Pemeliharaan Penetapan Surat Keterangan Objek Surat Keterangan Pemilikan Penyelamatan Pengamanan Pendaftaran Zonasi Revitalisasi Adaptasi Penelitian Revitalisasi Adaptasi Penelitian PELESTARIAN
  16. 16. KEGIATAN TUJUAN Unsur Pelestarian 1: Pelindungan Pemugaran Pemeliharaan Penetapan Surat Keterangan Objek Surat Keterangan Pemilikan Penyelamatan Pengamanan Pendaftaran Tersedianya data kekayaan budaya Terbedakannya objek CB dan bukan CB Ditetapkannya status kecagar budayaan objek Diketahuinya status pemilikan atas CB Terhindarnya CB dari bahaya Terlindungnya CB dari ancaman Terhidarnya CB dari pelapukan Pulihnya kondisi fisik CB PELINDUNGAN Zonasi Tertatanya fungsi ruang
  17. 17. KEGIATAN TUJUAN Unsur Pelestarian 2: Pe l indungan Revitalisasi Adaptasi Penelitian Tersedianya data baru kekayaan budaya dan kebutuhan untuk melestarikan CB Pemanfaatan situs dan kawasan dalam konteks baru Terlindunginya eksistensi CB sesuai pemanfaatan baru PENGEMBANGAN
  18. 18. KEGIATAN ASPEK Unsur Pelestarian 3: Pemanfaatan TUJUAN Kesejahteraan Masyarakat Lahir Bathin PEMANFAATAN Ekonomi dan ekspresi Apresiasi dan kontemplasi
  19. 19. KEGIATAN TUJUAN Rehabilitasi Restorasi Konsolidasi Melakukan perbaikan terbatas berupa penguatan struktur dan gaya arsitektur Melakukan perbaikan berskala menengah berupa penguatan struktur dan pengembalian gaya arsitektur yang rusak Melakukan perbaikan berskala besar terhadap keseluruhan BC berupa penguatan struktur dan dan pengembalian gaya arsitektur PEMUGARAN
  20. 20. SISTEM ZONASI <ul><li>Zona I (Inti) </li></ul><ul><li>Daerah perlindungan maksimum. T ertutup untuk kegiatan komersial dan rekreasi. Lokasi hanya digunakan untuk kepentingan pelestarian dan kegiatan-kegiatan bersifat spesifik , kenegaraan, atau upacara keagamaan yang tidak bersifat rutin. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan baru atau fasilitas baru yang bertentangan dengan nilai keaslian lingkungan, teknologi, pengerjaan, bahan, dan gaya arsitektur. Perlindungan diarahkan pada semua tinggalan purbakala yang berada di atas maupun di bawah tanah. </li></ul><ul><li>Zona II (Penyangga/ Green Belt) </li></ul><ul><li>Daerah perlindungan maksimum. T ertutup untuk kegiatan komersial, terbuka untuk kegiatan rekreasi terbatas. Sifat pemanfaatannya sama dengan Zona I namun diperbolehkan mendirikan bangunan baru dalam jumlah , ukuran, dan fungsi terbatas untuk maksud mendukung pelestarian situs maupun objek yang dipentingkan. </li></ul><ul><li>Zona III (Pengembangan) </li></ul><ul><li>Daerah perlindungan skala menengah. Terbuka untuk kegiatan komersial dan rekreasi terbatas. Dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan, kepariwisataan, dan kepentingan umum lain dalam jumlah, cakupan, dan intensitas yang terbatas. Diutamakan seagai daerah konservasi lingkungan alam, lansekap budaya, dan kehidupan baudaya tradisional. Ketinggian bangunan dan luas bangunan dan fasilitas umum dikendalikan. </li></ul><ul><li>Zona IV (Pemanfaatan) </li></ul><ul><li>Daerah perlindungan skala menengah. Terbuka untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum, namun tetap dikendalikan jumlah bangunan, ketiggian bangunan, luas bangunan, dan pemanfaatan lahan dalam zona. </li></ul>
  21. 21. P EMANFAATAN PELESTARIAN PENGATURAN PEMBANGUNAN DI SEKITAR CAGAR BUDAYA UNDANG-UNDANG TERKAIT ZONASI
  22. 22. Difokuskan pada perawatan kondisi, pemulihan wujud, dan dilarang difungsikan seperti semula. Difokuskan pada aspek potensi (nilai, informasi, kemanfaatan, dll.) tanpa melakukan perubahan fisik dari Cagar Budaya Difokuskan pada perawatan kondisi dan pemulihan wujud dengan melakukan penyesuasian terhadap kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip p e lindungan Dapat dengan melakukan penambahan utilitas dan fasilitas baru, melakukan perubahan minor terhadap ruang, unsur, dan gaya arsitektur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli dan izin P emerintah. Dikuasai/ dimiliki Negara atau oleh Setiap orang Dikuasai/ dimiliki oleh Negara Kriteria menjaga otentisitas bahan, tata letak, disain, dan pengerjaan asli Dead Living Pemanfaatan Pengembangan
  23. 23. SKEMA UMUM PENDAFTARAN TINGGALAN PURBAKALA DAN PENETAPANNYA SEBAGAI CAGAR BUDAYA [Kab/Kot] Akumulatif dan terdistribusi Musnah karen a alam atau perbuatan manusia tanpa menghilangkan data dalam register Dengan memperhatikan kepentingan pelestarian dan masyarakat Penemuan kembali Pemilik/ Penguasa Pendaftaran (langsung atau melalui internet Pemeriksaan oleh Petugas Pendaftar Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas Pendaftar Pengisian Database Pendaftaran (Inventarisai) Penilaian Tim Ahli Tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya Bukan Cagar Budaya Register Nasional Cagar Budaya Pemberian Tanda Bukti Kepemilikan dan keaslian Cagar Budaya Penghapusan Pemeringkatan Dunia, Nas., Prov, Kab/Kot Penanganan [pelindungan, pengembangan, pemanfaatan) Penemuan Pencarian PP / Permen?
  24. 24. H ak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial nya [kepentingan masyarakat umum] P emberian hak atau kewenangan untuk mengurus mengelola [atas nama pemilik] Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. <ul><li>Baik pemilik maupun penguasa tidak lepas dari kewajiban: </li></ul><ul><li>melindungi Cagar Budaya serta mendaftarkan, dan </li></ul><ul><li>melaporkan Cagar Budaya kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah </li></ul>Pengawasan Pemilikan dan Penguasaan Pemilikan Penguasaan Pemerintah (berkewajiban) Masyarakat (peran serta)
  25. 25. Pemilikan dan Penguasaan Setiap orang WNA dan/atau badan hukum asing Benda Cagar Budaya Bangunan Cagar Buidaya Struktur Cagar Budaya Kawasan Cagar Budaya Situs Cagar Budaya Negara Penguatan Museum Insentif Pajak? Jumlah dan jenisnya telah memenuhi kebutuhan negara
  26. 26. Pendaftaran <ul><li>Pelaksana </li></ul><ul><li>Setiap orang </li></ul><ul><li>[ perseorangan, masyarakat, kelompok orang, atau badan usaha ] </li></ul><ul><li>2. Pemerintah </li></ul><ul><li>Unit Pelaksana Teknis [BP3, seluruh museum, Galeri Nasional, Perpustakaan Nasional, Arsip Negara RI, Dinas yang bertanggung jawab ataskebudayaan, dan Pamong Budaya di Daerah, Perwakilan RI di Luar Negeri, dll.] </li></ul>Penetapan Hanya oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten/ Kota. Bila tidak mampu dapat didukung Pemerintah Provinsi atau Pemerintah bila tidak mampu. Penetapan Cagar Budaya di Luar Negeri hanya dilakukan oleh Pemerintah. Pendaftaran dan Penetapan Penilaian Tim Ahli S ekelompok orang yang terdiri dari ahli purbakala dan ahli bidang lain yang memenuhi standar kompetensi untuk merekomendasikan penetapan, peringkat, dan penghapusan Cagar Budaya Operasionalisasi Pemerintah dan setiap orang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan Cagar Budaya, baik langsung maupun “online”. Data berikut dokumentasinya yang terkumpul dijadikan dasar untuk melakukan penil aian oleh Tim Ahli, rekomendasi yang dikeluarkan menjadi dasar penetapan objek oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Cagar Budaya. Untuk tujuan pendaftaran, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM, peralatan, dana, dan sistem.
  27. 27. Logika Susunan Undang-undang Penemuan Pendaftaran Penetapan Cagar Budaya Penghapusan Larangan Pengawasan dan Penyidikan Pidana Pemilikan/ Penguasan Pendaftaran Tim Ahli Register CB Nasional SK Cagar BUdaya Surat Pemilikan Kriteria Cagar Budaya Pe ntapan Pema ringkatan Pemeringkatan: Nas., Prov., Kab/ Kot oleh Pusat Penghapusan Pendanaan Pencarian Pendaftaran
  28. 28. KRITERIA CAGAR BUDAYA Usia Mewakili masa gaya Memiliki arti khusus bagi sejarah Memiliki arti penting / keistimewaan Kemungkinan Lainnya?
  29. 29. MUSEUM Cagar Budaya? Pemanfaatan Simpan Titip KURATOR UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan UU Tersendiri? KOLEKSI MUSEUM NASKAH KUNO
  30. 30. P ELINDUNGAN Penyelamatan Pengamanan Zonasi POLISI KHUSUS CAGAR BUDAYA? Pemeliharaan Pemugaran UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA RI
  31. 31. Dilakukan dalam waktu cepat/ mendesak Dilakukan dalam waktu singkat dengan rencana untuk melakukan penyelematan Pengertian darurat: Situasi yang berpotensi menimbulkan dampak merusak dan dapat terjadi setiap saat. Jenis situsasi darurat: Bencana alam, konflik sosial, dan konflik bersenjata. Penanganan Darurat Penanganan Darurat Segera Terencana
  32. 32. P ENDANAAN PELESTARIAN KOMPENSASI / INSENTIF / PENGURANGAN ? APBN APBD SUMBER LAIN HASIL PEMANFAATAN
  33. 33. LARANGAN, SANKSI, DAN KETENTUAN PIDANA BENTUK / JENIS LARANGAN Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime) ? Pidana Umum ? Pidana maksimal ? Pidana Minimal ? SANKSI SOLUTIF
  34. 34. DRAFT SUSUNAN RUU TENTANG CAGAR BUDAYA (XIV BAB 87 PASAL) Bab I: Ketentuan Umum Bab II: Kepemilikan dan Penguasaan Bab III: Penemuan dan Pencarian Bab IV: Tugas dan Wewenang Bab V: Register Nasional Bab VI: Pelindungan Bab VII: Pengembangan Bab VIII: Pemanfatatan Bab IX: Pendanaan Bab X: Larangan Bab XI: Pengawasan Bab XII: Ketentuan Pidana Bab XIII: Ketentuan Peralihan Bab XIV: Ketentuan Penutup
  35. 35. USUL/MASUKAN/SARAN/KRITIK SAMPAIKAN KE: [email_address] [email_address] [email_address]

×