• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Kewarisan islam
 

Kewarisan islam

on

  • 2,639 views

Penghalang Mewarisi dalam Hukum Waris Islam

Penghalang Mewarisi dalam Hukum Waris Islam

Statistics

Views

Total Views
2,639
Views on SlideShare
2,638
Embed Views
1

Actions

Likes
2
Downloads
140
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Kewarisan islam Kewarisan islam Document Transcript

    • I. LATAR BELAKANG Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan diatas dunia maupun di akhirat kelak. Diantara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi, yaitu tuntutan untuk patuh dan ada juga yang mengandung sanksi yang dapat dirasakan didunia layaknya sanksi hukum pada umumnya. Ada pula sanksi yang tidak dirasakan didunia namun ditimpakan diakhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasan atas dosa tersebut. Segi kehidupan yang diatur oleh Allah tersebut dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut hukum ibadah. Tujuannya untuk menjaga hubungan antara Allah dengan hamba- Nya, yang disebut dengan hablum min Allah. Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut hukum muamalat. Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat menjadi ahli waris, sebab-sebab orang yang menjadi penghalang dan terhalang menjadi ahli waris, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. 1
    • Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah saw. dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan AlIah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan sebab-sebab adanya hak kewarisan, yaitu adanya hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan. Tetapi, adanya hubungan kewarisan itu belum menjamin secara pasti hak kewarisan. Sebabnya ialah disamping adanya sebab, serta terpenuhinya syarat dan rukun, keberadaan hukum tersebut masih tergantung kepada hal lain yaitu bebas dari segala penghalang dan dalam hubungannya kepada pewaris tidak ada kerabat yang lebih utama daripadanya. 2
    • II. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut : 1. Hal-hal apa sajakah yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk mewarisi harta peninggalan dalam Kewarisan Islam? (Baik ditinjau dari Fiqih Tradisional maupun Fiqih Kontemporer) 2. Siapa sajakah yang memiliki keutamaan dalam hak menerima warisan (Hijab dan Mahjub) dalam Kewarisan Islam? 3
    • III. PEMBAHASAN A. Penghalang mewarisi harta peninggalan dalam Kewarisan Islam Kata al-mawani’ (beberapa penghalang) adalah bentuk jamak danri mani’. Menurut bahasa, mani’ berarti penghalang diantara dua hal. Contohnya, ini merupakan penghalang mani’ antara ini dengan ini. Maksudnya, merupakan penghalang diantara keduanya. Sedangkan menurut istilah, mani’ berarti sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain. Tentu saja ketiadaan sesuatu yang lain itu, tidak serta merta bermakna secara substansial. Dengan demikian, mani’ adalah keberadaannya, syarat adalah ketiadaannya, dan sebab adalah keberadaan dan ketiadaannya. Jadi, yang dimaksud dengan penghalang mewarisi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mewarisi.1 Jadi, yang dilarang mendapatkan hak waris adalah seseorang (ahli waris) yang mempunyai sebab mewarisi, tetapi ia melakukan tidnakan yang dapat menggugurkan kelayakan mewarisi. Orang semacam ini disebut sebagai orang yang diharamkan mendapatkan warisan, keberadaannya bagaikan tidak ada, dan dia tidak dapat menghalangi ahli waris yang lainnya, baik secara hirman (tidak dapat warisan) maupun nuqshan (pengurangan). Dengan demikian, definisi diatas berarti meniadakan hukum, dan seseorang dapat terhalang karena keberadaan ahli waris yang lain. Namun, ahli waris yang lain itu menghalangi ahli waris yang terlarang dengan cara nuqshan. Demikian halnya, definisi tersebut meniadakan hukum waris-mewarisi karena ketiadaan sebab-sebabnya, seperti orang asing (orang yang tidak mempunyai hubungan kerabat dari jalur mana pun). Sementara yang dimaksud dengan ahli waris disini adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.2 1 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Alma’arif, Bandung, 1975, hal. 83 2 Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam 4
    • Beberapa penghalang mewarisi terbagi menjadi dua bagian : pertama, bagian yang telah disepakati, kedua, bagian yang diperselisihkan.3 Bagian pertama (bagian yang disepakati) ada tiga macam, yakni berlainan agama, perbudakan, dan pembunuhan. Ketiga macam ini telah disepakati oleh para ulama sebagai penghalang-penghalang mewarisi, sehingga dinamakan dengan mawani’. Sedangkan yang kedua (yang diperselisihkan), ada dua macam : pertama, yang disepakati sebagai penghalang, namun terjadi perselisihan dalam penamaannya dengan mani’. Penghalang macam ini adalah murtad (keluar dari agama). Para ulama fiqih telah bersepakat bahwa murtad merupakan penghalang mewarisi harta peninggalan, namun perselisihannya hanya berada pada penamaan saja, yakni apakah namanya mani’ yang independen atau dimasukkan dalam kategori penghalang berlainan agama; kedua, yang diperselisihkan dalam menghalangi mewarisi dan dalam penamaannya sebagai mani’, adalah ketidakjelasan waktu kematian dan berlainan Negara.4 Penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal diatas dapat dilihat dalam paparan berikut ini : 1. Penghalang-penghalang yang disepakati. 1.2 Berlainan Agama Yang dimaksud dengan berlainan agama ialah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. 5 Dasar hukum berlainan agama sebagai mawani’ul iris adalah Hadist Rasulullah saw : “Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”. (HR Bukhary Muslim). Hukum ini merupakan ketetapan kebanyakan ahli fiqih sebagai pengamalan dari keumuman hadist diatas. Bila seseorang meninggal, meninggalkan anak laki laki yang kafir dan paman yang 3 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Hukum Waris, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004, hal. 46 4 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, op.cit, hal. 47 5 Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 78 5
    • muslim, niscaya harta peninggalan si mayit semuanya diberikan untuk paman, sehingga anak laki-laki yang kafir itu tidak mendapatkan apa-apa dari warisan ayahnya. Contoh lain adalah bila seorang suami (muslim) mati meninggalkan seorang istri kitabiyah (ahli kitab) dan seorang anak laki-laki, semua harta yang ditinggalkan si mayit diberikan untuk anak laki-lakinya. Bila seorang kafir mati meninggalkan anak laki-laki yang muslim dan paman yang kafir, dan anak laki-laki si mayit tidak mendapatkan apa-apa dari harta peninggalan ayahnya karena berlainan agama, antara anak dan orang tua. Sebagaimana Hadist Rasulullah saw dengan tegas mengatakan : “tidak dapat saling waris mewarisi dua orang pengikut agama yang berbeda-beda.” Begitu juga menurut pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir, menyatakan bahwa “Tidak ada hak saling waris mewarisi antar orang Muslim dengan bukan Muslim”. Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan kafir. Jadi, mereka dalam keadaan berlainan agama.6 Sementara itu para ahli fiqih bersepakat bahwasanya untuk orang-orang kafir dapat saling mewarisi satu sama lain ketika mereka berada pada satu kepercayaan, misalnya mereka sama-sama beragama Nasrani. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw ., “Orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir.” Secara implisit, hadist ini memiliki arti bahwa orang-orang kafir dapat saling mewarisi satu sama lain. Sementara itu menurut Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir bahwa orang murtad tidak dapat mempusakai orang yang tidak murtad dan ahli waris si murtad yang beragama Islam dapat mempusakai harta peninggalannya yang didapat sewaktu masih memeluk agama Islam, 6 Fatchur Rahman, op. cit. hal. 98 6
    • sedang harta peninggalannya yang diperoleh mulai dari riddah sampai meninggal dunia disetorkan ke Kas Perbendaharaan Negara. Sedangkan menurut Hukum Adat di Indonesia tidak mengenal adanya perbedaan agama itu sebagai penghalang mempusakai, kendatipun semula agama mereka sama, kemudia salah seorang dari muwarrits dan warisnya murtad. Jadi dapat disimpulkan disini bahwa agama yang berlainan merupakan salah satu penghalang mewarisi bagi kedua belah pihak. 1.2 Perbudakan Perbudakan secara bahasa berarti penghambaan dan sesuatu yang lemah. Sedangkan secara istilah, perbudakan memiliki arti kelemahan yang bersifat hukum yang menguasai seseorang akibat kekufuran. Syar’I menghukum orang semacam ini dengan tidak menerima segala perbuatannya karena kekufurannya kepada Allah, bukan karena ketidakcakapannya dalam bertindak, seperti anak kecil (orang yang belum dewasa) atau orang gila. Mani’ kecakapan bertindak untuk seorang budak dinamakan dengan mani’ hukmiy, sedangkan mani’ kecakapan bertindak pada anak kecil dan orang gila adalah mani’ hissiy. Sejak semula Islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun kenyataannya perbudakan sudah merata dimana-mana dan sukar dihapus. Oleh karena itu, perbudakan mendapatkan tempat dalam pembahasan hukum Islam. Didalam Al Quran telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus milik kebendaan dengan jalan apa saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surah An-Nahl ayat 75, yang artinya berbunyi : “Allah telah membuat perumpaan seorang budak yang tidak dapat bertindak sesuatu pun.” Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurusi harta dan telah putus hubungan kekeluargaan engan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Dia tidak mimiliki harta.7 7 A. Hasan, Al-Faraid, Pustaka Progresif, Jakarta, 1996, hal. 44 7
    • Oleh karena itu terhalangnya budak dalam pusaka mempusakai dapat ditinjau dari dua jurusan, yakni :8 1. Mempusakai harta peninggalan dari ahli warisnya. 2. Mempusakakan harta peninggalannya kepada ahli warisnya. 1. Mempusakai harta peninggalan dari ahli warisnya. Seorang budak tidak dapat mempusakai harta peninggalan ahli warisnya, disebabkan karena : a. Ia dipandang tidak cakap mengurusi harta milik. Andaikata ia diberikan harta pusaka dari kerabat- kerabatnya yang telah meninggal, maka secara yuridis harta pusaka yang telah diterimanya itu jatuh ke tangan tuan yang memilikinya. b. Status kekeluargaannya terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus dan karenanya ia sudah menjadi keluarga asing (bukan keluarganya). Padahal sudah menjadi putusan yang bulat diantara pada fuqaha’ bahwa mempusakakan kepada orang asing itu batal sama sekali. Menurut Ali Ahmad al-Jurjawy, budak itu tidak dapat mempusakai harta peninggalan tuannya bila tuannya meninggal, disebabkan budak itu sendiri berstatus sebagai harta milik bagi tuannya. Oleh karena itu, tidak boleh jadi, seorang budak yang fungsinya sebagai harta milik tuannya mempusakai harta milik tuannya, yang dalam hal ini termasuk dirinya sendiri. 2. Mempusakakan harta peninggalan ahli warisnya. Ia tidak dapat mempusakakan harta peninggalannya, seandainya ia mati dan mempunyai harta peninggalan, kepada ahli warisnya sendiri. Karena ia dianggap melarat dan tidak dapat mempunyai harta peninggalan sedikitpun. Demikian halnya seorang budak yang sifat kebudakannya tidak penuh, seperti budak mukatab.9Menurut Imam Abu Hanifah, Imam as Syafii’iy dan ulama Jumhur, ia tidak dapat 8 Fatchur Rahman, op. cit. hal. 84 9 Budak yang berusaha membebaskan diri dari perbudakannya dengan kesangguoan membayar angsuran sejumlah uang yang telah mereka sepakati dengan tuannya. Kalau angsuran telah mencapai jumlah yang ditentukan, mereka menjadi orang yang bebas penuh. 8
    • mempusakai harta peninggalan keluarganya dan mempusakakan harta peninggalannya kepada para ahli warisnya, lantaran ia belum bebas secara sempurna dari perbudakannya. Kitab Undang-undang Hukum Warisan Mesir tidak memuat pasal tentang penghalang mempusakai karena perbudakan, karena di Negara tersebut perbudakan dilarang oleh Undang-Undang. 1.3 Pembunuhan Pembunuhan ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung. Para ulama fiqih telah bersepakat bahwa pembunuhan merupaka salah satu penghalang dalam hukum waris. Dengan demikian, seorang pembunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw., “Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta sedikit pun.” (HR Abu Daud) Dalam hadist yang lain Rasulullah saw bersabda, “Tidak ada hak bagi si pembunuh untuk mewarisi.” (HR Malik, Ahmad dan Ibnu Majah). Alasan yang medasari seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh karena terkadang pembunuh memiliki tendensi mempercepat kematian orang yang akan mewariskan, sehingga dia dapat mewarisi harta peninggalannya. Diharamkannya mewarisi dari hasil pembunuhan atas dasar sad adz-dzara’I dan kaidah fiqih yang mengatakan, “Siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya tiba, maka untuk mendapatkan sesuatu tersebut menjadi haram.” Setelah para ulama fiqih bersepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang mewarisi, lalu mereka memperselisihkan hakikat pembunuhan yang benar-benar menghalangi seseorang untuk mewarisi, apakah bentuk pembunuhannya mutlak atau pembunuhan khusus? Dalam hal ini terdapat empat pendapat ulama, yakni sebagai berikut : 1) Mazhab Syafi’iyyah berpendapat bahwa seluruh bentuk pembunuhan dapat menghalangi seseoarang mewarisi harta peninggalan. Dengan demikian, seorang pembunuh tidak dapat mewarisi 9
    • harta orang yang dibunuhnya, baik karena sengaja, mirip sengaja, khilaf (baik dengan hak atau tidak), atau dihukum telah membunhnya, atau tindakan yang menyebabkan pembunuhan disaksikan oleh orang lain, atau tidak ada yang menyaksikan tindakan tersebut sekalipun pembunuhan itu tidak disengaja, seperti pelakunya orang yang sedang tidur, orang gila dan anak kecil atau tindakan tersebut bertujuan demi kemaslahatan, seperti pukulan ayah terhadap anaknya dalam rangka mendidik. Dalam hal ini mereka beragumentasikan dengan sabda nabi saw., “Tidak ada hak mewarisi harta orang yang terbunuh sedikitpun bagi seorang pembunuh.” Mereka juga beragumentasikan denga hadist yang lain, yaitu “Seorang pembunuh tidak mendapatkan harta warisan sedikitpun.” Seorang pembunuh diharamkan mewarisi harta peninggalan supaya ia tidak menjadikan tindakan pembunuhan sebagai jalan untuk mempercepat pembagian harta warisan. Dengan demikian sudah menjadi keharusan bila semua bentuk pembunuhan menjadi sebab terhalangnya mewarisi, agar celah tindakan tersebut tertutup. 2) Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ialah pembunuhan yang bersanksi qishash dan kaffarah. Pembunuhan yang bersanksi qishash ialah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yang dita’rifkan dengan kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain dengan alat-alat yang dapat menghancurkan anggota badan, seperti senjata tajam, alat peledak, benda berat dan lain sebagainya atau dengan alat-alat yang dianggap dapat menghancur leburkan anggota badan, seperti kayu runcing, pukul besi dan lain sebagainya. Pembunuhan yang dituntut qishash ialah pembunuhan yang disengaja, sebagaimana dijelaskan oleh Tuhan dalam surat an-Nisa’ ayat 93, yang artinya : “Dan barangsiapa yang membunuh orang mu’min dengan sengaja, maka balasannya ialah (dimasukkan) ke dalam neraka jahanam dengan kekal di dalamnya……” 10
    • Pembunuhan yang bersanksi kafarah ialah pembunuhan yang dituntut sebagai penebus kelalaiannya dengan membebaskan seorang budak wanita Islam atau kalau ini tidak mungkin, ia dituntut menjalankan puasa dua bulan berturut-turut. Pembunuhan yang bersanksi kafarah ini mempunyai 3 (tiga) type, yakni :10 a. mirip sengaja (syibhul-‘amdi); b. karena silap (qatlul-khatha’i) dan ; c. dianggap silap (al-jari majral-khatha’i) ad. a. Pembunuhan mirip sengaja (syibhul-‘amdi). Ialah kesengajaan seseorang memukul orang lain dengan alat-alat yang tidak meyakinkan dapat menghabisi nyawa seseorang, seperti kayu kecil atau alat-alat yang tidak tajam, tetapi mengakibatkan kematiannya. Type pembunuhan yang seperti ini disebut dengan pembunuhan mirip sengaja, karena adanya unsur kesengajaan ditinjau dari maksud pembuat untuk memukul dank arena adanya insir kesilapan ditinjau dari segi ketiadaan maksud untuk membunuh, lantaran alat-alat yang dipakainya tidak meyakinkan. Oleh karena itu pembunuhan ini tidak bersanksi qishash, tetapi hanya bersanksi kafarah dan diyah yang berat.11 Sifat-sifat pembunuhan ini dan sanksi kafarahnya telah ditentukan oleh Firman Allah dalam surat an- Nisa’ ayat 92, yang artinya : “dan barangsiapa membunuh seorang mu’min karena silaf maka hendaklah ia memerdekakan seorang budak Isalm dan membayar denda untuk diserahkan kepada keluarganya……..” dan pada akhir ayat tersebut Tuhan menetapkan kafarah pengganti bila tidak sanggup memerdekakan budak : 10 Fatchur Rahman, op. cit. hal. 86 11 Diyah yang berat (mughallazhah) ialah suatu diyah yang terdiri dari unta, sapi, dll. 11
    • “maka barangsiapa yang tidak dapat (memerdekakan budak hendaklah) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. ad. b. Pembunuhan karena silap (qatlul-khatha’i). Kesilapan ini ada dua jenis, yakni : 1. Silap maksud, misalnya seseorang pemburu melepaskan tembakan kepada bayang-bayang yang disangkanya seekor binatang, kena tembak lalu mati, tetapi baying-bayang yang disangka binatang tersebut ternyata adalah orang. Perbuatan ini dikatakan silaf maksud karena maksudnya untuk membunuh adalah keliru, tetapi tindakannya tidak salah, tepat mengenai sasarannnya. 2. Silap tindakan, misalnyaa seseorang memanjat pohon dan memotong dahan-dahan untuk dibersihkannya, tetapi kemudian sabitnya lepas dan mengenai bapaknya yang sedang berada dibawahnya, hingga meninggal. ad. c. Pembunuhan dianggap silap (al-jari majral-khatha’i). Misalnya seseorang yang sedang tidur nyenyak diatas tempat tidur yang tinggi, kemudian tempatnya roboh dan menjatuhi orang yang berada dibawahnya, hingga membawa kematiannya. Type ini tidak dapat dimasukkan pembunuhan silap yang sejati karena ketiadaan maksud orang yang sedang tidur untuk bertindak. Namun demikian dalam type pembunuhan ini terdapat perbuatan yang sejati hingga mewajibkan kafarah dan diyah. Adapun penghalang yang tidak menjadi penghalang mempusakai menurut Hanafiah ada 4 macam, yaitu :12 1. Pembunuhan tidak langsung, seperti seseorang menggali lubang ditengah jalan yang bukan miliknya sendiri, dan belum mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Kemudian salah satu keluarganya 12 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, op.cit, hal. 58 12
    • melintasi lubang tersebut dan terperosok kedalam lubang, sehingga ia mati. Tindakan orang tersebut yang menyebabkan kematian keluarganya bukanlah merupakan tindakan pembunuhan sejati dan bukan pula pembunuhan langsung, karena itu tidak dikenai hukuman qishash dan tidak pula hukuman kafarat serta tidak dihalangi mempusakai harta peninggalan si korban. Kesalahannya bukan terletak kepada pembunuhan, tetapi terletak pada penggalian lubang ditanah yang bukan miliknya. Karena itu ia hanya diwajibkan diyah (ganti rugi) kepada keluarga si korban. 2. Pembunuhan karena hak, seperti bila seseorang membunuh orang yang mewariskan karena ada alas an yang sah (hak), misalnya untuk melakukan qishash, atau untuk membela diri, kehormatan atau harta milik. Sebab sebagaimana diketahui bahwa diadakan hirman (larangan mempusakai) itu adalah sanksi bagi pembunuhan yang diharamkan. Sedang pembunuhan seperti tersebut diatas bukan termasuk pembunuhan yang diharamkan oleh syara’. Pembunuhan karena hak ini dibenarkan oleh firman Allah dalam surah al-isra’ ayat 33 yang artinya : “Janganlah kamu membunuh diri yang diharamkan oleh Allah, selain karena alasan yang hak……” 3. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, orang gila dan orang sinting. Pembunuhan ini tidak termasuk penghalang mempusakai karena tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan yang bertendensi untuk mempercepat kematian orang yang bakal mempusakakan dan tidak bisa disifatkan sebagai pembunuhan yang diharamkan, selama para pelakunya tidak dianggap cakap menerima khitab syara’. 4. Pembunuhan karena udzur13, misalnya seorang menyergap istrinya yang diketahui berbuat zina dengan orang lain, hingga membawa kematiannya. Tindakan semacam ini dilakukan secara reflek, hilang perasaan dan tanpa ikhtiar. Termasuk pembunuhan yang karena udzur ialah pembunuhan 13 Fatchur Rahman, op. cit. hal. 90 13
    • yang berlebih-lebihan yang dilakukan untuk membela diri, seperti bila seorang dalam mempertahankan diri, yang semestinya cukup dengan tidak usah membunuh, tetapi karena tindakannya melewati batas, hingga membawa kematian orang yang mewariskan. Pembunuhan tersebut juga tidak menjadi penghalang mempusakai karena tidak ada maksud untuk membunuh. 3) Mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa yang menjadi penghalang mempusakai ialah pembunuhan-pembunuhan yang dikatakan oleh Ulama Hanafiyah sebagai : a. pembunuhan sengaja, b. pembunuhan mirip sengaja dan c. pembunuhan tidak langsung. Sedangkan pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mempusakai ialah : a. pembunuhan silap, b. pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, c. pembunuhan yang bukan permusuhan (karena hak) dan d. pembunuhan karena udzur. 4) Mazhab Hambaliyyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ialah pembunuhan yang dilakukan tanpa alas an yang hak, yakni pembunuhan yang dibebani sanksi qishash, kaffarah, diyat dang anti rugi. Pembunuhan tersebut seperti : a. pembunuhan dengan sengaja, b. pembunuhan mirip sengaja, c. pembunuhan karena khilaf atau tidak disengaja, d. pembunuhan yang dianggap khilaf, seperti pembunuhan dengan tidak langsung, dan e. pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak. 14
    • Sedangkan pembunuhan-pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mempusakai ialah pembunuhan yang tidak dibebani dengan sanksi-sanksi, seperti : a. untuk melaksanakan had atau qishash, b. karena uzur, misalnya untuk membela diri, untuk melawan pengkhianat, untuk membuat kemaslahatan dan lain sebagainya. Dari keempat pendapat diatas, pendapat yang kuat dalam hal ini ialah pendapat mazhab Hambaliyyah karena pendapat mereka selaras dengan dalil-dalil yang menegaskan pembunuhan menjadi penghalang untuk mewarisi. Disamping itu pendapat mazhab Hambaliyyah menjadi penengah dari pendapat mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi’iyyah. Jika kita bandingkan keempat mazhab tersebut diatas dengan Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir dan juga Hukum Adat di Indonesia, maka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir (mengambil pendapat dari ulama Malikiyyah) bahwa yang menjadi penghalang mempusakai itu antara lain pembunuhan dengan sengaja, baik sebagai pelau utama, maupun sebagai orang yang turut berbuat, seperti orang yang menghasut atau memudahkan untuk melakukan pembunuhan dan maupun sebagai penyebab terjadinya pembunuhan, seperti membuat saksi palsu, menaruh racun agar diminum dan lain sebagainya dengan syarat bahwa pembunuhan tersebut bukan karena ada alasan yang sah atau bukan karena udzur dan pembunuhannya adalah orang yang cakap bertindak. Sedangkan menurut Hukum Adat di Indonesia bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan wafatnya orang yang mewariskan dapat menjadi penghalang mempusakai. 2. Penghalang-penghalang yang diperselisihkan 2.1 Berlainan Negara Termasuk dalam kategori ini adalah kaum dzimmiy (golongan nonmuslim yang mendapat perlindungan dari pemerintahan Islam dan bersedia tunduk pada aturan pemerintahan Islam), kaum harbiy (warga Negara nonmuslim yang bermaksud melakukan penyerangan terhadap umat Islam), dan 15
    • musta’min (warga Negara asing yang masuk kenegara Islam dengan maksud untuk menetap beberapa waktu dengan mendapatkan jaminan keamanan dari Negara dimana mereka berada). Musta’min dan harbiy termasuk dalam golongan warga Negara dari dar harb (wilayah perang) karena kemungkinannya dia kembali kenegara asalnya, sedangkan dzimmiy tergolong warga Negara Islam. Dengan demikian, para ulama fiqih berselisih pendapat mengenai anggapan berlainan Negara, diantara sesama orang kafir, antara lain : 1) Mazhab Hanafiyyah, Syafi’iyyah, dan Hambaliyyah berpendapat bahwa berlainan Negara termasuk salah satu penghalang waris mewarisi. Karenanya diantara harbiy dan dzimmiy tidak dapat saling mewarisi, akibat terputusnya sikap saling menolong diantara mereka. 2) Mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa berlainan Negara tidak menghalangi saling mewarisi diantara sesama orang kafir, karena secara mutlak keumuman beberapa nash menuntut saling mewarisi diantara mereka, dan tidak ada nash atau ijma’ yang men-takhsish (mengkhususkan) keumuman tersebut. Pendapat kedua inilah pendapat yang kuat disebabkan dalil yang digunakan kuat sanadnya, sedangkan pendapat yang pertama adalah lemah. Jadi, yang merupakan penghalang atau hal-hal yang menjadi penghalang waris mewarisi menurut Fiqih Tradisional atau menurut Hukum Islam adalah karena berlainan agama, perbudakan dan pembunuhan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (fiqih kontemporer) pasal 173, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena : a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 16
    • B. Hijab dan Mahjub Hijab secara bahasa (etimologi) berarti al-man’u (menghalangi, mencegah). Adapun secara istilah (terminologi) adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta warisannya karena ahli waris lain. Dengan kata lain, hilangnya hak mewarisi seseorang karena adanya ahli waris yang lebih utama daripadanya, karena itu haknya tertutup.14 Mahjub adalah ahli waris yang ditutup hak pusakanya karena adanya ahli waris yang lebih utama.15 Atau dengan kata lain mahjub itu adalah ahli waris yang tidak dapat mewarisi sama sekali atau dapat mewarisi tetapi bagiannyamenjadi berkurang. Pada prinsipnya setiap ahli waris yang telah mempunyai sebab-sebab mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, adanya pertalian nasab dan ikatan perwalian dalam pembebasan budak, dan 14 Sayid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Darul Fikry, Beirut, 1983, hal. 440 15 Sayid Sabiq, ibid, hal. 441 17
    • yang telah memenuhi syarat-syarat mempusakai, seperti hidupnya orang yang mewarisi disaat kematian orang yang mewariskan, serta tidak terdapat salah satu dari penghalang-penghalang mempusakai, adalah cakap untuk mempusakai. Meskipun syarat-syarat mempusakai sudah ada, syarat-syarat mempusakai sudah lengkap dan tidak ada penghalang mempusakai, namun dapat juga terjadi bahwa seorang ahli waris tidak dapat menerima pusaka, disebabkan 3 hal seperti berikut ini : a. Ia sebagai ahli waris ‘ashabah, dimana fardh-fardh para ashhabul-furudh yang besam-sama mewarisi telah menghabiskan harta peninggalan. b. Ia sebagai ahli waris ‘ashabah yang mewarisi bersama-sama dengan ‘ashabah yang lebih dekat derajatnya dengan si meninggal. c. Ia sebagai ahli waris ‘ashhabul-furudh, tetapi ia tidak dapat mempusakai sama sekali atau dapat mempusakai lebih kecil dari pada fardh-nya yang semula, lantaran ada ahli waris yang lebih dekat yang dapat menyingkirkan atau memperkecil penerimaannnya. Hilangnya hak mewarisi ini mungkin secara keseluruhan atau mungkin hanya hilang sebagian, yaitu bergeser dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil. Karena itu hijab ini dibedakan atas 2 macam, yaitu : 1. Hijab Nuqshan Yakni terhijabnya sebagian fardh seorang ahli waris lantaran terwujudnya ahli waris yang lain. Akibat adanya hijab-nuqshan ini bagian orang yang terhijab menjadi lebih kecil dari pada bagiannya semula sebelum terhijab. Seperti terhijab (nuqshan)nya isteri oleh far’u-warits dari ¼ menjadi 1/8 dan terhijab (nuqshan)nya ibu oleh saudara-saudara dari 1/3 menjadi 1/6 fardh. Para ahli waris yang terhijab-nuqshan ini ada 5 orang, yakni : 18
    • - Suami, jika isteri meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan suami sekarang maupun dengan suami sebelumnya. Dalam hal ini hak suami bergeser dari ½ menjadi ¼ harta warisan. - Isteri, jika suami meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan isteri sekarang maupun dengan isteri yang lain. Dalam hal ini isteri bergeser dari ¼ menjadi 1/8 bagian harta warisan. - Ibu, jika suami meninggalkan seorang anak atau dua orang saudara, atau lebih, haknya bergeser dari 1/3 menjadi 1/6 bagian harta warisan. - Cucu perempuan, jika yang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan bergeser haknya dari ½ menjadi 1/6, yaitu untuk melengkapi hak anak perempuan menjadi 2/3, tetapi jika ada 2 orang anak perempuan atau ada anak laki-laki maka hak cucu perempuan hilang seluruhnya. - Saudara perempuan seayah, jika ada seorang saudara perempuan kandung, bergeser haknya dari ½ menjadi 1/6, yaitu untuk melengkapi 2/3, tetapi jika saudara perempuan kandung ada 2 orang atau lebih atau ada saudara laki-laki kandung maka hak saudara perempuan seayah hilang seluruhnya. Para ahli waris ashabul-furudh yang dapat terhijab-hirman dan dapat pula terhijab nuqshan ialah : 1. cucu perempuan pancar laki-laki 2. saudari seayah. 2. Hijab Hirman ialah terhijabnya seorang ahli waris dalam memperoleh seluruh bagian lantaran terwujudnya ahli waris yang lain. Seperti terhijabnya anak laki-lakinya saudara dan terhijabnya saudara oleh anak laki- laki. Para ahli waris dalam hal hijab hirman ini terbagi kepada dua kelompok : 19
    • 2.1. kelompok pertama ialah mereka yang tidak dapat terhijab hirman sama sekali, walaupun sebagian mereka kadang-kadang dapat terhijab nuqshan. Mereka semuanya berjumlah 6 orang, yakni 3 orang diantaranya laki-laki dan 3 orang lagi perempuan. Tiga orang laki-laki itu terdiri dari : 1. Anak laki-laki, 2. Ayah, dan 3. Suami. Tiga orang perempuan, terdiri dari : 1. Anak perempuan, 2. Ibu, dan 3. Isteri. Andaikata mereka tersebut membunuh, menjadi budak atau murtad, mereka tetap dikatakan tidak dapat terhijab sama sekali. Sebab sesuai dengan keterangan dimuka mereka dalam hal ini dikatakan sebagai mahrum dan dianggap seolah-olah bukan ahli waris. 2.2. kelompok kedua ialah mereka yang dalam satu keadaan dapat mempusakai dan dalam satu keadaan yang lain terhijab hirman. Mereka itu ialah selain 6 orang tersebut diatas, baik mereka tergolong ashhabul-furudh, maupun tergolong ‘ashabah.Dan jumlah mereka ada 7 orang, yaitu : 1. kakek, 2. nenek. 3. cucu laki-laki dari anak laki-laki, 4. cucu perempuan dari anak laki-laki, 5. saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung, 6. saudara laki-laki dan saudara perempuan sebapak,dan 7. anak-anak ibu. 20
    • Jika diperinci, ahli waris yang terhalang secara hijab hirman ada 19 orang, yang terdiri dari ahli waris laki- laki dua belas orang dan ahli waris perempuan tujuh orang. Dua belas ahli waris laki-laki yang terhalang secara hijab hirman adalah sebagai berikut : a) Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu itu terhalang oleh anak laki-laki dari si meninggal, terhalang juga oleh bapaknya, karena dialah yang berhubungan langsung dengan si meninggal, atau terhalang oleh pamannya, karena ia menjadi ‘ashabah terdekat dengan si meninggal. b) Kakek dan generasi diatasnya. Mereka terhalang oleh bapak, Karena ia berhubungan langsung dengan si meninggal. Seseorang tidak boleh mewarisi ketika ada bersama orang yang berhubungan langsung dengan si meninggal, kecuali orang yang berhubungan langsung itu adalah anak-anak ibu. c) Saudara Kandung. Mereka terhalang oleh tiga orang, yaitu anak, bapak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini adalah ijma’ para ulama. d) Saudara sebapak. Mereka terhalang oleh empat orang, yaitu anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak dan saudara kandung. e) Saudara seibu. Mereka terhalang oleh empat orang, yaitu bapak, kakek, anak (baik laki-laki maupun perempuan) dan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Inilah ijma’ dari para ulama. f) Anak saudara kandung. Mereka terhalang oleh enam orang, yaitu bapak, karena ia dapat menghalangi bapaknya apalagi anaknya; kakek, karena ia sederajat dengan bapaknya; anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki- 21
    • laki, karena mereka berdua dapat menghalangi bapaknya; saudara kandung; dan saudara sebapak, karena ia lebih dekat dengan si meninggal. g) Anak saudara sebapak. Mereka terhalang oleh tujuh orang, yaitu enam orang yang menghalangi anak saudara kandung (sebagaimana yang telah disebutkan diatas) dan yang ketujuh adalah anak saudara kandung karena ia lebih kuat hubungannya dengan si meninggal. h) Paman kandung. Dia terhalang oleh delapan orang, yaitu tujuh orang yang menghalangi anak saudara sebapak, dan yang kedelapan adalah anak saudara sebapak, karena ia juga lebih kuat (hubungannya) dengan si meninggal. i) Paman sebapak. Dia terhalang oleh Sembilan orang, yaitu delapan orang yang menghalangi paman kandung, dan yang kesembilan adalah paman kandung, karena hubungannya lebih kuat daripada paman sebapak. j) Anak paman kandung. Mereka terhalang oleh sepuluh orang yaitu Sembilan orang yang menghalangi paman sebapak, dan yang kesepuluh adalah paman sebapak karena sederajat dengan bapaknya dan lebih dekat, maka paman sebapak didahulukan. k) Anak paman sebapak. Mereka terhalang oleh sebelas orang, yaitu sepuluh orang yang menghalangi anak paman kandung, dan yang kesebelas adalah anak paman kandung, karena hubungannya lebih kuat daripada anak paman sebapak. l) Al-mu’tiq yang memerdekakan budak. Menurut ijma’ para ulama, mereka terhalang dengan áshabah nasab, karena nasab lebih kuat daripada al-wala’, pemerdekaan budak, dan dalam nasab ada hukum-hukum yang tidak ada pada 22
    • al-wala’, seperti hubungan mahram, kewajiban member nafkah, gugurnya hukum qishash, tidak berlakunya kesaksian dan lain-lain. Sementara itu, tujuh ahli waris perempuan yang terhalang secara hijab hirman adalah sebagai berikut : a. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Mereka terhalang oleh anak laki-laki, karena bapak atau pamannya sederajat. Juga terhalang oleh dua anak perempuan atau lebih, karena bagian tetap anak perempuan adalah dua per tiga (2/3) dan itu tidak tersisa, kecuali jika anak perempuan dari anak laki-laki itu bersama orang yang menjadi ashabah, baik yang sederajat dengannya seperti saudaranya atau lebih rendah derajatnya seperti anak laki-laki dari anak laki-laki pamannya. Jika ia bersama orang yang menjadi ashabah, ia ikut mendapatkan sisa setelah bagian dua per tiga (2/3) untuk ddua anak perempuan. Ketentuannya, laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan. b. Nenek dari ibu. Ia terhalang hanya oleh ibu, karena tidak ada penghalang antara nenek dari ibu dan si meninggal selain ibu. Oleh karena itu, ia tidak terhalang oelh bapak atau kakek. c. Nenek bapak. Menurut ijma para ulama, ia terhalang oleh ibu. Sebab, ibu lebih berhak dengan keibuannya dan ia juga lebih dekat dengan si meninggal. Menurut jumhur ulama, nenek bapak juga terhalang oleh bapak. d. Saudara perempuan kandung. Mereka terhalang oleh bapak, anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan generasi dibawahnya. e. Saudara perempuan sebapak. Mereka terhalang oleh orang-orang yang menghalangi saudara perempuan kandung, dan terhalang juga oleh saudara laki-laki kandung dan oleh saudara perempuan kandung, jika ia menjadi ashabah 23
    • ma’al ghair. Saudara perempuan sebapak juga terhalang oleh dua orang saudara perempuan kandung, kecuali jika saudara perempuan sebapak ini bersama saudara laki-laki sebapak. Jika demikian, ia menjadi áshabah dan tidak terhalang. f. Saudara perempuan seibu. Mereka terhalang oleh bapak, kakek dan seluruh keturunan yang mewarisi, baik laik-laki maupun perempuan. g. Perempuan yang memerdekakan budak. Mereka terhalang oleh ashabah nasab, karena nasab lebih kuat dari pada pemerdekaan budak. Para ahli waris dalam hijab hirman terbagi menjadi empat kelompok : i. Ahli waris yang bisa menghalangi, tapi tidak bisa dihalangi yaitu bapak, ibu dan anak laki-laki serta anak perempuan. ii. Ahli waris yang bisa terhalang namun tidak bisa menghalangi, yaitu saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. iii. Ahli waris yang tidak bisa menghalangi dan tidak bisa terhalang, yaitu suami dan isteri iv. Ahli waris yang bisa menghalangi dan bisa pula terhalang, yaitu para ahli waris selain yang tersebut diatas. Beberapa contoh Hijab dan penyelesaiannya. Contoh pertama : Seorang perempuan wafat, meninggalkan ahli waris : suami, ibu, anak perempuan, beberapa saudara seibu, saudara perempuan sebapak, dan paman. Asal masalah kasus ini adalah 12, dengan perincian : suami mendapatkan bagian ¼, ibu menndapatkan 1/6, anak perempuan mendapatkan ½, saudara perempuan sebapak mendapatkan sisa, karena ia menjadi ‘ashabah bersama anak perempuan, sedangkan beberapa saudara seibu tidak mendapatkan apa-apa, karena mereka terhalang oleh anak perempuan. Demikian juga 24
    • dengan paman (tidak mendapatkan apa-apa), karena ia terhalang oleh saudara perempuan sebapak, yang menjadi ashabah bersama anak perempuan, dan ia “kuat” seperti saudara sebapak. Contoh kedua : Seorang laki-laki wafat, meninggalkan ahli waris : isteri, saudara perempuan kandung, saudara sebapak, dan akan saudara kandung. Asal masalah dalam kasus ini adalah 4, dengan perincian : isteri mendapatkan ¼, saudara perempuan kandung mendapatkan ½, saudara sebapak mendapatkan sisa (‘ashabah), sedangkan anak saudara kandung tidak mendapatkan apa-apa, karena ia terhalang oleh saudara sebapak. Contoh ketiga : Seorang laki-laki wafat, meninggalkan ahli waris : dua orang isteri, amak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, nenek, dua saudara kandung dan dua saudara sebapak. Asal masalah dalam kasus ini adalah 24, kemudian di tash-hih menjadi 48, dengan perincian : dua orang isteri mendapatkan 1/8, anak perempuan mendapatkan ½, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6 sebagai penyempurna 2/3 bersama anak perempuan, nenek mendapatkan 1/6, dua saudara kandung mendapatkan sisa (‘ashabah), sedangkan dua saudara sebapak tidak mendapatkan apa-apa, karena terhalang oleh dua saudara kandung. Contoh keempat : Seorang laki-laki wafat, meninggalkan ahli waris : anak perempuan, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki kandung, dan saudara perempuan sebapak. Asal masalah dalam kasus ini adalah 2 dan di tash-hih menjadi 6, dengan perincian : anak perempuan mendapatkan ½, saudara perempuan dan saudara laki-laki kandung mendapatkan sisa sebagai ‘ashabah, sedangkan saudara perempuan sebapak tidak mendapatkan apa-apa karena terhalang oleh saudara kandung. 25
    • Contoh kelima : Seseorang wafat, meninggalkan ahli waris dua anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seibu. Asal masalah dalam kasus ini adalah 3, dengan perincian : dua anak perempuan mendapatkan 2/3, dan saudara perempuan kandung mendapatkan sisa, karena ia menjadi ‘ashabah bersama dua anak perempuan, sedangkan cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa, karena terhalang oleh dua anak perempuan. Demikian halnya dengan saudara perempuan sebapak, ia tidak mendapatkan apa-apa, karena terhalang oleh saudara perempuan kandung yang telah menjadi ‘ashabah bersama dua anak perempuan. 26
    • IV. KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN 1) Yang merupakan penghalang waris mewarisi, yang diberi nama mani’ (penghalang) menurut Fiqih Tradisional (Hukum Islam) antara lain adalah - Berlainan agama, - Perbudakan, dan - Pembunuhan. Sedangkan menurut Fiqih Kontemporer (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 172, bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena : a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 27
    • 2) Yang memiliki keutamaan dalam hak menerima warisan dalam Kewarisan Islam itu dapat dilihat dari Hijab dan Mahjub. Hijab adalah ahli waris yang menutup hak pusaka ahli waris yang lain, sedangkan Mahjub adalah ahli waris yang ditutup hak pusakanya. Hijab itu dibedakan dengan 2 macam, yakni : 1. Hijab Nuqshan Para ahli waris yang terhijab-nuqshan ini ada 5 orang, yakni : - Suami, - Isteri, - Ibu, - Cucu perempuan, dan - Saudara perempuan seayah. 2. Hijab Hirman Para ahli waris yang terhijab-hirman ini terbagi dua kelompok, yaitu : Kelompok pertama ialah mereka yang tidak dapat terhijab hirman sama sekali, yakni : - Tiga orang laki-laki, yang terdiri dari : anak laki-laki, ayah dan suami. - Tiga orang perempuan, yang terdiri dari : anak perempuan, ibu dan isteri. Kelompok kedua ialah mereka yang dalam satu keadaan dapat mempusakai dan dalam satu keadaan yang lain terhijab hirman, yakni : - kakek, - nenek - cucu laki-laki dari anak laki-laki, - cucu perempuan dari anak laki-laki, - saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung, 28
    • - saudara laki-laki dan saudara perempuan sebapak,dan - anak-anak ibu. B. SARAN 1. Sebaiknya didalam Kompilasi Hukum Islam, hal-hal yang menghalangi seseorang untuk menjadi ahli waris, tidak saja menyangkut pembunuhan atau memfitnah, akan tetapi juga dimasukkan perihal berlainan agama, agar apa yang sudah tertulis didalam Hukum Islam, lebih dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam. 2. Mengenai ketentuan Hijab dan Mahjub ini, hampir bisa dipastikan tidak semua orang khususnya yang beragama Islam mengerti dan memahami apa sebenarnya yang merupakan Hijab dan Mahjub itu dalam Hukum Islam. Untuk itu perlu kiranya dipertegas dan diperjelas lagi masalah ini didalam Kompilasi Hukum Islam dengan kalimat yang simple dan mudah dipahami. 29
    • DAFTAR PUSTAKA A. Hasan, Al-Faraid, Pustaka Progresif, Jakarta, 1996. Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Hukum Waris, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Rahman, Fatchur, Ilmu Waris, Alma’arif, Bandung, 1975. Sabiq, Sayid, Fiqhus Sunnah, Darul Fikry, Beirut, 1983. Peraturan Perundang-undangan : Kompilasi Hukum Islam 30