Your SlideShare is downloading. ×
Beda UU PT Lama Dan Baru
Beda UU PT Lama Dan Baru
Beda UU PT Lama Dan Baru
Beda UU PT Lama Dan Baru
Beda UU PT Lama Dan Baru
Beda UU PT Lama Dan Baru
Beda UU PT Lama Dan Baru
Beda UU PT Lama Dan Baru
Beda UU PT Lama Dan Baru
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Beda UU PT Lama Dan Baru

5,102

Published on

Perseraon Terbatas

Perseraon Terbatas

Published in: Education, News & Politics, Sports
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
5,102
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
113
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. PERBEDAAN UU PT LAMA DENGAN UU PT BARU Pemerintah bersama DPR telah mensahkan UU PT yang baru yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan telah diundangkan tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penyesuaian terhadap UU baru ini, kiranya dapat dijelaskan mengenai perbedaan UU lama (UU No. 1/1995) dan UU baru (UU No. 40/2007). Perbedaan UU lama dan UU baru Perbedaan yang cukup signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut: Nomor Uraian : UU LamaUU No. 1/1995 (a) UU BaruUU No. 40/2007 (b) 1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan a. Belum diatur b. Sudah diatur (psl 1 angka 3, psl 66 ayat 2, dan BAB V) 2) Alamat perusahaan a. Belum diatur secara jelas b. Harus disebutkan secara jelas dalam anggaran dasar (pasal 5 ayat 2) 3) Permohonan pengesahan pendirian PT a. Secara manual b. Melalui teknologi informasi (psl 9 ayat 1) 4) Pemberian kuasa untuk pengajuan permohonan pengesahan pendirian a. Dapat setiap orang b. Hanya kepada notaris (psl 9 ayat 3) 5) Permohonan untuk memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan HAM (Menteri) sejak akta pendirian ditandatangani a. Belum diatur b. Maksimal 60 hari sejak akta pendirian ditandatangani (psl 10 ayat 1) 6) Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri a. Tidak termasuk tempat kedudukan b. Termasuk tempat kedudukan (psl 21 ayat 2) 7) Daftar Perseroan a. Perlu didaftarkan oleh direksi ke menteri b. Tidak perlu didaftarkan oleh Direksi. Diselenggarakan oleh Menteri (psl 29 ayat 1) dan daftar perseroan bersamaan dengan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum, persetujuan atas perubahan (psl 29 ayat 3). 8) Pengumuman perseroan a. Perlu permohonan oleh direksi b. Langsung diumumkan oleh Menteri bersamaan dengan tanggal keputusan
  • 2. menteri mengenai pengesahan badan hukum, persetujuan atas perubahan (psl 30 ayat 1) 9) Modal dasar a. Minimal Rp20 juta b. Minimal Rp50 juta (psl 32 ayat 1) 10)Larangan kepemilikan silang (cross holding) baik langsung maupun tidak langsung a. Belum diatur b. Sudah diatur (psl 36 ayat 1) 11) Penyusunan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan a. Belum diatur b. Direksi menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan sebelum tahun buku yang akan datang (psl 63 ayat 1 dan ayat 2) 12)Penyampaian laporan tahunan kepada RUPS oleh direksi a. Paling lambat 5 bulan b. Paling lambat 6 bulan (psl 66 ayat 1) 13)Perseroan merupakan persero a. Tidak wajib diaudit akuntan publik b. Wajib diaudit akuntan publik (psl 68 ayat 1 d) 14)Perseroan yang mempunyai aset dan/atau peredaran usaha paling sedikit Rp50 milyar rupiah a. Tidak wajib diaudit akuntan publik b. Wajib diaudit akuntan publik (psl 68 ayat 1 e) 15)Dividen hanya boleh dibagikan apabila perseroaan mempunyai saldo laba yang positif a. Belum diatur secara jelas b. Sudah diatur (psl 71 ayat 3) 16)Perseroan dapat membagikan dividen interim a. Belum diatur secara jelas b. Sudah diatur (psl 72) 17)Sanksi apabila direksi yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya a. Belum diatur secara jelas b. Sudah diatur (psl 97 ayat 3) yaitu bertanggung jawab penuh secara pribadi dan psl 104 ayat 2 18)Perseroan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah a. Belum diatur b. Sudah diatur (psl 109) 19)Sanksi apabila komisaris yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya a. Belum diatur secara jelas b. Sudah diatur (psl 114 ayat 3) yaitu bertanggung jawab penuh secara pribadi dan psl 115
  • 3. 20)Biaya untuk memperoleh persetujuan, pengesahan, pengumuman dan salinan a. Belum diatur secara jelas b. Sudah diatur (psl 153) yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah 21)Pembentukan tim ahli pemantauan hukum perseroan a. Belum diatur b. Sudah diatur (psl 156) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum Kitab Undang-udang Hukum Datang dan UU No. 1 Tahun 1995 dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UU ini (pasal 157 ayat 3 dan penjelasannya). UU PT diundangkan tanggal 16 Agustus 2007, sehingga penyesuaian dengan UU ini paling lambat tanggal 15 Agustus 2008. Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya paling lambat tanggal 15 Agustus 2008 dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan (pasal 157 ayat 4). Apabila perusahaan Anda belum sesuai dengan UU PT yang baru agar segera menyesuaikan dengan UU tersebut. Hal ini agar tidak menganggu dan menjamin kelangsungan usaha karena hanya masalah administrasi karena perusahaan anda dapat dibubarkan.
  • 4. Perbandingan UU PT lama dgn UU PT baru KOMENTAR ATAS PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1995 DENGAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka pengaturan mengenai badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) beralih dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 kepada undang-undang yang baru tersebut. Di bawah ini disampaikan komentar mengenai beberapa perubahan yang terjadi dengan membandingkan antara undang-undang yang baru dengan undang-undang yang lama. •1. Kepemilikan Komentar PIHI: Tidak ada perubahan dalam hal kepemilikan baik oleh swasta maupun oleh negara. •2. Pengesahan Undang-undang Perseroan Terbatas Lama: Pasal 9 •(1) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) para pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan. Undang-undang Perseroan Terbatas Baru: Pasal 9 •(1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: •a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; •b. jangka waktu berdirinya Perseroan; •c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; •d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; •e. alamat lengkap Perseroan. •(2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan
  • 5. pengajuan nama Perseroan. Komentar PIHI: Perbedaan antara UU lama dan UU Baru dalam hal ini adalah dalam tatacara pengajuan permohonan pengesahan, dimana pada UU Baru diperkenalkan tata cara pengesahan melalui teknologi informasi sistem administrasi badan hukum. •3. Modal dan Saham Undang-undang Perseroan Terbatas Lama: Pasal 25 Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Undang-undang Perseroan Terbatas Baru: Pasal 32 •(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Komentar PIHI : Modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penyetoran atas modal yang ditempatkan harus disetor penuh. 4. Penyelenggaraan RUPS Undang-undang Perseroan Terbatas Lama: Pasal 64 (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. (2) Tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-undang Perseroan Terbatas Baru: Pasal 77 •(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Komentar PIHI: Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. •5. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility - CSR) Undang-undang Perseroan Terbatas Lama: Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Tanggung jawab Sosial (CSR). Undang-undang Perseroan Terbatas Baru:
  • 6. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 66 Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya: c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 •(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. •(2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. •(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. •(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Komentar PIHI: Dalam Undang-Undang ini ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR). Apabila tidak melaksanakan Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Kewajiban CSR hanya dikenakan pada perusahaan yang bergerak dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam karena adanya pertimbangan saat penyusunan UUPT baru tersebut, terjadi protes dari asosiasi pengusaha karena ada penilaian CSR bakal menambah beban perusahaan karena menjadi biaya tambahan baru. 6. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Undang-undang Perseroan Terbatas Lama: Pemisahan tidak diatur Undang-undang Perseroan Terbatas Baru: Pasal 1 •12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum
  • 7. kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih. pasal 135 •(1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara: •a. Pemisahan murni; atau •b. Pemisahan tidak murni •(2) Pemisahan murni sebgaimana dimaksud ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum. •(3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada. Komentar PIHI: Pemisahan adalah hal baru yang diatur dalam undang-undang PT baru dimana dalam undang- undang PT lama tidak diatur mengenai pemisahan. Pemisahan dapat dilakukan dengan cara pemisahan murni dan tidak murni. 7. Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya status badan hukum Perseroan Undang-undang Perseroan Terbatas Lama: Pasal 114 Perseroan bubar karena: a. keputusan RUPS; b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir; c. penetapan Pengadilan. Undang-undang Perseroan Terbatas Baru Pasal 142 (1) Pembubaran Perseroan terjadi: •a. berdasarkan keputusan RUPS; •b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; •c. berdasarkan penetapan pengadilan; •d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; •e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan
  • 8. Kewajiban Pembayaran Utang; atau •f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komentar PIHI: Alasan Perseroan bubar selain ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 UU PT telah ditambahkan 2 (dua) alasan yang berhubungan dengan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau alasan karena “dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 8. Direksi dan Komisaris Undang-undang Perseroan Terbatas Baru Pasal 97 (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Pasal 114 (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri. Pasal 120 Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan. Komentar PIHI: Tugas serta tanggung jawab direksi dan komisaris perseroan dipertegas dalam UU PT yang baru.. Aturan yang lebih ketat tentang tanggung jawab direksi dan komisaris ini, ditujukan supaya jelas prosedur yang harus dilakukan keduanya apabila menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dalam UU yang baru ini juga diperkenalkan adanya komisaris utusan. Perusahaan dapat mengatur komisaris utusan di dalam anggaran dasar masing-masing.

×