• Save
5 mudiyanto   kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

5 mudiyanto kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil

on

  • 461 views

 

Statistics

Views

Total Views
461
Views on SlideShare
461
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

5 mudiyanto   kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil 5 mudiyanto kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil Document Transcript

  • KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG KIMPRASWIL DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Mudiyanto Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga, Program Diploma Pelayaran, Universitas Hang Tuah ABSTRAKMakalah ini berisikan uraian ringkas mengenai percepatan Pembangunan Kelautan danPerikanan. Kebijakan yang ditempuh Departemen Pemukiman Prasarana dan SaranaWilayah (Depkimpraswil) pada dasarnya diletakkan dalam bingkai pengembanganwilayah melalui pendekatan penataan ruang. Adapun kebijakan dan programpembangunan bidang Kimpraswil dalam mendukung percepatan pembangunan bidangKelautan dan Perikanan meliputi: (1) kebijakan untuk mengatasi kesenjanganpembangunan antar-wilayah (termasuk penanggulangan kemiskinan), serta (2)kebijakan untuk memacu pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi nasionalmelalui penyediaan prasarana dan sarana.Kata kunci: pembangunan kelautan dan perikanan, penataan ruang, kesenjanganpembangunan antar wilayah, penyediaan prasarana dan sarana.PENDAHULUAN berada di wilayah pesisir (coastal areas) Indonesia menunjukkan adanya Melihat potensi sumber daya konsentrasi penduduk dengan jumlahkelautan Indonesia yang sangat kaya, yang cukup besar (diperkirakan lebihmaka pembangunan kelautan dan dari 40 juta jiwa) yang sekaligus jugaperikanan akan memberikan kontribusi menunjukkan berkembangnyayang kian signifikan pada masa aglomerasi kegiatan perekonomian.mendatang untuk pertumbuhanperekonomian nasional. Sebagai sumber daya masa kini dan masa datang yang sangat potensial bagi Pembangunan kelautan dan perekonomian Indonesia, makaperikanan merupakan penggerak utama dukungan yang diberikan oleh sektor-(prime mover) pembangunan nasional sektor terhadap sektor Kelautan danapabila dikaitkan potensi sumber daya Perikanan harus benar-benar optimal.yang terkandung di dalamnya (mineral, Agar efektif dan efisien dalampariwisata, perikanan), serta kondisi mendukung pembangunan sektor-sektor,geografis wilayah nasional yang terutama kelautan dan perikanan, makadidominasi oleh wilayah perairan, kebijakan Depkimpraswil penyediaandimana 75-80% dari total luas wilayah prasarana dan sarana tersebut harusIndonesia adalah laut. Selanjutnya, diletakkan dalam satu kesatuan sistemwilayah perairan Indonesia tersusun oleh yang utuh dalam kerangkaadanya sebaran pulau-pulau, baik pulau pengembangan wilayah nasional yangbesar maupun kecil, yang jumlahnya diselenggarakan melalui pendekatanmencapai 17.508 pulau. Selain itu, penataan ruang.dengan garis pantai terpanjang kedua didunia (81.000 km), permukiman yang 61
  • 62 Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan, Volume 1, Nomor 1, September 2010PENGEMBANGAN WILAYAH Sebagai wujud kesatuan antara matraNASIONAL DIKAITKAN DENGAN laut, udara, dan daratan, makaPEMBANGUNAN KELAUTAN DAN pengembangan kawasan andalan tidakPERIKANAN hanya dilakukan di ruang darat, namun juga dilakukan di ruang laut karena Arahan pengembangan wilayah adanya kegiatan produksi dan jasa ataunasional tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi wilayah yang salingkeberadaan Rencana Tata Ruang terkait, saling mempengaruhi danWilayah Nasional (RTRWN), yang telah dipengaruhi. Secara politis pun, lautditetapkan melalui PP No.47/1997. merupakan sarana perwujudan integrasiRTRWN memuat arahan pola dan nasional. Terkait dengan hal ini, dalamstruktur pemanfaatan ruang. Pola RTRWN telah ditetapkan adanya 30pemanfaatan ruang nasional memuat Kawasan Andalan Laut yang berpotensiarahan pengembangan Kawasan untuk dikembangkan denganPrioritas Kawasan Andalan, Kawasan memperhatikan potensi sumber daya,Tertinggal (KAPET), sementara struktur serta orientasi dan keterkaitannyaruang wilayah nasional memuat arahan dengan kota-kota serta kawasan andalansistem permukiman nasional (perkotaan di darat.dan perdesaan) dan prasarana wilayah.Pada dasarnya, RTRWN merupakan Untuk mewujudkan pola danacuan spasial perencanaan pembangunan struktur pemanfaatan ruang nasionalnasional yang dimaksudkan agar sebagaimana dicita-citakan dalampemanfaatan sumber daya alam dalam RTRWN, masih terdapat beberapa issuepembangunan nasional dapat dilakukan dan permasalahan pengembangansecara optimal dan berkelanjutan. wilayah, khususnya yang terkait dengan bidang Kelautan dan Perikanan, seperti Di dalam RTRWN telah ditetapkan diuraikan di bawah ini.108 Kawasan Andalan sebagai kawasanbudidaya yang merupakan aglomerasi • Belum termanfaatkannya potensi-kegiatan ekonomi dan perkotaan serta potensi pada kawasan andalan lautpenduduk, serta didukung oleh secara optimal oleh sektor-sektorketersediaan sumber daya alam, terkait. Untuk sumber dayaprasarana (infrastruktur), serta perikanan misalnya, pemanfaatanketerkaitan antara pusat-pusat masih pada taraf perikanan tangkappermukiman (backward and forward untuk konsumsi internal (underlinkages) dalam lingkup regional fishing terutama untuk wilayahmaupun internasional. Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) ). 1kawasan andalan diupayakan dapat • Belum berfungsinya kota-kota padamemberikan multiplier-effect untuk wilayah pesisir (baik pusat kegiatanmendorong pertumbuhan dan nasional, wilayah, maupun lokal)pemerataan perkembangan antar secara optimal sebagai pusatwilayah, dengan memperhatikan pelayanan jasa-jasa dan hasilketerpaduan potensi daerah,permukiman, sumber daya manusia, 1 Tercatat secara agregat (nasional)sumber daya alam, sumber daya buatan sekitar 58,5 persen sumberdaya(prasarana wilayah), kemampuan perikanan laut Indonesia yang baruinvestasi nasional, serta kondisi ekonomi dimanfaatkan dari keseluruhan potensimakro. lestarinya
  • Mudiyanto: Kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil … 63 produksi sumber daya kelautan, wilayah hulu dan sepanjang daerah karena keterbatasan prasarana dan aliran sungai (misal, pemanfaatan sarana pendukung. kawasan lindung untuk permukiman).• Belum terciptanya sinergi dalam sistem hirarki fungsional antar • Penurunan kualitas ekosistem outlet-outlet (khususnya pelabuhan pesisir, misalnya luasan hutan laut) untuk pemasaran hasil-hasil mangrove 3 , sebagai akibat dari produksi sumber daya kelautan, penyimpangan terhadap rencana tata sebagai perwujudan dari prinsip ruang wilayah karena lemahnya managed competition. instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Ekosistem hutan• Rendahnya tingkat kesejahteraan mangrove kini banyak masyarakat pada wilayah pesisir, dialihfungsikan menjadi lahan sebagaimana diperlihatkan dari tambak, permukiman, maupun sebaran kawasan tertinggal yang industri. mendominasi wilayah pesisir dan kepulauan Nusantara. Salah satu • Rendahnya kualitas lingkungan pada penyebabnya adalah minimnya nilai kawasan permukiman para nelayan, investasi (termasuk prasarana dan salah satunya karena minimnya sarana) pendukung bidang kelautan ketersediaan prasarana dan sarana dan perikanan. 2 dasar yang berdampak pada rendahnya produktivitas kawasan.• Rendahnya keterkaitan fungsional antara kawasan darat dengan laut, • Rendahnya aksesibilitas antara seperti diindikasikan dari rendahnya sentra-sentra produksi kelautan aksesibilitas antara pusat-pusat dengan pasar dengan orientasi kegiatan kelautan dan produksi internal karena buruknya kondisi perikanan dengan pemasaran lokal jalan ataupun akses yang belum maupun regional (termasuk ekspor). tembus. Kondisi ini lebih parah bagi sentra-sentra produksi kelautan yang Pada skala wilayah yang lebih berada pada wilayah pesisir pulau-mikro, maka beberapa issue dan pulau kecil.permasalahan penyediaan prasarana dansarana dikaitkan dengan pembangunan • Keterbatasan dukungan jaringankelautan dan perikanan dapat disebutkan irigasi pantai untuk mendukungdi bawah ini. budidaya perikanan tambak serta keterbatasan kemampuan• Belum terintegrasinya pengelolaan penanganan pantai (misal, dari erosi, wilayah hulu dan hilir, yang abrasi dan pendangkalan), mengakibatkan pencemaran lingkungan dan pendangkalan wilayah pesisir pada bagian hilir. 3 Penyebabnya adalah lemahnya Luas hutan mangrove di Indonesia pengendalian pembangunan pada terus mengalami penurunan dari luas areal mencapai 5.209.543 ha (1982) menurun menjadi 3.235.700 ha (1987)2 Besaran investasi domestik dan luar dan menurun lagi hingga 2.496.185 ha negeri pada bidang kelautan dan (1993). Dalam kurun waktu 10 tahun perikanan selama 30 tahun tidak lebih (1982-1993), telah terjadi penurunan dari 2% dari total investasi di hutan mangrove lebih dari 50% dari Indonesa. total luasan semula.
  • 64 Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan, Volume 1, Nomor 1, September 2010 mengingat cakupan wilayah pantai kedua memiliki relevansi yang sangat yang sangat luas. 4 erat. Kedua kebijakan tersebut• Terjadinya konflik pemanfaatan dijabarkan dalam bentuk strategi ruang wilayah lautan yang sifatnya pembangunan bidang permukiman dan lintas daerah otonom yang saling prasarana wilayah sebagai berikut. berbatasan, misal terjadi di Teluk Tomini, Selat Makassar, dan Laut 1. Kebijakan Mengurangi Kesenjangan Jawa, atau yang sifatnya lintas Wilayah untuk Persatuan dan wilayah negara, seperti terjadi di Kesatuan, ditempuh melalui strategi Selat Maluku dan Laut Sulawesi. berikut. • Operasionalisasi RTRWN;KEBIJAKAN KIMPRASWIL Rencana Tata Ruang WilayahDALAM MENDUKUNG (RTRW) Pulau, khususnya untukPEMBANGUNAN KELAUTAN DAN pulau-pulau besar (Kalimantan,PERIKANAN Sulawesi, Sumatera, Jawa dan Sebagai langkah responsif sekaligus Bali, Maluku dan Papua),memenuhi kebutuhan dan tuntutan merupakan penjabaran ataupembangunan dalam kerangka wujud operasionalisasi RTRWN.pengembangan wilayah nasional, maka Pada era otonomi daerah, RTRWDepkimpraswil telah merumuskan Pulau merupakan landasankebijakan hingga 2004, yakni : sekaligus alat koordinasi dan sinkronisasi program1. Mengatasi kesenjangan wilayah pembangunan lintas wilayah untuk persatuan dan kesatuan. jurisdiksi (cross-jurisdiction) dan2. Memacu pembangunan wilayah dan lintas sektor (cross-sectoral). memantapkan pelayanan prasarana dan sarana untuk pemulihan • Percepatan pembangunan ekonomi. wilayah tertinggal (khususnya di KTI), serta memacu3. Meningkatkan manajemen pembangunan kawasan cepat pembangunan untuk mewujudkan tumbuh (KAPET dan Kawasan pemerintahan yang baik (good Andalan darat dan laut). governance). Pengembangan kawasan- kawasan strategis di darat Dalam rangka mendukung maupun laut, dilaksanakanpembangunan bidang kelautan dan secara serasi, seimbang, danperikanan, maka kebijakan pertama dan saling menguatkan (sinergis).4 Untuk budidaya tambak (misal tambak 2. Kebijakan memacu pembangunan udang dan ikan), baru sekitar 330.000 wilayah dan memantapkan ha dari 830.000 ha yang termanfaatkan pelayanan prasarana dan sarana hingga saat ini. Dari 330.000 ha untuk pemulihan ekonomi, ditempuh tersebut, 80 % merupakan tambak yang dengan strategi berikut. berskala ekstensif – memerlukan luasan lahan yang cukup besar (>5 s.d. • Pemenuhan kebutuhan perumahan 20 hektar) tapi dengan tingkat produksi dan permukiman, yang layak dan yang minimal (100 s.d. 300 terjangkau dengan menitikberatkan kg/hektar/tahun) pada masyarakat miskin dan
  • Mudiyanto: Kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil … 65 berpendapatan rendah (seperti (a) Pengelolaan dan konservasi pada pemukiman nelayan), sungai, danau, waduk dan sumber diantaranya pengembangan sistem air lainnya untuk menjamin pembiayaan dan pemberdayaan ketersediaan air dan pengamanan ekonomi masyarakat lokal. pantai untuk melindungi kawasan• Pengembangan prasarana dan sentra ekonomi (termasuk sarana permukiman, khususnya kelautan), pemukiman (perkotaan untuk kota-kota pesisir, melalui: dan perdesaan) pada wilayah pesisir; (a) peningkatan prasarana dan sarana perkotaan untuk (b) Pengembangan pengelolaan mewujudkan fungsi kota sebagai sumber daya air berdasarkan Pusat Kegiatan Nasional, Wilayah prinsip “one river, one plan, one dan Lokal; integrated management”, yang terkoordinasi secara lintas sektoral (b) pengembangan desa pusat dan multi-stakeholders pada pertumbuhan dan prasarana dan tingkat nasional, daerah dan sarana antara desa-kota untuk wilayah sungai. mendukung pengembangan agribisnis dan agropolitan PROGRAM KIMPRASWIL TAHUN (termasuk sentra-sentra produksi 2002 DALAM MENDUKUNG kelautan); PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (c) mempertahankan tingkat pelayanan dan kualitas jalan kota Untuk implementasi kebijakan dan (arteri dan kolektor primer) bagi strategi bidang Permukiman dan kota-kota metro, besar, dan ibukota Prasarana Wilayah dalam mendukung propinsi. bidang Kelautan dan Perikanan, telah dirumuskan program-program untuk• Pemantapan kehandalan prasarana Tahun Anggaran 2002. Program T.A. jalan untuk mendukung kawasan 2002 merupakan bagian dari rangkaian andalan (laut dan darat), termasuk upaya pengembangan wilayah untuk sentra-sentra produksi kelautan mewujudkan struktur ruang wilayah dan perikanan, melalui: nasional yang efektif dan efisien. Adapun program-program T.A. 2002 (a) harmonisasi sistem jaringan difokuskan untuk 2 (dua) kelompok, jalan terhadap tata ruang; yakni: (b) pemantapan kinerja pelayanan (1) program pembangunan pemukiman prasarana jalan terbangun melalui serta peningkatan pelayanan prasarana pemeliharaan, rahabilitasi serta dan sarana untuk mendukung pemulihan pemantapan teknologi terapan; ekonomi; (c) penyelesaian pembangunan (2) program pembangunan prasarana ruas jalan untuk memfungsikan dan sarana bidang Kimpraswil sistem jaringan. mendukung penanggulangan kemiskinan• Pemantapan pelayanan sumber dengan pendekatan pemberdayaan daya air, terkait dengan masyarakat. pembangunan kelautan dan perikanan melalui:
  • 66 Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan, Volume 1, Nomor 1, September 2010Program-program mendukung - Meningkatkan aksesibilitas daripemulihan ekonomi sentra-sentra produksi ke outlet (Pelabuhan dan Bandara) berupa1. Peningkatan aksesibilitas ke outlet peningkatan akses pelabuhan (misal, Pelabuhan Samudra) untuk Bitung dan Likupang (Sulawesi ekspor dan distribusi hasil-hasil laut Utara), Raha – Wakuru (Sultra), (misal, pelabuhan pendaratan ikan ke dan akses Pelabuhan Pare-Pare lokasi pemasaran): (Sulsel). - Pengembangan/Manajemen 13 KAPET: Sabang, Sanggau, Batu - Penanganan jalan akses pelabuhan di Maluku (Waiselan Licin, Sasamba, DAS Kakab, Manado – Bitung, Batui, Pare- – Latu, Tuhelu – Liang, Passo – Tulehu). Jalan Akses Pelabuhan pare, Bukari, Seram, Biak, Bima, Mbay ; dengan kegiatan berupa Timika – Mapurujaya – Pomako dan Jembatan Pomako pengembangan kemampuan Badan Pengelola KAPET, (mendukung Freeport) sepanjang promosi investasi dan pelatihan 34 km di Propinsi Papua. peningkatan kualitas kegiatan 2. Pengendalian banjir dan ekonomi produktif. Disamping pengamanan pantai. itu, juga dilakukan Review - Pengendalian banjir dan beberapa Rencana Tata Ruang pengamanan pantai Ciujung – Kota, Rencana Pengembangan Ciliman (Banten) Ciliwung – KAPET Baru (Kep. Selayar, Cisadane, Citarum, Cimanuk – Timor Barat, Gorontalo), dan Cisanggarung, Citanduy – Penyusunan RTRW Pulau Ciwulan, Segara Anakan, Jratun (Kalimantan, Sulawesi, Jawa- Seluna, Serayu – Bogowonto, Bali, Nusa Tenggara, Maluku- D.I Yogyakarta, Brantas, Papua dan Sumatera) Bengawan Solo, Nanggroe Aceh - Prasarana distribusi ruas jalan Darussalam (NAD), Medan dsk, Sabang - Balohan dan Iboih – Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sabang termasuk jalan Lingkar Sumsel, Babel, Bengkulu, Pulau Weh, penyediaan Lampung, Kalbar, Kalteng, prasarana air bersih, peningkatan Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, penyediaan air baku dengan Sulteng, Sulsel, Sultra, Maluku, pembangunan embung di Paya Maluku Utara, Bali ; serta Seunara, untuk mendukung Pengamanan Daerah Pantai Bali pengembangan KAPET dan Selatan, NTT, NTB dan Papua. Sabang sebagai pelabuhan bebas. Program-program mendukung - Penanganan jalan akses penanggulangan kemiskinan di pelabuhan propinsi NAD (Lipat pemukiman nelayan Kajan – Singkil dan Ulee 1. Perbaikan kawasan kumuh nelayan. Lhuee), serta jalan-jalan di Pantai Utara (PANTURA) Jawa, - Bantuan untuk meningkatkan Lintas Barat Sulawesi, Lintas aksesibilitas masyarakat miskin Selatan Kalimantan, serta Lintas di pemukiman nelayan melalui Timur Sumatera. peningkatan kualitas lingkungan dan sarana penunjang kegiatan
  • Mudiyanto: Kebijakan dan program pembangunan bidang kimpraswil … 67 ekonomi dengan pemberdayaan pelelangan ikan (TPI), balai masyarakat. kerja, serta pasar regional. - Pendekatan yang dilakukan 3. Penyediaan Prasarana dan Sarana berdasarkan asas TRIDAYA: Pulau-Pulau Terpencil/Kecil. penataan lingkungan fisik dan - Program pembangunan lebih kualitas hunian melalui diarahkan pada kawasan- penyediaan air bersih, sanitasi, kawasan tertinggal prioritas yang perbaikan rumah, jalan dimaksudkan untuk mengurangi lingkungan; pemberdayaan kesenjangan pembangunan manusia dengan memperhatikan akibat kurangnya dukungan tatanan sosial kemasyarakatan sumberdaya yang ada. (kelembagaan, pelatihan, penyuluhan, dan penyediaan - Program pembangunan yang balai kerja/serba guna), dilaksanakan adalah kegiatan pengembangan kegiatan usaha yang memiliki nilai/dampak masyarakat melalui sarana pasar, strategis baik secara regional dermaga, tambatan perahu, maupun nasional, sehingga tempat pelelangan ikan, tempat kegiatan yang ada belum penjemuran ikan, dan jala. menjangkau semua pulau terpencil. - Program ini dilakukan pada 17 kawasan permukiman nelayan - Penyediaan prasarana air bersih, dengan luas areal sekitar 158 Ha drainase untuk mengatasi banjir yang tersebar pada 9 propinsi dan prasarana pemukiman dengan bentuk kegiatan fisik lainnya di pulau-pulau terpencil sesuai dengan community action di NAD, Sumut, Riau, Bali, plan (CAP) serta didanai pula Sulut, Sulteng dan Sultra. secara bersama-sama Pusat dan Daerah (role sharing) - Gunung Sitoli – Tetehosi – Telukdalam di Pulau Nias2. Penyediaan Prasarana dan Sarana (Sumut) untuk mendukung Desa-Desa Pesisir/Nelayan. pengembangan pariwisata. - Pada desa-desa nelayan di - Pembangunan Jalan Lingkar kawasan tertinggal diupayakan Alor (Kalabahi – Taramana – agar kegiatan ekonomi lokal Lantoka – Maritiang) dan Jalan dapat tumbuh dengan model Lingkar Pulau Lembata (Atawai pengembangan Desa Pusat – Lamalera) Propinsi NTT. Pertumbuhan (DPP) serta penciptaan keterkaitan antara PENUTUP desa dengan kota terdekat. - Dalam pembangunan DPP dan Melihat kompleksitas dan dinamika model keterkaitan desa-kota pembangunan yang semakin meningkat, maka penyediaan prasarana dan maka perumusan kebijakan dan program sarana pendukung dilakukan pengembangan pemukiman dan dengan pendekatan TRIDAYA, prasarana wilayah diselenggarakan antara lain untuk jalan dalam dan secara terpadu dengan memperhatikan antar desa, tempat penjemuran konsepsi pengembangan wilayah ikan dan jaring, tempat nasional melalui pendekatan penataan
  • 68 Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan, Volume 1, Nomor 1, September 2010ruang. Dengan prinsip keterpaduantersebut, diharapkan akan tercipta poladan struktur ruang wilayah yang efisiendan efektif yang dicapai secara bertahap,sistematis, dan berkelanjutan, yangsekaligus juga dapat mendukung ataupun menjawab kebutuhan pembangunanbidang Kelautan dan Perikanan secaraoptimal.DAFTAR PUSTAKAwww.penataanruang.net/taru/Makalah/Paper -Kelautan300502.doc