Sistem Hukum Internasional

16,265 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
16,265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
721
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem Hukum Internasional

  1. 1. PRESENTASI PKNSistem Hukum &PeradilanInternasionalBY :1.Anadia P / 42.Jesica G / 19
  2. 2. B. SISTEM HUKUMDAN PERADILANINTERNASIONAL
  3. 3. 1. Sistem Hukum InternasionalSistem hukum internasional merupakan satukesatuan hukum yang berlaku untuk komunitasinternasional (semua negara didunia) yangharus dipatuhi dan ditaati oleh setiap negara.oSistem hukum internasional merupakanaturan yang diciptakan bersama oleh negaraanggota yang melintasi batas negara.
  4. 4. 2. Pengertian Hukum InternasionaloPengertian secara umum : bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskalainternasional.oPendapat beberapa sarjana tentang hukum internasional :a.J.G.Starke : sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri asas – asas dan karenaitu ditaati dalam hubungan antarnegara.b.Wirjono Prodjodikoro : hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbagabangsa di berbagai negara.c.Mochtar Kusumaatmadja : keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan /persoalan yang melintasi batas negara antara lain :• negara dan negara.• negara dan subjek hukum lain bukan negara
  5. 5. 3. Asal Mula Hukum Internasionalo Bangsa Romawi mengenal hukum internasional sejak 89 SM, dan lebih dikenal dengan nama iuscivile (hukum sipil) dan ius gentium (hukum antarbangsa)o Ius civile : hukum nasional yang berlaku bagi warga Romawi dimanapun mereka berada.o Ius gentium berkembang menjadi ius inter gentium : hukum yang merupakan bagian darihukum Romawi dan diterapkan bagi kaula negara(orang asing) yang bukan orang Romawi yaituorang – orang jajahan.o Hukum berkembang menjadi volkernrecht (bhs jerman), droit des gens (bhs perancis), law ofnations/international law(bhs inggris).o Arti ius gentium :a.Hukum yang mengatur hubungan antara 2 warga Roma dan waga asing.b.Hukum diturunkan dari tata tertib yang mengatur masyarakat segala bangsa yaitu hukum alamyang menjadi dasar perkembangan hukum internasional di Eropa pada abad ke 15 sampa abad19.
  6. 6. oHukum internasional dibedakan 2 :a.Hukum perdata internasional : hukum internasional yang mengaturhubungan hukum antar warga negara suatu negara dan warga negara darinegara lain (antarbangsa).b.Hukum publik internasional : hukum internasional yang mengatur negarayang satu dengan yang lain dalam hubungan internasional(hukum antarnegara).oPersamaan dan perbedaan hukum perdata internasional danhukum publik internasional :Persamaan :keduanya mengaturhubungan antarpersoalan yangmelintasi batasnegara.Perbedaan : dalamhukum perdatainternasional, persoalanberkaitan denganhukum perdata,sedangkan dalamhukum publikinternasional, persoalanberkaitan denganhukum publik.Hukum perdatainternasional danhukum publikinternasional
  7. 7. 4. Hukum Internasional dalam arti modernoHukum internasional dapat dibagi 2 : hukum internasional tertulisdan hukum internasional tidak tertulis, yang terwujud dalambentuk perjanjian internasional.KONVENSI WINA1969KONVENSI WINA1969HUKUM TERTULIS :•Ruang lingkup hukuminternasional hanya berlakuuntuk perjanjian antar negara•Menghasilkan perjanjiantertulis yang dikenal dengannama Vienna Convention onLaw of TreatiesHUKUM TIDAK TERTULIS :•Masih terdapat hukum kebiasaan internasional(hukum tidak tertulis) yang ruang lingkupnyahanya untuk perjanjian antarnegara.•Perjanjian antarnegara dengan subjek hukumlain memiliki pengaturan tersendiri sepertiperjanjian antarnegara dan organisasiinternasional.
  8. 8. 5. Asas Hukum Internasional1.Asas teritorial : didasarkan padakekuasaan negara atas daerahnya.2.Asas kebangsaan : didasarkan padakekuasaan negara untuk warganegaranya.3.Asas kepentingan umum :didasarkan pada wewenangnegara untuk melindungi danmengatur kepentingan dalamkehidupan masyarakat.
  9. 9. Asas Hubungan Internasional1. PACTA SUNT SERVANDA : setiap perjajnianyang dibuat harus ditaati pihak yangmengadakannya2. EGALITY RIGHTS : pihak yang salingmengadakan hubungan berkedudukan sama.3. RECIPROSITAS : tindakan suatu negaraterhadap negara lain dapat dibalas setimpal,baik tindakan yang bersifat negatif maupunpositif.4. COURTESY : asas saling menghormati dansaling menjaga kehormatan negara.5. REBUS SIG STANTIBUS : asas digunakanterhadap perubahan mendasar/ fundamentaldalam keadaan yang bertalian denganperjanjian itu.
  10. 10. 6. Sumber Hukum InternasionalSumber hukum internasional : sumber yang digunakanMahkamah Internasional dalam memutuskan masalahhubungan internasional.Menurut Mochtar Kusumaatmadja, sumber hukuminternasional dalam buku “ hukum internasional humaniter“ dapat dibedakan antara sumber hukum dalam artimaterial dan sumber hukum dalam arti formal.Dalam arti material, hukum internasional tidak dapatdipaksakan seperti hukum nasional karena masyarakatinternasional bukanlah suatu negara dunia yg memilikibadan kekuasaan/pemerintahan tertentu seperti sebuahnegara.Masyarakat internasional : masyarakat negara/bangsa yganggotanya didasarkan atas kesukarelaan & kesadaran,sedangkan kedaulatan sbg kekuasaan tertinggi tetap beradadinegara masing-masing.
  11. 11. Ada 2 aliran, yaitu :1. Aliran naturalis : bersandar pada hak asasi/hakalamiah. Aliran ini berpendapat bahwa kekuatanmengikat dari hukum internasional didasarkanpada hukum alam yang berasal dari Tuhan.Menurut teori ini hukum internasional adalahhukum alam sehingga kedudukannya dianggaplebih tinggi daripada hukum nasional.Pencetusnya : Grotius (Hugo de Groot) dandisempurnakan Emmerich Vattel, ahli hukum dandiplomat Swiss.2. Aliran positivisme : mendasarkan berlakunyahukum internasional pada persetujuan bersamadari negara dengan asas pacta sunt servanda yangdianut mazhab Wina dengan pelopornya HansKelsen. Menurut Hans Kelsen, pacta sunt servandamerupakan kaidah dasar pasal 26 Konvensi Winatentang hukum Perjanjian (Viena Convention of theLaw of Treaties)tahun 1969.
  12. 12. Dalam arti formal, hukum internasionalmerupakan sumber hukum yang digunakanoleh Mahkamah Internasional dalammemutuskan masalah hubungan internasional.Menurut Brierly, sumber hukum internasionaldalam arti formal merupakan sumber hukumpaling utama dan memiliki otoritas tertinggidan otentik yang dapat dipergunakan olehMahkamah Internasional dalam memutuskansuatu sengketa internasional.Pasal 38 Piagam Mahkamah InternasionalPermanen tanggal 16 Desember 1920 dapatdipakai oleh Mahkamah Internasional untukmenyelesaikan persoalan internasional.
  13. 13. Sumber hukum internasional menurutPiagam Mahkamah Internasional pasal38 :1. Perjanjian internasional (traktat =treaty)2. Kebiasaan internasional yang terbuktidalam praktik umum dan diterima seb agaihukum3. Asas umum hukum yang diakui bangsaberadab4. Keputusan hakim dan ajaran para ahlihukum internasional dari berbagai negarasebagai alat tambahan untuk menentukanhukum5. Pendapat para ahli hukum yang terkemuka
  14. 14. 7. Subjek Hukum InternasionalSubjek hukum internasionaladalah orang, negara, badan /organisasi tertentu yangmelakukan tindakan untukdan atas nama sendiri / pihaklain yang dapat menimbulkanhak dan kewajiban dalambidang internasional.Pihakdalam subjek hukum :
  15. 15. 8. Hubungan Hukum Internasionaldengan Hukum Nasional2 aliran tentang keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional :1.Aliran monoismeTokoh : hanz kelsen dan georges scelle.Semua hukum merupakan sistem kesatuan hukum yang mengikat individu dalam suatu negaradalam masyarakat internasional.Hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan disebabkan karena :Walau kedua sistem hukum berbeda istilah, tapi subjek hukumnya sama yaitu individu dalamsuatu negaraSama – sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hukum internasional dan hukumnasional merupakan bagian dari satu kesatuan ilmu hukum dan karena itu kedua perangkathukum sama – sama mempunyai kekuatan mengikat terhadap individu maupun negara2.Aliran dualismeTokoh : triepel dan anziHukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem terpisah yang berbeda satusama lain.Menurut aliran dualisme perbedaan kedua hukum disebabkan karena :Perbedaan sumber hukum, Perbedaan mengenai subjek, Perbedaan mengenai kekuatan hukum
  16. 16. 9. Proses Ratifikasi Hukum Internasionalmenjadi Hukum NasionalA. Proses ratifikasi hukum internasional menurut UUno. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional :pembuatannya harus didasarkan pada prinsip persamaan, salingmenguntungkan dan memperhatikan hukum nasional / hukum internasionalyang berlaku.Surat perjanjian internasional dapat berakhir apabila :•Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur dalam perjanjian•Tujuan perjanjian telah dicapai•Terdapat perubahan dasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian•Salah satu pihak tidak melaksanakan / melanggar ketentuan dalamperjanjian•Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama•Muncul norma baru dalam hukum internasional•Hilangnya objek perjanjian•Terdapat hal yang merugikan kepentingan nasional
  17. 17. B. Proses ratifikasi perjanjian internasionalmenurut pasal 11 UUD 19451. Pengertian ratifikasiRatifikasi merupakan suatu cara melembaga dalamkegiatan hukum(perjanjian) internasional.Ratifikasi dibedakan sebagai berikut :1.Ratifikasi oleh badan eksekutif : dilakukan rajaabsolut dan pemerintah otoriter2.Ratifikasi oleh badan legislatif : sistem jarangdigunakan3.Ratifikasi campuran (DPR dan pemerintah) :sistem banyak digunakan karena peranan legislatifdan eksekutif menentukan dalam proses ratifikasisuatu perjanjian.
  18. 18. 2. Proses ratifikasiProses ratifikasi hukum(perjanjian) internasionalmenjadi hukum nasional :1.Persetujuan Indonesia – Belanda mengenaipenyerahan Irian Barat(papua) yang ditandatangani diNew York pada 15 Januari 1962 diebut agreement.2.Perjanjian Indonesia – Australia mengenai garisbatas wilayah antara Indonesia dengan Papua NewGuinea yang ditandatangani di Jakarta pada 12Februari 1973 dalam bentuk agreement.3.Persetujuan garis batas landas kontinen antaraIndonesia dan Singapura tentang selat Singapurapada 25 Mei 1973.
  19. 19. 3. Proses ratifikasi menurut UUD 1945Untuk menjamin kelancaran kerja sama antara eksekutif(presiden) dengan legislatif(DPR)harus memperhatikan :1.Presiden dengan persetujuan DPR meenyatakan perang,membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain2.Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnyadapat menimbulkan akibat luas dan mendasar bagikehidupan rakyat yang terkait beban keuangan negara, danatau mengharuskan perubahan/pembentukan UU harusdengan persetujuan DPR3.Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasionaldiatur dengan UU
  20. 20. Pemerintah berpendapat bahwa perjanjian harusdisampaikan ke DPR untuk mendapat persetujuan sebelumdisahkan presiden ialah perjanjian yang lazimnyaberbentuk treaty dan mengandung materi sebagai berikut :1.Soal politik yang mempengaruhi haluan politiknegara seperti perjanjian persahbatan, perjanjianperubahan wilayah, / penetapan tapal batas2.Ikatan yang sifatnya mempengaruhi haluan politiknegara, perjanjian kerjasama ekonomi, / pinjamanuang3.Soal yang menurut UUD harus diatur dengan UU,seperti soal kewarganegaraan dan soal kehakiman.
  21. 21. Negara B,C, D DSTNegara A
  22. 22. 10. Peradilan InternasionalMahkamah Agung Internasional merupakanMahkamah pengadilan teringgi diseluruh dunia.Peradilan internasional dilaksanakan oleh Mahkamahinternasional yang merupakan organ perlengkapanPBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda.Anggotanya terdiri dari 15 ahli hukum terkemukadiberbagai negaraberdasarkan kecakapannya dalamhukum. Masa jabatannya 9 tahun dan bertugasmemberi nasehat tentang persoalan hukum kepadaMajelis Umum dan Dewan Keamanan, memeriksaperselisihan/sengketa antara negara anggota PBByang diserahkan pada Mahkamah Internasional
  23. 23. Selain mahkamah internasional juga ada pengadilanarbitrase internasional, hanya untuk perselisihanhukum, keputusan para abrbitet tak perluberdasarkan peraturan hukum.Dalam hukum internasional dikenal jugaadjudication yaitu suatu teknik hukum untukmenyelesaikan persengketaan internasional denganmenyerahkan putusan kepada lembaga peradilan.Lembaga peradilan pertama yang berkaitan denganadjudikasi adalah Permanent Court of InternationalJustice ( PCJI) yang berfungsi sebagai bagian dariLBB mulai tahun 1920 – 1946. Lalu PCJI dilanjutkandengan International Court of Justice (ICJ), suatuorgan pokok PBB.
  24. 24. C. PENYEBABTIMBULNYA SENGKETAINTERNASIONAL DANCARA PENYELESAIANOLEH MI
  25. 25. 1. SengketaInternasional & FaktorPenyebabSengketa Internasional :sengketa/perselisihanantarnegara berupa masalahwilayah, warga negara, HAM,dan terorisme.
  26. 26. Faktor penyebab sengketa internasional :1.Segi politis : pascaperang dunia kedua muncul blokbarat dan blok timur2.Suatu wilayah teritorial : wilayah menjadi sengketa“saling mengklaim” antar negara3.Pengembangan senjata nuklir/senjata biologi :negara selalu dicurigai dalam mengembangkansenjata teknologi nuklir/biologi4.Permasalah terorisme : kasus Amerika-Afganistan.Amerika menduga serangan tsb dilakukan olehkelompok Al-Qaeda5.Ketidakpuasan terhadap rezim yang berkuasa :pemerintah dirasakan kurang adil oleh sebagianmasyarakat/daerah6.Adanya Hagemoni(pengaruh kekuatan Amerika) :kekuatan dunia telah menjadi satu kekuatan, Amerikadan sekutunya
  27. 27. 2. Peran MI DalamMenyelesaikan SengketaInternasionalMI : badan PBB yangberkedudukan di Den Haagyang dapat mengadiliperselisihan kepentingan danperselisihan hukum
  28. 28. WEWENANG :1.Ratione Personae : MI hanya terbukabagi negara anggota dari statuta.2.Ratione Materiae : semua perkara yangdiajukan pihak-pihak yang terdapat dalampiagam PBB/perjanjian dan konvensi yangberlaku.3.Wewenang wajib (tambahan) : jikanegara sebelumnya dalam suatupersetujuan menerima wewenang tsb.
  29. 29. FUNGSI KONSULATIF MIMemberikan pendapat yang tidakmengikat “Advisory Opinion”1.Natur yuridik pendapat hukum(advisory opinion)2.Permintaan pendapat MI•Badan yang dapat meminta pendapatmahkamah•Pemberian pendapat oleh mahkamah
  30. 30. Upaya penyelesaian sengketa internasional :1.Advisory OpinionOpini hukum yang dibuat oleh pengadilanuntuk melarasi permasalahan yang diajukanlembaga berwenang.2.CompromisKesepakatan awal diantara pihak yangbersengketa yang menetapkan ketentuanihwal persengkataan yang akan diselesaikan.3.Ex Aequo et BonoAsas untuk menetapkan keputusan olehpengadilan internasional atas dasar keadilandan keterbukaan.
  31. 31. 3. Prosedur Penyelesaian SengketaInternasional Melalui MI
  32. 32. KETERANGAN :a)Telah terjadi pelanggaran HAM/kejahatanhumaniter antar negarab)Ada pengaduan dari korban(rakyat) danpemerintahan negara terhadap negara yangbersangkutanc)Pengaduan disampaikan di Komisi TinggiHAM/lembaga HAM internasionald)Pengaduan ditindak lanjuti denganpenyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan.Lalu diajukan ke MI.e)Dimulailah proses peradilan sampaidijatuhkan sanksi
  33. 33. 4. Keputusan MI DalamMenyelesaikan SengketaInternasionalDiambil dengan suara mayoritas dari hakim-hakim yang hadir.COMPULSORY JURISDICTION : kekuasaanperadilan internasional untuk mendengar danmemutuskan kategori tertentu mengenai suatukasus tanpa memerlukan kesepakatan terlebihdahulu dari pihak yang terlibat untukmenerima ketentuan hukum dalam kasus tsb.
  34. 34. 5. Peranan HukumInternasional Dalam MenjagaPerdamaian Dunia1. Perjanjian pemanfaatanBenua Antartika secaradamai (1959)2. Perjanjian pemanfaatkannuklir untuk perdamaian(1968)3. Perjanjian damai Dayton“Ohio-AS” (1995)
  35. 35. 6. Prinsip Hidup Berdampingan SecaraDamai Berdasarkan Persamaan Derajat•Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakankekerasan yang bersifat mengancam integritasteritorial/kebebasan politik negara•Prinsip non intervensi dalam urusan DN dan LNsuatu negara•Prinsip persamaan hak menentukan nasib sendiribagi setiap bangsa•Prinsip persamaan kedaulatan negara•Prinsip hukum internasional mengenaikemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorialnegara•Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional•Prinsip keadilan dan hukum internasional
  36. 36. D. MENGHARGAIKEPUTUSAN MI
  37. 37. NO PIHAK YGTERLIBATURAIAN KETERANGAN1 AS di Filipina,Indo-China,dan Jepang1906 : tentara Amerikamelakukan kejahatan perang danmembunuh warga Filipina1968 : sebuah kompi Amerikamenyapu warga desa (500korban)1945 : dijatuhkannya bom atom diHiroshima dan Nagasaki, Jepang(40.000 korban)Pelaku kejahatan perangtelah diajukan kepengadilan militer, namuntidak lama kemudianbanyak yg dibebaskan2 Jerman danJepang dalamaksinya diEropa danAsia1933-1939 : melakukanpembasmian terhadap lawanpolitik dan orang YahudiPasukan Jepang di Indonesia,Korea, CinaSebelum perang dunia II,kolonialisme Baratdengan jutaan korbantidak tersentuh.Baru setelah sekutumembuka pengadilanNuremberg untuk Nazidan Jepang dimulailahproses kelembagaan
  38. 38. NO PIHAK YGTERLIBATURAIAN KETERANGAN3 Serbia diKroasia danBosniaHerzegovina- 1992-1995 : pasukanSerbia melakukanpembersihan etnik,terutama terhadapwarga sipil muslimBosnia dan daerah laindi Kroasia yang inginmelepaskan diri dariSerbia1994 : pengadilanterhadap parapenjahat perangtelah terbukti diDen Haag. Namunmasih banyak yanggagal ditangkap4 PemerintahRwandaterhadap etnisHutu dan Tutsi3 bulan pada 1994, sekitar500.000 etnis Hutu danTutsi terbunuhPBB menggelarpengadilankejahatan perang diArusha(Tanzania)
  39. 39. Thankyou

×