Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
Pkn materi semester 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Pkn materi semester 1

  • 92,405 views
Published

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • ijin copy
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Kami perlu materi silabus untuk pendirian akademi komunitas
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
92,405
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
851
Comments
2
Likes
11

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Diampu oleh: Khamim, S.HI, S.H, M.H POLITEKNIK PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2011-2012
  • 2. KURIKULUM VITAE Nama : Khamim, S.H.I, S.H, M.H TTL : Demak, 8 September 1962 Agama : Islam Pekerjaan : PNS (Kemenag RI ) di Kab, Kubu Raya. Alamat : Jl.Dr . Sudarso Gg. Analis Depan Terminal Sudarso Rokoh No.5 dan 6 Pontianak Tenggara. Jl. Parit Husein I Gg. Al-Qodar No. 09 RT. 05 RW.15 Pontianak Hobi : Baca Buku Ilmiah dan Bisnis Wirasuwasta. Status : Sudah Kawin Jumlah Anak : 3 Anak (Putri, Putra, Putra).
  • 3. PENDIDIKAN YG TELAH DI RAIH: SDN/ MIS Tahun 1977 MTSN/Pesantren Tahun 1980 MAN/Pesantren Tahun 1983 Sarmud/Pesantren Tahun 1985 S I STIS Pontianak Tahun 2000 S I Hukum UNTAN Ptk Tahun 2001 S 2 Magester Ilmu Hukum UNTAN Tahun 2006.
  • 4. PENGALAMAN KERJA DAN JABATAN ORGANISASI KEAGAMAAN YANG PERNAH DICAPAI: Pernah Jabat Kua Selama 8 Tahun Di Sanggau. Pernah Jabat di KUA Siantan Jungkat Pontianak. Pernah Jabat Seksi Pendidikan Kandepag Pontianak. Pernah Jabat KUA Sui Ambawang Kab, PTK. Pernah Jabat Kepsek Madrasah Aliyah Khulafa’ur Rosyidin. Pejabat Penyuluh Agama Islam Fungsional PTK. Dosen Tetap di STIS Syarif Abdurrahman Pontianak. Dosen Luar Biasa di AKBID Politekes Pontianak. Dosen Luar Biasa di Keperawatan Politekes Pontianak. Jabatan PUKET III Bidang Kemahasiswaan STIS Syarif Abdurrahman Dosen Luar Biasa di Politeknik Pontianak. Ketua Umum Pokjaluk Se-Kal Bar Th 2007-2010. Pembina BKMT Kab,Kubu Raya Sampai Sekarang. Sekertaris Umum MUI Kab. Kubu Raya .
  • 5. LATAR BELAKANG SEJARAHNUSANTARA DI BUMI PERTIWI KITA DARI TH 400 M S/D 1945 M. Sejarah bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah Negara kerajaan di antaranya di mulai pada th 400 M di saat itu kerajaan Kutai yg bercorak Hindu tertua di Indonesia letaknya di tepi sungai Mahakam Kalimantan Timur nama Raja 1.Kudungga 2.Asmawarman.3. Mulawarman. Th 450 M.Kerajaan Taruma Negara bercorak Hindu Muncul di jawa Barat. Th 600M.Kerajaan Sriwijaya datang ke papua Irian jaya. Th 674 M.Kerajaan Kaling( Kalingga atau Holing ) berkuasa di jawa tengah bercorak Hindu dg di pinpin Ratu Sima. Th 1477 M.Kerajaan Malaka di sumatra dengan rajanya bernama sultan Awaluddin Syah. Th 1478 M. Mojopahit Raja Daha,Bhatara prabu.rebutan dg raja Kertabumi rara terakhir di Majapahit Demak.dari kerajaan demak inilah mulailah bangkit Kerajaan Islam. Th 1500 M. berdirilah Kerajaan Demak yg di pimpin Raden Patah lalu bergabung dg kerajaan malaka muncul lagi kerajaan di Jambi berciri khas Islam rajanya Orang Kayo.
  • 6. ZAMAN PERLAWANAN PENJAJAHAN DI NUSANTARA. DI AWAL TH 1511 M. Portugis merebut dan menguasai Kerajaan Malaka dan mengusai wilayah Demak akhir nya malaka jatuh /runtuh akhirnya muncullah pedagang dari Arab mengusai wilayah Banda Aceh yg saat itu Rajanya sultan Ibrahim Pada Th 1615 M.Kompeni Belnda datang ke jambi lalu belanda menghancurkan benteng Inggris. Belanda menjajah negara Indonesia cukup lama dari Th 1615 hingga Th 1942 ( 3 37 Th lebih ).di akhir Th itulah Negara kitga Dijajan oleh Jepang menyerang Belanda tepatnya pada tgl 8 maret 1942 M. Apa aksi jepang menjajah Indonesia tiada lain ingin mengusai Negara Kita aksi nyata jepang membunuh para raja-raja khususnya di Kal Bar di mandor jepang menguasai di Kal Sel jepang menguasai Kal Tim dengan Aksinya semua Raja anak –anaknya di bunuh kerena Tuhan hanya satu di Dunia ini dialah yg menghancur lantakan jepang di Negara jepang kota Nagasaki dan Herosima di bom oleh Amirika Serikat hancur leburlah Negara jebang akhirnya jepang tekuklutut menyerahkan pada pasukan sekutu pada tgl 14 agustus dan pada tanggal 16 Agustus 1945 beberapa Pemuda Indonesia mengamanahkan kepada Ir Soekarno Dan Drs Mohammad Hatta utk memimpin Negara Kita yg tercinta Hingga sekarang Merdeka. Negara Kesatuan Republik Indonesia bangkit Utk Merdeka berdaulat adil makmur dan bersyahaja. Aman dari jajahan Negara lain. Lalu apa yg harus di Sumbangkan kita sebagai Generasi Penerus Bangsa Yg merdeka tidak ada lain yaitu mari kita lestarikan NKRI kita Hingga Dunia Hancur Brantakan Mari kita berjuang utk membawa Harum Negara kita ke Dunia internasional dari berbagai keilmuan IMTAQ dan IPTEK nya. Oke.
  • 7. MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANA. Latar belakang pendidikan Kewarganegaraan Kompentensi yangdiharapkan. 1. TPU.Tujuan Pengetahuan Umum Dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjuntukan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan hingga era pengisihan kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Semangat perjuangan yang tumbuh berkembang dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wadah Nusantara. Landasan semangat perjuangan bangsa yang tak mengenal menyerah telah terbukti pada perang kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 dengan dilandasi nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta keikhlasan untuk berkurban, harta, jiwa, raga serta nyawa menjadi taruhanya. seboyanya hidup adalah cita-cita yang diharapkan, mati adalah jihad fisabilillah tujuan terakhir.
  • 8. 2. Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuanag fisik merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh grobalisasi yang melanda di dunia khususnya bangsa Indonesia, antara lain pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasioanl, melalui PBB di Mata dunia juga ikut serta mengatur segala langkah nilai jati diri Negara dan Bangsa, munculnya pecaturan politikkan, perekonomian, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan Negara, Ham dll. 3.Nilai perjuangan bangsa dipengaruhi oleh grobalisasi pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi, dan transpormasi, memmbuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara, kesemua itu akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan warga masyarakat Indonesia yang akan mempengaruhi kondisi mental spritual bangsa Indonesia.
  • 9. TPK Tujuan Pengetahuan khusus.B. Realisasi dari pengetahuan khusus dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguaruan tinggi umum diharapkan setiap mahasiswa sebagai warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depan negara serta bangsanya. 1. Tujuan Pengetahuan Khusus Pendidikan Kewarganegaran. Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia meliputi tentang bangsa, negara, hak dan kewajiban warga negara, hubungan warga negara dengan negara atas dasar demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan bela negara. Diharapkan mahasiswa mampu memehami, menghayati dan mengamalkan tentang nilai-nilai filsafat pancasila, idiologi pancasila, pancasila sebagai sistem filsafat, susunan isi arti pancasila, asal mula pancasila sebagai idiologi, hakikat dan fungsi idiologi pancasila, pancasila idiologi terbuka.
  • 10.  Diharapkan mahasiswa mampu memahami, menghayati dan mengamalkan tentang negara dan konstitusi di dalamnya mengandung pengertian negera, konstitusionalisme, konstitusi Indonesia, hukum dasar tertulis (UUD), hukum dasar tidak tertulis (convensi), konstitusi, sistem pemerintahan menurut UUD hasil amandemen 2002, negara Indonesian adalah negera hukum. Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan tentang wawasan nusantara, teori-teori kekuasaan, ajaran wawasan nasional Indonesia, latar belakang filosafis wawasan nusantara, implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan nasional, ajaran dasar wawasan nusantara, unsur dasar konsepsi wawasan nusantara, hakikat wawasan nusantara. Asas wawasan nusantara, arah pandang, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan nusantara, sasaran implementasi,wawasan nusantara dalam kehidupan nasional. Permasyarakatan/sosialisasi wawasan nusantara, tantangan implementasi wawasan nusantara, prespek implementasi wawasan nusantara, keberhasilan implementasi wawasan nusantara.
  • 11. Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menghayatiserta mengamalkan tentang latar belakang ketahanannasional, pokok-pokok pikiran ketahanan nasional,pengertian ketahanan nasional Indonesia, pengertiankonsepsi ketahanan nasional Indonesia, hakikat tanmasdan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, azas-azasketahanan nasional Indonesia, sifat ketahanannasional Indonesia, pengaruh aspek ketahanan nasionalterhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.Diharapkan mahasiswa menghayati dan memahami sertamengamalkan tentang politik dan strategi nasionalmeliputi pengertian politik, strategi dan polstranas,dasar pemikiran penyusunan politik dan strateginasional, strategikasi politik nasional, politikpembangunan nasional dan manajemen nasional, otonomidaerah, kewenangan daerah, implementasi politik danstrategi nasional yang mencakup bidang-bidangpembangunan nasional.
  • 12. MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( MPK ) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MERUPAKAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK) PD SELURUH PERGURUAN TINGGI INDONESIA. KBK MENEKANKAN KEJELASAN HASIL DIDIK SESEORANGYG KOMPETEN DALAM HAL :1. PENGUASAI ILMU PENGETAHUAN2. MENGUASAI PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM BENTUK KEKARYAAN.3. MENGUASAI SIKAP BERKARYA4. MENGUASAI SIKAP DAN KEMAMPUAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA DENGAN PILIHAN KEKARYAAN.
  • 13. MATERI YG RELEVAN DLM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANYG DEMOKRATIS.1. MASALAH SOSIAL, POLITIK, EKONOMI, BUDAYA, HUKUM, IDEOLOGIS, HANKAM, YG ADA DLM KEHIDUPAN MASYARAKAT SEKITAR.2. HUBUBUNGAN FUNGSIONAL MASALAH2 TERSEBUT DIATAS (1) DGN BERBAGAI DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH YG MENCERMINKAN KONSEP DAN PRINSIP2 DEMOKRASI.4. STRATEGI KOMUNIKASI UTK MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PUBLIK ATAS DASAR PEMECAHAN MASALAH
  • 14.  UU NO. 20/2003 TTG SISDIKNAS MENETAPKAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI WAJIB MEMUAT: a. PENDIDIKAN AGAMA. b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN c. BAHASA. SECARA KUALITAS VISI PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL 2011 1. MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN INTELEKTUAL UTK JADI WARGANEGARA YG BAIK DAN BERTANGGUNGJAWAB BAGI KEMAMPUAN BERSAING BANGSA MENCAPAI KEHIDUPAN YG BERMAKNA. 2. MEMBANGUN SUATU SISTEM PENDIDIKAN TINGGI YANG BERKONTRIBUSI DLM PEMBANGUNAN MASYARAKAT YG DEMOKRATIS, BERKEADABAN, INKLUSIF, MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL.
  • 15. VISI & MISI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANVISI MPK DI PERGURUAN TINGGI MERUPAKAN SUMBER NILAI DAN PEDOMAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI GUNA MENGANTAR KAN MAHASISWA MEMANTAPKAN KEPERIBADIANNYA SEBAGAI MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA.MISI MPK DI PERGURUAN TINGGI MERUPAKAN MEMBANTU MAHASISWA MEMANTAPKAN KEPERIBADIANNYA AGAR SECARA KONSISTEN MAMPU MEWUJUDKAN NILAI-NILAI DASAR PANCASILA, RASA KEBANGSAAN, DAN CINTA TERHADAP TANAH AIR SEPANJANG HAYAT DALAM MENGUASAI, MENERAPKAN DAN MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI DENGAN RASA TANGGUNG JAWAB.
  • 16. POKOK2 BAHASAN DAN MATERI MATA KILUAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( MPK ),1. PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT DEMOKRATIS DAN KEBERADABAN DALAM TINJAUAN FILOSOFIS DAN PEDAGOGIS.2. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI3. PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT4. PANCASILA SBG FILSAFAT BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.5. IDENTITAS NASIONAL AKTUALISASI PENGEMBANGANNYA MELALUI REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA6. NEGARA DAN KONSTITUSI7. DEMOKRASI INDONESIA8. RULE OF LOW DAN HAK ASASI MANUSIA.9. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA10. GEOPOLITIK INDONESIA11. GEOSTRATEGI INDONESIA12. FUNGSI DAN MANFAAT OTONOMI DAERAH DIBERLAKUKAN DI INDONESIA
  • 17. CARA MEMBUAT KARYA ILMIAH.BAB I. 1. Adanya Judul/ Topik yang akan kita bahas. 2. Latar belakang Masalah. 3. Rumusan masalah. 4. Tujuan Masalah.BAB II. Pembahasan Masalah. Penyelesaian masalah.BAB III. Penutup. 1. Kesimpulan. 2. Saran Pendapat. 3. Daftar Pustaka. Penjelasan Pembuatan Makalah. Mahasiswa wajib membuat Makalah Individu dan Kelompok yang harus di selesaikan paling lambat sebelum Ujian akhir itu selesai dan di serahkan kepada Dosen yg mengajar bidang studi Kewarganegaraan. Sedangkan makalah kelompok wajib di buat dan di presentasikan dalam diskusi kelas mulai tgl yang telah di tentukan oleh dosen yang bersangkutan sesuai kesepakatan bersama.
  • 18. TUJUAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN:1. PEKA TERHADAP BERBAGAI MASALAH YG ADA DI LINGKUNGANNYA YG TERKAIT LANGSUNG PADA KEBIJAKAN PUBLIK.2. TANGGAP TERHADAP BERBAGAI IMPLIKASI DR PERMASALAHAN DR BERBAGAI DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK.3. MAMPU MEMECAHKAN SALAH SATU MASALAH YG PALING KRUSIAL DILINGKUNGANNYA SECARA SISTEMATIS DAN KOLEKTIF DGN CARA PANDANG SBG WNIYG DEMOKRATIS4. MAMPU MENGAMBIL KEPUTUSAN KOLEKTIF SBG REKOMENDASI TERKAIT KEBIJAKAN PULIKYG RELEVAN5. MAMPU MENSOSIALISASIKAN USULAN KEBIJAKAN YANG DIREKOMENDASIKAN MELALUI KORIDOR DAN INSTRUMEN DEMOKRASI YG ADA DI LINGKUNGANNYA.
  • 19. A. PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT DEMOKRASI DAN BERKEADABAN DALAM TINJAUAN FILOSOFIS DAN PEDAGOGISSECARA KONSTITUSIONAL SESUNGGUHNYA PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM SUDAH ADA SEJAK SEBELUM KEMERDEKAAN DAN AWAL KEMERDEKAAN (1945) YG TUJUAN NYA “mencerdaskan kehidupan bangsa”. SBG MANA TRSURAT DLM PEMBUKAAN UUD 1945 DIWUJUDKAN DLM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.NAMUN DLM PERJALANAN IMPLEMENTASI DAN PRAKTISNYA SANGAT FLUKTUATIF SESUAI DGN IRAMA DAN IKLIM SOSIAL-POLITIK TERKAIT DGN KEBIJAKAN POLITIK KENEGARAAN SETIAP KURUN WAKTU KEPEMIMPINAN MULAI DARI PRESIDEN YG PERTAMA SAMPAI KE VI, BHW PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM BELUM MEMBERIKAN HASIL YG MENGGEMBIRAKAN. SPT KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT YG CENDRUNG ANARKIS, MELANGGAR HAM, HUKUM TERKALAHKAN OLEH POLITIK, SERTA TERDEGRADASINYA KEWIBAWAAN PARA PEJABAT NEGARA.
  • 20. OLEH SEBAB ITU PERLUNYA REKONSEPTUALISASI PENDIDIKAN DEMOKRASI & HAM DI INDONESIA, AGAR NANTINYA DAPAT DIPEROLEH PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM, YG BUKAN HANYA SECARA KONSTITUSIONAL ADA TETAPI SECARA INSTRUMENTAL DAN PRAKTIS BENAR2 TERJADI DAN MEMBERIKAN DAMPAK PEDAGOGIS DAN SOSIAL KULTURAL SECARA KUMULATIF TERHADAP SEMAKIN MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN ber- HAM DI INDONESIA INI BENAR2 DILAKSANAKAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.STELAH REFORMASI BERKUMANDANG SAAT INI MEMANG SUDAH NAMPAK BAHWA JALAN UNTUK TERLAKSANANYA DEMOKRASI DAN HAM SUDAH ADA WALAU BELUM SECARA MAKSIMAL DILAKSANAKAN.
  • 21. BEBERAPA UPAYA/ASUMSI MELAKUKAN REKONSEPTUALISASI PENDIDIKANKEWARGANEGARAAN. ASUMSI2 TERSEBUT ADALAH:1. KOMETMEN NASIONAL UTK MEMFUNGSIKAN PENDIDIKAN SBG WAHANA UTK “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yg bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 3 UU No. 20/2003)”. MEMERLUKAN WAHANA PSIKO-PEDAGOGIS (Pengembangan Potensi Peserta Didik di Sekolah) dan SOSIO-ANDRAGOGIS (Fasilitasi Pemberdayaan Pemuda dan Orang Dewasa dlm Masyarakat). YG MEMUNGKINKAN TERJADINYA PROSES BELAJAR BERDEMOKRASI SEPANJANG HAYAT MELALUI PENDIDIKAN DEMOKRASI.2. TRANSFORMASI DEMOKRASI DLM MASYARAKAT INDONESIA MEMERLUKAN KONSEPSI YG DIYAKINI BENAR DAN BERMAKNA YG DIDUKUNG DGN SARANA PENDIDIKAN YG TEPAT SASARAN, TEPAT STRATEGI, DAN TEPAT KONTEKS, AGAR SETIAP INDIVIDU WNI MAMPU MEMERANKAN DIRINYA SBG WNI YG CERDAS, DEMOKRATIS, BERWATAK SERTA BERKEADABAN.
  • 22. 3. PENDIDIKAN DEMOKRASI YG DILAKUKAN DLM KONTEKS PENDIDIKAN FORMAL, NONFORMAL DAN INFORMAL SELAMA INI BELUM MENCAPAI SASARAN OPTIMAL DLM MENGEMBANGKAN MASYARAKAT YG CERDAS, BAIK DAN BERWATAK SERTA BERKEADABAN. UTK ITU PERLU UPAYA SISTEMATIS DAN SISTEMIK UTK MENGEMBANGKAN MODEL PENDIDIKAN DEMOKRASI YG SECARA TEORITIS DAN EMPIRIS, DAN SECARA KONTESTUAL HANDAL SERTA AKSEPTABEL.4. SECARA PSIKO-PEDAGOGIS DAN SOSIO-ANDRAGOGIS, PENDIDIKAN DEMOKRASI YG PALING TEPAT ADALAH PENDIDIKAN UTK MENGEMBANGKAN KEWARGANEGARAANYG DEMOKRATIS.5. UTK MENDAPATKAN MODEL PENDIDIKAN KEWARGA NEGARAAN YG SECARA PSIKO-PEDAGOGIS DAN SOSIO-ANDRAGOGIS DAN HANDAL DIPERLUKAN UPAYA UTK MENGKAJI KEKUATAN KONTEKS, KEHANDALAN INPUT DAN PROSES, GUNA MENGHASILKAN PRODUK PENDIDIKAN YG MEMADAI SESUAI DGN VISI DAN MISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UTK MASYARAKAT MADANI INDONESIA.
  • 23. SECARA INSTRUMENTAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN YG DIGARISKAN DLM PERATURAN PER-UNDANG2AN :1. … UTK MENDIDIK WNI YG SEJATI YG BERSEDIA MENYUMBANGKAN TENAGA DAN PIKIRAN UTK NEGARA DAN MASYARAKAT(BP KNIP 1945)2. … UTK MEMBENTUK MANUSIA SUSILA YG CAKAP DAN WNI YG DEMOKRATIS, SERTA BERTANGGUNGJAWAB TENTANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN TANAH AIR (DJOJONEGORO, 1996:76).3. … UTK MELAHIRKAN WNI YG BERTANGGUNGJAWAB ATAS TERSELENGGARANYA MASYARAKAT INDONESIA, ADIL DAN MAKMUR BAIK SPRITUIL MAUPUN METERIIL DAN BERJIWA PANCASILA (UU. NO.2/1989 TTG SISDIKNAS)4. UTK MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN MENGEM BANGKAN MANUSIA INDONESIA SUTUHNYA5. ;;; BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YME DAN BERBUDI PEKERTI LUHUR, MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN, KESEHATAN JASMANI/ROHANI, KEPRIBADIAN YG MANTAP DAN MANDIRI, SERTA RASA BERTANGGUNGJAWAB KEMASYARAKATAN DAN KEBANGSAAN.6. … BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YME, BERAKHLAK MULIA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI, DAN MENJADI WNI YG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNGJAWAB (UU NO. 20/2003 TTG SISDIKNAS)
  • 24. IDENTIFIKASI FAKTOR YG BERPENGARUH TERHADAP PERKEMBANGAN DEMOKRASI SUATU NEGARA.1. The Degree of Economic Development (Tingkat Perkembangan Ekonomi)2. A sense of National Identity (Kesadaran Identitas Nasional)3. Historical Experience (Pengalaman Sejarah)4. Element of Civic Culture (Budaya Warganegara juga merupakan Faktor yg Mempengaruhi Perkembangan Demokrasi Suatu Negara).SALAH SATU UNSUR YG PENTING DLM BUDAYA WARGANEGARA ADALAH “CIVIC VIRTUE” ATAU KEBIJAKAN ATAU AKHLAK KEWARGWNEGARAAN YG MENCAKUP KETERLIBATAN AKTIF WN DIYAKINI AKAN MEMUPUK DLM KEHIDUPAN “CIVIC COMMUNITY” DAN “CIVIL SOCIETY”. ATAU MASYARAKAT MADANI UNTUK INDONESIA. DGN KATA LAIN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA MASYARAKAT MADANI BERSIFAT INTERAKTIF DGN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA AKHLAK KEWARGANEGARAAN (CIVIL VIRTUE) DAN MERUPAKAN UNSUR UTAMA DLM BUDAYA KEWARGANEGARAAN, SEHINGGA MAMPU MEMBERI KONTRIBUSI TERHADAP PERKEMBANGAN AKHLAK KEWARGANEGARAAN YG MENJADI INTI DR MASYARAKAT INDONESIA YG MADANI. INILAH TANTANGAN KONSEPTUAL DAN OPERASIONAL BAGI PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM DI INDONESIA.
  • 25.  CIVIL CULTURE DLM PENDIDIKAN DEMOKRASI, KONSEP INI TERKAIT ERAT DGN PERKEMBANGAN “democratic civil society” ATAU MASYARAKAT MADANI YG MEMPERSYARAT KAN WARGANYA UTK MELAKUKAN PROSES INDIVIDUALISASI, DIMANA SETIAP ORANG BELAJAR BGMN MELIHAT DIRINYA DAN ORANG LAIN SBG INDIVIDU YG SAMA HAK DAN KEWAJIBANNYA DAN TDK LAGI TERIKAT OLEH ATRIBUT2 KHUSUS DLM KONTEKS SUKU, AGAMA, RAS, ANTAR GOLONGAN, ATAU KELAS2 DLM MASYARAKAT. MSYARAKAT SIPIL YG DEMOKRATIS TIDAK MUNGKIN BERKEMBANG TANPA PERANGKAT BUDAYA YG DIPERLUKAN DLM MASYARAKAT. OLEH KRN ITU CIVIL CULTURE MERUPA KAN SALAH SATU SUMBER YG SANGAT BERMAKNA BAGI PENGEMBANGAN CIVIC EDUCATION ATAU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. SEDANGKAN POLITICAL CULTURE ADALAH PEMIKIRAN YG KHAS DAN TERPOLAKAN TENTANG BGMN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI SEHARUSNYA DISELENGGARAKAN DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT.
  • 26.  ANTARA CIVIC CULTURE DENGAN POLITICAL CULTURE SATU SAMA LAIN MEMILIKI SALING KETERGANTUNGAN (INTERDEPENDENCE). SATU SISI CIVIC CULTURE MEMBERI KONTRIBUSI DLM MEMBANGUN IDENTITAS KEWARGANEGA RAAN atau KE-INDONESIA-AN KPD SETIAP WNI TERMASUK KPD PELAKU POLITIK, SEMENTARA ITU PARA PELAKU POLITIK SECARA SUBSTANSI DAN PRAKTIS MENGGAMBAR KAN KARAKTER KE-INDONESIA-AN, BUKAN KARAKTER KOMUNITARIAN (KOMUNITAS) BAIK SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTAR GOLONGAN SERTA PARTAI POLITIK. OLEH KARENA ITU IDENTITAS PRIBADI WNI YG BERSUMBER DR CIVIC CULTURE PERLU DIKEMBANGKAN MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DLM BERBAGAI BENTUK. JADI “CIVIC VIRTUE” ADALAH KEMAUAN SETIAP WARGANEGARA UTK MENEMPATKAN KEPENTINGAN UMUM DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.
  • 27. * SISTEM DEMOKRASI MENURUT UUD 1945 HASIL AMANDEMEN 1 S/D 4, NILAI2 FUNDAMENTAL YG SECARA IDEAL MENJADI TUMPUAN DEMOKRASI ALA/MODEL INDONESIA DAN MERUPAKAN INTI DR KOMITMEN WNI ADALAH KEMERDEKAAN, KEIMANAN DAN KETAQWAAN TERHADAP TUHAN YME, KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB, KESATUAN DAN PERSATUAN, KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH KEBIJAKSANAAN, MUSYAWARAH, KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN, KEBINET PRESIDENSIL, PEMILU YG LUBER, JUJUR DAN ADIL, KESEJAJARAN DPR DGN PEMERINTAH, OTONOMI DAERAH, KEHAKIMAN YG MERDEKA, HAK ASASI MANUSIA (POLEKSOSBUD, PENDIDIKAN DAN AGAMA), SERTA KESEJAHTERAAN RAKYAT YG BERKEADILAN.* UTK MEWUJUDKAN NILAI2 FUNDAMENTAL DEMOKRASI TSB DLM KEHIDUPAN MASYA. SE-HARI2 DIPERLUKAN CIVIC CULTURE INDONESIA, BUKAN PARTICULARISTIC CULTURE SUKU, AGAMA, KOMUNITAS, GOLONGAN DAN PARTAI POLITIK* NAMUN DLM PEMBANGUNAN CIVIC CULTURE INDONESIA TDK DIARTI KAN MELEBURNYA BUDAYA KOMUNITARIAN MENJADI SUATU BUDAYA BARU DI INDONESIA.
  • 28.  PENGEMBANGAN CIVIC VIRTUE, MERUPAKAN LANDASAN UTK PENGEMBANGAN CIVIC PARTICIPATION YG MEMANG MERUPAKAN TUJUAN AKHIR DR CIVIC EDUCATION. CIVIC PARTICIPATION DIKEMBANGKAN DGN TUJUAN MEMBERIKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN YG DIPERLUKAN UTK PERANSERTA SECARA AKTIF MASYARAKAT. KITA KETAHUI MENGAPA BANGSA INDONESIA DLM BERBAGAI LAPISAN SOSIAL TERKESAN BELUM BISA MENJALANKAN CITA2, NILAI2 DAN PRINSIP DEMOKRASI, DGN DEMIKIAN MELALUI PENGEMBANGAN PARADIGMA BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, YG NOTABENNYA MENCAKUP PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM DIDALAMNYA. SECARA KONSEPTUAL ILNIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGA RAAN MERUPAKAN SUATU WAHANA PENDIDIKAN DEMOKRASI YG MENGANDUNG 3 DIMENSI, YAITU: KAJIAN ILMIAH KEWARGANEGARAAN, PROGRAM KURIKULER KEWARGANE GARAAN, DAN AKTIFITAS SOSIAL KULTURAL KEWARGANEGA RAAN (WINATAPUTRA, 2001). KEWARGANEGARAAN SBG PENDIDIKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL IND. YG RELIGIUS DAN MENCERDASKAN (UUD 1945) DAN BERSIFAT MULTI DIMENSIONAL DAN DITANGANI SECARA PROFESIONAL.
  • 29. B. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI LINGKUNGANPERGURUAN TINGGI PKn MULAI TAHUN 1990 WAJIB MASUK KURIKULUM PERGURUAN TINGGI YAITU PENDIDIKAN KEWIRAAN (PASAL 39 AYAT (2) UU NO. 2/1989 TTG SISDIKNAS. PKn SBG USAHA UTK MEMBEKALI PESERTA DIDIK DGN PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN DASAR BERKENAAN DGN HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA DGN NEGARA, SERTA PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA (PPBN) AGAR MENJADI WARGA NEGARA YG DPT DIANDALKAN OLEH BANGSA DAN NEGARA (UU NO. 20/2003 TTG SISDIKNAS). OLEH SEBAB ITU DISETIAP PERGURUAN TINGGI NEGERI MAUPUN SWASTA, DIMASUKKAN KEDALAM KURIKULUM WAJIB DIIKUTI OLEH SETIAP MAHASISWA, DAN HARUS MENDAPAT NILAI MINIMAL C.
  • 30. KONFERENSI 9 MENTERI PENDIDIKAN DR NEGARA2 TERBESAR PENDUDUKNYA DI NEW DELHI PD TAHUN 1996, NEBYEPAKATI SUATU PANDANGAN DAN BERPENDAPAT BAHWA PENDIDIKAN ABAB XXI, HRS BERPERAN EFEKTIF, SBB:1. MEMPERSIAPKAN PRIBADI SBG WARGA NEGARA DAN ANGGOTA MASYARAKATYG BERTANGGUNG JAWAB.2. MENANAMKAN DASAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) BAGI KESEJAHTERAAN MANUSIA DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.3. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN YG BERORIENTASI PD PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENYEBARAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI DEMI KEPENTINGAN KEMANUSIAAN.
  • 31. PANDANGAN PENDIDIKAN ABAD XXI KONFERENSI PENDIDIKAN TINGGI DI PARIS TAHUN 1998 SEBANYAK 140 NEGARA (INDONESIA) MENYEPAKATI TANGGUNGJAWAB PENDIDIKAN TINGGI, ANTARA LAIN :1. TDK HANYA MENERUSKAN NILAI2, MENTRANSFER ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI, TTAPI JG MLAHIRKAN WARGA NEGARA YG BERKESADARAN TINGGI TTG BANGSA DAN KEMANUSIAAN.2. MEMPERSIAPKAN TENAGA KERJA MASA DEPAN YANG PRODUKTIF DLM KONTEKS DINAMIS.3. MENGUBAH CARA BERPIKIR, SIKAP HIDUP DAN PRILAKU BERKARYA INDIVIDU MAUPUN KELOMPOK MASYARAKAT DLM RANGKA MEMPERAKARSAI PERUBAHAN SOSIAL YG DIPERLUKAN SERTA MENDORONG PERUBAHAN KEARAH KEMAJUAN YG ADIL DAN BEBAS. SEARAH DGN PERUBAHAN PENDIDIKAN KE MASA DEPAN SBG KESEPAKATAN DUNIA.
  • 32. SESUAI DGN VISI PENDIDIKAN TINGGI 2010, MUATAN SUBSTANSI KAJIAN DAN MATERI INSTRUKSIONAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIHARAPKAN DPT MENCAPAI INDIKATOR KEBERHASILAN PERWUJUDAN MASY. INDONESIA 2020YG RELEVAN, SBB:1. TUMBUHNYA PENGHORMATAN TERHADAP MARTABAT MANUSIA.2. BERKEMBANGNYA BUDAYA DAN PRILAKU SPORTIF SERTA MENGHARGAI DAN MENERIMA PERBEDAAN DALAM KEMAJUMUKAN.3. MENINGKATNYA: SEMANGAT PERSATUAN DAN KERUKUNAN BANGSA, SERTA TOLERANSI, KEPEDULIAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL.4. MENGUATNYA PARTISIPASI POLITIK SBG PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT DAN KONTROL SOSIAL MASYARAKAT5. BERKEMBANGNYA ORGANISASI SOSIAL KEMAYARAKATAN DAN POLITIKYG BERSIFAT TERBUKA DAN BERMARTABAT.6. MEMILIKI KEMAMPUAN DAN KETANGGUHAN DLM MENYELENGGARA KAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI-TENGAH2 PERGAULAN ANTAR BANGSA, DGN MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA AGAR SEJAJAR DENGAN BANGSA2 LAIN DI DUNIA.
  • 33. MASYARAKAT INDONESIA SPT WUJUD VISI INDONESIS 2020, SBG “MASYARAKAT MADANI”, YAITU MASYARAKAT YG MEMILIKI “KEADABAN DEMOKRASI” , ADALAH SBB:1. BERIMAN DAN BERTAQWA TERHADAP TUHANYME DAN PANCASILA.2. DEMOKRATIK, BERKEADABAN, MENGHARGAI PERBEDAAN, KERAGAMAN, PENDAPAT DAN PANDANGAN.3. MENGAKUI DAN MENJUNJUNG TINGGI HAM, KESETARAAN DAN TDK DISKRIMINATIF.4. SABAR, TUNDUK PD HUKUM DAN KETERTIBAN MASYA.5. MAMPU BERPARTISIPASI DLM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK, MEMILIKI KEAHLIAN, KETRAMPILAN KOMPETITIF DGN SOLIDARITAS UNIVERSAL.6. MENJUNJUNG TINGGI NILAI2 LUHUR YG MENGAKAR PD MASYARAKAT BERADAB DAN DEMOKRATIS.7. BELAJAR DAN BERLANGSUNG SPANJANG HAYAT, MEMBANGUN WNI YG BERADAB DAN DEMOKRATIS8. BELAJAR SPANJANG HAYAT MEMBANGUN WNIYG BERKEADABAN
  • 34. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI BERTUJUAN MEMBANTU MAHASISWA:1. MENGEMBANGKAN POTENSINYA UTK MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, DAN SIKAP KWARGANEGA RAAN SERTA NILAI2 YG DIPERLUKAN DLM RANGKA PENERA PAN ILMU, PROFESI DAN KEAHLIAN SERTA BERPARTISIPASI DLM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DARI KOMUNITI STEMPAT BANGSA DAN DUNIA.2. MENJADI WARGA NEGARA YG CERDAS, DEMOKRATIK BERKEADABAN DAN BERTANGGUNGJAWAB, MENGGALANG KEMAMPUAN KOMPETITIF BANGSA DI ERA GLOBALISASI (AZYUMARDI AZRA, 2002).
  • 35. “CIVIC EDUCATION”,YG EFEKTIF (AZYUMARDI AZRA)YAITU:a. PEMAHAMAN DASAR TTG CARA KERJA DEMOKRASI DAN LEMBAGA2NYA.b. PEMAHAMAN TTG “RULE OF LOW” DAN HAK ASASI MANUSIA SPT TERCERMIN DLM RUMUSAN2 PERJANJIAN DAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL DAN LOKAL (UNDANG2).c. PENGUATAN KETERAMPILAN PARTISIPATIF YG AKAN MEMPERDAYAKAN PESERTA DIDIK UTK MERESPONS DAN MEMECAHKAN MASALAH2 MASYARAKAT SECARA DEMOKRATIS.d. PENGEMBANGAN BUDAYA DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PADA LEMBAGA2 PENDIDIKAN DAN SELURUH ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT
  • 36. SUBSTANSI KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUANTINGGI.PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN SBG UNSUR MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN, UTK MENGEMBANGKAN POTENSI MAHASISWA AGAR MAMPU:1. BERPARTISIPASI AKTIF DLM KEHIDUPAN MASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA SECARA DEMOKRATIK DAN BERTANGGUNGJAWAB.2. BERPARTISIPASI AKTIF DLM PENGAMBILAN KEPUTUSAN TTG MASALAH2 SOSIAL KENEGARAAN.3. MENGUASAI NILAI2 YG MENJADI DASAR DAN PEDOMAN BERKARYA BAGI MAHASISWA GUNA MEMOTIVASI DIRI MENCINTAI TANAH AIRNYA DAN MENGOKOHKAN RASA KEBANGSAAN DEMI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSANYA.
  • 37. C. PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT1. PENGERTIAN FILSAFAT. * FILSAFAT BHS INDONESIA “FALSAFAH”. * FILSAFAT BHS INGGRIS “PHILOSOPHY” * FILSAFAT BHS BELANDA “PHILOSOPHI” * FILSAFAT BHS JERMAN “PHILOSOPHIER” * FILSAFAT BHS PERANCIS “PHILOSOPHIE” ISTILAH FALSAFAH BERASAL DR BHS YUNANI “PHILEIN” BERARTI “CINTA”, SEDANGKAN KATA “SOPHOS” ARTINYA “HIKMAH” (NASUTION, 1973). “FILSAFAT” SBG KATA MAJEMUK DARI “PHILEIN” DAN “SOPHOS” ARTINYA MENCINTAI HAL2YG SIFATNYA BIJAKSANA, SEDANGKAN SBG BENTUK MAJEMUK “PHILOS” DAN “SHOPIA” ARTINYA KEBIJAKSANAAN.
  • 38. BIDANG2 LINGKUP DLM PENGERTIAN FILSAFAT, YAITU :1. FILSAFAT SBG SUATU KEBIJAKSANAAN YG RASIONAL DR SEGALA SESUATU TERTENTU DLM KAITANNYA DGN HIDUP MANUSIA. MANUSIA DLM HIDUPNYA SENANTIASA MENGHADAPI BERBAGAI MACAM PROBLEM HIDUP (SOSIAL, EKONOMI, POLITIK DLL). OLEH SEBAB ITU UTK MEMECAHKAN MASALAH MASNUSIA MENENTUKAN SUATU KEBIJAKSANAAN YG HAKIKI DAN RASIONAL DAN BERSUMBER PD AGAMA DAN PANDANGAN HIDUP.2. FILSAFAT SBG SUATU SIKAP DAN PANDANGAN HIDUP. MANUSIA DLM MENGHADAPI SGL MACAM PROBLEMA DLM HIDUPNYA DISELESAIKAN PRINSIP2 BERDASARKAN SIKAP DAN PANDANGAN HIDUP AGAR DIDALAM HIDUPNYA TDK TEROMBANG-AMBING. DGN DEMIKIAN AKAN MENUMBUHKAN KESEIMBANGAN PRIBADI, KETENANGAN, DAN PENUH DGN PENGENDALIAN DIRI (HAROLD TITUS, dkk)
  • 39. 3. FILSAFAT SBG SUATU KELOMPOK PERSOALAN. MANUSIA DLM HIDUPNYA SENANTIASA MENGHADAPI PERSOALAN YG MEMERLUKAN SUATU JAWABAN. TDK SEMUA PERSOALAN MANUSIA DIKATAKAN FILSAFAT MISALNYA: KEBUTUHAN HIDUP, BERAPA KENDARAAN MILIK ORG LAIN, HL INI BUKAN LINGKUP FILSAFAT. SEDANGKAN LINGKUP FILSAFAT SPT: BERSIFAT FUNDAMEN, MENDALAM, HAKIKI DAN MEMERLUKAN JAWABAN, MISALNYA: HAKIKAT HIDUP MANUSIA.4. FILSAFAT SBG SUATU KELOMPOK TEORI DAN SISTEM PEMIKIRAN. FILSAFAT DLM PENGERTIAN INI MENGACU KPD SUATU HASIL ATAU TEORI YG DIHASILKAN. DGN DEMIKIAN TERHADAP BERBAGAI MACAM WUJUD HASIL PEMIKIRAN DAN DLM BERBAGAI BIDANG, DAN BAHKAN KADANGKALA TERDAPAT PEMIKIRAN2 YG MERUPAKAN REAKSI PEMIKIRAN PARA FILSUF LAINNYA. (TITUS, dkk, 1984).
  • 40. 5. FILSAFAT SBG SUATU PROSES KRITIS DAN SISTEMATIS DR SEGALA PENGETAHUAN MANUSIA. FILSAFAT BERUSAHA MENINJAU SECARA KRITIS SEGALA PENGETAHUAN MANUSIA TERUTAMA ILMU PENGETAHUAN YG BERKEMBANG DEWASA INI. APAKAH METODE YG TELAH DIGUNAKAN DLM SUATU ILMU DPT BENAR2 MENCAPAI KEBENARAN OBYEKTIF. APAKAH AKIBAT OBJEK ILMU PENGETAHUAN MANUSIA ITU DPT DIAMATI DGN INDERA MANUSIA, ATAU DPT DIPAHAMI DGN AKAL BUDI MANUSIA. MAKA FILSAFAT MEMBERIKAN TINJAUAN KRITIS PARADIGMA ILMU PENGETAHUAN.6. FILSAFAT SBG USAHA UTK MEMPEROLEH PANDANGAN YG KOMPREHENSIF. TUJUAN FILSAFAT ADALAH BERUPAYA MENYATU-PADUKAN HASIL2 PENGALAMAN MANUSIA DLM BIDANG KEAGAMAAN, ETIKA, SERTA ILMU PENGETAHUAN YG DILAKUKAN SECARA MENYELURUH. SEHINGGA DPT KESIMPULAN PEMAHAMAN SECARA UMUM TTG MANUSIA, MASYARAKAT, ALAM DAN HUBUNGANNYA DGN MANUSIA DAN MAKHLUK HIDUP LAINNYA SERTA PANDANGAN KEARAH MASA DEPAN.
  • 41. CIRI-CIRI BERPIKIR FILSAFAT.SETIAP MANUSIA HIDUP YG NORMAL SENANTIASA DITANDAI DGN KEGIATAN2NYA YG SANGAT KHAS YAITU KEGIATAN BERPIKIR”. MAKA BERPIKIR INILAH YG MEMBEDAKAN MAKHLUK MANUSIA DGN MAKHLUK YG LAINNYA. NAMUN TDK SEMUA KEGIATAN BERPIKIR DISEBUT KEGIATAN BERFILSAFAT. DEMIKIAN JUGA KEGIATAN BERPIKIR SECARA KEFILSAFATAN BUKAN HANYA MERENUNG BELAKA YG TDK ADA SANGKUT-PAUTNYA DGN REALITAS. NAMUN BERPIKIR SECARA KEFILSAFATAN SENANTIASA BERKAITAN DGN MASALAH2 MANUSIA YG BERSIFAT AKTUAL DAN HAKIKI. MISALNYA: MASALAH TEKNOLOGI DAN ILMU PENGETAHUAN, KRN MANUSIA DIHADAPKAN PD DAMPAK LGSG MAUPUN TDK LGSG, YG MENGANCAM KEHIDUPAN KELANGSUNGAN HIDUP, KESEJAHTERAAN DAN KEDAMAIAN MANUSIA, HAL INI HRS DISELESAIKAN MELALUI FILSAFAT.MAKA DPT DIPAHAMI BHW SUATU KEGIATAN BERPIKIR SECARA KEFILSAFATAN MEMILIKI CIRI-CIRI SBB:
  • 42. 1. BERSIFAT KRITIS. BERPIKIR KEFILSAFATAN BERSIFAT KRITIS, YAITU SENANTIASA MEMPERTANYAKAN SEGALA SESUATU, PROBLEMA2, ATAU AHAL2 LAIN YG SEDANG DIHADAPI OLEH MANUSIA. OLEH KARENA ITU CIRI BERPIKIR SECARA KEFILSAFATAN SENANTIASA BERSIFAT DINAMIS. SIFAT KRITIS INI PULA MENGAWALI PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN MODERN. SUATU CIRI BERPIKIR SECARA KEFILSAFATAN YG SANGAT MENDASARI PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ADALAH SIFATNYA KRITIS DAN DINAMIS2. BERSIFAT TERDALAM. BERPIKIR SECARA KEFILSAFATAN ADALAH BERSIFAT MENDALAM, BUKAN HANYA SAMPAI PADA FAKTA2 YG SIFAT NYA SANGAT KHUSUS DAN EMPIRIS BELAKA NAMUN SAMPAI PD INTINYA YG TERDALAM YAITU SUBSTANSINYA YG BERSIFAT UNIVERSAL. OLEH KARENA ITU SIFAT BERPIKIR KEFILSAFATAN HRS SAMPAI PD SUATU KESIMPULAN YG TERDALAM, TETAP DAN TDK BERUBAH YAITU SAMPAI PADA HAKIKATNYA.
  • 43. 3. BERSIFAT KONSEPTUAL. BERPIKIR SECARA KEFILSAFATAN BUKAN HANYA SAMPAI PD PERSEPSI BELAKA NAMUN SAMPAI PD PENGERTIAN2 YG BERSIFAT KONSEPTUAL. PERENUNGAN KEFILSAFATAN ADALAH MERUPAKAN KEGIATAN AKAL BUDI DAN MENTAL MANUSIA YG BERUSAHA UTK MENYUSUN SUATU BAGAN YG BERSIFAT KONSEPTUAL YG MERUPAKAN SUATU HASIL GENERALISASI SERTA ABSTRAKSI DR PENGALAMAN TTG HAL2 YG SIFATNYA KHUSUS DAN INDIVIDUAL. OLEH KRN ITU BERPIKIR KEFILSAFATAN BUKAN HANYA BERPIKIR MENGAWAN, NAMUN BERKAITAN DGN MASALAH2 YG KONKRIT YG DIHADAPI MANUSIA. DGN GENERALISASI DAN ABSTRAKSI MAKA SAMPAI PADA SUATU KESIMPULAN2YG BERSIFAT KONSEPTUAL.4. KOHEREN (RUNTUT) PEMIKIRAN KEFILSAFATAN BERUSAHA MENYUSUN SUATU BAGAN YG KONSEPTUAL YG KOHEREN (RUNTUT) SPT.A.B.C. JADI BAGAN PEMIKIRAN KEFILSAFATAN HRS BERSIFAT KOHEREN/RUNTUT, TDK TERDAPAT SUATU PERTENTANGAN DAN TERDAPAT SUATU HUBUNGAN SATU SAMA LAINNYA.
  • 44. 5. BERSIFAT RASIONAL. PEMIKIRAN KEFILSAFATAN BAGIAN2NYA SENANTIASA MEMILIKI HUB. YG BERSIFAT LOGIS. BUKAN KRS MEMBAHAS MASALAH YG SAMA, NAMUN KRN BAGIAN2NYA BERHUBUNG AN SECARA RUNTUT DAN SESUAI DGN PRINSIP2 LOGIKA. DLM PEMIKIRAN KEFILSAFATAN, SIFAT RASIONALNYA TDK LAH SAMA DGN SIFAT LOGIKA ILMU PASTI, SIFAT RASIONAL DLM FILSAFAT TERBUKA BAGI KRITIK.6. BERSIFAT MENYELURUH (KOMPREHENSIF). PEMIKIRAN FILSAFAT MENYUSUN BAGAN YG KONSEPTUAL, RASIONAL, LOGIS, DAN MENYELURUH. ARTINYA PEMIKIRAN FILSAFAT TDK HANYA BERDASARKAN PD FAKTA YG KHUSUS, NAMUN HRS SAMPAI KPD SUATU KESIMPULAN YG SIFATNYA PALING UMUM. MISALNYA PEMBAHASAN TTG MANUSIA, JK DILIHAT FISIKNYA SAJA, BERARTI TDK MENYELURUH, NAMUN HRS SAMPAI PD PSIKHISNYA JUGA SECARA MENYELURUH/KOMPREHENSIF YG MERUPAKAN HASIL GENERALISASI DAN ABSTRAKSI.
  • 45. 7. BERSIFAT UNIVERSAL. DLM BAGAN YG BERSIFAT KONSEPSIONAL, RASIONAL DAN KOMPREHENSIF, PEMIKIRAN KEFILSAFATAN BERUSAHA MENEMUKAN KENYATAAN KEBENARAN DGN BERUSAHA UTK SAMPAI PD KESIMPULAN YG BERSIFAT UNIVERSAL. SIFAT UNIVERSAL BERARTI SAMPAI PD SUATU KESIMPULAN YG BERSIFAT UMUM BAGI SELURUH UMAT MANUSIA DIMANAPUN KAPANPUN, DLM KEADAAN APAPUN.8. BERSIFAT SPEKULATIF SIFAT YG SPEKULATIF (PEREKAAN) ADALAH PENGAJUAN DUGAAN2 YG MASUK AKAL (RASIONAL) YG MELAMPAUI BATAS2 FAKTA, MERUPAKAN KEGIATAN AKAL BUDI MANUSIA. TUJUAN PEREKAAN ADALAH PENYATUPADUAN DR SEMUA PENGETAHUAN, PEMIKIRAN DAN PENGALAMAN MANUSIA MENJADI SUATU PANDANGAN YG KOMPREHENSIF. DENGAN DEMIKIAN DIHARAPKAN BEBERAPA KESIMPULAN UMUM MENGENAI SIFAT DASAR ALAM SEMESTA, KEDUDUKAN DAN PROSPEK MANUSIA DPT DICAPAI. MAKA PERAKAAN BERUSAHA MENYATUKAN SEMUA TAHAP2 DR PENGALAMAN MANUSIA KE DLM SUATU KESATUAN KESELURUHAN YG KOMPREHENSIF DAN BERMAKNA.
  • 46. 9. BERSIFAT SISTEMATIS. BERPIKIR FILSAFAT PD HAKEKATNYA TDK FRAGMENTARIS DAN ACAK. PERENUNGAN KEFILSAFATAN YG DICIRIKAN SECARA KOMPREHENSIF, UNIVERSAL, SERTA RUNTUT SENANTIASA MERUPAKAN SUATU KESELURUHAN YG BERSISTEM. BERPIKIR KEFILSAFATAN MEMILIKI BAGIAN2 DAN DIANTARA BAGIAN2 SENANTIAN BERHUBUNGAN. HUB TSB TERJALIN DLM SUATU KERJASAMA YG SALING KETERGANTUNGAN. SERTA TERDAPAT FUNGSI2 BAGIAN, BERSIFAT KOMPLEKS SERTA EMPIRIS. JOHN LOCKE, MEMBAGI PENGALAMAN MENJADI DUA MACAM ALIRAN, YAITU : PENGALAMAN LAHIRIAH (SENSATION) DAN PENGALAMAN BATINIAH (REFLEXION).10. BERSIFAT BEBAS. SUATU BENTUK PENGEKANGAN ADALAH PENIADAAN KEBEBASAN ATAS BERPIKIR. BERPIKIR KEFILSAFATAN ADALAH BERPIKIR SECARA BEBAS UTK SAMPAI PD HAKIKAT YG TERDALAM DAN UNIVERSAL. OLEH KRN ITU CIRI KRETIVITAS SENANTIASA ADA DLM CARA BERPIKIR KEFILSAFATAN.
  • 47. CABANG2 FILSAFAT DAN ALIRAN2NYA. FILSAFAT TIMBUL KRN ADANYA PERSOALAN2 YG DIHADAPI MANUSIA. PERSOALAN TSB DIUPAYAKAN PEMECAHANNYA SECARA SISTEMATIS DAN RASIONAL, MAKA MUNCULLAH CABANG2 FILSAFAT,YAITU :1. METAFISIKA: YG BERKAITAN DGN PERSOALAN TTG HAKIKAT YG ADA (SEGALA SESUATUYG ADA).2. EPISTEMOLOGI:YG BERKAITAN DGN HAKIKAT PENGETAHUAN.3. METODELOGI: YG BERKAITAN DGN PERSOALAN HAKIKAT METODE ILMIAH.4. LOGIKA:YG BERKAITAN DGN PERSOALAN PENYIMPULAN5. ETIKA:YG BERKAITAN DGN PERSOALAN MORALITAS6. ESTETIKA:YG BERKAITAN DGN PERSOALAN KEINDAHAN.
  • 48. D. PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM PANCASILA YG TERDIRI DR LIMA SILA PD HAKIKATNYA MERUPAKAN SUATU SISTEM FILSAFAT. SISTEM ADALAH SATU KESATUAN GABIAN2 YG SALING BERHUBUNGAN, SALING KERJASAMA UTK SATU TUJUAN TERTENTU DAN SECARA KESELURUHAN MERUPAKAN SUATU KESATUAN YG UTUH. SISTEM LAZIMNYA MEMILIKI CIRI2, SBB:1. SUATU KESATUAN BAGIAN-BAGIAN2. BAGIAN2 TERSEBUT MEMPUNYAI FUNGSI SENDIRI23. SALING BERHUBUNGAN, SALING KETERGANTUNGAN.4. KESEMUANYA DIMAKSUDKAN UTK MENCAPAI SUATU TUJUAN BERSAMA (TUJUAN SISTEM)5. TERJADI DLM SUATU LINGKUNGANYG KOMPLEKS.
  • 49. SILA-SILA PANCASILA YG MERUPAKAN SISTEM FILSAFAT PADAHAKIKATNYA MERUPAKAN SUATU KESATUAN ORGANIK. ANTARA SILA2PANCASILA SALING BERKAITAN, SALING BER HUBUNGAN BAHKANSALING MENGKUALIFIKASI. SILA YG SATU SENANTIASADIKUALIFIKASIKAN OLEH SILA2 LAINNYA. MAKA PANCASILA PDHAKIKATNYA MERUPAKAN SUATU SISTEM, DLM PENGERTIAN BHWBAGIAN2, SILA2NYA SALING BERHUBUNGAN SECARA ERAT SEHINGGAMEMBENTUK SUATU STRUKTURYG MENYELURUH.SILA2 YG TERKANDUNG DLM PANCASILA YAITU PEMIKIRAN TTG MANUSIADLM HUBUNGANNYA DGN TUHAN YME, DGN DIRINYA SENDIRI, DGNSESAMA MANUSIA, DGN MASYARAKAT BANGSA DAN BERPIKIR BANGSADAN NEGARA INDONESIA.OLEH KRN ITU PANCASILA SBG SUATU SISTEM FILSAFAT AKANMEMBERIKAN CIRI2 YG KHAS, YG KHUSUS YG TDK TERDAPAT PD SISTEMFILSAFAT LAINNYA.
  • 50. E. KESATUAN SILA-SILA PANCASILA.1. SUSUNAN PANCASILA YG BERSIFAT HIRARKHIS DAN BERBENTUK PIRAMIDAL. PENGERTIAN PIRAMIDAL DIGUNAKAN UTK MEGGAMBARKAN HUB HIRARKHI SILA2 DR PANCASILA DLM URUT2AN LUAS (KUANTITAS) DAN JG DLM HAL SIFAT2NYA (KUALITAS). DILIHAT DR INTINYA URUT2AN DR LIMA SILA MENUNJUKKAN SUATU RANGKAIAN DLM LUAS DAN ISI SERTA SIFATNYA, MERUPAKAN PENGKHUSUSAN DR SILA2YG DIMUKANYA. MAKA DR LIMA SILA ADA HUB YG MENGIKAT YG SATU KPD YG LAIN SEHINGGA PANCASILA MERUPAKAN SUATU KESATUAN KESELURUHANYG BULAT. SECARA HIRARKHIS, MAKA KETUHANAN YME MENJADI BASIS KEMANUSIAAN, PERSATUAN INDONESIA, KERAKYAT DAN KEADILAN SOSIAL. SEBALIKNYA KETUHANAN YME ADALAH KETUHANAN YG BERKEMANUSIAAN, YG MEMBANGUN, MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN PERSATUAN INDONESIA, YG BERKERAKYATAN DAN BERKEADILAN SOSIAL, DEMIKIAN SELANJUTNYA SEHINGGA TIAP2 SILA DIDALAMNYA MENGANDUNG SILA2 LAINNYA.
  • 51. A. RUMUSAN PANCASILA YG BERSIFAT HIRARKHIS DAN BERBENTUK PIRAMIDAL.1. SILA PERTAMA: KETUHANAN YME ADALAH MELIPUTI DAN MENJIWAI SILA-SILA II, III, IV, DAN V.2. SILA KEDUA: KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB, ADALAH DILIPUTI DAN DIJIWAI SILA PERTAMA, ADALAH MENJIWAI SILA2 III, IV, DAN V.3. SILA KETIGA: PERSATUAN INDONESIA, ADALAH DILIPUTI DAN DIJAWAI SILA PERTAMA DAN KEDUA, ADALAH MELIPUTI DAN MENJIWAI SILA KEEMPAT DAN KELIMA.4. SILA KEEMPAT: KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, ADALAH DILIPUTI DAN DIJIWAI OLEH SILA PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA, ADALAH MELIPUTI DAN MENJIWAI SILA KELIMA.5. SILA KELIMA: KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, ADALAH DILIPUTI DAN DIJIWAI OLEH SILA PERTAMA, KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT.
  • 52. SECARA ONTOLOGIS KESATUAN SILA2 PANCASILA SBG SUATU SISTEMDAN BERSIFAT HIRARKHIS, ADALAH KRN HAKIKAT ADA NYA TUHANADALAH KRN DIRINYA SENDIRI. OLEH KRN ITU SEGALA SESUATU YG ADATERMASUK MANUSIA ADA KRN DICIPTAKAN TUHAN ATAU MANUSIA ADASBG AKIBAT ADANYA TUHAN (SILA I).ADAPUN MANUSIA ADALAH SUBJEK PENDUKUNG POKOK NEGARA, KRNNEGARA ADALAH LEMBAGA KEMANUSIAAN. NEGARA ADALAHPERSEKUTUAN HIDUP BERSAMA YG ANGGOTANYA ADALAH MANUSIA(SILA II).NEGARA SBG AKIBAT ADANYA MANUSIA YG BERSATU/ KELOMPOK (SILAIII). SEHINGGA TERBENTUKLAH PERSEKUTU AN HIDUP BERSAMA YGDISEBUT RAKYAT.RAKYAT PD HAKIKATNYA MERUPAKAN UNSUR NEGARA DISAMPINGWILAYAH DAN PEMERINTAH. RAKYAT ADALAH SBG TOTALITAS INDIVIDUDLM NEGARAYG BERSATU (SILA IV)KEADILAN PD HAKIKATNYA MERUPAKAN TUJUAN KEADILAN DLM HIDUPBERSAMA ATAU DGN KATA LAIN PERKATAAN KEADILAN SOSIAL (SILA V).PD HAKIKATNYA SBG TUJUAN DR LEMBAGA HIDUP BERSAMA YG DISEBUTNEGARA.
  • 53. B. RUMUSAN HUBUNGAN SILA2 PANCASILA YG SALING MENGISI DAN SALING MENGKUALIFIKASI. 1. SILA PERTAMA, KETUHANAN YME ADALAH KETUHANAN YG BERKEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB, YG BERPERSATUAN INDONESIA, YG BERKERAKYATAN YG DI PIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWA RATAN/PERWAKILAN, YG BERKEADILAN SOSIAL BAGI RAKYAT INDONESIA. 2. SILA KEDUA: KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB ADALAH KEMANUSIAAN YG BERKETUHANAN YME, YG BER PERSATUAN INDONESIA, YG BERKERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYA WARATAN/PERWAKILAN. 3. SILA KETIGA: PERSATUAN INDONESIA ADALAH PERSATUAN YG BERKETUHANAN YME, BERKEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB, YG BERKEWAKYATAN YG DI PIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, YG BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.
  • 54. 4. SILA KEEMPAT: KERAKYATAN YG DI PIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, ADALAH KERAKYATAN YG BERKETUHANAN YME, BERKEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB, YG BERPERSATUAN INDONESIA, DAN YG BERKEADILAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.5. SILA KELIMA: KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, ADALAH KEADILAN YANG BEEKETUHANAN YME, BERKEMANUSIAAN YG ADIL DAN BEERADAB, YG BERKERAKYATAN YG DI PIMPIN OLEH HIMTA KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN. (NOTONEGORO, 1975).
  • 55. KESATUAN SILA2 PANCASILA PD HAKIKATNYA BUKAN HANYA KESATUAN YG BERSIFAT FORMAL, NAMUN MELIPUTI KESATUAN DASAR ONTOLOGIS, EPISTIMOLOGIS, SERTA DASAR AKSIOLOGIS.ONTOLOGIS, PANCASILA SBG SATU KESATUAN SISTEM TDK HANYA MENYANGKUT SUSUNAN SILA2NYA SAJA MELAINKAN MELIPUTI HAKIKAT DASAR DR SILA2 PANCASILA.EPISTIMOLOGI, PD HAKIKATNYA PANCASILA MERUPAKAN SUATU ILMU PENGETAHUAN. DLM KEHIDUPAN SE-HARI2 PANCASILA SBG PEDOMAN DASAR BAGI BANGSA INDONESIA DLM MEMANDANG REALITAS ALAM SEMESTA, MANUSIA, MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA TTG MAKNA HIDUP SERTA SBG DASAR BAGI MANUSIA DLM MENYELESAIKAN MASALAH DLM HIDUP DAN KEHIDUPAN.AKSIOLOGIS, NILAI2 YG TERGANDUNG DLM PANCASILA PD HAKIKATNYA MERUPAKAN SATU KESATUAN. SESUATU BERNILAI KRN BERKAITAN DGN SUBJEK EMBERI NILAI YAITU MANUSIA, BERSIFAT SUBJEKTIF TERDAPAT PANDANGAN BHW HAKIKATNYA SESUATU ITU MMG PD DIRINYA SENDIRIYG BERNILAI
  • 56. PENGERTIAN NILAINILAI (VALUE) SALAH SATU CABANG FILSAFAT. PD HAKIKATNYA NILAI ADALAH SIFAT ATAU KUALITAS YG MELEKAT PADA SUATU OBYEK, BUKAN OBJEK ITU SENDIRI. BICARA TTG NILAI BERARTI BICARA TTG DAS SOLLEN DAN DAN SEIN SEHINGGA MENJADI SUATU PENILAIAN.MENILAI BERARTI MENIMBANG, ADALAH SUATU KEGIATAN MANUSIA UTK MENGHUBUNGKAN SESUATU DGN SESUATU YG LAIN, KEMUDIAN UTK SELANJUTNYA DIAMBIL KEPUTUSAN. KEPUTUSAN MERUPAKAN NILAI YG DPT MENYATAKAN BERGUNA ATAU TIDAK BERGUNA, BENAR ATAU TDK BENAR. KEPUTUSAN NILAI YG DILAKUKAN OLEH SUBJEK PENILAIAN TENTU BERHUBUNGAN DGN UNSUR2 YG ADA PD MANUSIA SBG SUBJEK PENILAI, YAITU UNSUR JASMANI, AKAL, RASA, KARSA (KEHENDAK) DAN KEPERCSYAAN. SESUATU ITU DIKATAKAN BERNILAI APABILA SESUATU ITU BERHARGA, BERGUNA, BENAR, INDAH, BAIK DLL SEBAGAINYA. DAS SOLLEN HRS MENJELMA MENJADI DAS SEIN (MENJADI REAL), YG BERMAKNA NORMATIF HARS DIRESLISASIKAN DLM PERBUATAN SE- HARI2YG MERUPAKAN FAKTA (KODHI, 1994:21).
  • 57. NILAI DPT DIKELOMPOKKAN DLM 4 TINGKATAN.1. NILAI KENIKMATAN, ADALAH NILAI YG MENGENAKAN DAN TIDAK MENGENAKKAN, HAL INI MENYEBABKAN ORANG SENANG ATAU TDK SENANG (MENDERITA TDK ENAK).2. NILAI KEHIDUPAN, ADALAH NILAI PENTING DLM KEHIDUPAN MISALNYA KESEHATAN, PENDIDIKAN, DLL.3. NILAI KEJIWAAN, ADALAH NILAI YG SAMA SEKALI TDK TERGANTUNG DR KEADAAN JASMANI MAUPUN LINGKUNGAN. NILAI SEMACAM INI ADALAH KEINDAHAN, KEBENARAN, DAN PENGETAHUAN MURNI YG DICAPAI DLM FILSAFAT.4. NILAI KEROKHANIAN, ADALAH MERUPAKAN MODALITAS NILAI DARI YG SUCI DAN YG TAK SUCI, NILAI SEMACAM INI TERUTAMA TERDIRI DARI NILAI2 PRIBADI. (FRONDIZI, 1978).
  • 58. WALTER G. EVERET, MENGELOMPOKKAN NILAI2 MANUSIAWI KE DALAM 8 KELOMPOK.1. NILAI EKONOMIS, YAITU HARGA PASAR DAN MELIPUTI SEMUA BENDA YG DAPAT DIBELI.2. NILAI KEJASMANIAN, YAITU NILAI KESEHATAN, EFISIENSI DAN KEINDAHAN DR KEHIDUPAN BADAN.3. NILAI HIBURAN, YAITU NILAI PERMAINAN DLM WAKTU SENGGANG YG DPT MENYUMBANGKAN PD KEHIDUPAN.4. NILAI SOSIAL, YAITU NILAI YG BERAWAL DRPELBAGAI BENTUK PERSERIKATAN MANUSIA.5. NILAI WATAK, YAITU KESELURUHAN DR KEUTUHAN KEPRIBADIAN DAN SOSIALYG DIINGINKAN.6. NILAI ESTITIS,YAITU NILAI2 KEINDAHAN DLM ALAM DAN KARYA SENI.7. NILAI INTELEKTUAL, YAITU YAITU NILAI2 PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN KEBENARAN.8. NILAI KEAGAMAAN, YAITU NILAI2 YAG ADA DLM AJARAN AGAMA SESUAI DENGAN KEYAKINAN.
  • 59. NOTONAGORO MEMBAGI NILAI MENJADI TIGA,YAITU :1. NILAI MATERIAL, YAITU SEGALA SESUATU YG BERGUNA BAGI MANUSIA UTK DAPAT MENGADAKAN KEGIATAN ATAU AKTIVITAS.2. NILAI VITAL, YAITU SEGALA SESUATU YG BERGUNA BAGI MANUSIA UTK DPT MENGADAKAN KEGIATAN ATAU AKTIVITAS.3. NILAI KEROKHANIAN, YAITU SEGALA SESUATU YG BERGUNA BAGI ROHANI. NILAI KEROKHANIAN DPT DIBEDAKAN : a. NILAI KEBENARAN, YG BERSUMBER PD AKAL (RATIO, BUDI, CIPTA) MANUSIA. b. NILAI KEINDAHAN (ESTETIS), YG BERSUMBER PD UNSUR PERASAAN (RASA) MANUSIA. c. NILAI KEBAIKAN (MORAL/ETIKA), YG BERSUMBER PD UNSUR KEHENDAK (KARSA) MANUSIA. d. NILAI RELIGIUS, YG MERUPAKAN NILAI KEROKHANIAN TERTINGGI DAN MUTLAK. NILAI RILIGIUS INI BERSUMBER KEPADA KEPERCAYAAN ATAU KEYAKINAN MANUSIA.
  • 60. SESUATU YG MENGANDUNG NILAI BUKAN HANYA SESUATU YG BERWUJUD MATERIAL SAJA, AKAN TETAPI SESUATU YG BERWUJUD NON MATERIAL ATAU IMMATERIAL.SESUATU YG IMMATERIAL DPT MENGANDUNG NILAI YG SANGAT TINGGI DAN MUTLAK BAGI MANUSIA.NILAI2 MATERIAL LEBIH MUDAH DIUKUR, YAITU DGN MENGGUNAKAN ALAT INDERA ATAU ALAT PENGUKUR, SPT: BERAT, PANJANG, LUAS DLSBG.SEDANGKAN NILAI KEROKHANIAN/SPRITUAL LEBIH SULIT MENGUKURNYA. DALAM MENILAI HLA2 KEROKHANIAN ATAU SPRITUAL, YG MENJADI ALAT UKUR ADALAH HATI NURANI MANUSIA YG DIBANTU OLEH ALAT INDERA, CIPTA, RASA, KARSA DAN KEYAKINAN MANUSIA.
  • 61. NOTONAGORO BERPENDAPAT BHW NILAI2 PANCASILA TERGOLONG NILAI2 KEROKHANIAN, TETAPI NILAI-NILAI KEROKHANIAN YG MENGAKUI ADANYA NILAI MATERIAL DAN NILAI VITAL.NILAI2 PANCASILA YG TERGOLONG NILAI KEROKHANIAN ITU JUG MENGANDUNG NILAI2 LAIN SECARA LENGKAP DAN HARMONIS, BAIK NILAI MATERIAL, NILAI VITAL, DAN NILAI KEROKHANIAN, NILAI INDAHAN, ATAU NILAI ESTETIS, NILAI KEBAIKAN ATAU MORAL, MAUPUN NILAI KESUCIAN YG SISTEMATIS-HIERARKHIS, YG DIMULAI DR SILA KETUHANAN YME SBG DASAR, SAMPAI DENGAN SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA SEBAGAI TUJUAN DARI PALSAFAT PANCASILA TERSEBUT. (DARMODIHARJO, 1978)
  • 62. C. NILAI2 PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM. ARTI SILA2 PANCASILA PD HAKIKATNYA DPT DIBEDAKAN ATAS, HAKIKAT PANCASILA YG UNIVERSAL MERUPAKAN SUBSTANSI DR SILA2 PANCASILA. SBG PEDOMAN PELKASA NAAN DAN PENYELENGGARAAN NEGARA YAITU SBG SUATU DASAR NEGARA YAITU BERSIFAT UMUM KOLEKTIF SERTA AKTUALISASI YG BERSIFAT KHUSUS DAN KONKRIT DLM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN SUBSTANSI PANCASILA DGN KELIMA SILANYA YD TRDAPAT PD KETUHANAN, KEMANUSIAAN, PERSATUAN, KERAKYAT DAN KEADILAN. YAITU MENGANDUNG KUALITAS TERTENTU DAN MERUPAKAN CITA2 DAN HARAPAT BANGSA DAN NEGARA INDONESIA YG AKAN DIWUJUDKAN MENJADI KENYATAAN REAL DLM KEHIDUPANNYA. PRINSIP TSB TELAH MENJELMA DLM TERTIB SOSIAL, TERTIB MASYRAKAT, DAN TERTIB KEHIDUPAN KEAGAMAAN BANGSA INDONESIA. TIGA MASALAH POKOK KEHIDUPAN MANUSIA INDONESIA, YAITU BGMN SEHARUSNYA TERHADAP “TUHAN, DAN DIRINYA SENDIRI”, DAN SEGALA SESUATU DILUAR DIRINYA.
  • 63. BANGSA INDONESIA MERUPAKAN PENDUKUNG NILAI2 PANCASILA,DIMNA BANGSA INDONESIA YG BERKETUHANAN, BERKEMANUSIAAN,BERPERSATUAN, BERKERAKYATAN DAN BERKEADILAN, SBGPENDUKUNG NILAI2 PANCASILA BANGSA INDONESIA HRS MENGHARGAI,MENGAKUI, MENERIMA PANCASILA SBG SESUATU YG BERNILAI, SHGGAKAN NAMPAK MENGGEJALA DLM SIKAP, TINGKAH LAKU DANPERBUATAN BANGSA INDONESIA TSB.NILAI2 YG TERKANDUNG DLM PANCASILA MEMPUNYAI TINGKA TAN DANBOBOT YG BERBEDA, NAMUN NILAI2 TSB TDK BERTENTANGAN, AKANTETAPI NILAI2 TSB SALING MELENGKAPI INILAH YG DISEBUT SUBSTANSIDLM SUATU SISTEM YG MERUPAKAN KESATUAN YG BULAN, UTUHMENYELURUH ATAU KESATUAN ORGANIK.KESATUAN ORGANIK DIMANA ANTARA SILA2 SALING BERKAITAN,SALING BERHUBUNGAN ERAT, BAHKAN SALING MENGKUALIFIKASI.OLEH KRN ITU PANCASILA SBG SUATU SISTEM DLM PENGERTIAN UMUM,BHW BAGIAN2NYA (SILA2NYA) SALING BERHUBUNGAN SECARA ERATSEHINGGA MEMBENTUK SUATU STRUKTURYG MENYELURUH.
  • 64. NILA2 YG TERMUAT DLM PANCASILA TERMASUK DLM TINGKATAN NILAIYG TINGGI, DGN URUTAN SILA KETUHAN YME MENDUDUKI TINGKATANDAN BOBOT NILAI TERTINGGI, KRN JELAS MENGANDUNG NILAIRELIGIUS.PD TINGKAT KEEMPAT DIBAHWANYA ADALAH NILAI MANUSIAWI DASAR.YAITU NILAI KEMANUSIAAN MEMILIKI TINGKAT DAN BOBOTNYADIBAWAH NILAI KETUHANAN.NILAI KEADILAN SBG SALAH SATU NILAI MANUSIAWI DASAR, OLEH KRNITU DILETAKKAN DIBAWAH NILAI KEMANUSIAAN.SESUAI DGN SIFAT DASAR BANGSA INDONESIA YG SANGATMENEKANKAN KERUKUNAN, MAKA NILAI PERSATUAN MEMPUNYAITINGKATAN DAN BOBOT NILAINYA YG LEBIH TINGGI DR NILAIKERAKYATAN, KRN NILAI KERAKYATAN LEBIH MERUPAKAN SARANA YGPERLU UNTUK MENCAPAI PERSATUAN.OLEH KRN ITU SBG TUJUAN NEGARA UTK MENCAPAI KEADILAN MAKAMUSYAWARAH DALAM PERSATUAN DAN KESATUAN MANUSIAINDONESIA SANGAT DIPERLUKAN DAN DIDASARKAN PADA TINGKATKETUHANAN DAN KEYAKINAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.
  • 65. D. PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.PERKEMBANGAN MASYARAKAT DUNIA YG SEMAKIN CEPAT SECARALANGSUNG MAUPUN TDK LANGSUNG MENGAKIBATKAN SUATUPERUBAHAN PD BERBAGAI BANGSA DI BERBAGAI NEGARA DI DUNIATERMASUK INDONESIA. DLM HUB SPERTI CITA, IDEOLOGI, BUSAYASERTA JATI DIRI SUATU BANGSA MENDAPATKAN SUATU TANTANGAN YGLUAR BIASA PESATNYA. PARADOKS ANTARA KEKUASAAN GLONSL DGNKEKUASAAN NASIONAL DIBERBAGAI NEGARA TERMASUKINDONESIA, MENGAKIBATKAN SUATU TARIK MENARIK YAG LAZIMNYADIKEMBALIKAN PADA DOMINASI KEKUATAN EKONOMI HAL INILAH YGDIHADAPI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA DIMANA TERJADI TARIKMENARIK KEPENTINGAN BAHKAN SERING KALI NAMPAK ADANYAPEMAKSAAN TERHADAP KEKUATAN NASIONAL.
  • 66. A. PANCASILA SBG DASAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. BANGSA INDONESIA TERBENTUK MELALUI PROSES PENJAJA HAN BANGSA ASING, NAMUN TATKALA AKAN MENDIRIKAN SUATU NEGARA TELAH MEMILIKI SUATU LANDASAN FILISOFIS YG MERUPAKAN SUATU ESENSI KULTURAL RELIGIUS DR BANGSA INDONESIA SENDIRI, YAITU : BERKETUHANAN, BERKEMANUSIAAN, BERPERSATUAN, BERKERAKYATAN DAN BERKEADILAN. HAL INILAH DISEBUT SBG KAUSA MATERIALIS PANCASILA. BHW TEKAD UTK MENENTUKAN FILSAFAT PANCASILA SBG DASAR FILOSOFIS DLM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA TELAH MENDAPAT LEGITIMASI YURIDIS TATKALA “THE FOUNDING FATHERS” (BAPAK PEJUANG BANGSA) KITA MENGESAHKAN DLM KONSTITUSI UUD 1945 PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 1945.
  • 67. KONSEKUENSI KEMERDEKAAN, SELAMA BANGSA INDONESIA MEMILIKIKEHENDAK BERSAMA UTK MEMBANGUN BANGSA DIATAS DASARFILOSOFIS NILAI2 PANCASILA, SEHARUSNYA SEGALA KEBIJAKAN DLMNEGARA TERUTAMA DLM MELAKUKAN SUATU PEMBAHARUAN2 DALAMNEGARA PADA MASA REFORMASI DEWASA INI, NILAI2 PANCASILAMERUPAKAN SUATU PANGKAL TOLAK DERIVASI BAIK DALAM BIDANGPOLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, HUKUM SERTA KEBIJAKANHUBUNGAN INTERNASIONAL DEWASA INI. HAL INILAH DLM WACANAILMIAH DEWASA INI DIISTILAHKAN BHW “Pancasila Sebagai ParadigmaDalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”.PARADIGMA, ARTINYA SUATU ASUMSI DASAR DAN ASUMSI TEORITIS YGUMUM MERUPAKAN SUATU SUMBER NILAI. KONSEKUENSINYA HAL INIMERUPAKAN SUMBER HUKUM, METODE, SERTA PENERAPAN DLM ILMUPENGETAHUAN SEHINGGA SANGAT MENENTUKAN SIFAT, CIRI SERTAKARAKTER SBG ILMU PENGETAHUAN.
  • 68. PARADIGMA BERKEMBANG MENJADI SUATU TERMENOLOGI YGMENGANDUNG KONOTASI PENGERTIAN: SUMBER NILAI, KERANGKAPIKIR, ORIENTASI DASAR, SUMBER ASAS ARAH, DAN TUJUAN DR SUATUPERKEMBANGAN, PERUBAHAN SERTA PROSES DLM SUATU BIDANGTERTENTU TERMASUK BIDANG KEHIDUPAN KENEGARAAN, SEPERTI :IDEOLOGI, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, SERTA PERTAHANANDAN KEAMANAN, YAG AKAN MENCAPAI SUATU KESEJAHTERAAN DANKEAMANAN MASYARAKAT.SECARA FISLOSOFIS KEDUDUKAN PANCASILA SBG PARADIGMAKEHIDUPAN KENEGARAAN DAN KEBANGSAAN MENGANDUNGKONSEKUENSI BHW DLM SEGALA ASPEK KEHIDUPAN KENEGARAAN DANKEBANGSAAN MENDASARKAN PD NILAI2 YG TERKANDUNG DI DLMPANCASILANEGARA ADALAH SBG PERWUJUDAN SIFAT KODRAT MANUSIA SECARAINDIVIDU ATAU MAKHLUK SOSIAL YG SENANTIASA TDK DPT DILEPASKANDGN LINGKUNGAN GEOGRAFIS SBG RUANG TEMPAT BANGSA / RAKYAT /MANUSIA TSB HIDUP. (NOTONAGORO, 1975)
  • 69. KONSEKUENSI ANTARA DAN SOLLEN DAN DAS SEIN.DLM PERUBAHAN GLOBAL DEWASA INI, BANGSA INDONESIAMENGHADAPI BERBAGAI DILEMA DLM KEHIDUPAN KNEGARAAN DANKEBANGSAAN. TEKANAN DAN KEKUASAAN TRANSNASIONAL YGDIDUKUNG DGN KEKUATAN KAPITALISME SENANTIASA MEMEGANGSKENARIO.INDONESIA DIHADAPKAN PD TANTANGAN PELAKSANAANKENEGARAAN, DIMANA NEGARA2 KAPITAL MEMAKSAKANKEHENDAKNYA DGN MENGEMBANGKAN WACANA POLITIK MELALUIPENEGAKAN HAM, DEMOKRASI, LIBRALISASI DAN YG TERAKHIRPEMBERANTASAN TERORISME.INTERVENSI KEKUATAN NEGARA TRANSNASIONAL TDK HANYA PDKEBIJAKAN EKONOMI, NAMUN PD BIDANG POLITIK DLL NYA.KEBEBASAN MELALUI “DEMOKRASI” BERAKIBAT RUNTUHNYANASIONALISME, SPT: KASUS AMBON (RMS), KONFLIK ETNIS, SAPARATISGAM, PAPUA, SERTA KONFLIK SOSIAL LAINNYA YG MENGAKIBATKANRAKYAT TAK BERDOSA MENJADI KORBAN.
  • 70. NILAI2 PANCASILA MERUPAKAN PARADIGMA PERUBAHAN DLMKEHIDUPAN POLITIK, PD PRAKTEKNYA ANTARA DAS SOLLEN (PRAKTEK /KENYATAAN0) DAN DAS SEIN (SEHARUSNYA) TDK BERJALAN DGN YGDIHARAPKANDISADARI BHW PELAKSANAAN KENEGARAAN SUATU PIRANTI YG HRSDIPENUHI DEMI TERCAPAINYA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAMAUPUN NEGARA, ADALAH PERANGKAT HUKUM.SUMBER HUKUM MELIPUTI 2 PENGERTIAN, YAITU SUMBER HUKUMFORMAL, YAITU SUMBER HUKUM DITINJAU DR BENTUK DAN TATA CARAPENYUSUNAN HUKUM YG MENGIKAT KEPADA KOMUNITASNYA. SPR: UU,PP, PERPRES, DLL. SEDANGKAN SUMBER HUKUM MATERIIL, YAITUSUMBER HUKUM YG MENENTUKAN MATERI ATAU ISI SUATU NORMAHUKUM. (DARMODIHARDJO, 1996, 206).PANCASILA YG MENGANDUNG NILAI2 RELIGIUS, NILAI KODRAT, NILAIHUKUM MORAL PD HAKEKATNYA MERUPAKAN SUMBER HUKUMMETERIIL DR HUKUM POSITIF DI INDONESIA.PERUBAHAN SERTA PENGEMBANGAN SECARA ILMIAH HRSMEMPERTIMBANGKAN 3 UNSUR, YAITU : NILAI, NORMA, DAN FAKTAATAU REALITAS EMPIRIS (GALTUNG, 1980, 30).
  • 71. PANCASILA SBG PARADIGMA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARADLM IMPLEMENTASINYA TERLIHAT TDK KONSISTEN ANTARA DASSOLLEN DAN DAS SEIN. AKIBATNYA BANGSA DAN NEGARA INDONESIASENANTIASA MENDAPAT TEKANAN DR KEKUASAAN NEGARA2 YGBEROTIENTASI KEPADA KAPITAL. KEBIJAKAN YG DILAKSANAKAN DLMPELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN NEGARA TDK LAGI BERBASISPD FILOSOFI BANGSA, NAMUN LEBIH MENDASARKAN PD KEPENTINGANKEKUATAN NEGARA2 TRANSNASIONAL.AKIBATNYA DEWASA INI BANGSA INDONESIA KEHILANGANKEPERCAYAAN DIRI, BAHKAN PROSES REFORMASI SAMPAI SAAT INIBELUM MENUNJUKAN KEARAH TANDA2 PERBAIKAN RAKYATINDONESIA.NAMPAK BANGSA INDONESIA DEWASA INI MENGALAMI KRISISMULTIDIMENSI BHAKAN KRISIS IDEOLOGI, OLEH KRN ITU HARUSKEMBALI PD ESINSI VITAL BANGSA INDONESIA YG MERUPAKAN SUMBERMOTIVASI BANGSA, AGAR MENGGAPAI CITA2 KESEJAHTERAAN RAKYATYG BERMARTABAT KEMANUSIAAN.
  • 72. E. IDENTITAS NASIONAL AKTUALISASI PENGEM BANGANNYA MELALUI REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILAIDENTITAS NASIONAL PD HAKEKATNYA MERUPAKAN MANIFESTASINILAI2 BUDAYA YG TUMBUH DAN BERKEMBANG DLM BERBAGAI ASPEKKEHIDUPAN SUATU NATION (BANGSA) DGN CIRI2 KHAS SUATU BANGSAYG BERBEDA DGN BANGSA LAIN DLM HIDUP DAN KEHIDUPANNYA.IDENTITAS NASIONAL INDONESIA MELALUI BUDAYA TUMBUH DANBERKENBANG SEBELUM MASUKNYA AGAMA2 BESAR DI NUSANTARA INIDLM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN DR RATUSAN SUKU YANG DIHIMPUNDLM SATU KESATUAN INDONESIA MENJADI KEBUDAYAAN NASIONALDGN ACUAN PANCASILA DAN “ROHNYA” BHINNEKA TUNGGAL IKA, SBGDASAR DAN ARAH PERKEMBANGANNYA DLM KEHIDUPAN BERBANGSADAN BERNEGARA.HAL INI TERBUKTI FAHAM KEBANGSAAN DGN PERGERAKAN BUDI UTOMO(1908), SAREKAT DAGANG ISLAM (1911), MUHAMMADIYAH (1912), NU(1924), INDISCHE PARTY (1912) DLL.
  • 73. DR KEANEKARAGAMAN SUB-KULTUR TERKRISTALISASI CORR CULTURE,YG KEMUDIAN MENJADI BASIS EKSISTENSI DR NATION STATEINDONESIA, YAITU “NASIONALISME”, APAPUN SUB-KULTURNYA, MEREKAMERASA BERNUSA SATU, BERBANGSA SATU DAN BERBAHASA SATU,YAITU INDONESIA. ITULAH “IDENTITAS NASIONAL” KITA.HAKEKAT IDENTITAS NASIONAL SBG BANGSA DLM HIDUP DANKEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA, ADALAH PANCASILA YGAKTUALISASINYA TERCERMIN DLM BERBAGAI PENATAAN KEHIDUPANBANGSA DLM ARTI LUAS, MISALNYA PEMBUKAAN DAN UUD 1945,SISTEM PEMERINTAH YG DITERAPKAN, NILAI2 ETIKA, ESTETIKA, MORAL,TRADISI, MITOS SERTA IDEOLOGI YG SECARA NORMATIF DPTDITERAPKAN DLM PERGAULAN PD TATARAN NASIONAL MAUPUNINTERNASIONAL.IDENTITAS NASIONAL ADALAH SESUATU YG TERBUKA, DINAMIS DANDIALEKTIS UTK DITAFSIR DGN DIBERI MAKNA BARU TATAP RELEVAN DANFUNGSIONAL DLM KONDISI AKTUAL YG BERKEMBANG DLMMASYARAKAT.
  • 74. PASAL 32 UUD 1945 MENYATAKAN :(1) NEGARA MEMAJUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL DITENGAH PERADABAN DUNIA DGN MENJAMIN KEBEBASAN MASY. DLM MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN NILAI2 BUDAYA.(2) NEGARA MENGHORMATI DAN MEMELIHARA BAHASA DAERAH SBG KEKAYAAN BUDAYA NASIONAL.PENJELASANNYA.KEBUDAYAAN BANGSA ADALAH KEBUDAYAAN YG TIMBUL SBG BUAH USAHA BUDAYA RAKYAT INDONESIA. KEBUDAYAAN LAMA DAN ASLI TERDAPAT SBG PUNCAK2 KEBUDAYAAN DI DAERAH2 DI SELURUH INDONESIA, TERHITUNG SBG KEBU DAYAAN BANGSA. USAHA KEBUDAYAAN HRS MENUJU KE ARAH KEMAJUAN ADAB, BUDAYA, DAN PERSATUAN DGN TDK MENOLAK BAHAN2 BARU DR KEBUDAYAAN ASING YG DPT MEMPERKEMBANGKAN ATAU MEMPERKAYA KEBUDAYAAN BANGSA SENDIRI SERTA MEMPERTINGGI DERAJAT KEMANUSIAAN BANGSA INDONESIA. JD IDENTITAS NASIONAL HRS DIIKAT OLEH KEBUDAYAAN NASIONAL
  • 75. ADA 2 TANTANGAN IDENTITAS NASIONAL:1. TANTANGAN EKSTERNAL YG BERSUMBER PD PROSES GLOBALISASI YG MELAHIRKAN NEOLIBRALISME DAN KAPITALISME YG MENGEJAWANTAHKAN DLM ADAGIUM borderless world atau one world development, MELALUI BRBAGAI KESEPAKATAN INTERNASIONAL SPT: GATT, WTO, APEC, AFTA, DLL. SHG TUMBUH TATA SOSIAL BARU.2. TANTANGAN INTERNAL MERUPAKAN KONSEKUENSI LOGIS RUNTUHNYA KEKUASAAN ORDE BARU YG TELAH MENEGAK KAN PERSTUAN DAN KESATUAN BANGSA MELALUI PENDEKA TAN SCURITY YG MEMASUNG HAK2 KONSTITUSIONAL (HAM) RAKAYT MELALUI BERBAGAI KEBIJAKAN YG BERTENTANGAN DGN KONSTITUSI.NASIONALISME PD HAKEKATNYA DALAH LE DESIRE VIVRE ENSEMBLE (KEINGINAN UTK HIDUP BERSAMA) BERTUMPU PD KESADARAN AKAN ADANYA JIWA DAN PRINSIP SPRITUAL YG BERAKAR PD KEPAHLAWANAN MASA LALU YG TUMBUH KRN KESAMAAN PENDERIATAAN DAN KEMULIAAN MASA LALU. (ERNEST RENAN)
  • 76. PEMBERDAYAAN IDENTITAS NASIONAL.APA DAN BGMN IDENTITAS NASIONAL ITU DIPAHAMI OLEH GENERASIMUDA PENERUS BANGSA DAN TRADISI NILAI2 YG DI WARISKAN SBGAJARAN OLEH NENEK-MOYANG KITA, MAKA PEMBERDAYAAN WARISANNILAI2 HRS TETAP BERMAKNA DLM ARTI RELEVAN DAN FUNGSIONAL BGKONDISI AKTUALYG SEDANG BERKEMBANG DLM MASYARAKAT.NILAI2 BUDAYA KITA TDK HANYA KITA WARISI SBG BARANG YG SUDAHJADI YG MANDEK DLM KEBEKUAN NORMATIF DAN NOSTALGIK,MELAINKAN HRS DIPERJUANGKAN DAN KITA TUMBUHKEMBANGKANDLM DIMENSI RUANG DAN WAKTU YG TERUS BERKEMBANG DANBERUBAH.KONSEKUENSI DAN IMPLIKASINYA BHW SBG UPAYA PEMBERDA YAANIDENTITAS NASIONAL PERLU DITEMPUH REVITALISASI NILAI2 YGTERKANDUNG DLM PANCASILA. REVITALISASI NILAI2 PANCASILA SBGMANIFESTASI IDENTITAS NASIONAL MENGANDUNG MAKNA BHWPANCASILA HRS DITELAKKAN DLM SATU KEUTUHAN TAFSIR DGNPEMBUKAAN UUD 45 SBG STAATSFUNDAMENTAL NORM.
  • 77. ADA 3 DIMENSIYG MELEKAT PD PANCASILA:1. DIMENSI REALITAS: BHW NILAI2 YG TERKANDUNG DI DLM NYA DIKONKRITISASIKAN DLM HIDUP KESERASIAN SBG CERMINAN KONDISI OBYEKTIF YG TUMBUH DAN BERKEMBANG DLM MASYARAKAT KAMPUS UTAMANYA, SBG SUATU RANGKAIAN NILAI2 YG BERSIFAT SEIN IM SOLLEN ATAU SOLLEN IM SEIN.2. BHW IDEALISME YG TERKANDUNG DI DLM NYA BUKANLAH SEKEDAR UTOPI TANPA MAKNA, MELAINKAN DIOBJEKTIVASI KAN UTK MEMBANGKITKAN GAIRAH DAN OPTIMISME PARA WARGA MASYARAKAT GUNA MELIHAT HARI DEPAN SECARA PROSPEKTIF, MENUJU HARI ESOK YG LEBIH BAIK, MISALNYA MELALUI SEMINAR2 ATAU DIALOG2 ATAU “GERAKAN MORAL” DGN SEMANGAT “REVITALISASI PANCASILA”3. DIMENSI FLEKSIBELITAS, BHW PANCASILA BUKANLAH BARANG JADI YG SUDAH SELESAI DAN TERTUTUP MENJADI YG SAKRAL, MELAINKAN TERBUKA BAGI TAFSIR2 BARU UTK MEMENUHI KEBUTUHAN ZAMAN YG TERUS MENERUS BERKEMBANG. TANPA KEHILANGAN NILAI HAKIKINYA NILAI2 PANCASILA TETAP AKTUAL, RELEVAN, SERTA FUNGSIONAL SBG TIANG PENYANGGA KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARA DGN JIWA DAN SEMANGAT “BHINNEKA TUNGGAL IKA”
  • 78. OLEH SEBAB ITU ANTARA MORALITAS DAN HUKUM MEMANG TERDAPATKORELASI YG SANGAT ERAT, DLM ARTI BHW MORALITAS YG TDKDIDUKUNG OLEH KEHIDUPAN HUKUM YG KONDUSIF AKAN MENJADISUBJEKTIVITAS YG SATU SAMA LAIN AKAN SALING BERBENTURAN;SEBALIKNYA KETENTUAN HUKUM YG DISUSUN TANPA DISERTAI DASARDAN ALASAN MORAL AKAN MELAHIRKAN SUATU LEGALISME YGREPRESIF, KONTRA PRODUKTIF DAN BERTENTANGAN DGN NILAI2PANCASILA.DLM MEREVITALISASI PANCASILA SBG MANIFESTASI IDENTITASNASIONAL, PENYELENGGARAAN MATA KULIAH PENGEM BANGANKEPRIBADIAN (MPK) DIKAITKAN DGN WAWASAN:1. SPRITUAL, UTK MELETAKAN LANDASAN ETIK, ESTETIK, MORAL, SBG DASAR DAN ARAH PENGEMBANGAN SUATU PROFESI.2. AKADEMIS, UTK MENUNJUKAN BHW MPK MERUPAKAN ASPEK PENTING, YG TDK KALAH PENTINGNYA BAHKAN LEBIH PENTING DLM KERANGKAN PENYIPAPAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YG BUKAN SEKEDAR INSTRUMEN MELAINKAN ADALAH SUBJEK PEMBAHARUAN DAN PENCERAHAN DLM PEMBANGUNAN NASIONAL.
  • 79. 3. KEBANGSAAN, UTK MENUMBUHKAN KESADARAN NASIONALIS MENYA, AGAR DLM PERGAULAN ANTAR BANGSA TETAP SETIA KEPADA KEPENTINGAN BANGSANYA, BANGSA DAN RESPEK KEPADA JATI DIRI BANGSANYAYG MEMILIKI IDEOLOGI SENDIRI.4. MONDIAL, UTK MENYADARKAN BHW MANUSIA DAN BANGSA DI MASA KINI HRS SIAP MENGHADAPI DIALEKTIKANYA PERKEMBANGAN DLM MASYARAKAT DUNIA YG “TERBUKA”, MAMPU UTK BERADAPTASI DGN PERUBAHAN YG TERUS MENERUS TERJADI DGN CEPAT, DAN MAMPU PULA MENCARI JALAN KELUARNYA SENDIRI DLM MENGATASI SETIAP TANTANGAN YG DIHADAPI, SEBAB DAMPAK DAN PENGARUH IMTEK, BUKAN LAGI HANYA SEKEDAR SARANA, MELAINKAN TELAH MENJADI SESUATU YG SUBSTANTIF DLM KEHIDUPAN UMAT MANUSIA MENYENTUH SEMUA SEGI DAN SENDI KEHIDUPAN SECARA EKSTENSIF DAN MERUBAH BUDAYA SECARA INTENSIF.
  • 80. DLM KONDISI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DANBERNEGARA YG SEDANG DILANDA OLEH KRISIS DAN DISINTEGRASI,MAKA PANCASILA TDK TERHINDAR DR BERBAGAI MACAM GUGATAN,SINISME, SERTA PELECEHAN TERHADAP KREDIBILITAS DIRINYA SBGDASAR NEGARA ATAUPUN SBG MANIFESTASINYA SEBAGAI IDENTITASNASIONAL.MELALUI REVITALISASI PANCASILA, IDENTITAS NASIONAL DLM JALURRASIONAL-AKADEMIK TDK SAJA DLM SEGI TEKSTUAL MELAINKAN JUGADLM SEGI KONTEKSTUALNYA.DI EKSPLORASIKAN SBG REFRENSI KRITIK SOSIAL TERHADAP BERBAGAIPENYIMPANGAN YG MELANDA MASYARAKAT KITA DEWASA INI. DGNSEMBOYAN “CINTAILAH BANGSA DAN NEGARA KITA YG SEDANGDIRUNDUNG OLEH BERBAGAI PERMASALAHAN”.
  • 81. F. NEGARA DAN KONSTITUSI.1. PENERTIAN BANGSA PENGERTIAN BANGSA MAUPUN NEGARA MASIH MENGANDUNG PERBEDAAN, BAIK PARA AHLI ILMU NEGARA, HK. TATA NEGARA MAUPUN ILMUAN SOSIOLOGIS. KHUSUSNYA MASALAH KELAHIRAN SUATU BANGSAYG TDK SAMA DI DUNIA INI. BANGSA TERBENTUK KRN ADANYA KEINGINAN UTK HIDUPBERSMA (HASRAT BERSATU) DGN PERASAAN SETIA KAWANYG AGUNG (ERNEST RENAN / PRANCIS) BANGSA ADALAH KELOMPOK MANUSIA YG MEMPUNYAI PERSA MAAN KARAKTER. KARAKTERISTIK TUMBUH KRN ADANYA PERSAMAAN (OTTO BAUER / JERMAN. BANGSA TERBENTUK KRN ADANYA HASRAT BERSATU. HASRAT ITU TIMBUL KRN ADANYA RASA KESATUAN ANTAR MANUSIA KRN TEMPAT TINGGALNYA (F. RATZEL / JERMAN). BANGSA ADALAH HSIL HIDUP MANUSIA DLM SEJARAH. SUATU BANGSA MERUPAKAN GOLONGAN YG BERANEKARAGAM DAN TDK BISA DIRUMUSKAN SECARA EKSAK. BANGSA MEMILIKI FAKTOR2 OBYEKTIF TERTENTU, SPT: KETURUNAN, WILAYAH, BAHASA, ADAT ISTIADAT, KESAMAAN POLITIK, DAN AGAMA (HANS KOHN / JERMAN).
  • 82. ADA 4 UNSUR TERBENTUKNYA SUATU BANGSA : KEINGINAN UTK MENCAPAI KESATUAN NASIONAL YG TERDIRI ATAS KESATUAN SOSIAL, EKONOMI, POLITIK, AGAMA, KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI DAN SOLIDARITAS. KEINGINAN UTK MENCAPAI KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN NASIONAL SEPENUHNYA, YAITU BEBAS DR DOMINASI DAN CAMPUR TANGAN BANGSA ASING TERHADAP URUSAN DLM NEGERINYA. KEINGINAN DLM KEMANDIRIAN, KEUNGGULAN, INDIVIDUALITAS, KEASLIAN/KEKHASAN. SPT: BAHASA NASIONAL. KEINGNAN UTK MENONJOL/UNGGUL DIANTARA BANGSA2 DI DUNIA DLM MENGEJAR, MARTABAT, KEHORMATAN, PENGARUH DAN PRISTISE.
  • 83. 2. PENGERTIAN NEGARA. NEGARA ADALAH ORGANISASI KEKUASAAN DR SKELOMPOK MANUSIA YG TELAH BERDIAM DI WILAYAH TERTENTU (GEORGE JELENIK).. NEGARA MERUPAKAN ORGANISASI KESUSILAAN YG MUNCUL SBG SINTESA DR KEMERDEKAAN INDIVIDUAL DAN KEMERDEKA AN UNIVERSAL ( GWF. HEGEL). NEGARA ADALAH SUATU ORGANISASI YG TIMBUL KRN KEHENDAK DR SUATU GOLONGAN ATAU BANGSANYA SENDIRI (KRANENBURG). NEGARA ADALAH ALAT (AGENCY) ATAU WEWENANG (AUTHORITY) YG MENGATUR ATAU MENGENDALIKAN PERSOALAN BERSAMA ATAS NAMA MASYARAKAT (ROGER F. SOLTAU). NEGARA ADALAH SUATU ORGANISASI MANUSIA/KELOMPOK YG BERADA DI BAWAH SUATU PEMERINTAHAN YG SAMA (R.DJOKOSUTONO). NEGARA IADALAH ORGANISASI MASYARAKAT YG MEMPUNYAI DAERAH TERTENTU DIMANA KEKUASAAN NEGARA BERLAKU SEPENUHNYA SBG KEDAULATAN (SOUVEREIGN) (SOENARKO).
  • 84. MENGENAI TERJADINYA SUATU NEGARA TERDAPAT BEBERAPA TEORI,YAITU:1. TEORI KENYATAAN, TIMBULNYA SUATU NEGARA ADALAH SOAL KENYATAAN. APABILA SUATU KETIKA TELAH TERPENUHI UNSUR2 NEGARA (WILAYAH, RAKYAT, PEMERINTAH YG BERDAULAT) MAKA PD SAAT ITU PULA NEGARA SUDAH MENJADI SUATU KENYATAAN.2. TOERI KETUHANAN, TIMBULNYA SUATU NEGARA ADALAH ATAS KEHENDAK TUHAN. SEGALA SESUATU TDK AKAN TERJADI APABILA TUHAN TDK MENHENDAKINYA.3. TEORI PERJANJIAN, NEGARA ITU LAHIR KRN PERJANJIAN YG DIBUAT ANTARA ORANG YG TADINYA HIDUP BEBAS. PERJANJIAN DIADAKAN AGAR KEPENTINGAN BERSAMA DPT TERPELIHARA DAN TERJAMIN, “SUPAYA” ORG YG SATU TDK MERUPAKAN BINATANG BUAS BAGI ORG LAIN. PERJANJIAN INI DISEBUT PERJANJIAN MASYARAKAT (JJ. ROUSSEAU)4. TEORI PENAKLUKAN, NEGARA TIMBUL KRN PENAKLUKAN. DAERAH DPT DIKUASAI DAN DIBENTUK SUATU ORGANISASI NEGARA. - PEMBERONTAKAN TERHADAP NEGARA LAIN YG MENJAJAH. SPT; NEGARA RI. - PELEBURAN (FUSI) ANTARA BEBERAPA NEGARA MENJADI SUATU NEGARA BARU. SPT: JERMAN BERSATU (1871) SKRG
  • 85. SUATU NEGARA HRS MEMENUHI PERSYARATAN SBB: RAKYATYG BERSATU DAERAH ATAU WILAYAH PEMERINTAHYG BERDAULAT DAN MEMILIKI ATURAN/ KONSTITUSI. MENDAPAT PENGAKUAN DR NEGARA LAIN (BUDIYANTO,1997)DR BEBERAPA UNSUR DIATAS, RAKYAT, WILAYAH DAN PEMERINTAH YG BERDAULAT MERUPAKAN UNSUR KONSTITUTIF KRN KEBERADAANNYA HRS ADA.SEDANGKAN PENGAKUAN DR NEGARA LAIN MERUPAKAN UNSUR DEKLARATIF YG BERSIFAT FORMALITAS, KRN DIPERLUKAN DLM RANGKA MEMENUHI UNSUR TATA URUTAN PERGAULAN INTERNASIONAL.
  • 86. BENTUK2 NEGARA :1. NEGARA KESATUAN, SUATU NEGARA YG MERDEKA DAN BERDAULAT DIMANA YG BERKUASA HANYA PEMERINTAH PUSAT YG MENGATUR SELURUH DAERAH. DLM NEGARA KESATUAN PEMERINTAH PUSAT MEMPUNYAI WEWENANG MENGATUR SELURUH WILAYAH MELALUI PEMBENTUKAN DAERAH2 DAN WILAYAH NEGARA. NEGARA KESATUAN DPT DILAKSANAKAN PEMERINTAHANNYA MELALUI SISTEM SENTRALISAI DAN DESENTRALISAI, SENTRALISASI, ADALAH SEGALA SESUATU DLM NEGERA LGSG DIATUR DAN DIURUS OLEH PEMERINTAH PUSAT, SEDANGKAN DAERAH TINGGAL MELAKSANAKANNYA. DESETRALISASI, ADALAH DAERAH DIBERIKAN KESEMPATAN DAN WEWENANG UTK MENGURUS URUSAN RUMAH TANGGA NYA SENDIRI (OTONOMI DAERAH)YG DINAMAKAN DAERAH OTONOM
  • 87. BENTUK NEGARA KESATUAN PD UMUMNYA MEMPUNYAI SIFAT2:a. KEDAULATAN NEGARA MENCAKUP KE DALAM DAN KE LUAR YG DITANGANI PEMERINTAH PUSAT.b. NEGARA HANYA MEMPUNYAI SATU UNDANG-UNDANG DASAR, SATU KEPALA NEGARA, SATU DEWAN MENTERI, DAN SATU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.c. HANYA ADA SATU KEBIJAKAN YG MENYANGKUT PERSOALAN POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, SERTA PERTAHANAN DAN KEAMANAN.
  • 88. 2. NEGARA SERIKAT. ADALAH NEGARA YG MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA NEGARA, YG MENJADI NEGARA2 BAGIAN DAN NEGARA SERIKAT ITU SENDIRI. NEGARA BAGIAN TSB SEMULA MERU PAKAN SUATU NEGARA YG MERDEKA YG BERDAULAT SERTA BERDIRI SENDIRI. DGN MENGGABUNGKAN DIRI DLM SUATU NEGARA SERIKAT, MAKA NEGARA YG TADINYA BERDIRI SENDIRI KEMUDIAN MENJADI NEGARA BAGIAN, MELEPASKAN SEBAGIAN KEKUASAANNYA DAN MENYERAHKANNYA KEPADA NEGARA SERIKAT. KEKUASAAN DR NEGARA SERIKAT ADALAH KEKUASAAN YG DITERIMANYA DR NEGARA2 BAGIAN. BIASANYA YG DISERAHKAN OLEH NEGARA BAGIAN KEPADA NEGARA SERIKAT ADALAH HAL2 YG BERKAITAN DGN HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN NEGARA, KEUANGAN DAN URUSAN POS DAN TELEKOMUNIKASI.
  • 89. 3. PENGERTIAN KONSTITUSI. KONSTITUSI BERASAL DR KATA CONSTITUER (PRANCIS), YG BERARTI MEMBENTUK. YAITU MEMBENTUK NEGARA. OLEH SEBAB ITU SECARA UMUM ISTILAH KONSTITUSI MENGGAMBARKAN KESELURUHAN SISTEM KETATANEGARA AN SUATU NEGARA, YAITU BERUPA KUMPULAN PERATURAN2 YG MEMBENTUK, MEMNGATUR, ATAU MEMERINTAH NEGARA. PERATURAN TSB ADA YG BERUPA TERTULIS DANYG TDK TERTULIS. DUA PENGERTIAN DLM ISTILAH KONSTITUSI,YAITU: a. PENGERTIAN YG LUAS, BERARTI KESELURUHAN KETENTUAN DASAR, BAIK YG TERTULIS MAUPUN YG TDK TERTULIS. b. PENGERTIAN YG SEMPIT, KONSTITUSI BERARTI PIAGAM DASAR ATAU UUD, YAITU SUATU DOKUMEN LENGKAP MENGENAI PERATURAN2 DASAR NEGARA.
  • 90. KONSENSUS YG MENJAMIN TEGAKNYA KONSTITUSIONALISME DI ZAMAN MODERN PD UMUMNYA BERSANDAR PD 3 ELEMEN KESEPAKATAN (CONCENSUS):1. KESEPAKATAN TTG TUJUAN ATAU CITA2 BERSAMA.2. KESEPAKATAN TTG RULE OF LAW SBG LANDASAN PEMERINTAHAN ATAU PENYELENGGARAAN NEGARA.3. KESEPAKATAN TTG BENTUK2 INSTITUSI2 DAN PROSEDUR2 KETATANEGARAAN.KESEPAKATAN (KONSENSUS) YG PERTAMA, BERKENAAN DGN CIATA2 BERSAMA SANGAT MENENTUKAN TEGAKNYA KONSTITUSI PD SUATU NEGARA. KRN CITA2 BERSAMA ITULAH YG PD PUNCAKNYA PALING MUNGKIN MENCERMIN KAN KEBERSAMAAN DI ANTARA SESAMA WARGA MASY. YG DLM KENYATAANNYA HRS HIDUP DI-TENGAH2 PLURALISME ATAU KEMAJEMUKAN.UTK MENJAMIN KEBERSAMAAN DLM RANGKA KEHIDUPAN KENEGARAAN, DIPERLUKAN PERUMUSAN TTG TUJUAN ATAU CITA2 BERSAMA YG BIASA DISEBUT FILSAFAT KENEGARAAN ATAU CITA NEGARA (STAATS IDEE).
  • 91. KESEPAKATAN KEDUA, BASIS PEMERINTAHAN DIDASARKAN ATASATURAN HUKUM DAN KONSTITUSI. KESEPAKATAN INI SANGATPRINSIP, KRN SETIAP NEGARA HRS ADA KEYAKINAN BERSAMA BHWAPAPUN YG HENDAK DILAKUKAN DLM KONTEKS PENYELENGGARAANNEGARA HARUS DIDASARKAN PD RULE OF LAW GAME YG DITENTUKANBERSAMA.AV.DECEY, MENGATAKAN “The Rule Of Law, and Not For Man”, BHWHUKUMLAH YG SESUNGGUHNYA MEMERINTAH ATAU MEMIMPIN DLMSUATU NEGARA, BUKAN MANUSIA ATAU ORANG. BUKAN “The Rule byLaw”, yaitu HUKUM HANYA BERSIFAT INSTRUMENTAL ATAU ALAT.HUKUM HRS DIPANDANG SBG SATU KESATUAN SISTEM YG DIPUNCAKNYA TERDAPAT PENGERTIAN HUKUM DASAR YG TDK LAINADALAH “KONSTITUSI”.OLEH SEBAB ITU ADA ISTILAH “CONSTITUTIONAL STATE”, YGMERUPAKAN CIRI DLM NEGARA DEMOKRASI MODERN. OLEH KRN ITUSEGALA SESUATU KEPUTUSAN HRS DIDASARKAN PD ATURAN / HUKUMATAU KONSTITUSI.
  • 92. KESEPAKATAN KETIGA, ADALAH BERKENAAN DGN:a. BANGUNAN ORGAN NEGARA DAN PROSEDUR2 YG MENGATUR PELAKSANAANNYA.b. HUBUNGAN2 ANTAR ORGAN NEGARA ITU SATU DGNYG LAINNYA.c. HUBUNGAN2 ANTAR ORGAN NEGARA ITU DGN WARGA NEGARA.DGN ADANYA KESEPAKATAN MAKA KONSTITUSI DPT DGN MUDAH DIRUMUSKAN, KRN BENAR2 MENCERMINKAN KEINGINAN BERSAMA TTG INSTITUSI DAN MEKANISME KATATANEGARAAN YG HENDAK DIKEMBANGKAN DALAM KERANGKA KEHIDUPAN NEGARA BERKONSTITUSI. (CONSTITUTIONAL STATE).KESEPAKATAN TSB DIRUMUSKAN DLM DOKUMEN KONSTITUSI YG DIJADIKAN PEGANGAN BERSAMA UTK KURUN WAKTU YG LAMA, SEHINGG PARA PERANCANG DAN PERUMUS KONSTITUSI SEHARUSNYA MEMBAYANGKAN, BHW NASKAH KONSTITUSI ITU TDK AKAN SERING DIUBAH. KONSTITUSI TDK SAMA DGN UNDANG2 YG DPT LEBIH MUDAH DIUBAH-UBAH, WALAU KONSTITUSI BUKANLAH SUATU BARANGYG DISAKRALKAN.
  • 93. PRINSIP KESELURUHAN KESEPAKATAN INTINYA MENYANGKUTPENGATURAN DAN PEMBATASAN KEKUASAAN.PRINSIP KONSTITUSIONALISME MODERN SEBENARNYA MMGSEBENARNYA MENYANGKUT PRINSIP PEMBATASAN KEKUASAAN YGLAZIM DISEBUT SBG PRINSIP LIMITED GOVERNMENT. KONSTITUSIONALMENGATUR DUA HUBUNGAN YG BERKAITAN SATU SAMA LAINNYA,YAITU:PERTAMA, HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN DGN WARGA NEGARA.KEDUA, HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAHAN.OLEH SEBAB ITU ISI KONSTITUSI UTK MENGATUR TIGA HAL PENTING:a. MENENTUKAN PEMBATASAN KEKUASAAN ORGAN2 NEGARAb. MENGATUR HUB ANTAR LEMBAGA2 NEGARAc. MENGATUR HUB KEKUASAAN ANTARA LEMBAGA2 NEGARA DGN WARGA NEGARA.
  • 94. BEBERAPA FUNGSI KONSTITUSI SECARA AKADEMIS MAUPUN PRAKTIS (JIMLY ASSHIDDIQUE, 2006),YAITU :a. MENENTUKAN PEMBATASAN TERHADAP KEKUASAAN SBG SATU FUNGSI KONSTITUSIONALISME, TTP DIPIHAK LAIN,b. MEMBERIKAN LEGITIMASI TERHADAP KEKUASAAN PEMERINTAHAN.c. BERFUNGSI SBG INSTRUMEN UTK MENGALIHKAN KEWENANGAN DR PEMEGANG KEKUASAAN ASAL (BAIK RAKYAT DLM SISTEM DEMOKRASI ATAU RAJA DLM SISTEM MONARKI), KPD ORGAN2 KEKUASAAN NEGARA.d. BERFUNGSI SBG KEPALA NEGARA SECARA SIMBOLIK.e. BERFUNGSI SBG KITAB SUCI SIMBOLIK DR SUATU AGAMA CIVIL, ATAU SYARI’AT NEGARA.
  • 95. SBG KEPALA NEGARA SIMBOLIK, KONSTITUSI BERFUNGSI: SBG SIMBOL PERSATUAN (SYMBOL OF UNITY). SBG LAMBANG IDENTITAS DAN KEAGUNGAN NASIONAL SUATU BANGSA (MAJESTY OF THE NATIONS) SBG PUNCAK ATAU KEHIDMATAN UPACARA (CENTER OF CEREMONY).FUNGSINYA SBG DOKUMEN KITAB SUCI SIMBOLIK, ADALAH: SBG DOKUMEN PENGENDALI (TOOL OF PILITICAL, SOCIAL, AND ECONOMIC CONTROL). SBG DOKUMEN PEREKAYASAAN DAN BAHKAN PEMBARUAN KEARAH MASA DEPAN (TOOL OF POLITICAL, SOCIAL, AND ECONOMIC ENGINEERING AND REFORM)
  • 96. SECARA UMUM, KONSTITUSI MEMILIKI SIFAT, YAITU: FORMIL, MATERIIL, TERTULIS, DANTDKTERTULIS SERTA FLEXIBLE.1. FORMIL DAN METERIIL. FORMIL BERARTI KONSTITUSI YG TERTULIS DLM SUATU KETATANEGARAAN SUATU NEGARA. SUATU KONSTITUSI BARU BERMAKNA APABILA KONSTITUSI TSB TELAH BERBENTUK NASKAH TERTULIS DAN DIUNDANGKAN, SPT: UUD 1945. MATERIIL, ADALAH SUATU KONSTITUSI JIKA ORANG MELIHAT NYA DR SEGI ISINYA, ISI DR KONSTITUSI PD DASARNYA MENYANGKUT HAL2 YG BERSIFAT DASAR ATAU POKOK BAGI RAKYAT DAN NEGARA. KRN ITU UTK MEMBUAT KONSTITUSI DIPERLUKAN WAKTUYG KHUSUS.2. FLEXIBEL, KONSTITUSI DIKATAKAN FLEXIBEL APABILA MEMILIKI CIRI2: * ELASTIS KRN DPT MENYESUAIKAN DIRINYA DGN MUDAH. * DIUMUMKAN DAN DIUBAH DGN CARAYG SAMA SPT UDANG2.
  • 97. 3. TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS, MEMBEDAKAN SECARA PRINSIPIL KONSTITUSI TERTULIS DAN TDK TERTULIS ADALAH TDK TEPAT. SEBUTAN KONSTITUSI TDK TERTULIS HANYA DIPAKAI UTK DILAWANKAN DGN KONSTITUSI MODERN YG LAZIMNYA DITULIS DLM SUATU NASKAH. TIMBULNYA KONSTITUSI TERTULIS DISEBABKAN KRN PENGARUH ALIRAN KODIFIKASI. SATU2NYA NEGARA YG PUNYAI KONSTITUSI TDK TERTULIS HANYA NEGARA INGGRIS. NAMUN PRINSIP YG DICANTUMKAN DLM KONSTITUSI DI INGGRIS DICANTUMKAN DLM UNDANG2 BIASA, SPT, BILL OF RIGHTS. DGN DEMIKIAN SUATU KONSTITUSI TERTULIS APABILA DICANTUMKAN DLM SUATU NASKAH ATAU BEBERAPA NASKAH, SEDANGKAN YG TDK TERTULIS DLM SUATU NASKAH TERTENTU, MELAINKAN DLM BANYAK HAL YG DIATURKAN DLM KONVENSI ATAU UNDANG2 BIASA.
  • 98. MENURUT C.F. STRONG (DLM H.T.N. DAN ILMU POLITIK) PERUBAHAN KONSTITUSI DPT DILAKUKAN DGN 4 CARA:1. OLEH KEKUASAAN LEGISLATIF: a. UTK DAPAT MENGUBAH KONSTITUSI, DLM SIDANG HRS DIHADIRI PALING SEDIKIT 2/3 DR SELURUH JUMLAH ANGGOTA (FIXED QUORUM OF MEMBERS), KEPUTUSAN PERUBAHAN BARU SAH APABILA DIUSULKAN DAN DISETUJUI OLEH SUARA TERBANYAK (2/3 ANGGOTA YG HADIR). b. SEBELUM PERUBAHAN DILAKUKAN, LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DIBUBARKAN DN DIADAKAN PEMILU BARU, LEMBAGA MPR YG BARULAH MELAKUKAN PERUBAHAN TERHADAP KONSTITUSI TSB. c. UTK MENGUBAH KONSTITUSI, DUA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT (BICAMERAL SISTEM: DPR-MPR) MELAKUKAN SIDANG GABUNGAN SBG SUATU BADAN. KEPUTUSAN KONSTITUSI DINYAKAN SAH APABILA DISETUJUI DGN SUARA TERBANYAK DR ANGGOTA2NYA.
  • 99. 2. OLEH RAKYAT MELALUI REFRENDUM, PENGUBAHAN KONSTITUSI MEMERLUKAN ADANYA PENDAPAT LGSG DR RAKYAT. PENDAPAT RAKYAT DPT DILAKUKAN MELALUI REFRENDUM, PLEBISIT, ATAU VOTE. MISALNYA: SUATU LEMBAGA DIBERIKAN WEWENANG UTK MENGUBAH KONSTITUSI, MEMBUAT RANCANGAN KEMUDIAN DISAMPAIKAN KPD RAKYAT.3. OLEH SEJUMLAH NEGARA BAGIAN (FEDERAL STATE) CARA INI HANYA TERJADI PD NEGARA LIBERAL, KRN PENENTUAN NEGARA FIDERAL DIBENTUK OLEH NEGARA2 YG MEMBENTUKNYA DAN KONSTITUSINYA MERUPAKAN BENTUK PERJANJIAN (TRAKTAT) ANTAR NEGARA2 BAGIAN TADI.MAKA PENGUBAHAN KONSTITUSI MEMERLUKAN ADANYA PERSETUJUAN NEGARA2 ANGGOTANYA (NEGARA2 BAGIAN) SPT: AS. SWISS DAN USTRALIA.
  • 100. 4. DGN KONVENSI KETATANEGARAAN (BY SPECIAL CONCENTIONS). CARA INI TERJADI APABILA MENGUBAH KONSTITUSI MENG HARUSKAN DIBENTUKNYA SUATU BADAN KHUSUS.(SPT: UTK MENGUBAH UUDS 1950 DIBENTUK BADAN KHUSUS YG DINAMAKAN MAJELIS PERUBAHAN UUD. CARA MENGUBAH KONSTITUSI DPT DILAKUKAN DGN 4 CARA: a. SOME PRIMARY FORCES. ADALAH CARA PENGUBAHAN KONSTITUSI YG DILAKUKAN ATAU TERJADI OLEH SBGIAN BESAR RAKYAT SUATU NEGARA YG MERUPAKAN KEKUATAN YG BERPENGARUH ATAU DOMINAN DLM KEHIDUPAN NEGARA YBS, ATAU GOLONGAN2 YG KUAT DLM MASYARAKAT. b. FORMAL AMANDMENT, ADALAH CARA PENGUBAHAN KONSTITUSI SUATU NEGARA APABILA PENGUBAHAN ITU DILAKUKAN SESUAI DGN ATAU MELALUI KETENTUAN2 YG TELAH TERCERMIN DI DLM PERATUAN PER-UNDANG2AN YG BERLAKU.
  • 101. c. JUDICIAL INTERPRETATIONS. YAITU PENGUBAHAN KONSTITUSI YG DILAKUKAN ATAU MELALUI PENAFSIRAN BERDASARKAN HUKUM. MISALNYA TAFSIRAN PASAL 37 UUD 1945 TTG PERUBAHAN UUD DPT DITAFSIRKAN BHW PERUBAHAN UUD 1945 BUKAN HANYA BATANG TUBUH SAJA, MELAINKAN DPT DILAKUKAN BAIK PD BATANG TUBUH, PENJELASAN MAUPUN PEMBUKAANNYA.d. USAGES AND CUSTOMS, MENURUT KC. WHEARE, PERUBAHAN KONSTITUSI DPT DILAKUKAN BERDASARKAN KEBIASAAN (USAGE) DAN ADAT ISTIADAT (CUSTOM) KETATANEGARAAN. MISALNYA PIDATO PRESIDEN SETIAP TGL 16 AGUSTUS DI DEPAN SIDANG PLENO DPR-MPR.
  • 102. 3. KONSTITUSI INDONSIA DR MASA KE MASA (1945 – SEKARANG) (1) UUD 1945: 18 AGUSTUS 1945 – 27 DESEMBER 1949. (2) KONSTITUSI RIS 1949: 27 DES. 1949 – 17 AGUSTUS 1950. (3) UUD SEMENTARA 1950: 17 AGUSTUS 1959 – 5 JULI 1959. (4) UUD 1945: 5 JULI 2002. (5) UUD NEGARA RI 1945: (AMANDEMEN I – IV ) 2002 – SKRG.UUD NEGARA RI 1945 SBG MANA TERAKHIR DIUBAH PD TAHUN 1999, 2000, 2001 DAN 2002 MERUPAKAN SATU KESATUAN RANGKAIAN PERUMUSAN HUKUM DASAR INDONESIA DIMASA DEPAN. ISINYA MENCAKUP DASAR NORMATIF YG BERFUNGSI SBG SARANA PENGENDALI (TOOL OF SOCIAL AND POLITICAL CONTROL) TERHADAP PENYIMPANGAN DAN PENYELEWENGAN DLM DINAMIKA PERKEMBANGAN ZAMAN DAN SEKALIGUS SARANA PEMBAHARUAN MASYARAKAT (TOOL OF SOCIAL AND POLITICAL REFORM) SERTA SARANA PEREKAYASAAN (TOOL SOCIAL AND POLITICAL ENGINEERING). KEARAH CITA2 KOLEKTIF BANGSA
  • 103. SBG HUKUM DASAR, PERUMUSAN ISINYA DISUSUN SECARA SISTEMATISMULAI DR PRINSIP2 YG BERSIFAT UMUM DAN MENDASAR. DILANJUTKANDGN PRINSIP2 KEKUASAAN DLM SETIAP CABANGNYA YG DISUSUNSECARA BERURUTAN.PASAL2 DAN AYAT2NYA DIRUMUSKAN DLM TINGKAT ABSTRAKSI YGSESUAI DGN HAKEKATNYA SBG HUKUM DASAR, DGN KESADARAN BHWPENGATURAN YG BERSIFAT RINCI AKAN DITENTUKAN LEBIH LANJUT DLMUNDANG2.MAKIN ELASTIS SUATU ATURAN, MAKIN TERBUKA KMUNGKINAN UTKMENAMPUNG DINAMIKA PERKEMBANGAN ZAMAN, SEHINGGA UUD TDKLEKAS KETINGGALAN ZAMAN.OLEH KRN ITU YG TERPENTING ADALAH SEMANGAT DAN KEMAUANPOLITIK (POLITICAL WILL) PARA PENYELENGGARA NEGARA.MESKIPUN DIRUMUSKAN DGN JELAS UUD DAN MENGANUT ASASKEDAULATAN RAKYAT DAN DEMOKRATISASI, JIKA PENYELENGGARANEGARA TDK BERJIWA DEMOKRASI DLM KENYATAAN, HANYAMENGANGGAP DEMOKRASI SBG RETORIKA SEMATA, MAKA TDK AKANTERWUJUD DLM PRAKTEKNYA.
  • 104. 1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (I). UUD 1945 PERTAMA KALI DISAHKAN OLEH PPKI PD TANGGAL 18 AGUSTUS 1945, SEHARI SETELAH KEMERDEKAAN RI YG DIPROKLAMASIKAN OLEH SOEKARNO – HATTA. (17-81945). NASKAH UUD 45 DISIAPKAN OLEH SUATU BADAN BENTUKAN PEMERINTAH BALA TENTARA JEPANG (DUKURITZU ZYUMBI TYOOSAKAI) BAHASA INDONESIANYA : “BADAN PENYELIDIK USAHA2 PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI)”, DILANTIK PD TANGGAL 28 MEI 1945. PD SAAT ITU JUGA DIPERSIAPKAN NASKAH UUD UTK DIDEBATKAN DLM PANITIA. BPUPKI BERANGGOTAKAN 62 ORANG, DIKETUAI OLEH K.R.T. RADJIMAN WEDYODININGRAT, SERTA ITIBANGASE YOSIO DAN RADEN PANDJI SUROSO SBG WAKIL KETUA.. SIDANG PERTAMA TANGGAL 19 MEI S/D 1 JUNI 1945. SIDANG KEDUA TGL 10 JULI S/D 17 JULI 1945. SIDANG TERFOKUS KPD PERSIAPAN KEMERDEKAAN. PEMBICARAAN JG TERFOKUS KPD (PHILOSOFISCHE GRONDSLAG) YAITU DASAR FILSAFAT YG HRS DIPERSIAPKAN DLM RANGKA INDONESIA MERDEKA.
  • 105. PD SIDANG KEDUA JG DIBENTUK PANITIA HUKUM DASAR YGANGGOTANYA 19 ORANG, DIKETUAI OLEH IR. SOEKARNOPANITIA INI MEMBENTUK PANITIA KECIL (PANITIA 9) YAITU KETUANYA:Prof Dr. SOEPOMO, ANGGOTANYA:SOEKARNO, HATTA, WONGSONEGORO, R. SOEKARDJO, AA.MARAMIS, PANJI SINGGIH, H. AGUS SALIM, DAN SUKIMAN.PANITIA KECIL BERHASIL MENYELESAIKAN TUGASNYA, DAN BPUPKIMENYETUJUI RANCANGAN UNDANG2 DASAR.SETELAH BPUPKI BERHASIL MENYELESAIKAN TUGASNYA, PEMERINTAHBALA TENTARA JEPANG MEMBENTUK “PANITIA PERSIAPANKEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI)”, SEBANYAK 21 ORG ANGGOTANYADAN DEKETUAI OLEH “SOEKARNO DAN WAKILNYA MUHAMMAD HATTA”.SETELAH INDONESIA MERDEKA TGL 18 AGUSTUS 1945 BERSIDANG DIGEDUNG KOONFU PEJAMBON, DGN ACARA MENETAPKAN UUD 1945 DANMEMILIH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DLL.
  • 106. PD SIDANG TGL 18 AGUSTUS 1945 BEBERAPA ANGGOTA MASIHMENGAJUKAN USUL PERBAIKAN UUD, TTP AKHIRNYA SECARAAKLAMASI RANCANGAN UUD 1945 SECARA RESMI DISAHKAN MENJADIUUD RI. STELAH ISTIRAHAT DAN SIDANG DIBUKA KEMBALI, SOEKARNOSELAKU KETUA, BERKATA:“Menurut acara, tuan2 skalian, maka kita akan membicarakan aturan2peralihan, ttp krn pers menunggu suatu hal yaitu siapa yg dipilih menjadiPresiden dan Wakil Presiden RI, maka terlebih dahulu dr pd aturanperalihan akan saya bicarakan Pasal 3, yaitu : “sekarang utk memenuhipermintaan pers lebih dahulu sy hendak masuk ke dalam acara PemilihanKepala Negara dan Wakilnya, ttp terlebih dahulu sy minta disahkan PasalIII dlm aturan Peralihan, yg tuan2 skalian memegangnya: Utk pertama kaliPresiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan KemerdekaanIndonesia, yaitu kita ini. Bagaimana tuan2 setuju ?, kalau setuju, makasekarang saya masuk acara pemilihan Presiden. Saya minta Zimukyokumembagikan stembiljet.
  • 107. NAMUN BELUM SEMPAT DIBAGIKAN STEMBILJET DIBAGIKAN, ATAS USULDR OTTO ISKANDARDINATA SUPAYA BUNG KARNO DAN BUNG HATTADISEPAKATI MENJADI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, LGSG MENDAPATTANGGAPAN POSITIF DR SELURUH HADIRIN SAMBIL MENERIAKAN YEL2.SETELAH DITETAPKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERTAMA,SIDANG DILANJUTKAN MENGENAI MATERI UUD 1945 SAMPAI SELESAIDAN KEMUDIAN DISAHKAN SECARA RESMI MENJADI UNDANG2 DASARNEGARA REPUBLIK INDONESIA.NAMUN DEMIKIAN SETELAH DISAHKAN TDK LGSG DIJADIKAN REFRENSIDLM SETIAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN KENEGARAAN DANPEMERINTAHAN RI.JD UUD 45 HANYA DIJADIKAN ALAT UTK MEMBENTUKNEGARA MERDEKA. KRN UUD 45 DIMAKSUD SBG UUD SEMENTARA,MENURUT BUNG KARNO SENDIRI MERUPAKAN REVOLUTIE-GROUNDWETUUD KILAT, YG MMG HRS DIGANTI DGN UUD YG BARU APABILA NEGARAMERDEKA SUDAH BERDIRI DAN KEADAAN SUDAH MEMUNGKINKAN, HALINI DICANTUMKAN DGN TEGAS DLM KETENTUAN ASLI “ATURANTAMBAHAN PASAL III.
  • 108. DI DUNIA AKADEMIS Prof. HARUS ALRASYID UUD 45 BUKANLAH BARANGBARU. AKAN TETAPI YG PENTING, BHW KEBERADAAN UUD 45SESUNGGUHNYA MMG BERSIFAT SEMENTARA WAKTU SAJA(JOENIARTO, 1966). SEMANGAT DEMIKIAN DIPANDANG SBG NEGARA YGBARU MERDEKA, MASIH HRS MELAKUKAN BANYAK HAL YG TDKSEPENUHNYA DPT DIIKAT OLEH ATURAN2 KONSTITUSIONAL YG KETAT,MAKA UUD TDK SELALU DIJADIKAN REFRENSI.MENURUT UUD 45 SISTEM PEMERINTAHAN ADALAH SISTEMPRESIDENSIIL, MAKA PD TGL 2 SEPTEMBER 1945 DIBENTUKLAHSUSUNAN KABINET PERTAMA DIBAWAH PRESIDEN SOEKARNO. AKANTETAPI 2 BULAN STELAH ITU TGL 14 NOVEMBER 1945 PEMERINTAHMENGELUARKAN MAKLUMAT YG BERISI PERUBAHAN SISTEM KABINETDR PRESIDENSIIL KE SISTEM PARLEMENTER. SEHINGGA PERDANAMENTERI PERTAMA KABINET PARLEMENTER DITETAPKAN SYAHRIR. PDHAL UUD 45 TDK MENETAPKAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER.SEHINGGA SAMPAI THN 1945 DIBENTUK UU REPUBLIK INDONESIASERIKAT. DGN KONSTITUSI RIS 1949.
  • 109. 2. KONSTITUSI RIS 1949. SETELAH INDONESIA MERDEKAN DR JEPANG, DMANFAATKAN OLEH PEMERINTAH BELANDA UTK KEMBALI MENJAJAH INDONESIA. NAMUN MENDAPAT PERLAWANAN DR PEJUANG KEMERDEKAAN INDONESIA. NAMUN BELANDA TETAP MENERAPKAN POLITIK ADU DOMBA DGN MENDIRIKAN NEGARA2 KECIL DI NUSANTARA INI, SPT: NEGARA SUMATRA, NEGARA INDO. TIMUR, PASUNDAN. NEGARA JAWA TIMUR, DLL. SELAIN ITU BELANDA MENGADAKAN AGRESI I THN 1947, DAN AGRESI KE II THN 1948. DGN DESAKAN PBB TGL 1949 S/D TGL 2 NOVEMBER 1949 DIADAKAN KONFRENSI MEJA BUNDAR DI DEN HAAG. 3 HAL HASIL DR KESEPAKATAN MEJA BUNDAR: 1. MENDIRIKAN NEGARA INDONESIA SERIKAT. 2. PENYERAHANAN KEDAULATAN KEPADA RIS, YAITU: (a) PIAGAM PENYERAHAN KEDAULATAN DR BELANDA KE PEMERINTAHAN RIS, (b) STATUS UNI, (c) PERSETUJUAN PERPINDAHAN. 3. MENDIRIKAN UNI ANTARA RIS DGN KERAJAAN BELANDA
  • 110. DLM PERUNDINGAN RI DIPIMPIN OLEH Mr.MUHAMAD ROEM, JUGA ADASOEPOMO DLM MEMPERSIAPKAN NASKAN UNDANG2 DAN DISEPAKATIBERSAMA KEDUA BELAH PIHAK UTK DIBERLAKUKAN SBG UUD RIS.NASKAH UUD RIS KEMUDIAN DIKENAL DGN KONSTITUSI RIS DAN LGSGDISAMPAIKAN KEPADA KOMITE NASIONAL PUSAT SBG LEMBAGAPERWAKILAN RAKYAT.DAN MENDAPAT PERSETUJUAN, KEMUDIANKONSTITUSI RIS BERLAKU SEJAK TGL 27 DESEMBER 1949.DGN BERDIRINYA NEGARA RIS, WILAYAH R.I. SENDIRI TETAP ADADISAMPING NEGARA FIDERAL RIS. SESUAI KETENTUAN PASAL 2 RISNERAGA INDONESIA DIAKUI SBG SALAH SATU NEGARA BAGIAN, DLMWILAYAH RIS.DLM WILAYAH FEDERAL BERLAKU KONSTITUSI RIS 1949, DLM WILAYAH RISBG SALAH SATU NEGARA BAGIAN TETAP BERLAKU UUD 45.BERLAKUNYA UUD 45 DLM KETATANEGARAAN INDONESIA BARUBERAKHIR BERSAMAAN MASA BERLAKU KONSTITUSI RIS, YAITU TGL27AGUSTUS 1950, KETIKA UUDS 1950 RESMI DIBERLAKUKAN.
  • 111. 3. UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA 1950 BENTUK NEGARA RIS TDK BERTAHAN LAMA, MULA2 TIGA WILAYAH NEGARA BAGIAN, SPT: NEGARA REPUBLIK INDONESIA, NEGARA INDONESIA TIMUR, DAN NEGARA SUMATRA TIMUR MENGGABUNGKAN DIRI MENJADI SATU WILAYAH REPUBLIK INDONESIA. SEJAK ITU WIBAWA PEMERINTAH NEGARA RIS BERKURANG, AKHIRNYA NEGARA REPUBLIK INDONESIA UTK KEMBALI BERSATU MENDIRIKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) PD TANGAL 19 MEI 1950. SETELAH BERGABUNG DIBENTUK PANITIA BERSAMA MENYUSUN RANCANGAN UUD DAN DISAHKAN OLEH BADAN PEKERJA KOMITE NASIONAL PUSAT PD TGL 12 AGUSTUS 1950 DISETUJUI OLEH DPR DAN SENAT RIS PD TGL 14 AGUSTUS 1950. SELANJUTNYA DIBERLAKUKAN SECARA RESMI MULAI TGL 17 AGUSTUS 1950, YAITU DGN DITETAPKANNYA UU NOMOR: 7 TAHUN 1950. UUDS 1950 INI BERSIFAT MENGGANTI SEHINGGA ISINYA TDK HANYA MENCERMINKAN PERUBAHAN TERHADAP KONSTITUSI RIS 1949, TETAPI MENGGANTIKAN NASKAH KONSTITUSI RIS DGN NASKAH BARU DGN NAMA UNDANG2 DASAR SEMENTARA (UUDS 1950)
  • 112. KONSTITUSI RIS, UUDS 1945 JUGA BERSIFAT SEMENTARA, KRN DLMPASAL 134 UUDS 950, MENGHRUSKAN KONSTITUANTE BER-SAMA2 UTKMENYUSUN UUD RI YG AKAN MENGGANTIKAN UUDS 1950. SDG KANKONSTITUSI RIS TDK MENGAMANATKAN KPD KONSTITUANTE UTKMERUBAH KONSTITUSI RIS TSB.SEHINGGA PD PEMILU PERTAMA TAHUN 1955 MENGGUNAKAN UUDS1950. PEMILU TSB DILAKSANAKAN BERDASARKAN UU. NO. 7 TAHUN1953.KONSTITUANTE TDK ATAU BELUM BERHASIL MENYELESAIKANTUGASNYA MENYUSUN UUD YG BARU, PRESIDEN SOEKARNOMENYIMPULKAN BHW KONSTITUANTE GAGAL, ATAS DASAR ITUDIKELUARKAN “DEKRIT PRESIDEN TGL 5 JULI 1959 MEMBERLAKU KANKEMBALI UUD 1945 SBG UUD NEGARA RI”.JADI SAMPAI SEKARANG BERLAKU UUD 1945 DAN TELAH DIAMANDEMEN SEBANYAK 4 KALI, DR THN 200, 2001, DAN 2002.
  • 113. 4. UNDANG2 DASAR 1945 (II). DEKRIT 5 JULI 1959 MERUPAKAN SEJARAH DAN KEKUATAN BANGSA DAN NEGARA RI, YG MAMPU MENGEMBALIKAN KEADAAN BANGSA DAN NEGARA DAN SAMPAI SKRG. DGN DEKRIT PRESIDEN TSB DIJADIKAN LANDASAN PD MASA ORBA MERUPAKAN LANDASAN HUKUM DGN PRINSIP KEADAAN DARURAT (STAATSNOODRECHT) UTK MENETAP KAN TAP MPRS. NO. XX/MPRS/1966 TTG TATA URUTAN PER- UNDAG2AN, DIMANA MPRS MENILAI MASA ORLA TDK MENCER MINKAN PELAKSANAAN UUD 1945. DGN DEMIKIAN DEKRIT 5 JULI 1959 SAMPAI SEKARANG, UUD 1945 TERUS BERLAKU DAN DIBERLAKUKAN SEBAGAI HUKUM DASAR. SIFATNYA JUGA MASIH TETAP SEBAGAI UUD SEMENTARA.
  • 114. 5. UNDANG2 DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 (III). DLM SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA, TELAH TER CATAT BEBERAPA UPAYA: a. PEMBENTUKAN UUD . b. PENGGANTIAN UUD c. PERUBAHAN DLM ARTI PEMBARUAN UUD. PD THN 1945, UUD 1945 DIBENTUK ATAU DISUSUN OLEH BPUPKI DAN PPKI SBG HUKUM DASAR BAGI NKRI YG KEMERDEKAANNYA DIPROKLAMIRKAN PD TGL 17-8-1945. PD THN 1949 KETIKA BENTUK NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA SERIKAT(FEDERASI), DGN KONSTITUSI RIS 1949. PD THN 1950, KETIKA BENTUK NEGARA DIRUBAH LAGI MENJADI NEGARA KESATUAN, DIGANTI KONSTITUSI RIS DGN UUDS 1950. NAMUN DGN KEADAAN DARURAT MAKA PD TGL 5 JULI 1959 KEMBALI KE UUD 1945
  • 115. DLM SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA BELUM PERNAH ADAPEMBARUAN UUD, NAMUN SETELAH ERE REFORMASI BARU DIKENALADANYA PEMBARUAN UUD, KRN SELAMA INI DIKENAL PENYUSUNAN,PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN UUD.-PERUBAHAN PERTAMA SIDANG MPR 1999.-PERUBAHAN KEDUA PD SIDANG MPR TAHUN 2000-PERUBAHAN KETIGA PD SIDANG MPR TAHUN 2001-PERUBAHAN KEEMPAT PD SIDANG MPR TAHUN 2002.PD SIDANG KEEMPAT YG MELENGKAPI NASKAH2 PERUBAHANSEBELUMNYA, SEHINGGA KESELURUHAN MATERI PERUBAHAN DPTDISUSUN KEMBALI SECARA LEBIH UTUH DAN MENYELURUH DLM SATUNASKAH UUD YG MENCAKUPI KESELURUHAN HUKUM DASAR YGSISTEMATIS DANTERPADU.SECARA SUBSTANTIF PERUBAHAN UUD 1945 TELAH MENJADIKANKONSTITUSI PROKLAMASI TSB MENJADI KONSTITUSI YG BARU SAMASEKALI, MESKIPUN TETAP DINAMAKAN SBG UUD 1945.
  • 116. BATANG TUBUH UUD 1945UUD 1945 (LAMA) UUD 1945 (BARU)-BAB I BENTUK & KEDAULATAN BAB 1 BENTUK&KEDAULATAN PASAL 1 DAN 2 AYAT PASAL 1, 3 AYAT-BAB II MPR (PASAL 2, 3 AYAT) BAB II MPR (PASAL 2, 3 AYAT) (PASAL 3, 1 AYAT) (PASAL 3, 3 AYAT)*** ****-BAB III KEKUASAAN PEM. NEG. BAB III KEKUASAAN PEM.NEG (PASAL 4, 2 AYAT) (PASAL 4, 2 AYAT) (PASAL 5, 2 AYAT) (PASAL 5, 2 AYAT)* (PASAL 6, 1 AYAT) (PASAL 6, 2 AYAT)*** (PASAL 6A, 5 AYAT)*** (PASAL 7, ) (PAAL 7, 7A )*** (PASAL 7B, 7 AYAT)*** (PASAL 7C )*** (PASAL 8, ) (PASAL 8, 3 AYAT )***
  • 117. (PASAL 9, ) (PASAL 9, 2 AYAT)* (PASAL 10 SAMA ) (PASAL 10, SAMA) (PASAL 11, ) (PASAL 11, 3 AYAT)*** (PASAL 12, SAMA ) (PASAL 12, SAMA ) (PASAL 13, 2 AYAT ) (PASAL 13, 3 AYAT)* (PASAL 14, ) (PASAL 14, 2 AYAT)* (PASAL 15, ) (PASAL 15, UU. )*-BAB IV DPA. (PASAL 16, 2 AYAT ) ( DIHAPUS )****-BAB V KEMENTERIAN NEGARA (PASAL 17, 3 AYAT ) (PASAL 17, 4 AYAT)* ***-BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH (PASAL 18, ) (PASAL 18, 7 AYAT)** (PASAL 18A, 2 AYAT)** (PASAL 18B, 2 AYAT)**-BAB VII D P R (PASAL 19, 2 AYAT ) (PASAL 19, 3 AYAT )** (PASAL 20, 2 AYAT ) (PASAL 20, 5 AYAT )* **
  • 118. (PASAL 21, 2 AYAT ) (PASAL 21, )* (PASAL 22, 3 AYAT ) (PASAL 22, 3 AYAT ) (PASAL 22A, 22B )**- BAB VIIA DPD ( ) (PASAL 22C, 4 AYAT)***-BAB VIII BPK (PASAL 23 ) (PASAL 23, 2 AYAT )***-BAB IX KEKUASAAN KEHAKEHAKIMAN (PASAL 24, 2 AYAT ) (PASAL 24, 3 AYAT )*** (PASAL 24A, 5 AYAT)*** (PASAL 24B, 4 AYAT)*** (PASAL 24C, 6 AYAT)*** (PASAL 25, ) (PASAL 25, SAMA ) (PASAL 25A, )****-BAB X WARGA NEGARA WARGA NEGARA & PENDUDUK (PASAL 26, 2 AYAT ) (PASAL 26, 3 AYAT )** (PASAL 27, 2 AYAT ) (PASAL 27, 3 AYAT )** (PASAL 28, ) (PASAL 28, SAMA )
  • 119. -BAB XA HAK ASASI MANUSIA (PASAL 28A,B,C S/D J)**-BAB XI AGAMA (PASAL 29, ) (PASAL 29, SAMA )-BAB XII PERTAHANAN NEGARA HANKAM NEGARA (PASAL 30, 2 AYAT ) (PASAL 30, 5 AYAT )**-BAB XIII PENDIDIKAN PENDDK & KEBUDAYAAN (PASAL 31, 2 AYAT ) (PASAL 31, 4 AYAT )**** (PASAL 32, ) (PASAL 32, 2 AYAT )****-BAB XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL PREKOMIAN NAS&JAHSOS (PASAL 33, 3 AYAT ) (PASAL 33, 5 AYAT )**** (PASAL 34, ) (PASAL 34, 4 AYAT )****-BAB XV NEGARA & BAHASA BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN (PASAL 35, 36 ) (PASAL 35, 36, SAMA) (PASAL 36A, 36B, 36C)**
  • 120. -BAB XVI PERUBAHAN UUD (PASAL 37, 2 AYAT ) (PASAL 37, 4 AYAT)****-ATURAN PERALIHAN (4 PASAL ) (3 PASAL )****-ATURAN TAMBAHAN (2 AYAT ) (2 PASAL )****
  • 121. DR BBRAPA PERUBAHAN UUD 45, SECARA KUANTITATIF SUDAH DPTDISIMPULKAN BHW SESUNGGUHNYA UUD 45 STELAH MENGALAMI 4XPERUBAHAN, MENJADI BERUBAH SEMUA SE-OLAH2 MENJADI KONSTITUSI YGBARU, HANYA SAJA NAMA YG TDK BERUBAH. SEDANGKAN ISINYA BERUBAHSECARA BESAR2AN. PARADIGMA ATAU POKOK2 PIKIRAN BENAR2 BERUBAH DANBERBEDA DGN NASKAH ASLINYA.SEDANGKAN PENJELASAN UUD SEMULA TERLAMPIR DAN TDK TERPISAHKANDGN UUD, SETELAH PERUBAHAN TDK DIAKUI LAGI SBG BAGIAN DR NASKAH UUD.ADAPUN LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 45 SETELAH DI AMANDEMENMEMPUNYAI KEDUDUKAN YG SEDERAJAT DAN SECARA LANGSUNG MENERIMAKEWENANGAN DR UUD 45 SBG KONSTITUSI NEGARA.SPT: DPR, DPD, MPR, BPK, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, MA, MK, DAN MY.DISAMPING ITU TERDAPAT PULA INSTITUSI YG DIATUR DLM UUD 45, SPT: TNI,POLRI, PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PARTAI POLITIK.JUGA ADA LEMBAGA YG TDK DISEBUT NAMANYA TTP DISEBUT FUNGSINYA, SPT:BANK SENTRAL TTP TDK DISEBUT BANK INDONESIA, KPU YG JUGA BUKAN NAMAKRN DITULIS DGN HURUF KECIL.
  • 122. PERUBAHAN MENDASAR TERHADAP MPR:1. SUSUNAN KEANGGOTAAN MPR TDK ADA UTUSAN GOLONGAN ATAU PRINSIP PERWAKILAN FUNGSIONAL (FUNCTIONAL REPRESENTATION).2. FUNGSI MPR BERUBAH TDK LAGI MEMILIKI KEWENANGAN TERTINGGI (MENETAPKAN APBN, MEMILIH PRESIDEN/WAKIL)3. PRINSIP PEMISAHAN KEKUASAAN SECARA TEGAS ANTARA FUNGSI LEGISLATIF DGN EKSKUTIF4. PRESIDEN DIPILIH OLEH RAKYAT SECARA LANGSUNG (PASAL 6A AYAT (1) UUD45).5. PERTANGGUNGAN JAWAB PRESIDEN TDK LAGI KEPADA MPR TTP KEPADA RAKYAT.JD PERUBAHAN MENDASAR TERHADAP MPR DLM PASAL 3 UUD:a. MPR BERWENANG MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUDb. MPR MELANTIK PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENc. MPR HANYA DPT MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DLM MASA JABATANNYA MENURUT UUD.
  • 123. PERUBAHAN YG MENDASAR DLM UUD 45 JUG TERJADI PADA PASAL 37 YG MENGATUR MEKANISME PERUBAHAN UUD:1. USUL PERUBAHAN PASAL2 UUD DIAGENDAKAN DLM SIDANG MPR, APABILA DIAJUKAN SE-KURANG2NYA 1/3 JUMLAH ANGGOTA MPR.2. SETIAP USULAN PERUBAHAN UUD DIAJUKAN SECARA TERTULIS DAN DITUNJUKAN SECARA JELAS BAGIANYG DIUSULKAN UTK DIUBAH.3. UTK MENGUBAH PASAL2 UUD SIDANG MPR DIHADIRI SE- KURANG2NYA 2/3 DR JUMLAH ANGGOTA MPR.4. PUTUSAN UTK MENGUBAH PASAL2 UUD DILAKUKAN DGN PERSETUJUAN SE-KURANG2NYA 50% + 1 ANGGOTA DR SELURUH ANGGOTA MPR.5. KHUSUS MENGENAI BENTUK NKRI TDK DPT DILAKUKAN PERUBAHAN.
  • 124. PERUBAHAN MENDASAR (PASAL 5 UUD LAMA) KEKUASAAN PRESIDEN MEMBENTUK UU, BERUBAH (PASAL 20 UUD BARU) YAITU: PRESIDEN BERHAK MENGAJUKAN RANCANGAN UU. DAN DPR MEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UU.PERUBAHAN PASAL INI MENITIKBERATKAN KEKUASAAN LEGISLASI DITANGAN DPR:a. DPR MEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UU.b. SETIAP RANCANGAN UU DIBAHAS OLEH DPR DAN PRESIDEN UTK MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA.c. JIKA UU ITU TDK MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA, RANCANGAN UU TSB TDK BOLEH DIAJUKAN DLM PERSIDANGAN DPR PD MASA ITU.d. PRESIDEN MENGESAHKAN RANCANGAN UU YG TELAH DISETUJUI UTK MENJADI UU.e. DLM RANCANGAN UU YG TELAH DISETUJUI BERSAMA DAN TDK DI SAHKAN OLEH PRESIDEN DLM WAKTU 30 HARI SEMENJAK UU TSB DISETUJUI, RANCANGAN UU TSB SAH MENJADI UU DAN WAJIB DI UNDANGKAN.
  • 125. PERUBAHAN LAIN, MASYARAKAT MEMAHAMI FUNGSI DPR ADALAH LEGISLASI, PENGAWASAN DAN FUNGSI BUDGET. PERUBAHANNYA FUNGSI DAN HAK LEMBAGA DPR SERTA HAK ANGGOTA DPR YG DIATUR DLM PASAL 20A,YAITU:1. DPR MEMILIKI FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN DAN PENGAWASAN.2. DLM MELAKSANAKAN FUNGSINYA, SELAIN HAK YG DIATUR DLM PASAL LAIN DLM UUD, DPR MEMPUNYAI HAK INTERPLASI, HAK ANGKET, DAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT.3. SELAIN YG DIATUR DLM PASAL UUD, SETIAP ANGGOTA DPR MEMPUNYAI HAK MENGAJUKAN PERTANYAAN, MENYAMPAIKAN USUL DAN PENDAPAT SERTA IMUNITAS.4. KETENTUAN LEBIH LANJUT TTG HAK DPR DAN HAK ANGGOTA DPR DIATUR DLM UNDANG2.
  • 126. TTG KEKUASAAN DPR DGN PERUBAHAN UUD 45 SPT DIATAS: DPR DIBERIKAN KEKUASAAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KPD PRESIDEN DLM MENGANGKAT DUTA BESAR (Ps. 13). PERTIMBANGAN MEMBERIKAN AMNESTI DAN ABOLISI (Ps. 14) MEMBERIKAN PERSETUJUAN JK PRESIDEN HENDAK MELAKUKAN PERJANJIAN DGN NEGARA LAIN, SPT; PERJANJIAN PEREKONOMIAN, PERANG/DAMAI, ATAU PERJANJIAN INTERNASIONAL LAINNYA. PERSETUJUAN MEMILIH ANGGOTA BPK, MEMBERIKAN PERSETUJUAN MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN ANGGOTA KOMISI YUDICIAL, DAN MAHKAMAH KONSTITUSI. MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PANGLIMA TNI DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA. MEMILIH DAN MENYELEKSI ANGGOTA2 KPK, GUBERNUR BANK INDONESIA, KOMNAS HAM, DLL SECARA PRAKTIS SELURUH BIDANG KEKUASAAN PRESIDEN DIMASUKI OLEH DPR.
  • 127. MELALUI PERUBAHAN UUD 45 YAITU DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) TERDAPAT DLM PASAL 22 (C,D,E)a. ANGGOTA DPD DIPILIH DR SETIAP PROPINSI MELALUI PEMILUb. ANGGOTA DPD SETIAP PROPINSI SAMA JUMLAHNYA DAN TDK LEBIH DR 1/3 JUMLAH ANGGOTA DPR.c. DPD BERSIDANG SEDIKITNYA SEKALI DLM SETAHUNd. SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPD DIATUR DGN UU.WEWENANG DPD DIATUR DLM PASAL 22D UUD 45.1. DPD DPT MENGAJUKAN KPD DPR RANCANGAN UNDANG2 YG BERKAITAN DGN OTONOMI DAERAH, HUB PUSAT DGN DAERAH, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN SERTA PENGGABUNGAN DAERAH SERTA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH.2. DPT IKUT MEMBAHASAN RANCANGAN UU YG BERKAITAN DGN OTONOMI DAERAH, HUB PUSAT-DAERAH, PEMEKARAN/ PENGGABUNGAN DAERAH, PENGELOLAAN SDA, SERTA MEMBERI PERTIMBANGAN TTG APBN3. DPD MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG2 TTG OTONOMI DAERAH, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN DAERAH, DAN MENYAMPAIKAN HASIL PENGAWASAN KPD DPR.
  • 128. BASIS CALON ANGGOTA DPD TERDIRI DR 4 UNSUR:1. BASIS KOMUNITAS SPATIAL, YG BERSUMBER DR ETNIK ATAU DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA TERTENTU DAN MEMILIKI SEMANGAT UTK KEPENTINGAN DAERAH.2. KOMUNITAS DR BASIS ORGANISASI TERTENTU YG MEMILIKI DUKUNGAN MASSA YG KUAT DITINGKAT LOKAL (PROP/KAB/KOTA) SPT DR GOLONGAN AGAMA/CENDIKIAWAN3. BASIS PUBLIK PGUR YG DIKENAL ATAU KEPOPULERANNYA, DR KALANGAN KAMPUS, AKTIVIS, ARTIS, LSM, DLL.4. DR BASIS ELIT EKONOMI, YAITU MEREKA YG MEMILIKI KEKUATAN EKONOMI DLM ARTIAN METERI SEHINGGA DIKENAL MASYARAKAT DAN APALAGI DLM PROSES KAMPANYE.
  • 129. PERUBAHAN MENDASAR JUGA TERJADI PD PEMILIHANPRESIDEN/WAKIL, SEBELUMNYA DIPILIH OLEH MPR. DIUBAH MENJADI:“PRESIDEN/WAKIL DIPILIH DLM SUATU PASANGAN SECARA LGSG OLEHRAKYAT” (Ps. 6A AYAT 1). SDG KAN AYAT (3) “PASANGAN CALONPRESIDEN/WAKIL PRESIDEN YG MENDAPAT SUARA LEBIH DR 50% DRJUMLAH SUARA DLM PEMILU DGN SEDIKITNYA 20% SUARA DI SETIAPPROPINSI DI INDONESIA, DILANTIK MENJADI PRESIDEN/WAKILPRESIDEN”.DLM PASAL 6A AYAT 4, TTG PEMILIHAN PUTARAN KEDUA, “DLM HAL TDKADA PASANGAN CALON MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK PERTAMADAN KEDUA DLM PEMILIHAN UMUM DIPILIH OLEH RAKYAT SECARALANGSUNG DAN PASANGAN YG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAKDILANTIK SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN”.
  • 130. PERUBAHAN DLM KEKUASAAN KEHAKIMAN DIKEMBANGKAN SBG SATUKESATUAN SISTEM YG BERPUNCAK PD MAHKAMAH AGUNG (MA) DANMAHKAMAH KONSTITUSI (MK). SESUAI DGN PRINSIP PEMISAHANKEKUASAAN, FUNGSI LEGISLATIF, EKSKUTIF DAN YUDIKATIFDIKEMBANGKAN SBG CABANG2 KEKUASAAN YG TERPISAH SATU SAMALAINNYA. CABANG LEGISLATIF BERPUNCAK PD MPR YG TERDIRI ATAS 2KAMAR YAITU: DPR dan DPD, SEDANGKAN CABANG KEKUASAANYUDIKATIF BERPUNCAK PD KEKUASAAN KEHAKIMAN YG JUGAMEMPUNYAI 2 PINTU YAITU : MAHKAMAH AGUNG (MA) dan MAHKAMAHKONSTITUSI (MK).JD SISTEM KETATANEGARAAN TERBAGI DLM 3 CABANG KEKUASAAN:PRESIDEN/WAKIL SBG SATU INSTITUSI KEPEMIMPINAN NEGARA, MPRTERDIRI ATAS DPR dan DPD, KEKUASAAN KEHAKIMAN TERDIRI DR: MAdan MK.KETIGANYA TUNDUK DLM PENGATURAN KONSTITUSI YAITU UUD 1945DGN SEGALA PERUBAHANNYA.DGN DEMIKIAN MPR MERUPAKAN PUNCAK DR SISTEM KEDAULATANRAKYAT, SEDANGKAN MA dan MK SBG PUNCAK SISTEM KEDAULATANHUKUM.
  • 131. TUGAS DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI (PASAL 24C) BAHWA:“MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MENGADILI PD TINGKATPERTAMA DAN TERAKHIR YG PUTUSANNYA BERSIFAT FINAL UTKMENGUJI UNDANG2 TERHADAP UUD 1945, MEMUTUS SENGKETAKEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YG KEWENANGANNYA DIBERI OLEHUUD 1945, MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK, DAN MEMUTUSPERSELISIHAN TTG HASIL PEMILIHAN UMUM.DISAMPING ITU MAHKAMAH KONSTUTUSI WAJIB MEMBERIKANPUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARANOLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD DANPUTUSAN INI TDK BERSIFAT FINAL KRN TUNDUK PD PUTUSAN MPR SBGLEMBAGA POLITIK YG BERWENANG MEMBERHENTIKANPRESIDEN/WAKIL (PASAL 7A)JD BERBEDA MK DI AMERIKA SERIKAT YG MENDAHULUKAN PROSESPOLITIK DR PADA PROSES HUKUM.
  • 132. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DLM PERUBAHAN UUD 1945 PASAL 23 (5) “UTK MEMERIKSA TANGGUNGJAWAB TTG KEUANGAN NEGARA DIADAKAN SUATU BPK, YG PERATURANNYA DITETAPKAN DGN UNDANG2.FUNGSI PEMERIKSAAN, TUGAS BPK MENJADI SEMAKIN LUAS:1. PERLUASAN DR PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN APBN MENJADI PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN APBN DAN APBD SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN NEGARA DLM ARTI LUAS.2. PERLUASAN DLM ARTI HASIL PEMERIKSAAN YG DILAKUKAN TDK SAJA DLAPORKAN PD DPR TETAPI JUGA KPD DPR DAN DPRD PROPINSI/KAB/KOT SESUAI DGN TINGKAT KEWENANGANNNYA MASING2.3. PERLUASAN TERJADI TERHADAP LEMBAGA ATAU BADAN HUKUM YG MENJADI OBYEK PEMERIKSAAN BPK, YG SEMUA PD LEMBAGA2 NEGARA, SKRG MELUAS TERHADAP BUMN, BUMD SERTA PERUSAHAAN SWASTA DIMANA DIDALAMNYA TERDAPAT KEKAYAAN NEGARA.
  • 133. KOMISI YUDISIAL DLM UUD SEBELUMNYA TDK DIATUR, SETELAH PERUBAHAN DIATUR DLM PASAL 24B DGN KEWENANGAN:a. KY BERSIFAT MANDIRI YG BERWENANG MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG DAN MEMPUNYAI WEWENANG LAIN DLM RANGKA MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PRILAKU HAKIM.b. ANGGOTA KY HRS MEMPUNYAI PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG HUKUM SERTA MEMILIKI INTEGRITAS DAN KEPRIBADIAN YG TDK TERCELA.c. ANGGOTA KY DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN DGN PERSETUJUAN DPRd. SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN KEANGGOTAAN KY DIATUR DGN UNDANG2.e. BERDASARKAN UNDANG2 NO. 22 THN 2004. KOMISI YUDISIAL ADALAH LEMBAGA NEGARA YG BERSIFAT MANDIRI DAN DLM PELAKSANAAN WEWENANGNYA BEBAS DR CAMPUR TANGAN ATAU PENGARUH DR KEKUASAAN LAINNYA.
  • 134. TATA URUTAN PER-UNDANG2AN : MENURUT KETETAPAT MPR NO: XX/MPRS/1966. - UUD 1945 - KETETAPAN MPR - UNDANG2 / PERPU - PERATURAN PEMERINTAH - KEPUTUSAN PRESIDEN - PERATURAN2 PELAKSANA LAINNYA SPT: KEPUTUSAN MENTERI, INSTRUKSI MENTERI DLL. KETETAPAN MPR NO. III/MPR/2000 - UUD 1945 - KETETAPAN MPR - UNDANG-UNDANG - PERPU - PERATURAN PEMERINTAH - KEPUTUSAN PRESIDEN - PERATURAN DAERAH.
  • 135. MENURUT UNDANG2 NOMOR : 10 TAHUN 2004. UUD RI TAHUN 1945 UU / Perpu PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN PERATURAN DAERAH - Perda Propinsi - Perda Kab / Kota - Peraturan Desa / yang dibuat Kepala Desa dgn DPD
  • 136. DEMOKRASI INDONESIADEMOKRASI YG KONSEPTUAL DAN FUNGSIONAL DGN PENDIDIKANDEMOKRASI.KONSEPTUAL ADALAH HUBUNGAN LOGIS DEMOKRASI SBG SUATUKONSEP DASAR POLITIK DGN PENDIDIKAN DEMOKRASI SBG SUATUKONSEP PENDIDIKAN.FUNGSIONAL ADALAH HUBUNGAN ANTARA DEMOKRASI SBGSUABSTANSI DAN PROSES PENDIDIKAN BAGI SEGENAP WNI.OLEH SEBAB ITU “CIVIC EDUCATION” SBG WAHANA PENDIDIKANDEMOKRASI KONSTITUSIONAL INDONESIA SECARA UMUM, DANPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SBG PENDIDIKAN NILAI, SIKAP DANKETRAMPILAN HIDUP BERDEMOKRASI DI INDONESIA DAN DLMKONTEKS PERGAULAN MASYARAKAT ANTAR BANGSA SECARA KHUSUS.DR SINI TERJADI PENGHAYATAN BARU TERHADAP PENDIDIKANKEWARGANEGARAAN SBG PENDIDIKAN DEMOKRASI, YG PD GILIRANNYADPT MENUMBUHKAN “Civic Intellengence”, dan “Civic Participation”, serta“Civic Responcibility”, sbg WNI.
  • 137. BHW DEMOKRASI MERUJUK PD KONSEP KEHIDUPAN NEGARA ATAUMASYARAKAT DIMANA SETIAP WARGANEGARA TURUT BERPARTISIPASIDLM PEMERINTAHAN MELALUI WAKILNYA YG DIPILIH, PEMERINTAHMENDORONG DAN MENJAMIN KEMERDEKAAN BERBICARA,BERPENDAPAT, BERAGAMA, BERSERIKAT, MENEGAKAN RULE OF LAW,ADANYA PEMERINTAHAN MAYORITAS MENGHORMATI YG MINORITAS,MASYARAKAT MEMBERIKAN PERLAKUAN YG SAMA, SALINGMENGHORMATI DAN MENGHARGAI SESAMA, DLL.MENURUT ABRAHAM LINCOLN, DEMOKRASI ADALAH SUATUPEMERINTAHAN DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT, DAN UTK RAKYAT. ( TheGovernment from the people, by the people, and for the people. OLEH KRNITU DLM PROSES DEMOKRATISASI RAKYAT (PEOPLE) YG MENJADISENTRUMNYA.
  • 138. DEMOKRASI SBG KONSEP MULTIDIMENSIONAL, SECARA FILOSOFISADALAH SBG IDE, NORMA, PRINSIP. SECARA SOSIOLOGIS ADALAH SBGSISTEM SOSIAL DAN SECARA PSIKOLOGIS SBG WAWASAN, SIKAP, DANPRILAKU INDIVIDU DLM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DANBERNEGARA.DEMOKRASI SBG SISTEM SOSIAL KENEGARAAN (USIS, 1995) MEMILIKI 11PILAR ATAU SOKO GURU, YAITU : “KEDAULATAN RAKYAT, PEMERINTAHBERDASARKAN PERSETUJUAN YG DIPERINTAH, KEKUASAAN MAYORITAS,HAK2 MINORITAS, JAMINAN HAM, PEMILU YG BEBAS DAN JUJUR,PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM, PROSES HUKUM YG WAJAR, PEMBATASANPEMERINTAHAN SECARA KONSTITUSIONAL, PLURALISME SOSIAL,EKONOMI DAN POLITIK, DAN NILAI2 TOLERANSI, PRAGMATISME, SERTAKERJA SAMA DAN MUFAKAT”.DILAIN PIHAK SANUSI (1998) MENGIDENTIFIKASI 10 PILAR DEMOKRASIMENURUT UUD 1945, YAITU : DEMOKRASI YG BER- KETUHANAN YME,DEMOKRASI DGN KECERDASAN, YG BERKEDAULATAN RAKYAT, RULE OFLAW, PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA, HAM, PENGADILAN YG MERDEKA,OTONOMI DAERAH, KEMAKMURAN, DAN KEADILAN SOSIAL.
  • 139. MENURUT TORRES (1998) ADA 4 BENTUK (PROSES)DEMOKRASIYAITU :1. PROSES PEMILU DILAKUKAN SECARA REGULER SBG UPAYA UTK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN DAN MELINDUNGI DR TIRANI2 NEGARA.2. KONSEP MANUSIA SBG MAKHLUK INDIVIDU DAN SEKALIGUS MAKHLUK SOSIAL YG MAMPU MENGEMBANGKAN KEKUASAAN ATAU KEMAMPUANNYA3. EQUILIBRIUM DEMOCRACY,PERLUNYA PENYEIMBANGAN NILAI PARTISIPASI DAN APATISME, BHW APATISME DIKALANGAN MONORITAS MAUPUN MAYORITAS MENJADI FUNGSIONAL PROSES DEMOKRASI.4. PARTICIPATORY DEMOCRACY, TDK AKAN DPR MENCAPAI DEMOKRASI TANPA PERUBAHAN LEBIH DULU DLM KETIDAK SEIMBANGAN SOSIAL DAN KESADARAN SOSIAL, TTP JUGA TDK DPT MENCAPAI PERUBAHAN DLM KETIDAKSEIMBANGAN TANPA PENINGKATAN PARTISIPASI TERLEBIH DAHULU.
  • 140. MENURUT HUNTINGTON (1991), BHW SESUNGGUHNYA SISTEM POLITIKYG DEMOKRATIS TELAH BERKEMBANG SECARA BER GELOMBANGSEPANJANG SEJARAH DAN BUKAN HANYA ADA DI ZAMAN MODERNSAJA.DEMOKRASI MODERN BUKANLAH SEKEDAR DEMOKRASI DESA, SUKUBANGSA, ATAU NEGARA KOTA. DEMOKRASI MODERN ADALAHDEMOKRASI NEGARA KEBANGSAAN DAN KEMUNCULAN NYABERKAITAN DGN PERKEMBANGAN NEGARA-KEBANGSAAN.SECARA EVOLUSIONER PROSES DEMOKRATISASI DIMASA MODERNTERJADI DLM 3 GELOMBANG:GELOMBANG PANJANG PERTAMA (1828-1926), YAITU REVOLUSI PRANCIS YG DITANDAI DGN KECENDERUNGAN DEMOKRASI MENGECIL DAN MUNCULNYA REZIM OTORITER MENJELANG PD II GELOMBANG KEDUA (1943-1962), DITANDAI DGN MUNCULNYALEMBAGA2 DEMOKRASI DI WILAYAH PENDUDUKAN SEKUTU PD PD IIGELOMBANG DEMOKRASI KETIGA (1958-1975), KEMBALI KEOTORITERISME, SPT DI AMERIKA LATIN, AFRIKA SELATAN, MUNCULREZIM2 DEMOKRASI MENGGANTIKAN REZIM TOTALITER.
  • 141. PERMASALAHAN DEMOKRASI (HUNTINGTON, 1991), FAKTOR YGMELATARBELAKANGI TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PROSESDEMOKRATISASI, WALAUPUN TDK DLM KONTEKS HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT, BHW ADANYA KORELASI YG TINGGI ANTARA AGAMA KRISTENBARAT DGN DEMOKRASI, DLM ARGUMENTASI STATISTIK BHW DR 68NEGARA YG DIANGGAP DEMOKRATIS (57%) MERUPAKAN NEGARA YGDOMINAN MAYORITAS AGAMA KRISTEN BARAT, DAN 12% DR 58 NEGARADOMINAN AGAMA LAINNYA MERUPAKAN NEGARA DEMOKRATIS.DEMOKRASI SANGAT JARANG TERDAPAT DI NEGARA2 DIMANAMAYORITAS PENDUDUKNYA BERAGAMA ISLAM, HINDU DAN BUDHA.DPT PERTANYAKAN BGMN HUBUNGAN ISLAM DGN DEMOKRASI,SEHINGGA TDK CEPAT BERSIKAP DETERMINISTIK-AGAMA TERHADAPDEMOKRASI, BHW DEMOKRASI HANYA AKAN TUMBUH SUBUR DINEGARA2 YG PENDUDUKNYA DOMINAN MENGANUT AGAMA KRISTENBARAT.
  • 142. DLM BUKU “ISLAM AND DEMOCRACY” OLEH JOHN ESPOSITO (1996), DANDITERJEMAHKAN “DEMOKRASI DI NEGARA2 ISLAM”. KEBANGKITAN ISLAMDAN DEMOKRATISASI DI DUNIA MUSLIM BERLANGSUNG DLM KONTEKSGLOBAL YG DINAMIS, DIMANA TERJADI PROSES “MENGUATNYAIDENTITAS KOMUNAL DAN TUNTUTAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIKRAKYAT MUNCUL DLM LINGKUNGAN DUNIA YG BEGITU KOMPLEKKETIKA TEKNOLOGI SEMAKIN MEMPERKUAT HUBUNGAN GLOBAL,SEMENTARA PD SAAT YG SAMA IDENTITAS LOKAL, NASIONAL DANBUDAYA LOKAL MASIH SANGAT KUAT”.DGN KATA LAIN PROSES DEMOKRATISASI TDK SEYOGYANYA SELALUDIUKUR DR KRETERIA DEMOKRASI BARAT, TETAPI SEYOGYANYA DILIHATSECARA KONTEKSTUAL, KARENA DEMOKRASI ITU SENDIRI TDK AKANBERKEMBANG DLM SUATU SITUASI YG SECARA SOSIAL-KULTURALVAKUM. OLEH KRN ITU DEMOKRASI BERKEMBANG SANGAT DINAMISDAN TERUKUR SESUAI DGN SITUASI DAN KONDISI DARI PENDUDUKSETEMPAT DLM ARTI LUAS, BAIK ETNIK, AGAMA, MAUPUN GOLONGAN2LAINNYA.
  • 143. DIAKUI OLEH ELPOSITO (1996), BHW KAUM MUSLIM SEPAKATMENEMPATKAN TAUHID SBG INTI DR KEIMANAN, TRADISI, DAN PRAKTIKKEHIDUPAN ISLAM.PENGAKUAN BHW “TDK ADA TUHAN SELAIN ALLAH”, DPT DIARTI KANBHW BAGI KAUM MUSLIM, … HANYA ADA SATU KEDAULATAN, YAKNITUHAN”.NAMUN DEMIKIAN HAL INI TDK MENGANDUNG ARTI BHW DGN DEMIKIAN“ISLAM MENOLAK DEMOKRASI”, YG INTINYA ADALAH KEDAULATANRAKYAT, KRN DLM SALAH SATU HADIST, UMAT ISLAM DIPERINTAHKANUTK TAAT KEPADA “ALLAH, RASUL, DAN PEMERINTAH”.KRN DLM ISLAM DIKENAL KONSEP “KHILAFAH”, SBG BENTUKKEPEMIMPINAN POLITIK MASYARAKAT. “SYURA”, SBG TRADISIMUSYAWARAH. “IJMA”, SBG BENTUK PENAFSIRAN MANDIRI.BGMN PUN HUBUNGAN DEMOKRASI DGN ISLAM YG BERANEKARAGAMPEMAHAMAN DAN KONSEP, BHW TUNTUTAN AKAN DEMOKRASI,PARTISIPASI POLITIK, DAN DEMOKRASI ISLAM MENUNJUKAN DITERIMANYA DEMOKRASI DIBANYAK MASYARAKAT MUSLIM.
  • 144. KHUSUS PERKEMBANGAN DEMOKRASI PD NEGARA KEBANGSAANINDONESIA, KEMBALI KEPADA KONSTITUSI UUD 1945 YG ROHNYA DRPEMBUKAAN UUD 1945, YG MANA TERDAPAT CITA2, NILAI, DAN KONSEPDEMOKRASI. YG INTINYA: … MENGANTARKAN RAKYAT INDONESIA PDPINTU GERBANG KEMERDEKAAN NEGARA YG MERDEKA, BERSATU,BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR (ALENIA 2). … MAKA RAKYAT INDONESIAMENYATAKAN DGN INI KEMERDEKAAN (ALENIA 3). … MAKA DISUSUNLAHKEMERDEKAAN, KEBANGSAAN INDONESIA DLM SATU UUD NEGARA RI YGBERKEDAULATAN RAKYAT DGN BERDASAR…. PD PANCASILA (SILA KE 4)ALENIA 4.NAMUN PD TATARAN PRAKTIS TERJADI PERTARUNGAN ANTARA NILAI2DASAR/IDEAL, NILAI2 INSTRUMENTAL DGN KONTEKS ALAM, POLITIK,EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA. KEAMANAN, DAN AGAMA SERTA KUALITASPSIKO-SOSIAL PARA PENYELENGGARA NEGARA, DIAKUI BHW PROSESDEMOKRATISASI KEHIDUPAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA,SAMPAI SAAT INI MASIH BELUM MENCAPAI TARAP YG DIHARAPKAN DANMEMBANGGAKAN DAN MEMBAHAGIAKAN.
  • 145. PRAKTIS DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI.PRAKTIS DEMOKRATIS, ADALAH PERWUJUDAN KONSEP, PRINSIP, DANNILAI2 DEMOKRASI SECARA KONTEKSTUAL YG MELIBATKAN INDIVIDUDAN MASYARAKAT DGN KESELURUHAN ASPEK YG ADA DLMLINGKUNGANNYA.PENDIDIKAN DEMOKRASI, UPAYA SISTEMATIS YG DILAKUKAN NEGARADAN MASYARAKAT UTK MEMFASILITASI SETIAP INDIVIDUWARGANEGARA AGAR MEMAHAMI, MENGHAYATI, MENGAMALKAN,DAN MENGEMBANGKAN KONSEP, PRINSIP, DAN NILAI2 DEMOKRASISESUAI DGN STATUS DAN PERANNYA DLM MASYARAKAT.DR KEDUA PERMASALAHAN DIATAS, ADLAH MERUPAKAN SATUKESATUAN YG TDK TERPISAH, BGMN MENJALAN PROSESS DEMOKRASIDAN BEGITU PULA PROSES PEMBELAJARAN BERDEMOKRASI SPTSEKARANG INI.
  • 146. DLM KONTEKS INDONESIA DEMOKRASI YG BERDASARKAN PDPANCASILA SBG DASAR NEGARA, BHW DLM MENJALANKANDEMOKRASI, ADA BEBERAPA HALYG SANGAT PENTING:KEIMANAN DAN KETAQWAAN KPD TUHANYME.JAMINAN HAK ASASI MANUSIAPENEGAKAN HUKUM (RULE OF LAW)PARTISIPASI YG LUAS DR WNI DLM PENGAMBILAN KEPUTUSANPUBLIK DIBERBAGAI TINGKATAN.PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DLMRANGKA MENGEMBANGKAN WNIYG CERDAS DAN BAIKMASYARAKAT MADANI, YAITU: KESUKARELAAN,KESUASEMBADAAN, KEMANDIRIAN TINGGI TERHADAPNEGARA, KETERKAITAN NILAI2 HUKUM YG DISEPAKATIBERSAMA
  • 147. CIRI2 MASYARAKAT MADANI, TERTUANG DLM PIAGAM MADINAH PDZAMAN NABI MUHAMMAD S.A.W. OLEH SUKIDI (TILAAR, 1999) ADA 10PRINSIP,YAITU :KEBEBASAN BERAGAMAPERSAUDARAAN SEAGAMAPERSATUAN POLITIK DLM MERAIH CITA2 BERSAMASALING MEMBANTUPERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN WN TERHADAP NEGARAPERSAMAAN DIDEPAN HUKUM SETIAP WARGANEGARAPENEGAKAN HUKUM DEMI TEGAKNYA KEADILAN DANKEBENARAN TANPA PANDANG BULU.PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT YG TETAP BERPEDOMAN PDKEADILAN DAN KEBENARANPERDAMAIAN DAN KEDAMAIANPENGAKUAN HAK ATAS SETIAP ORANG ATAU INDIVIDU.
  • 148. MASYARAKAT MADANI MENURUT KONSEP INDONESIA BERBEDA DGN KONSEP DI NEGARA2 LIBRAL/SOSIALIS. CIRI2 MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA YG KHAS SIFATNYA HRS TETAP AGAMIS/RELIGIUS DAN ADANYA FASILITASYG NYATA DR NEGARA, ADALAH :1. MEMBERIKAN JAMINAN HUKUM DAN DUKUNGAN POLITIK BAGI MASYARAKAT MADANI.2. MEMUPUK SUASANA KULTURAL DAN IDEOLOGIS BAGI LAHIR DAN TUMBUHNYA MASYARAKAT MADANI.3. MENYEDIAKAN INFRA STRUKTUR SOSIAL YG DIPERLUKAN SERTA FASILITAS BAGI TERSEDIANYA INFRA STRUKTUR TERSEBUT (TIM NASIONAL REFORMASI, 1999).OLEH KRN ITU PENGEMBANGAN “CIVIL SOCIETY”, (MASYARAKAT MADANI) BAGI INDONESIA SANGAT ERAT KAITANNYA DGN PROSES DEMOKRATISASI. KHUSUSNYA DLM RANGKA PERLUASAN FUNGSI DAN OPTIMALISASI DAN PERAN AKTIF DR WNI YG HRS DILAKUKAN DGN CERDAS DAN BAIK DLM MEMBANGUN MASYARAKAT YG BENAR2 DEMOKRATIS SESUAI DGN KONTEKS NEGARA PANCASILA. DGN DEMIKIAN KUALITAS BERKEHIDUPAN DEMOKRASI DLM MASYARAKAT MADANI INDONESIA SEMAKIN LAMA SEMAKIN MENINGKAT.
  • 149. C. VISI, MISI, STRATEGI DAN MODEL PENDIDIKAN DEMOKRASI.VISI DAN MISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN1. MEMFASILITASI WNI MENDAPATKAN BERBAGAI AKSES DAN MENGGUNAKAN SECARA CERDAS BERBAGAI SUMBER INFORMASI TTG DEMOKRASI DLM TEORI DAN PRAKTIK DLM KONTEKS KEHIDUPAN SEHINGGA MEMILIKI WAWASAN YG LUAS DAN MEMADAI.2. MEMFASILITASI WNI DPT MELAKUKAN KAJIAN KONSEPTUAL DAN OPERASIONAL SECARA CERMAT DAN BERTANGGUNG JAWAB BERBAGAI CITA2, INSTRUMENTASI, DAN PRAKTIS DEMOKRASI GUNA MENDAPATKAN KEYAKINAN DLM MELAKU KAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN INDIVIDU/KELOMPOK DLM KEHIDUPAN SE-HARI2 SERTA BERAGUMENTASI.3. MEMFASILITAS WNI MEMPEROLEH DAN MEMANFAATKAN KESEMPATAN BERPARTISIPASI SECRA CERDAS DAN BERTANGGUNGJAWAB DLM KEHIDUPAN DEMOKRASI, SPT: MENGELUARKAN PENDAPAT, BERSERIKAT, BERKUMPUL, MEMILIH DAN DIPILIH DAN MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PUBLIK
  • 150. INFORMASIYG RELEVAN TTG KONSEP DEMOKRASI:1. TIM SURVEY (AF, 2000), BHW SEKITAR 60% SAMPEL NASIONAL PENDUDUK WNI BELUM MEMAHAMI KONSEP, PRINSIP, DAN PROSES DEMOKRASI SECARA UTUH.2. SEJAK REFORMASI SAMPAI SKRG BANYAK MENGALAMI KEMAJUAN DLM MELAKUKAN INSTRUMENTASI DEMOKRASI KONSTITUSIONAL INDONESIA (AMANDEMEN UUD 45, PEMBEN TUKAN UU POLITIK, HUKUM, SOSIAL BUDAYA, DLL.3. PERGANTIAN PEMIMPIN NASIONAL DAN DAERAH MELALUI PROSES DEMOKRASI KONSTITUSIONAL (PRESIDEN/WAKIL, DPR, DPRD, GUBERNUR, WALIKOTA/BUPATI, DLL)4. TERJADI EUFORIA DEMOKRASI YG BERLEBIHAN/BABLASAN, SHGG TERJADI KONFLIK VERTIKAL/HORIZONTAL (KONFLIK ANTAR KELOMPOK, DLL)5. PROSES DEMOKRASI TDK DLM PENDIDIKAN FORMAL/ INFORMAL, SEHINGG PROSES PENGEMBANGAN WAWASAN, NILAI, SIKAP, DAN KETERAMPILAN HIDUP BERDEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA BELUM MENCAPAI HASILYG OPTIMAL
  • 151. SEBAGAI MODEL PEMBELAJARAN DEMOKRASI TTG PROSES DANIMPLIKASI KEBIJAKAN PUBLIK/POLITIK. KEBIJAKAN PUBLIK MERUPAKANISU SOSIAL YG BERSIFAT GENERAL YG DAPAT DIDEKAKI SECARAINDISIPLINER.OLEH KRN ITU KERANGKA KONSEPTUAL DEMOKRASI DPT DIGUNAKANDLM PEMBELAJARAN UTK BERBAGAI DISIPLIN ILMU SOSIAL, SPT:GEOGRAFI, SEJARAH, POLITIK, HUKUM, SOSIAL DANBUDAYA, ADMINSTRASINEGARA, SOSIOLOGI, ANTROFOLOGI, PSIKOLOGI, KRIMINOLOGI, DLL.MODEL TOPIK “PUBLIK POLICY”, BERLAKU DI SEMUA NEGARA. MODEL INIMENDIDIK PARA MAHASISWA/PELAJAR AGAR MAMPU MENGANALISISBERBAGAI DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK DLM KONTEKS PROSESDEMOKRASI, DAN KAPASITASNYA SBG WARGANEGARA (YOUNG ZITIZEN)ATAU GENERASI MUDA MENCOBA MEMBERI MASUKAN TERHADAPKEBIJAKAN PUBLIK SI LINGKUNGANNYA. DGN DEMIKIAN DIHARAPKANMENJADI WNI BERKUALITAS DAN CERDAS, KREATIF, PARTISIPATIF, DANBERTANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA
  • 152. TUJUAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN:1. PEKA TERHADAP BERBAGAI MASALAH YG ADA DI LINGKUNGANNYAYG TERKAIT LGSG PD KEBIJAKAN PUBLIK.2. TANGGAP TERHADAP BERBAGAI IMPLIKASI DR PERMASALA HAN DR BERBAGAI DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK.3. MAMPU MEMECAHKAN SALAH SATU MASALAH YG PALING KRUSIAL DILINGKUNGANNYA SECARA SISTEMATIS DAN KOLEKTIF DGN CARA PANDANG SBG WNIYG DEMOKRATIS4. MAMPU MENGAMBIL KEPUTUSAN KOLEKTIF SBG REKOMENDASI TERKAIT KEBIJAKAN PULIKYG RELEVAN5. MAMPU MENSOSIALISASIKAN USULAN KEBIJAKAN YANG DIREKOMENDASIKAN MELALUI KORIDOR DAN INSTRUMEN DEMOKRASIYG ADA DI LINGKUNGANNYA.
  • 153. MATERI YG RELEVAN DLM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANYG DEMOKRATIS.1. MASALAH SOSIAL, POLITIK, EKONOMI, BUDAYA, HUKUM, IDEOLOGIS, HANKAM,YG ADA DLM KEHIDUPAN MASYARAKAT SEKITAR.2. HUBUBUNGAN FUNGSIONAL MASALAH2 TERSEBUT DIATAS (1) DGN BERBAGAI DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH YG MENCERMINKAN KONSEP DAN PRINSIP2 DEMOKRASI.4. STRATEGI KOMUNIKASI UTK MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PUBLIK ATAS DASAR PEMECAHAN MASALAH
  • 154. H. “RULE OF LAW”RULE OF LAW MERUPAKAN SUATU DOKTRIN DLM HUKUM YG MULAIMUNCUL PD ABAD KE 19, BERSAMAAN DGN LAHIRNYA NEGARAKONSTITUSI DAN DEMOKRASI.KEHADIRANNYA BOLEH DISEBUT SBG REAKSI DAN KOREKSI TERHADAPNEGARA ABSOLUTYG TELAH BERKEMBANG SEBELUMNYA.NEGARA ABSOLUT SBG PERKEMBANGAN KEADAAN DI EROPAH, YAITUNEGARAYG TERDIRI DR WILAYAH2 OTONOM.NEGARA ABSOLUT SBG NEGARA MODERN YG MENYERAP KEKUASAANYG SEMULA YG SEMULA BERADA DLM SATU TANGAN YAITU : TANGANRAJA. DGN DEMIKIAN MUNCULLAH NEGARA MODERN DGNATRIBUT2NYAYAITU KEDAULATAN DAN BERDAULAT.SEMANGAT RULE OF LAW DGN DEMOKRASI, PARLEMEN YG DIDOMINASIOLEH GOLONGAN2 GEREJA, NINGRAT, PRAJURIT DAN KERAJAAN.KEADILAN HRS BERLAKU KPD SETIAP ORANG, BUKAN UTK GOLONGANTERTENTU, MAKA LAHIRLAH “ NEGARA KONSTITUSI”, YG MELAHIRKANDOKTRIN “RULE OF LAW”.
  • 155. “RULE OF LAW” (FRIEDMAN, 1959), DIBEDAKAN DLM PENGERTIAN FORMALDAM METERIIL(HAKIKI).PENGERTIAN FORMAL RULE OG LAW TDK LAIN ADALAH “Organzed publikpower:, ATAU KEKEUASAAN UMUM YG TERORGANISASIKAN. SETIAPORGANISASI HUKUM (NEGARA) MEMPUNYAI RULE OF LAW, TERMASUKNEGARA2 OTORITER.DLM PENGERTIAN MATERIIL (HAKIKI) SANGAT ERAT HUBUNGAN NYA DGN“MENEGAKKAN THE RULE OF LAW”, PENGERTIAN INI MENYANGKUTUKURAN2 TTG HUKUM/ATURAN,YG BAIK DANYG BEURUK.OLEH KRN ITU SANGAT SULIT UTK MEMBERI PENGERTIAN RULE OF LAWSECARA UNIVERSAL, KRN SETIAP MASYARAKAT YG MELAHIRKANNYABER-BEDA2 , RULE OF LAW JG BERKAITAN DGN “KEADILAN”, SEDANGKANRASA KEADILAN SETIAP MASYARAKAT JUGA BER-BEDA2 SATU SAMALAINNYA.KEBERADAAN (ADA/TDK) RULE OF LAW, TDK CUKUP ADANYA HUKUMSAJA, AKAN TTP LEBIH DR ITU, DITENTUKAN ADA TDK NYA KEADILAN YGDPT DINIKMATI OLEH SETIAP ANGGOTA MASYARAKAT.
  • 156. WIELDON (1960), MENYATAKAN BHW RULE OF LAW TDK SAJA MEMILIKISISTEM PERADILAN YG SEMPURNA DIATAS KERTAS SAJA, AKAN TETAPIADA TDK NYA RULE OF LAW DI DLM SUATU NEGARA DITENTUKAN OLEH“KENYATAAN”, APAKAH RAKYATNYA BENAR2 MENINKMATI KEADILAN,DLM ARTI PERLAKUAN YG ADIL SECARA UMUM, BAIK DR SESAMAWARGA NEGARANYA, MAUPUN DR PEMERINTAHANNYA.THE ENFORCEMENT OF THE RULE OF LAW, (PELAKSANAAN KAEDAH2HUKUM) YG BERLAKU DLM SUATU NEGARA ITU SENANTIASAMENGANDUNG SUATU PREMISE (PRASYARAT), BHW KAEDAH2 HUKUMYG DILAKSANAKAN, MERUPAKAN HUKUM YG ADIL, ARTINYA KAEDAHHUKUM YG MENJAMIN PERLAKUAN YG ADIL (SESUAI DGN PAHAMMASYARAKAT TTG KEADILAN SOSIAL).
  • 157. SUNARJATI HARTONO (1982), MENGATAKAN : SETIAP BANGSA MEMILIKI PAHAM THE RULE OF LAW YG BER BEDA SATU DGN NEGARA LAINNYA, KRN SETIAP NEGARA MEMILIKI RULE OF LAW SENDIRI2. HAL INI MENGAKIBATKAN BHW PENEGAKAN RULE OF LAW TDK DGN SENDIRINYA TEGAKNYA NEGARA HUKUM. BAHKAN PENEGAKANAN THE RULE OF LAW AKAN MEMUNGKINKAN BERDIRINYA SUATU NEGARA KEKUASAAN. UTK TERCIPTANYA NEGARA HUKUM YG MEMBAWA KEADILAN BAGI RAKYAT, PENEGAKAN RULE OF LAW HRS SECARA HAKIKI (MATERIIL), DLM ARTI PELAKSANAAN “JUST LAW”. PELAKSANAAN RULE OF LAW DAN TERJAMINNYA NEGARA HUKUM, TDK SAJA WARGANYA TUNDUK PD HUKUM, TETAPI JUGA PEMERINTAHNYA. PAHAM THE RULE OF LAW (DI INGGRIS) DILETAKAN PD HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN KEADILAN. (DI AMERIKA) PD HAK ASASI MANUSIA, MELALUI PAHAM KEDAULATAN HUKUM, DGN MEMBERIKAN KEWENANGAN YG TINGGI KEPADA HAKIM UTK MENGAWASI PELAKSANAAN TUGAS KEKUATAN PEMERINTAH.
  • 158. PRINSIP2 RULE OF LAW SECARA FORMAL DI Indonesia, Adalah TERLETAK PD PEMBUKAAN UUD45 DAN PASAL2 DLM UUD45, DLM 4 ALENIA PEMBUKAAN UUD45 DIKATAKAN:1. … BHW KEMERDEKAAN HK SEGALA BANGSA … KRN TDK SESUAI DGN PRIKEMANUSIAAN DAN PRIKEADILAN.2. … MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR.3. … UTK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, … DAN KEDAILAN SOSIAL.4. … DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN ITU DI DLM SUATU UNDANG2 DASAR NEGARA INDONESIA.5. … KEMANUSIAANYG ADIL DAN BERADAB6. … SERTA DGN MEWUJUDKAN SUATU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.OLEH SEBAB ITU INTI DR RULE OF LAW ADALAH ADANYA JAMINAN KEADILAN BAGI MASYARAKATNYA, YAITU DGN PRINSI ADANYA RASA KEADILAN DAN KEADILAN SOSIAL. DGN DEMIKIAN PEMBUKAAN UUD 45 MEMBERIKAN JAMINAN ADANYA RULE OF LAW YG BERSIFAT TETAP DAN INSTRUKTIF,YG MERUPAKAN KAEDAH2 YG FUNDAMENTAL NKRI.
  • 159. PRINSIP2 RULE OF LAW SECARA FORMAL DI INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945:1. NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM (Ps. 1 (3) )2. KEKUASAAN KEHAKIMAN MERUPAKAN KEKUASAAN YG MERDEKA UTK MENYELENGGARAKAN PERADILAN GUNA MENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN (Ps. 24 (1) ).3. SEGALA WARGANEGARA BERSAMAAN KEDUDUKANNYA DI DLM HUKUM DAN PEMERINTAHAN DAN WAJIB MENJUNJUNG HUKUM DAN PEMERINTAHAN ITU DGN TDK ADA KECUALINYA (Ps. 27 (1) ).4. TTG H.A.M. YG MEMUAT 10 PASAL, ANTARA LAIN: SETIAP ORG BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YG ADIL SERTA PERLAKUAN YG SAMA DIHADAPAN HUKUM (Ps. 28D (1)).5. SETIAP ORG BERHAK UTK BEKERJA DAN MENDAPATKAN IMBALAN DAN PERLAKUAN YG ADIL DAN LAYAK DLM HUBUNGAN KERJA (Ps. 28D (2) ).
  • 160. DLM PELAKSANAAN RULE OF LAW DI INDONESIA HRS MEMPER TIMBANGKAN BEBERAPA HAL:1. BHW KEBERHASILAN THE ENFORCMENT THE RULE OF LAW, TERGANTUNG KPD SEJARAH DAN CORAK MASYARAKAT HUKUM YBS, TERGANTUNG KPD KEPRIBADIAN NASIONAL MASING2 BANGSA.2. RULE OF LAW, ADALAH SBG SUATU INSTITUSI SOSIAL, YG MEMILIKI STRUKTUR SOSIOLOGISNYA SENDIRI, DAN MEMPUNYAI AKAR BUDAYA SENDIRI, YG TUMBUH DAN BERKEMBANG SUDAH RATUSAN TAHUN SEIRING DGN PERTUMBUHAN MASYARAKAT (EROPAH)3. RULE OF LAW, ADALAH SUATU LEGALISME, ATAU SUATU ALIRAN PEMIKIRAN HUKUM, DIDALAMNYA TERKANDUNG WAWASAN SOSIAL, GAGASAN TTG HUBUNGAN MANUSIA, MASYARAKAT, DAN NEGARA, YG KEMUDIAN TUMBUH MENJADI LEGALISME LIBRAL.
  • 161. CARA MEMBUAT KARYA ILMIAH. - Kata Pengantar - Daftar Isi BAB I.1. Adanya Judul/ Topik yang akan kita bahas.2. Latar belakang Masalah.3. Rumusan masalah.4. Tujuan Masalah. BAB II. Pembahasan Masalah. Penyelesaian masalah. BAB III. Penutup. 1. Kesimpulan. 2. Saran Pendapat. Daftar Pustaka.Penjelasan Pembuatan Makalah. Mahasiswa wajib membuat Makalah Individu dan Kelompok yang harus di selesaikan paling lambat sebelum Ujian akhir itu selesai dan di serahkan kepada Dosen yg mengajar bidang studi Kewarganegaraan. Sedangkan makalah kelompok wajib di buat dan di presentasikan dalam diskusi kelas mulai tgl yang telah di tentukan oleh dosen yang bersangkutan sesuai kesepakatan bersama.
  • 162. POKOK2 BAHASAN DAN MATERI MATA KILUAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ADALAH :1. PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT DEMOKRATIS DAN BERKEADABAN DALAM TINJAUAN FILOSOFIS DAN PEDAGOGIS.2. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI3. PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT4. PANCASILA SBG FILSAFAT BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.5. IDENTITAS NASIONAL AKTUALISASI PENGEMBANGANNYA MELALUI REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA6. NEGARA DAN KONSTITUSI7. DEMOKRASI INDONESIA8. RULE OF LOW DAN HAK ASASI MANUSIA.9. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA10. GEOPOLITIK INDONESIA11. GEOSTRATEGI INDONESIA