Analisis singkat terhadap  pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Analisis singkat terhadap pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah

on

  • 9,403 views

 

Statistics

Views

Total Views
9,403
Views on SlideShare
9,403
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
171
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Analisis singkat terhadap  pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah Analisis singkat terhadap pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah Document Transcript

  • ANALISIS SINGKAT TERHADAP PEMBIAYAAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DITINJAU DARIHUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA Disusun Oleh: KUSMIYATI NIM. 2009-20-042
  • SEMESTER VIPROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS MURIA KUDUS 2012 2
  • PRAKATA Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telahmelimpahkan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga penulisan makalah dengan judul“ANALISIS SINGKAT TERHADAP PEMBIAYAAN PELAKSANAANOTONOMI DAERAH DITINJAU DARI HUBUNGAN KEUANGAN ANTARAPUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA” dapat terselesaikan. Makalah ini disusun untuk melengkapi tugas mata kuliah Bahasa Indonesiapada Semester VI Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus tahun ajaran 2012/2013. Penulis yakin bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna, makasegala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnyasemoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Kudus, Juni 2012 Penulis 3
  • DAFTAR ISIHALAMAN JUDUL ............................................................................................... 1PRAKATA .............................................................................................................. 2DAFTAR ISI ........................................................................................................... 3BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 4 1.1. Latar Belakang Penelitian ....................................................................... 4 1.2. Perumusan Masalah ................................................................................ 8 1.3. Tujuan Penulisan ..................................................................................... 8 1.4. Manfaat Penulisan.................................................................................... 8BAB II PEMBAHASAN ......................................................................................... 9 2.1. Dimensi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ................................. 9 2.2. Analisis Pembiayaan Pelaksanaan Desentralisasi ………..………… 13BAB III PENUTUP ................................................................................................ 19 3.1. Kesimpulan ……………….......................................................................19 3.2. Saran …………………………………………………………………… 19DAFTAR PUSTAKA 4
  • BAB I PENDAHULUAN1.1 LATAR BELAKANG Salah isu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang cukup mengemuka adalah isu hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Menurut Muhammad Fauzan (2006: 1), kenyataan tersebut terkonfirmasi ketika hingga saat ini masalah hubungan antara Pusat dan Daerah yang berlangsung selama ini masih mencari bentuk, dan oleh karena itu berbagai upaya untuk menemukan format yang ideal dan tepat terus dikaji. Sehubungan dengan bentuk organisasi negara yang bersifat negara kesatuan, maka masalah hubungan Pusat dan Daerah dapat dilihat dalam 2 (dua) sudut pandang (Bagir Manan, 1994: 19). Cara pertama disebut sentralisasi, yang mana segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, di mana urusan, tugas, dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada Daerah atau yang disebut dengan otonomi daerah (Bagir Manan, 1994: 19). Pembagian urusan, tugas, dan fungsi serta tanggung jawab antara Pusat dan Daerah menunjukkan bahwa tidak mungkin semua urusan pemerintahan diselenggarakan oleh Pusat saja (Muhammad Fauzan, 2006: 3). Hal ini merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip desentralisasi, suatu prinsip yang dapat disinonimkan dengan istilah “diet” dalam bahasa kesehatan, yaitu untuk mengurangi obesitas akut yang diderita oleh suatu negara. Menurut Ahmad Erani Yustika (2008: 3), obesitas tersebut terpantul dalam wujud jumlah penduduk yang 5
  • besar, wilayah yang teramat luas, dan ragam multikultur masyarakat yang sangatvariatif. Dengan otonomi daerah diharapkan kemampuan pemerintah daerah untukmanajemen pembangunan menjadi lebih lincah, akurat, dan tepat. Pengakuantersebut memberikan peluang kepada Daerah untuk berusaha mengatur danmengurus serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dengan demikian,pengaturan mengenai hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam hal iniadalah hubungan dalam bidang keuangan merupakan permasalahan yangmemerlukan pengaturan yang baik, komprehensif, dan responsif terhadaptuntutan kemandirian dan perkembangan daerah. Menurut Farida Rahmawati(2008: 29), tuntutan yang demikian didasari kepada konsep bahwa setiapkewenangan yang diberikan kepada Daerah harus disertai dengan pembiayaanyang besarnya sesuai dengan besarnya beban kewenangan tersebut. Konsep inilahyang dikenal dengan money follow function, bukan lagi konsep function followmoney. Artinya, pertama-tama beberapa tugas dan kewenangan yang dipandangefisien ditangani oleh Daerah. Kewajiban pemerintah pusat adalah menjaminsumber keuangan untuk pendelegasian kewenangan tersebut. Hal ini berartibahwa hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturansedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabDaerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Seiring dengan proses pembaruan terhadap isu otonomi daerah dandesentralisasi, dewasa ini telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ketentuan 6
  • dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah memberikan kerangka bagiterlaksananya desentralisasi fiskal. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah mempunyai hak,yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004: 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; 2. Memilih pimpinan daerah; 3. Mengelola aparatur daerah; 4. Mengelola kekayaan daerah; 5. Memungut pajak dan retribusi daerah; 6. Mendapatkan bagi ahsil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; 7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan 8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Sebagai konsekuensi dari hak daerah tersebut di atas, daerah memilikikewajiban yang harus dipenuhi yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu: 1. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. meningkatkan kehidupan demokrasi; 3. mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat; 4. mewujudkan keadilan dan pemerataan; 5. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; 6. menyediakan fasilitas pelayanan dasar pendidikan; 7. menyediakan fasilitas social dan fasilitas umum yang layak; 8. mengembangka sistem jaminan sosial; 9. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; 10. mengembangkan sumber daya produktif di daerah; 11. melestarikan lingkungan hidup; 12. mengelola administrasi kependudukan; 13. melestarikan nilai sosial budaya; 14. membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan 15. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwahak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan 7
  • dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalamsistem pengelolaan keuangan daerah. Adapun pengelolaan keuangan daerahtersebut harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil,patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam hal pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi,Pemerintah mengaturnya dalam Bab IX Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu sebagaiberikut: (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat; (2) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah; (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi; (4) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD; (5) Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya; (6) Penggunaan surplus APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD. Menurut Farida Rahmawati (2008: 35), implementasi desentralisasi fiskalmemberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk menggali dan mengelolasumber keuangannya sendiri, sehingga berdampak pada munculnya berbagaikebijakan yang mengarah kepada upaya peningkatan penerimaan daerah. Atasdasar adanya desentralisasi fiskal inilah maka dipandang perlu untuk melakukananalisis terhadap pembiayaan pelaksanaan desentralisasi sebagai bentukhubungan keuangan Pusat dan Daerah melalui bentuk penulisan makalah yang 8
  • berjudul “Analisis Singkat Terhadap Pembiayaan Pelaksanaan Otonomi Daerah Ditinjau Dari Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Di Indonesia”.1.2 PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah: 1. Bagaimanakah dimensi yang ada dalam hubungan antara keuangan Pusat dan Daerah? 2. Bagaimanakah analisis pembiayaan dalam pelaksanaan otonomi daerah?1.3 TUJUAN PENULISAN Berpijak dari perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penulisan makalah ini adalah: 1. Untuk mengetahui dimensi yang ada dalam hubungan antara keuangan Pusat dan Daerah. 2. Untuk mengetahui analisis pembiayaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.1.4 MANFAAT PENULISAN 1. Manfaat Teoritis Secara teoritis, manfaat yang diharapkan dari penulisan makalah ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan di bidang hukum. 2. Manfaat Praktis Secara praktis, penulisan makalah ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah berkaitan dengan pembiayaan daerah. 9
  • BAB II PEMBAHASAN2.1 Dimensi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Menurut Bagir Manan (2001: 35), untuk mengetahui hubungan antara Pusat dan Daerah, maka salah satu dimensi yang menjadi pokok pembicaraan adalah hubungan keuangan. Istilah formal mengenai keuangan negara dijumpai dalam naskah asli UUD 1945 (sebelum Perubahan). Di dalam Pasal 23 ayat (4) ditentukan bahwa hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Sementara itu, ketentuan Pasal 23 ayat (5) menyebutkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah Perubahan UUD 1945 istilah “hubungan keuangan” dijumpai dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa hubungan keuangan...antara pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah tidak mempergunakan istilah “hubungan keuangan” sebagai nama undang-undang tersebut, melainkan menggunakan istilah “perimbangan keuangan”. Hal tersebut dapat dilihat dalam: (i) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1956; (ii) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; dan (iii) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 bahkan istilah perimbangan keuangan sebagai nama undang-undang yang bersangkutan, diikuti dengan frasa 10
  • “antara negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganyasendiri. ”Kata “negara” dipergunakan untuk menunjuk Pemerintah Pusat,sedangkan kata “daerah-daerah” dimaksudkan untuk menunjuk daerah otonom.Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 mempergunakan istilah yang sama sebagai nama undang-undang tersebut, yaitu perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah. Istilah “hubungan keuangan” juga dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (6)Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa Hubungankeuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber dayalainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Istilah tersebut juga dapat dijumpaidalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, hanya saja baik dalamUUD 1945 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956, Undang-UndangNomor 25 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sama sekalitidak diketemukan batasan mengenai istilah “hubungan keuangan.” Sementara itu, untuk memberikan pijakan pemahaman mengenai hubungankeuangan tersebut perlu sekali diketahui mengenai apa yang dimaksud dengankeuangan negara itu. Secara teoritis di sini akan dikemukakan pemahamanmengenai keuangan negara seperti paparan Subagio dan M. Ichwan. Menurut Subagio (1987: 11), keuangan negara adalah semua hak dankewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu, baikuang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubungan denganpelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sementara itu, M. Ichwan, sebagaimanadikutip oleh W. Riawan Tjandra (2006: 1), mengatakan bahwa keuangan negaraadalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya 11
  • diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masamendatang, lazimnya satu tahun mendatang. Jika dicermati, pendapat Subagiomencerminkan pemahaman keuangan negara dalam perspektif yang luas. Hal inikarena ia menyebut bahwa keuangan negara meliputi: (i) hak dan kewajiban yangdapat dinilai dengan uang; (ii) uang milik negara; dan (iii) barang milik negara. Hemat penulis, pemahaman Subagio memandang keuangan negara dari segiobyeknya. Sementara itu, M. Ichwan menunjuk keuangan negara dari sudutpandang proses, meskipun juga terkesan sederhana, karena hanya menyangkutpengelolaan keuangan negara. Bahkan, hemat penulis, pendapat M. Ichwan itutidak mendefinisikan keuangan negara, tetapi lebih tepat dipandang sebagaipengertian anggaran negara. Selanjutnya dalam perkembangannya juga telah diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Pasal 1 angka 1undang-undang tersebut diatur bahwa keuangan negara adalah semua hak dankewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baikberupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negaraberhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Defisini menurut undang-undang mengenai keuangan negara ini sangat luas, karena diperoleh denganmenggunakan pendekatan dari sisi obyek, proses, dan tujuan. Menurut W.Riawan Tjandra (2006: 4), definisi yang demikian luas itu bertujuan untukmencapai 3 (tiga) hal. Pertama, terdapat perumusan definisi keuangan negarasecara cermat dan teliti untuk mencegah terjadinya multiintepretasi dalam segipelaksanaan anggaran. Kedua, agar tidak terjadi kerugian negara sebagai akibatkelemahan dalam perumusan undang-undang. Ketiga, memperjelas proses 12
  • penegakan hukum apabila terjadi maladministrasi dalam pengelolaan keuangannegara. Selanjutnya, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengaturbahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaankeuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya,kekuasaan Presiden itu dalam rangka otonomi daerah diserahkan kepadagubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelolakeuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikikan kekayaandaerah yang dipisahkan. Di sinilah titik awal terjadinya hubungan keuanganantara Pusat dan Daerah (Ateng Syafrudin, 2001). Menurut Ahmad Yani (2002: 98), hubungan keuangan antara Pusat danDaerah sering juga disebut sebagai perimbangan keuangan Pemerintah Pusat danDaerah. Dalam pandangan Bagir Manan (2001: 40), esensi dari perimbangankeuangan tersebut adalah memperbesar pendapat asli daerah sehingga lumbungkeuangan daerah dapat berisi lebih banyak. Tetapi Kennet Davey, sebagaimanadikutip oleh Syarif Hidayat (2000: 119), mengatakan bahwa inti dari hubungankeuangan antara Pusat dan Daerah adalah pengaturan masalah distribusi, yaitukonsekuensi dari distribusi kekuasaan kepada pemerintah daerah untukmengimplementasikan wewenang yang telah didesentralisasikan. Dengan mencermati pemahaman di atas, dapat dikatakan bahwa salah satukomponen utama otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal. Artinya, berbicaraotonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari isu kapasitas keuangan daerah, dimana kemandirian daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan diukur darikemampuan menggali dan mengelola keuangannya (Farida Rahmawati, 2008: 13
  • 28). Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pembiayaan penyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pembiayaan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, pembiayaan berdasarkan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pembiayaan dalam tugas pembantuan dibiaya atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.2.2 Analisis Pembiayaan Pelaksanaan Desentralisasi Dalam rangka implementasi asas desentralisasi, maka pengertian otonomi sebagai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta aspirasi Daerah harus diletakkan juga dalam kerangka pembiayaan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Menurut Bird dan Vaillancourt (2000: 135), membiayai diri sendiri menunjukkan bahwa Daerah harus mempunyai sumber-sumber pendapatan sendiri. Menurut Muhammad Fauzan (2006: 231), salah satu konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah adalah berhubungan dengan upaya untuk menciptakan kemampuan membiayai diri sendiri. Kemampuan ini harus memperhatikan kemampuan sumber daya Daerah-daerah lainnya yang tidak merata sehingga sistem pembiayaan Daerah pun harus dapat dilaksanakan secara adil, artinya terhadap Daerah yang kurang mampu perlu diperhatikan dengan perimbangan yang proporsional rasional yang disusun dan ditentukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi warga masyarakat. Berdasarkan pemahaman demikian, maka analisis mengenai pembiayaan pelaksanaan 14
  • desentralisasi terkait erat dengan sumber-sumber, peruntukkan, danpendistribusian penerimaan daerah. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditentukanbahwa sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atasPendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi: (i) PendapatanAsli Daerah; (ii) Dana Perimbangan; dan (iii) Lain-lain Pendapatan. Sementaraitu, Pembiayaan meliputi: (i) sisa lebih perhitungan anggaran daerah; (ii)penerimaan Pinjaman Daerah; (iii) Dana Cadangan Daerah; dan (iv) hasilpenjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Analisis ini difokuskan kepada Pendapatan Daerah dan selanjutnya dibatasihanya menyangkut Pendapatan Asli Daerah saja. Pertimbangan fokus analisis iniadalah bahwa besarnya penerimaan daerah dari kedua sumber pendapatantersebut dipengaruhi oleh sistem perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerahyang dianut.a. Pendapatan Asli Daerah Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Hal ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi (grant) yang diberikan oleh Pusat. Menurut Suwarno (2008: 51), indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total penerimaan Daerah. Dalam hal ini, kemampuan Daerah untuk mengembangkan kompetensi dalam mengelola secara optimal sumber penghasilan dan keuangan guna pembiayaan aktivitas pemerintahan dan pembangunan merupakan salah satu pilar pelaksanaan otonomi daerah (Mulyanto, 2002: 5). 15
  • Menurut Suhadak dan Tri Laksono Nugroho (2007: 163), dalam kaitan dengan peningkatan PAD, kebijaksanaan yang perlu ditempuh adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sehingga diharapkan PAD akan lebih berperan. Kebijaksanaan dan usaha intensifisikasi berupa peningkatan PAD dari sumber-sumber yang ada atau berjalan selama ini. Sementara itu, kebijaksanaan dan usaha ekstensifikasi dalam pemungutan ini berupa mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada sisi yang lain, upaya-upaya intensifikasi dan ekstensfikasi sumber-sumber sangat tergantung kepada kreativitas aparatur Daerah dalam mengkoordinasikan berbagai lembaga penghasil sumber dana PAD dan kreativitas aparatur tentunya sangat ditentukan oleh kualitas aparatur. Diuraikan lebih lanjut oleh Suhadak dan Tri Laksono Nugroho (2007: 163-164), bahwa PAD seyogyanya lebih dititikberatkan pada ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber retribusi. Sementara itu, pajak daerah cukup ditetapkan sumber limitatif pada obyek-obyek yang cukup potensial bagi pajak yang kurang potensial seyognyanya dihapuskan. Uraian selanjutnya terbatas kepada masalah pajak daerah belaka.b. Pajak Daerah Menurut Andriani, sebagaimana dikutip oleh Santoso Brotodiharjo (1986: 2), pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut N.J. Feldman, 16
  • sebagaimana dikutip oleh Early Suandy, pajak adalah prestasi yangdipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa ada kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (EarlySuandy, 2002: 9). Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 1 angka 6Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 34Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian PajakDaerah mencakup iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badankepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapatdipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yangdigunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah danpembangunan Daerah. Dalam hal ini, secara umum dapat dipahami bahwapajak memuat unsur-unsur sebagai berikut: (i) pungutan yang dilakukan olehnegara; (ii) berdasarkan undang-undang; (iii) pelaksanaannya dapatdipaksakan kepada wajib pajak; dan (iv) tidak ada jasa balik secara langsung. Dalam konteks hubungan Pusat dan Daerah, Mustaqiem (2008: 169-170) menunjuk adanya 2 (dua) pola pengaturan bidang perpajakan daerah,yaitu sistem residu dan sistem material. Dalam sistem residu, PemerintahPusat dapat menetapkan macam-macam pajak Pusat dan di luar yangditetapkan oleh pemerintah pusat merupakan Pajak Daerah. PemerintahDaerah dengan sistem ini akan leluasa dalam menetapkan dan mengaturbermcam-macam pajak daerah. Apabila timbul persoalan-persoalan baru,Pemerintah Daerah akan cepat mengambil langkah-langkah yang diperlukandan tidak perlu menunggu keputusan dari pemerintah pusat. 17
  • Di dalam sistem material, jumlah dan jenis-jenis pajak daerahditetapkan secara riil oleh pemerintah Pusat, di luar yng telah ditetapkan olehPemerintah Pusat sebagai pajak daerah. Pola ini menyebabkan terpasungnyaDaerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari sektorpajak daerah karena Daerah tidak dapat leluasa menambah sendiri macam-macam pajaknya. Kedua pola tersebut menunjukkan bahwa kewenangan memungutpajak dapat dilaksanakan oleh Pusat maupun Daerah. Jika kewenanganberada pada Pusat, maka bidang tersebut merupakan perpajakan Pusat, dansebaliknya, jika kewenangannya berada pada Daerah, maka bidang tersebutmerupakan perpajakan Daerah. Agar dapat berperan sebagai sumber PAD yang efisien, maka perluditempuh kebijaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.Intensifikasi pajak daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan olehpemerintah kota/kabupaten untuk meningkatkan penerimaan pajak daerahyang biasa diaplikasikan ke dalam 2 hal yaitu perubahan tarif pajak daerahdan peningkatan pengelolaan pajak daerah (Abdul Halim, 2001: 69). Kebijaksanaan perubahan tarif pajak daerah merupakan hal yang sangatmudah dilakukan oleh Daerah dan secara nyata dapat meningkatkanpenerimaan pajak. Hanya saja efek negatif yang muncul adalah dapatmenggangu perekonomian daerah khususnya dalam kegiatan produksi dankegiatan perdagangan barang dan jasa. Bahkan, kebijaksanaan semacam inidapat juga menimbulkan terjadinya pelarian modal oleh para investor(crowding out) dari Daerah yang bersangkutan ke Daerah yang lain.Sementara itu, peningkatan pengelolaan pajak daerah harus dilakukan secara 18
  • profesional melalui mekanisme dan prosedur yang baik dan transparan, gunamenghindari terjadinya pemborosan biaya pemungutan dan kebocoranpenerimaan pajak daerah. Pada sisi lain, ektensifikasi pajak daerah merupakan suatu kebijakanyang dilakukan oleh Daerah dalam upaya meningkatkan penciptaan sumber-sumber pajak daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 di mana dalam usahameningkatkan konstribusi pajak daerah terhadap total penerimaan Daerahmerupakan salah satu kebijakan yang sangat rasional. Pelaksanaankebijaksanaan ini sangat terbuka lebar, karena Daerah diberi kesempatanuntuk menggali potensi sumber-sumber keuangan yang ada di wilayahnyadengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang sepanjang memenuhi kriteria atau indikator yang telah digariskan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah terdiri atas PajakDaerah Propinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 2 ayat (1),ditentukan bahwa Pajak Propinsi meliputi: (i) Pajak Kendaraan Bermotor danPajak Kendaraan atas Air; (ii) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (iii)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan (iv) Pajak Pengambilan danPemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sementara itu, Pasal 2ayat (2) menentukan bahwa Pajak Daerah Kabupaten/Kota meliputi: (i) PajakHotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) PajakPenerangan Jalan; (vi) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan(vii) Pajak Parkir. 19
  • BAB III PENUTUP3.1 KESIMPULAN 1. Dimensi hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah sering juga disebut sebagai perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Esensi dari perimbangan keuangan tersebut adalah memperbesar pendapat asli daerah sehingga lumbung keuangan daerah dapat berisi lebih banyak, dan pengaturan masalah distribusi, yaitu konsekuensi dari distribusi kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengimplementasikan wewenang yang telah didesentralisasikan. 2. Salah satu aspek dalam pembahasan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah yang mencakup bidang penerimaan daerah dan pembiayaan. Adapun bidang penerimaan daerah mencakup PAD, yang mana sumber terbesar untuk pemenuhannya ditetapkan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk menunjang desentralisasi fiskal, khususnya PAD, maka diperlukan kebijaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar bermanfaat bagi pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.3.2. Saran 1. Kepada Pemerintah Daerah, hendaknya berupaya seoptimal mungkin dalam menggali sumber-sumber pendapatan di masing-masing wilayahnya. 2. Kepada Pemerintah pusat, hendaknya dalam menentukan bagi hasil pajak kepada daerah, tidak hanya berdasarkan perolehan pajak saja tetapi juga harus mempertimbangkan pembangunan di daerah penghasil pajak tersebut. 20
  • DAFTAR PUSTAKAAbdul Halim, 2001, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.Ahmad Erani Yustika, 2008, “Desentralisasi Ekonomi, Pengembangan Kapasitas, dan Misalokasi Anggaran”, dalam Ahmad Erani Yustika (Ed.), 2008, Desentralisasi Ekonomi di Indonesia: Kajian Teoritis dan Realitas Empiris, Malang: Bayumedia Publishing.Ahmad Yani, 2002, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.______________, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: PSH UII Yogyakarta.Early Suandy, 2002, Perencanaan Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat.Farida Rahmawati, 2008, “Desentralisasi Fiskal: Konsep, Hambatan, dan Prospek”, dalam Ahmad Erani Yustika (Ed.), 2008, Desentralisasi Ekonomi di Indonesia: Kajian Teoritis dan Realitas Empiris, Malang: Bayumedia Publishing.Muhammad Fauzan, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Yogyakarta: UII Press.Mustaqiem, 2008, Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah, Yogyakarta: UII Press.M. Subagio, 1987, Hukum Keuangan Negara Reublik Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt, 2000, Fiscal Decentralization in Developing Countries (Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.Santoso Brotodihardjo, 1986, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: Enresco.Suhadak dan Trilaksono Nurgoroho, 2006, Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi, Malang: Bayumedia Publishing.Syarif Hidayat, 2000, Refleksi Realitas Otonomi Daerah, Jakarta: Pustaka Quantum.W. Riawan Tjandra, 2006, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Grasindo. 21