Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013

on

  • 4,107 views

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Statistics

Views

Total Views
4,107
Views on SlideShare
4,107
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
62
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 Document Transcript

    • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 32 TAHUN 2013TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHNOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan perludiselaraskan dengan dinamika perkembanganmasyarakat, lokal, nasional, dan global gunamewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional;b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsadiperlukan komitmen nasional untuk meningkatkanmutu dan daya saing bangsa melalui pengaturankembali Standar Kompetensi Lulusan, standar isi,standar proses, dan standar penilaian, sertapengaturan kembali kurikulum;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b perlumenetapkan Peraturan Pemerintah tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan;Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LembaranNegara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan LembaranNegara Nomor 4301);MEMUTUSKAN . . .SALINAN
    • - 2 -MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONALPENDIDIKAN.PASAL IBeberapa ketentuan dalam Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4496), diubah sebagai berikut:1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyisebagai berikut:Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksuddengan:1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteriaminimal tentang sistem pendidikan di seluruhwilayah hukum Negara Kesatuan RepublikIndonesia.2. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yangterstruktur dan berjenjang yang terdiri ataspendidikan dasar, pendidikan menengah, danpendidikan tinggi.3. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakansecara terstruktur dan berjenjang.4. Kompetensi . . .
    • - 3 -4. Kompetensi adalah seperangkat sikap,pengetahuan, dan keterampilan yang harusdimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didiksetelah mempelajari suatu muatan pembelajaran,menamatkan suatu program, atau menyelesaikansatuan pendidikan tertentu.5. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteriamengenai kualifikasi kemampuan lulusan yangmencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.6. Standar Isi adalah kriteria mengenai ruanglingkup materi dan tingkat Kompetensi untukmencapai Kompetensi lulusan pada jenjang danjenis pendidikan tertentu.7. Standar Proses adalah kriteria mengenaipelaksanaan pembelajaran pada satu satuanpendidikan untuk mencapai Standar KompetensiLulusan.8. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikanadalah kriteria mengenai pendidikan prajabatandan kelayakan maupun mental, serta pendidikandalam jabatan.9. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteriamengenai ruang belajar, tempat berolahraga,tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium,bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasidan berekreasi serta sumber belajar lain, yangdiperlukan untuk menunjang prosespembelajaran, termasuk penggunaan teknologiinformasi dan komunikasi.10. Standar . . .
    • - 4 -10. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenaiperencanaan, pelaksanaan, dan pengawasankegiatan pendidikan pada tingkat satuanpendidikan, kabupaten/kota, provinsi, ataunasional agar tercapai efisiensi dan efektivitaspenyelenggaraan pendidikan.11. Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenaikomponen dan besarnya biaya operasi satuanpendidikan yang berlaku selama satu tahun.12. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteriamengenai mekanisme, prosedur, dan instrumenpenilaian hasil belajar Peserta Didik.13. Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuanuntuk mencapai Standar Kompetensi Lulusanyang harus dimiliki seorang Peserta Didik padasetiap tingkat kelas atau program.14. Kompetensi Dasar adalah kemampuan untukmencapai Kompetensi Inti yang harus diperolehPeserta Didik melalui pembelajaran.15. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagiandari dana pendidikan yang diperlukan untukmembiayai kegiatan operasi satuan pendidikanagar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikanyangsesuai Standar Nasional Pendidikan secarateratur dan berkelanjutan.16. Kurikulum adalah seperangkat rencana danpengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahanpelajaran serta cara yang digunakan sebagaipedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaranuntuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.17. Kerangka Dasar Kurikulum adalah tatanankonseptual Kurikulum yang dikembangkanberdasarkan Standar Nasional Pendidikan.18. Silabus . . .
    • - 5 -18. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatumata pelajaran atau tema tertentu yangmencakup Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar,materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran,penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.19. Pembelajaran adalah proses interaksiantarPeserta Didik, antara Peserta Didik denganpendidik dan sumber belajar pada suatulingkungan belajar.20. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalahKurikulum operasional yang disusun oleh dandilaksanakan di masing-masing satuanpendidikan.21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yangberusaha mengembangkan potensi diri melaluiproses Pembelajaran yang tersedia pada jalur,jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.22. Buku Panduan Guru adalah pedoman yangmemuat strategi Pembelajaran, metodePembelajaran, teknik Pembelajaran, dan penilaianuntuk setiap mata pelajaran dan/atau temaPembelajaran23. Buku Teks Pelajaran adalah sumberPembelajaran utama untuk mencapai KompetensiDasar dan Kompetensi Inti.24. Penilaian adalah proses pengumpulan danpengolahan informasi untuk mengukurpencapaian hasil belajar Peserta Didik.25. Evaluasi pendidikan adalah kegiatanpengendalian, penjaminan, dan penetapan mutupendidikan terhadap berbagai komponenpendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenispendidikan sebagai bentuk pertanggung jawabanpenyelenggaraan pendidikan.26. Ulangan . . .
    • - 6 -26. Ulangan adalah proses yang dilakukan untukmengukur pencapaian Kompetensi Peserta Didiksecara berkelanjutan dalam proses Pembelajaran,untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasilbelajar Peserta Didik.27. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untukmengukur pencapaian Kompetensi Peserta Didiksebagai pengakuan prestasi belajar dan/ataupenyelesaian dari suatu satuan pendidikan.28. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakanprogram dan/atau satuan pendidikanberdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.29. Badan Standar Nasional Pendidikan yangselanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiridan independen yang bertugas mengembangkan,memantau pelaksanaan, dan mengevaluasiStandar Nasional Pendidikan.30. Kementerian adalah kementerian yangbertanggung jawab di bidang pendidikan dankebudayaan.31. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yangselanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksanateknis Kementerian yang berkedudukan diprovinsi dan bertugas untuk membantuPemerintah Daerah dalam bentuk supervisi,bimbingan, arahan, saran, dan bantuan tekniskepada satuan pendidikan dasar dan menengahserta Pendidikan Nonformal, dalam berbagaiupaya penjaminan mutu satuan pendidikanuntuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.32. Badan . . .
    • - 7 -32. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasahyang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badanevaluasi mandiri yang menetapkan kelayakanprogram dan/atau satuan pendidikan jenjangpendidikan dasar dan menengah jalur formaldengan mengacu pada Standar NasionalPendidikan.33. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan NonFormal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalahbadan evaluasi mandiri yang menetapkankelayakan program dan/atau satuan pendidikanjalur Pendidikan Nonformal dengan mengacupada Standar Nasional Pendidikan.34. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yangselanjutnya disebut BAN-PT adalah badanevaluasi mandiri yang menetapkan kelayakanprogram dan/atau satuan pendidikan padajenjang Pendidikan Tinggi dengan mengacu padaStandar Nasional Pendidikan.35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang pendidikan.2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan di antaraayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu), ayat yakniayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:Pasal 2(1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputiStandar Isi, Standar Proses, Standar KompetensiLulusan, Standar Pendidik dan TenagaKependidikan, Standar Sarana dan Prasarana,Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, danStandar Penilaian Pendidikan.(1a) Standar . . .
    • - 8 -(1a) Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagaiacuan Pengembangan kurikulum untukmewujudkan tujuan pendidikan nasional.(2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutupendidikan sesuai dengan Standar NasionalPendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dansertifikasi.(3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakansecara terencana, terarah, dan berkelanjutansesuai dengan tuntutan perubahan kehidupanlokal, nasional, dan global.3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu)pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 2AStandar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai acuanutama Pengembangan Standar Isi, Standar Proses,Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik danTenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana,Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.4. Judul Bagian Kesatu BAB III dihapus.5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 5(1) Standar Isi mencakup kriteria:a. ruang lingkup materi; danb. tingkat . . .
    • - 9 -b. tingkat Kompetensi.(2) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a berlaku untuk satuanpendidikan.(3) Tingkat Kompetensi sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b berlaku untuk Peserta Didik padasetiap tingkat kelas.(4) Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan denganPeraturan Menteri.6. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua)pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyisebagai berikut:Pasal 5ARuang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (2) dirumuskan berdasarkan kriteria:a. muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuanperaturan perundang-undangan;b. konsep keilmuan; danc. karakteristik satuan pendidikan dan programpendidikan.Pasal 5BTingkat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (3) dirumuskan berdasarkan kriteria:a. tingkat perkembangan Peserta Didik;b. kualifikasi Kompetensi Indonesia; danc. penguasaan Kompetensi yang berjenjang.7. Ketentuan . . .
    • - 10 -7. Ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 dihapus.8. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus sehinggaPasal 19 berbunyi sebagai berikut:Pasal 19(1) Proses Pembelajaran pada satuan pendidikandiselenggarakan secara interaktif, inspiratif,menyenangkan, menantang, memotivasi PesertaDidik untuk berpartisipasi aktif, sertamemberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,minat, dan perkembangan fisik serta psikologisPeserta Didik.(2) Dihapus.(3) Setiap satuan pendidikan melakukanperencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaanproses Pembelajaran, penilaian hasilPembelajaran, dan pengawasan prosesPembelajaran untuk terlaksananya prosesPembelajaran yang efektif dan efisien.9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 20Perencanaan Pembelajaran merupakan penyusunanrencana pelaksanaan Pembelajaran untuk setiapmuatan Pembelajaran.10. Ketentuan . . .
    • - 11 -10. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) dihapus sehinggaPasal 22 berbunyi sebagai berikut:Pasal 22(1) Penilaian hasil Pembelajaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjangpendidikan dasar dan menengah menggunakanberbagai teknik penilaian sesuai denganKompetensi Dasar yang harus dikuasai.(2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tespraktek, dan penugasan perseorangan ataukelompok.(3) Dihapus.11. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (4) diubah sertaayat (3) dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi sebagaiberikut:Pasal 25(1) Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagaipedoman penilaian dalam penentuan kelulusanPeserta Didik dari satuan pendidikan.(2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi Kompetensiuntuk seluruh mata pelajaran atau mata kuliah.(3) Dihapus.(4) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap,pengetahuan, dan keterampilan.12. Ketentuan . . .
    • - 12 -12. Ketentuan Pasal 43 ayat (5) diubah dan di antaraayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakniayat (5a) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:Pasal 43(1) Standar keragaman jenis peralatan laboratoriumilmu pengetahuan alam (IPA), laboratoriumbahasa, laboratorium komputer, dan peralatanPembelajaran lain pada satuan pendidikandinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimalperalatan yang harus tersedia.(2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimaljumlah peralatan per Peserta Didik.(3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalamjumlah judul dan jenis buku di perpustakaansatuan pendidikan.(4) Standar jumlah Buku Teks Pelajaran diperpustakaan dinyatakan dalam rasio minimaljumlah Buku Teks Pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuanpendidikan untuk setiap Peserta Didik.(5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaanbuku teks pelajaran ditelaah dan/atau dinilai olehBSNP atau tim yang dibentuk oleh Menteri danselanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri.(5a)Dalam hal pengadaan Buku Teks Pelajarandilakukan Pemerintah, Menteri menetapkan bukutersebut sebagai sumber utama belajar danPembelajaran setelah ditelaah dan/atau dinilaioleh BSNP atau tim yang dibentuk oleh Menteri.(6) Standar . . .
    • - 13 -(6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiapsatuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlahsumber belajar terhadap Peserta Didik sesuaidengan jenis sumber belajar dan karakteristiksatuan pendidikan.13. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayatyakni ayat (2a), serta ayat (3) sampai dengan ayat (7)dihapus sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:Pasal 64(1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir adilakukan untuk memantau proses, kemajuanbelajar, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didiksecara berkesinambungan.(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan untuk:a. menilai pencapaian Kompetensi Peserta Didik;b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasilbelajar; danc. memperbaiki proses pembelajaran.(2a)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasilbelajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.(3) Dihapus.(4) Dihapus.(5) Dihapus.(6) Dihapus.(7) Dihapus.14. Ketentuan . . .
    • - 14 -14. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (5) dihapus,serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah sehinggaPasal 65 berbunyi sebagai berikut:Pasal 65(1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1)butir b bertujuan menilai pencapaian StandarKompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran.(2) Dihapus.(3) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mempertimbangkan hasil penilaianPeserta Didik oleh pendidik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 64.(4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksudpada ayat (1) untuk semua mata pelajarandilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untukmenentukan kelulusan Peserta Didik dari satuanpendidikan.(5) Dihapus.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian akhirdan ujian sekolah/madrasah diatur denganPeraturan Menteri.15. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 disisipkan1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 67berbunyi sebagai berikut:Pasal 67 . . .
    • - 15 -Pasal 67(1) Pemerintah menugaskan BSNP untukmenyelenggarakan Ujian Nasional yang diikutiPeserta Didik pada setiap satuan pendidikan jalurformal pendidikan dasar dan menengah, dan jalurnonformal kesetaraan.(1a)Ujian Nasional untuk satuan pendidikan jalurformal pendidikan dasar sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikecualikan untuk SD/MI/SDLBatau bentuk lain yang sederajat.(2) Dalam penyelenggaraan Ujian Nasional BSNPbekerja sama dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi,Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuanpendidikan.(3) Ketentuan mengenai Ujian Nasional diatur lebihlanjut dengan Peraturan Menteri.16. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah dan di antaraayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakniayat (2a) sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:Pasal 69(1) Setiap Peserta Didik jalur pendidikan formalpendidikan dasar dan menengah dan jalurpendidikan nonformal kesetaraan berhakmengikuti Ujian Nasional dan berhakmengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulusdari satuan pendidikan.(2) Setiap . . .
    • - 16 -(2) Setiap Peserta Didik sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib mengikuti satu kali Ujian Nasionaltanpa dipungut biaya.(2a)Peserta Didik jalur pendidikan formal pendidikandasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dikecualikan untuk Peserta DidikSD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat.(3) Peserta Didik pendidikan informal dapatmengikuti Ujian Nasional setelah memenuhisyarat yang ditetapkan oleh BSNP.(4) Peserta Ujian Nasional memperoleh suratketerangan hasil Ujian Nasional yang diterbitkanoleh satuan pendidikan penyelenggara UjianNasional.17. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) dihapus sertaayat (4) diubah sehingga Pasal 70 berbunyi sebagaiberikut:Pasal 70(1) Dihapus.(2) Dihapus.(3) Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lainyang sederajat, Ujian Nasional mencakuppelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).(4) Pada program paket B, Ujian Nasional mencakupmata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), IlmuPengetahuan Sosial (IPS) dan PendidikanPancasila dan Kewarganegaraan.(5) Pada . . .
    • - 17 -(5) Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yangsederajat, Ujian Nasional mencakup matapelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi cirikhas program pendidikan.(6) Pada program paket C, Ujian Nasional mencakupmata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi cirikhas program pendidikan.(7) Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yangsederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaranBahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika,dan mata pelajaran kejuruan yang menjadi cirikhas program pendidikan.18. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) diubah dan di antaraayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakniayat (1a) sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:Pasal 72(1) Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuanpendidikan pada pendidikan dasar dan menengahsetelah:a. menyelesaikan seluruh programPembelajaran;b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaianakhir untuk seluruh mata pelajaran;c. lulus ujian sekolah/madrasah; dand. lulus Ujian Nasional.(1a) Khusus . . .
    • - 18 -(1a)Khusus Peserta Didik dari SD/MI/SDLB ataubentuk lain yang sederajat dinyatakan lulussetelah memenuhi ketentuan pada ayat (1)huruf a, huruf b, dan huruf c.(2) Kelulusan Peserta Didik dari satuan pendidikanditetapkan oleh satuan pendidikan yangbersangkutan sesuai dengan kriteria yangdikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan denganPeraturan Menteri.19. Ketentuan Pasal 76 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf,yakni huruf e sehingga Pasal 76 sebagai berikut:Pasal 76(1) BSNP bertugas membantu Menteri dalammengembangkan, memantau, dan mengendalikanStandar Nasional Pendidikan.(2) Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlakuefektif dan mengikat semua satuan pendidikansecara nasional setelah ditetapkan denganPeraturan Menteri.(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) BSNP berwenang:a. mengembangkan Standar NasionalPendidikan;b. menyelenggarakan ujian nasional;c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintahdan pemerintah daerah dalam penjaminan danpengendalian mutu pendidikan;d. merumuskan kriteria kelulusan dari satuanpendidikan pada jenjang pendidikan dasar danmenengah; dane. menelaah . . .
    • - 19 -e. menelaah dan/atau menilai Buku TeksPelajaran.20. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1(satu) bab,yakni BAB XIA sehingga BAB XIA berbunyi sebagaiberikut:BAB XIAKURIKULUMBagian KesatuKerangka DasarPasal 77A(1) Kerangka Dasar Kurikulum berisi landasanfilosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridissesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.(2) Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:a. acuan dalam Pengembangan StrukturKurikulum pada tingkat nasional;b. acuan dalam Pengembangan muatan lokalpada tingkat daerah; danc. pedoman dalam Pengembangan KurikulumTingkat Satuan Pendidikan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerangka DasarKurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.Bagian Kedua . . .
    • - 20 -Bagian KeduaStruktur KurikulumParagraf 1UmumPasal 77B(1) Struktur Kurikulum merupakan pengorganisasianKompetensi Inti, Kompetensi Dasar, muatanPembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajarpada setiap satuan pendidikan dan programpendidikan.(2) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan tingkat kemampuan untukmencapai Standar Kompetensi Lulusan yangharus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiaptingkat kelas atau program yang menjadi landasanPengembangan Kompetensi dasar.(3) Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan tingkat kemampuan dalamkonteks muatan Pembelajaran, pengalamanbelajar, atau mata pelajaran yang mengacu padaKompetensi inti.(4) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan pengorganisasian matapelajaran untuk setiap satuan pendidikandan/atau program pendidikan.(5) Struktur Kurikulum PAUD formal berisi programPengembangan pribadi anak.(6) Struktur Kurikulum untuk satuan pendidikandasar berisi muatan umum.(7) Struktur Kurikulum untuk satuan pendidikanmenengah terdiri atas:a. muatan . . .
    • - 21 -a. muatan umum;b. muatan peminatan akademik;c. muatan peminatan kejuruan; dand. muatan pilihan lintas minat/pendalamanminat.(8) Struktur Kurikulum nonformal satuan pendidikandan program pendidikan berisi programPengembangan kecakapan hidup.(9) Muatan umum sebagaimana dimaksud padaayat (6) dan ayat (7) huruf a terdiri atas:a. muatan nasional untuk satuan pendidikan;danb. muatan lokal untuk satuan pendidikan sesuaidengan potensi dan keunikan lokal.Paragraf 2Kompetensi IntiPasal 77C(1) Kompetensi Inti merupakan tingkat kemampuanuntuk mencapai Standar Kompetensi Lulusanyang harus dimiliki seorang Peserta Didik padasetiap tingkat kelas atau program yang menjadilandasan Pengembangan Kompetensi dasar.(2) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud padaayat (1) mencakup: sikap spiritual, sikap sosial,pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsisebagai pengintegrasi muatan Pembelajaran, matapelajaran atau program dalam mencapai StandarKompetensi Lulusan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kompetensi intisebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.Paragraf 3 . . .
    • - 22 -Paragraf 3Kompetensi DasarPasal 77D(1) Kompetensi Dasar mencakup sikap spiritual,sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilandalam muatan Pembelajaran, mata pelajaran, ataumata kuliah.(2) Kompetensi Dasar dikembangkan dalam konteksmuatan Pembelajaran, pengalaman belajar, matapelajaran atau mata kuliah sesuai denganKompetensi inti.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai KompetensiDasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.Paragraf 4Beban BelajarPasal 77E(1) Beban belajar memuat:a. jumlah jam belajar yang dialokasikan untukPembelajaran suatu tema, gabungan tema,mata pelajaran; ataub. keseluruhan kegiatan yang harus diikutiPeserta Didik dalam satu minggu, semester,dan satu tahun pelajaran.(2) Beban belajar sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:a. kegiatan tatap muka;b. kegiatan terstruktur; danc. kegiatan mandiri.(3) Ketentuan . . .
    • - 23 -(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dalam Peraturan Menteri.Bagian KetigaSilabusPasal 77F(1) Silabus merupakan rencana Pembelajaran padamata pelajaran atau tema tertentu dalampelaksanaan kurikulum.(2) Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencakup:a. Kompetensi inti;b. Kompetensi dasar;c. materi pembelajaran;d. kegiatan pembelajaran;e. penilaian;f. alokasi waktu; dang. sumber belajar.(3) Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikembangkan oleh Pemerintah, pemerintahdaerah, dan satuan pendidikan sesuai dengankewenangan masing - masing.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai silabussebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Menteri.Bagian Keempat . . .
    • - 24 -Bagian KeempatStruktur Kurikulum Satuan Pendidikan dan Program PendidikanParagraf 1Struktur Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini FormalPasal 77G(1) Struktur Kurikulum pendidikan anak usia diniformal berisi program-program Pengembangannilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa,sosial-emosional, dan seni.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai StrukturKurikulum pendidikan anak usia dini formalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Menteri.Paragraf 2Struktur Kurikulum Pendidikan DasarPasal 77H(1) Struktur Kurikulum pendidikan dasar berisimuatan Pembelajaran atau mata pelajaran yangdirancang untuk mengembangkan Kompetensispiritual keagamaan, sikap personal dan sosial,pengetahuan, dan keterampilan.(2) Struktur Kurikulum pendidikan dasar terdiri atasStruktur Kurikulum:a. SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat;danb. SMP/MTs, SMPLB atau bentuk lain yangsederajat.Pasal 77I . . .
    • - 25 -Pasal 77I(1) Struktur Kurikulum SD/MI, SDLB atau bentuklain yang sederajat terdiri atas muatan:a. pendidikan agama;b. pendidikan kewarganegaraan;c. bahasa;d. matematika;e. ilmu pengetahuan alam;f. ilmu pengetahuan sosial;g. seni dan budaya;h. pendidikan jasmani dan olahraga;i. keterampilan/kejuruan; danj. muatan lokal.(2) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih matapelajaran sesuai dengan kebutuhan satuanpendidikan dan program pendidikan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai strukturkurikulum SD/MI, SDLB atau bentuk lain yangsederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.Pasal 77J(1) Struktur Kurikulum SMP/MTs/SMPLB ataubentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan:a. pendidikan agama;b. pendidikan kewarganegaraan;c. bahasa;d. matematika;e. ilmu . . .
    • - 26 -e. ilmu pengetahuan alam;f. ilmu pengetahuan sosial;g. seni dan budaya;h. pendidikan jasmani dan olahraga;i. keterampilan/kejuruan; danj. muatan lokal.(2) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih matapelajaran sesuai dengan kebutuhan satuanpendidikan dan program pendidikan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai StrukturKurikulum SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dalam Peraturan Menteri.Paragraf 3Struktur Kurikulum Pendidikan MenengahPasal 77K(1) Kurikulum pendidikan menengah terdiri atas:a. muatan umum untuk SMA/MA, SMALB danSMK/MAK;b. muatan peminatan akademik SMA/MA danSMK/MAK;c. muatan pilihan lintas minat atau pendalamanminat untuk SMA/MA, SMALB;d. muatan peminatan kejuruan untukSMK/MAK; dane. muatan pilihan lintas minat atau pendalamanminat untuk SMK/MAK.(2) Muatan . . .
    • - 27 -(2) Muatan umum sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a terdiri atas:a. pendidikan agama;b. pendidikan kewarganegaraan;c. bahasa;d. matematika;e. ilmu pengetahuan alam;f. ilmu pengetahuan sosial;g. seni dan budaya;h. pendidikan jasmani dan olahraga;i. keterampilan/kejuruan; danj. muatan lokal.(3) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih matapelajaran sesuai dengan kebutuhan satuanpendidikan dan program pendidikan.(4) Muatan peminatan akademik SMA/MA ataubentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b terdiri atas:a. matematika dan ilmu pengetahuan alam;b. ilmu pengetahuan sosial;c. bahasa dan budaya; ataud. peminatan lainnya.(5) Muatan peminatan kejuruan SMK/MAK ataubentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf d terdiri atas:a. teknologi dan rekayasa;b. kesehatan;c. seni, kerajinan, dan pariwisata;d. teknologi informasi dan komunikasi;e. agribisnis . . .
    • - 28 -e. agribisnis dan agroteknologi;f. bisnis dan manajemen;g. perikanan dan kelautan; atauh. peminatan lain yang diperlukan masyarakat.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatanpeminatan akademik dan muatan pilihan lintasminat atau pendalaman minat SMA/MA, SMALBserta muatan peminatan kejuruan dan pilihanlintas minat atau pendalaman minat untukSMK/MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b sampai dengan huruf e diatur dalamPeraturan Menteri.Paragraf 4Struktur Kurikulum Pendidikan NonformalPasal 77L(1) Struktur Kurikulum pendidikan nonformal berisiprogram pengembangan kecakapan hidup yangmencakup keterampilan fungsional, sikap dankepribadian profesional, dan jiwa wirausahamandiri, serta Kompetensi dalam bidang tertentu.(2) Struktur Kurikulum pendidikan nonformal terdiriatas struktur kurikulum:a. satuan pendidikan nonformal; danb. program pendidikan nonformal.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai StrukturKurikulum pendidikan nonformal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalamPeraturan Menteri.Bagian Kelima . . .
    • - 29 -Bagian KelimaKurikulum Tingkat Satuan PendidikanPasal 77M(1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikanmerupakan Kurikulum operasional yang disusunoleh dan dilaksanakan di masing-masing satuanpendidikan.(2) Pengembangan Kurikulum Tingkat SatuanPendidikan jenjang pendidikan dasar danmenengah mengacu pada Standar NasionalPendidikan, Kerangka Dasar dan StrukturKurikulum, dan pedoman implementasiKurikulum.(3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkanoleh kepala satuan pendidikan.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KurikulumTingkat Satuan Pendidikan diatur denganPeraturan Menteri.Bagian KeenamMuatan LokalPasal 77N(1) Muatan lokal untuk setiap satuan pendidikanberisi muatan dan proses Pembelajaran tentangpotensi dan keunikan lokal.(2) Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakanpada setiap satuan pendidikan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan lokaldiatur dengan Peraturan Menteri.Bagian Ketujuh . . .
    • - 30 -Bagian KetujuhDokumen KurikulumPasal 77O(1) Dokumen Kurikulum merupakan perangkatoperasional untuk memfasilitasi Pengembangan,pelaksanaan, dan penilaian Kurikulum.(2) Dokumen Kurikulum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas:a. dokumen Kurikulum setiap satuan pendidikanatau program pendidikan;b. dokumen Kurikulum setiap mata pelajaran;c. pedoman implementasi Kurikulum;d. Buku Teks Pelajaran;e. Buku Panduan Guru; danf. dokumen Kurikulum lainnya.Bagian KedelapanPengelolaan KurikulumPasal 77P(1) Pengelolaan Kurikulum merupakan pengaturankewenangan Pemerintah, pemerintah daerah, dansatuan pendidikan dalam perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.(2) Dalam melaksanakan pengelolaan Kurikulumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintahberwenang menyiapkan, menyusun, danmengevaluasi :a. dokumen Kurikulum setiap satuan pendidikanatau program pendidikan;b. dokumen . . .
    • - 31 -b. dokumen Kurikulum setiap mata pelajaran;c. pedoman implementasi Kurikulum;d. Buku Teks Pelajaran; dane. Buku Panduan Guru.(3) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasidan supervisi pengelolaan muatan lokal padapendidikan menengah.(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukankoordinasi dan supervisi pengelolaan muatanlokal pada pendidikan dasar.(5) Pengelolaan muatan lokal sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dan ayat (4) meliputi penyiapan,penyusunan, dan evaluasi:a. dokumen muatan lokal;b. Buku Teks Pelajaran; danc. Buku Panduan Guru.(6) Dalam hal seluruh kabupaten/kota pada 1 (satu)provinsi sepakat menetapkan 1 (satu) muatanlokal yang sama, koordinasi dan supervisipengelolaan Kurikulum pada pendidikan dasardilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.(7) Satuan pendidikan mengelola:a. muatan lokal;b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; danc. rencana pelaksanaan Pembelajaran danpelaksanaan Pembelajaran.(8) Rencana pelaksanaan Pembelajaran danpelaksanaan Pembelajaran sebagaimanadimaksud pada ayat (7) huruf c disusun sesuaidengan potensi, minat, bakat, dan kemampuanPeserta Didik dalam lingkungan belajar.Bagian Kesembilan . . .
    • - 32 -Bagian KesembilanEvaluasi KurikulumPasal 77Q(1) Evaluasi Kurikulum merupakan upayamengumpulkan dan mengolah informasi dalamrangka meningkatkan efektifitas pelaksanaanKurikulum pada tingkat nasional, daerah, dansatuan pendidikan.(2) Evaluasi Kurikulum sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintahdaerah, satuan pendidikan, dan/atau masyarakat.(3) Evaluasi muatan nasional dan muatan lokaldilakukan oleh Pemerintah.(4) Evaluasi muatan lokal dilakukan oleh pemerintahdaerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.(5) Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikandilakukan oleh satuan pendidikan yangberkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat.(6) Evaluasi muatan nasional, muatan lokal, danKurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dapatdilakukan oleh masyarakat.(7) Evaluasi Kurikulum sebagaimana dimaksud padaayat (1) digunakan untuk penyempurnaanKurikulum.(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasiKurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Menteri.21. Di antara . . .
    • - 33 -21. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 89 disisipkan1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 89berbunyi sebagai berikut:Pasal 89(1) Pencapaian Kompetensi akhir Peserta Didikdinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atausertifikat Kompetensi.(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar danmenengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagaitanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutantelah lulus dari satuan pendidikan.(3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah,Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sekurang-kurangnya berisi:a. Identitas Peserta Didik;b. Pernyataan bahwa Peserta Didik yangbersangkutan telah lulus dari penilaian akhirsatuan pendidikan beserta daftar nilai matapelajaran yang ditempuhnya;c. Pernyataan tentang status kelulusan PesertaDidik dari Ujian Nasional beserta daftar nilaimata pelajaran yang diujikan; dand. Pernyataan bahwa Peserta Didik yangbersangkutan telah memenuhi seluruh kriteriadan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.(3a)Ijazah SD/MI/SDLB atau bentuk lain yangsederajat sekurang-kurangnya berisi unsursebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,huruf b, dan huruf d.(4) Pada . . .
    • - 34 -(4) Pada jenjang pendidikan tinggi ijazahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:a. Identitas Peserta Didik;b. Pernyataan bahwa Peserta Didik yangbersangkutan telah memenuhi seluruh kriteriadan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.(5) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikanyang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasimandiri yang dibentuk oleh organisasi profesiyang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwaPeserta Didik yang bersangkutan telah lulus ujiKompetensi.(6) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksudpada ayat (5) sekurang-kurangnya berisi:a. Identitas Peserta Didik;b. Pernyataan bahwa Peserta Didik yangbersangkutan telah lulus uji Kompetensiuntuk semua mata pelajaran atau mata kuliahkeahlian yang dipersyaratkan dengan nilaiyang memenuhi syarat sesuai ketentuan yangberlaku;c. Daftar semua mata pelajaran atau mata kuliahkeahlian yang telah ditempuh ujiKompetensinya oleh Peserta Didik, besertanilai akhirnya.22. Ketentuan . . .
    • - 35 -22. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94berbunyi sebagai berikut:Pasal 94Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintahini:a. Dihapusb. Satuan pendidikan dasar dan menengah wajibmenyesuaikan dengan ketentuan PeraturanPemerintah ini paling lambat 7 (tujuh) tahun.c. Standar kualifikasi pendidik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 berlaku efektifsepenuhnya 7 (tujuh) tahun sejak ditetapkannyaPeraturan Pemerintah ini.d. Dihapuse. DihapusPASAL II1. Ketentuan pengecualian Ujian Nasional SD/MI/SDLBatau bentuk lain yang sederajat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 67 ayat (1a) berlaku sejaktahun ajaran 2013/2014.2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.Agar . . .
    • - 36 -Agar setiap orang mengetahui, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganmenempatkannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 7 Mei 2013PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 7 Mei 2013MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,AMIR SYAMSUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 71ttd.ttd.Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RIAsisten Deputi Perundang-undanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,Wisnu SetiawanWisnu Setiawan
    • PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 32 TAHUN 2013TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHNOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKANI. UMUMPeningkatan mutu dan daya saing sumberdaya manusia Indonesiahasil pendidikan telah menjadi komitmen nasional. RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014: ”menyebutkanbahwa salah satu substansi inti program aksi bidang pendidikan adalahpenataan ulang kurikulum sekolah sehingga dapat mendorong penciptaanhasil didik yang mampu menjawab kebutuhan sumberdaya manusiauntuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah”. Dengan demikianpemantapan Standar Nasional Pendidikan dan pengaturan kurikulumsecara utuh sangat penting dan mendesak dilakukan untuk mencapaitujuan tersebut.Standar Nasional Pendidikan, yang diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikanperlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal,nasional, dan globalguna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikannasional. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, danStandar Penilaian; yang bersama-sama membangun kurikulumpendidikan; penting dan mendesak untuk disempurnakan. Selain itu, ide,prinsip dan norma yang terkait dengan kurikulum dirasakan pentinguntuk dikembangkan secara komprehensif dan diatur secara utuh padasatu bagian tersendiri.Mempertimbangkan . . .
    • - 2 -Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dirasakanpenting untuk diadakan penyempurnaan dalam Peraturan Pemerintahmengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan.II. PASAL DEMI PASALPasal IAngka 1Pasal 1Cukup jelas.Angka 2Pasal 2Cukup jelas.Angka 3Pasal 2ACukup jelas.Angka 4Cukup jelas.Angka 5Pasal 5Ayat (1)Yang dimaksud dengan ”lingkup materi” adalah batasankedalaman muatan yang dijabarkan ke dalam kurikulumuntuk setiap satuan pendidikan dan program pendidikan.Ayat (2) . . .
    • - 3 -Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Angka 6Pasal 5ACukup jelas.Pasal 5BCukup jelas.Angka 7Cukup jelas.Angka 8Pasal 19Cukup jelas.Angka 9Pasal 20Cukup jelas.Angka 10Pasal 22Cukup jelas.Angka 11 . . .
    • - 4 -Angka 11Pasal 25Cukup jelas.Angka 12Pasal 43Cukup jelas.Angka 13Pasal 64Cukup jelas.Angka 14Pasal 65Cukup jelas.Angka 15Pasal 67Cukup jelas.Angka 16Pasal 69Cukup jelas.Angka 17Pasal 70Cukup jelas.Angka 18Pasal 72Cukup jelas.Angka 19 . . .
    • - 5 -Angka 19Pasal 76Cukup jelas.Angka 20Pasal 77ACukup jelas.Pasal 77BCukup jelas.Pasal 77CCukup jelas.Pasal 77DCukup jelas.Pasal 77ECukup jelas.Pasal 77FCukup jelas.Pasal 77GAyat (1)Yang dimaksud dengan ”Pengembangan nilai agama danmoral” mencakup perwujudan suasana belajar untuktumbuh-kembangnya perilaku baik yang bersumber darinilai agama dan moralita dalam konteks bermain.Yang dimaksud dengan ”Pengembangan motorik”mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya kematangan kinestetik dalam konteksbermain.Yang . . .
    • - 6 -Yang dimaksud dengan ”Pengembangan kognitif”mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya kematangan proses berfikir dalam konteksbermain.Yang dimaksud dengan ”Pengembangan bahasa”mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya kematangan bahasa dalam konteks bermain.Yang dimaksud dengan ”Pengembangan sosial-emosional”mencakup perwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnya sikap dan keterampilan sosial dalam konteksbermain.Yang dimaksud dengan ”Pengembangan seni” mencakupperwujudan suasana untuk tumbuh-kembangnyaapresiasi seni dalam konteks bermain.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 77HAyat (1)Yang dimaksud dengan ”Pengembangan Kompetensispiritual keagamaan” mencakup perwujudan suasanabelajar untuk meletakkan dasar perilaku baik yangbersumber dari nilai-nilai agama dan moral dalam konteksbelajar dan berinteraksi sosial.Yang dimaksud dengan ”Pengembangan sikap personaldan sosial” mencakup perwujudan suasana untukmeletakkan dasar kematangan sikap personal dan sosialdalam konteks belajar dan berinteraksi sosialYang dimaksud dengan ”Pengembangan pengetahuan”mencakup perwujudan suasana untuk meletakkan dasarkematangan proses berfikir dalam konteks belajar danberinteraksi sosial.Yang . . .
    • - 7 -Yang dimaksud dengan ”Pengembangan keterampilan”mencakup perwujudan suasana untuk meletakkan dasarketerampilan dalam konteks belajar dan berinteraksisosial.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 77IAyat (1)Huruf aPendidikan agama dimaksudkan untuk membentukPeserta Didik menjadi manusia yang beriman danbertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sertaberakhlak mulia termasuk budi pekerti.Huruf bPendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untukmembentuk Peserta Didik menjadi manusia yangmemiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalamkonteks nilai dan moral Pancasila, kesadaranberkonstitusi Undang – Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia 1945, nilai dan semangatBhinneka Tunggal Ika, serta komitmen NegaraKesatuan Republik Indonesia.Huruf cBahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia,bahasa daerah, dan bahasa asing denganpertimbangan:1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu PesertaDidik; dan3. Bahasa . . .
    • - 8 -3. Bahasa asing terutama bahasa Inggrismerupakan bahasa internasional yang sangatpenting kegunaannya dalam pergaulan global.Huruf dBahan kajian matematika, antara lain, berhitung,ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untukmengembangkan logika dan kemampuan berpikirPeserta Didik.Huruf eBahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain,fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untukmengembangkan pengetahuan, pemahaman, dankemampuan analisis Peserta Didik terhadaplingkungan alam dan sekitarnya.Huruf fBahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain,ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dansebagainya dimaksudkan untuk mengembangkanpengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisisPeserta Didik terhadap kondisi sosial masyarakat.Huruf gBahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untukmembentuk karakter Peserta Didik menjadi manusiayang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya.Bahan kajian seni mencakup menulis,menggambar/melukis, menyanyi, dan menari yangdifokuskan pada seni budaya.Huruf h . . .
    • - 9 -Huruf hBahan kajian pendidikan jasmani dan olah ragadimaksudkan untuk membentuk karakter PesertaDidik agar sehat jasmani dan rohani, danmenumbuhkan rasa sportivitas.Huruf iBahan kajian keterampilan dimaksudkan untukmembentuk Peserta Didik menjadi manusia yangmemiliki keterampilan atau prakarya.Huruf jBahan kajian muatan lokal dimaksudkan untukmembentuk pemahaman terhadap potensi di daerahtempat tinggalnya.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 77JAyat (1)Huruf aPendidikan agama dimaksudkan untuk membentukPeserta Didik menjadi manusia yang beriman danbertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sertaberakhlak mulia termasuk budi pekerti.Huruf b . . .
    • - 10 -Huruf bPendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untukmembentuk Peserta Didik menjadi manusia yangmemiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalamkonteks nilai dan moral Pancasila, kesadaranberkonstitusi Undang – Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia 1945, nilai dan semangatBhinneka Tunggal Ika, serta komitmen NegaraKesatuan Republik Indonesia.Huruf cBahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia,bahasa daerah, dan bahasa asing denganpertimbangan:1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu PesertaDidik; dan3. Bahasa asing terutama bahasa Inggrismerupakan bahasa internasional yang sangatpenting kegunaannya dalam pergaulan global.Huruf dBahan kajian matematika, antara lain, berhitung,ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untukmengembangkan logika dan kemampuan berpikirPeserta Didik.Huruf eBahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain,fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untukmengembangkan pengetahuan, pemahaman, dankemampuan analisis Peserta Didik terhadaplingkungan alam dan sekitarnya.Huruf f . . .
    • - 11 -Huruf fBahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain,ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dansebagainya dimaksudkan untuk mengembangkanpengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisisPeserta Didik terhadap kondisi sosial masyarakat.Huruf gBahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untukmembentuk karakter Peserta Didik menjadi manusiayang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya.Bahan kajian seni mencakup menulis,menggambar/melukis, menyanyi, dan menari yangdifokuskan pada seni budaya.Huruf hBahan kajian pendidikan jasmani dan olah ragadimaksudkan untuk membentuk karakter PesertaDidik agar sehat jasmani dan rohani, danmenumbuhkan rasa sportivitas.Huruf iBahan kajian keterampilan dimaksudkan untukmembentuk Peserta Didik menjadi manusia yangmemiliki keterampilan atau prakarya.Huruf jBahan kajian muatan lokal dimaksudkan untukmembentuk pemahaman terhadap potensi di daerahtempat tinggalnya.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 77K . . .
    • - 12 -Pasal 77KAyat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aPendidikan agama dimaksudkan untuk membentukPeserta Didik menjadi manusia yang beriman danbertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sertaberakhlak mulia termasuk budi pekerti.Huruf bPendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untukmembentuk Peserta Didik menjadi manusia yangmemiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalamkonteks nilai dan moral Pancasila, kesadaranberkonstitusi Undang – Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia 1945, nilai dan semangatBhinneka Tunggal Ika, serta komitmen NegaraKesatuan Republik Indonesia.Huruf cBahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia,bahasa daerah, dan bahasa asing denganpertimbangan:1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu PesertaDidik; dan3. Bahasa asing terutama bahasa Inggrismerupakan bahasa internasional yang sangatpenting kegunaannya dalam pergaulan global.Huruf d . . .
    • - 13 -Huruf dBahan kajian matematika, antara lain, berhitung,ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untukmengembangkan logika dan kemampuan berpikirPeserta Didik.Huruf eBahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain,fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untukmengembangkan pengetahuan, pemahaman, dankemampuan analisis Peserta Didik terhadaplingkungan alam dan sekitarnya.Huruf fBahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain,ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dansebagainya dimaksudkan untuk mengembangkanpengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisisPeserta Didik terhadap kondisi sosial masyarakat.Huruf gBahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untukmembentuk karakter Peserta Didik menjadi manusiayang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya.Bahan kajian seni mencakup menulis,menggambar/melukis, menyanyi, dan menari yangdifokuskan pada seni budaya.Huruf hBahan kajian pendidikan jasmani dan olah ragadimaksudkan untuk membentuk karakter PesertaDidik agar sehat jasmani dan rohani, danmenumbuhkan rasa sportivitas.Huruf i . . .
    • - 14 -Huruf iBahan kajian keterampilan dimaksudkan untukmembentuk Peserta Didik menjadi manusia yangmemiliki keterampilan atau prakarya.Huruf jBahan kajian muatan lokal dimaksudkan untukmembentuk pemahaman terhadap potensi di daerahtempat tinggalnya.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Pasal 77LCukup jelas.Pasal 77MCukup jelas.Pasal 77NCukup jelas.Pasal 77OAyat (1)Cukup jelas.Ayat (2) . . .
    • - 15 -Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan “dokumen kurikulum setiapsatuan pendidikan atau program pendidikan”berisikan kerangka dasar kurikulum, strukturkurikulum, beban belajar, dan alokasi waktu.Huruf bYang dimaksud dengan “dokumen kurikulum setiapmata pelajaran” berisikan karakteristik matape;lajaran, Kompetensi inti dan Kompetensi dasar,serta silabus.Huruf cYang dimaksud dengan “pedoman implementasikurikulum” berisikan pedoman penyusunanKurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, pedomanpengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,pedoman umum pembelajaran, pedomanPengembangan muatan lokal, pedoman kegiatanekstrakurikuler, dan pedoman evaluasi kurikulum.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Pasal 77PCukup jelas.Pasal 77Q . . .
    • - 16 -Pasal 77QCukup jelas.Angka 21Pasal 89Cukup jelas.Angka 22Pasal 94Cukup jelas.Pasal IICukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5410