Amdal

34,112 views
33,846 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
34,112
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
234
Actions
Shares
0
Downloads
499
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Amdal

  1. 1. http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_Mengenai_Dampak_LingkunganAnalisis Mengenai Dampak LingkunganDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Belum DiperiksaAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usahadan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentangpenyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yangdiperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup disini adalah aspek Abiotik, Biotik, dan Kultural. Dasar hukum AMDAL adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999tentang "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup".Dokumen AMDAL terdiri dari : Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)AMDAL digunakan untuk: Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatanPihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah: Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:
  2. 2. 1. Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia menggunakan/menerapkan penapisan 1 langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre request list). Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 2. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 3. Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH NO. 08/2006 4. Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008http://deddywawan-dewa.blogspot.com/2010/03/makalah-amdal_31.html BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Untuk prakiraan dampak, analisis resiko lingkungan dan evaluasi dampak telah dilakukan metode yang sangat sederhana samapai pada metode yang canggih. Prakiraan dampak yang sederhana lebih bersifat intuitif dan sangat subyektif. Pada metode yang makin canggih dasar ilmiah makin canggih dan dasar subyektif subyektif makin berkurang. Model matematik, fisik serta eksperimen laboraturium dan lapangan banyak digunakan diguanakan dalam metode yang canggih ini, namun karena pengelolaan lingkungan bersifat antroposentris dan dengan demikian AMDAL sebagai salah satu alat pengelolaan lingkungan yang bersifat antroposentris, alat yang canggih itupun dapat bebas dari subyektifitas. Dalam makalah ini yang akan dibahas khusus masalah Evaluasi Dampak dan Evaluasi Resiko, dimana evaluasi dampak ini sifatnya subyektif. Meskipun metodenya canggih, aktifitasnya tidak dapat dieliminasi. Sementara orang menganggap, jika evaluasi itu dilakukan secara sistematis dan pengolahan datanya dilakukan dengan komputer hasilnya akan obyektif, itu tidak benar. Penyusunan model matematis didasarkan pada asumsi tertentu. Bila asumsi diubah, model matematikanya pun berubah, atau paling sedikit hasil perhitungannya, karena asumsi itu, khususnya dalam AMDAL bersifat antroposentris, di dalam model matematis pun terkandung subyektifitas. Jika model matematis mengandung subyektifitas itu diolah oleh komputer, subyektifitas itu tetap ada. Sebab komputer tidak dapat berfikir sendiri, melainkan hanya dapat menjalankan perintah manusia. Namun walupun evaluasi itu bersifat subyektif, kita harus rasional, jadi evaluasi itu kita lakukan dengan subyektifitas rasional.1.2 Rumusan Masalah Dari penjelasan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana cara mengevaluasi dampak lingkungan?
  3. 3. 2. Bagaimana cara mengevaluasi resiko dari suatu kegiatan manusia?1.3 Tujuan Berdasarkan permasalahan di atas, penulis dapat menyimpulkan tujuan yaitu: 1. Untuk mengetahui cara mengevaluasi dampak lingkungan dan seberapa besar nilai dampak yang ditimbulkan. 2. Untuk mengetahui cara mengevaluasi resiko dari segala sesuatu kegiatan manusia.1.4 Manfaat Adapun manfaat daripada penulisan makalah ini, diharapkan dapat: 1. Dijadikan sebagai pedoman penulisan makalah mahasiswa yang lain. 2. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang evaluasi dampak dan evaluasi resiko dalam AMDAL. BAB II PEMBAHASAN EVALUASI DAMPAK DAN RESIKO2.1 Evaluasi Dampak Evaluasi dampak sering diartikan sebagai penilaian terhadap sesuatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi. Dampak dapat dievaluasi secara informal dan formal A. Metode Informal Metode Informal yang sederhana ialah dengan memberi nilai variabel, misalnya kecil, sedang, dan besar. Cara lain ialah dengan memberi skor, misalnya dari 1 (satu) sampai 5 (lima) tanpa patokan yang jelas. Namun metode ini tidak memberi pegangan cara untuk mendapatkan nilai penting dampak. Karena itu disinipun terjadi fluktuasi yang besar antara anggota tim dan pemberian nilai. Kadar subyektivitas evaluasi itu tinggi. Misalnya, seorang pejabat Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) akan cenderung untuk memberikan nilai penting yang lebih tinggi untuk dampak margasatwa daripada seorang pejabat Direktorat Jenderal Industri Dasar. B. Metode Formal Metode formal dapat dibedakan dalam: 1. Metode Pembobotan Dalam sistem ini dampak diberi bobot dengan menggunakan metode yang ditentukan secara eksplisit. Sebuah contoh ialah sistem pembobotan menurut Battelle utnuk pengembangan sumberdaya air (Dee.el.al.1973). Dalam sistem Battelle ini
  4. 4. lingkungan dibagi dalam empat kategori utama, yaitu ekologi, fisik/ kimia, estetik, dan kepentingan manusia/ sosial. Masing-masing kategori terdiri atas komponen. Misalnya, komponen dalam katergori ekologi ialah jenis dan populasi teresterial. Selanjutnya komponen dibagi dalam indikator dampak. Contoh indikator dampak dalam komponen jenis dan populasi teresterial ialah tanaman pertanian dan vegetasi alamiah. Masing-masing kategori, komponen dan indikator dampak dinilai pentingnya relatif terhadap yang lain dengan menggunakan angka desimal antara 0 dan 1. Angka dalam sistem evaluasi lingkungan Battelle diragukan kegunaannya diIndonesia, karena sistem nilai kita berbeda dengan di Amerika serikat. Namun demikian metode untuk mendapatkan bobot dalam sistem evaluasi lingkungan itu kiranya pantas untuk diteliti kegunaannya di Indonesia. Sudah barang tentu kategori, komponen dan indikator serta peruntukannya harus disesuaikan dengan keadaan diIndonesia. Mongkol (1982) membuat modifikasi sistem evaluasi lingkungan Battelle. Pertama fungsui nilai tidaklah dibuat dari grafik mutu lingkungan terhadap indikator dampak, melainkan grafik mutu lingkungan terhadap M/S, M ialah indikator dampak dan S adalah batas maksimum atau minimum indikator dampak yang tidak boleh dilampaui. Modifikasi kedua ialah Mongkol tidak menggunakan biaya lingkungan netto atau manfaat lingkungan netto, melainkan nisbah manfaat/ biaya lingkungan sebagai berikut: Nisbah manfaat/ biaya lingkungan = Keterangan : |Pos E| : Jumlah total dampak positif |Neg E| : Jumlah total dampak negatif Agar operasi matematik dapat dilakukan dalam metode pembobotan, metode itu harus menggunakan skala interval atau skala nisbah.2. Metode Ekonomi Metode ini mudah diterapkan pada dampak yang mempunyai nilai uang. Untuk dampak yang mempunyai nilai uang penerapan metode ini masih mengalami banyak kesulitan. Cara yang umum dipakai ialah untuk memberikan harga bayangan (shadow price) pada dampak tersebut. Harga bayangan itu didasarkan pada kesediaan orang atau pemrintah untuk membayar / untuk menerima biaya ganti rugi untu lingkungan yang terkena dampak tersebut. Misalnya pemerintah mengalokasikan
  5. 5. anggaran belanja tertentu untuk penjagaan dan pemeliharaan cagar alam dan taman nasional. Demikian pula orang bersedia untuk mengeluarkan biaya untuk mengunjungi suatu cagar alam atau taman nasional. Besarnya anggaran belanja atau biaya perjalanan tersebut merupakan harga bayangan cagar alam, yaitu nilai yang diberikan oleh pemerintah/ orang kepada cagar alam itu. Dalam hal lingkungan yang tercemar biaya deperlukan untuk membersihkan lingkungan dari pencemaran, biaya itu makin tinggi, dengan demikian tingginya tingkat kebersihan yang dikehendaki masyarakat. Pada prinsifnya dampak pada manusia dapat pula diberi harga bayangan. Misalnya, harga bayangan untuk dampak kesehatan dapat dihitung berdasarkan upah yang hilang dan atau biaya pengobatan. Demikian pula biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk dampak kesehatan dapat dihitung berdasarkan upah yang hilang dan atau biaya pengobatan. Demikian pula biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pelayanan kesehatan, misalnya vaksinasi, dapat disebut pula sebagai harga membayar perlindungan jiwa dari kematian. Banyak tantangan masih diberiklan terhadap pemberian nilai uang pada lingkungan terutama pada jiwa dan kesehatan manusia, tantangan itu terutama berkaitan dengan masalah etik.2.2 Evaluasi Resiko Seperti halnya dampak, evaluasi resiko juga bersifat subyektif. Evaluasi itu sngat dipengaruhi oleh persepsi orang terhadap resiko. Menurut Whyte dan Burton (1982) resikok dapat dinyatakan sebagai berikut: R = Kementakan x Konsekuensi Akan tetapi bagi masyarakat umum persepsi resiko ialah: R = Kementakan x (Konsekuensi)p Besarnya eksponen p dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya faktor yang mempengaruhi kesediaan masyarakat untuk menerima resiko, responden di Amerika Serikat menaksir- lebih (overes timate) resiko yang ditimbulkan oleh kejadian yang jarang terjadi dan menaksir-kurang (underestimate) resiko yang ditimbulkan oleh kejadian yang banyak terjadi. Evaluasi resiko sangatlah rumit, dua faktor utama selalu harus diingat : pertama, adanya ketidakpastian ilmiah, dan kedua, persepsi masyarakat terhadap resiko hanyalah sebagian saja didasarkan pada bukti ilmiah. Mengingat rumitnya evaluasi resiko para pakar menyarankan, agar evaluasi dijalankan melalui proses negosiasi dan mediasi dengan masyaraka (Bidwll et.al 1987: Klapp. 1987). Negosiasi dan Mediasi yang ternyata telah dapat membuahkan hasil kesepakatan yang memuaskan pihak-pihak berkepentingan dan menggalang pesan serta mereka di banyak
  6. 6. negara, kiranya perlu dipelajari kemungkinan penerapannya di Indonesia, metode ini kiranya juga sesuai dengan pasal 22 PP 51 tahun 1993. Lagipula musyawarah merupakan tradisi yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat kita. BAB III PENUTUP3.1 Kesimpulan Evaluasi dampak dapat dilakukan dengan metode informal dan metode formal. Metode formal terdiri atas metode pembobotan dan metode ekonomi. Evaluasi dampak bersifat antroposentris, karena itu evaluasi dampak selalu mengandung subyektifitas. Beberapa usaha telah dilakukan untuk mengurangi subyektifitas dan manambah obyektifitas, misalnya dengan pemberian skala dan bobot. Untuk mempermudah pengambilan keputusan skala dan bobot yang didapatkan dari masing-masing dampak yang banyak jumlahnya, selanjutnya diusahakan untuk dirangkum menjadi satu atau sejumlah kecil indeks komposit. Sedangkan untuk mengingat rumitnya evaluasi resiko para pakar menyarankan agar evaluasi dijalankan melalui proses negosiasi dan mediasi dengan masyarakat (Bidwell et.al.. 1987; Klapp. 1987). Karena proses ini telah dapat membuahkan hasil kesepakatan yang memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan dan menggalang peran serta mereka di banyak negara.3.2 Saran Semoga evaluasi dampak dan evaluasi resiko ini dapat dijadikan secara optimal dalam pengambilan suatu keputusan. DAFTAR PUSTAKA- Soemarwoto, Otto, 1996. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Bandung: Gajah MadaUniversity Pres.- Wiki media 2009. Evaluasi Dampak dan Resiko dalam AMDAL (online). (Http//:www.google.com. diakses 23 Juni 2003).Analisis Mengenai Dampak Lingkunganby Wahyu Hidayat on 12/02/08 at 11:09 pm | 54 Comments | | Legalisasi pendirian pabrik kimia? Jangan pernah lupakan faktor AMDAL. Mungkin teman-teman sekaliansudah sering sekali mendengar istilah AMDAL, bahkan tahu bahwa istilah ini merupakan singkatan dari AnalisisMengenai Dampak Lingkungan. Namun, tahukah teman-teman usaha/kegiatan apa saja yang diwajibkan untukmenyusun AMDAL? Siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan AMDAL? Dan bagaimana prosedurpengajuan AMDAL? Bagi yang belum tahu mungkin ulasan di bawah ini bisa membantu.
  7. 7. Apa yang dimaksud dengan AMDAL? Berdasarkan PP no. 27 tahun 1999, definisi AMDAL ialah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dokumen AMDAL terdiri dari beberapa bagian:1. Dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL)2. Dokumen analisis dampak lingkungan3. Dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL)4. Dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) Siapa pihak-pihak terkait dalam penyusunan AMDAL?1. Pemrakarsa Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya.2. Komisi penilai Komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.3. Masyarakat yang berkepentingan Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan seperti kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati. Bagaimana prosedur AMDAL? Prosedur AMDAL terdiri dari 4 tahapan, yaitu:1. Penapisan (screening) wajib AMDAL Menentukan apakah suatu rencana usaha/kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Berdasarkan Kepmen LH no 17 tahun 2001, terdapat beberapa rencana usaha dan bidang kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, yaitu: pertahanan dan keamanan, pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan, perhubungan, teknologi satelit, perindustrian, prasarana wilayah, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, pengembangan nuklir, pengelolaan limbah B3, dan rekayasa genetika. Kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL, tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung, termasuk dalam kategori menimbulkan dampak penting, dan wajib menyusun AMDAL. Kawasan lindung yang dimaksud adalah hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, kawasan sekitar waduk/danau, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, dan lain sebagainya.2. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL.3. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan). Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya. Apabila dalam 75 hari komisi penilai tidak menerbitkan hasil penilaian, maka komisi penilai dianggap telah menerima kerangka acuan.
  8. 8. 4. Peyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Proses penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya. Bagaimana jika usaha/kegiatan tidak diwajibkan menyusun AMDAL? Usaha/kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL). UKL dan UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan izin. melakukan usaha dan atau kegiatan. Sumber: Situs Kementrian Lingkungan Hidup, Diktat Kuliah Pengelolaan Limbah Industri TK-ITB http://mily.wordpress.com/2010/10/22/makalah-amdal/ BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang AMDAL pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 oleh National Environmental Policy Act di Amerika Serikat. Menurut UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP no 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Jika Indonesia mempunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang harus dibuat jika seseorang ingin mendirikan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, Belanda pun mempunyai milieu effect apportage disingkat m.e.r. Sebenarnya Indonesia dan Belanda bukanlah penemu sistem ini, tetapi ditiru dari Amerika Serikat yang diberi nama Environmental Impact Assesment (EIA). AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pada dasarnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah keseluruhan proses yang meliputi penyusunan berturut-turut sebagaimana diatur dalam PP nomor 27 tahun 1999 yang terdiri dari: - Kerangka Acuan (KA) adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. - Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha atau kegiatan. - Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan. - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan. 1.2 Tujuan umum
  9. 9. Agar mahasiswa lebih memahami tentang pengetian,kegunaan dan bagian – bagian amdal sertamengetahui bagaimana proses dari amdal tersebut dan dampak yang diakibatkan oleh buruknyapengaturan lingkungan bagi manusia.1.3 Perumusan Masalah1. Apakah yang di maksud dengan Amdal ?2. Apa Guna Amdal ?3. Bagaimana Prosedur Amdal ?4. Siapa Yang Menyusun Amdal ?5. Siapa Saja Pihak Yang terlibat Dalam Proses Amdal ?6. Apa yang dimaksud UKL dan UPL ?7. Apa kaitan Amda dengan dokumen atau kajian lingkungan lainnya ?8. Apa Dampak dari lingkungan yang buruk ? BAB II TINJAUAN PUSTAKA2.1 Pengertian AmdalAMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. AMDAL merupakan kajiandampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dandigunakan untuk pengambilan keputusan.Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial- ekonomi, sosial-budaya,dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/ataukegiatan.AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usahadan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi prosespengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan PemerintahNo. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan,pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secarajelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambilkeputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan.AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usahadan/atau kegiatan.2.2 Kegunaan Amdal- Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
  10. 10. - Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencanausaha dan/atau kegiatan- Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan- Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup- Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usahadan atau kegiatan- memberikan alternatif solusi minimalisasi dampak negative- digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberi ijin usaha dan/ataukegiatan2.3 Prosedur Amdal- Proses penapisan (screening) wajib AMDAL- Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat- Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (scoping)- Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Proses penapisan atau kerap juga disebutproses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajibmenyusun AMDAL atau tidak.Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukandalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasikepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL.Proses penyusunan KA-ANDAL. Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkuppermasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan).Proses penilaian KA-ANDAL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDALkepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untukpenilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untukmemperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.Proses penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan denganmengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL).Proses penilaian ANDAL, RKL, dan RPL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumenANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktumaksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan olehpenyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.2.4 Siapa Yang Menyusun Amdal
  11. 11. Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkandokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahlidi bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam KeputusanKepala Bapedal Nomor 09/2000.2.5 Pihak – Pihak yang terlibat dalam penyusunan amdalPihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, pemrakarsa, danmasyarakat yang berkepentingan.Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusatberkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan diBapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukandi Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota.Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampakdiusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi PenilaiAMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggotaKomisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usahadan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusandalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggaldengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya,perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya.Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkenadampak, dan masyarakat pemerhati.2.6 Apa yang dimaksud UKL dan UPL ?Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalahupaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawabdan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan HidupNomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UpayaPemantauan Lingkungan Hidup).Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungandan upaya pemantauan lingkungan. Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidakdiwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia.UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dandasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.
  12. 12. Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulirisian yang berisi :- Identitas pemrakarsa- Rencana Usaha dan/atau kegiatan- Dampak Lingkungan yang akan terjadi- Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup- Tanda tangan dan capFormulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada :- Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kotauntuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota- Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untukkegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota- Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendaliandampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas negara. 2.7 Apa kaitan Amda dengan dokumen atau kajian lingkungan lainnya ?ü AMDAL-UKL/UPLRencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL tidak lagi diwajibkan menyusunUKL-UPL (lihat penapisan Keputusan Menteri LH 17/2001). UKL-UPL dikenakan bagi kegiatan yangtelah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya.AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup WajibBagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) sehingga dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup,maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL, untuk kasus seperti ini kegiatantersebut dikenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan. Audit LingkunganWajib merupakan dokumen lingkungan yang sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu secaraotomatis menghapuskan kewajiban lainnya kecuali terdapat kondisi-kondisi khusus yang aturan dankebijakannya ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Kegiatan dan/atau usaha yang sudahberjalan yang kemudian diwajibkan menyusun Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru.ü AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup SukarelaKegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya menghendaki untuk meningkatkanketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat melakukan audit lingkungan secara sukarelayang merupakan alat pengelolaan dan pemantauan yang bersifat internal. Pelaksanaan AuditLingkungan tersebut dapat mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42tahun 1994 tentang Panduan umum pelaksanaan Audit Lingkungan.Penerapan perangkat pengelolaan lingkungan sukarela bagi kegiatan-kegiatan yang wajib AMDALtidak secara otomatis membebaskan pemrakarsa dari kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Walau
  13. 13. demikian dokumen-dokumen sukarela ini sangat didorong untuk disusun oleh pemrakarsa karenasifatnya akan sangat membantu efektifitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat“memperbaiki” ketidaksempurnaan yang ada dalam dokumen AMDAL. Dokumen lingkungan yangbersifat sukarela ini sangat bermacam-macam dan sangat berguna bagi pemrakarsa, termasuk dalammelancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut antara lainadalah Audit Lingkungan Sukarela, dokumen-dokumen yang diatur dalam ISO 14000, dokumen-dokumen yang dipromosikan penyusunannya oleh asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan lainnya.2.8 Apa dampak dari lingkungan yang burukSalah satu dampak yang paling dirasakan oleh manusia apabila dalam pelaksanaan amdal yang tidakmemadai ( buruk ) adalah banjir.Banjir adalah dimana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitubesar. Sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba yang disebabkan olehkarena tersumbatnya sungai maupun karena pengundulan hutan disepanjang sungai sehinggamerusak rumah-rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa.Bencana banjir hampir setiap musim penghujan melanda Indonesia. Berdasarkan nilai kerugian danfrekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencanabanjir tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal danadanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia juga berperan penting sepertipenggunaan lahan yang tidak tepat (pemukiman di daerah bantaran sungai, di daerah resapan,penggundulan hutan, dan sebagainya), pembuangan sampah ke dalam sungai, pembangunanpemukiman di daerah dataran banjir dan sebagainya.BAB IIIPEMECAHAN MASALAH3.1 Penyebab terjadinya banjir- Curah hujan tinggi- Permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut.- Terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keiuar sempit.- Banyak pemukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai.- Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah serta bangunan di pinggir sungai.- Kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai.3.2 Tindakan Untuk Mengurangi Dampak Banjir- Penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan.- Pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian sungai yang seringmenimbulkan banjir.
  14. 14. - Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta daerah banjir.- Tidak membuang sampah ke dalam sungai. Mengadakan Program Pengerukan sungai.- Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut.- Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktifitasdi bagian sungai rawan banjir.3.3 Yang Harus dilakukan setelah banjir- Secepatnya membersihkan rumah, dimana lantai pada umumnya tertutup lumpur dan gunakanantiseptik untuk membunuh kuman penyakit.- Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang seringberjangkit setelah kejadian banjir.- Waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan lipan, atau binatangpenyebar penyakit seperti tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk.- Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.BAB IVPENUTUP4.1 KesimpulanDewasa ini kesadaran terhadap lingkungan hidup di negara indonesia semakin membaik, walaupunmasih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, hal ini di butkikan dengangencarnya isu-isu lingkungan yang mulai banyak digembar gemborkan di media massa, salah satunyaadalah tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) suatu kawasan. namun ironisnyasampai saat sekarang masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti AMDAL, bahkan AMDALyang notabene Tata cara penyusunannya telah diatur di dalam (PermenLH no 08 tahun 2006 tentangpedoman penyusunan AMDAL) secara jelas, seringkali penyusunan AMDAL hanya dengan meng-copypaste dari AMDAL yang lainnya.Dalam pelaksanaan penyusunan amdal , terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:- Penentuan kriteriawajib AMDAL, saat ini, Indonesia menggunakan/menerapkan penapisan 1langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre request list).Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11Tahun 2006- Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL,sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002- Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LHNO. 08/2006- Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008
  15. 15. 4.2 Saran – saranUntuk menangulangi atau mencegah masalah banjir adalah :- Mengeruk sungai/kali dan saluran air yang ada di sekitar kita, sebaiknya jangan nungguinpemerintah yang melakukan, percuma kalau ditungguin kelamaan.- Membuat sumur resapan air di sekitar rumah kita- Membuat lubang-lubang biopori- Memperlebar dan merehabilitasi kali/sungai, untuk menambah kapasitas sungai dalammenampung debit air- Jangan membuang sampah di sungai atau saluran air- Memperbaiki AmdalPengelolaan lingkungan hidup di Indonesia belum memiliki arah yang jelas, hal ini dapat dilihat darikurangnya komitmen pemimpin dan masyarakat bangsa ini untuk menjaga kelestarian dankeberlangsungan lingkungan hidup. Sejak pencanangan program pembangunan nasional, berbagaimasalah lingkungan hidup mulai terjadi. Masalah lingkungan hidup tersebut antara lain, adanyaberbagai kerusakan lingkungan, pencemaran di darat, laut dan udara, serta berkurangnya berbagaisumber daya alam. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan antarapemanfaatan dan ketersediaan sumber daya alam yang ada serta kurang kesadaran akan pentingnyakeberlangsungan lingkungan hidup untuk generasi sekarang maupun masa depan.Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu sistem yang terdiri dari lingkungan sosial (sociosystem),lingkungan buatan (technosystem) dan lingkungan alam (ecosystem) dimana ketiga subsistem inisaling berinteraksi (saling mempengaruhi). Ketahanan masing-masing subsistem ini dapatmeningkatkan kondisi seimbang dan ketahanan lingkungan hidup, dimana kondisi ini akanmemberikan jaminan keberlangsungan lingkungan hidup demi peningkatan kualitas hidup setiapmakhluk hidup di dalamnya. Ketika salah satu subsistem di atas menjadi superior dan berkeinginanuntuk mengalahkan atau menguasai yang lain maka di sanalah akan terjadi ketidakseimbangan.Contohnya adalah ketika manusia dengan teknologi ciptaannya ingin memanfaatkan alam demikelangsungan hidup dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan alam.Eksploitasi alam tentu saja tidak dapat dicegah, karena sudah merupakan fitrah manusiamemanfaatkan alam untuk kesejahteraannya. Tetapi tingkat kerusakan akibat pemanfaatan alamataupun pengkondisian kembali (recovery) alam yang sudah dimanfaatkan merupakan hal-hal yangdapat dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan. Adapun cara yang dapat dilakukanadalah dengan melakukan telaah secara mendalam mengenai kegiatan/usaha yang akan dilakukan dilingkungan hidup sehingga dapat diketahui dampak yang timbul dan cara untuk mengelola danmemantau dampak yang akan terjadi tersebut. Metode ini dikenal juga dengan analisa mengenaidampak lingkungan (Amdal) atau environmental impact assessment.Environmental impact assessment atau analisa mengenai dampak lingkungan diperkenalkan pertamakali pada tahun 1969 oleh National Environmental Policy Act di Amerika Serikat. Menurut UU No. 23tahun1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 27 tahun1999 tentang Analisismengenai Dampak Lingkungan (Amdal) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu
  16. 16. usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi prosespengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.Amdal merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahapperencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. yang dikaji dalam proses Amdal: aspekfisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkapstudi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidupdi satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/ataukegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usahadan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar danpenting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbuldari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampaknegatif dan mengembangkan dampak positifPemerintah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidaklayak lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentinganrakyat dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Untukmengambil keputusan,pemerintah memerlukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang berasal dari pemilikkegiatan/pemrakarsa maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Informasi tersebut disusunsecara sistematis dalam dokumen AMDAL. Dokumen ini dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL untukmenentukan apakah informasi yang terdapat didalamnya telah dapat digunakan untuk pengambilankeputusan dan untuk menilai apakah rencana kegiatan tersebut dapat dinyatakan layak atau tidaklayak berdasarkan suatu kriteria kelayakan lingkungan yang telah ditetapkan oleh PeraturanPemerintah.Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yangakan dilaksanakan. Pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan kajian AMDAL. Meskipunpemrakarsa dapat menunjuk pihak lain (seperti konsultan lingkungan hidup) untuk membantumelaksanakan kajian AMDAL, namun tanggung jawab terhadap hasil kajian dan pelaksanaanketentuan-ketentuan AMDAL tetap di tangan pemrakarsa kegiatan.http://danielyn.blogspot.com/2009/09/amdal.htmlAMDALDi susun Oleh :Danel (0803022)
  17. 17. KATA PENGANTARPuji Syukur Kami Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pertolonganNyasehingga penyusunan makalah mengenai “Baku Mutu Lingkungan dan AMDAL” ini dapatterselesaikan. Makalah ini di susun mengingat semakin meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industriyang meningkatkan kadar kerusakan lingkungan. Selain itu makalah ini di susun sebagai bahanreferensi khususnya bagi mahasiswa maupun masyarakat umum mengenai baku mutu lingkungandan amdal demi tercapainya stabilitas lingkungan.Ucapan Terima Kasih kepada Bapak Arief Adhiksana selaku dosen pembimbing dan kepada semuapihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini sehingga laporan ini dapat kamiselesaikan.Dalam penyusunan makalah ini tentu banyak sekali kekurang baik dari segi isi maupun penulisan,jadi besar harapan kami atas kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembacasehingga dapat menjadi suatu masukan untuk kesempurnaan laporan-laporan praktikum berikutnya.Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca kususnya mahasiswa STT MigasBalikpapan. Balikpapan, 30 April 2009 PenyusunDAFTAR ISIHALAMAN JUDUL iKATA PENGANTAR iiDAFTAR ISI iiiBAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Tujuan 1BAB II BAKU MUTU LINGKUNGAN 3 A. Baku Mutu Air 3 B. Baku Mutu Limbah Cair 4 C. Baku Mutu Udara Ambien 6 D. Baku Mutu Udara Emisi 6
  18. 18. E. Baku Mutu Air Laut 7BAB III AMDAL 8 A. Pengertian 8 B. Tujuan AMDAL 10 C. Fungsi AMDAL 10 D. Manfaat AMDAL 11 E. Kriteria Wajib AMDAL 13 F. Pendekatan Studi AMDAL 14BAB IV PENUTUP 16DAFTAR PUSTAKA 17bab i pendahuluanA. Latar Belakang Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup seyogyanya menjadi acuan bagikegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Polapemanfaatan sumberdaya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada segenap masyarakat,bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu, dengan demikian polapemanfaatan sumberdaya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, sertamemikirkan dampak – dampak yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Untukitu di perlukan suatu pemahaman yang cukup dalam menganalisis mengenai dampak tehadaplingkungan. Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untukmengurangi kadar kerusakan lingkungan di banyak daerah antara lain pencemaran industri,pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahanbakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan dan pengelolaanhutan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.B. Tujuan Tujuan disusunya makalah ini yaitu untuk menjelaskan kepada para pembaca mengenai bakumutu lingkungan yang meliputi baku mutu air, baku mutu limbah cair, baku mutu udara ambien, bakumutu udara emisi, dan baku mutu air laut, serta menjelaskan suatu alat yangsering di gunakan untuk menganalisa dampak lingkungan yang disebut AMDAL. Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidupdewasa ini, maka di perlukan upaya :mengelola sumberdaya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharuimelalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan dayatampungnya;menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan sumberdaya alam danpencemaran lingkungan;mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan
  19. 19. sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bertahap;memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam danlingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilanpengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru diwilayah tertentu; danmengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global. Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yangberkelanjutan dan berwawasan keadilan seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat sertameningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan,serta terwujudnya keadilan antar generasi, antar dunia usaha dan masyarakat, dan antar negaramaju dengan negara berkembang dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidupyang optimal.BAB II Baku Mutu Lingkungan Ada beberapa macam baku mutu lingkungan antara lain yaitu baku mutu air, baku mutu limbahcair, baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi, dan baku mutu air laut.Baku mutu air Baku mutu Baku mutu air pada sumber air, disingkat baku mutuair. Baku mutu air adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapatdalam air, namun air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Air dikatakan tercemar jika tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Walaupun fenomenaalam, seperti gunung meletus, pertumbuhan ganggang, gulma yang sangat cepat, badai dan gempabumi merupakan penyebab utama perubahan kualitas air, namun fenomena tersebut tidak dapatdisalahkan sebagai penyebab pencemaran air. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh limbahindustri, perumahan, pertanian, rumah tangga, industri, dan penangkapan ikan denganmenggunakan racun. Polutan industri antara lain polutan organik (limbah cair), polutan anorganik(padatan, logam berat), sisa bahan bakar, tumpaham minyak tanah dan oli merupakan sumberutama pencemaran air, terutama air tanah. Disamping itu penggundulan hutan, baik untuk pembukaan lahan pertanian, perumahan dankonstruksi bangunan lainnya mengakibatkan pencemaran air tanah. Limbah rumah tangga sepertisampah organik (sisa-sisa makanan), sampah anorganik (plastik, gelas, kaleng) serta bahan kimia(detergen, batu batere) juga berperan besar dalam pencemaran air, baik air di permukaan maupunair tanah.Baku mutu limbah cair Baku mutu limbah cair adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemaruntuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air pada sumber air , sehingga tidakmengakibatkan dilampauinya baku mutu air.
  20. 20. Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri (KEPUTUSAN MENTERI NEGARALINGKUNGAN HIDUP, NOMOR: KEP- 03/MENLH/l/1998) Dalam rangka untuk melestarikanlingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukanpengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke media lingkungan. Kegiatan pembuanganlimbah cair oleh kawasan industri mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup,oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian. Untuk melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana telah ditetapkan dalamPasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendatian Pencemaran Air, perluditetapkan lebih lanjut Baku Mutu Limbah Cair. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi denganprasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasanhidustri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Perusahaan Kawasan Industri adalahperusahaan yang mengusahakan pengembangan dan/atau pengelolaan Kawasan Industri. BakuMutu Limbah Cair Kawasan Industri adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkandibuang ke lingk-ungan hidup dari suatu Kawasan Industri. Limbah Cair Kawasan Industri adalahlimbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan Kawasan Industri yang dibuang kelingkungan hidup dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup. Mutu Limbah Cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan debit, kadar dan bebanpencemar. Debit maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkunganhidup.Kadar maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolebkan dibuang ke lingkungan hidup.Beban pencemaran maksimum adalah beban pencemaran tertinggi yang masih diperbolehkandibuang ke lingkungan hidup. Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri yang telah mempunyai Unit Pengolah LimbahTerpusat adalah sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini. Bagi Kawasan Industri yang belummempunyai Unit Pengolah Limbah Terpusat berlaku Baku Mutu Limbah Cair bagi jenis-jenis industrisesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kadar maksimum dari masing-masingparameter atau debit limbah maksimum sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini dapat dilampauisepanjang beban pencemaran maksimum tidak dilampaui.BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KAWASAN INDUSTRIPARAMETER KADAR MAKSIMUM BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (mg/liter) (kg/hari.Hari)BOD5 50 4.3COD 100 8.6TSS 200 17.2pH 6.0 - 9.0DEBIT LIMBAH CAIR MAKSIMUM: 1 L per detik per HA lahan kawasan yang terpakai.
  21. 21. Baku mutu udara ambien Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada didalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatanmanusia, makhluk hidup dan unsur Lingkungan hidup lainnya. Baku mutu udara ambien adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemarterdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhandan atau benda.Baku mutu udara ambient (USA) untuk CO adalah:- Konsentrasi maksimum dalam 8 jam tidak melebihi sekali setahun = 10 mg/m3 atau 9 ppm- Konsentrasi maksimum dalam satu jam tidak melebihi sekali setahun = 40 mg/m3 atau 35 ppm- Konsentrasi CO dapat diukur secara kontinyu dengan menggu-nakan teknik spektroskop infra-merah non-dispersif.Baku mutu udara emisi Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masukdan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyaipotensi sebagai unsur pencemar. Baku mutu udara emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemaruntuk dikeluarkan dari sumber pencemaran ke udara, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinyabaku mutu udara ambien.Baku mutu air laut Baku mutu air laut adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yangada atau harus ada , dan zat atau bahan pencemar yang ditenggang adanya dalam air laut.
  22. 22. BAB III AMDALA. PengertianBerdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999, pasal1 ayat 1, AMDAL ( Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ) adalah kajian mengenai dampak besardan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yangdiperlukan bagi proses pengambilan keputusan.Setiap kegiatan pembangunan secara potensial mempunyai dampak terhadap lingkungan.Dampak-dampak ini harus dipelajari untuk merencanakan upaya mitigasinya. Peraturan PemerintahNo. 51 Tahun 1993 (PP 51/1993) tentang Analisis Mengenal Dampak Lingkungan (AMDAL)menyatakan bahwa studi tersebut harus merupakan bagian dari studi kelayakan dan menghasilkandokumen-dokumen sebagai berikut:1. Kerangka Acuan (KA) ANDAL, yang memuat lingkup studi ANDAL yang dihasilkan dari prosespelingkupan.2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), yang merupakan inti studi AMDAL. ANDAL memuatpembahasan yang rinci dan mendalam tentang studi terhadap dampak penting kegiatan yangdiusulkan.3. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), yang memuat usaha-usaha yang harus dilakukanuntuk mitigasi setiap dampak lingkungan dari kegiatan yang diusulkan.4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), yang memuat rencana pemantauan dampaklingkungan yang akan timbul.RKL dan RPL merupakan persyaratan mandatory menurut PP 51/1993, sebagai bagiankelengkapan dokumen AMDAL bagi kegiatan wajib AMDAL. Untuk kegiatan yang tidak wajibAMDAL, penanggulangan dampak lingkungan yang timbul memerlukan:1. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)2. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)3. Pertanggung-jawaban pelaksanaan audit, antara auditor dan manajemen organisasi.4. Komunikasi temuan-temuan audit.5. Kompetensi audit.6. Bagaimana audit akan dilaksanakan.
  23. 23. Sebagai dasar pelaksanaan Audit Lingkungan di Indonesia, telah dikeluarkan Kepmen LH No.42/MENLH/11/1994 tentang Prinsip-Prinsip dan Pedoman Umum Audit Lingkungan. DalamLampiran Kepmen LH No. 41/94 tersebut didefinisikan bahwa:Audit lingkungan adalah suatu alat pengelolaan yang meliputi evaluasi secara sistematikterdokumentasi, periodik dan obyektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistempengelolaan dan pemantauan dengan tujuan memfasilitasi kontrol pengelolaan terhadappelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian kelayakan usaha ataukegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan.Audit Lingkungan suatu usaha atau kegiatan merupakan perangkat pengelolaan yang dilakukansecara internal oleh suatu usaha atau kegiatan sebagai tanggungjawab pengelolaan danpemantauan lingkungannya. Audit lingkungan bukan merupakan pemeriksaan resmi yangdiharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan, melainkan suatu usaha proaktif yangdiIaksanakan secara sadar untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang akan timbulsehingga dapat dilakukan upaya- upaya pencegahannya.B. Tujuan AMDALTujuan dan sasaran AMDAL adalah Untuk menjamin agar suatu usaha dan/atau kegiatanpembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankanlingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan tersebut layak dari aspeklingkungan hidup. Pada hakikatnya diharapkan dengan melalui kajianAMDAL, kelayakan lingkungan sebuah rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkanmampu secara optimal meminimalkan kemungkinan dampak lingkungan hidup yang negative, sertadapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien.AMDAL merupakan alat pengelolaan lingkungan hidup untuk:• Menghindari dampakn Apakah proyek dibutuhkan?n Apakah proyek harus dilaksanakan saat ini?n Apakah ada alternatif lokasi?• Meminimalisasi dampakn Mengurangi skala, besaran, ukurann Apakah ada alternatif untuk proses, desain, bahan baku, bahan bantu?• Melakukan mitigasi/kompensasi dampakn Memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap lingkungan yang rusak.C. Fungsi AMDAL AMDAL berfungsi sebagai penetapan pengambilan keputusan seperti yang tercantum dalamPasal 1 ayat 1 PP 27 Tahun 1999, (AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan pentingsuatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagiproses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan ).Pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yangefisien sesuai dengan situasi.D. Manfaat AMDAL
  24. 24. Pada dasarnya AMDAL memiliki tiga manfaat utama yaitu, 1. Pada PemerintahSebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana usahadan/atau kegiatan.Merupakan bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah.Mencegah potensi SDA di sekitar lokasi proyek tidak rusak dan menjaga kelestarian lingkunganhidup.Pada MasyarakatDapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri untukberpartisipasi.Mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kerugian akibat adanyasuatu kegiatan.Mengetahui hak dan kewajibannya di dalam hubungan dengan usaha dan/atau kegiatan di dalammenjaga dan mengelola kualitas lingkungan.Pada Pemrakarsa§ Untuk mengetahui masalahmasalah lingkungan yang akan dihadapi pada masa yang akandatang.§ Sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dansasaran proyek.§ Sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengelolaandan pemantauan lingkungan hidup.Selain manfaat – mafaat di atas AMDAL juga sering di gunakan sebagai :AMDAL sebagai ENVIRONMENTAL SAFEGUARDSAMDAL digunakan sebagai Enironmental safeguards atau upaya perlindungan lingkungan dariberbagai jenis kegiatan eksploitasi sumber daya alam baik yang di lakukan masyarakat lokalmaupun pemerintah sehingga tecapai suatu tujuan yaitu :Output SDS yang efesienSDA yang berkelanjutanKonservasi kawasan lindungPengembangan wilayahManfaat AMDAL dalam PERENCANAAN WILAYAH yaituAyat (2) PP 27/1999:Hasil AMDAL digunakan sebagai bahan perencanaanpembangunan wilayah.Manfaat AMDAL dalam CEGAH, KENDALI & PANTAU DAMPAKHasil AMDAL memberikan pedoman upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampaklingkungan.AMDAL sebagai prasyarat utangBanyak debitur yang tidak dapat mengembalikan utang hal ini dikarenakan berbagai masalah, salahsatunya mengenai masalah lingkungan. Sehingga dalam peberian kredit atau utang di perlukananalaisa apakah debitur tesebut akan mengalami masalah di bidang lingkungan atau tidak.
  25. 25. E. Kriteria wajib AMDALKriteria ini hanya diperlukan bagi proyek-proyek yang menimbulkan dampak penting terhadaplingkungan yang pada umumnya terdapat pada rencana-rencana kegiatan berskala besar, kompleksserta berlokasi di daerah yang memiliki lingkungan sensitif.Jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihatpada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 17 tahun 2001 tentang Jenis Usahadan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL.Jenis Usaha dan Atau Kegiatan Wajib AMDAL:Pertahanan dan KeamananPertanianPerikananKehutananKesehatanPerhubunganTeknologi SatelitPerindustrianPrasarana WilayahEnergi dan Sumber Daya MineralPariwisataPengelolaan limbah B3, dan Rekayasa GenetikaF. Pendekatan studi AMDALDalam kegiatan per-Amdal-an, pendekatannya juga perlu diketahui agar proses pelaksanaanya biasseefisien mungkin. Di Indonesia, pendekatan pelaksanaan studi AMDAL ada dikenal :Pendekatan AMDAL Kegiatan Tunggal:Yakni penyusunan atau pembuatan studi AMDAL diperuntukkan bagi satu jenis usaha dimanakewenangan pembinaannya dibawah satu instansi yang membidangi jenis usaha dan/atau kegiatantersebut.Pendekatan AMDAL Kegiatan Terpadu/Multisektor:Yakni penyusunan studi AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan terpadu baik dalamperencanaan produksinya maupun pengelolaannya dan melibatkan lebih dari satu instansi yangmembidangi kegiatan tersebut serta berada dalam satu kesatuan hamparan ekosistem.Pendekatan AMDAL Kegiatan dalam Kawasan:Yakni penyusunan studi AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di dalam suatu
  26. 26. kawasan yang telah ditetapkan atau berada dalam kawasan/zona pengembangan wilayah yangtelah ditetapkan pada kesatuan hamparan ekosistem.Penilai AMDALDalam proses menilai dokumen AMDAL sebuah rencana kegiatan atau proyek, maka pihak-pihakyang terlibat dalam proses penilaian dokumen AMDAL tersebut meliputi :Komisi Penilai AMDAL:Yaitu sebuah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Pada tingkat pusat dinamakanKomisi Penilai Pusat. Ditingkatdaerah dinamakan Komisi Penilai Daerah. Anggota-angotanya terdiridari unsure pemerintahan yang berkepentingan, unsur warga dan masyarakat yang berkepentingandan terkena dampak.Pemrakarsa:Yaitu orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas s uatu rencana usaha dan/ataukegiatan yang dilaksanakan.Warga Masyarakat Yang Terkena Dampak:Yaitu seorang atau kelompok warga masyarakat yang akibat akan dibangunnya suatu rencanadan/atau kegiatan tersebut akan menjadi kelompok yang diuntungkan (benerficary groups),dan kelompok yang dirugikan (at-risk groups). Lingkup warga masyarakat yang terkena dampa kinidibatasi pada masyarakat yang berada dalam ruang dampak rencan usaha dan/atau kegiatantersebut.Namun dalam pelaksanaannya, komponen lainnya yang turut berperan dalam proses peng-AMDAL-an antara lain Pemberi Ijin (Instansi yang berwewenang menerbitkan ijin melakukan kegiatan),Pakar Lingkungan dan Pakar Teknis (Seseorang yang ahli di bidang lingkungan dan bidang ilmutertentu) Lembaga Pelatihan (Lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kursus-kursus dan/ataupelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan LH.BAB IV PENUTUP Baku mutu lingkungan merupakan suatu acuan yang perlu kita pahami dalam memeliharalingkungan hidup dan sember daya alam yang berkelanjutan. Sehingga kita dapat meminimalisasikerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh aktivitas berbagai aspek kehidupan.Persoalan kerusakan lingkungan akibat industri dan rumah tangga, khususnya di Negaraberkembang seperti Indonesia sudah sangat kompleks dan sudah menghawatirkan. Karena itu perlukesadaran semua pihak untuk turut menangai pencemaran lingkungan. Pemerintah melaluikebijakan dan aturan harus mampu mengatur industi dalam pengolahan limbah baik cair, kayu danudara. Pihak industripun harus menyadari peranan pencemarannya yang sangat besar sehingga
  27. 27. harus mau membangun pengolahan limbah. Masyarakat pun harus mempunyai peranan yangsangat besar dalam pengolahan limbah rumah tangga dan lingkungan sekitar sehingga kelestarianlingkungan baik, udara, tanah maupun air dapat terjaga dengan baik.DAFTAR PUSTAKAhttp://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/04/polusi_air_tanah_akibat_limbah_industri.pdfHttp://en.wikipedia.org/wiki/Water_polutionwww.menlh.go.id/i/art/pdf_1038886332.pdfhttp://www.theceli.com/dokumen/produk/pp/1999/41-1999.htmmages.soemarno.multiply.com/attachment/0/Ru9eSgoKCtgAAA7XvtI1/STANDARISASI%20LINGKUNGAN.doc?nmid=58345430

×