• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Kesejahteraan adalah kondisi
 

Kesejahteraan adalah kondisi

on

  • 6,949 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,949
Views on SlideShare
6,948
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
127
Comments
0

1 Embed 1

https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Kesejahteraan adalah kondisi Kesejahteraan adalah kondisi Document Transcript

    • 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Kesejahteraan pasti berkaitan erat dengan keadilan, pada hakekatnya keadilan adalah kata sifat yang artinya adalah sifat yang adil, tidak berat sebelah. Keadilan berhubungan erat dengan tingkah laku , tingkah laku yang dapat di terima dalam sebuah komunitas yang menjamin rasa percaya satu terhadap yang lain, yang tidak dapat dinilai dengan materi, tetapi dengan nurani yang manusiawi1 . Namun dalam kehidupan sosial masyarakat pengertian keadilan baik sebagai sifat orang per orang maupun sebagai konsep sangat sulit untuk di uraikan apalagi untuk dilaksanakan2 sehingga konsep negara menuju kesejahteraan masyarakat selalu saja mengalami pergesekan serta penyimpangan dari masa ke masa dan menimbulkan antitesa baru dari keadaan sebelumnya yang dianggap mampu mensejahterakan masyarakat. Negara sebagai institusi yang lahir dalam upaya mensejahterakan masyarakat selalu mengalami pergesekan ideologi dan konsep dalam menciptakan keadilan sosial sehingga menarik untuk dijadikan pembhasan dalam paper ini. 1.2 Rumusan masalah 1. Apa pendekatan menganalisis negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahetera ? 2. Apa institusi yang hadir dari dialektika ideologi yang ada ? 1 Kumpulan Beberapa Artikel, Keadilan Sosial, Jakarta, Kompas, 2004, Hal 237 2 Ibid hal 13
    • 2 PEMBAHASAN 2.1 Liberalisme, Komunisme dan Sosial Demokrasi Liberalisme pada perkembanganya dari segi politik akan melahirkan konsep demokrasi dan dari ekonomi melahirkan konsep kapitalisme. Baik kapitalisme maupun demokrasi menekankan prinsip pentingnya persaingan dan kebebasan, oleh karena itu kapitalisme dan demokrasi memberikan tempat yang tinggi nilai nilai seperti individualisme, kebebasan dan ketidaktergantungan serta kemajuan individu berdasarkan kemampuan dan bukan status, peraturan atau keanggotaaan kelompok, keduanya bertujuan mencapai susunan masyarakat yang bersifat rasional. Selama bertahun tahun pembentukannya kapitalisme dan demokrasi bersatu dalam perjuangan menghapus pembatasan pembatasan yang tidak terhitung jumlahnya atas tingkah laku manusia yang terus berkembang selama masa pemerintahan feodal dan aristokrasi yang beradab abad lamanya3 . Liberalisme berkembang sejalan dengan Kapitalisme. Perbedaannya, Kapitalisme berdasarkan determinisme Ekonomi, sementara Liberalisme tidak semata didasarkan pada ekonomi melainkan juga filsafat, agama, dan kemanusiaan. J. Salwyn Schapiro menyatakan bahwa Liberalisme adalah “… perilaku berpikir terhadap masalah hidup dan kehidupan yang menekankan pada nilai-nilai kemerdekaan individu, minoritas, dan bangsa.” Dalam paham liberalisme, dipercaya bahwa kebebasan individualism adalah hal yang penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Di antara individu-individu tersebut, terdapat persaingan kompetitif dalam usaha untuk mencapai keuntungan maksimal. Pendekatan liberalisme sangat mendukung terwujudnya perekonomian dengan mekanisme pasar . Pasar, sebagai institusi ideal menurut kaum Liberalisme dalam menggerakkan roda perekonomian, merupakan tempat bersaingnya individu-individu itu secara bebas. Secara bebas dalam arti intervensi negara harus seminimal mungkin karena kaum liberalis menganggap intervensi negara bisa menyebabkan distorsi pasar dan sumber daya tidak bisa terkelola dengan efisien (Gilpin, 2003). liberalisme yang dimotori oleh Adam Smith dan David Ricardo menghendaki kebebasan sebebas-bebasnya tanpa campur tangan kepentingan politik apapun dari pemerintah karena pasar memiliki mekanismenya sendiri. Dalam hubungannya antara pasar 3 Herbert Mc Clossky, Jhon Zaller, Ethos Amerika Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisme dan Demokrasi, Yogjakarta, Gajah Mada University Press, 1988, Hal 245
    • 3 dan demokrasi, posisi liberal menggaris bawahi pasar bebas dan memfokuskan kebebasan pengusaha. keputusan keputusan demokrati hanya terbatas dalam bidang kenegaraan saja yang bertugas sebagai penjamin keberadaan pasar bebas 4 . Tugas dari negara adalah melindungi hak kepemilikan ini dan menjamin terciptanya kondisi yang kondusif bagi berjalannya perekonomian pasar. Pasar juga dianggap sebagai alat pengakomodasi kepentingan-kepentingan beragam dari para individu sehingga konflik bisa diminimalisir. Perubahan kondisi yang berkembang selama akhir dasawarsa abad 19 adanya transisi ekonomi pedesaan dan pertanian ke dalam bentuk ekonomi kota dan industri justru menimbulkan ketegangan antara demokrasi dan kapitalisme, kapitalisme malahan menciptkan pembatasan pembatasan baru yang dalam beberapa hal menyerupai pembatasan di masa lampau5 . Kesenjangan dalam kekayaan dan kesempatan sebagai akibat adanya perubahan ini mempunyai dampak merusak perilaku kehidupan demokratis, ketika demokrasi mendukung hak rakyat untuk memerintah, kapitalisme membatasi pemberian hak semcam itu kepada rakyat dengan cara menjauhkan masalah masalah kehidupan ekonomi dari pengawasan rakyat. Komunisme hadir sebagai antitesa keadaan ekonomi tersebut, Menurut Karl Marx yang memunculkan teori Marxisme nya, alat-alat produksi seharusnya dimiliki oleh kaum proletar (kaum buruh) agar tidak terjadi eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh kaum kapitalis. Marx mendasarkan idenya ini ketika menjadi advokat buruh pada masa revolusi Eropa dan melihat sendiri kekejaman kapitalisme saat itu. Sosial demokrasi adalah azas untuk membangun sebuah tatanan politik dan sosial, dimana semua orang akan mendapatkan kebebasan yang sama di semua bidang kehidupan melalui solidaritas dan pengorganisasian masyarakat6 . Ide sosial demokrasi ( sosdem ) berkembang dari gerakan – gerakan buruh di eropa, Tokoh yang dianggap berpengaruh mengembangkan ide sosial demokrasi ( sosdem ) adalah Eduard Bernstein. Lewat bukunya “Evolutionary Socialism (terbit tahun 1899)”, Bernstein menyerang ide-ide Marx yang memiliki berbagai kontradiksi internal dan bertentangan dengan demokrasi. Kaum sosialis, menurut Bernstein, harus mentransformasi masyarakat menuju keadilan sosial dengan cara-cara demokratis, 4 Landasan sosial demokrasi , tobias gonberg hal 67 5 Herbert Mc Clossky, Jhon Zaller, Ethos Amerika Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisme dan Demokrasi, Yogjakarta, Gajah Mada University Press, 1988, Hal 255 6 Prof.Dr. Thomas Meyer Sosial Demokrasi,Yogjakarta Center, CSDS,Hal 1
    • 4 bukan revolusioner seperti digagas Marx. Berbeda dengan Marx yang meyakini bahwa institusi negara akan menghilang digantikan kekuasaan proletariat, Bernstein berargumen bahwa institusi negara harus dipandang sebagai mitra. Dengan demokrasi politik, negara akan bisa diyakinkan untuk mengakomodasi hak-hak ekonomi dan politik kelas masyarakat yang terpinggirkan oleh kapitalisme, Ide klasik sosial demokrasi (sosdem) adalah orientasi mengatasi kesenjangan sosial ekonomi, perluasan kesempatan partisipasi kaum yang kurang beruntung, mewujudkan keadilan sosial dan demokratisasi. Impliksi dari hadirnya ide sosdem yang menurut saya adalah sintesis dari pertentangan liberalisme dan komunismen adalah lahirnya konsep baru bernegara yakni sebuah negara yang hadir sebagai wasit yang adil, serta „pemain‟ dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan saya yakini negara tersebut adalah negara kesejahteraan. 2.2 Negara kesejahteraan Negara kesejahteraan dikatakan hadir sebagai pergumulan ideologi dan teori, khususnya yang bermatra sayap kiri seperti Marxisme, Sosialisme, dan Sosial Demokratik (Spicker, 1995). Beranjak dari pernyataan tersebut Negara kesejahteraan merupakan suatu cita cita yang di impikan oleh sosialisme demokrasi sebab dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Berbeda dengan marxisme dan sosialisme yang mengingkan kesejahteraan masyarakat dengan meniadakan negara dan menganti dengan diktator proletariat. Namun yang menarik, konsep negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis bahkan dalam buku bacaan sosialisme demokrasi karya Tobias Gombert dkk model bangsa bangsa justru adalah negara negara liberal seperti Amerika Serikat, Britania Raya Jerman Jepang Dan Swedia. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah „utility‟ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang
    • 5 menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk – orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial yang mencakup jaminan sosial maupun jaring pengaman sosial. Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan atau pelayanan sosial, melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Di negara-negara Barat, negara kesejahteraan sering dipandang sebagai strategi „penawar racun‟ kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, welfare state sering disebut sebagai bentuk dari „kapitalisme baik hati‟ (compassionate capitalism) (Suharto, 2005b). Sistem negara kesejahteraan tidaklah homogen dan statis. Ia beragam dan dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan peradaban. Meski beresiko menyederhanakan keragaman, sedikitnya ada empat model negara kesejahteraan yang hingga kini masih ada. 1. Model Universal Pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya maupun miskin. Model ini sering disebut sebagai the Scandinavian Welfare States yang diwakili oleh Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Sebagai contoh, negara kesejahteraan di Swedia sering dijadikan rujukan sebagai model ideal yang memberikan pelayanan sosial komprehensif kepada seluruh penduduknya. Negara kesejahteraan di Swedia
    • 6 sering dipandang sebagai model yang paling berkembang dan lebih maju daripada model di Inggris, AS dan Australia. 2. Model Korporasi Seperti model pertama, jaminan sosial juga dilaksanakan secara melembaga dan luas, namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh). Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara diberikan terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi sosial. Model yang dianut oleh Jerman dan Austria ini sering disebut sebagai Model Bismarck, karena idenya pertama kali dikembangkan oleh Otto von Bismarck dari Jerman. 3. Model Residual Model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon yang meliputi AS, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar, diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged groups), seperti orang miskin, penganggur, penyandang cacat dan orang lanjut usia yang tidak kaya. 4. Model Minimal Model ini umumnya diterapkan di gugus negara-negara latin . Model ini ditandai oleh pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program kesejahteraan dan jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, pegawai swasta yang mampu membayar premi. Bila dilihat dari praktek pembangunan kesejahteraan, seperti pendidikan dan jaminan kesehatan gratis bagi warga, khususnya yang tidak mampu dengan adanya jamkesmas dari pemerintah serta beberapa kebijakan lainnya yang membukktikan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang masih kecil dapat membuktikan bahwa indonesia masih menerapkan konsep negara kesjahteraan model yang ke empat. Perkembangan ekonomi global memiliki implikasi terhadap negara kesejahteraan. Indonesia dalam menghadapi era globalisasi harus lebih menekankan terhadap pembangunan sumber daya manusia dan tentunya institusi pendidikan adalah alat yang paling tepat dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, Ranis & Stewart (1999) dalam “The Asian Crisis and Human Development” menyatakan bahwa pembangunan manusia mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan pastinya hal ini akan berkolerasi terhadap peningkatan kesejahteran masyarakat.
    • 7 KESIMPULAN Kesejahteraan akan hadir dengan adanya keadilan, levental mengemukakan adanya tiga justice rules yang seringkali dipakai sebagai standar untuk menilai keadailan dalam konteks hubungan sosial, yakni Contribution rule, Needs rule Equality rule Dari ketiga indikator tersebut akan melahirkan berbagai organisasi sosial, organisasi pelayanan dan lembaga lembaga kesejahteraan. Negara kesejahteraan lahir sebagai jawaban atas pergumulan tentang pertentangan 2 ideologi yang besar di dunia, konsep yang berakar dari ideologi Sosial Demokrasi atau kiri tengah . Dengan berbagai terminologi yang berbeda, Sosialisme Demokrasi sebenarnya merupakan cita-cita banyak negara. Pancasila pun, dengan bahasa universalnya adalah sosialisme demokrasi, hingga kini belum benar-benar mewujud, bahkan mulai kehilangan nilai nilainya. Ideologi apa kiranya yang akan bertahan dalam setiap negara ketika gagalnya komunisme, dan kurang cocoknya kapitalisme ? Rasanya hanya Sosialisme Demokrasi yang dapat menghantar kepada kesejahteraan dan negara kesejahteraan adalah jawabannya.
    • 8 Daftar pustaka Kumpulan Beberapa Artikel, Keadilan Sosial, Jakarta, Kompas, 2004 Zaller Jhon, Herbert Mc Clossky, Ethos Amerika Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisme dan Demokrasi, Yogjakarta, Gajah Mada University Press, 1988 Gonberg Tobias, Landasan Sosial Demokrasi , Friedrich Ebert Stiftung Meyer ,Thomas , Sosial-Demokrasi,Yogjakarta , CSDS Sumber lain http://politik.kompasiana.com/2010/12/29/sosial-demokrasi-329433.html http://shonz512.wordpress.com/demokrasi-sosialis/