Pengantar ilmu hukum_tata_negara.pdf

24,996 views
24,271 views

Published on

3 Comments
13 Likes
Statistics
Notes
  • ada yang jilid 2 gak nih?
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • gokil bang jampanx, w kira ngetop di youtube doang
    haha.. maju terus bang
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Buku-buku terkait Hukum dan Konstitusi:
    1. Hukum Konstitusi
    2. Teori dan Hukum Konstitusi
    3. Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia
    4. Konstitualisme Demokrasi
    5. Demokrasi, HAM, dan Konstitusi
    6. Reformasi Hukum
    7. Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi
    8. An Introduction to Indonesian Law
    9. Negara, Hukum dan Kebijakan Publik
    10. Hukum dan keadilan Masyarakat
    11. Pengantar Hukum Indonesia
    12. Hukum Administrasi Lingkungan
    13. Hukum Dagang
    14. Hukum Pelayanan Publik
    15. Hukum Aliran Sesat
    16. Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa
    17. Ancaman Pidanan Mati
    18. Praktek Peradilan Perdata
    19. Praktek Peradilan Pidana
    20. Dinamika Politik Hukum
    21. Peradilan Agama
    22. Amdal dan Jaminan Hukum
    23. Politik Hukum Amdal

    Lihat katalok di http://katalokintrans.blogspot.com/
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
24,996
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
251
Actions
Shares
0
Downloads
1,382
Comments
3
Likes
13
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengantar ilmu hukum_tata_negara.pdf

  1. 1. PENGANTAR ILMUHUKUM TATA NEGARA JILID ITIDAK DIPERJUALBELIKAN PersembahanMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA i ii
  2. 2. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA JILID I Asshiddiqie, Jimly Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI Cetakan Pertama, Juli 2006 xvi + 381 hlm; 14 x 21 cm 1. Hukum Tata Negara 2. Konstitusi PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA JILID I Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang All right reserved Hak Cipta @ Jimly Asshiddiqie Cetakan Pertama, Juli 2006 Koreksi naskah: Muchamad Ali Safa’at dan Pan Mohamad Faiz Rancang Sampul : Abiarsya setting layout : Ery SP, M. Azis Hakim, Irvan A. Indeks : Subhan Hariri Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Penerbit Mahkamah Konstitusi RISekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat 10110 Mahkamah Konstitusi RI Telp. (021) 3520173, 3520787 Ext. 213 Jakarta, 2006 www.mahkamahkonstitusi.go.id iii iv
  3. 3. Hariri yang telah membuat indeks buku ini, dan semua DARI PENERBIT pihak yang turut membantu hingga terbitnya buku ini. Akhirnya, kami sampaikan selamat membaca dan semoga membawa manfaat bagi perkembangan ketata- negaraan di Indonesia. Pasca perubahan UUD 1945, Ilmu Hukum Tata Jakarta, Juli 2006Negara mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sekretaris JenderalBerbagai perubahan ketatanegaraan mengharuskan ada- Mahkamah Konstitusi RInya pengkajian yang lebih luas dan mendalam. Apalagisaat ini norma-norma tersebut berada dalam proses kon- Janedjri M. Gaffarsolidasi untuk menyesuaikan sistem aturan dan sistemkelembagaan yang telah ada dan dibuat sebelum peru-bahan UUD 1945. Proses pelaksanaan norma-norma dasar dalamUUD 1945 dalam praktik membutuhkan wawasan danmedan pengalaman. Oleh karena itu diperlukan perspek-tif keilmuan yang merupakan sublimasi dari pengalamanberbagai negara sebagai kerangka dan alternatif pilihanpelaksanaan norma-norma dasar dalam UUD 1945. Berdasarkan pemikiran tersebut, Sekretariat Jen-deral dan Kepaniteraan MKRI menerbitkan buku yangmenjadi pintu masuk untuk mempelajari Ilmu HukumTata Negara ini. Buku karya Bapak Prof. Dr. JimlyAsshiddiqie, S.H. ini terdiri dari Jilid I dan Jilid II yangsesungguhnya merupakan satu kesatuan naskah. Denganpenerbitan buku ini diharapkan dapat ikut mendukungterwujudnya konstitusionalitas Indonesia dan budayasadar berkonstitusi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRImengucapkan terima kasih kepada Sdr. Muchamad AliSafaat dan Sdr. Pan Mohammad Faiz yang telah dengantekun membaca dan mengedit naskah buku ini, Sdr. ErySatria Pamungkas, M. Azis Hakim dan Irvan Aprialdiyang telah membantu me-lay out buku ini, Sdr. Subhan v vi
  4. 4. mempengaruhi antara sistem konstitusi menjadi suatu KATA PENGANTAR keniscayaan. Dikotomi antara nasionalisme versus inter- nasionalisme sistem hukum dan konstitusi juga semakin tipis batasan-batasannya. Bahkan, karena perkembangan Uni Eropa yang semakin menguat tingkat kohesi dan in- tegrasinya, maka kedaulatan sistem hukum dan konsti-Bismilahhirrahmanirrahim, tusi masing-masing negara anggotanya juga semakin cair. Apalagi, sebagai akibat kuat dan luasnya pengaruh Buku ini saya persembahkan sebagai bahan kaji- gelombang liberalisme di hampir semua negara di dunia,an bagi para mahasiswa dan pemula, para dosen, pemer- peran pemerintah dan negara pada umumnya terus me-hati hukum, serta para peminat pada umumnya yang ter- nerus dituntut untuk dikurangi melalui kebijakan demo-tarik untuk mempelajari seluk-beluk mengenai hukum kratisasi, privatisasi, deregulasi, debirokratisasi, dan pe-tata negara sebagai ilmu pengetahuan hukum. Sebenar- majuan hak asasi manusia di semua sektor kehidupan.nya, banyak buku yang sudah ditulis oleh para ahli Akibatnya, format organisasi negara dan fungsi-fungsimengenai hal ini sebelumnya. Akan tetapi, di samping kekuasaan negara juga dipaksa oleh keadaan untuk ber-tidak dimaksudkan sebagai buku teks yang bersifat me- ubah secara mendasar.nyeluruh, pada umumnya buku-buku tersebut ditulis Kedua, setelah era reformasi, Negara Kesatuanpada kurun waktu sebelum reformasi. Oleh karena itu, Republik Indonesia (NKRI) juga telah mengalami per-buku-buku teks yang sampai sekarang masih dipakai ubahan yang sangat mendasar di hampir semua aspek-sebagai pegangan dalam perkuliahan hukum tata negara nya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiadi berbagai fakultas hukum di tanah air kita dewasa ini Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggisudah banyak yang ketinggalan zaman. dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami per- Buku-buku dimaksud dapat dikatakan ketinggal- ubahan secara besar-besaran. Jumlah ketentuan yangan zaman, karena dua sebab utama. Pertama, dunia pa- tercakup dalam naskah UUD 1945 yang asli mencakup 71da umumnya di abad ke-21 sekarang ini telah berubah butir ketentuan. Sekarang, setelah mengalami empat kalisecara sangat mendasar, sehingga menyebabkan struktur perubahan dalam satu rangkaian proses perubahan daridan fungsi-fungsi kekuasaan negara juga mengalami per- tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, butir ketentuanubahan yang sangat significant apabila dibandingkan yang tercakup di dalamnya menjadi 199 butir. Dari ke-dengan masa-masa sebelumnya. Perubahan-perubahan 199 butir ketentuan itu, hanya 25 butir ketentuan yangmendasar itu tidak hanya terjadi di lapangan perekono- berasal dari naskah asli yang disahkan oleh Panitia Persi-mian global, tetapi juga di bidang kebudayaan dan di apan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18bidang sosial politik yang mau tidak mau telah pula Agustus 1945. Selebihnya, yaitu sebanyak 174 butirmempengaruhi format dan fungsi kekuasaan di hampir ketentuan, dapat dikatakan merupakan ketentuan yangsemua negara di dunia. baru sama sekali. Dikarenakan perubahan-perubahan yang bersifat Banyak pihak yang merasa kecewa atau bahkanglobal atau mondial itu, hubungan saling pengaruh menentang perubahan secara besar-besaran dan menda- vii viii
  5. 5. sar tersebut. Bahkan di kalangan guru besar hukum tata Oleh karena luasnya masalah yang perlu dibahas,negara sendiri banyak juga yang terlibat dalam gerakan saya sengaja membagi dua buku ini menjadi (i) Pengan-politik yang berusaha untuk mengubah atau bahkan me- tar Ilmu Hukum Tata Negara, dan (ii) Pengantar Hukumngembalikan hasil perubahan yang sudah ditetapkan itu Tata Negara Indonesia. Buku pertama adalah pengantarke naskah UUD 1945 yang asli sebagaimana disahkan pa- bagi kajian hukum tata negara pada umumnya sebagaida tahun 1945. Namun, terlepas dari perbedaan-perbeda- satu cabang ilmu pengetahuan hukum. Materi buku per-an pendapat yang demikian, naskah Undang-Undang tama inilah yang biasa disebut sebagai Hukum Tata Ne-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah gara Umum. Sedangkan buku yang kedua berkenaan de-berubah dan perubahannya itu sudah disahkan secara ngan materi Hukum Tata Negara Positif yang berlaku dikonstitusional. Oleh karena itu, sekarang bukan lagi sa- Indonesia. Oleh karena banyaknya materi yang penting,atnya untuk menyatakan setuju atau tidak setuju. Akan maka pada Buku kedua ini juga diberi judul “Pengantartetapi, sekarang adalah saatnya untuk melaksanakan Hukum Tata Negara Indonesia”, karena sifatnya hanyasegala ketentuan UUD 1945 pasca perubahan itu secara sebagai pengantar saja. Artinya, bagi mereka yang ber-konsekuen. minat untuk mengkaji materi tertentu secara lebih men- Jikapun perbedaan pendapat yang terjadi dapat dalam lagi, perlu membaca buku yang tersendiri me-dikembangkan dalam tataran ilmiah, maka tentunya per- ngenai hal-hal dimaksud. Karena luasnya pembahasanbedaan-perbedaan itu justru dapat memperkaya pers- dalam buku pertama, maka buku pertama tersebutpektif bagi perkembangan ilmu hukum tata negara posi- dibagi menjadi dua Jilid. Buku ini adalah Jilid I yangtif di Indonesia. Akan tetapi, para jurist dan para calon khusus membahas masalah bidang Ilmu Hukum Tatajurist di bidang hukum tata negara harus pula mema- Negara mulai dari sisi definisi, metode, hingga padahami bahwa norma hukum dasar sebagai hukum yang pergeseran dalam orientasinya.tertinggi sebagaimana tertuang dalam ketentuan UUD Namun sebenarnya, buku mengenai apa saja yangNegara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sah dan berkenaan dengan buku Hukum Tata Negara, baik yangmengikat secara konstitusional sejak ditetapkan. Oleh bersifat umum ataupun yang bersifat positif, sangat tera-karena itu, sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia sa masih sangat kurang di Indonesia. Terlebih lagi, buku-pasca Perubahan UUD 1945 harus pula berubah secara buku yang sengaja diabdikan untuk membahas hukummendasar sesuai dengan tuntutan baru UUD 1945. Ber- tata negara sebagai ilmu pengetahuan di antara sedikitsamaan dengan itu, buku-buku teks dan buku-buku buku tentang hukum tata negara, pada umumnya hanyapelajaran lainnya yang berkenaan dengan sistem hukum membahas mengenai hukum tata negara positif yangdan ketatanegaraan Indonesia dewasa ini juga harus di- berlaku di Indonesia. Sangat sedikit yang secara khususubah dan disesuaikan secara besar-besaran pula. Oleh membahas teori umum tentang hukum tata negara. Olehsebab itulah, buku ini dipersembahkan dengan harapan sebab itu, saya berusaha mengisi kekosongan tersebutagar dapat membantu para mahasiswa, para dosen, dan dengan menerbitkan buku ini sebagaimana mestinya.para peminat pada umumnya yang berusaha untuk me- Lahirnya buku ini tentunya juga atas dukunganmahami segala seluk-beluk hukum tata negara sebagai dan keterlibatan dari berbagai pihak. Untuk itu sayasatu cabang ilmu pengetahuan hukum. ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ix x
  6. 6. ikut membidani dalam penyusunan buku ini. Besar ha-rapan saya bahwa kiranya buku ini dapat dijadikansebagai salah satu buku pedoman Hukum Tata Negarabagi siapapun. Syukur-syukur buku ini dapat pula dija-dikan sebagai buku pegangan bagi setiap mahasiswaFakultas Hukum dalam mempelajari seluk-beluk ilmuhukum tata negara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kitasemua. Amiin. Jakarta, Juli 2006 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. xi xii
  7. 7. DAFTAR ISI 3. Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara ∼ 46 4. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ∼ 50 5. Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional Publik ∼ 65Dari Penerbit ∼ v 6. Kecenderungan Hukum Tata Negara,Kata Pengantar ∼ vii Hukum Administrasi Negara, danDaftar Isi ∼ xiii Hukum Internasional Publik ∼ 66 D. Objek dan Lingkup Kajian BAB I Hukum Tata Negara ∼ 70 PENDAHULUAN E. Objek Dan Lingkup KajianA. Latar Belakang ∼ 1 Hukum Administrasi Negara ∼ 80B. Ruang Lingkup Pembahasan ∼ 7 BAB IIIC. Pendekatan Pembahasan ∼ 8 KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN HUKUM TATA NEGARA BAB II DISIPLIN ILMU A. Sejarah Konstitusi ∼ 89 HUKUM TATA NEGARA 1. Terminologi Klasik: Constitutio, Politeia,A. Negara sebagai Objek dan Nomoi ∼ 89 2. Warisan Yunani Kuno Ilmu Pengetahuan ∼ 11 (Plato dan Aristoteles) ∼ 95B. Ilmu Hukum Tata Negara ∼ 15 3. Warisan Cicero (Romawi Kuno) ∼ 102 1. Peristilahan ∼ 15 4. Warisan Islam: Konstitusionalisme dan 2. Definisi Hukum Tata Negara ∼ 23 Piagam ∼ 106 3. Hukum Tata Negara Formil dan Materiel ∼ 37 5. Gagasan Modern: Terminologi Konstitusi ∼ 113 4. Hukum Tata Negara Umum dan B. Arti dan Pengertian Konstitusi ∼ 119 Hukum Tata Negara Positif ∼ 39 C. Nilai dan Sifat Konstitusi ∼ 135 5. Hukum Tata Negara Statis dan Dinamis ∼ 41C. Keluarga Ilmu Hukum 1. Nilai Konstitusi ∼ 135 Kenegaraan ∼ 42 2. Konstitusi Formil dan Materiil ∼ 137 1. Keluarga Ilmu Hukum Kenegaraan 3. Luwes (Flexible) atau Kaku (Rigid) ∼ 142 Pada Umumnya ∼ 42 4. Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis ∼ 148 2. Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik D. Tujuan dan Hakikat Konstitusi ∼ 149 serta Ilmu Sosial Lainnya ∼ 44 xiii xiv
  8. 8. BAB IV 1. Peradilan Tata Negara ∼ 332 SUMBER HUKUM TATA NEGARA 2. Pengujian KonstitutionalitasA. Sumber Hukum Tata Negara ∼ 151 Undang-Undang ∼ 335 3. Sengketa Kewenangan Konstitusional 1. Pengertian Sumber Hukum ∼ 151 Lembaga Negara ∼ 336 2. Sumber Hukum Tata Negara ∼ 158 3. Contoh Sumber Hukum Tata Negara 4. Pembubaran Partai Politik ∼ 338 Inggris ∼ 182 5. Perselisihan Hasil Pemilu ∼ 339 4. Sumber Hukum Primer, Sekunder, dan 6. Pemakzulan Presiden dan/atau Tertier ∼ 193 Wakil Presiden ∼ 341 7. Kebutuhan akan SarjanaB. Sumber Hukum Tata Negara Indonesia ∼ 197 Hukum Tata Negara ∼ 342 1. Sumber Materiel dan Formil ∼ 197 2. Peraturan Dasar dan Norma Dasar ∼ 199 Daftar Pustaka ∼ 349 3. Peraturan Perundang-undangan ∼ 202 Daftar Indeks ∼ 369 4. Konvensi Ketatanegaraan ∼ 228 Tentang Penulis ∼ 377 5. Traktat (Perjanjian) ∼ 230C. Konvensi Ketatanegaraan ∼ 236 1. Hakikat Konvensi Ketatanegaraan ∼ 236 2. Pengakuan Hakim terhadap Konvensi (Judicial Recognition) ∼ 249 3. Fungsi Konvensi Ketatanegaraan ∼ 254 4. Beberapa Contoh Konvensi di Indonesia ∼ 256 BAB V PENAFSIRAN DALAM HUKUM TATA NEGARAA. Penafsiran dan Anatomi Metode Tafsir ∼ 273B. Hermeneutika Hukum ∼ 308 BAB VI PRAKTIK HUKUM TATA NEGARAA. Pergeseran Orientasi Politis ke Teknis ∼ 315B. Lahan Praktik Hukum Tata Negara ∼ 323C. Praktik Peradilan Tata Negara ∼ 332 xv xvi
  9. 9. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Jilid I BAB I hidup. Karena tidak ada orang yang mampu hidup hanya PENDAHULUAN dengan mengandalkan kemampuan menulis. Oleh karena itu, buku yang bermutu juga menjadi sangat kurang jumlahnya. Kata kuncinya tidak lain adalah bahwa konsumen dan konsumsi buku di masya-A. Latar Belakang rakat kita masih sangat tipis jumlahnya, sehingga tidak dapat menggerakkan roda industri buku untuk dapat Terdapat tiga hal yang melatarbelakangi penu- tumbuh sehat. Untuk itu, sebagai seorang guru dalamlisan buku ini. Pertama, dunia pustaka di tanah air sa- pendidikan hukum yang kebetulan mendapat keperca-ngat miskin dengan buku-buku yang berisi informasi yaan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, di tengah ke-yang luas dan mendalam dengan perspektif yang bersifat sibukan kerja sehari-hari, saya merasa bertanggungalternatif. Informasi dan hasil analisis kritis mengenai jawab secara moral untuk terus menulis buku untukberbagai soal dalam bidang ilmu hukum tata negara kepentingan mahasiswa dan masyarakat peminat lain-dalam buku ini merupakan alternatif pilihan terhadap nya.semua buku dan karya yang sudah ada selama ini. Ka- Ketiga, perkembangan ketatanegaraan Indonesiadang-kadang buku-buku yang tersedia hanyalah buku sendiri sesudah terjadinya reformasi nasional sejak ta-yang berisi kumpulan peraturan perundang-undangan di hun 1998 yang kemudian diikuti oleh terjadinya Peruba-bidang politik dan ketatanegaraan dengan tambahan han UUD 1945 secara sangat mendasar sebanyak empatkomentar dan catatan yang serba sumir, tanpa keda- kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, telahlaman analisis dengan berbasis teori-teori yang telah mengubah secara mendasar pula cetak biru (blue-print)berkembang pesat di lingkungan negara-negara maju. ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang.Oleh karena itu, buku dengan kedalaman pengertian ten- Oleh karena itu, diperlukan banyak buku baru yangtang berbagai aspek ilmiah tentang hukum tata negara dapat menggambarkan perspektif-perspektif baru itu,sungguh diperlukan. tidak saja di dunia teori, tetapi juga di bidang hukum Kedua, dari segi jumlahnya, buku-buku yang ter- positif yang sekarang berlaku.sedia di perpustakaan dan di toko buku juga sangat ter- Sampai sekarang, pemasyarakatan UUD 1945batas. Oleh sebab itu, dibutuhkan lebih banyak buku pasca Perubahan Keempat relatif masih sangat terbatas.untuk mendorong peningkatan pengkajian-pengkajian Padahal, isinya telah mengalami perubahan lebih dariyang lebih intensif oleh para mahasiswa dan peminat 300 persen. Sebagai gambaran, sebelum diadakan Peru-masalah ketatanegaraan. bahan, naskah UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan ayat Budaya baca di kalangan masyarakat kita sangat- atau pasal. Akan tetapi sekarang, setelah mengalami 4lah lemah, dan demikian pula budaya menulis juga sa- (empat) kali perubahan, ketentuan yang terkandung dingat terbatas, apalagi untuk menjadi penulis buku-buku dalamnya menjadi 199 butir. Dari rumusan ketentuanyang bermutu. Menjadi penulis yang baik saja pun yang asli, hanya tersisa 25 butir saja yang sama sekalisekarang ini belumlah dapat dijadikan andalan untuk tidak berubah. Sedangkan selebihnya, yaitu 174 butir, sama sekali merupakan butir-butir ketentuan baru dalam 1 2
  10. 10. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Jilid IUUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, sering terjebak dalam keinginannya sendiri mengenaimeskipun namanya masih menggunakan nama lama de- apa yang semestinya diatur, bukan apa yang dikehendakingan penegasan kembali dengan nama resmi “Undang- oleh peraturan itu sendiri. Para sarjana hukum kita cen-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, derung bersikap sebagai politisi hukum daripada ber-tetapi isinya sudah lebih dari 300 persen baru. Untung- sikap sebagai jurist. Perhatian para sarjana hukum keba-lah bahwa pembukaannya tidak mengalami perubahan, nyakan tertuju kepada politik hukum (legal policy) dari-dan naskah standar yang dijadikan pegangan dalam pada norma hukum itu sendiri. Para sarjana hukum,melakukan perubahan itu adalah naskah UUD 1945 se- apalagi di kalangan aktivis di lapangan, para advokat,bagaimana Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan demi- ataupun para dosen yang terlibat aktif sebagai pengamat,kian, meskipun isinya sudah mengalami perubahan lebih cenderung bertindak sebagai sarjana patriotis yang ingindari 300 persen, tetapi jiwanya tetap jiwa proklamasi, memperjuangkan nilai agar dapat turut memperbaikidan orisinalitas ideologinya tetap terpelihara sesuai nas- hukum.kah aslinya yang diwarisi dari tahun 1945. Kecenderungan demikian biasanya dibungkus Namun, sebagai akibat dari perubahan yang pula oleh alasan yang bersifat pseudo-ilmiah, dengansangat mendasar dan bersifat besar-besaran itu, tidak mendasarkan diri pada teori-teori ilmiah yang secaraada jalan lain, harus ada upaya bersengaja untuk salah kaprah dipergunakan. Misalnya, dikatakan bahwamenyebarluaskan pengertian-pengertian baru dalam sarjana hukum tidak boleh berpikir dogmatis-positi-UUD 1945, terutama di kalangan para calon ahli hukum vistik, atau sarjana hukum sudah seharusnya mengu-sendiri, yaitu para mahasiswa hukum di seluruh tanah tamakan perasaan keadilan yang hidup dalam masya-air. Untuk itu, penulisan buku ini termasuk dalam rakat, sehingga tidak perlu terpaku kepada bunyi teks.rangka kebutuhan yang amat mendesak mengenai pe- Padahal, ukuran perasaan keadilan itu sangat relatif danmasyarakatan kesadaran akan konstitusi “baru” In- cenderung menyebabkan penerapan hukum menjadi sa-donesia, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun ngat dipengaruhi oleh faktor-faktor kekuatan politik ma-1945 pasca perubahan. Banyak kalangan dosen dan joritarian.bahkan banyak pula para guru besar hukum tata negara Apabila dipandang dari segi kebutuhan akansendiri serta para ahli hukum pada umumnya yang pembaruan hukum di negara kita yang dewasa ini sedangbelum sungguh-sungguh memahami pengertian-penger- berubah menjadi lebih demokratis dan berkeadilan, haltian baru dalam substansi perubahan yang terjadi dalam itu tentu merupakan fenomena yang baik dan positif.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta- Upaya melakukan perombakan memerlukan sikap kritishun 1945. dari banyak kalangan, terutama dari kalangan para ahli Lagi pula, di kalangan para sarjana hukum Indo- hukum sendiri. Namun, kebiasaan semacam itu jikanesia sejak dulu, terdapat pula kebiasaan buruk menge- tidak terkendali, justru dapat menyebabkan terjadinyanai cara berpikir politis tentang hukum. Para sarjana hu- destabilisasi dan disharmoni dalam diskursus publikkum sering berpikir mengenai apa yang ia inginkan de- (public discourse) yang pada gilirannya menyebabkanngan suatu ketentuan hukum, bukan apa yang diingin- semakin kacaunya tertib hukum nasional kita.kan oleh perumusan norma hukum itu sendiri. Orang 3 4
  11. 11. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Jilid I Demikian pula dalam memahami ketentuan un- ngertian-pengertian lama yang sudah tidak cocok lagidang-undang dasar, sarjana hukum banyak yang tidak untuk dijadikan pegangan ilmiah.berusaha memahami apa yang terkandung di dalam Misalnya saja, teori mengenai susunan organisasiUUD 1945, melainkan mengajukan pikirannya sendiri negara yang selama berabad-abad dipahami terdiri atasyang seharusnya ada dalam UUD 1945. Pikiran dan ha- tiga kemungkinan bentuk, yaitu negara kesatuan (uni-rapannya itulah yang dijadikan bahan dalam memahami tary state atau eenheidsstaat), negara serikat atau fede-apa yang diatur dalam pasal-pasal UUD 1945. Akibatnya, ral (bondstaat), dan negara konfederasi (confederation).yang berkembang di antara para ahli hukum bukanlah Sekarang kita menyaksikan terbentuknya wadah Unipengertian-pengertian yang terkandung di dalam Eropa (European Union) di antara negara-negara Eroparumusan-rumusan naskah UUD 1945, melainkan apa Bersatu yang dari waktu ke waktu terus menguat derajatyang mereka setuju atau yang mereka ingin untuk integrasinya menjadi suatu komunitas kenegaraan yangdirumuskan dalam naskah UUD 1945. sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu Hal inilah sebenarnya yang membedakan seorang dari ketiga bentuk susunan organisasi negara tersebut diilmuwan hukum dari seorang politisi hukum. Norma hu- atas.kum bagi jurist dan ilmuwan hukum adalah apa adanya Kelima, sebagai akibat dari gelombang globalisasi(das sein), sedangkan bagi para politisi hukum me- ekonomi dan kebudayaan umat manusia, meluas pularupakan norma yang seharusnya (das sollen). Para jurist hubungan saling pengaruh mempengaruhi mengenailebih mengutamakan norma hukum yang mengikat atau pola-pola kehidupan bernegara dan aspek-aspek ketata-ius constitutum, sedangkan para politisi hukum lebih negaraan di berbagai negara, sehingga hukum tata ne-menekankan ius constituendum atau hukum yang dicita- gara sebagai bidang ilmu pengetahuan juga tidak lagicitakan. Kebiasaan demikian itu pada gilirannya dapat terkungkung dalam ruang-ruang nasionalisme normasemakin mempersulit upaya kita untuk memasya- konstitusi masing-masing negara. Para mahasiswa hu-rakatkan kesadaran dan menyebarluaskan pengertian- kum harus menangkap pula kecenderungan baru dimanapengertian baru dalam Undang-Undang Dasar 1945 pas- hukum tata negara sebagai bidang hukum yang bersifatca Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Perubahan internal suatu negara mulai menyatu atau setidaknyaKeempat. saling pengaruh mempengaruhi dengan bidang kajian Keempat, keadaan dunia dewasa ini juga telah hukum internasional publik. Hukum tata negara meluasmengalami perubahan yang sangat pesat dan mendasar, dari sempitnya orientasi selama ini yang hanya bersifatapabila dibandingkan dengan keadaan di masa-masa lalu internal ke arah orientasi eksternal, sehingga ilmu hu-pada abad ke-20. Kehidupan kenegaraan di seluruh du- kum tata negara di samping harus dipelajari sebagai bi-nia dewasa ini juga berubah dengan sangat fundamental dang ilmu hukum tata negara positif, juga harussehingga teori-teori dan konsep-konsep hukum yang dipelajari sebagai bidang ilmu hukum tata negara umum.berlaku di masa lalu juga banyak yang menjadi tidak Hukum tata negara positif hanya berkisar kepadarelevan lagi dengan kebutuhan zaman sekarang. Demi- norma-norma hukum dasar yang berlaku di satu negara,kian pula halnya dengan bidang hukum tata negara, sedangkan hukum tata negara umum mempelajari jugabanyak sekali konsep-konsep baru yang muncul dan pe- fenomena hukum tata negara pada umumnya. Hukum 5 6
  12. 12. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Jilid ITata Negara Positif hanya mempelajari hukum yang mendalam mengenai berbagai aspek hukum tata negaraberlaku di Indonesia saja dewasa ini. Tetapi Hukum Tata sebagai bidang ilmu pengetahuan hukum. Di dalamnyaNegara Umum mempelajari gejala-gejala ilmiah hukum dapat saja tercakup pula aspek-aspek hukum tata negaratata negara pada umumnya. Oleh karena itu, judul yang positif yang berlaku di Indonesia, tetapi hal itu bukanlahdipilih untuk buku ini bukanlah “Pengantar Hukum Tata menjadi muatan utamanya.Negara Indonesia”, melainkan “Pengantar Ilmu Hukum Sebagai buku Pengantar, maka tentulah tidak se-Tata Negara” saja. mua aspek pengantar itu akan diuraikan di sini. Dalam buku ini, hanya diuraikan beberapa aspek pembahasanB. Ruang Lingkup Pembahasan yang berkenaan dengan (i) disiplin ilmu hukum tata negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan hu- Buku ini dimaksudkan sebagai bacaan bagi maha- kum kenegaraan, (ii) gagasan umum tentang konstitusi,siswa Strata-1 dan para pemula yang ingin mengetahui (iii) sumber-sumber hukum tata negara atau the laws ofmengenai garis besar ruang lingkup ilmu pengetahuan the constitution, (iv) konvensi ketatanegaraan atau thehukum yang dinamakan ilmu Hukum Tata Negara. Oleh conventions of the constitution, dan (v) metode-metodekarena itu buku ini diberi judul “Pengantar Ilmu Hukum penafsiran yang dikenal dalam hukum tata negara; sertaTata Negara”. Dari judul ini, pertama dapat diketahui (vi) berbagai aspek mengenai praktik hukum tata negara.bahwa buku ini hanyalah merupakan bagian pengantar Dengan demikian, dalam buku ini, belumuntuk pengkajian yang lebih mendalam mengenai ilmu diuraikan mengenai persoalan-persoalan pokok yanghukum tata negara. Artinya, yang dibahas dalam buku ini biasa dibahas dalam ilmu hukum tata negara, sepertibarulah kulit atau hal-hal yang belum merupakan sub- bentuk dan susunan organisasi negara, fungsi-fungsistansi pokok ilmu hukum tata negara itu. Pada jilid I ini kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial, sistembelum dibahas mengenai prinsip-prinsip dasar dalam kepartaian dan pemilihan umum, kewarganegaraan, danhukum tata negara seperti konsep pembatasan ke- sebagainya. Pada saatnya, hal-hal yang dimaksud itukuasaan dan implikasinya terhadap struktur kekuasaan akan dibahas dalam Jilid II.yang biasanya dibagi dalam cabang-cabang legislatif,eksekutif, dan yudisial, yang akan dibahas pada jilid II. C. Pendekatan PembahasanBuku ini benar-benar baru bersifat pengantar ke arahstudi yang lebih mendalam mengenai materi ilmu hukum Dalam menyusun buku ini, penulis sangat me-tata negara itu. nyadari bahwa banyak buku-buku teks yang biasa Kedua, dalam judul ini, juga tergambar bahwa isi dipakai sehari-hari sebagai buku wajib oleh mahasiswabuku ini merupakan pengantar terhadap kajian ilmu dan dosen hukum di tanah air kita, banyak yang sudahhukum tata negara yang bersifat umum, yang tidak ha- ketinggalan atau obsolete. Akan tetapi, saya sendiri tidaknya terbatas kepada hukum tata negara positif, dalam ar- bermaksud meniadakan atau menafikan sumbangan ya-ti hukum tata negara Indonesia yang dewasa ini sedang ng telah diberikan oleh buku-buku tersebut sebelumnya.berlaku. Oleh karena itu, lingkup pembahasan dalam Buku-buku lama itu menurut saya masih tetap bergunabuku ini bersifat mengantarkan studi yang lebih luas dan 7 8
  13. 13. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Jilid Idan bagi mereka yang memilikinya masih tetap dapatmenggunakannya sebagai bahan perbandingan. Misalnya saja, di lingkungan Fakultas HukumUniversitas Indonesia, buku karya Mohammad Kusnardidan Harmaily Ibrahim (keduanya sudah almarhum)dengan judul “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia”masih terus dipakai sebagai buku pegangan mahasiswasampai sekarang. Isinya jelas sudah sangat banyak ke-tinggalan, tetapi tetap penting untuk dijadikan peganganbagi dosen dan mahasiswa. Bahkan, oleh sebab itu, bukuini juga ditulis dengan berpatokan pada apa yang ditulisoleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim tersebut.Dengan demikian, buku teks yang lama ini tidak perlu se-luruhnya dihapuskan, karena banyak bagian yang masihtetap dapat dipakai sampai sekarang. Hanya saja, jika buku teks lama ini dibaca tanpadilengkapi dengan buku baru, pemahaman pembacanyadapat tergelincir kepada kesalahan fatal. Banyak sekalipengertian-pengertian baru yang telah berubah secarafundamental baik karena pengaruh perubahan global,nasional, regional, maupun perubahan yang bersifat lo-kal. Semua itu memerlukan keterangan-keterangan danpenjelasan-penjelasan baru yang hanya dapat dibaca da-lam buku-buku yang baru pula. Di samping itu, pembahasan dalam buku ini tidakdilakukan semata-mata secara normatif ataupun menu-rut peraturan hukum positif, melainkan melalui des-kriptif-analitis. Pembahasan dilakukan melalui pendes-kripsian pendapat ahli mengenai persoalan yang dibahasdengan contoh-contoh yang dipraktikkan di berbagai ne-gara. Baru setelah itu, pembahasan dikaitkan pula de-ngan pengalaman praktik ketatanegaraan di Indonesia. 9 10
  14. 14. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Jilid I BAB II “No independent political society can be termed as state DISIPLIN ILMU HUKUM TATA NEGARA unless it professes to exercise both these functions; but no modern state of any importance contents itself with this narrow range of activity. As civilisationm becomes more complex, population increases and social conscienceA. Negara Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan arises, the needs of the governed call for incresed attention; taxes have to be livied to meet these needs; Negara merupakan gejala kehidupan umat ma- justice must be administered, commerce regulated,nusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara educational facilities and many other social servicesberkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana provided”.2sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang.Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam Selanjutnya dikemukakan juga oleh ketigamasyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dan sarjana Inggris tersebut:obyek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmupengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu penge- “A fully developed modern state is expected to deal with atahuan yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya. vast mass of social problems, either by direct activity orMisalnya, ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum ke- by supervision, or regulation. In order to carry out thesenegaraan, ilmu Hukum Tata Negara, Hukum Ad- functions, the state must have agents or organs through which to operate. The appointment or establishment ofministrasi Negara, dan ilmu Administrasi Pemerintahan these agents or organs, the general nature of their(Public Administration), semuanya menjadikan negara functions and powers, their relations inter and betweensebagai pusat perhatiannya. them and the private citizen, form a large part of the Namun demikian, apa sebenarnya yang diartikan constitution of a state”.3orang sebagai negara tentulah tidak mudah untuk di-definisikan. Meskipun diakui merupakan istilah yang su- Secara sederhana, oleh para sarjana sering diurai-lit didefinisikan, O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Pa- kan adanya 4 (empat) unsur pokok dalam setiap negara, 4tricia Leopold mengartikan negara atau state sebagai: yaitu (i) a definite territory, (ii) population, (iii) a “An independent political society occupying a defined Government, dan (iv) Sovereignity. Namun demikian, territory, the members of which are united together for untuk menguraikan pengertian negara dalam tataran the purpose of resisting external force and the preser- yang lebih filosofis, dapat pula merujuk kepada pendapat vation of internal order”.1 Hans Kelsen dalam bukunya “General Theory of Law and State”. 5 yang menguraikan pandangannya tentang Dikatakan pula oleh Phillips, Jackson, danLeopold: 2 Ibid., hal. 4-5. 3 Ibid., hal. 5. 4 A. Appadorai, The Substance of Politics, (India: Oxford University Press, 2005), hal. 11.1 5 O. Hood Phillips, Paul Jackson and Patricia Leopold, Constitutional and Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russel andAdministrative Law, 8th edition, (London: Sweet and Maxwell, 2001), hal. 4. Russel, 1961), hal. 188-191. 11 12
  15. 15. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Jilid Inegara atau state a juristic entity dan state as a politi- ma kajiannya. Sementara, ilmu Hukum Tata Negaracally organized society atau state as power. Elemen mengkaji aspek hukum yang membentuk dan yang di-negara menurut Kelsen mencakup: (i) The Territory of bentuk oleh organisasi negara itu. Ilmu politik melihatthe State, seperti mengenai pembentukan dan pembu- negara sebagai a political society dengan memusatkanbaran negara, serta mengenai pengakuan atas negara dan perhatian pada 2 (dua) bidang kajian, yaitu teori politikpemerintahan;6 (ii) Time Element of the State, yaitu wak- (political theory) dan organisasi politik (political organi-tu pembentukan negara yang bersangkutan; (iii) The zation). Ilmu Politik sebagai bagian dari ilmu sosial lebihPeople of the State, yaitu rakyat negara yang bersang- memusatkan perhatian pada negara sebagai realitaskutan; (iv) The Competence of the State as the Material politik. Seperti dikatakan oleh M.G. Clarke:Sphere of Validity of the National Legal Order, misalnya “... politics can only be understood through the bahaviouryang berkaitan dengan pengakuan internasional; (v) of its participants and that this behaviour is determinedConflict of Laws, pertentangan antar tata hukum; (vi) by ‘social forces’: social, economic, racial factions, etc”.9The so-called Fundamental Rights and Duties of theStates, soal jaminan hak dan kebebasan asasi manusia; Ilmu politik hanya dapat dimengerti melalui peri-dan (vii) The Power of the State, aspek-aspek mengenai laku para partisipannya yang ditentukan oleh kekuatan-kekuasaan negara.7 kekuatan sosial, ekonomi, kelompok-kelompok rasial, Negara sebenarnya merupakan konstruksi yang dan sebagainya. Lebih lanjut, Clarke menyatakan bahwadiciptakan oleh umat manusia (human creation) tentang legalisme itu bersifat redundant dalam studi ilmu politik,pola hubungan antar manusia dalam kehidupan berma- tetapi bahwa the rules of the constitution dan, lebih pen-syarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk ting lagi, struktur-struktur institutional pemerintahanmaksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan negara, bukanlah hal yang relevan untuk dipersoalkanbersama. Apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu dalam ilmu politik. Struktur kelembagaan negara itu,diorganisasikan untuk mencapai tujuan sebagai satu unit menurut Clarke, tidak mempunyai pengaruh yang berartipemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat perilakulah yang menjadi subjek utama dalam ilmu po-dikatakan diorganisasikan secara politik, dan disebut litik. 10 Orang boleh menerima begitu saja pendapatbody politic atau negara (state) sebagai a society politi- Clarke ini dalam kerangka studi ilmu politik, tetapi dically organized.8 lingkungan negara-negara yang sedang berkembang, Negara sebagai body politic itu oleh ilmu negara banyak studi ilmu sosial lainnya yang justru menunjuk-dan ilmu politik sama-sama dijadikan sebagai objek uta- kan gejala yang sebaliknya, yaitu bahwa peranan institusi6 9 Pengakuan atas suatu negara meliputi persoalan recognition of a community Pengantar M.G. Clarke sebagai editor buku C.F. Strong, Modern Politicalas a state, pengakuan de facto atau de jure, pengakuan dengan kekuatan Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their Historyyang bersifat retroaktif, pengakuan melalui penerimaan oleh organisasi PBB, and Existing Forms, (London: Sidgwick & Jackson, 1973), hal.xvi. 10pengakuan terhadap pemerintahan dan pengakuan terhadap insurgents seba- Ibid. “What they are saying is not just that legalism is redundant in thegai a belligerent power. Ibid. hal. 221-231. study of politics, but that the rules of the constitution and, more important,7 Ibid., hal. 207-267. the institutional structures of government, are irrelevant because they don’t8 Appadorai, Op. Cit., hal. 3. significantly affect that behaviour which is the only subject worthy of study”. 13 14
  16. 16. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Jilid Ikenegaraan itu justru sangat signifikan pengaruhnya disebut Constitutional Law. Dalam bahasa Belanda danterhadap perilaku politik warga masyarakat. Jerman, hukum tata negara disebut Staatsrecht, tetapi Bagi disiplin ilmu politik, pendapat Clarke itu dalam bahasa Jerman sering juga dipakai istilah verfas-tidak aneh. Bahkan, Robert Dahl dalam bukunya “Pre- sungsrecht (hukum tata negara) sebagai lawan perkataanface to Democratic Theory” (1956) juga menyatakan verwaltungsrecht (hukum administrasi negara).bahwa bagi para ilmuwan sosial yang lebih penting Dalam bahasa Belanda, untuk perkataan hukumadalah social not constitutional. 11 Ilmu politik lebih tata negara juga biasa dipergunakan istilah staatsrechtmengutakan dinamika yang terjadi dalam masyarakat atau hukum negara (state law). Dalam istilah staatsrechtdaripada norma-norma yang tertuang dalam konstitusi itu terkandung 2 (dua) pengertian, yaitu staatsrecht innegara. Hal itu tentunya sangat berbeda dari ke- ruimere zin (dalam arti luas), dan staatsrecht in engerecenderungan yang terdapat dalam ilmu hukum, khu- zin (dalam arti sempit). Staatsrecht in engere zin ataususnya ilmu hukum tata negara (constitutional law). Hukum Tata Negara dalam arti sempit itulah yang biasa-Dalam studi ilmu hukum tata negara (the study of the nya disebut Hukum Tata Negara atau Verfassungsrechtconstitution atau constitutional law), yang lebih di- yang dapat dibedakan antara pengertian yang luas danutamakan justru adalah norma hukum konstitusi yang yang sempit. Hukum Tata Negara dalam arti luas (inbiasanya tertuang dalam naskah undang-undang dasar. ruimere zin) mencakup Hukum Tata Negara (verfas-Di situlah letak perbedaan mendasar antara ilmu Hukum sungsrecht) dalam arti sempit dan Hukum AdministrasiTata Negara dari ilmu politik. Negara (verwaltungsrecht). 13 Prof. Dr. Djokosoetono lebih menyukai peng-B. Ilmu Hukum Tata Negara gunaan verfassungslehre daripada verfassungsrecht. Dalam berbagai kuliahnya yang dikumpulkan oleh salah1. Peristilahan seorang mahasiswanya, yaitu Harun Alrasid, pada tahun Ilmu Hukum Tata Negara adalah salah satu 1959, 14 dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1982,cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji Djokosoetono berusaha mengambil jalan tengah antarapersoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Kita me- Carl Schmitt yang menulis buku Verfassungslehre danmasuki bidang hukum tata negara, menurut Wirjono Hermann Heller dengan bukunya Staatslehre. IstilahProdjodikoro, apabila kita membahas norma-norma hu- yang tepat untuk Hukum Tata Negara sebagai ilmu (con-kum yang mengatur hubungan antara subjek hukum stitutional law) adalah Verfassungslehre atau teori kons-orang atau bukan orang dengan sekelompok orang atau titusi. Verfassungslehre inilah yang nantinya akan men-badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari jadi dasar untuk mempelajari verfassungsrecht, teru-negara. 12 Dalam bahasa Perancis, hukum tata negaradisebut Droit Constitutionnel atau dalam bahasa Inggris 13 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara11 Robert A. Dahl, Preface to Democratic Theory, (Chicago: University of Indonesia, cet. kelima, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FakultasChicago Press, 1956), hal. 83. Hukum Universitas Indonesia, 1983), hal. 22.12 14 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, cet. Djokosoetono, Hukum Tata Negara, Himpunan oleh Harun Alrasid,keenam, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), hal. 2. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). 15 16
  17. 17. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Jilid Itama mengenai hukum tata negara dalam arti positif, sebut, Hukum Konstitusi dipahami lebih sempit daripadayaitu hukum tata negara Indonesia. Hukum Tata Negara.17 Istilah “Hukum Tata Negara” dapat dianggap Perkataan “Hukum Tata Negara” berasal dari per-identik dengan pengertian “Hukum Konstitusi” yang kataan “hukum”, “tata”, dan “negara”, yang di dalamnyamerupakan terjemahan langsung dari perkataan Consti- dibahas mengenai urusan penataan negara. Tata yangtutional Law (Inggris), Droit Constitutionnel (Perancis), terkait dengan kata “tertib” adalah order yang biasa jugaDiritto Constitutionale (Italia), atau Verfassungsrecht diterjemahkan sebagai “tata tertib”. Tata negara berarti(Jerman). Dari segi bahasa, istilah Constitutional Law sistem penataan negara, yang berisi ketentuan mengenaidalam bahasa Inggris memang biasa diterjemahkan se- struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan.bagai “Hukum Konstitusi”. Namun, istilah “Hukum Tata Dengan perkataan lain, ilmu Hukum Tata Negara dapatNegara” itu sendiri jika diterjemahkan ke dalam bahasa dikatakan merupakan cabang ilmu hukum yangInggris, niscaya perkataan yang dipakai adalah Con- membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan,stitutional Law.15 Oleh karena itu, Hukum Tata Negara mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ ataudapat dikatakan identik atau disebut sebagai istilah lain struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antarabelaka dari “Hukum Konstitusi”.16 struktur negara dengan warga negara. Di antara para ahli hukum, ada pula yang ber- Hanya saja, yang dibahas dalam Hukum Tatausaha membedakan kedua istilah ini dengan me- Negara atau Hukum Konstitusi itu sendiri hanya terbatasnganggap bahwa istilah Hukum Tata Negara itu lebih pada hal-hal yang berkenaan dengan aspek hukumnyaluas cakupan pengertiannya dari pada istilah Hukum saja. Oleh karena itu, lingkup bahasannya lebih sempitKonstitusi. Hukum Konstitusi dianggap lebih sempit daripada Teori Konstitusi sebagaimana yang dianjurkankarena hanya membahas hukum dalam perspektif teks untuk dipakai oleh Prof. Dr. Djokosoetono, yaitu Verfas-undang-undang dasar, sedangkan Hukum Tata Negara sungslehre atau Theorie der Verfassung.18 Istilah Verfas-tidak hanya terbatas pada undang-undang dasar. sungslehre itu, menurut Djokosoetono lebih luas dari-Pembedaan ini sebenarnya terjadi karena kesalahan pada Verfassungsrecht. Theorie der Verfassung lebihdalam mengartikan perkataan konstitusi (verfassung) itu luas daripada Theorie der Verfassungsrecht. Untuk ke-sendiri yang seakan-akan diidentikkan dengan undang- pentingan ilmu pengetahuan, Djokosoetono menganggapundang dasar (gerundgesetz). Karena kekeliruan ter- lebih tepat untuk menggunakan istilah “Teori Konstitusi” daripada “Hukum Konstitusi” ataupun “Hukum Tata Ne-15 gara”. Sebab yang dibahas di dalamnya adalah persoalan Lihat dan bandingkan Sri Soemantri, Susunan Ketatanegaraan Menurut konstitusi dalam arti yang luas dan tidak hanya terbatasUUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan PolitikIndonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hal. 29. Lihat juga dalam Miriam kepada aspek hukumnya, maka yang lebih penting ada-Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, lah Theorie der Verfassung atau Verfassunglehre (Teori1992), hal. 95 Konstitusi), bukan Theorie der Verfassungsrecht, The-16 Lihat dan bandingkan pula pendapat dari Bagir Manan yang membedakanantara Konstitusi (UUD) dengan Hukum Konstitusi (Hukum Tata Negara). 17Lihat Bagir Manan, Perkembangan UUD 1945, (Yogyakarta: FH-UII Press, Ibid., hal. 23. 182004), hal. 5. Djokosoetono, Op. Cit., hal. 45. 17 18
  18. 18. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Jilid Iorie der Constitutionnel Recht (Teori Hukum Konstitusi stitution of the United States of America baru disahkanatau Teori Hukum Tata Negara), ataupun Theorie der pada tanggal 17 September 1787, yaitu 11 tahun setelahGerundgesetz (Teori Undang-Undang Dasar). 19 deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat dari Inggris Sejalan dengan penggunaan kata theorie dan pada tanggal 4 Juli 1776. Bekas negara federasi Unilehre tersebut, dapat dibandingkan pula antara Soviet mengesahkan undang-undang dasarnya (Konsti-staatsrecht dengan staatslehre. Dalam staatslehre di- tusi Federal) pada tahun 1924, setelah 2 tahun ber-bahas mengenai persoalan negara dalam arti luas, dirinya, yaitu pada 30 Desember 1922.21 Kerajaan Belan-sedangkan staatsrecht hanya mengkaji aspek hukumnya da yang sekarang juga baru mengesahkan Grondwetsaja, yaitu hukum negara (state law). Dapat disebut pada tanggal 2 Februari 1814, yaitu setelah 2 bulan danbeberapa sarjana yang mempopulerkan istilah staats- 11 hari sejak proklamasi kemerdekaannya dari Perancislehre ini, misalnya adalah Hans Kelsen dalam buku pada tanggal 21 November 1813. Republik Indonesia sen-“Algemeine Staatslehre” dan Herman Heller dalam diri yang sudah diproklamasikan sebagai negarabukunya “Staatslehre”. Cakupan pengertiannya jelas le- merdeka dan berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945,bih luas daripada staatsrecht, seperti halnya ver- baru mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 padafassunglehre lebih luas daripada verfassungsrecht. tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi atau verfassung itu sendiri, menurut Dalam ilmu hukum tata negara juga berlakuThomas Paine dibuat oleh rakyat untuk membentuk pe- doktrin “teori fiktie hukum” (legal fiction theory) yangmerintahan, bukan sebaliknya ditetapkan oleh peme- menyatakan bahwa suatu negara dianggap telah memi-rintah untuk rakyat. Bahkan, lebih lanjut dikatakan oleh liki konstitusi sejak negara itu terbentuk. TerbentuknyaPaine bahwa “A constitution is a thing antecedent to a negara itu terletak pada tindakan yang secara resmigovernment and a government is only the creature of a menyatakannya terbentuk, yaitu melalui penyerahanconstitution”. Konstitusi itu mendahului pemerintahan, kedaulatan (transfer of authority) dari negara indukkarena pemerintahan itu justru dibentuk berdasarkan seperti penjajah kepada negara jajahannya, melaluikonstitusi. Oleh karena itu, konstitusi lebih dulu ada pernyataan deklarasi dan proklamasi, ataupun melaluidaripada pemerintahan.20 revolusi dan perebutan kekuasaan melalui kudeta. Secara Pengertian bahwa konstitusi mendahului peme- juridis formal, negara yang bersangkutan atau pemerin-rintahan tetap berlaku, meskipun dalam praktik banyak tahan tersebut dapat dinyatakan legal secara formalnegara sudah lebih dulu diproklamasikan baru undang- sejak terbentuknya. Namun, legalitas tersebut masihundang dasarnya disahkan. Misalnya, the Federal Con- bersifat formal dan sepihak. Oleh karena itu, derajat legi- timasinya masih tergantung kepada pengakuan pihak-19 Ibid. pihak lain.20 “A constitution is not the act of a government, but of a people constitutinga government, and a government without a constitution is power without 21right”. Lihat “Rights of Man in the Complete Works of Thomas Paine”, p. Menurut Andrei Y. Vyshinsky, Undang-Undang Dasar Soviet menggam-302-303 dalam Michael Allen and Brian Thompson, Cases and Materials on barkan perkembangan historis yang dijalani oleh negara Soviet. Lihat dalamConstitutional and Administrative Law, 7th edition, (London: Oxford Univer- Andrei Y. Vyshinsky, The Law of Soviet State, diterjemahkan dari thesity Press, 2003), hal. 1. Russian oleh Rugh W. Babb, (New York: The Macmillan Company, 1961). 19 20
  19. 19. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Jilid I Istilah constitution 22 dalam bahasa Inggris se- undang-undang dasar dalam arti konstitusi yang ter-padan dengan perkataan grondwet dalam bahasa Be- tuang dalam naskah tertulis. 23 Untuk pengertian kon-landa dan gerundgesetz dalam bahasa Jerman. Grond stitusi dalam arti undang-undang dasar, sebelum di-dalam bahasa Belanda memiliki makna yang sama pakainya istilah grondwet, di Belanda pernah dipakaidengan Gerund dalam bahasa Jerman yang berarti juga istilah staatsregeling. Atas prakarsa Gijsbert Karel“dasar”. Sedangkan, wet atau gesetz biasa diartikan van Hogendorp pada tahun 1813, istilah grondwet dipa-undang-undang. Oleh sebab itu, dalam bahasa kai untuk menggantikan istilah staatsregeling.24Indonesia, grondwet itu disebut dengan istilah undang- Oleh sebab itu, di negeri Belanda, seperti di-undang dasar. Namun, para ahli pada umumnya sepakat katakan oleh Sri Soemantri, istilah grondwet itu barubahwa pengertian kata konstitusi itu lebih luas daripada digunakan pada tahun 1813. 25 Artinya, yang dapatundang-undang dasar. Sarjana Belanda seperti L.J. van diidentikkan dengan Undang-Undang Dasar negaraApeldoorn juga menyatakan bahwa constitutie itu lebih jajahan Hindia Belanda adalah Indische Staatsregeling.luas daripada grondwet. Menurut Apeldoorn, grondwet Oleh sebab itu, dengan terbentuknya negara Republik In-itu hanya memuat bagian tertulis saja dari constitutie donesia berdasarkan UUD 1945 pada tahun 1945, sudahyang cakupannya meliputi juga prinsip-prinsip dan seharusnya undang-undang dasar zaman Hindia Belandanorma-norma dasar yang tidak tertulis. Demikian pula di ini dianggap tidak lagi mempunyai kekuatan hukum me-Jerman, verfassung dalam arti konstitusi dianggap lebih ngikat. Kalaupun berbagai peraturan perundang-luas pengertiannya daripada gerundgestz dalam arti undangan yang diwarisi dari zaman Hindia Belanda ituundang-undang dasar. masih diberlakukan berdasarkan Aturan Peralihan UUD Oleh karena itu, sampai sekarang, dalam bahasa 1945, maka daya ikatnya tidak lagi berdasarkan ke-Jerman, dibedakan antara istilah gerundrecht (hak tentuan Indische Staatsregeling, melainkan karena UUDdasar), verfassung, dan gerundgezet. Kemudian dalam 1945 sendiri tetap memberlakukannya ke dalam wilayahbahasa Belanda juga dibedakan antara grond-recht (hak negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulatdasar), constitutie, dan grondwet. Demikian pula dalam berdasarkan undang-undang dasar yang baru, semata-bahasa Perancis, dibedakan antara Droit Constitutionnel mata untuk mengatasi kekosongan hukum (rechts-dan Loi Constitutionnel. Istilah yang pertama identik de- vacuum) yang dapat timbul karena situasi perubahanngan pengertian konstitusi, sedang yang kedua adalah transisional sebagai negara yang baru merdeka. Semua produk hukum masa lalu, sepanjang me-22 mang masih diperlukan haruslah dilihat sebagai produk Sebagai perbandingan, di dalam Black’s Law Dictionary, Eight Edition, hukum Indonesia sendiri yang memang diperlukan un-Constitution diartikan sebagai “The fundamental and organic law of a nationor state that establishes the institutions and apparatus of government, tuk negara hukum Indonesia. Seperti halnya di zamandefines the scope of governmental sovereign powers, and guarantees indiv- 23idual civil rights and civil liberties”. Sedangkan, di dalam Oxford Dictionary Dalam bahasa Italia disebut Diritto Constitutionale; sedangkan dalamof Law, Fifth Edition, Constitution diartikan “The rules and practices that bahasa Arab disebut Masturiyah, Dustuur, atau Qanun Asasi. 24determine the composition and functions of the organs of central and local Sri Soemantri Martosoewignjo, Prosedur dan Sistem Perubahangovernment in as state and regulate the relationship between the individual Konstitusi, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 1-2. 25and the state”. Ibid. 21 22
  20. 20. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Jilid Ikemerdekaan sekarang ini, cukup banyak produk pe- dikan objek penelitian oleh sarjana hukum itu masing-raturan perundang-undangan yang sebagian atau masing. Misalnya, di negara-negara yang menganutseluruh materinya berasal dari contoh-contoh praktik tradisi common law tentu berbeda dari apa yang diprak-hukum di negara-negara lain yang dinilai patut untuk tikkan di lingkungan negara-negara yang menganut tra-dicontoh.26 Atas dasar alasan inilah, maka pemberlakuan disi civil law.produk-produk hukum peninggalan zaman Hindia Bahkan, dalam perkembangan praktik selamaBelanda dapat dibenarkan, meskipun hal itu tetap tidak berabad-abad, di antara negara-negara yang menganutmenutup keharusan untuk melakukan upaya pembaruan tradisi hukum yang sama pun dapat timbul perbedaan-besar-besaran terhadap produk-produk hukum masa lalu perbedaan karena latar belakang sejarah antara satuitu disesuaikan dengan kehendak perubahan zaman. negara dengan negara lain yang juga berbeda-beda. Apalagi, Indonesia dewasa ini berada dalam alam Misalnya, meskipun sama-sama menganut tradisi com-modern yang sangat ditentukan oleh (i) perkembangan mon law, antara Inggris dan Amerika Serikat jelas mem-ilmu pengetahuan dan teknologi modern, (ii) sistem de- punyai sejarah hukum yang berbeda, sehingga konsep-mokrasi yang terus tumbuh, dengan (iii) tuntutan sistem konsep hukum dan konstitusi yang dipraktikkan di keduaekonomi pasar yang semakin kuat, serta (iv) diiringi pula negara ini juga banyak sekali yang tidak sama. Apalagi, dioleh pengaruh globalisasi dan gejolak kedaerahan yang Inggris sendiri tidak terdapat naskah konstitusi yangsangat kuat. Semua ini memerlukan respons sistem bersifat tertulis dalam satu naskah UUD, sedangkanhukum dan konstitusi yang dapat menjalankan fungsi Amerika Serikat memiliki naskah UUD tertulis yangkontrol dan sekaligus fungsi pendorong ke arah pem- dapat dikatakan sebagai negara modern pertama yangbaruan terus menerus menuju kemajuan bangsa yang memilikinya.semakin cerdas, damai, sejahtera, demokratis, dan ber- Berbagai pandangan para sarjana mengenai de-keadilan. finisi hukum tata negara itu dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:2. Definisi Hukum Tata Negara Di antara para ahli hukum, dapat dikatakan tidak a. Christian van Vollenhoventerdapat rumusan yang sama tentang definisi hukum dan Menurut van Vollenhoven, hukum tata negarademikian pula dengan definisi hukum tata negara seba- mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masya-gai hukum dan sebagai cabang ilmu pengetahuan hu- rakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya,kum. Perbedaan-perbedaan itu sebagian disebabkan oleh yang masing-masing menentukan wilayah atau lingku-faktor-faktor perbedaan pandangan di antara para ahli ngan rakyatnya sendiri-sendiri, dan menentukan badan-hukum itu sendiri, dan sebagian lagi dapat disebabkan badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang ber-oleh perbedaan sistem yang dianut oleh negara yang dija- sangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta me-26 Sebagian besar dari hal tersebut seringkali kita temukan pada peraturanperundang-undangan dalam ranah hukum perdata dan pidana baik itu dalampraktik maupun ilmu hukumnya masing-masing. 23 24
  21. 21. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Jilid Inentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang berasal dari negara.29 Jika yang diatur adalah orga-yang dimaksud. 27 nisasi negara, maka hukum yang mengaturnya itulah Sebagai murid Oppenheim, van Vollenhoven juga yang disebut sebagai hukum tata negara (constitutionalmewarisi pandangan gurunya itu yang membedakan an- law). Mengenai hubungan antara organisasi negara de-tara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. ngan warga negara, seperti mengenai soal hak asasiPembedaan itu digambarkannya dengan perumpamaan manusia, belum dipertimbangkan oleh Paul Scholten.dalam hukum tata negara, melihat negara dalam keadaandiam (in rust), sedangkan dalam hukum administrasi c. van der Potnegara, melihat negara dalam keadaan bergerak (in Menurut van der Pot, hukum tata negara adalahbeweging).28 peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing-masing,b. Paul Scholten hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan Menurut Paul Scholten, hukum tata negara itu individu warga negara dalam kegiatannya.30 Pandangantidak lain adalah het recht dat regelt de staatsorgani- van der Pot ini mencakup pengertian yang luas, di sam-satie, atau hukum yang mengatur mengenai tata or- ping mencakup soal-soal hak asasi manusia, juga men-ganisasi negara. Dengan rumusan demikian, Scholten jangkau pula berbagai aspek kegiatan negara dan wargahanya menekankan perbedaan antara organisasi negara negara yang dalam definisi sebelumnya dianggap sebagaidari organisasi non-negara, seperti gereja dan lain-lain. objek kajian hukum administrasi negara.Scholten sengaja membedakan antara hukum tata negaradalam arti sempit sebagai hukum organisasi negara di d. J.H.A. Logemannsatu pihak dengan hukum gereja dan hukum perkum- Mirip dengan pendapat Paul Scholten, menurutpulan perdata di pihak lain dengan kenyataan bahwa J.H.A. Logemann, hukum tata negara adalah hukumkedua jenis hukum yang terakhir itu tidak memancarkan yang mengatur organisasi negara. Negara adalah organi-otoritas yang berdiri sendiri, melainkan suatu otoritas sasi jabatan-jabatan. 31 Jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan penger- 29 Lihat Asser-Scholten, “Algemeen Deel”, cetakan kedua, 1934, hal. 4227 Christian van Vollenhoven, Staatsrecht Overzee, (Leiden: Stenfert Kroese, dalam J.H.A. Logemann, Over de Theorie van Eeen Stellig Staatsrecht1934), hal. 30, “Het staatsrecht heeft vooreerst alle hogere en lagere (1948), diterjemahkan menjadi Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negararechtsgemeenschappen met hun hierarchie te tekenen, dan van elke Positif, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1975), hal. 88. 30diergemeenshappen het grond en personengebied te omschrijven en ver- van der Pot, Handboek van het Nederlands Staatsrecht, (Zwolle: W.E.J.volgens aan te geven, over welke organen de verschillende overheidsfuncties Tjeenk Willink, 1968), hal. 5, “Die regelen stellen de nodige organen in,verdeeld zijn bij elke dier gemeenshappen (samenstelling en bevoegdheid regelen de bevoegdheden dier organen, hun orderlinge verhouding, hun ver-dier organen ter regelen)”. Lihat Prof. Mr. J. Oppenheim, “Nederlandsch houding tot de individuen (en zijn werkzaarm hed)”. Lihat juga dalam Kus-Administratiefrecht”, 1912, dan “Omtrek van het Administratiefrecht” dalam nardi dan Ibrahim, Op.Cit., hal. 25. 31Verhandelingen voor Gedragen in de Koninklijke Academie van “Het staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat –die gezags-Wetenshappen. organisatie– blijkt dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het ambt, als28 Djokosoetono, Op. Cit., hal. 47-48. kernbegrip, als bouwsteen te hebben”. Logemann, Op. Cit., hal. 81. 25 26
  22. 22. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Jilid Itian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan “... within the sphere of the State, there are two kinds oforganisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubu- law. There is the law which governs the state and there isngannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluru- the law by means of which the state governs. The formerhannya, maka dalam pengertian juridis, negara merupa- is constitutional law, the latter we may for the sake of distinction call ordinary law”.34kan organisasi jabatan. Hukum tata negara meliputi baikpersoonsleer maupun gebiedsleer, dan merupakan suatu Baginya, hanya ada dua golongan hukum, yaitukategori historis, bukan kategori sistematis. Artinya, hu- hukum tata negara atau constitutional law dan hukumkum tata negara itu hanya bersangkut-paut dengan geja- yang bukan hukum tata negara, yaitu yang disebutnyala historis negara. 32 sebagai ordinary law. Hukum Tata Negara (Constitu- tional Law) merupakan hukum yang memerintah ne-e. van Apeldoorn gara, sedangkan Hukum Biasa (Ordinary Law) dipakai Hukum tata negara (verfassungsrecht) dise- oleh negara untuk memerintah.35butkan oleh van Apeldoorn sebagai staatsrecht dalamarti yang sempit. Sedangkan dalam arti yang luas, g. Wade and Phillipsstaatsrecht meliputi pula pengertian hukum administrasi Dalam bukunya “Constitutional Law” yang terbitnegara (verwaltungsrecht atau administratiefsrecht). pada tahun 1939, Wade and Phillips merumuskanSebenarnya, van Apeldoorn sendiri dalam karya- “Constitutional law is ... body of rules which prescribeskaryanya tidak banyak membahas soal-soal yang (a) the structure, (b) the functions of the organs ofberkenaan dengan hukum tata negara (ver- central and local government”. Dalam buku yang samafassungsrecht), kecuali mengenai tugas-tugas dan ke- terbitan tahun 1960, dinyatakan:wenangan atau kewajiban dan hak-hak alat-alat per-lengkapan negara. Dalam berbagai bukunya, van Apel- “In the generally accepted of the term it means the rulesdoorn malah tidak menyinggung sama sekali mengenai which regulate the structure of the principal organs ofpentingnya persoalan kewarganegaraan dan hak asasi government and their relationship to each other, andmanusia. 33 determine their principal functions”.36f. Mac-Iver Dalam kedua rumusan tersebut, Wade and Hukum Tata Negara (constitutional law) adalah Phillips, yang bukunya terkenal sebagai buku teks yanghukum yang mengatur negara, sedangkan hukum yang sangat luas dipakai di Inggris, menentukan bahwa hu-oleh negara dipergunakan untuk mengatur sesuatu selain kum tata negara mengatur alat-alat perlengkapan ne-negara disebut sebagai hukum biasa (ordinary law).Menurut Mac Iver: 34 MacIver, R.M., The Modern State, First Edition, (London: Oxford University Press, 1955), hal. 250. 35 Lihat Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia,32 Ibid., hal. 88. (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), hal. 9.33 36 Lihat “Inleiding tot de Studie van het Nederlandsrecht”, diterjemahkan Bandingkan Wade and Phillips, Constitutional Law, edisi tahun 1939, hal.menjadi Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1968), hal. 240. 4, dan edisi tahun 1960 hal 3. 27 28
  23. 23. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Jilid Igara, tugas dan wewenangnya, serta mekanisme hu- menyebutkan bahwa Hukum Tata Negara mencakupbungan di antara alat-alat perlengkapan negara itu. semua peraturan yang secara langsung atau tidak lang-Dengan perkataan lain, Wade and Phillips juga tidak sung mempengaruhi distribusi atau pelaksanaan ke-mencantumkan pentingnya persoalan kewarganegaraan kuasaan yang berdaulat dalam negara. Dalam hal ini,dan hak asasi manusia sebagai objek kajian hukum tata A.V. Dicey menitikberatkan mengenai persoalan distri-negara. busi atau pembagian kekuasaan dan pelaksanaan kekua- saan tertinggi dalam suatu negara. 39 Semua aturanh. Paton George Whitecross (rules) yang mengatur hubungan-hubungan antar peme- Dalam bukunya yang berjudul “Textbook of Juris- gang kekuasaan negara yang tertinggi satu dengan yangprudence”, Paton George Whitecross merumuskan lain disebut olehnya sebagai hukum tata negara atau con-bahwa “Constitutional law deals with the ultimate ques- stitutional law.40tions of distribution of legal power and the functions ofthe organs of the state”.37 Hukum Tata Negara itu berhu- j. Maurice Duvergerbungan dengan persoalan distribusi kekuasaan hukum Menurut sarjana Perancis, Maurice Duverger,dan fungsi organ-organ negara. Lebih jauh, ia menyata- hukum tata negara adalah salah satu cabang hukumkan: publik yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi po- “In a wide sense, it includes admistrative law, but it is litik suatu lembaga negara. Seperti halnya para sarjana convenient to consider as a unit for many purposes of lainnya, Maurice Duverger juga hanya memberikan te- the rules which determine the organzation, power, and kanan pada aspek keorganisasian serta tugas-tugas dan duties of administrative authorities”.38 kewenangan lembaga-lembaga sebagai alat perlengkapan negara. Hal yang lebih diutamakan oleh Maurice Du- Dalam arti luas, Hukum Tata Negara itu meliputi verger dalam definisi yang dikembangkannya tersebutjuga pengertian Hukum Administrasi Negara, tetapi adalah bahwa hukum tata negara itu (droit constitu-untuk lebih mudahnya, Hukum Tata Negara itu dapat tionnel) termasuk cabang hukum publik.dianggap sebagai suatu cabang ilmu yang dapat dipakaiuntuk berbagai macam kegunaan hukum yang menen- k. Michael T. Molantukan organisasi, kekuasaan, dan tugas-tugas otoritas Dalam bukunya “Constitutional Law: The Machi-administrasi. nery of Government”, Michael T. Molan berpendapat bahwa ruang lingkup hukum tata negara biasanyai. A.V. Dicey dirumuskan secara kurang tegas batasan-batasannya A.V. Dicey dalam bukunya “An Introduction to apabila dibandingkan dengan bidang-bidang hukumthe Study of the Law of the Constitution” tahun 1968, 39 Kusnardi dan Ibrahim, Op.Cit., hal. 27. 40 “As the term is used in England, appears to include all rules which37 Paton George Whitecross, Textbook of Jurisprudence, (Oxford: The directly or indirectly affect the distribution or exercise of the souvereignClarendon Press, 1951). power in the state”. A.V. Dicey, An Introduction to Study of the Law of the38 Ibid. Constitution, (London: Macmillan, 1968), hal. 23. 29 30
  24. 24. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Jilid Iyang lain,41 seperti dalam hukum perjanjian ataupun “the distinct, and unentrenched. 42 It follows from what haslaw of torts”, sebagaimana diuraikan olehnya sebagai been said that constitutional law deals, in general, withberikut: the distribution and exercise of the functions of govern- ment, and the relations of the government authorities to ”The scope of constitutional law as an academic discipline each other and to the individual citizen. It includes the is, therefore, somewhat less clearly defined than might be rules –though the nature of these is difficult to define– the case with other areas of law such as the law of which identify the law-making authorities themselves, contract or the law of torts”. e.g. the legislature and the courts”.43 Oleh karena itu, secara umum, ia berpendapat m. A.W. Bradley dan K.D. Ewingbahwa: Menurut kedua sarjana ini, tidak ada jawaban “The subject is concerned with the functions discharged yang dapat diberikan dengan mudah dan segera atas by the organs of government, the distribution of power pertanyaan mengenai apa definisi hukum tata negara. between the organs of government, the law-making Pengertian hukum tata negara yang paling luas men- process, the relationship between individuals and the cakup bagian dari hukum nasional yang mengatur sistem state in terms of the power of the state to interfere with administrasi publik (negara) dan hubungan antara indi- the exercise of individual rights and freedoms, and the vidu dengan negara. Oleh karena itu, hukum tata negara protection that the state can afford to its citizens”. mengandaikan bahwa adanya aturan yang mendahului keberadaan negara, dan di dalamnya tercakup penga-l. O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold turan mengenai struktur dan fungsi-fungsi organ-organ Dalam bukunya “Constitutional and Administra- utama dari negara, dan hubungan di antara organ-organtive Law”, ketiga sarjana ini menyatakan: itu satu sama lain, serta hubungan antara organ-organ “The constitutional law of a state is the law relating to its negara itu dengan warga negara. Di negara yang memi- constitution. Where the constitution is written, even liki konstitusi tertulis, maka norma-norma yang terkan- though it may have to be supplemented by other dung di dalamnya lebih diutamakan keberlakuannya be- materials, it is fairly easy to distinguish the constitutional serta hal-hal yang timbul dalam praktik sebagai hasil pe- law of a state from the rest of its legal system; but where, nafsiran hakim tertinggi yang menjalankan fungsi pera- as in Britain, the constitution is unwritten, it is largely a dilan konstitusi.44 matter of convenience what topics one includes what in constitutional law, and there is no strict scientific distinction between that and the rest of the law. Thus the 42 Phillips, Jackson, and Leopold, Op Cit., hal. 8. Lihat juga S.E. Finer, United Kingdom constitution can well be said to be Vernon Bogdanor, dan Bernard Rudden, Comparing Constitutions, (London: marked by three striking features: it is indeterminate, in- Oxford University Press, 1995), hal. 40. 43 Lihat juga H.L.A. Hart, The Concept of Law, Tenth Impression, (Oxford: Oxford University Press, 1979). 44 “There is no hard and fast definition of constitutional law. According to41 Michael T. Molan, Textbook: Constitutional and Administrative Law: The one wide definition, constitutional law is that part of national law whichMachinery of Government, 4th edition, (London: Old Bailey Press, 2003), govern the systems of public administration and the relationships betweenhal. 2. the individual and the state. Constitutional law presupposes the existence of 31 32

×