Jkn bjps kesehatan

6,216 views
5,956 views

Published on

Persentasi ini berisi tentang sosialisasi JKN BPJS kesehatan

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,216
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
428
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • PT Askes (Persero)
  • PT Askes (Persero)
  • PT Askes (Persero)
  • PT Askes (Persero)
  • PT Askes (Persero)
  • PT Askes (Persero)
  • PT Askes (Persero)
  • PT Askes (Persero)
  • PT Askes (Persero)
  • PT Askes (Persero)
  • PT Askes (Persero)
  • PT Askes (Persero)
  • Jkn bjps kesehatan

    1. 1. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BPJS KESEHATAN Jakarta, 21 Maret 2014 Drg. JENNI WIHARTINI, MM, MHP,HIA, AAK Kepala Grup Pemasaran
    2. 2. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
    3. 3. SJSN SEBAGAI KEWAJIBAN NEGARA Mandat Konstitusi : • “Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, …” - (Pembukaan UUD 1945 alinea 4) • “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat ...,” - (Pasal 34 UUD 45 ayat 2) UNDANG-UNDANG NO. 40/2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)  19 Oktober 2004 BPJS Kesehatan copyright : Do not quote without permission
    4. 4. SKEMA PEGELOLAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN* REVENUE COLLECTION 1. Population Coverage 2. Methode of Finance RISK POOLING 3. Level of Fragmentaton 4. Compotition of Risk Pool PURCHASING 5. Benefit Package 6. Provider Payment 7. Administrative Eficiency RESOURCES GENERATION (Sufficient & Sustainable) OPTIMAL RESOURCES USE Fin Accesibility of Health Services for All *Currin G & James C
    5. 5. UU SJSN dan UU BPJS
    6. 6. Kegotong-royongan Nirlaba Keterbukaan Kehati-hatian Akuntabilitas Portabilitas Kepesertaan wajib Dana amanat Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar- besarnya untuk kepentingan peserta 9 Prinsip Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian 5 Program Kemanusiaan Manfaat Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 3 Azas Sistem Jaminan Sosial Nasional
    7. 7. 2013 2014 - 2019 Per.Pres. RI Nomor : 111 Tahun 2013 pasal 6 : (1) Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat WAJIB dan mencakup SELURUH penduduk Indonesia CAKUPAN SEMESTA 2019 Badan Hukum PRIVATE Di bawah Menteri BUMN Semula Hanya Untuk Jaminan Kesehatan PNS dan Pensiunan TNI/POLRI + Prts Kem + Vet Badan Hukum PUBLIK Langsung Bertanggung Jawab Kepada PRESIDEN Untuk Mengelola Jaminan Kesehatan SELURUH RAKYAT INDONESIA
    8. 8. KEPESERTAAN
    9. 9. KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN (Dasar Regulasi: UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 14, menyatakan “.... Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial)
    10. 10. 10 • PBI (Jamkesmas) • TNI/POLRI dan Pensiunan • PNS & Pensiunan • JPK JAMSOSTEK Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014 Seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 1 Januari 2019 Tahap Selanjutnya Pentahapan Kepesertaan
    11. 11. Pendaftaran kepesertaan mulai tanggal 1 Januari 2014, bagi : 11 Pentahapan Kepesertaan Pemberi Kerja pada BUMN, usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil; paling lambat 1 Januari 2015 Pemberi Kerja usaha mikro; paling lambat tanggal 1 Januari 2016 Pekerja bukan penerima upah dan bukan Pekerja; paling lambat tanggal 1 Januari 20
    12. 12. Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Penerima Upah Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Penerima Bantuan Iuran (PBI) Fakir Miskin Orang Tidak Mampu
    13. 13. Anggota Keluarga (5 Orang) Isteri/Suami yang sah dari peserta Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal
    14. 14. TATA CARA PENDAFTARAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN TATACARAPENDAFTARANPESERTAJAMINANKESEHATAN Otomatis migrasi a. Eks Peserta Askes Sosial b. Eks Peserta Jamkesmas c. Anggota TNI/Polri dan PNS di lingkungan TNI/Polri d. Jamkesda yang terintegerasi dengan BPJS Kesehatan Mendaftarkan sendiri PBPU/Pekerja Mandiri Bukan Pekerja Didaftarkan Pemberi Kerja a. Eks JPK Jamsostek b. Pegawai BUMN/BUMD c. Pegawai Swasta • Di Kantor BPJS KES • Melalui WEB • Di Kantor BPJS KES • Di Kantor BPJS KES
    15. 15. PENDAFTARAN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH (KOLEKTIF) 15 Peserta Didaftarkan oleh BU/ Badan Hukum Lainnya - Mengisi Form Registrasi BU/ Badan Hukum Lainnya - Form Data Migrasi Karyawan - Form Registrasi BU/ Badan Hukum Lainnya Dan Form Data Migrasi Karyawan diserahkan ke KC/ KOK BPJS - Muncul Virtual Account Bu/ Badan Hukum Lainnya untuk pembayaran iuran ke Ban : BRI, Mandiri, BNI Peserta Pekerja Penerima Upah yang belum didaftarkan oleh Pemberi kerjanya dapat mendaftarkan diri menjadi Peserta BPJS Kesehatan secara perorangan
    16. 16. PENDAFTARAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH/ BUKAN PEKERJA 16 Peserta mendaftarkan secara perorangan/ komunitas/ kelompok  ke Kantor Cabang, KOK - - Mengisi Daftar isian Peserta - Identitas diri (KTP,KK) - Mendapatkan nomor Virtual Account secara perorarngan - - Virtual Account Perorangan  Membayar Iuran ke Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI
    17. 17. Kartu Peserta
    18. 18. IURAN
    19. 19. Iuran Rp. 19.225,- /org/bulan Pemberi Kerja 4% Pekerja 0,5% Per 1 Juli 2015 Pemberi Kerja 4% Pekerja 1% Gaji Pokok + Tunjangan tetap sesuai PTKP K-1 Min UMP Maks 2X PTKP K-1 Tambahan Kel lainnya 1% Kelas 1 Rp.59.500,-/org/bln Kelas 2 Rp.42.500,,-/org/bln Kelas 3 Rp. 25,500,-/org/bln Khusus PPU : PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% dari gaji/upah+ tunjangan keluarga perbulan Dibayar oleh pemerintah Dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja Dibayar oleh peserta yang bersangkutan PBI Pekerja Penerima Upah (PPU) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)& Bukan Pekerja (BP)
    20. 20. ANGGOTA KELUARGA LAINNYA : • ANAK KE 4 DST • ORANG TUA : IBU DAN BAPAK • MERTUA : IBU DAN BAPAK  IURAN YANG DIBAYARKAN 1 % PER ORANG DARI GAJI/ UPAH IURAN PPU KERABAT : • SELAIN ANGGOTA KELUARGA INTI DAN ANGGOTA KELUARGA LAINNYA • CONTOH : SAUDARA SEKANDUNG, SEPUPU KEPONAKAN, PRT, SUPIR  IURAN : NOMINAL KLS 1,2 ATAU 3
    21. 21. MEKANISME PENDAFTARAN PESERTA
    22. 22. PENDAFTARAN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH PERUSAHAAN KANTOR BPJS KESEHATAN BANK 2. Petugas BPJS Kesehatan meregistrasi pendaftaran Badan Usaha/ Badan Hukum Lainnya dan menerbitkan virtual account atas nama Badan Usaha/ Badan Hukum Lainnya 4. Ke Kantor BPJS Kesehatan Dengan membawa bukti pembayaran untuk dicetakkan Kartu BPJS Kesehatan 3. Dengan nomor virtual account tersebut, Badan Usaha/ Badan Hukum Lainnya membayar iuran ke Bank yang telah bekerjasama ( BNI, BRI, Mandiri) 1.Pemberi Kerja mendaftarkan Pekerja Penerima Upah dengan mengisi dan menyerahkan Form Registrasi Badan Usaha/ Badan Hukum Lainnya dengan dilampiri data karyawan dan anggota keluarga dengan format standar yang telah ditentukan BPJS Kesehatan
    23. 23. CALON PESERTA KANTOR BPJS KESEHATAN PENDAFTARAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA BANK Teller / ATM 1. Mengisi Daftar Isian Peserta dengan mebawa : Kartu Keluarga/KTP/paspor Pas Foto 3X4 sebanyak 1lbr 2. Setelah data diproses oleh petugas maka akan diberi nomor Virtual Account3. Peserta Membayar lewat ATM/Tunai sesuai dengan Nomor Virtual Account 4. Dengan membawa bukti pembayaran untuk dicetakkan Kartu BPJS Kesehatan 5. Peserta memperoleh Kartu BPJS Kesehatan
    24. 24. MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
    25. 25. Manfaat Jaminan Kesehatan Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikiasi medis yang diperlukan 1. Manfaat Medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan 2. Manfaat non medis yang ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan, termasuk didalamnya manfaat akomodasi Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan
    26. 26. Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: • 1. Administrasi pelayanan; • 2. Pelayanan promotif dan preventif; • 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; • 4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; • 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; • 6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; • 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan • 8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi
    27. 27. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup: Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin 1. Rawat Jalan yang Meliputi: 1. Administrasi pelayanan; 2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis; 3. Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis; 4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 5. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; 6. Rehabilitasi medis; 7. Pelayanan darah; 8. Pelayanan kedokteran forensik; dan 9. Pelayanan jenazah di Fasilitas Kesehatan. 2. Rawat Inap yang Meliputi: 10. Perawatan inap non intensif; dan 11. Perawatan inap di ruang intensif. + Pelayanan Kesehatan Lain yang ditetapkan oleh Menteri
    28. 28. PT. Askes (Persero) Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Penerima Upah Kelas I dan II Pekerja Bukan Penerima Upah Kelas I, II dan III Bukan Pekerja Kelas I, II dan III Penerima Bantuan Iuran (PBI) Fakir Miskin Kelas III Orang Tidak Mampu Kelas III Manfaat Akomodasi
    29. 29. Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; h. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi); i. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
    30. 30. Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; k. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); m. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; n. perbekalan kesehatan rumah tangga; o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; p. Biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse events) q. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.
    31. 31. SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
    32. 32. ERA BPJS: MENATA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN GATE KEEPER CONCEPT – PROMOTIF – PREVENTIF Memperkuat Posisi Pelayanan Primer dalam Piramida Layanan: Sebagai Pintu Masuk Sistem Yankes BERJENJANG Persentase Biaya Pelkes 28 % 56 % 15 % 76 % 24 % NHS England 67 % 33 % Askes NHI Taiwan Gate KeeperKapitasi INA CBGs
    33. 33. Peserta Faskes Primer Rumah SakitEmergency Rujuk / Rujuk Balik Klaim BPJS Kesehatan Branch Office Alur Pelayanan Kesehatan
    34. 34. FASILITAS KESEHATAN
    35. 35. • Wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Faskes Pemerintah • Dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Faskes Swasta FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
    36. 36. No Jenis Faskes Jumlah 1 Puskesmas 9.599 2 Dokter Umum 3.715 3 Klinik Pratama 1.724 4 Faskes Tingkat 1 Milik TNI (Total 779)* • TNI AL • TNI AD • TNI AU • Mabes TNI • Kemenhan 144 509 117 5 4 5 Faskes Tingkat 1 Milik POLRI 558 Subtotal I 16375 6 RS D Pratama / setara 19 7 Dokter Gigi 620 Subtotal II 639 TOTAL 17.014 *Update tgl 30 Januari 2014 FASKES TINGKAT PERTAMA
    37. 37. No Jenis Faskes Faskes 1 Rumah Sakit Pemerintah 641 2 Rumah Sakit Swasta 919 3 Rumah Sakit Milik TNI (Total 108)* • TNI AD • TNI AL • TNI AU 63 22 23 4 Faskes Tingkat 1 Milik POLRI 45 5 Klinik Utama / Balai Kesehatan 37 TOTAL 1.750 *Update Tgl 30 Januari 2014 FASKES TINGKAT LANJUTAN
    38. 38. KOORDINASI MANFAAT (COB)
    39. 39. • Perpres No 12 Tahun 2013Landasan Hukum Pasal 24 Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.
    40. 40. • Perpres No 12 Tahun 2013Landasan Hukum BAB VI KOORDINASI MANFAAT Pasal 27 (1) Peserta Jaminan Kesehatan dapat mengikuti program asuransi kesehatan tambahan. (2) BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam memberikan Manfaat untuk Peserta Jaminan Kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan.
    41. 41. • Perpres No 111 Tahun 2013 - Perubahan atas Perpres 12 Tahun 2013Landasan Hukum Pasal 27 B Dalam hal Fasilitas Kesehatan tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka mekanisme penjaminannya disepakati bersama antara BPJS Kesehatan dengan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan atau penjamin lainnya. Pasal 28 Ketentuan mengenai tata cara koordinasi Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 27A diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas atau peyelenggara program asuransi kesehatan tambahan atau penjamin lainnya.
    42. 42. Koordinasi Manfaat Manfaat Tambahan Pelkes Lain yang ditetapkan oleh Menteri Pelkes Rujukan Tingkat Lanjutan Pelkes Tingkat Pertama BPJS KESEHATAN ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL Coordination of Benefit (COB)
    43. 43. www.bpjs-kesehatan.go.id COB PELAYANAN KESEHATAN
    44. 44. TERIMA KASIH

    ×