Otonomi DaerahDisusun Oleh :Rizki Gumilar 201129002Anggi Andriani 201129004Sisika Noviyana 201129035Ali fauzi 201129036
BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangOtonomi Daerah secara harfiah diartikan sebagai kewenangan,kekuasaan atau hak untuk menga...
B. Identifikasi MasalahDalam penulisan makalah ini, permasalahan-permasalahan yang akandibahas adalah sebagai berikut :1. ...
D. Sistematika PenulisanBab I PendahuluanYang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuanpenulisan...
BAB IIPEMBAHASANA. PengertianOtonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepadadaerah otonom untuk men...
Diduga akan ada beberapa kendala kelembagaan di dalam pelaksanaanotonomi daerah (Anwar, 2000), misalnya :a. Belum terdapat...
B. Tujuan Otonomi DaerahAda dua tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan adanya OtonomiDaerah ini adalah tercapain...
Menurut Mardiasmo (Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah) adalah:Untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dam ...
C. Dampak Akibat Penerapan Otonomi DaerahSelain itu ada pula dampak-dampak akibat dari penerapan Otonomi Daerah(Ida, 2000)...
Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah mempunyai ruang yangcukup untuk mendesain kebijakan dan program yang sejalan d...
D. Praktek Otonomi Daerah di IndonesiaPraktek Otonomi Daerah di Indonesia akan dikatakan berhasil apabilaadanya kemajuan-k...
E. Hakekat Otonomi daerahPelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untukmeningkatkan kesejahteraan masyaraka...
F. Prinsip Otonomi Daeraha. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, prinsippenyelenggaraan otonomi daerah adal...
g. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan danfungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legis...
BAB IIIPENUTUPA. KesimpulanDengan melihat berbagai fakta yang terjadi di lapangan tersebut,prospek otonomi daerah untuk me...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Peranan Otonomi Daerah

4,342

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,342
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
60
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peranan Otonomi Daerah

  1. 1. Otonomi DaerahDisusun Oleh :Rizki Gumilar 201129002Anggi Andriani 201129004Sisika Noviyana 201129035Ali fauzi 201129036
  2. 2. BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangOtonomi Daerah secara harfiah diartikan sebagai kewenangan,kekuasaan atau hak untuk mengatur sendiri (the power or right of self-government). Sedangkan pengertian daerah merujuk kepada suatu wilayah(area). Dengan demikian pengertian Otonomi Daerah adalah kewenanganatau kekuasaan suatu wilayah untuk mengatur kepentingannya sendiri.Singkatnya pengertian Otonomi Daerah, berdasarkan (pasal 1 huruf (h)Undang-undang (UU) No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,adalah kewenangan kewenangan suatu daerah mengatur dan menguruskepentingan di daerah sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum,juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakandengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyatadan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan danmenggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.
  3. 3. B. Identifikasi MasalahDalam penulisan makalah ini, permasalahan-permasalahan yang akandibahas adalah sebagai berikut :1. Apa yang di maksud dengaan Otonomi Daerah2. Ruang lingkup Otonomi Daerah3. Peranserta Otonomi DaerahC. Tujuan PenulisanTujuan dan Sasaran Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkanarahan pengembangan Otonomi Daerah. Sasaran dalam penulisan makalahini adalah :1. Mengetahui apa yang di maksud Otonomi Daerah2. Mengetahui peranserta Otonomi daerah
  4. 4. D. Sistematika PenulisanBab I PendahuluanYang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuanpenulisan dan sistematika penulisanBab II Pembahasan,Yang terdiri dari : Pengertian OtonomiDaerah, Dampak OtonomiDaerah, Penerapan Otonomi daerah di Indonesia, Hakekat Otonomidaerah, Tujuan Otonomi Daerah, Prinsip Otonomi Daerah.Bab III Penutupan,Yang terdiri dari : Kesimpulan.
  5. 5. BAB IIPEMBAHASANA. PengertianOtonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepadadaerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahandan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untukmeningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahandalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaanpembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undanganPenerapan otonomi daerah di Indonesia berbarengan dengan tantanganglobalisasi yang sangat luas, dimana keduanya memerlukan bagi masyarakatuntuk menyesuaikannya. Keduanya membawa dampak dan konsekuensi.Namun, hal-hal tersebut dalam penerapan otonomi daerah juga dikenaliadanya beberapa kendala yang bisa menghambat, terutama secarakelembagaan.
  6. 6. Diduga akan ada beberapa kendala kelembagaan di dalam pelaksanaanotonomi daerah (Anwar, 2000), misalnya :a. Belum terdapat persepsi yang seragam tentang penerapan otonomidaerah, diantara instansi pusat maupun daerah.b. Tingkat kemampuan daerah sebagian masih jauh dari yang diharapkan,yang terutama kemampuan keuangan daerah selama ini masihcenderung “tergantung” pada pemerintahan pusat.c. Sumber daya aparat pemerintah daerah dan masyarakat yang masihrendah yang belum sepenuhnya menunjang terlaksananya otonomidaerah.
  7. 7. B. Tujuan Otonomi DaerahAda dua tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan adanya OtonomiDaerah ini adalah tercapainya tujuan politik dan tujuan administrasi. Tujan politikdalam hal ini adalah meletakkan pemda sebagai poros utama dalammendistribusikan pendidikan politik kepada masyarakat lokal serta berkontribusidalam pembentukkan civil society di tingkat lokal. Selain itu, tujuan administrasidiadakannya Otonomi Daerah adalah dengan meletakkan pemda sebagai unitpemerintahan lokal yang memiliki fungsi dalam melayani masyarakat sepertidalam pembuatan KTP secara akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis. Namundalam prakteknya masih banyak kasus dimana pemda seolah tidak mampumelayani masyarakat, seperti contoh kasus yang sedang merebak adalahbanyaknya kesulitan masyarakat dalam proses pembuatan e-KTP (KTP Elektronik)dan juga masih lambannya kinerja pemda.Dengan semangat otonomi daerah dalam mengelola tata pemerintahan danmemberikan pelayanan publik menjadi tuntutan utama. Untuk itu diperlukanparameter penilai yang terdiri dari : Kehidupan Ekonomi, Layanan Publik, Performa Politik Lokal,
  8. 8. Menurut Mardiasmo (Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah) adalah:Untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dam memajukanperekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utamapelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraanmasyarakat.b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untukberpartisipasi dalam proses pembangunan.Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang No32 tahun 2004 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkanuntuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkankesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktifmasyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehinggamemperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi bebanpemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikanpeluang untuk koordinasi tingkat local.
  9. 9. C. Dampak Akibat Penerapan Otonomi DaerahSelain itu ada pula dampak-dampak akibat dari penerapan Otonomi Daerah(Ida, 2000) antara lain yakni :a. Eksistensi PEMDA tak mustahil akan berkembang menjadi raja-raja kecil,dengan berbagai kewenangannya, sementara masyarakat sendiri masihterbiasa dengan pola lama yang tak mau peduli dengan perilakupenyimpangan birokrasi.b. Potensi sumberdaya alam dari setiap daerah yang berbeda akanberimplikasikan pada masalah pembiayaan yang bersumber daripendapatan daerah.c. Operasionalisasi program pembangunan yang menjadi kewenanganpemerintahan daerah, karena masih lemahnya daerah akanmemudahkan pemerintahan pusat untuk melakukan tekanan-tekananpsikologis, sehingga akan terus memungkinkan berlangsungnya praktekpola birokrasi lama seperti adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  10. 10. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah mempunyai ruang yangcukup untuk mendesain kebijakan dan program yang sejalan dengankebutuhan masyarakat (citizen’s need) yang bermuara pada kemajuandaerah. Pencapaian keberhasilan ini diperlukan sebuah inovasi kreativitasdaerah. Beberapa kategori tentang kondisi dan tantangan yangmenyebabkan lahirnya inovasi yaitu :a. Inovasi lahir dari inisiatif daerah atas potensi wilayah yang dimiliki dankekuatan social capital masyarakat.b. Inovasi berawal dari permasalahan daerah seperti tingginya angkakemiskinan, lemahnya akses modal usaha kecil, bencana alam, mahalnyabiaya pendidikan dan kondisi lainnya.c. Inovasi di dorong oleh pelaksanaan kebijakan dan program pusat/provinsi.
  11. 11. D. Praktek Otonomi Daerah di IndonesiaPraktek Otonomi Daerah di Indonesia akan dikatakan berhasil apabilaadanya kemajuan-kemajuan yang dapat diukur dengan parameterkehidupna politik, kehidupan ekonomi, dan pelayanan publik. Kemajuandaerah dapat diukur dari parameter kehidupan ekonomi, layanan publik danperforma politik. Namun untuk mencapai suatu kemajuan daerah diperlukansuatu inovasi yang berkelanjutan dan didukung oleh semua pihak. Selain itujuga dibutuhkan adanya suatu proses inovasi dari pencetus inisiator dankeputusan serta pelaksana sangat di dominasi oleh Kepala Daerah.Suatu daerah akan dikatakan berhasil dalam praktek otonomi daerah dapatdilihat dari parameter berikut ini , antara lain :a. Ekonomi, Kemampuan Pemda untuk meningkatkan kesejahteraanpenduduk.b. Layanan Publik, Layanan publik yang baik (pendidikan, kesehatan, admkependudukan)c. Performa Politik, Kesinambungan, sinkronisasi antar lembaga politik,keharmonisan demi kelancaran pemerintahan daerah
  12. 12. E. Hakekat Otonomi daerahPelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentinganmasyarakat. Berkaiatan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yangberkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusankebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalampenyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka peranandata keuangan daerah sangat dibututuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harusdikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektifdan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistikperkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupunpengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang pentingterutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerahuntuk meliahat kemampuan/ kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22)
  13. 13. F. Prinsip Otonomi Daeraha. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, prinsippenyelenggaraan otonomi daerah adalah :b. penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspekdemokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keaneka ragamandaerah.c. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata danbertanggung jawab.d. pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerahdan daerah kota, sedangkan otonomi provinsi adalah otonomi yangterbatas.e. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehinggatetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandiriandaerah kabupaten dan derah kota tidak lagi wilayah administrasi.Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah.
  14. 14. g. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan danfungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislatif, fungsipengawasan, mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraanotonomi daerah.h. Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalamkedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakankewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagaiwakil pemerintah.i. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dipemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan,sarana dan pra sarana serta sumber daya manusia dengan kewajibanmelaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yangmenugaskan.
  15. 15. BAB IIIPENUTUPA. KesimpulanDengan melihat berbagai fakta yang terjadi di lapangan tersebut,prospek otonomi daerah untuk menuju masyarakat lokal yang sejahtera masihjauh sekaliuntuk digapai. Para elite pusat dan daerah yang justrudisejahterakan oleh otonomidaerah, namun hasilnya tidak merembes kebawah. Jika sudah demikian adanya,akan sangatlah sulit mengharapkanotonomi daerah menjadi jalan keluar bagi kesejahteraan masyarakat.Beberapa kalipun ada proses revisi UU PemerintahanDaerah, namunsubstansinya masih menyenangkan elite daripada masyarakat.Sama sajaotonomi daerah hanyalah rekayasa politik untuk menyembunyikankepentingan politik tertentu. Diperlukan adanya kesadaran bersama baik itupusat,daerah, maupun masyarakat bahwa otonomi daerah harus kembalipada jalannyasemula yakni mensejahterakan masyarakat. Jika semua pihakbelum sadar,otonomi daerah sama saja dengan retorika politik yangmenghabiskan banyak anggaran negara
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×