Lingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum Ketenagakerjaan

1,928 views
1,779 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,928
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • {}
  • Lingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum Ketenagakerjaan

    1. 1. Lingkup & Pengaturan Operasional Hukum Ketenagakerjaan By. Ugun Guntari, SH.
    2. 2. Lingkup Hukum Ketenagakerjaan Pre-Employment During Employment Post Employment
    3. 3. Masa Sebelum Bekerja (Pre-Employment) Penempatan Tenaga Kerja Pengadaan Tenaga Kerja Pengaturan Lowongan Kerja Pengerahan dan Penempatan Tenaga Kerja
    4. 4. Landasan Hukum Operasional UU No. 13 Th. 2003 Ttg Ketenakerjaan UU No. 39 Th. 2004 Ttg Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di LN Kepres No. 4 Th. 1980 Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan Permen Muda Perburuhan No. 11 Th. 1959 Ttg Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Permen Tenaga Kerja No. 4 Th. 1970 Ttg Pengerahan Tenaga Kerja
    5. 5. Permen Tenaga Kerja No. Per-02/Men/1994 Ttg Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep228/Men/2003 Ttg Tata Cara Pengesahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep20/Men/2003 Ttg Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
    6. 6. Masa Selama Bekerja (During Employment) Mengatur hubungan kerja berlangsung Melindungi Tenaga Kerja Kesejahteraan Tenaga Kerja Keselamatan Tenaga Kerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    7. 7. Landasan Hukum Operasional UU No. 13 Th. 2003 UU No. 1 Th. 1970 Ttg Keselamatan Tenaga Kerja UU No. 7 Th. 1981 Ttg Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan UU No. 3 Th. 1992 Ttg Jamsostek UU No. 21 Th. 2000 Ttg SP / SB
    8. 8. UU No. 2 Th. 2004 Ttg Penyelesaian Perselisihan Hub. Industrial UU No. 39 Th. 2004 PP No. 8 Th. 1981 Ttg Perlindungan Upah Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep224/Men/2003 Ttg Kewajiban Pengusaha Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pkl. 23.00 s/d 07.00
    9. 9. Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep231/Men/2003 Ttg Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep232/Men/2003 Ttg Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep48/Men/IV/2004 Ttg Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Per. Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran PKB
    10. 10. Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep67/Men/IV/2004 Ttg Pelaksanaan Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Asing Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep68/Men/IV/2004 Ttg Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep100/Men/VI/2004 Ketentuan Pelaksanaan PKWT
    11. 11. Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep102/Men/VI/2004 Ttg Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur Peraturan Menteri TK No. Per-01/Me/1999 Ttg Upah Minimum Jo. Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 Ttg Perubahan
    12. 12. Masa Setelah Bekerja (Post Employment) Jaminan Hari Tua Pensiun Tunjangan Kematian Pesangon
    13. 13. Landasan Hukum Operasional UU No. 13 Th. 2003 UU No. 2 Th. 2004 UU No. 3 Th. 1992 UU No. 11 Th. 1992 Ttg Dana Pensiun PP No. 76 Th. 1992 Ttg Dana Pensiun Pemberi Kerja
    14. 14. Penempatan Tenaga Kerja
    15. 15. Penempatan Tenaga Kerja Landasan Hukum Pasal 31 UU No. 13 Th. 2003 Tidak boleh ada prilaku Diskriminasi dalam bentuk apapun
    16. 16. Penempatan Tenaga Kerja...?!!! Pelayanan kegiatan untuk mempertemukan pihak pekerja dengan pemberi kerja agar perkerja dapat memperoleh pekerjaan yg sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya  Pemerintah/ Perusahaan  Izin dari Menteri (Permen Tenker No. 4 Th. 1970 Psl 2 ayat (1))
    17. 17. Asas-asas... Terbuka  Pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas  Melindungi Pekerja, Menghindari perselisihan Bebas  Bebas memilih jenis pekerjaan  Tidak ada Pemaksaan Objektif  Pemberi kerja menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja  Memperhatikan kepentingan umum bukan kepentingan tertentu Adil dan Setara Tanpa Diskriminasi  Penempatan berdasarkan kemampuan  tidak berdasarkan atas ras, jenis kelamin dll.
    18. 18. Pengerahan Tenaga Kerja Pengertian Permen Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1970 Tiap perbuatan yg dilakukan dengan tujuan supaya orang mengadakan perjanjian kerja untuk dipekerjakan, baik didalam maupun diluar Indonesia, atau pelbagai bidang kegiatan ekonomi atau bagi seniman/olahragawan atau tenaga ilmiah
    19. 19. Sasaran....? Pasal 32 UU No. 13 Tahun 2003 Menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum
    20. 20. Ruang Lingkup Penempatan Psl. 1 huruf d Kepmen TK No.203/Men/1999 Penempatan Di Dalam Negeri  AKAL, AKAD, dan Penempatan Tenaga Kerja Asing Antar Kerja  Proses kegiatan penempatan TK : - Info. Psr. Kerja - Pendaft. Pencari Kerja - Pendaft. Lowongan pekerjaan - Bimb & Penyuluhan Jab, penempatan - Tindak lanjut penempatan
    21. 21. Penempatan TK Di Luar Negeri UU No. 39 Th. 2004 Ttg Penempatan & Perlindungan TK di LN Mengirim TK ke Luar Negeri (TKI, TKW)
    22. 22. AKAL / AKAD ....? AKAL : Antar kerja antar kantor Departemen TK dalam satu wilayah kerja Kantor Departemen TK (Kepmen TK No. 203) AKAD : Antar kerja antar kantor wilayah Departemen TK dalam wilayah RI
    23. 23. AKAN....?!!! AKAN : (UU No. 39 Th. 2004) Mekanisme pengerahan TKI ke LN untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dlm jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
    24. 24. Manfaat AKAN Perluasan TK ke LN Mempererat hubungan antar negara Peningkatan pengalaman kerja dan alih teknologi Meningkatkan kesejahteraan TK dan keluarganya Meningkatkan pendapatan negara (devisa)
    25. 25. Penempatan TK Asing Pengertian TKA : WNA pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia (UU No. 13 Th. 2003) Budiono : TKA : Tiap org bukan WNI yg mampu melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
    26. 26. Prinsip2 Penempatan TKA Setiap pemberi kerja yg memperkejakan TA wajib memiliki izin tertulis dr Menteri at. Pejabat yg ditunjuk (Psl. 42 ayat (1) ) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekrjakan TKA (Psl. 42 ayat (2)) TKA dapat dipekerjakan hanya dlm hub kerja utk jab tertentu dan waktu tertentu (Psl 42 ayat (4) )
    27. 27. Lanjutan.... TKA yg masa kerjanya habis tdk dpt diperpanjang, dapat digantikan oleh TKA lainnya ( Psl. 42 ayat (6) ) Pemberi kerja yg menggunakan TKA harus memiliki rencana penggunaan TKA yg disahkan oleh Menteri at Pjb yg ditunjuk (Psl. 43 ayat (1) )
    28. 28. Lanjutan... Pemberi kerja TKA wajib mentati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yg berlaku (Psl. 44 ayat (1) ) Standar kompetensi : kualifikasi yg harus dimiliki oleh TKA : Pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pemahaman budaya Indonesia
    29. 29. Lanjutan... Pemberi kerja TKA wajib :(Psl. 45 ayat (1)) 1. Menunjuk TKI sbg pendamping 2. Melaksanakan Diklat bagi TKI pendamping Ketentuan tsb di atas tidak berlaku bagi TKA yg menduduki direksi/komisaris (Psl.45 ayat (2) ) TKA dilaang menduduki personalia dan/atau jab2 tertentu (Psl.46 ayat (1) )
    30. 30. Lanjutan... Pemberi kerja TKA wajib membayar kompesasi atas setiap TKA yg dipekerjakan (Psl. 47 ayat (1) ) 1. Kewajiban membayar kompesasi tdk berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan TKA, Badan2 Internas, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jab2 tertentu di lembaga pendidikan. (Psl. 47 ayat (2) ) 2. Lembaga2 tertentu diatur odgn Kepmen (Psl. 47 ayat (3) ) 3. Besarnya kompesasi diatur dgn PP (Psl. 47 ayat (4) )
    31. 31. Lanjutan... Pemberi kerja wajib memulangkan TKA ke negara asalnya setelah hubungan kerja berakhir (Psl. 48)
    32. 32. Lanjutan... Rencana Penggunaan TKA memuat keterangan : 1. Alasan menggunakan TKA 2. Jabatan TKA dalam Perusahaan 3. Jangka waktu penggunaan TKA 4. Penunjukan TK WNI sebagai pendamping TKA (Psl. 43 ayat (2) )

    ×