Your SlideShare is downloading. ×
Hukum Perburuhan “hubungan kerjadan hubungan industrial”
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Hukum Perburuhan “hubungan kerja dan hubungan industrial”

4,615
views

Published on

Published in: News & Politics

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
4,615
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
112
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Hukum PerburuHan “Hubungan kerja dan Hubungan industrial” sekolaH tinggi Hukum garut ( stH garut )
  • 2. Hubungan Kerja Hubungan Kerja (Soepomo, 1987 : 1) :  “Suatu hub antara seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah”.  Husni dalam Asikin (1993:51) berpendapat bahwa hub kerja adalah “hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian di mana pihak buruh mengikatkan dirinya pada pihak majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah”.
  • 3. UU No. 13 Th. 2003, Psl. 1 angka 15  “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.  Unsur-unsur Hubungan kerja : - Adanya pekerjaan (Psl. 1601 KUHPdt& Psl. 341 KUHD) Adanya perintah dr org lain (Psl. 1603 KUHpdt) Adanya upah (Psl. 1603 KUHpdt) Terbatas waktu tertentu, krn tdk ada hub kerja berlangsung terus menerus
  • 4. Kewajiban Para Pihak Berdasarkan KUHPerdata Kewajiban Pekerja/ Buruh Kewajiban Pengusaha Melaksanakan pekerjaan (Psl.1603) Membayar upah (Psl. 1602) Melaksanakan pekerjaan sendiri (Psl. 1603.a) Mengatur pekerjaan & tempat (psl. 1602.u,v,w dan y) Mentaati peraturan pekerjaan (Psl. 1603.b) Memberikan cuti/libur (Psl. 1602.v) Mentaati peraturan tata tertib (Psl. 1603.c) Mengurus perawatan/pengobatan (Psl. 1602.x) Melaksanakan tgs & kwjb (Psl.1603.d) Memberikan surat keterangan (Psl. 1602.z) Membayar ganti rugi at. Denda Psl. 1603.w) Kewjb. Lainnya yg dimuat dlm perjanjian kerja Kewjb. Lainnya dlm perjanjian kerja
  • 5. Kewajiban Para Pihak Menurut UU No. 13 TH. 2003 Kewajiban Pekerja/Buruh Kewajiban Pengusaha Pasal 85 ayat (1) Pasal 6 Pasal 126 ayat (1) Pasal 12 ayat (1) Pasal 138 ayat (1) Pasal 42 ayat (1), 43 ayat (1). 44 ayat (1), 45 ayat (1), 45 ayat (1) huruf b, 47 ayat (1), 48 Pasal 140 ayat (1) Pasal 53 Pasal 151 ayat (1) Pasal 59 ayat (5) Pasal 161 ayat (1) Pasal 66 ayat (1), 67 ayat (1), 68, 74 ayat (1), 76 ayat (1) huruf a dan b, 76 ayat (3), (4), 77 ayat (1), 78 ayat (2), 79 ayat (1), 80, 83, 86, 87, 90 ayat (1), 93, 99 ayat (1), 100 ayat (1), 104 ayat (1), 106 ayat (1), 108 ayat (1),
  • 6. Lanjutan Kewajiban Pekerja/Buruh Kewajiban Pengusaha Pasal 114, 126 ayat (1), (2), (3), 143 ayat (1), 145, 146 ayat (2), 148 ayat (1), 151 ayat (1), 153 ayat (1), 156 ayat (1).
  • 7. Hak dan Kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha Pekerja/Buruh Pengusaha Hak Atas upah setelah selesai melaksanakan pekerjaan Sepenuhnya atas hasil kerja pekerja/buruh Atas fasilitas lain, dana bantuan yg Mengatur dan menegakkan berlaku diperusahaan disiplin, termasuk pemberian sanksi Atas perlakukan yg tidak diskriminatif dr pengusaha Atas perlindungan Atas kebebasan berserikat, HAM dlm hubungan kerja Atas tanggungjawab pekerja ut kemajuan perusahaan
  • 8. Lanjutan Kewajiban Pekerja/Buruh Pengusaha Melaksanakan tgs dengan baik sesuai dengan perjanjian kerja Wajib membayar upa tepat pd waktu yg telah disepakati Meaksanakan tgs tanpa bantuan org lain, kecuali diizinkan oleh perusahaan Menyediakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian Mentaati segala peraturan dan tata tertib yg berlaku diperusahaan Menjamin kesehatan dan keselamatan kerja Patu dan mentaati segala perintah Memberi perintah yg layak dan tdk yg layak dr perusahaan berlaku diskriminatif Menghormati hak kebebasan berserikat dan perlakukan HAM dlm hub kerja
  • 9. Pembagian Perjanjian  Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu  Perjanjian kerja  Perjanjian pemborongan
  • 10. Perjanjian Kerja UU No. 13 TH. 2003 Psl. 1 angka 14  Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak Shamad  Perjanjian kerja ialah suatu perjanjian di mana seseorang mengkatkan diri untuk bekerja pada orang lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syarat-syarat yang dijanjikan atau disetujui bersama
  • 11. Syarat-syarat Perjanjian Kerja Psl. 52 Ayat (1)  Kesepakatan kedua belah pihak  Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum  Adanya perkerjaan yang diperjanjikan; dan  Pekerjaan yang diperjanjikan tdk bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Per-uu yg lainnya
  • 12. Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja  Memenuhi Syarat Formil : Asas Kebebasan Berkontrak (Psl. 1338 KUHPdt)  Dibuat secara tertulis atau lisan (Psl. 51 (1) UU Ketenagakerjaan)
  • 13. Pengelompokan Perjanjian Kerja  Berdasarkan waktu berlakunya : 1. Kesepakatan kerja waktu tdk tertentu 2. Kesepakatan kerja waku tertentu  Perjanjian kerja lainnya : 1. Perjanjian pemborongan pekerjaan 2. Perjanjian kerja bagi hasil 3. Perjanjian kerja laut 4. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa
  • 14. Berakhirnya Perjanjian Kerja  Pekerja/buruh meninggal dunia  Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja  Adanya putusan pengadilan  Adanya keadaan atau kerjadian tertentu yg dicantumkan dalam perjanjian kerja
  • 15. SEKIAN