Hukum internasional
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Hukum internasional

on

  • 4,066 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,066
Views on SlideShare
4,012
Embed Views
54

Actions

Likes
1
Downloads
105
Comments
0

4 Embeds 54

http://gumilar69.blogspot.com 34
http://zy46.blogspot.com 16
http://zy46.blogspot.jp 3
http://zy46.blogspot.ca 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment
  • n

Hukum internasional Hukum internasional Presentation Transcript

  • HUKUM INTERNASIONALSEMESTER IV/3 SKSYANI BRILYANI TAVIPAH,S.H.,M.H.
  • • BUKU REFERENSI(Buku Wajib dan Buku Anjuran)– Pengantar Hukum Internasional : Mochtar Kusumaatmadja, Etty R.Agoes.– Pengantar Hukum Internasional 1 dan 2 : J.G.StarkeBuku lain:- Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik: Setyo WidagdoSH.,MH.- Hukum Organisasi Internasional: DW.Bowett Q.C.LLD.- Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional: Huala Adolf- Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus: Prof.Dr.Sumaryo Suryokusumo- Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional: I WayanParthiana,SH.,MH.- Hukum Internasional Publik, Dalam Kerangka Studi Analitis (1,2,3,4):Syahmin AK.,SH.- Hukum Internasional Kontemporer: jawahir Thontowi,SH.,Ph.D;Pranoto Iskandar,SH.- Pengantar Hukum Internasional (Cases & Materials dan lampiran-lampiran): Mochtar Kusumaatmadja, Etty R.Agoes.- Dll.
  • SILABUS HUKUM INTERNASIONALI. PendahuluanA. Pengertian/Definisi dan PeristilahanB. Bentuk Perwujudan Hukum InternasionalC. Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional (MasyarakatInternasional dalam masa transisi)II. Masyarakat InternasionalA. Hakekat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional sebagaiSumber Material Hukum InternasionalB. Masyarakat Internasional sebagai Landasan Sosiologis HIC. Kesatuan Asas Hukum sebagai Landasan Material bagi HID. Hakekat dan Fungsi Kedaulatan Negara dalam Masyarakat Intnsl.III. Sumber-sumber Hukum InternasionalA. PengertianB. Jenis-jenis Sumber Hukum Internasional1. Perjanjian Internasional2. Kebiasaan Internasional3. Prinsip-prinsip Umum Hukum4. Putusan Pengadilan dan Doktrin sbg Sbr Hkm tambahan5. Sumber Hukum Lainnya.
  • IV. Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional.A. Tinjauan teoritisB. Hukum Nasional dalam Peradilan InternasionalC. HI dan Hukum Nasional: Praktek Negara-negaraV. Subyek Hukum InternasionalA. PengertianB. Jenis-jenis Subyek Hukum Internasional:1. Negara2. Tahta Suci3. Organisasi Internasional4. Individu5. Pemberontak dan Belligerent6. Perkembangan terakhir.VI. PengakuanA. PengertianB. Pengakuan de Jure dan de factoC. Akibat Hukum dari PengakuanD. Pengakuan terhadap Insurgensi dan BeligerensiE. Pengakuan berkenaan dengan wilayah dan non pengakuan.
  • VII. KedaulatanA. Kedaulatan atas wilayah daratanB. Kedaulatan atas wilayah perairanC. Kedaulatan atas ruang udaraVIII. Ujian Tengah SemesterIX. YurisdiksiA. PengertianB. Beberapa prinsip yurisdiksi: teritorial, personal, perlindungan,universalC. Yurisdiksi pada jalur tambahan, pulau buatan, instalasi danbangunan serta hak berdaulat.X. Pertanggungjawaban Negara.A. Pengertian, Bentuk dan JenisB. Tanggung Jawab Negara atas pelanggaran Perjanjian Internasional atauterhadap Kewajiban KontraktualC. Upaya hukum untuk memperoleh kompensasi/pemulihan hakXI. Suksesi NegaraA. PengertianB. Sebab-sebab terjadinya Suksesi NegaraC. Akibat Hukum Suksesi Negara
  • XII. Sengketa-sengketa InternasionalA. Cara Penyelesaian DamaiB. Cara Penyelesaian KekerasanXIII. Hukum HumaniterA. Sumber-sumber Utama Hukum HumaniterB. Konflik Bersenjata dan Hubungan Permusuhan LainnyaC. Cara-cara Penyelesaian Paksa atau Kekerasan.XIV . Hukum Udara /Ruang AngkasaXV . Hukum DiplomatikXVI. Ujian Akhir Semester
  • PENGERTIAN.Prof.Dr.Mochtar K:Hukum ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusiadalam masyarakat meliputi lembaga dan proses untuk mewujudkan kaidahtersebut dalam kenyataan.Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengaturhubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:1. Negara dengan negara2. Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukannegara satu sama lain.Lassa Oppenheim:“Law of national or International law is the name for the body ofcustomary and treaty rules which are considered legally binding bycivilized states in their intercourse with each other.”Hukum nasional atau hukum internasional adalah nama dari suatu badanketentuan atau peraturan kebiasaan yang dianggap mengikat negara hukumbagi negara-negara beradab dalam perhubungannya satu sama lain.J.L.Brierly:Hukum bangsa-bangsa atau Hukum Internasional dapat didefinisikansebagai badan hukum dan prinsip-prinsip yang mengikat negara beradabdalam hubungan negara yang satu dengan negara yang lain.
  • J.G. Starke:HI merupakan himpunan kaidah hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip danperaturan-peraturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara-negara dalamhubungan antar mereka yang juga meliputi:1. Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan organisasi internasional danhubungannya dengan organisasi internasional lainnya serta negara danindividu.2. Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan individu dan subyek-subyekhukum internasional bukan negara.Perbedaan HI (publik) dengan Hk.Perdata Int.: Sifat hukum dari persoalannyaatau obyeknya.Istilah lain untuk HI:- Hukum Bangsa-bangsa- Hukum Antar bangsa/Hukum antar negara- Hukum Dunia- Hukum Internasional.Pada dasarnya istilah-istilah tersebut maksudnya sama, tapi ada perbedaanberdasarkan tingkat perkembangan masyarakat internasional.
  • 1. Hukum Bangsa-Bangsa.Istilah ini digunakan pada zaman kerajaan-kerajaan dahulu. Hubunganantar bangsa-bangsa saat itu sangat jarang dan masih sederhana.2. Hukum antar Bangsa atau Hukum antar Negara.Istilah ini digunakan pada masyarakat negara-negara di Eropa ketikamuncul negara dalam pengertian modern yaitu negara kebangsaan (nationstate).Negara kebangsaan ini muncul sejak tahun 1648 yaitu saat lahirnyaKonvensi Westphalia yang mengahiri perang 30 tahun di Eropa antaragolongan Katholik dan Protestan.3. Hukum Internasionala. Istilah HI merupakan istilah yang lebih modern. Dalam istilah HI tidakhanya diatur hubungan negara dengan negara tapi mengatur juga hubunganantara negara dengan subyek HI bukan negara serta hubungan/ persoalanantara subyek HI bukan negara satu sama lain.b. Istilah HI juga memberi peluang bagi individu sebagai subyek HI sekalipundalam batas-batas tertentu.c. Pada segi lain, HI mengakomodir persoalan-persoalan diantara organisasiinternasional yang mana eksistensi organisasi internasional tersebutterlepas dari kemauan negara.
  • Perwujudan Hukum Internasional:1) HI Umum/HI Globalyaitu HI yang berlaku diseluruh bagian dunia, akan tetapi tidak semuanegara tunduk pada HI umum.Contoh: Universal Declaration of Human Rights (1948).2) HI Regionalyaitu HI yang berlaku pada negara-negara di kawasan tertentu.HI ini lahir dalam praktek negara-negara melalui hukum kebiasaan.Contoh: ASEAN, BENELUX.3) HI Khususyaitu HI yang berlaku terhadap negara-negara tertentu yang tidak terbataspada suatu kawasan tertentu.HI ini lahir melalui perjanjian internasional.Contoh: OPEC, Perjanjian antar negara2 Commonwealth.4. Hukum Dunia/World Lawa. Konsep Hkm Dunia mengemukakan dalilnya dengan menganalogikankonsepnya pada pemikiran Hkm Ketatanegaraan. Negara-negara berdaulatini dianalogikan sebagai negara bagian dan negara-negara bagian tersebutberada dibawah kekuasaan tunggal yang disebut “Negara Dunia”.b. Negara dunia mengatur anggota-anggotanya berdasarkan tertib hukum yangsubordinatif.
  • Sejarah Hukum Internasional dan PerkembangannyaA. Benih-benih Hukum Internasional di Berbagai Kebudayaan.1. Kebudayaan YunaniPada masa ini dikenal “hukum yang mengatur hubungan antar negara kota”.Hukum ini disebut oleh Vinogradoff dengan istilah “intermunicipal law”.Municipal law = hukum negara/hukum nasional/hukum umumIntermunicipal law terdiri dari hukum-hukum kebiasaan yang berasal darikebiasaan yang telah dipraktekan dalam jangka waktu yang lama.Contoh: peraturan-peraturan mengenai peperangan, perwasitan/ arbitrase,diplomasi dan konsul.Pada masa ini, hukum sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religius.2. Kebudayaan YahudiPada masa ini telah dikenal “hukum yang mengatur hubungan antarbangsa- bangsa Yahudi berdasarkan hukum agama mereka”.Hukum ini mengatur ttg perjanjian orang asing dan peperangan.3. Kebudayaan Islam.Pada masa ini telah dikenal “hubungan antar bangsa-bangsa Arab yangdiatur oleh kaidah hukum. Hukum tersebut banyak dipengaruhi oleh ajaranIslam dan paling menonjol dalam hukum tersebut adalah “Hukum mengenaiperang”.
  • 4. Kebudayaan India Kuno.Pada masa ini telah diatur “hubungan antara raja-raja di India berdasarkanhukum kebiasaan” yang disebut “Desa Darma”.5. Kebudayaan BizantiumPada masa ini telah dilakukan diplomasi thdp bangsa-bangsa tetangga,karena itu berkembanglah hukum antara bangsa-bangsa terutama ttg hkmdiplomasi.B. Revolusi dan Masa Depan HI1. Intermunicipal law (hukum yang mengatur antar negara kota). Hukum inimuncul pada zaman Yunani dan sangat dipengaruhi oleh pandangantentang hukum alam.2. Ius Gentium adalah hukum yang mengatur bangsa Romawi dan bangsanon Romawi/bangsa lain.Ius Gentium muncul pada masa Romawi sampai abad ke V setelahMasehi.Pada masa Romawi dikenal juga Ius Civile yang mengatur hubungan antarorang Romawi satu sama lain.
  • 3. Ius Gentium, Ius Intergentes, Law of nations.Ketiga istilah ini dikenal pada zaman Imperium Romawi (abad10 s/d 17 M). Ketiga istilah ini mempunyai arti yang sama.Pada masa Imperium Romawi, HI kurang berkembang, karena:a. Kekaisaran Romawi dengan sistem feodalnya menguasai kerajaan-kerajaan disekitarnya hingga hubungan antar kerajaan banyakditentukan oleh Kaisar.b. Kekuasaan gereja yang dipimpin Paus memiliki pengaruh yangkuat terhadap hukum sehingga seringkali agama dicampuradukandengan hukum.Perkembangan selanjutnya:- 17 Juni 1617 Pangeran Ferdinand dari Hapsburg (berasal dari golKatolik) ditetapkan menjadi Kaisar Romawi.- Protestan ditindas -- perang Katolik dan Protestan (30tahun/1618-1648).- Perang berakhir dengan ditandatanganinya “PerjanjianWestphalia”
  •  Dalam sejarah HI, perjj Westphalia merupakan peristiwa penting, karena:a. Prjn Westphalia mengakhiri perang 30 tahun di Eropa dan telahmeneguhkan perubahan peta bumi politik karena perang tersebut.b. Mengakhiri usaha Kaisar Romawi yang suci untuk menegakkankembaliImperium Romawi.c. Hubungan antar negara dilepaskan dari persoalan kegerejaan dan kinididasarkan atas kepentingan nasional masing-masing negara.d. Melalui perjanjian ini, kemerdekaan negara Nederlands, Swiss dannegara-negara kecil di Eropa Jerman diakui).Perjanjian Westphalia mrpkn titik awal lahirnya negara kebangsaan/nationstate.4. International Law dikenal beberapa istilah:a. Law of Nations (Hukum Bangsa-Bangsa)b. La among nation (Hukum antar bangsa)c. Inter State Law (Hukum antar negara)5. Transnational Law (Pertengahan abad XX)
  • PERTEMUAN II
  • Masyarakat dan Hukum InternasionalTempat berlakunya HI -- masyarakat internasional1. Unsur-unsur masyarakat internasional:a. Adanya subyek HI, a.l:- Negara;- Organisasi Internasional;- Palang Merah Internasional- Tahta Suci Vatican- Kaum Belligerensi- Organisasi Pembebasan- Individu.b. Adanya hubungan antar subyek-subyek HI.Latar belakang: karena adanya perbedaan kebutuhan subyek HI yangsatu dengan subyek HI yang lain.
  • Hubungan antara masyarakat int dan hukum. Internasional:* ubi societas ibi ius* apabila benar hk.int itu ada, harus dibuktikan bahwa ada masyarakatinternasional tempat Hukum Internasional itu berlaku.Hubungan antar subyek HI, dibagi 2:1. Hub. resmi/hubungan tidak langsung.- Disebut hubungan tidak langsung, karena orang-orangnya tidak bertindakatas nama sendiri tapi atas nama negaranya.- Hubungan ini umumnya dilakukan dalam bidang politik, meliputi:* hub. antar pejabat negara dengan pejabat neg.* hub. antar pejabat negara dengan pejabat organ internasional.2. Hub. langsung / hubungan perorangan.Umumnya mencakup hubungan perdagangan, hubungan kemanusiaan,hubungan kebudayaan dsb.Latar belakang adanya hubungan antar subyek HI:1. Kenyataan fisik: perbedaan negara yang satu dengan negara yg lain.2. Fakta pengikat non materiil: adanya asas-asas/prinsip-prinsip hukum yangsama yang berlaku di seluruh dunia tanpa kecuali (hukum umum)
  • 2. Kedaulatan Negara: hakekat dan fungsinya dalam masyarakat int.* kedaulatan -- sovereignity -- superanus = yang teratas -- mempunyaikekuasaan tertinggi;* berlakunya hukum internasional yang mengatur hub antar negara(khususnya) -- sebagai kekuasaan tertinggi --- tdk bertentangan dgn HI.* ruang berlaku kekuasaan tertinggi dibatasi oleh batas-batas wilayah negaraitu.* pembatasan terhadap kedaulatan sbg kekuasaan tertinggi1. Kekuasaan terbatas di dalam wilayah negaranya.2. Kekuasaan berakhir di mana kekuasaan negara lain mulai.* kedaulatan negara tidak bertentangan dengan HI;* akibat faham kedaulatan dalam arti terbatas muncul faham kemerdekaan danfaham persamaan derajat;
  • 3. Masyarakat Internasional dalam peralihan: Terjadi perubahan2 dalam:a. Peta bumi politikb. Kemajuan teknologic. Perubahan struktur organisasi masyarakat internasional.Dasar Kekuatan Mengikatnya Hukum InternasionalJohn Austin: “the rules of positive morality” --- disangkal oleh Mochtardengan memberi contoh hukum adat di Indonesia.Domes Tones (ahli filsafat Yunani), ada 4 alasan:1. Karena hukum merupakan perintah Tuhan2. Karena merupakan tradisi3. Karena berasal dari kesusilaan4. Karena ada perjanjian masyarakat.Beberapa teori:1. Teori Hukum Alam/Natural Law -- GrotiusHI mengikat / ditaati karena HI merupakan hukum alam yangditerapkan pada kehidupan masyarakt bangsa-bangsa/masyarakatinternasional.
  • 2. Teori Voluntaris, ada 2:a. T. Kedaulatan -- George JellineckHI ditaati & mengikat negara2 karena HI merupakan kehendak sepihakdari negara yang bersangkutan atau dibuat atas kehendak negara ybs.b. Common Consent Theory (T.Kehendak Bersama) -- TriepelHI mengikat bukan karena kehendak sepihak negara akan tetapi karenakehendak bersama dari negara2.3. T.Obyektivitas -- Madzhab Wiena -- Hans KelsenHI mengikat/ditaati oleh negara2 didasarkan pada suatu kaidah yang lebihtinggi yang disebut Grundnorm -- Pacta Sunt Servanda.4. Madzhab Perancis -- Fauchile, Scelle, Duguit.Faktor pengikat HI terletak pada faktor2 biologis, sosial & sejarahkehidupan manusia itu sendiri.
  • PERTEMUAN IIISUMBER-SUMBERHUKUM INTERNASIONAL
  • • Sumber Hukum:1. Formal- tempat menemukan hukum --- Bentuk hukum- unsur pembentuk hukum- cara/proses dlm membentuk/menciptakan hukum- dasar mengikat -- hukum mengikat apabila sudahdiberi bentuk2. Material- sumber hukum untuk menentukan isi hukum- dasar mengikat
  • SUMBER-SUMBER HKM INTERNASIONALI Sumber hukum material (untuk menemukan isi hukum) dalam HIadalah etika moral universal.II. Sumber HI dalam arti formal:Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional walaupun tidaksecara eksplisit dicantumkan, menyatakan bahwa dalam mengadiliperkara-perkara yang diajukan kepadanya,Mahkamah Internasional (ICJ) akan mempergunakan:- perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupunkhusus ….…….- kebiasaan-kebiasaan internasional ……- prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa- bangsa beradab- keputusan pengadilan (yurisprudensi) dan doktrin ……
  • • Menurut J.G. Starke:- kebiasaan- perjanjian-perjanjian- yurisprudensi- doktrin- keputusan-keputusan dari organ-organ internasional.• Dari Pasal 38 (1) St MI dapat disimpulkan ada 2 kategori sumberHI dalam arti formal:- Sumber hukum primer:* perjanjian internasional* kebiasaan internasional* prinsip-prinsip hukum umum- Sumber hukum skunder:* Yurisprudensi* doktrin.
  • • PERJANJIAN INTERNASIONAL.adalah perjanjian yang diadakan antara anggota-anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.Perjanjian antara anggota masyarakat bangsa-bangsa:- Negara vs Negara- Negara vs Organisasi Internasional (OI).- OI vs OI- Negara vs Takhta Suci- dllBukan perjanjian antara : Negara/OI vs Individu/perusahaan.Individu vs Individu.Perjanjian internasional antar negara diatur dalam Konvensi Wina 1969.Perjanjian internasional antara negara dengan OI diatur dalam Konvensi Wina1986.
  • • Bentuk-bentuk perjanjian internasional:- Treaty --- biasanya untuk perjanjian-perjanjian penting, baikperjanjian multilateral maupun perjanjian bilateral.- Protocol ---biasanya untuk perjanjian yg melekat pada perjanjianlain (tambahan).- Arrangement & Memorandum of Understanding-- biasanya untuk perjanjian-perjanjian yang bersifatteknis.- Convention -- biasanya untuk perjanjian-perjanjian multilateral.- Pact -- biasanya untuk perjanjian-perjanjian multilateral.- Covenant, Charter, Statute --- biasanya digunakan sebagaianggaran dasar/hukum dasar dari suatu OI.
  • Macam-macam perjanjian internasional:1. Dilihat dari segi jumlah pihak yang membuat perjanjian:a. Perjanjian internasional bilateralb. Perjanjian internasional multilateral.2. Dilihat dari segi kaidah hukum yang lahir dari perjanjian internasional:a. Treaty contract (khusus/tertutup)b. Law making treaty (umum/terbuka)3. Dilihat dari tahap/proses pembentukannya:a. Perjanjian internasional dua tahap:- tahap perundingan (negotiation)- tahap penandatanganan (signature)b. Perjanjian internasional tiga tahap:- tahap perundingan- tahap penandatanganan.- tahap pengesahan (ratification)
  • PROSES PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL.Berdasarkan rumusan Konvensi Wina.Full Powers (Pasal 7 ayat 1a): merupakan dokumen yg berisikankuasa penuh dari penguasa yang berwenang (Kepala Negara,Kepala Pemerintahan, Menlu) untuk:- menunjuk siapa yang dikuasakan menghadiri perundingan.- batas-batas wewenangnya- berbicara mengenai apa.Tingkat-tingkat pembentukan suatu perjanjian internasional:- Adoption of the text (Pengadopsian naskah) ----Art 9Pada tahap ini timbul akibat: Negara-negara terikat untuk tidakmengubah:* bentuk perjanjian yang disepakati* garis besar isi perjanjian.
  • - Authentication of the text (Pengesahan/pengotentikan naskah)---Art 10.Tahap ini para pihak memberikan persetujuan pada isi perjanjian.Apabila tidak diatur dalam naskah, dapat ditempuh melaluicara-cara:* penandatanganan* penandatanganan ad referendum* pemarafan.Consent to be bound (Art 11 -17):Cara-cara sepakat utk terikat pd suatu perjanjian internasional:- penandatanganan- pertukaran instrument-instrumen yang melahirkan perjanjian itu- pengesahan/ratifikasi- penerimaan/akseptasi- persetujuan- penambahan/pelekatan- cara-cara lain yang disetujui para pihak.
  • Pensyaratan (reservation).• Merupakan pernyataan sepihak/unilateral yang diajukan oleh suatu negarapada waktu menyatakan persetujuannya untuk terikat pada suatuperjanjian internasional bahwa negara tersebut menyetujui untuk terikatpada perjanjian internasional tetapi tidak mau terikat pada pasal/pasal-pasal tertentu dari perjanjian internasional itu atau negara itu memberikanpengertian lain atas isi dari pasal atau pasal-pasal tertentu dari perjanjiantersebut.• Dilakukan dengan 2 cara:- berdasarkan sistem suara bulat (unanimity system):pensyaratan dari suatu negara untuk dapat berlaku danmengikat harus mendapat persetujuan dari semua negarapeserta lainnya.- berdasarkan sistem Pan Amerika (diperkenalkan olehnegara-negara di kawasan benua Amerika). Menurut sistemini tidak perlu harus mendapat persetujuan dari semuanegara peserta.Pensyaratan sudah dapat dinyatakan berlaku asalkan adanegara peserta lain yang menyetujuinya.
  • * KEBIASAAN INTERNASIONAL.- Dilihat dari sudut sejarah, kebiasaan interns mrpkn sumber hukum yang terpenting.- Tidak setiap kebiasaan internasional harus merupakan sumber hukum.- Untuk menjadi hukum kebiasaan internasional harus ada 2 unsur:1. Harus ada kebiasaan yang bersifat umum (unsur materiil)2. Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum (unsur psikologis).Unsur materiil:a. harus ada suatu pola tindak yang berlangsung lama, yi berupa serangkaiantindakan serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa pula.b. Pola tindak diatas harus bersifat umum dan berkaitan dengan hubunganinternasional.Unsur psikologis:Dirasakan memenuhi kewajiban hukum “opinio juris sive necessitatis”(keyakinan bersama bahwa pengulangan tindakan itu….merupakan akibat dari suatukaidah yang memaksa).
  • Beberapa contoh ketentuan hk int yang terjadi melalui proses kebiasaaninternasional a.l.- penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer.- hukum memperlakukan tawanan perang menurut perikemanusiaan.Hubungan antara kebiasaan internasional dan perjanjian internasional.1. Beberapa ketentuan hukum perang dan landas kontinen dalamhukum laut menunjukkan bahwa kebiasaan ini dapat menimbulkankaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional yang kemudianditeguhkan dalam konvensi- konvensi internasional.2. Perjanjian internasional yang berulangkali diadakan mengenai halyang sama dapat menimbulkan kebiasaan internasional , misalnyahubungan konsuler yang ditimbulkan melalui perjanjian bilateralmenjadi kompleks kaidah hukum kebiasaan ttg hubungan konsuler.
  • • PRINSIP-PRINSIP HUKUM UMUM.- General principles of law recognized by civilized nations.- Asas-asas hukum umum adalah asas-asas yang mendasari sistem hukum modern- yang didasarkan pada asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Barat (Romawi).- Lembaga-lembaga hukum tersebut menyebar ke seluruh dunia.- Istilah “bangsa yang beradab = bangsa yang merdeka.- Yang menjadi hukum adalah prinsip2 hukum umum bukan hanya asas2 hukuminternasional.- “umum” - hukum internasional sebagai suatu sistem hukum merupakan bagiandari keseluruhan sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya.- Hukum internasional tidak berdiri sendiri dan ada hubungan dengan hukumnasional.- Asas-asas hukum umum bisa berasal dari hukum perdata, hukum acara, hukumpidana disamping yang berasal dari hukum internasional sendiri, mis asas nonintervensi, asas mempertahankan kemerdekaan.- Dengan adanya prinsip hukum umum sebagai sumber HI menjadikan MahkamahInternasional tidak dapat menyatakan “non liquet” karena kedudukan Mahkamahdiperkuat dengan prinsip hukum umum ini untuk dapat membentuk hukum baru.
  • Sumber Hukum Tambahan:- Keputusan Pengadilan dan Pendapat para Sarjana terkemuka* Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana tersebut tidak dapatmenimbulkan kaidah hukum;* Tidak ada preseden dalam sistem peradilan menurut Makamah Internasional;* Keputusan pengadilan di sini adalah dalam arti luas - keputusan pengadilanmana pun;* Keputusan pengadilan nasional mengenai persoalan HI juga penting.* Pendapat para sarjana berupa hasil penelitian dan tulisan2 penting sbg sbr HItambahan.* Pendapat para ahli hukum anggota panitia Hukum Internasional (Int LawCommission) PBB.- Keputusan Badan2 Perlengkapan Organisasi dan Lembaga2 Internasional.Beberapa keputusan tersebut adalah a.l.:- Resolusi Majelis Umum PBB:- Keputusan Majelis Umum PBB:= mengenai Hak Asasi Manusia;= mengenai Hak untuk menentukan nasib sendiri.
  • PERTEMUAN IVHUBUNGANHUKUM INTERNASIONALDANHUKUM NASIONAL
  • Dari segi teori ada 2 aliran:A. Voluntarisme: dipengaruhi pandangan positivisme.Mendasarkan berlakunya HI dan ada tidaknya HI pada kemauan negara ----alirandualismeAlasan:1. Sistem HI dan HN mempunyai sumber yang berbeda.HI bersumber pada kemauan dari negara-negara/bersama.HN bersumber pada kemauan satu negara.2. Subyek utama HI dan HN berbedaSubyek utama HI: negaraSubyek utama HN: individu.3. HI dan HN mempunyai perbedaan dalam struktur masyarakatnya sebagai wadah darihukum-hukum tersebut.4. Perbedaan mutlak antara HI dan HN terletak pada daerah atau ruang lingkupberlakunya.Konsekuensi:a. Tidak ada persoalan hierarkhis antara HI dan HN.b. Tidak mungkin ada pertentangan, yang mungkin adalah persoalan renvoi.c. Apabila HI hendak diberlakukan dalam masy nasional/negara maka terlebih dahuluharus ditransformasikan menjadi HN.
  • B. Aliran Obyektivitas.Dipengaruhi hukum alam. Aliran ini menganggap ada dan berlakunya HIterlepas dari kemauan negara --- melahirkan paham monisme.Akibat: melahirkan masalah hierarkhis antara HI dan HN sehingga timbul:a. Monisme dengan primat HNb. Monisme dengan primat HI1) Monisme dengan primat HN: HI merupakan lanjutan dari HN dengan kata lain HImerupakan HN untuk urusan luar negeri. Berkembang di Jerman (Mz Bonn).Dasar pemikiran:a. Tidak ada satu organisasi diatas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia ini.b. Dasar dari HI yang mengatur hub. Internasional terletak pada wewenang negara-negara untuk mengadakan perjanjian internasional.Kelemahan:a. Paham ini hanya memandang HI sebagai pelengkap dari HN yang hanya bersumberpada perjanjian internasional.b. Paham ini pada kenyataannya merupakan penyangkalan terhadap berlakunya HIyang mengikat.
  • 2) Monisme dengan primat HI: bahwa HN bersumber pada HI yang secara hierarkhieslebih tinggi kedudukannya.Menurut paham ini:HN tunduk pada HI dan kekuatan mengikat HI dr HN didasarkan atas suatupendelegasian dari HI.Paham ini dikembangkan oleh Mazhab Wiena, tokohnya a.l: KUNZ, KELSEN,VERDROSS dan didukung o/ Mz Perancis dengan tokoh: DUGUIT, SCHELLE.Kelemahan:a. Pandangan ini mendalilkan bhw HI telah ada terlebih dahulu dari HN.Hal ini bertentangan dengan kenyataan sejarah yang menunjukan bahwa HN adaterlebih dahulu dari HI.b. Pandangan bhw kekuatan mengikat HN diperoleh dari HI tidak dpt dipertahankanberdasarkan kenyataan wewenang suatu bangsa yang berhubungan dng kehidupanantar negara ada yg sepenuhnya masuk wewenang HN dalam hal ini HTN.Kesimpulan umum:* Antara HI dan HN tidak perlu ada pertentangan yang prinsipil.* Perkembangan HI sangat lamban, karena ditentukan oleh HN atau kehendak negaradan belum kuatnya HI sebagai suatu sistem hukum.
  • Hukum positif beberapa negara:1. Praktek Negara Inggris.a. Di bidang Hkm Kebiasaan Internasional.Di Inggris dikenal “doktrin incorporasi” a.l menyebutkan: “International law is thelaw of the land”.Dengan demikian Inggris memandang HI sebagai bagian dari HN nya dengansyarat-syarat:1) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Inggris.2) Apabila suatu kaidah Hkm Kebiasaan Internasional telah diterima sbg bagian drHk.Nasional Inggris maka pengadilan-pengadilan di Inggris harus mentaatinya.b. Di bidang Hkm Perjanjian Internasional/Traktat.Lembaga yang berwenang untuk mengadakan perjanjian internasional dengannegara lain yang meliputi proses perundingan, penandatanganan dan ratifikasi,adalah badan eksekutif (PM dan Kabinet) dan badan Legislatif (Parlemen).Inggris membedakan 2 perjanjian/traktat internasional:1) Traktat yg memerlukan persetujuan parlemen.2) Traktat yg tidak memerlukan persetujuan parlemen.Hal-hal yg harus dapat persetujuan parlemen adalah traktat yang isinya menyangkut sbb:1) Yg berpengaruh thdp hak-hak pribadi WN Inggris2) Yg menyangkut soal-soal moneter/keuangan.3) Yg mempengaruhi/mengubah isi peraturan per UU di Inggris.4) Yg menyangkut garis batas wilayah negara.
  • 2. Di Amerika SerikatDi bidang Hkm Perjanjian Int AS membagi 2:a. Self executing treatyPerjanjian internasional yang dianggap kurang penting dan bersifat teknis/pelengkap.Perjanjian internasional demikian langsung berlaku setelah diratifikasi.b. Non self executing treatyPerjanjian internasional yang tidak langsung berlaku tetapi terlebih dahulu harusdiundangkan dalam lembaran negara.3. Di IndonesiaDalam bidang perjanjian internasional: dikenal surat Presiden RI No.2826/1960tanggal 22 Agustus 1960 yang ditujukan pada DPRGR yang isinya:a. Tidak semua perjanjian yang diadakan pemerintah/presiden dengan negara lain harusdiajukan pada DPR untuk mendapat persetujuan.b. Hanya perjanjian-perjanjian yg dianggap penting saja yang diminta persetujuanDPR.c. Perjanjian-perjanjian yang dianggap kurang penting disampaikan kepada DPRsekedar untuk diketahui.d. Perjanjian-perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR adalah perjanjian yangmenyangkut:- soal-soal politik yang mempengaruhi hubungan politik luar negeri- Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi politik LN- Hal-hal yang menurut UUD/sistem per UU an di Ind harus diatur dalam bentuk
  • PERTEMUAN VSUBYEK HUKUM INTERNASIONAL
  • Pengertian:Subyek Hukum Internasional ialah- pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut HukumInternasional.contoh: negara- Pemegang hak dan kewajiban yang terbatas (privilege).contoh: kewenangan mengadakan penuntutan hak yangdiberikan oleh HI dimuka pengadilan berdasarkan suatukonvensi.- Pemilik kepentingan-kepentingan untuk mana HI dibuat.
  • 1. NegaraJL Brierly: Negara ialah suatu lembaga (institution), yaitu suatu wadahdimana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakankegiatan-kegiatannya.Pasal 1 Montevideo (Pan American) Convention on Rights and Duties of Statesof 1933: The state as a person of international law should posses thefollowing qualification:a) A permanent population;b) A defined territoryc) A governmentd) A capacity to enter relations with other statesNegara sebagai subyek hukum Internasional harus memiliki:a. Penduduk tetapb. Wilayah tertentuc. Pemerintahand. Kemampuan (kapasitas) untuk melakukan hubungan dengan negaralain.
  • Bentuk-bentuk Negara:a. Negara Mikro.Ialah negara dengan penduduk dan wilayah yang kecil. Misalnya, SanMarino (penddk 20.000, luas 64km2), Monaco (penduduk 30.000, luas22km2), Liehtenstein (penddk 20.000, luas 61 mil2).b. Negara Kesatuan.Suatu negara yang memiliki suatu pemerintah yg bertanggung jawabmengatur seluruh wilayahnya.c. Dependent states.Yaitu negara-negara yang bergantung kepada negara-negara lain baikkarena adanya pengawasan dari negara lainnya, adanya perjanjian,adanya persetujuan untuk menyerahkan hubungan luar negeri kepadanegara lain atau karena adanya pendudukan sebagai akibat perang.1) Negara protektorat (negara vasal)Yaitu negara yang kekuasaan luar negerinya sepenuhnya berada dibawah kekuasaan negara lain.Contoh, the Ionian Islands bekas protektorat Inggris (dibawah Inggris,Uni Soviet, Austria dan Prusia).
  • 2) Wilayah Trust / Mandat (Wilayah Perwalian)Yaitu wilayah yang tidak mampu mengadakan hubungan dengan pihakasing tanpa mendapat dukungan dari negara pendukungnya.Contoh, wilayah di pasifik di bawah perwalian AS (Marianas, Carolines,Marshalls)d. Negara Federal (Federasi).Bentuk dasar: wewenang terhadap urusan dalam negeri dibagi menurutkonstitusi antara pejabat-pejabat federal dan anggota-anggotafederasi. Sedangkan urusan luar negeri dipegang oleh pemerintahfederal (pusat).e. Negara-negara anggota persemakmuran (commonwealth).Starke: negara-negara anggota CW kedudukannya sui generis, artinyanegara-negara tersebut berdiri sendiri, terlepas daripengaturan/pengawasan Inggris, meskipun hub moral selalu ada.f. Negara Netral.Starke: suatu negara yang kemerdekaan, politik dan wilayahnya dengankokoh dijamin oleh suatu perjanjian bersama negara-negara besar (TheGreat Powers)
  • 2. Takhta Suci.Lateran Treaty 1929.3. Organisasi InternasionalOrganisasi Internasional : pola kerjasama yang melintasi batas-batasnegara, dengan didasari struktur organisasi jelas dan lengkap sertadiharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakanfungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakantercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baikantara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompoknon pemerintah pada negara yang berbeda. (T.May Rudi).Unsur-unsur OI:1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara;2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama;3. Baik antar pemerintah maupun non-pemerintah;4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
  • 4. Palang Merah Internasional.Didirikan oleh Henry Dunant yang bergerak dibidang kemanusiaan.Keanggotaan dari PMI bukan negara-negara tapi Palang Merah dari negara-negara.5. Orang PeroranganPerjanjian Versailles……MI Permanen: dihadapkannya penjahat-penjahatperang…-kejahatan perdamaian, kejahatan kemanusiaan.6. Pemberontak dan kaum Belligerensi.- Ada pemimpin- Ada unform- Menguasai wilayah7. Organisasi Pembebasan
  • • PERTEMUAN VIIIPENGAKUAN( RECOGNITION )
  • • Fungsi Pengakuan:1. Moore: ”menjamin suatu negara baru dapat mendudukitempat yang layak sebagai suatu organisme politik yangmerdeka dan berdaulat di tengah-tengah masyarakatbangsa-bangsa, dengan demikian negara tersebut dapatmelakukan hub dengan negara-negara lain secara sempurnatanpa merasa kuatir bahwa kedudukannya sebagai suatukesatuan politik akan diganggu oleh negara-negara yangsudah ada.”2. De Visscher:a. Agar tidak mengasingkan suatu kumpulanmanusia/negaradari hubungan-hubungan internasional.b. untuk menjamin kesinambungan hubungan-hubunganinternasional dengan jalan mencegah adanya suatukekosongan hkm yang merugikan baik bagi kepentingan-kepentingan individu maupun bagi hubungan-hubunganantar negara.
  • Teori Pengakuan:1. Constitutive Theory:“ walaupun suatu masyarakat politik telah memenuhi unsur-unsur negara, namun tidak secara langsung dapat diterimasebagai negara dalam masyarakat internasional, terlebihdahulu harus ada pengakuan dari negara lain”.Pendukung teori: Moore, Schuman, Lauterpacht, dll.Kelemahan teori:a. ada kemungkinan suatu negara diakui oleh negara yang satu,tapi tidak diakui oleh negara yang lain, sehingga pada saatyang bersamaan negara itu merupakan pribadiinternasional bagi negara yang mengakui tadi, tapi tidakbagi negara yang tidak mengakui.b. negara yang tidak mengakui keberadaan negara baru tsbdapat melakukan intervensi kepada negara yang tidakdiakuinya itu.
  • 2. Evidentiary Theory/Declaratory TheoryMenurut Fischer Williams:“pengakuan tidak bersifat konstitutif tapi bersifat deklaratif,menerima tapi tidak menciptakannya. Penolakan untukmemberi pengakuan tidak dapat merubah adanya fakta-fakta.”Pendukung teori: Brierly, Fischer Williams, Montevideo Conv.MenurutKelemahan teori: pd kenyatannya suatu negara pada saatmemberikan pengakuan, hal tersebut merupakan suatutindakan pernyataan belaka, tp pd saat pengakuan tersebutdiberikan, maka pd saat itu jg menimbulkan akibat-akibathukum tertentu.
  • • Macam-macam Pengakuan:1. Pengakuan kolektif: pemberian pengakuan yangdilakukan bersama-sama secara kolektif melaluiinstitusi internasional.Contoh:- abad 19 keberadaan negara-negara baru diakuisecara kolektif oleh negara-negara yang tergabungdalam Conzert of Europe.- dewasa ini: pengakuan dalam piagam PBB Pasal 4ayat (1).2. Pengakuan terpisah: pengakuan yangdibedakan/dipisahkan antara pengakuan negara disatu pihak dan pengaturan pemerintah di pihak lain
  • PERTEMUAN 8PERTEMUAN 8 KEDAULATAN TERITORIALA. Kedaulatan atas wilayah daratanB. Kedaulatan atas wilayah perairanC. Kedaulatan atas ruang udara
  • • Pengertian Kedaulatan menurut HI ada 3 aspek:1. Aspek eksternal atau independence aspect;yaitu untuk menunjukkan hak suatu negara dalam hal menentukan sendiri dengansiapa (negara/entitas lain) akan mengadakan hubungan dan sekaligusmenentukan sifat hubungan tersebut.2. Aspek internal;yaitu hak eksklusif atau kompetensi negara untuk menentukan cara-carapengelolaan pemerintahnya, aturan perundang-undangan nasionalnya sertapenegakan aturan tersebut.3. Aspek teritorial, yaitu kekuasaan negara yang eksklusif dan sempurna untukmengatur atau mengelola orang-orang dan benda-benda yang berada dalamruang lingkup wilayah negara tsb.Kedaulatan teritorial mempunyai hubungan yg erat dng kemerdekaan suatu negara.Hal ini dilukiskan oleh “Max Huber” (Arbitrator dalam Island of PalmasArbitration) antara USA dan Belanda (Kasus Miangas):”Kedaulatan dalam hubungan antar negara menandakan kemerdekaan.Kemerdekaan yang berkenaan dengan bagian di muka bumi adalah hak untukmelaksanakan di dalamnya tanpa campur tangan negara-negara lain, fungsi-fungsi suatu negara”.
  • I. Wilayah DaratanAda 2 hal penting:1. Masalah perolehan dan pengalihan ataupun pengurangan wilayah daratan2. Masalah perbatasan antar negara5 cara klasik penambahan dan pengurangan wilayah negara dan 2 cara baru.a. Akresi / Penambahan yaitu penambahan wilayah suatu negara karena adanyaperubahan geofisik bumi yg dpt terjadi dengan:1) Peristiwa alam itu sendiri, mis munculnya delta di muara sungai.2) Krn perbuatan manusia membangun pulau di laut teritorial , mis Belanda.Tindakan atau pernyataan formal tidak diperlukan dengan syarat bahwapenambahan itu melekat (embedded) dan bukan terjadi dalam suatu peristiwayang dapat diidentifikasikan berasal dari lokasi lain.b. Cessi / PenyerahanPeralihan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu dari suatu negara ke negaralainnya scr sukarela (dapat juga terpaksa). Bentuk (seperti hibah, penjualanatau pembelian,sewa,tukar), contoh:- Penyewaan Hongkong oleh Inggris dari RRC sampai tahun 1997- Pembelian Alaska thn 1816 oleh AS dari Rusia.
  • c. Occupation / OkupasiPenguasaan terhadap wilayah terra nullius, syarat:1) Adanya kehendak dari negara untuk memiliki wil tsb.2) Diduduki/dikuasai secara efektifContoh: Gastern Greenland Case tahun 1933 antara Denmark dan Swedia.Ada 2 teori yang berkaitan dengan okupasi:- teori Kontinuitas, yi tindakan okupasi dilakukan sejauh diperlukan untukmenjamin keamanan atau pengembangan alam di wil terkait.- teori Kontiguitas, yi kedaulatan negara yg melakukan okupasi tsb.mencakup wilayah-wilayah yang berbatasan yang secara geografisberhubungan dengan wilayah terkait.d. Prescription / PreskripsiYaitu pelaksanaan kedaulatan oleh suatu negara secara de facto dan damaiuntuk jangka waktu tertentu, bukan thdp terra nullius melainkan terhadapwilayah yang sebenarnya berada di bawah kedaulatan negara lain.Mengenai jangka waktu yang pantas harus diputuskan oleh suatupengadilan internasional.
  • e. AneksasiYaitu cara perolehan wilayah secara paksa. Ada 2 keadaan:1)wilayah yang dianeksasi telah dikuasai oleh negara yang menganeksasi.Cth: aneksasi jalur Gaza oleh Israel (1967)aneksasi Hawai oleh USA (1898)2)pada waktu negara mengumumkan kehendaknya untuk menganeksasiwilayah yg dianeksasi kedudukannya sudah benar-benar berada di bawahpenguasaannya. Contoh: aneksasi Korea oleh Jepang thn 1910.Cara baru:a. Keputusan Konferensi Negara-negara/Deklarasi sepihak oleh negarab. Doktrin Soviet: cara Plebisit (penentuan kehendak rakyat).• Cara hilangnya kedaulatan: ditinggalkan karena ada okupasi, penaklukan,kejadian alamiah, preskripsi dan revolusi yang diikuti dengan carapemisahan.
  • 2. Perbatasan (salah satu manifestasi dr Kedaulatan Teritorial)- Alamiah: gunung-gunung, sungai-sungai, pesisir pantai, hutan-hutan,danau-danau dan gurun.- Buatan: garis imajiner (garis bujur atau lintang).Perbatasan sungai:- Sungai yg tdk dpt dilayari: jika tdk ada traktat digunakan “garis tengah”(median line)….yaitu ditarik di pertengahan sungai atau disepanjang cabangutama apabila sungai itu memiliki lebih dari satu cabang, dengan mengikutisemua kelokan kedua tepiannya.- Sungai yg dapat dilayari: digunakan Thalweg, perbatasan ditentukandisepanjang garis tengah terusan yang dapat dilayari yang paling dalam.3. Servitut (servitude)Yaitu suatu pembatasan eksepsional yg dibebankan oleh traktat thdpkedaulatan teritorial neg ttt dimana wilayah neg tsb dibebani kewajiban-kewajiban atau restriksi-restriksi yg melayani kepentingan-kepentingan(hak kebendaan/in rem) dari negara lain atau kesatuan non-negara.
  • Misalnya:- hak-hak perikanan di jalur maritim- hak untuk membangun jalan kereta api melalui suatu wilayah- Penggunaan pelabuhan-pelabuhan, sungai-sungai, lapangan udara- dllServitut berasal dari hukum Romawi yang kemudian diambil alih olehsarjana-sarjana hukum internasional, misalnya Hugo Grotius.Lauterpacht: servitut merupakan hukum kebiasaan internasional, yaitu hak untukmelewati secara bebas dan damai wilayah negara lain untuk berlayar atauberdagang.Oppenheim membagi servitut menjadi 4 bentuk, yaitu:1. Servitut positif, yaitu servitut yang memberikan hak kepada suatu negarauntuk melaksanakan tindakan-tindakan tertentu di wilayah negara lain.2. Servitut negatif, yaitu hak suatu negara untuk meminta negara lain agar tidakmelakukan sesuatu di wilayahnya.3. Servitut militer, yaitu hak untuk tujuan-tujuan militer.4. Servitut ekonomi, yaitu hak untuk tujuan/kepentingan perniagaan, lalu lintasperdagangan dan hak-hak ekonomi lainnya.
  • 4. Wilayah Laut TeritorialLaut Teritorial ialah suatu jalur laut yang terletak antara laut lepas/ bebasdengan pantai dan atau perairan pedalaman negara pantai.Kedaulatan teritorial atas wilayah laut dibatasi oleh kepentingan pelayaran internasionalyang diwujudkan dalam Konsep hak lintas damai (the right of innocent passage)Hak lintas damai adalah hak setiap kapal asing untuk berlayar di laut teritorial suatunegara dengan melintasi laut teritorial tersebut tanpa masuk ke perairanpedalaman/ berlabuh di pelabuhan/galangan yang berada di luar perairanpedalaman atau berlayar menuju dan keluar dari perairan pedalaman suatunegara.Cara pengukuran lebar laut teritorial:Konven Hkm laut III (UNCLOS III) 1982: lebar laut teritorial diukur dari garispantai (base lines) yang terdiri dari 3 garis pantai:1. Garis pangkal normal2. Garis pangkal lurus3. Garis pangkal kepulauan.
  • 1. Garis pangkal normal, yaitu garis pangkal yang ditarik pada pantai ketika airlaut surut dan mengikuti lekukan-lekukan pantai.2. Garis pangkal lurus, yaitu garis yang ditarik dari pantai waktu air surut tidakmengikuti lekukan pantai tetapi dengan menghubungkan titik-titik/ujung-ujung terluar dari pantai pada waktu air surut.3. Garis pangkal kepulauan, yaitu garis pangkal yang ditarik denganmenghubungkan titik-titik terluar dan karang-karang terluar pulau-pulau
  • ANTARCTICA (KUTUB SELATAN)Landasan pembenaran klaim atas Kutub Selatan:- pendudukan (occupation)- teori kontinuitas (continuity)- teori kontiguitas (contiguity)- teori sektor (sector principle)- penemuan (discovery)- berdasarkan hak-hak historis.Teori kontinuitas -- suatu pendudukan di suatu wilayah dibenarkan gunamemperluas kedaulatan negara yang mendudukinya sepanjang diperlukan untukpengembangan alam dan keamanannya.Teori kontiguitas - suatu kedaulatan negara dibenarkan untuk menduduki suatuwilayah karena negara tersebut adalah negara yang secara geografis berada palingdekat dengan wilayah yang diklaimnya.Teori sektor - negara yang terletak dengan wilayah kutub memiliki hak mengklaimkedaulatan atas wilayah tersebut.
  • • Berdasarkan dasar-dasar pembenar tersebut, Arctic (Kutub Utara) diklaim olehUni Soviet (Rusia) dan Kanada. Antarctic (Kutub Selatan) diklaim oleh Argentina,Australia, Inggris, Chili, Perancis, Selandia Baru dan Norwegia.• Tahun 1959 dibuat perjanjian Antarctica, diratifikasi oleh seluruh negara yangberkepentingan langsung dengan Antarctica, yaitu Argentina, Australia, Inggris,Chili, Perancis, Selandia Baru dan Norwegia, Belgia, Jepang, Afrika Selatan, UniSoviet Argentina, Australia, Inggris, Chili, Perancis, Selandia Baru dan Norwegiadan Amerika Serikat. Mulai berlaku efektif tanggal 23 Juni 1961.• Tiga prinsip yang mendasari perjanjian Antarctica, yaitu:1. Bahwa segala kegiatan yang dilakukan di Antarctica hanya untuk maksud-maksud damai saja;2.Berlakunya kebebasan untuk melakukan penelitian dan kerjasama ilmiah diAntarctica;3. Pemeliharaan lingkungan Antarctica.Para pihak sepakat untuk kerjasama dan tidak menggunakan Antarctica untukmaksud-maksud militerPerjanjian tersebut melarang segala percobaan peledakan bom nuklir danpembuangan sampah-sampah radio aktif.Perjanjian tidak mengakui klaim-klaim kedaulatan terhadap Antarctica.
  • YURISDIKSI
  • Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadaporang, benda atau peristiwa (hukum).Hans Kelsen: prinsip hukum par in parem non habet imperiummempunyai bbrp pengertian:1. Suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melaluipengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecualinegara tsb menyetujuinya.2. Suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasltidak dapat mengadili tindakan suatu negara yg bukan merupakananggota atau peserta dr perjanjian internasional tersebut.3. Pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahansuatu tindakan negara lain yg dilaksanakan di dalam wilayahnya.Yurisdiksi suatu negara dlm wilayahnya dapat dibagi ke dalam:• Legislative jurisdiction atau prescriptive jurisdiction.• Executive jurisdiction/enforcement jurisdiction.• Judicial jurisdiction/yurisdiksi pengadilan.
  • • Beberapa prinsip tentang yurisdiksi, yaitu:1. Yurisdiksi Teritorial.Intinya: bahwa setiap negara dapat melaksanakan/menerapkankompetensinya atas benda atau orang, tindakan-tindakan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam batas wilayahnya.Wilayah suatu Negara termasuk juga:a. Laut wilayahb. Kapal Bendera Negarac. Pelabuhan.• Secara teknis yurisdiksi teritorial diperluas dengan jalan menerapkan:a. Prinsip teritorial subyektif.Negara melaksanakan yurisdiksinya untuk menuntut dan menghukumkejahatan-kejahatan yang dilakukan didalam wilayahnya akan tetapidiselesaikan atau menimbulkan akibat di negara lain.
  • b. Prinsip teritorial obyektif.Negara melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan yangdimulai di negara lain tetapi diselesaikan atau menimbulkan akibat didalam wilayah yang akan melaksanakan yuridiksi atau menimbulkankonsekuensi-konsekuensi yang merugikan tatanan sosial ekonomi didalam wilayahnya itu.2. Yurisdiksi Personal.Dalam kaitan ini dikenal 2 prinsip:a. Prinsip Nasionalitas Aktif.Yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap seorang warga negara yangmelakukan suatu kejahatan di luar wilayahnya.b. Prinsip Nasionalitas Pasif.Negara melaksanakan yurisdiksi apabila ada warganegaranya mengalamikerugian akibat suatu perbuatan yang dilakukan di negara lain.
  • 3. Menurut Prinsip Protektif.HI mengakui bahwa setiap negara dapat melaksanakan yurisdiksinyaterhadap kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan danintegritasnya atau terhadap kepentingan-kepentingan vital ekonominya.4. Yurisdiksi Universal.Suatu kejahatan tunduk pada yurisdiksi universal, apabila kejahatan tersebutdapat ditundukkan pada yurisdiksi semua negara, dimanapun perbuatanitu dilakukan.Kekecualian dari penerapan yurisdiksi teritorial walaupun sifatnya terbatas,yaitu:a. Negara dan kepala negara asing.b. Utusan diplomatikc. Kapal perangd. Angkatan Bersenjata negara-negara asinge. Lembaga-lembaga Internasional.
  • PERSERIKATAN BANGSA-BANGSACharter PBB (Konfrns San Fransisco 25 April 1945)Lahir tanggal 24 Oktober 1945
  • Tujuan PBB:1. Memelihara perdamaian dan keamanan2. Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsaberdasarkan penghargaan atas asas persamaan hak-hak dan penentuannasib sendiri dari bangsa-bangsa, dan mengambil tindakan-tindakanlain yang tepat guna memperkokoh perdamaian dunia3. Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional yang bercorak ekonomi, sosial, kebudayaan ataukemanusiaan dan dalam memajukan dan mendorong penghargaanterhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dari dan bagisemua orang tanpa membedakan bangsa, kelamin, bahasa atau agama.4. Menjadi pusat untuk menyerasikan tindakan-tindakan bangsa-bangsadalam mencapai tujuan bersama.
  • Organ-organ pokok PBB (6 organ).1. Majelis UmumMajelis umum adalah badan permusyawaratan yang paling utama.Terdiri dari semua anggota PBB, masing-masing anggota berhakmenyuarakan satu suara.2. Dewan KeamananDK terdiri dari 15 anggota, lima diantaranya merupakan anggota “tetap” yaituCina, Perancis, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat.Ke 5 anggota tetap mempunyai hak “veto”, dasarnya (Jessup) “inescapablefact of powers differentials” ---- bahwa pada anggota-anggota inilahdibebankan tanggung jawab terberat untuk memelihara perdamaian dankeamanan internasional.10 anggota tidak tetap dipilih untuk masa jabatan 2 tahun melalui MU.Kriteria: sumbangan terhadap “pemeliharaaan perdamaian dan keamananinternasional dan kepada tujuan-tujuan lain dari organisasi” dan “distribusigeografis yang adil”.Formasi: afro-asia (5), Eropa Timur (1), Amerika Latin (2), Eropa Barat danlainnya (2).
  • Fungsi utama Dewan ialah memelihara perdamaian dan keamanan internsl,dilakukan dengan 2 cara:a. Penyelesaian secara damai sengketa-sengketa internasional yang dipandangmengancam perdamaian dan keamanan internasional.b. Dengan tindakan pemaksaan.DK dalam menjalankan fungsi perdamaian dan keamanan internaslnya, harustetap menghormati persamaan, kedaulatan, hak negara utk mempertahankankemerdekaan, politik dan keutuhan wilayah.Pasal 27 Piagam: setiap anggota DK mempunyai satu suara dan keputusan-keputusan penting memerlukan persetujuan dari semua negara anggota tetap.Kebulatan suara dari semua negara anggota tetap DK terhadap keputusanpenting ini dinamakan “veto” (rule of unanimity), artinya jika salah satu negaraanggota tetap menolak keputusan penting, maka keputusan tersebut tidakdapat diberlakukan.Langkah-langkah DK berupa: sanksi ekonomi berupa pemutusan hubunganekonomi dan semua sarana komunikasi yang vital baik sebagian maupunseluruhnya serta pemutusan hubungan diplomatik. Tindakan militer berupa,blokade dan operasi militer melalui darat, laut dan udara.
  • 3. Dewan Ekonomi dan Sosial.Dipilih oleh MU tiga tahun sekali, terdiri dari 54 anggota. Dewan inibertanggung jawab atas upaya-upaya untuk meningkatkan perekonomian,sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan bidang lain yang berkaitan,khususnya untuk negara-negara anggota PBB dan negara-negara di duniaumumnya.4. Dewan Perwalian.Terdiri dari anggota tetap DK PBB ditambah anggota tidak tetap yang dipiliholeh MU.5. Mahkamah InternasionalAdalah organ peradilan bangsa-bangsa dan berkedudukan di Den HaagBelanda. Setiap anggota PBB dengan sendirinya menjadi anggota MI.Tanggung jawab pokok MI:a. Harus melakukan peradilan atas kasus-kasus yang diajukan kepadanyaoleh negara- negara anggota.b. Memberikan pendapat yang bersifat nasihat kepada Sidang Umum atauDK atas permintaan.
  • • Badan khusus- International Monetary Fund (IMF) 15 Nopember 1947.IMF adalah “partner” Bank.Tujuan:* untuk mendorong kerjasama moneter melalui suatu lembaga tetap yang mengaturmachinery konsultasi dan kolaborasi mengenai masalah-masalah moneter;* mempermudah perluasan dan neraca pertumbuhan perdagangan inernasional;* meningkatkan stabilitas kurs dan menghapuskan penurunan nilai kurs yangkompetitif;* membantu dan memperkuat sistem pembayaran multilateral; serta* mengurangi pembatasan-pembatasan kurs asing yang menghambat pertumbuhanperdagangan dunia, dll.- IAEA (International Atomic Energy Agency).Badan Energi Atom Internasional, sebuah badan otonom di bawah naunganPBB, setiap tahun melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada Majelis Umumdan sebagai kelayakan kepada DK dan Dewan Ekonomi Sosial.Tujuan: mempromosikan penggunaan energi atom untuk keselamatan danperdamaian.
  • Invasi Irak ke wilayah Kuwait.• 2 Agustus 1990, pasukan Irak menginvasi wil.Kuwait. Empat jam kemudian, DK PBBmengeluarkan Resolusi No.660 yang mengutuk tindakan Irak dan memintapenarikan segera pasukannya tanpa syarat dari wilayah Kuwait.• 6 Agustus 1990, DK melalui Resolusi No.661 thn 1990 mengenakan sanksi ekonomikepada Irak dengan mengecualikan berlakunya terhadap penyediaan obat-obatandan bahan makanan bagi rakyat Irak.• Sanksi militer dijatuhkan melalui Resolusi DK No.678 tanggal 28 Nopember 1990.Resolusi memberikan kuasa untuk penggunaan militer terhadap Irak yang tidakmenarik diri dari Kuwait pada tanggal 15 Januari 1991.• 16 Januari 1991, pasukan Koalisi di bawah komando AS bekerjasama denganPemerintah Kuwait melakukan operasi militer yang ofensif.• Setelah 6 minggu penyerangan darat, laut dan udara akhirnya Irak menyampaikanpernyataan kepada DK untuk mentaati Resolusi DK PBB.• Sanksi ekonomi DK belum dicabut. Pemerintah Irak diperintahkan untukmenghancurkan senjata-senjata pemusnah masal: kimia, biologi dan balistik dibawah pengawasan PBB.
  • • PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL
  • A. Penyelesaian Sengketa Secara Damai:1. Penyelesaian melalui pengadilana. Arbitrase Internasionalb. Mahkamah Internasional2. Penyelesaian di luar pengadilana. Negosiasib. Mediasic. Jasa baikd. Konsiliasie. Penyelidikan (enquiry)f. Penemuan fakta (fact finding)g. Penyelesaian regionalh. Penyelesaian di bawah naungan PBB.B. Penyelesaian Sengketa dengan Kekerasan:a. Perangb. Tindakan bersenjata bukan perangc. Retorsid. Reprisale. Blokade damaif. Embargog. Intervensi
  • 1a. Arbitrase internasional.yaitu pengajuan sengketa internasional kepada arbiter yang dipilih secarabebas oleh para pihak, yang memberi keputusan dengan tidak harus ketatmemperhatikan pertimbangan hukum.Beberapa hal penting dalam arbitrase:1. Perlunya persetujuan para pihak dalam setiap tahap proses arbitrase.2. Sengketa diselesaikan atas dasar menghormati hukum.Keputusan arbitrase biasanya didasarkan pada: keadilan, kesederajatan atau exaequo et bono dan penerapan hukum internasional.Arbitrase terdiri atas:a) Seorang arbitratorb) Komisi bersama antara para anggota yg ditunjuk oleh para pihak bersengketa.c) Komisi campuran yg terdiri atas orang-orang yg diajukan oleh pihak bersengketadan anggota tambahan yang dipilih dng cara lain.Beberapa arbitrase internasional:1) Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) = PengadilanArbitrase Kamar Dagang Internasional, didirikan di Paris.2) Internasional Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) = PusatPenyelesaian Sengketa Penanaman Modal Internasional, berkedudukan diWashington DC.3) Regional Centre for Commercial Arbitration = Pusat Arbitrase Dagang Regional dikuala Lumpur.
  • b. Mahkamah Internasional.Pengaturan MI terdapat di Statuta MI maupun Piagam PBB 1945.MI mempunyai wewenang:1. Melaksanakan Contentious jurisdiction, yaitu yurisdiksi atas perkara biasa.2. Memberikan advisory opinion, yaitu pendapat mahkamah yang bersifat nasihat.Putusan MI final tanpa banding, hanya mengikat para pihak.Keputusan diambil atas suara mayoritas.Advisory opinion ialah keputusan MI yang bersifat sebagai nasihat. Advisoryopinion tidak mengikat meski bagi yang meminta.Yang dapat dimintakan advisory opinion ialah:a) Sengketa antar negara yang sedang ditangani badan/organ PBBb) Sengketa yang terjadi dalam badan/organ PBB atau organisasiinternasional lain.Advisory opinion dapat dimintakan oleh:1) MU PBB atau DK PBB2) Badan atau organ PBB selain MU dan DK atau organisasi internasionalselain PBB dengan kuasa dari MU PBB.
  • 2a. Negosiasi.Negosiasi berarti pertukaran pendapat dan usul antarpihak yangbersengketa untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaiansengketa secara damai.Negosiasi dapat dilakukan dalam bentuk negosiasi bilateral dannegosiasi multilateral, dengan melalui saluran diplomatik atau padakonferensi diplomatik. Negosiasi biasanya dilakukan oleh kepalanegara, perdana menteri, menteri luar negeri atau pejabatdepartemen luar negeri.b. MediasiMediasi ialah tindakan negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalamsuatu sengketa internasional.Peran Mediator (Konv Den Haag 1899) ialah mendamaikan tuntutan yang salingberlawanan serta meredakan rasa dendam yang mungkin timbul antarnegara ygbertengkar.c. Jasa baikJasa baik ialah tindakan pihak ketiga yang yang membawa kearah perundingan atauyang memberi fasilitas kearah terselengaranya negosiasi, tanpa berperan sertadalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan.
  • d. KonsiliasiPenyerahan suatu sengketa kepada sebuah komite untuk membuatlaporan beserta usul-usul kepada para pihak bagi penyelesaian sengketatersebut.e. Penyelidikan (Inquiry)Penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komisi atau badan untukmencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang relevan denganpermasalahan.d. Penemuam fakta (fact finding)Pencarian fakta merupakan metode damai dalam menyelesaian sengketadengan tidak memihak.e. Penyelesaian RegionalPenyelesaian sengketa melalui organisasi regional.f. Penyelesaian di bawah naungan PBB.
  • • HUKUM DIPLOMATIK
  • Wakil-wakil urusan internasional“Konvensi Wina tentang hubungan-hubungan diplomatik (Vienna Convention onDiplomatic Relations) tanggal 18 April 1961.Diplomasi:a. Politik luar negeri;b. Perundingan;c. Dinas luar negerid. Harold Nicholson: Oxford English Dictionary- the management of internal relations by means of negotiation;- the method by which these relations are adjusted and managed byambassadors and envoys;- the business or art of the diplomatist;- skill or address in the conduct of international intercourse and negotiations.Faktor penting dari diplomasi:- hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan;- hubungan tersebut dilakukan melalui misi diplomatik termasuk para pejabatnya;- pejabat tersebut harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik- dalam melakukan tugas-tugas diplomatiknya perlu diberi hak-hak istimewa dankekebalan.
  • • Perkembangan Kodifikasi Hukum DiplomatikA. Kongres Wina 1815.Penggolongan Kepala Perwakilan Diplomatik:1. Duta-duta Besar dan para Utusan (Ambassadors and Legates):penggolongan pertama dalam wakil diplomatik, mereka adalah parawakil dari negara-negara yang sepenuhnya berdaulat2. Minister Plenipotentiary and Envoys Extraordinary; merupakan wakildiplomatik tingkat dua3. Charge d’affaires (Kuasa Usaha); wakil dalam golongan ini tidakdiangkat oleh Kepala Negara melainkan oleh menteri luar negeri.B. Konvensi-Konvensi PBB mengenai Hukum Diplomatik.1. Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik2. Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler3. Konvensi New York 1969 mengenai Misi Khusus
  • • Kekebalan DiplomatikDi dalam bahasa asing mencakup dua pengertian:1. Inviolability2. ImmunityPengertian inviolable dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961:the person of diplomatic agents shall be inviolable. He shall not beliable to any form of arrest or detention”…..bahwa pejabat diplomatikadalah inviolable. Ia tidak dapat ditangkap dan ditahan.Hal ini mengandung pengertian bahwa pejabat diplomatik kebal terhadapkekuasaan alat-alat negara di tempat ia bertugas.Immunity diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi dari negara penerima,baik hukum pidana maupun hukum perdata.Beberapa teori mengenai kekebalan diplomatik:a. Teori Eksteritorialitas“Jika seorang pejabat diplomatik dianggap tidak berada di wilayah kedaulatannegara penerima, maka secara yuridis keberadaannya harus dianggapsebagai berada di wilayah pengirim.
  • 2. Teori Representative CharacterTeori ini mendasarkan kekebalan diplomatik kepada alasan bahwa seorangdiplomat adalah wakil negara atau kepala negara di luar negeri.3. Teori Kebutuhan Fungsional.Seorang wakil diplomatik harus mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengemban tugasnya dengan baik dan terhindar darisegala hambatan yang dapat ,menghalangi tugasnyaBerakhirnya misi diplomatik:1. Penarikan kembali (Recall)2. Pemberitahuan oleh negara pengirim kepada negara penerima bahwatugas perutusan itu telah berakhir.3. Permintaan dari negara penerima4. Penyerahan paspor-paspor kepada perutusan dan staf serta keluarganya5. Pernyataan persona non grata6. Tujuan misi telah berakhir.
  • Pasal 3 Konvensi Wina 1961 ttg hubungan diplomatik mengatur tugas dan fungsiperwakilan diplomatik, yaitu sbb:a. Representing the sending State in the receiving State;b. Protecting in the receiving State the interest of the sending State and of itsnational within the permitted by international law;c. Negotiating with the Government of the receiving State;d. Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receivingState and reporting there on the Government of the sending State;e. Promoting friendly relations between the sending State and the receiving anddeveloping their economic, cultural and scientific relations.Oppenheim: terdapat 3 tugas yang wajib dilakukan oleh perwakilan diplomatik,yaitu negotiation, observation and promotion.Baharudin: perwakilan diplomatik mempunyai fungsi ganda, yaitu:1. Menyalurkan kepada pemerintah negara penerima mengenai politik luar negeripemerintahnya serta penjelasan seperlunya ttg negaranya untuk memperolehpengertian yang baik dan mendalam mengenai negaranya.2. Menyalurkan kepada pemerintah negaranya perihal politik luar negeri negarapenerima dan melaporkan kejadian-kejadian serta perkembangan setempat,penjelasan dan analisis yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangandalam menentukan politik luar negerinya.
  • Suaka diplomatik dalam perspektif HISuaka (Asylum) merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatunegara kepada warganegara lain yang terancam keselamatannya.Suaka:a. Suaka teritorial (territorial asylum), yaitu bentuk suaka yang diberikan kepadaseseorang yang lari ke dalam wilayah suatu negara.b. Suaka diplomatik (diplomatic asylum atau extra territorial asylum), yaitu suakayg diberikan kepada seseorang yang meminta perlindungan di wilayahperwakilan diplomatik negara asing.Starke: pada umumnya HI modern tidak mengakui hak kepala perwakilan untukmemberikan suaka dalam gedung kedutaan. Pemberian tersebut agaknya dilarangoleh HI karena dapat membebaskan pelarian dari pelaksanaan hukum dankeadilan oleh negara teritorial.Dlm keadaan luar biasa, suaka dpt diberikan di dlm gedung kedutaan (legationpremises):- Sebagai tindakan yang bersifat sementara bagi individu yang secara fisik berada dalambahaya amukan massa, atau pelarian itu berada dalam bahaya karena terjadinyaperubahan politik secara mendadak.- Suaka diplomatik diperbolehkan bilamana terdapat kebiasaan setempat yang bersifatmengikat yang sudah lama diakui.- Adanya suatu perjanjian khusus antara negara teritorial (penerima) dan negarapengirim.
  •  HUKUM HUMANITER1. Pengertian hukum humaniter.2. Sumber-sumber utama hukum humaniter.3. Perang, konflik dan hubungan permusuhan lainnya.4. Cara-cara mengakhiri perang dan permusuhanlainnya.
  • • HUKUM HUMANITER- Perubahan istilah dari hukum perang ke hukum humaniter- Tidak mempersoalkan “mengapa” pecah perang.- Tidak memutuskan pihak yang salah atau yang benar; tidak memberikanpenilaian• Hukum humaniter:a. Ius ad bellum, yaitu hukum tentang perangb. Ius in bello, yaitu hukum yang berlaku dalam perang.Ius ad bellum membahas “kapan” dan dalam “keadaan bagaimana” negaraitu dibenarkan untuk berperang, yaitu apabila dipenuhi syarat-syarat sbb:a. Just cause; d. Proportionality;b. Right authority; e. Last resortc Right intent;
  • Ius in bello, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, yaitu:a. Konvensi-konvensi Den Haag-1907, disebut Hukum Den Haagb. Konvensi-konvensi Jenewa-1949, disebut Hukum Jenewac. Protokol-protokol tambahan-1977Tujuan utama Hukum Humaniter ialah memberikan perlindungan danpertolongan kepada mereka yang menderita/menjadi korban perang, baikmereka yang secara nyata/aktif turut dalam permusuhan (kombat),maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (civilianpopulation)• Hukum humaniter berlaku pada saat timbulnya perang/konflik bersenjata.• Hukum humaniter mengatur konflik bersenjata baik yang bersifatinternasional maupun yang bersifat non internasional.• Hukum humaniter tidak melarang perang.
  • Definisi:Starke: hukum perang terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh HI dalammana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh bolehdigunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadapindividu-individu pada saat berlangsungnya perang dan konflik-konflikbersenjata.Sumber hukum perang:1. Konvensi-konvensi den Haag 1909 = hukum den HaagTerutama mengatur alat dan cara berperang2. Konvensi-konvensi Jenewa = hukum Jenewa 1949Disebut juga konvensi Palang Merah, terdiri dari 4 buku:- Mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakitdi medan pertempuran;- Mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka,sakit dan korban karam;- Mengenai perlakuan tawanan perang;- Mengenai perlindungan orang-orang sipil di waktu perang.
  • 3. Protokol Tambahan 1977 --- penyempurnaan dari konvensi Jenewa,terdiri dari 2 buku:a. Protokol I, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifatinternasional yaitu perang/konflik bersenjata antarnegara.b. Protokol II, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang sifatnyanoninternasional, yaitu perang/konflik bersenjata yang terjadi di wilayahsalah satu pihak.Beberapa ketentuan baru dalam protokol:a. Memuat pengertian:- Kombat- Penduduk sipil (civilian population)- Sasaran militer (militery objects)- Sasaran sipil (civilian objects)b. Memuat hak baru seperti:- definisi/pengertian civil defence;- Definisi/pengertian mercenaires (tentara bayaran)- War of national liberation (perang pembebasan nasional);- Ketentuan mengenai tugas komandan.
  • • Konvensi Chicago 1944: wilayah negara itu berbentuk tiga dimensi,yaitu wilayah daratan, perairan teritorial dan ruang udara di ataswilayahnya.• Pasal 1 KC 1944: negara-negara yang mengadakan perjanjianmengakui bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yanglengkap dan eksklusip atas ruang udara diatas teritorialnya• Batas antara ruang udara dan ruang angkasa:KC 1944: ruang udara ialah suatu ruang di angkasa yang terdekatdengan bumi kita, dimana didapati unsur-unsur gas yang disebutudara.Bin Cheng: ruang udara ialah ruang dimana dalam keadaan normal kitadapati udara; ruang angkasa ialah ruang diantara sedemikianbanyaknya planet dan bintang yang keadaannya hampa udara.Dari segi hukum hanya terdapat 2 jalur:1. Ruang udara yang status hukumnya ditentukan oleh KC 19442. Ruang angkasa yang belum ada aturannya kecuali oleh SpaceTreaty 1967.
  • • Batas antara ruang udara dan ruang angkasa:- Manfred Lacks: terdapat 2 jenis perbatasan, yaitu perbatasanluar dan perbatasan dalam;- Batas tertinggi yang dapat dicapai sebuah pesawat udara dapatditentukan, demikian pula jarak jangkauan satelit;- Menurut pengawasan (kontrol) yang ketat;- E.Suherman, ada 3 kemungkinan, yaitu:a. Penetapan batas antara ruang udara dan ruang angkasa tidakdiperlukan;b. Tidak perlu segera ditetapkan batas; danc. Perlu segera menetapkan batas.- Terletak antara ketinggian maksimum di mana masih bisaberoperasi pesawat udara biasa;
  •  Pengaturan pokokberkenaan dengan ruang udara:1. Konvensi Paris 1919 tentang Pengaturan Navigasi Udara;“negara mempunyai kedaulatan penuh atas ruang udara di ataswilayah daratan dan laut teritorialnya sampai ketinggian terbatas”.2. Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional;“ negara mempunyai kedaulatan sempurna dan eksklusif atasruang udaranya (tidak berlaku bagi pesawat terbang negara)”.3. Persetujuan Chicago 1944 tentang Transit Udara Internasional;“negara peserta mengakui hak istimewa penerbanganinternasional berjadual untuk terbang melintasi wilayah udaranegara peserta tanpa mendarat atau untuk mendarat bukandengan maksud trafik”.4. Persetujuan Bermuda I tahun 1946 dan Bermuda II tahun 1977;“harus ada kesepakatan yang adil dan sama bagi pengangkut daridua negara untuk beroperasi pada rute antara kedua wilayahnegara yang bersangkutan, dengan memperhatikan pengangkutnegara lain”.
  • 1. Konvensi Warsawa 1929 -- diamandemen Den Haag 1955 tentangTanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Sipil atas Kematian dan Lukayang Diderita Penumpang;2. Persetujuan Montreal 1966.3. Konvensi Roma 1952 tentang Kerugian yang Disebabkan Pesawat TerbangAsing terhadap Pihak Ketiga di Permukaan bumi dan Protokol Montreal1978;4. Konvensi Den Haag 1970 tentang Penumpasan terhadap PerampasanPesawatTerbang secaraTidak Sah;5. KonvensiTokyo 1963 tentang Penguasaan SecaraTidak Sah terhadapPesawatTerbang Sipil;6. Konvensi Montreal 1971 tentang PenumpasanTindaka Melawan Hukumterhadap Keselamata Pesawat terbang Sipil.Organisai Internas yg berurusan dengan ruang udara ialah:- Organisasi Penerbangan Sipil (ICAO/international Civil Aviation Organization);- Asosiasi Transport Udara Internasional (IATA/International Air TransportAssociation)
  • Dalam hukum romawi ada adagium: Cujus est solum, ejus est usque adcoelum, artinya barangsiapa yang memiliki sebidang tanah maka ia jugamemiliki segala-galanya yang berada di atas permukaan tanah tersebutsampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah.Ketentuan khusus: udara sebagai res communis1913 muncul 2 teori:- The Air FreedomTheory- The Air SovereignityTheory
  • The Air FreedomTheory: udara dapat menjadi bebas karena sifat yang dimilikinya(by its nature is free).Dikelompokkan menjadi:a. Kebebasan ruang udara tanpa batas;b. Kebebasan ruang udara yang dilekati beberapa hak khusus negara kolong;c. Kebebasan ruang udara tetapi diadakan semacam wilayah teritorial di daerahmana hak-hak tertentu negara kolong dapat dilaksanakan.• The Air Sovereignity Theory: udara itu tidak bebas sehingga negaraberdaulat terhadap ruang udara di atas wilayah negaranya.Dikelompokkan menjadi:a. Negara kolong berdaulat penuh hanya terhadap suatu ketinggiantertentu di ruang udara;b. Negara kolong berdaulat penuh tetapi dibatasi oleh hak lintas damai baginavigasi-navigasi pesawat-pesawat udara asing;c. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas.
  •  Hak Lintas Damai (Overfly Rights)Pasal 5 Konvensi Chicago 1944 a.l menyatakan sbb:“semua pesawat terbang (all aircraft) negara peserta yang bukanpenerbangan berjadwal (non scheduled) mempunyai hak untukmelewati wilayah udara negara peserta lainnya (in transit non stopacross…) dan untuk turun (berhenti) bukan untuk maksudmengadakan angkutan (non traffic) dengan suatu notifikasi.Pasal 5 ayat 2:“apabila pesawat terbang tersebut membawa penumpang, barang posatau muatan yang dipungut bayaran selain daripada penerbanganberjadwal mempunyai hak untuk menaikkan dan menurunkanpenumpang dan sebagainya, akan tetapi harus menaati peraturan-peraturan, syarat-syarat atau pembatasan-pembatasan yangditentukan oleh negara setempat”.Pasal 6: pesawat asing yang melakukan penerbangan harus meminta izinterlebih dahulu kepada negara kolong atau negara mana tempat iaterbang.
  •  International Air ServicesTransit Agreement 1944 (Two FreedomsAgreement).a. Hak istimewa (privilege) untuk terbang lewat di negara peserta yangsatu ke wilayah negara peserta yang lain;b. Hak istimewa untuk mendarat tetapi tidak bermaksud untuk lalulintas (non traffic purposes), artinya tidak boleh mengambil ataumenurunkan penumpang, benda pos atau barang, melainkan hanyauntuk keperluan teknis. Hak-hak tersebut tidak berlaku untuk tujuanmiliter, kecuali dalam keadaan perang. International Air Transport Agreement ( Five Freedoms Agreement) ---mengatur bhw masing-masing negara peserta memberikankebebasan-kebebasan udara kepada negara lain, terutama yangberhubungan dengan:a. Hak istimewa untuk terbang melintasi suatu wilayah tanpa mendarat;b. Hak untuk mendarat tanpa maksud untuk mengadakan traffic;c. Hak untuk menurunkan penumpang, barang-barang pos dan barangmuatan yang berasal dari negara kebangsaan pesawat (flag state)d. Hak untuk mengambil penumpang, barang-barang pos dan muatandengan tujuan ke wilayah negara kebangsaan pesawat;e. Hak untuk terbang mengangkut traffic diantara dua negara asing
  •  Konsep Kerugian (Damage) The Convention on International Liability for Damage Caused by SpaceObjects (Liability Convention) 1972( Konvensi ttg tanggung jawab internasional untukkerugian yang disebabkan oleh benda-benda angkasa)Diatur antara lain:- Pembebasan dari tanggung jawab mutlak bagi negara peluncur;- Tanggung jawab organisasi internasional yang ikut serta dalampeluncuran benda-benda angkasa;- Masalah kerugian yang bisa diberikan;- Uang santunan kepada pihak yang menderita kerugian, dllPengertian negara peluncur.Pasal 1 Liability Convention 1972: istilah negara peluncur dapat berarti:a. Suatu negara yang meluncurkan atau turut serta meluncurkan benda-benda angkasa;b. Dapat juga berarti suatu negara yang wilayahnya atau fasilitasnyadipergunakan untuk meluncurkan benda angkasa.
  •  Suatu negara merupakan negara peluncur yangbertanggung jawab atas kerugian, jika:a. Dia meluncurkan sebuah benda angkasa dari wilayahnyadengan menggunakan fasilitasnya sendiri;b. Dia meluncurkan dari wilayah negara lain denganmembuat persetujuan dengan negara tersebut dan denganmenggunakan fasilitasnya sendiri atau fasilitas setempat;c. Mengatur peluncuran benda angkasa di dalam wilayahnyasendiri oleh negara lain atau lembaga non pemerintah;d. Memberikan suatu fasilitas peluncuran kepada negara lainuntuk digunakan dalam wilayah negara tersebut.* Benda angkasa (Space Object)/ Pasal 1d LC 1972:mencakup