Psikologi umum 1, kode etik

2,691 views
2,526 views

Published on

Psikologi umum 1 kode etik psikologi

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,691
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Psikologi umum 1, kode etik

  1. 1. Psikologi Umum 1 Kode Etik Psikologi 1
  2. 2.  Kode Etik Psikologi Indonesia  Kode Etik Psikologi Barat  PRINSIP KODE ETIK PSIKOLOGI MENURUT APA (American Psychological Association) 2
  3. 3. Pengertian Kode Etik • Pengertian Kode Etik Berdasarkan Kamus bahasa Indonesia, kode Etik adalah: “norma dan asas yg diterima oleh kelompok tertentu sbg landasan tingkah laku” • Pengertian Kode Etik berdasarkan WIKIPEDIA, Kode Etik Profesi adalah: • “suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum”. 3
  4. 4. Pengertian Kode Etik • Oteng/ Sutisna (1986: 364) mendefisikan bahwa kode etik sebagai pedoman yang memaksa perilaku etis anggota profesi • Kode Etik Dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. 4
  5. 5. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standaart perilaku anggotanya. Nilai professional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Nilai professional dapat disebut juga dengan istilah asas etis.(Chung, 1981 mengemukakan empat asas etis, yaitu : • (1). Menghargai harkat dan martabat • (2). Peduli dan bertanggung jawab • (3). Integritas dalam hubungan • (4). Tanggung jawab terhadap masyarakat 5
  6. 6. FUNGSI KODE ETIK Biggs dan Blocher ( 1986 : 10) mengemukakan tiga fungsi kode etik yaitu : • Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. • Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. • Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. 6
  7. 7. Terapan Kode etik Psikologi Indonesia Kode Etik Psikologi Indonesia menjadi pedoman bagi para Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dalam melaksanakan profesinya dan menjadi acuan bagi Majelis Psikologi dalam menafsirkan terapannya pada kasus/kejadian/permasalahan yang ditangani. Kode Etik Psikologi Indonesia juga menjadi acuan bagi pihakpihak lain di masyarakat dalam mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan terapan psikologi di Indonesia, termasuk lembaga peradilan dan institusi/lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat lainnya. 7
  8. 8. Penyebaran Kode Etik Psikologi Indonesia Kode Etik Psikologi Indonesia disebarluaskan kepada seluruh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog Indonesia melalui berbagai jalur. Di antaranya adalah melalui pendidikan psikologi. Diharapkan sejak menjadi mahasiswa psikologi Kode Etik Psikologi Indonesia sudah diketahui dan dipahami. Pada saat lulus, semua sarjana yang sudah menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Psikologi diharapkan memahami Kode Etik Psikologi Indonesia. Cara penyebaran lainnya adalah melalui organisasi profesi. Penyebaran kode etik ini perlu diperhatikan karena semua Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mempunyai kewajiban untuk memahami kode etik, atau penjelasan kode etik, dan terapannya dalam pelaksanaan tugas mereka. 8
  9. 9. Pengertian ILMUWAN PSIKOLOGI adalah para lulusan perguruan tinggi dan universitas di dalam maupun di luar negeri, yaitu mereka yang telah mengikuti pendidikan dengan kurikulum nasional (SK Mendikbud No.18/D/O/1993) untuk pendidikan program akademik (Sarjana Psikologi); lulusan pendidikan tinggi strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) dalam bidang psikologi, yang pendidikan strata (S1) diperoleh bukan dari fakultaspsikologi. Ilmuwan Psikologi yang tergolong kriteria tersebut dinyatakan DAPAT MEMBERIKAN JASA PSIKOLOGI TETAPI TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG UNTUK MELAKUKAN PRAKTIK PSIKOLOGI DI INDONESIA. 9
  10. 10. PSIKOLOG adalah Sarjana Psikologi yang telah mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 (S1) dengan : kurikulum lama (Sistem Paket Murni) Perguruan Tinggi Negeri (PTN); atau  Sistem Kredit Semester (SKS) PTN; atau Kurikulum Nasional (SK Mendikbud No. 18/D/O/1993) •yang meliputi pendidikan program akademik (Sarjana Psikologi) dan program pendidikan profesi (Psikolog); atau kurikulum lama Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sudah mengikuti ujian negara sarjana psikologi; atau pendidikan tinggi psikologi di luar negeri yang sudah mendapat akreditasi dan disetarakan dengan psikolog Indonesia oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas RI). • Sarjana Psikologi dengan kriteria tersebut dinyatakan BERHAK DAN BERWENANG untuk melakukan PRAKTIK PSIKOLOGI di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. • Sarjana Psikologi menurut kriteria ini juga dikenal dan disebut sebagai PSIKOLOG. • Untuk melakukan praktik psikologi maka Sarjana Psikologi yang tergolong • kriteria ini DIWAJIBKAN MEMILIKI IZIN PRAKTIK PSIKOLOGI sesuai • dengan ketentuan yang berlaku. 10
  11. 11. JASA PSIKOLOGI adalah jasa kepada perorangan atau kelompok/ organisasi/institusi yang diberikan oleh ilmuwan psikologi Indonesia sesuai kompetensi dan kewenangan keilmuan psikologi di bidang pengajaran,pendidikan,pelatihan,penelitian,penyul uhanmasyarakat 11
  12. 12. Syarat-syarat Psikodiagnostikus 1) Syarat Materil: Mempunyai pandangan tentang manusia ( Mens Beschowing ) yang matang. Mempunyai lapangan pengetahuan dalam bidang psikologi yang cukup luas. Mempunyai kecekatan yang cukup dalam menggunakan berbagai tekhnik diagnosis psikologis. 2) Syarat Formil Memiliki derajat ( degree ) dalam lapangan psikologi. Memiliki sertifikat dalam lapangan psikodiagnostik Untuk metode-metode tertentu harus memiliki brevet. 12
  13. 13. PRAKTIK PSIKOLOGI adalah kegiatan yang dilakukan oleh psikolog dalam memberikan jasa dan praktik kepada masyarakat dalam pemecahan masalah psikologis yang bersifat individual maupun kelompok dengan menerapkan prinsip psikodiagnostik. Termasuk dalam pengertian praktik psikologi tersebut adalah terapan prinsip psikologi yang berkaitan dengan melakukan kegiatan DIAGNOSIS, PROGNOSIS, KONSELING, dan PSIKOTERAPI 13
  14. 14. TANGGUNG JAWAB Psikologi Dalam melaksanakan kegiatannya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mengutamakan kompetensi, obyektivitas, kejujuran, menju njung tinggi integritas dan norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi tindakannya. 14
  15. 15. SIKAP PROFESIONAL DAN PERLAKUAN TERHADAP PEMAKAI JASA ATAU KLIEN a) Mengutamakan dasar-dasar profesional b) Memberikan jasa/praktik kepada semua pihak yang membutuhkannya. c) Melindungi klien atau pemakai jasa dari akibat yang merugikan sebagai dampak jasa/praktik yang diterimanya. d) Mengutamakan ketidak berpihakan dalam kepentingan pemakai jasa atau klien dan pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut. e) Dalam hal pemakai jasa atau klien yang menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian jasa/praktik psikologi yang dilakukan oleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog maka pemakai jasa atau klien tersebut harus diberitahu. 15
  16. 16. KERAHASIAAN DATA DAN HASIL PEMERIKSAAN Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pemakai jasa psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Dalam hal ini keterangan atau data mengenai klien yang diperoleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dalam rangka pemberian jasa/praktik psikologi wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut: • Dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung dan berkaitan dengan tujuan pemberian jasa/praktik psikologi. • Dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri klien atau pemakai jasa psikologi. 16
  17. 17. • Dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan klien, profesi, dan akademisi. Dalam kondisi tersebut identitas orang atau klien yang bersangkutan tetap dirahasiakan. • Keterangan atau data klien dapat diberitahukan kepada orang lain atas persetujuan klien atau penasehat hukumnya. • Jika klien masih kanak-kanak atau orang dewasa yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan secara sukarela, maka Psikolog wajib melindungi orang-orang ini agar tidak mengalami hal-hal yang merugikan. Kode Etik Indonesia 17
  18. 18. Kode Etik Psikologi Barat Kode etik psikologi di Eropa yang dikeluarkan oleh EFPA (Europian Federation of Psychologist's Associations) 18
  19. 19. Pembukaan EFPA memberikan panduan berisi Kode Etik Asosiasi anggotanya. Kode etik Asosiasi harusmencakup semua aspek dari perilaku profesional anggotanya. Pedoman tentang Isi Kode Etika harus dibaca dalam hubungannya dengan Prinsipprinsip Etis. Kode Etik Asosiasi anggota harus berdasarkan, dan tidak bertentangan dengan Prinsip Etis yang akan ditentukan di bawah ini. Asosiasi nasional harus memiliki prosedur untuk menyelidiki dan memutuskan pengaduan terhadap anggota, dan mediasi, prosedur perbaikan dan disiplin untuk menentukan tindakan yang diperlukan dengan mempertimbangkan sifat dan keseriusan keluhan 19
  20. 20. Prinsip Etis 1. 2. 3. 4. Menghormati Hak dan Martabat Orang Lain Kompetensi Tanggung Jawab Integritas 20
  21. 21. Menghormati Hak dan Martabat Orang Lain Psikolog sepakat dengan menghormati yang sesuai dan mempromosikan pengembangan martabat, hak-hak dasar dan nilai dari semua orang. Mereka menghormati hak-hak individu untuk privasi, kerahasiaan, penentuan diri dan otonomi, konsisten dengan kewajiban profesional psikolog lainnya dan dengan hukum 21
  22. 22. Kompetensi Psikolog berusaha untuk memastikan dan mempertahankan standar kompetensi yang tinggi dalam pekerjaan mereka. Mereka mengakui batasbatas kompetensi tertentu dan keterbatasan keahlian mereka. Mereka menyediakan layanan dan menggunakan teknik-teknik mereka yang telah memenuhi syarat dengan pendidikan, pelatihan atau pengalaman 22
  23. 23. Tanggung Jawab Psikolog menyadari tanggung jawab profesional dan ilmiah untuk klien mereka, dan masyarakat di mana mereka bekerja dan tinggal. Psikolog menghindari perilaku merugikan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, serta meyakinkan diri mereka sendiri, sejauh mungkin, bahwa layanan mereka tidak disalahgunakan 23
  24. 24. Integritas Psikolog berusaha untuk meningkatkan integritas dalam pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktek psikologi. Dalam kegiatan ini psikolog jujur, adil dan menghormati orang lain. Mereka berusaha untuk memperjelas peran yang mereka lakukan dan berfungsi tepat sesuai dengan peran-peran itu. 24
  25. 25. Isi Kode Etik Anggota Asosiasi Dalam Kode-Meta berikut, 'klien' adalah istilah yang mengacu pada seseorang, pasien, orangyang memiliki ketergantungan atau organisasi dimana psikolog memiliki hubungan profesional, termasuk hubungan tidak langsung. Kode etik psikolog profesional harus mengikuti ketentuan sebagai berikut : • Perilaku professional Psikolog 'harus dipertimbangkan dalam peran profesional, yang ditandai dengan hubungan profesional. • Ketimpangan pengetahuan dan kekuasaan selalu mempengaruhi hubungan profesional psikolog dengan klien dan kolega. • Semakin besar kesenjangan dalam hubungan profesional dan semakin besar ketergantungan klien, maka lebih berat adalah tanggung jawab seorang psikolog profesional. • Tanggung jawab psikolog harus dipertimbangkan dalam konteks 25 tahap hubungan profesional.
  26. 26. PRINSIP KODE ETIK PSIKOLOGI MENURUT APA (American Psychological Association) • • • • • • • • • Mengenai Tanggung jawab Mengenai Kompetensi Mengenai Standar Moral dan Hukum Mengenai Pertanyaan Publik Mengenai Konfidensialitas Mengenai Kesejahteraaan Pengguna Mengenai Relasi Profesional Mengenai Penggunaan Teknik-Teknik Asesmen Mengenai Pencarian Dalam Aktivitas Riset 26
  27. 27. Persamaan Kode Etik HIMPSI dan Kode Etik APA • • • • • • Keduanya Membahas pelayanan Psikologi sesuai dengan etika Keduanya membahas hubungan antar manusia Keduanya menjelaskan Hubungan majemuk Keduanya Membahas bagaimana peningkatan Kompetensi Keduanya Membahas bagaimana pemberian asesmen Keduanya Membahas kerahasiaan data 27
  28. 28. Perbedaan Kode Etik HIMPSI dan Kode Etik APA 1. Kode Etik HIMPSI menjelaskan tentang batasan Kompetensi, sedangkan APA tidak 2. Dalam pasal Konflik Kepentingan ; HIMPSI lebih rinci dan jelas dari APA 3. Dalam Kode Etik HIMPSI, terdapat pasal manipulasi penelitian, sedangkan dalam Kode Etik APA tidak. Mungkin karena di Indonesia banyak Plagiat :D 4. Penghormatan harkat dan martabat dalam Kode Etik Himpsi lebih rinci dari APA. Mungkin karena disini adalah budaya Timur dan banyaknya Kebudayaan di Negara ini 5. Informed Konsen dalam Kode Etik Himpsi lwbih rinci 6. Isu Etika Kode Etik HIMPSI lebih rinci, mungkin alasannya sama dengan poin 4 7. Bentuk-bentuk, jenis-jenis, dan segala macam tentang pelanggaran lebih detail dalam Kode Etik Himpsi 8. Dan ini yang paling membedakan mungkin, dalam Kode Etik HIMPSI terdapat pasal Psikologi Forensik. Pasal ini muncul akibat dari kecerobohan dalam profesionalisme yang terjadi pasa kasus RYAN (pria homoseksual yang memutilasi pasangan-pasangannya) 28
  29. 29. Terima Kasih 29

×