TUGAS
ASSISTENSI KADASTER

IMPLEMENTASI PERKABAN NO.3 TAHUN 1997 TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO. 24 TAHUN 1997

Anggo...
i
Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan
Rahmat dan Karunia...
ii
Daftar Isi

Kata Pengantar ...............................................................................................
i
1
Implementasi Perkaban No. 03 Tahun 1997
Tentang
Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997

I.

SKEMA PELAYANAN PENDAFTA...
2
Penjelasan Alur Pendaftaran:
1. Penerimaa dan Pemeriksaan Dokumen
Pada tahap ini pemohon menyerahkan dokumen pendukung d...
3
Pengukuran Pengukuran dilakukan dengan cara pemasangan patok dan peta
bidang pada tanah yang akan di sertipikatkan terse...
4
bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar menurut
Peraturan Pemerintah.
Setelah dilaku...
5
berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang
dialihkan, atau
f.

akta pemindahan hak atas tanah yan...
6
II.

Program percepatan sertifikasi tanah untuk masyarakat desa.
“Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Serti...
7
•

Mencocokan bidang – bidang tanah yang sudah bersertifikat dan
memperhitungkan jumlah bidang – bidang tanah yang belum...
8
ditandangtangani

oleh

kepala

kantor

pertanahan

yang

disertai

pengantarnya.
5. Penerbitan Sertifikat
Pada tahap in...
9
III.

Kelebihan/keuntungan/ plus minus/kekurangan/negatif positif pelaksanaan dan
penyelenggaraan Pendaftaran Tanah.
–Da...
10
3. Keterbatasan biaya pada sebagian besar masyarakat menjadi kendala dalam
sertifikasi kepemilikan hak atas tanah oleh ...
11
b. Keterbatasan sarana dan prasarana Seperti kendaraan operasional, gedung
kantor ( ruang tempat kerja dan ruang penyim...
12
Sebagian lainnya yang tanahnya sudah terdaftar-pun biasanya karena terdapat
pendaftaran sistematik yang dilakukan oleh ...
13
diperlukan metode sosialisasi yang lain selain melalui penyuluhan secara tatap muka
melalui media massa misalnya.
2. Mi...
14
datang ke kantor BPN. Juga, tidak perlu menggunakan jasa calo. Sebab, mobil keliling ini
memiliki fungsi yang sama laya...
15
DAFTAR PUSTAKA
Wemben , Norma L.P. Kinerja Pelayanan Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Gorontalo. Jurnal ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Implementasi perkaban no. 03 tahun 1997

1,099

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,099
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Implementasi perkaban no. 03 tahun 1997

  1. 1. TUGAS ASSISTENSI KADASTER IMPLEMENTASI PERKABAN NO.3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO. 24 TAHUN 1997 Anggota Kelompok : - Muhammad Irsyadi Firdaus (3512100015) - Joko Purnomo (3512100037) - Iva Nurwauziyah (3512100047) - Ramanda Aji Pradana (3512100048) - Awalina Lukmana Cita Resmi (3512100051) TEKNIK GEOMATIKA FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 2013
  2. 2. i Kata Pengantar Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga kami dapat menyusun makalah ini dengan baik dan benar, serta tepat pada waktunya. Dalam makalah ini kami akan membahas mengenai “IMPLEMENTASI PERKABAN NO.3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO.24 TAHUN 1997”. Makalah ini telah dibuat dengan study materi dan beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan dan hambatan selama mengerjakan makalah ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada makalah ini. Oleh karena itu kami mengharapkan saran serta kritik untuk perbaikan makalah selanjutnya. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Surabaya, Oktober 2013 Penulis
  3. 3. ii Daftar Isi Kata Pengantar ...................................................................................................................... i Daftar Isi ................................................................................................................................ ii I. Skema Pelayanan Pendaftaran Tanah ............................................................................. 1 II. Program Percepatan Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Desa ..................................... 6 a. Sumber Data........................................................................................................ 6 b. Metode dan Peralatan yang digunakan .............................................................. 6 c. Sosialisasi kepada Masyarakat ............................................................................ 6 d. Teknik Pelaksanaannya ....................................................................................... 6 e. Sumber Data yang Terlibat.................................................................................. 8 III. Kelebihan/Keuntungan/Plus Minus/Kekurngan/Negatif Positif Pelaksanaan Penyelengaraan Pendaftaran Tanah ........................................................ 9 a. Dari Sisi Lembaga BPN......................................................................................... 9 b. Dari Sisi Masyarakat ............................................................................................ 9 IV. Hambatan yang dihadapi BPN Selaku Lembaga yang diberi Amanah untuk Melaksanakan Pendaftaran Hak Atas Tanah................................................................... 10 V. Faktor Penghambat Masyarakat sehingga Kurang Menyadari arti Penting dari Sertifikat Tanah dan Cara untuk Mengatasi Permasalahan Tersebut ............................. 11 VI. Faktor Pendukung Pemahaman Masyarakat terhadap Pentingnya Sertifikasi Tanah dan Cara Mengatasinya ................................................................................................... 14 Daftar Pustaka ....................................................................................................................... 15
  4. 4. i
  5. 5. 1 Implementasi Perkaban No. 03 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 I. SKEMA PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Satu tujuan dari pendaftaran tanah, yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum. Maka untuk memenuhi tujuan tersebut, Kantor Pertanahan memberi informasi kepada masyarakat yang tanahnya belum terdaftar agar segera mendaftarkan tanahnya guna memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum. Pendaftaran Pertama Kali Konversi – Sistematik
  6. 6. 2 Penjelasan Alur Pendaftaran: 1. Penerimaa dan Pemeriksaan Dokumen Pada tahap ini pemohon menyerahkan dokumen pendukung dan persyaratan kepada Badan Pertanahan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pertanahan. Pemeriksaan meliputi keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan di atasnya. 2. Penerimaan Pembayaran Biaya Pengukuran Pemeriksaan Tanah dan Pendaftaraan Hak tanah Pemohon Daftar dan Bayar Pemohon Daftar ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan membayar administrasi yang telah ditentukan oleh pihak BPN. Kemudian Pemohon akan memperoleh Kwitansi Bukti Permohonan (BP) dari pihak BPN. Jumlah biaya Sesuai PP 46/2002 dan SE Ka. BPN No.600-1900 tanggal 31 Juli 2003 (Diluar biaya pengukuran dan pemetaan untuk Sporadik) 3. Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah a. Pembuatan peta dasar pendaftaran Penyiapan peta dasar pendaftaran diperlukan, agar setiap bidang tanah yang didaftar dijamin letaknya secara pasti, karena dapat di rekonstruksi dilapangan setiap saat. Dengan adanya peta dasar pendaftaran tersebut bidang tanah yang didaftar dapat diketahui letaknya dalam kaitannya dengan bidang-bidang tanah yang lain dalam suatu wilayah, sehingga dapat dihindarkan terjadinya penerbitan sertifikat ganda atas satu bidang tanah. b. Penetapan batas bidang-bidang tanah Dalam penetapan batas-batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Setelah itupembatasan dilakukan dengan peletakkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta pendaftaran tanah. Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik belum ada peta dasar pendaftaran, dapat digunakan peta lain sepanjang peta tersebut memenuhi syarat untuk pembuatan peta dasar pendaftaran. Jika dalam wilayah tersebut belum tersedia peta dasar pendaftaran maupun peta lainnya pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan bersama dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan.
  7. 7. 3 Pengukuran Pengukuran dilakukan dengan cara pemasangan patok dan peta bidang pada tanah yang akan di sertipikatkan tersebut. Pemasangan Patok dan Peta Bidang dilakukan oleh petugas BPN dan disaksikan oleh Tetangga samping kanan kiri muka belakang tanah tersebut. d. Pembuatan daftar tanah Bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibukukan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran, dibukukan dalam daftar tanah. Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan diatur oleh menteri. Daftar tanah dimaksudkan sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai nomor bidang, lokasi dan penunjukan ke nomor surat ukur bidang-bidang tanah yang ada di wilayah pendaftaran, baik sebagai hasil pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharaan kemudian. e. Pembuatan surat ukur Pada bidang tanah yang mempunyai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah diukur serta di petakan dalam peta pendaftaran, dibuat surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya. Untuk wilayah pendaftaran sporadik yang belum ada di peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasil pengukuran. Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan surat ukur ditetapkan oleh menteri. 4. Pengumuman Pengumuman Dua hal yang harus diumumkan, yaitu: Di bidang fisik: menunjukkan ciri-ciri obyek tanah tersebut. Di bidang yuridis: menunjukkan ciri-ciri subjek tanah tersebut. Pengumuman diumumkan selama 60 hari di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan, Kantor Ajudikasi, Kantor Pertanahan dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu. 5. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat Apabila melewati waktu pengumuman tidak ada keberatan/gugatan dari pihak dari manapun, maka pembukuan hak dapat dilakukan. Tahapan Pembukuan Hak dilakukan oleh petugas BPN. Pembukuan hak dilakukan berdasarkan alat bukti dan berita acara pengesahan. Hak atas tanah, Hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun di daftar dengan membukukannya dalam buku tanah, yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut. Pembukuan hak tersebut dilakukan berdasarkan alat bukti dan acara pengesahan. Pembukuan hak dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur merupakan bukti, bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan
  8. 8. 4 bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar menurut Peraturan Pemerintah. Setelah dilakukan pembukuan Hak atas tanah maka dilakukan penerbitan sertifikat. sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Apabila suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai tanah tersebut, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut haknya apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. 6. Penyerahan Sertifikat Setelah semua alur diatas telah dilalui maka BPN akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Tanah Kepada Pemohon apabila pemohon telah menyelesaikan semua biaya administrasi. Lama waktu pengerjaan dari alur pertama hingga penyerahan sertifikat adalah 90 hari per seratus bidang. Persyaratan: 1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan. 2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang). 3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu: a. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau b. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau c. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau d. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10/1961, atau e. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum
  9. 9. 5 berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau f. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau g. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau h. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau i. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau j. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau k. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. l. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum berlakunya UUPA. 4. Surat Pernyataan Tdk Dalam Sengketa diketahui Kades/Lurah dan 2 Saksi dari tetua adat / penduduk setempat. 5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan. Biaya dan Waktu 1 Sesuai PP 46/2002 dan SE Ka. BPN No.600-1900 tanggal 31 Juli 2003 (Diluar biaya pengukuran dan pemetaan untuk Sporadik) 2 Waktu: 90 hari/100 bidang. 3 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.
  10. 10. 6 II. Program percepatan sertifikasi tanah untuk masyarakat desa. “Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) Terhadap Percepatan Persertifikatan Tanah” ( disadur dari Tesis Emy Suryanti, SH Universitas Diponegoro, Semarang) a. Sumber Data 1. Berkas – berkas riwayat tanah 2. Pengukuran 3. Peta Dasar b. Metode dan peralatan yang digunakan Metode dan peralatan yang digunakan yaitu: 1. Pengukuran menggunakan metode Terestris dan Fotogrametri atau metode yang lain. 2. Alat yang digunakan menyesusaikan dengan metode yang digunakan. c. Sosialisasi kepada masyarakat Pelaksanaan penyuluhan dilakukan oleh Ketua Tim dan Staff teknis dihadiri oleh aparatur kelurahan, petugas RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat umum (pemohon sertifikat). Adapun materi sosialisasi yang diberikan oleh Ketua Tim dan Staff Teknis meliputi: 1. Maksud dan Tujuan dari Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) 2. Kewajiban dan tanggung jawab dari Staff Teknis 3. Prosedur dalam Pendaftaran Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) 4. Persyaratan Pemohon yang harus dipenuhi. 5. Surat – surat yang diserahkan dalam proses permohonan sertifikasi Massal Swadaya (SMS) 6. Biaya 7. Waktu Penyelesaian sertifikasi Massal Swadaya (SMS) d. Teknis pelaksanaannya Tahapan pelaksanaan pendaftaran tanah secara SMS (sertifikasi Massal Swadaya) meliputi 1. Pengumpulan Data Yudiris Langkah pertama dalam pengumpulan data yudiris antara lain • Menyiapkan rencana kerja • Menyalin peta kelurahan gambar rincian bidang tanah dari peta PBB
  11. 11. 7 • Mencocokan bidang – bidang tanah yang sudah bersertifikat dan memperhitungkan jumlah bidang – bidang tanah yang belum bersertifikat • Mengelompokkan bidang – bidang tanah pada pembagian blok • Pembagian tugas pada masing-masing satuan petugas untuk melaksanakan pendaftaran Pengumpulan data yudiris ini dilakukan oleh satuan petugas dibantu dengan unit pengukuran swasta didampingi oleh masing-masing ketua RT setempat hal ini diperlukan untuk memeriksa keberadaan bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat. 2. Pengumpulan Data Fisik Pengumpulan data fisik pada dasarnya adalah pengukuran bidang bidang tanah yang dilakukkan oleh satuan tugas pengukuran tanah dan pemetaan adapun kegiatan dalam pengukuran tersebut terdiri dari: • Penetapan bidang-bidang tanah • Pengukuran dan Pemetaan Setiap pengukuran bidang-bidang tanah harus dibuatkan gambar ukur yang memuat data hasil ukuran batas bidang tanah yang dapat digunakan untuk pengembalian batas bidang tanah yang bersangkutan apabila diperlukan. 3. Pengolahan data dan Pemeriksaan oleh Panitia Pengolahan dan pemeriksaan dilakukkan oleh staff administrasi. Jika hasil pengukuran yang dilakukkan oleh petugas ukur kantor pertanahan telah selesai dalam bentuk terbitnya surat ukur dan peta bidang tanah. Maka oleh staff administrasi akan dilampirkan pada berkas hasil pengumpulan data yudiris yang selanjutnya diserahkan pada panitia yang ada pada kantor pertanahan. 4. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Pada tahap ini data yang telah masuk dan telah disidangkan oleh panitia dicatat dalam daftar isian dan dilakukan penilaian oleh staff administrasi dari hasil penelitian tersebut. Dibuatkanlah daftar bidang-bidang tanah yang terdapat dalam wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan. Selanjutnya staff administrasi dibuatkan konsep pengumuman untuk
  12. 12. 8 ditandangtangani oleh kepala kantor pertanahan yang disertai pengantarnya. 5. Penerbitan Sertifikat Pada tahap ini dilakukan pembukuan hak terlebih dahulu. Tahap pembukuaan hak dilakukkan kegiatan kegiatan antara lain Pembuatan buku tanah, surat ukur, daftar nama dan kartu nama, pembuatan peta pendaftaran tanah atau peta kadaster. 6. Penyerahan Sertifikat Terhadap sertifikat yang telah diterbitkan oleh kantor pertanahan diserahkan kepada yang berhak dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada kepala desa/kelurahan yang bersangkutan tentang jadwal penyerahan yang akan dilakukkan oleh staff kantor pertanahan. 7. Hasil Kegiatan Setelah berakhirnya penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematik, ketua panitia ajudikasi menyerahkan hasil kegiatannya kepada kepala kantor pertanahan, meliputi: Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama, sertifikat hak atas tanah yang belum diserahkan kepada pemegang hak, daftar hak atas tanah, warkah-warkah, daftar isian lainnya. e. Sumber daya yang terlibat Dalam program SMS (Sertifikasi Massal Swadaya) diperlukaan keterlibatan dari masyarakat dan steakholder, yaitu 1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2. Aparatur Desa, meliputi • Kepala Desa • Ketua RW • Ketua RT 3. Masyarakat Desa
  13. 13. 9 III. Kelebihan/keuntungan/ plus minus/kekurangan/negatif positif pelaksanaan dan penyelenggaraan Pendaftaran Tanah. –Dari sisi Lembaga BPN Positif: 1. Menjalankan prinsip “GOOD GOVERNANCE” 2. Meningkatkan prestasi Birokrat berbasis kinerja. 3. Mengurangi konflik sengketa pertanahan 4. Meningkatkan pendapatan APBD 5. Meningkatkan pendapatan dari Bea Meterai 6. Mendapat penilaian positif dari masyarakat Negatif: 1. Program Nasional Sertifikasi Kepemilikan Hak Atas Tanah (PRONA), Sertifikasi Tanah UKM masih sangat terbatas sehingga tidak dapat menjangkau kebutuhan sertifikasi secara luas. –Dari sisi masyarakat Positif: 1. Sebagai bukti kepemilikan Hak Atas Tanah 2. Memberikan Kepastian dan Perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah (Kepemilikan Kuat Secara Hukum) 3. Sertipikat Tanah dapat digunakan segagai jaminan/agunan kredit 4. Tanah bersertipikat mudah untuk dijual/dialihkan haknya 5. Meningkatkan Harga tanah, setelah disertipikatkan harga tanah meningkat antara 65%-135% dari sebelumnya. (Menurt hasil penelitian SMERU : 2002 di 9 Propinsi) 6. Masyarakat terhindar dari konflik sengketa tanah 7. Terciptanya produktivitas dan nilai tambah tanah untuk peningkatan kesejahteraan masyarat serta terakselerasinya Visi dan Misi Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat 8. Melindungi masyarakat dari tengkulak atau rentenir Negatif: 1. Tanah belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber permodalan dan kesejahteraan bagi masyarakat. 2. Banyak konflik pertanahan terjadi pada tanah-tanah masyarkat yang belum mendapatkan sertifikasi hak kepemilikannya.
  14. 14. 10 3. Keterbatasan biaya pada sebagian besar masyarakat menjadi kendala dalam sertifikasi kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat. 4. Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat mengalami kendala kelembagaan dimana lembaga perbankan belum dapat berperan maksimal oleh karena sebagian besar tanah masyarakat yang berada pada daerah sentra/cluster dan didesa-desa pengembangan ekonomi banyak yang belum bersertifikat. IV. Hambatan yang dihadapi oleh BPN selaku Lembaga yang diberi amanah untuk melaksanakan Pendaftaran Hak Atas Tanah Pelaksanaan pendaftaran tanah yang diharapkan selancar dan sebaik sesuai dengan jiwa dan kehendak Peraturan Perundang-undangan, dimana di lapangan dapat dijumpai beberapa faktor penghambat dimana faktor-faktor tersebut adalah: 1. Aspek Teknis a. Banyaknya volume pekerjaan b. Adanya gangguan teknis dalam program komputer (seringkali error / mengalami kemacetan) yang disebabkan oleh suplay arus listrik tidak mencukupi ( voltase turun atau naik turun ) sehingga menghambat waktu penyelesaian data. c. Tenaga koreksi (kendali mutu) hasil pengukuran terbatas, karena struktural hanya dilaksanakan oleh Kasubsi PPK dan Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. d. Adanya kejadian salah penunjukan obyek / tanahnya. e. Obyek / tanahnya sudah bersertifikat tetapi didaftarkan lagi (umumnya karena sertifikat hilang atau pemecahan sertifikat). f. Dalam menguraikan riwayat tanah, tidak berurutan, tidak berkesinambungan. g. Belum tersedianya titik control untuk pemetaan karena pengukuran harus sesuai dengan peta harus mengadakan titik control orde 4, hal ini perlu biaya yang banyak dan masyarakat tidak mampu. 2. Aspek Intern a. Keterbatasan SDM yang ada pada Kantor Pertanahan perwakilan Kabupaten Kepulaun Sula, baik tenaga administrasi maupun tenaga pengukuran.
  15. 15. 11 b. Keterbatasan sarana dan prasarana Seperti kendaraan operasional, gedung kantor ( ruang tempat kerja dan ruang penyimpanan warkah ), komputer peta pendaftaran dan lain-lain. 3. Aspek Ekstern Masyarakat tidak mengerti bagaimana cara untuk mendaftarkan hak kepemilikan atas tanah agar dapat mendapatkan sertifikat. Dan umumnya masyarakat beranggapan bahwa proses pengurusan sertifikat selalu sulit, berbelit-belit dan membutuhkan biaya yang mahal. 4. Aspek lain – lain a. Kadang-kadang pekerjaan belum selesai honor petugas pelaksana sudah diambil, sehingga kalau ada kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi pemohon, perangkat desa / kelurahan menjadi malas untuk segera menindaklanjuti melengkapinya. b. Adanya penambahan biaya yang telah ditentukan, yang dilakukan oleh perangkat desa / kelurahan. c. Pemohon / pendaftar bersifat masa bodoh karena merasa semua urusan pendaftaran tanah sudah diserahkan kepada pihak perangkat desa. V. Faktor penghambat Masyarakat Sehingga Kurang Menyadari Arti Penting Dari Sertifikat Tanah Dan Cara Untuk Mengatasi Permasalahan Tersebut Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap terhadaparti penting sertifikat tanah disebabkan oleh faktor-faktor berikut yaitu: 1. Kurangnya sosialisasi secara optimal oleh pihak agraria kepada masyarakat umum. Peran serta pihak Agraria yang kurang maksimal menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat akan peran penting dari kegunaan sertifikat tanah. Hal ini dikarenakan oleh faktor aksesibitas yang sulit terjangkau oleh Badan Agraria. Selain itu juga disebabkan oleh daerah / tempat masyarakat yang jauh dari kantor pertanahan. 2. Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah secara sporadik. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia kerap kali menimbulkan sengketa pertanahan. Hal ini tidak hanya bagi masyarakat Indonesia yang berpendidikan rendah namun meliputi pula mereka yang berpendidikan cukup. Dalam hal masyarakat dengan pendidikan yang terbatas, biasanya di desa-desa, sebagian besar masyarakatnya pada awalnya bahkan hingga sekarang tidak memiliki akta atas tanah mereka atau dengan kata lain tanah mereka belum terdaftar.
  16. 16. 12 Sebagian lainnya yang tanahnya sudah terdaftar-pun biasanya karena terdapat pendaftaran sistematik yang dilakukan oleh pemerintah sebagai program pemerintah daerah pada umumnya. 3. Minimnya tanggung jawab pemerintah. Hal ini terkait dengan system publikasi yang dianut oleh Indonesia, yaitu system publikasi negative yang diatur dalam pasal 19 UUPA dan aturan pelaksanaannya PP 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah dicabut oleh PP 24/1997, yang pada dasarnya sertifikat hanya sebagai salah satu tanda bukti hak atas tanah, sebagai tanda bukti yang kuat, tapi tidak mutlak. Hal ini dapat berimplikasi negara tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap data yang disajikan, konsekwensinya sertifikat tidak menjamin kepastian hukum. Alasan pemberlakuan sistem negatif (tidak murni) oleh karena pelaksanaan sistim positif membutuhkan banyak waktu, tenaga dan biaya, sedangkan dengan sistim negatif penyelenggaraan dapat dilaksanakan dalam waktu yang lebih singkat. Masalah yang kedua ini tidak hanya berlaku atau timbul dalam hal pendaftaran tanah secara sporsdik, namun juga pendaftaran tanah yang lainnya. 4. Prosedur pelayanan pendataran tanah rumit dan berbelit-belit. Birokrasi Badan Pertanahan Nasional sering kali membuat “ketentuanketentuan” yang menyimpangi peraturan sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya. 5. Tidak ada kepastian waktu mengenai lamanya prosedur pendaftaran tersebut. Ketidakpastian jangka waktu untuk pelaksanaan prosedur pendaftaran tanah yang disebabkan oleh adanya prosedur pelayanan yang rumit dan berbelit-belit. 6. Adanya Penyimpangan biaya pendaftaran tanah. Masih menjamurnya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dikalanagna pejabat, tidak terkecuali pejabat di Badan Pertanahan Nasional, membuat biaya pendaftran tanah merupakan suatu proses yang mahal. Dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh si pendaftar berkali kali lipat biaya yang semestinya dibayarkan oleh pendaftar. Sehingga masyarakat kurang menyadari pentingnya pembuatan sertifikat oleh BPN. 7. Tidak tahu dimana tempat mengurusnya. Cara mengantisipasi permasalahan di atas yaitu: 1. Kurangnya sosialisasi secara optimal oleh pihak agraria kepada masyarakat umum dapat diantisipasi dengan meningkatkan peran serta pihak Agraria dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan secara maksimal kepada masyarakat umum. Dalam hal ini juga
  17. 17. 13 diperlukan metode sosialisasi yang lain selain melalui penyuluhan secara tatap muka melalui media massa misalnya. 2. Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah secara sporadik dapat diantisipasi dengan diadakannnya sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran tanah. Sosialisasi ini dapat melalui media massa televisi karena sebagian besar masyarakat indonesia lebih memahami sesuatu melalui visual dibanding melalui tulisan ataupun tatap muka. Apabila ada penyuluhan tatap muka hendaknya sampai ke satuan terkecil desa yaitu RT/RW. 3. Minimnya tanggung jawab pemerintah dapat diantisipasi dengan didirikannya lembaga kontrol yang bertugas mengawasi jalannya pendaftaran tanah sehingga pemerintah yang melaksanakan tugas tersebut tidak melenceng dan tidak sewenang-wenang. Selain itu, dikeluarkannya peraturan serta hukuman yang tegas terhadap pihak pemerintah / badan yang tugas agar tidak sewenang- wenang terhapat tugasnya. 4. Prosedur pelayanan pendaftaran tanah rumit dan berbelit-belit dapat diantisipasi dengan cara perbaikan ketentuan-ketentuan yang ada oleh Badan Partanahan Nasional, sehingga dapat menguntungkan masyarakat dapat an tidak menyulitkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah. 5. Tidak ada kepastian waktu mengenai lamanya prosedur pendaftaran tanah. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan arti penting sertifikat tanah. 6. Seharusnya disediakan program LARASITA disemua tempat. Program LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah) yang dilengkapi jaringan internet dan database sebagai penunjang operasional lapangan bertujuan untuk membantu masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor BPN agar lebih mudah mengurus dokumen kepemilikan tanah. LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah), sebuah program khusus Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang akan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Desember di Candi Prambanan, Jawa Tengah, menunjuk Dessy Ratnasari sebagai duta Larasita. Larasita yang dilengkapi dengan mobil Larasita yang dilengkapi instrumen TI berupa komputer yang dilengkapi jaringan internet dan database sebagai penunjang operasional lapangan bertujuan untuk membantu. BPN adalah salah satu peserta eGovernment Award 2008 yang mewakili kategori Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Selain LARASITA, BPN juga telah meluncurkan program percepatan pengurusan suratsurat tanah yang terdiri atas 14 jenis pengurusan. Bersamaan dengan layanan mobil keliling, BPN juga akan meluncurkan PPAT Online, yaitu layanan bagi PPAT untuk melakukan pengurusan surat-surat tanah dan pemantauan proses pengurusan berkasberkas pendaftaran kepemilikan tanah. Dengan LARASITA, masyarakat tidak perlu repot
  18. 18. 14 datang ke kantor BPN. Juga, tidak perlu menggunakan jasa calo. Sebab, mobil keliling ini memiliki fungsi yang sama layaknya kantor BPN. Mulai dari pendaftaran hingga penyerahan surat tanah dilakukan dengan sistem jemput bola. Mobil keliling ini tersambung secara online dengan kantor BPN di kota tersebut, dan database antarunit kantor akan tersambung juga, sehingga masyarakat yang tinggal di luar kota tidak perlu kembali ke kota asalnya untuk mengurus surat-surat tanah. VI. Faktor Pendukung Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah dan cara meningkatkannya Faktor pendukung pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah yaitu, 1. Semakin sempitnya lahan yang dapat didirikan sebagai bangunan rumah, pertokoan dan lainnya menyebabkan masyarakat mempunyai inisiatif untuk mendaftarkan tanahnya agar mendapat sertifikat tanah, karena mereka menganggap sertifikat itu penting sekali supaya nantinya tanah tersebut seutuhnya menjadi hak milik mereka, karena sertifikat tanah sudah menjadi bukti otentik dari kepemilikan sebidang tanah oleh masyarakat tersebut. 2. Ditemukannya kenyataan dimana penduduk selalu bertambah sedangkan persediaan tanah untuk pemukiman dan tempat semakin sempit. Hal ini mengakibatkan semakin terbukanya kesadaran masyarakat mensertifikatkan hak atas tanahnya untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum. 3. Pendapatan : yaitu penghasilan pemilik tanah yang diperoleh dari pekerjaannya selama sebulan rata-rata. Secara tegas pendapatan tidak memperlihatkan hal yang mempengaruhi pengetahuan hukum tanah seseorang, tetapi adakalanya pendapatan yang tinggi memberi kesempatan untuk banyak belajar dari masyarakat maupun aparat. 4. Luas tanah yang dimiliki : yaitu perbedaan luas tanah yang dimiliki kemungkinan dapat pula menimbulkan perbedaaan terhadap pengetahuan, terutama adanya kecenderungan untuk mengamankan harta kekayaan berupa tanah milik dengan mensertifikatkan tentang pensertifikatan tanah. Hal ini juga mendukung seseorang untuk mendalami lebih lanjut tentang pentingnya aspek hukum tanah. Namun demikian hal ini bukan merupakan jaminan mutlak karena tingkat kekhawatiran tentang keamanan harta benda bagi setiap orang tidak sama. Adanya faktor pendukung tersebut merukan hal yang baik. Cara meningkatkan faktor pendukung tersebut yaitu dari segi pendidikan, jika tingkat pendidikan masyarakat tinggi maka pemahaman masyarakat akan hukum tanah akan meningkat pula. Dari segi pemerintah, pemerintah harus lebih menggencarkan tentang sosialisasi pentingnya sertifikasi tanah.
  19. 19. 15 DAFTAR PUSTAKA Wemben , Norma L.P. Kinerja Pelayanan Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo. Jurnal Legalitas VoL 3 No.2. Sriyono. 2006. Peran Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Di Kabupaten Karanganyar. Universitas Diponegoro: Semarang. Suryanti, Emy. 2005. Effektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Swadaya Massal Terhadap Percepatan Pensertifikatan Tanah Di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Universitas Diponegoro: Semarang. Hanifah , Mardalena. 2012. Manfaat Pentingnya Pendaftaran Tanah Bagi Masyarakat. Universitas Riau: Riau. Djafaruddin, Tawallani. 2013. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Taliabu Utara Kebupaten Kepulauan Sula. Lex Privatum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

×