Pajak
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pajak

on

  • 1,133 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,133
Views on SlideShare
1,132
Embed Views
1

Actions

Likes
1
Downloads
22
Comments
0

1 Embed 1

http://irfanbinrauf.blogspot.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pajak Pajak Document Transcript

  • Pengertian PPh Pasal 24 Pada dasarnya PPh Pasal 24 mengatur tentang besarnya kredit pajak yang dapat diperhitungkan atas pemotongan pajak/ pajak yang dibayar/ pajak yang terutang di luar negeri. Hal ini sesuai dengan ayat 1 dan 2 Pasal 24 UU PPh :1. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.2. Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini. Penghasilan yang boleh diperhitungkan/ dikreditkan tersebut antara lain penghasilan dari luar negeri berupa :a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya;b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak;c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak;d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;e. Penghasilan BUT luar negeri;f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;g. keuntungan karena pengalihan harta tetap;h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Hal yang paling mendasar PPh Pasal 24 ini adalah adanya batas maksimumyang boleh dikreditkan seperti yang tercantum dalam ayat 2 Pasal 24 UU PPH seperti tersebut di atas. Contoh kasus PPh Pasal 24 PT B di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2001 sebagai berikut :1. di negara X, memperoleh penghasilan (laba) Rp. 100.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 40% (Rp. 40.000.000,00);2. di negara Y, memperoleh penghasilan (laba) Rp. 750.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 10% (Rp. 75.000.000,00);3. Penghasilan usaha di dalam negeri Rp. 400.000.000,00.
  • Penghitungan PPh Pasal 24 kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut :Penghitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut :1. Penghasilan Luar negeri : a. laba di negara X = Rp. 100.000.000,00 b. laba di negara Y = Rp. 750.000.000,00 = Rp. 850.000.000,00 c. Jumlah penghasilan luar negeri2. Penghasilan dalam negeri = Rp. 400.000.000,003. Jumlah penghasilan neto adalah : Rp. 850.000.000,00 + Rp. 400.000.000,00 = Rp. 1.250.000.000,004. PPh terutang (menurut tarif Pasal 17 dengan fasilitas ) = Rp. 156.250.000,005. Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk masing-masing negara adalah : a. Untuk negara X = Rp. 100.000.000,00 X Rp. 156.250.000,00 = Rp. 12.500.000,00 Rp. 1.250.000.000,00 Pajak yang terutang di negara X sebesar Rp. 40.000.000,00, namun maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp. 12.500.000,00. b. Untuk negara Y = Rp. 750.000.000,00 X Rp. 156.250.000,00 = Rp.93.750.000 ,00 Rp.1.250.000.000,00 Pajak yang terutang di negara Y sebesar Rp. 75.000.000,00, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp.75.000.000,00. Jumlah PPh Pasal 24 kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah : Rp. 12.500.000,00 + Rp. 75.000.000,00 = Rp. 87.500.000,00
  • 1. Wajib Pajak Orang Pribadi Tertentu (WP OPPT) adalah Wajib Pajak (WP) yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan atau eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restoran.2. WP yang memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja KPP, harus mendaftarkan masing- masing tempat usahanya di KPP yang bersangkutan.3. WP yang memiliki beberapa tempat usaha di lebih dari 1 wilayah kerja KPP, harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di KPP Lokasi masing-masing tempat usaha WP berada.4. Terhadap WP OPPT tersebut di atas wajib membayar angsuran PPh dalam tahun berjalan (PPh Pasal 25) sebesar 2 % dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan atau pencatatan setiap bulan dari masing-masing tempat usaha/gerai (outlet) WP.5. WP OP yang memberikan pernyataan semata-mata hanya memiliki satu tempat usaha/gerai(outlet) tidak boleh dikukuhkan menjadi WP OPPT oleh KPP Lokasi. WP yang bersangkutan hanya wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke KPP Domisili. KPP lokasi hanya bisa memberitahukan ke WP dan KPP domisili agar terhadap WP yang bersangkutan dilakukan pendaftaran/pemberian NPWP ( lihat S - 58/PJ.311/2004 )6. PPh Pasal 25 tersebut harus dilunasi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan harus dilaporkan ke KPP terkait paling lambat tanggal 20 bulan tersebut dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 25 seperti contoh pada lampiran II KEP - 171/PJ./2002.7. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut hanya disampaikan di KPP tempat domisili Wajib Pajak terdaftar dengan melampirkan formulir daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (outlet). Formulir yng digunakan seperti contoh pada lampiran I KEP - 171/PJ./2002.8. Hal-hal penting sehubungan dengan pembayaran dan pelaporan PPh pasal 25 untuk WP Orang Pribadi tertentu : a. KPP lokasi adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha/gerai (outlet). b. KPP Domisili adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WP Orang Pribadi yang bersangkutan. c. Jika WP Orang Pribadi tertentu menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final maka : - PPh Pasal 25 yang dibayar oleh masing-masing tempat usaha/gerai (outlet) dapat dikreditkan dalam penghitungan PPh terutang untuk tahunn pajak yang bersangkutan - Jika ada kompensasi kerugian tahun pajak sebelumnya, kompensasi kerugian dapat diperhitungkan dengan penghasilan WP Orang Pribadi tertentu sepanjang belum habis masa kompensasinya - Besarnya angsuran PPh pasal 25 atas penghasilan lain yang diterima atau diperoleh WP untuk bulan-bulan setelah batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh, sama dengan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.
  • - Besarnya angsuran PPh pasal 25 atas penghasilan lain yang diterima atau diperoleh WP untuk bulan-bulan setelah batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah sbb = Penghasilan lain neto besar angsuran yang terutang berdasarkan SPT tahunan X Total penghasilan PPh tahun pajak sebelumnya. neto - Contoh penghitungan PPh Pasal 25 untuk WP Orang Pribadi tertentu menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final : Perdagangan Penghasilan Uraian Jumlah (Rp) (Rp) Lain (Rp) Peredaran Bruto 600.000.000 200.000.000 800.000.000 Harga Pokok dan Biaya lain (500.000.000) (120.000.000) (620.000.000) Penghasilan Neto 100.000.000 80.000.000 180.000.000 PTKP ( misal K/2) - - (7.200.000) PKP - - 172.800.000 PPh Terutang ( tarif Psl 17) - - 29.450.000 PPh Pasal 25 ayat (7) yang telah - - (6.000.000) dibayar PPh Kurang Bayar - - 23.450.000 Besar Angsuran ( 1/12 X - - 1.954.167 17.450.000 ) Besar Angsuran untuk Penghasilan lain = (80.000.000/180.000.000) 868.518 X 1.954.167d. Jika WP Orang Pribadi tertentu tidak memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat final maka : - PPh Pasal 25 yang dibayar oleh masing-masing tempat usaha/gerai (outlet) merupakan pelunasan PPh terutang. - Jika ada kompensasi kerugian tahun pajak sebelumnya, kompensasi kerugian tidak dapat diperhitungkan.
  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah penerapan dari azas sumber yang dianut dalam ketentuan PajakPenghasilan di Indonesia. Ya, berdasarkan azas sumber, penghasilan yang bersumber dari Indonesia yangdinikmati oleh orang atau badan di luar Indonesia, bisa dikenakan pajak di Indonesia. Bentuk pemajakannyaadalah dengan sistem witholding tax yang bersifat final yang diatur dalam Pasal 26 Undang-undang PajakPenghasilan 1984.Dalam ketentuan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, terdapat empat jenis PPh Pasal 26 yaituPPh Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (2a) dan Pasal 26 ayat (4). Masing-masing jenis PPhPasal 26 ini memiliki ruang lingkupnya sendiri.PPh Pasal 26 ayat (1) adalah PPh Pasal 26 pada umumnya yaitu pemotongan PPh terhadap Wajib Pajak luarnegeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Bentuk penghasilan yang dipotongpada umumnya sama dengan objek pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Bedanya, penerimapenghasilan PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak luar negeri. Tulisan ini dibuat untuk menjelaskan PPh Pasal 26ayat (1) ini sedangkan tulisan tentang PPh Pasal 26 ayat (2), ayat (2a) dan ayat (4) sudah saya buat ditautan berikut ini : PPh Pasal 26 Premi Asuransi (berdasarkan Pasal 26 ayat (2)) PPh Pasal 26 Penghasilan Penjualan Saham (berdasarkan Pasal 26 ayat (2)) PPh Pasal 26 Penghasilan Penjualan Harta (berdasarkan Pasal 26 ayat (2)) PPh Pasal 26 Penghasilan Penjualan Saham Antara (berdasarkan Pasal 26 ayat (2a)), dan PPh Pasal 26 Penghasilan Kena Pajak BUT (berdasarkan Pasal 26 ayat (4))Istilah PPh Pasal 26 dalam tulisan ini dimaksudkan sebenarnya pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu jenis PPh Pasal 26 yang pertama selain yang sudah saya tuliskan dalamtautan di atas.Pemotong PPh Pasal 26Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-undang Pajak Penghasilan 1984),pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 ayat (1) adalah :a. Badan PemerintahTidak ada penjelasan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tentang arti Badan Pemerintah ini. Namundemikian, tidak sulit untuk mengartikan bahwa yang dimaksud dengan Badan Pemerintah adalahPemerintah negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah di Indonesia beserta instansi-instansi dibawahnya.b. Subjek Pajak Badan dalam negeriBerdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, subjek pajak badan dalamnegeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Istlah didirikan mengandungarti bahwa badan tersebut didirikan berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Sementara itu istilahbertempat kedudukan menunjukkan bahwa badan tersebut memiliki efektif manajemen di Indonesia dimana pengambilan keputusan-keputusan penting tentang badan tersebut dilakukan di Indonesia.Pengertian badan sendiri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan 1984adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupunyang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosialpolitik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif danbentuk usaha tetap
  • c. Penyelenggara kegiatanPenyelenggara kegiatan bisa berbentuk badan, orang pribadi atau kepanitiaan yang melakukansuatu event atau kegiatan. Contoh penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan yangmengorganisir suatu acara seperti pertunjukkan, perlombaan, seminar dan lain-lain.d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)BUT adalah bagian dari Subjek Pajak luar negeri yang melakukan kegiatan di Indonesia sehingga menerimaatau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Walaupun termasuk Wajib Pajak luar negeri,pemenuhan hak dan kewajiban BUT disamakan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak dalamnegeri.Pengertian BUT bisa kita temukan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu bentukusaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yangberada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untukmenjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukanmanajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel dan lain-lain.e. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri LainnyaPerwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT yang ada di Indonesia juga merupakan pemotong PPhPasal 23. Contohnya adalah Representative Office (RO) dari perusahaan-perusahaan asing.Fihak Yang Dipotong PPh Pasal 26Beda dengan pemotongan jenis pajak lain, pemotongan PPh Pasal 26 dikenakan terhadap Wajib Pajak luarnegeri selain Bentuk Usaha Tetap.Pengertian Wajib Pajak luar negeri bisa kita temukan dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b Undang-undang PajakPenghasilan 1984. Pada ketentuan ini Subjek Pajak (juga Wajib Pajak) luar negeri selain BUT adalah orangpribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidakdidirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilandari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap diIndonesia.Jadi, Wajib Pajak luar negeri seperti ini mendapatkan penghasilan dari Indonesia tanpa perlu melakukankegiatan usaha di Indonesia melalui BUT. Misalnya warga negara Singapura yang memiliki saham PTIndosat yang menerima penghasilan berupa dividen dari PT Indosat.Di sisi lain, pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak BUT adalah hampir sama dengan WajibPajak dalam negeri melalui sistem self assesment pelaporan SPT Tahunan.Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 26Jenis-jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan adalah : 1. dividen; 2. bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; 3. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan hartai; 4. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
  • 5. hadiah dan penghargaan; 6. pensiun dan pembayaran berkala lainnya; 7. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau 8. keuntungan karena pembebasan utang Perhatikan bahwa objek PPh Pasal 26 ayat (1) ini adalah mirip dengan objek pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Yang membedakannya dengan PPh Pasal 26 adalah bahwa penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak luar negeri, sedangkan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri. Tarif dan Dasar Pengenaan Tarif PPh Pasal 26 adalah tarif tunggal 20% dengan dasar pengenaan pajak nya adalah jumlah bruto yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri. Misalkan PT ABC di Indonesia membayarkan dividen kepada Tuan X di negara Y sebesar Rp100 Juta, maka PPh Pasal 26 yang harus dipotong adalah 20% x Rp100 Juta = Rp20 Juta. Pengenaan PPh Pasal 26 juga tergantung kepada perjanjian perpajakan (P3B) dengan negara lain. Biasanya dalam P3B ditentukan tarif yang lebih rendah untuk pemotongan PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti dan/atau penghasilan lainnya. Apabila ada P3B, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan P3B bukan ketentuan domestik berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia. Penutup Demikianlah, tulisan ini merupakan tulisan penutup dari seri tulisan PPh Pasal 26. Semoga bermanfaat bagi Anda yang sedang mempelajari perpajakan Indonesia. Nantikan seri tulisan berikutnya tentang PPh Pasal 22. arif Pajak PPh Pasal 25/29 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah berdasarkan pasal 17 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang PajakPenghasilan dengan perincian sebagai berikut : Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 5% rupiah) (lima persen) di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 15% sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima (lima belas persen) puluh juta rupiah) di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 25% rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus (dua puluh lima persen) juta rupiah) di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 30% (tiga puluh persen) Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi:Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 600.000.000,00. Pajak Penghasilan yang terutang : 5 % x Rp 50.000.000,- = Rp. 2.500.000,-
  • 15 % x Rp. 200.000.000,- = Rp. 30.000.000,- 25 % x Rp. 250.000.000,- = Rp. 62.500.000,- 30 % x Rp. 100.000.000,- = Rp. 30.000.000,- + Jumlah PPh terutang = Rp. 125.000.000,- Dasar Hukum :a. UU no. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) inflasi dan pengangguran Inflasi Definisi Inflasi : Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu . Komponen Inflasi Ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, Prathama dan Mandala (2001:203) 1. Kenaikan harga Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi darpada harga periode sebelumnya. 2. Bersifat umum Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga secara umum naik. 3. Berlangsung terus menerus Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadi sesaat, karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan Tingkat Inflasi Kondisi inflasi menurut Samuelson (1998:581), berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu 1) Merayap {Creeping Inflation) Laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% pertahun), kenaikan harga berjalan lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama. 2) Inflasi menengah {Galloping Inflation) Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi yang arrinya harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. 3) Inflasi Tinggi {Hyper Inflation) Inflasi yang paling parah dengan dtandai dengan kenaikan harga sampai 5 atau 6 kali dan nilai uang merosot dengan tajam. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja. Metode Pengukuran Inflasi Suatu kenaiikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Ada beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi (Nopirin,1987:25) antara lain:
  • a) ConsumerPriceIndex (CPI)Indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlahbarang bagi keperluan kebuthan hidup:CPI= (Cost of marketbasket ingiven year : Cost of marketbasket in base year) x 100%b) Produsen PriceIndex dikenal dengan Whosale Price IndexIndex yang lebih menitikberatkan pada perdagangan besar seperti harga bahan mentah (raw material),bahan baku atau barang setengah jadi. Indeks PPI ini sejalan dengan indeks CPI.c) GNP DeflatorGNP deflator ini merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan PPI, dimana indeks inimencangkup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP, sehingga jumlahnya lebihbanyak dibanding dengan kedua indeks diatas:GNP Deflator = (GNP Nominal : GNP Riil) x 100%Faktor - faktor yang mempengaruhi InflasiMenurut Samuelson dan Nordhaus (1998:587), ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnyainflasi:a. DemandPull InflationTimbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktifperekonomian, menarik harga ke atas untuk menyeimbangkan penawaran dan pennintaan agregat.b. Cost Push Inflation or Supply Shock InflationInflasi yang diakibatkan oleh peningkatan biaya selama periode pengangguran tinggi dan penggunaansumber daya yang kurang efektif.Sedangkan faktor- faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh DemandPull Inflation dan Cost Push Inflation tetapi juga dipengaruhi oleh :a) Domestic InflationTingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga barang secaraumum di dalam negeri.b) ImportedInflationTingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga-harga barangimport secara umumPenyebab inflasiInflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar)dan yang kedua adalah desakan(tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product orservice) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi).[rujukan?] Untuk sebab pertama lebihdipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedualebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang olehPemerintah (Government) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakanpembangunan infrastruktur, regulasi, dll.
  • Inflasi tarikan permintaan (Ingg: demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yangberlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaanyang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditasyang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaanterhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itukemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikandalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employmentdimanana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan.Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunyakemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral,sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.Inflasi desakan biaya (Ingg: cost push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/ataujuga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yangmeningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksiyang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai denganberlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomianyang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksisendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik,perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb,aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut dipasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktorinfrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal,yaitukenaikan harga,misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji,misalnya kenaikan gaji PNS akanmengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang.Penggolongan inflasiBerdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalamnegeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibatterjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasaryang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalahinflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biayaproduksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan hargayang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup(Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, makainflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikianhebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapatmenahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali(Hiperinflasi).Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)Mengukur inflasi
  • Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeksharga tersebut di antaranya:• Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah indeks yang mengukur hargarata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.• Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI).• Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yangdibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkatIHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudianakan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.• Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.• Indeks harga barang-barang modal• Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal,barang jadi, dan jasa.DampakPekerja dengan gaji tetap sangat dirugikan dengan adanya Inflasi.Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabilainflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomianlebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja,menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saatterjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomiandirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi danproduksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawainegeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangiharga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.• Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Kita ambil contohseorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunnya cukup untukmemenuhi kebutuhan hidupnya, namun di tahun 2003 -atau tiga belas tahun kemudian, daya beliuangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhikebutuhan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan,seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawaiyang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi.• Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun.Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap sajamenurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena,untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat.• Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saatpembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam.Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uangpengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.• Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripadakenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakanproduksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biayaproduksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskanproduksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidaksanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi padapengusaha kecil).• Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong
  • kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaanpembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupandan kesejahteraan masyarakat.Pengangguran• Pengertian Pengangguran• Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedangmencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnyaseperti ibu rumah tangga, siswa sekolan smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainyayang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.B. Rumus Menghitung Tingkat PengangguranUntuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dar prosentase membagi jumlahpengangguran dengan jumlah angkaran kerja.Tingkat Pengangguran = Jml Yang Nganggur / Jml Angkatan Kerja x 100%C. Jenis & Macam Pengangguran1. Pengangguran Friksional / Frictional UnemploymentPengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendalawaktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan.2. Pengangguran Struktural / Structural UnemploymentPengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidakmampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatuperekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memilikikualitas yang lebih baik dari sebelumnya.3. Pengangguran Musiman / Seasonal UnemploymentPengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangkapendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musimtanam, tukan jualan duren yang menanti musim durian.4. Pengangguran SiklikalPengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomisehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.Pengangguran juga dapat dibedakan atas pengangguran sukarela (voluntary unemployment) dandukalara (involuntary unemployment). Pengangguran suka rela adalah pengangguran yang mengangguruntuk sementara waktu karna ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sedangkan pengangguranduka lara adalah pengengguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan namunbelum berhasil mendapatkan kerja.PERTUMBUHAN EKONOMIPembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapitadengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamentaldalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunanekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancarproses pembangunan ekonomi.Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatuperekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional[1]. Suatu negaradikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut.Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif,
  • yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan,sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapijuga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektorperekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik.FaktorSumber daya alam yang dimiliki mempengaruhi pembangunan ekonomi.Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun padahakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktornonekonomi.Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalahsumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan.Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaaniklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatunegara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dankewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memilikinilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dankualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut.Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber dayamodal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunanekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik,kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku.Hubungan inflasi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomiAda suatu hubungan terbalik antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dalam suatuperekonomian. Semakin banyak pengusaha memperluas kesempatan kerja semakin dia harus membayardengan faktor tertentu produksi dan pembayaran lebih banyak faktor produksi peningkatan biayaproduksi unit akan diamati dan dalam rangka mempertahankan profitabilitas produk pengusaha akanmengembang harga produk tersebut.. Sebuah proses serupa akan diamati di seluruh perekonomianketika pemerintah bermaksud untuk menciptakan pekerjaan. Harga produk atau jasa, di mana tenagakerja terinstal, akan meningkat sehingga kenaikan tingkat inflasi akan terlihat melalui ekonomi luar.Dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut di atas bahwa ketika pemerintah berniat untuk menurunkanmenurunkan tingkat pengangguran yang harus menanggung kenaikan tingkat inflasi dalamperekonomian nasional.yang berbeda antara inflasi dan pengangguran….jumlah orang yang menganggur adalah jumlah orang di negara yang tidak memiliki pekerjaan dan yangtersedia untuk bekerja pada tingkat upah pasar saat ini. Ini dengan mudah dapat diubah menjadipersentase dengan mengaitkan jumlah pengangguran, dengan jumlah orang dalam angkatan kerja.Inflasi adalah kenaikan harga secara umum selama 12 bulan. Ini diukur dengan mengambil rata-ratatertimbang semua produk konsumen (tertimbang pada frquency pembelian) dan menganalisis trenharga keseluruhan. Hal ini sering disebut Indeks Harga Konsumen (CPI) atau Harmonised Indeks HargaKonsumen (HICP). Hal ini menunjukkan berapa banyak, sebagai persentase, tingkat harga umum darisemua barang-barang konsumsi telah berubah sepanjang tahun.
  • Kedua telah dianalisis bersama-sama dengan kurva Phillips yang menunjukkan tingkat inflasi diplotterhadap tingkat pengangguran.sumber: www.wikipedia.combuku analisis ekonomi untuk bisnisnama: iin napisa, 2eb08,25209732Diposkan oleh napisa di 02:15Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook