Your SlideShare is downloading. ×
Rakortas 2010 deputi1_paparan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Rakortas 2010 deputi1_paparan

3,596
views

Published on


0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,596
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
140
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA PAPARAN DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM Disampaikan pada acara : Rapat Koordinasi Terbatas Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Hotel Millennium-Jakarta, 9-11 Pebruari 2010
  • 2. TUGAS/URUSAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA DALAM PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI 1. ADMINISTRASI BADAN HUKUM KOPERASI
    • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang : Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
      • Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
        • Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota (Tugas Pembantuan).
        • Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi lintas kabupaten/kota.
      • Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :
        • Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten/kota (Tugas Pembantuan
  • 3.
    • Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Perbantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota
      • Menunjuk Gubernur sebagai Pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM sebagai penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi primer dan koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili lebih dari satu kabupaten/kota dalam wilayah propinsi/DI yang bersangkutan.
      • Menunjuk Bupati/Walikota sebagai Pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM sebagai penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi primer dan koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
  • 4. Sistem Pencatatan berkas yang disimpan Sistem Penyimpanan Pencatatan dalam Buku Daftar Umum Koperasi Penyampaian SK Kepada Koperasi Penyampaian Tembusan/ Salinan SK kpd Menteri Cq. Deputi Kelembagaan (termasuk sbg bhn pengumuman dl BN) Penyimpanan Berkas Penandatanganan SK Pengesahan Badan Hukum Koperasi Pemberian Nomor SK Pengesahan Badan Hukum Koperasi P ROSES PENCATATAN DAN PENYIMPANAN DOKUMEN
  • 5. PERMASALAHAN BERKAITAN DENGAN ADMINISTRASI BADAN HUKUM KOPERASI
    • Pemberian nomor SK Pengesahan badan hukum koperasi (pendirian dan atau perubahan anggaran dasar) belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku ( Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, sebagai contoh kode daerah tidak mengikuti aturan tetapi berdasarkan tata naskah yang diterbitkan oleh daerah
    • Masih terdapat daerah yang belum mencatat setiap pengesahan badan hukum koperasi dalam buku daftar umum koperasi.
    • Masih ada Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang belum paham akan tatacara/prosedur pengesahan badan hukum koperasi, seperti akta pendirian yang diajukan tanpa dilampiri dengan berita acara rapat pembentukan koperasi, isi AD koperasi tidak sesuai dengan prinsip koperasi tentang keanggotaan yang tidak sesuai dengan wilayah/domisili dan bidang usahanya tidak ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi anggota serta modal dasar koperasi dengan memasukan simpanan sukarela.
    • Masih ada laporan mengenai biaya pembuatan akta oleh NPAK yang dirasa terlalu tinggi.
    • Belum semua penerbitan SK pengesahan badan hukum koperasi segera ditembuskan/disampaikan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM. (sebagai bahan untuk diumumkan dalam Berita Negara RI).
    • Dokumen/berkas pengesahan badan hukum koperasi belum sepenuhnya diadministrasikan secara tertib dan disimpan dengan baik.
    • Belum terdapat sistem penyimpanan/belum disediakan lemari/filling cabinet yang kuat sebagai tempat penyimpanan berkas-berkas badan hukum koperasi.
  • 6. LANGKAH MENGATASI PERMASALAHAN
    • Meningkatkan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku baik PP nomor : 4 tahun 1994, Kepmenkop dan UKM nomor : 123 tahun 2004 dan khususnya Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, malalui kegiatan pembekalan atau bimbingan teknis.
    • Menyediakan buku daftar umum koperasi karena setiap pengesahan badan hukum koperasi harus dicatat dalam buku daftar umum koperasi.
    • Meningkatkan koordinasi dengan Notaris dan mengadakan pembekalan lanjutan/refreshing mengenai peraturan perkoperasian.
    • Meningkatkan kepedulian Notaris terhadap koperasi melalui koordinasi/pertemuan berkala.
    • Segera menyampaikan setiap penerbitan SK pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM.
    • Meningkatkan pemahaman pejabat dan staf tentang administrasi badan hukum koperasi melalui pembekalan/pelatihan untuk disiapkan sebagai tenaga/staf yang khusus menangani administrasi badan hukum koperasi dan menyiapkan blangko-blangko serta buku agenda tersendiri.
    • Menyediakan tempat penyimpanan/lemari/filling cabinet yang kuat sebagai tempat penyimpanan berkas-berkas badan hukum koperasi.
  • 7.
    • 2. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang UMKM
    • Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai amanat dari UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, tentang :
      • Persyaratan dan tata cara permohonan ijin usaha
      • Tatacara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan UMKM
      • Pola Kemitraan
      • Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM
      • Tata cara pemberian sanksi administratif
    • Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), tentang :
    • Persyaratan dan tata cara permohonan ijin usaha bagi UMKM
    • Tatacara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan UMKM
    • Pola Kemitraan
    • Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM
    Pembahasan pada tingkat Harmonisasi Pelaksanaan harmonisasi atas 4 RPP tersebut dibawah koordinasi Dephuk dan HAM dan saat ini sudah masuk ke dalam pembahasan Tim Kecil yang berada dibawah Ditjen Peraturan perundang-undangan. RPP yang sedang dalam proses penyelesaian harmonisasi adalah RPP Pola Kemitraan dan Sanksi Administarif
  • 8. 3. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkoperasian Revisi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Nopember 2009 telah disetujui oleh DPR-RI sebagai Prioritas Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) Tahun 2010. Saat ini oleh Sekretariat Negara sedang dimintakan paraf ulang dari Para Menteri Terkait pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Selanjutnya dimintakan AmPres (Amanat Presiden) untuk disampaikan ke DPR-RI.
  • 9. 4. Sosialisasi UU No. 20/2008 tentang UMKM Tujuan dari kegiatan sosialisasi UU Nomor 20/2008 tentang UMKM adalah dalam rangka memberikan implikasi luas bagi semua stakeholder untuk dijadikan sebagai pedoman bersama ke arah perubahan paradigma pemberdayaan UMKM serta landasan dan payung hukum untuk memberdayakan UMKM di tanah air. Diharapkan kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, sehingga dapat segera di implementasikan dalam regulasi dan program-program tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh seluruh stakeholder.
  • 10. 160 PERDA
    • RETRIBUSI PENGESAHAN, PERUBAHAN AD KOPERASI
    • RETRIBUSI IJIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI
    • RETRIBUSI PENDAFTARAN ULANG AD KOPERASI
    • RETRIBUSI IJIN USAHA
    • RETRIBUSI IJIN PERMOHONAN KREDIT
    • PEMBATASAN MASA BERLAKU SITU
    • PEMBATASAN MASA BERLAKU SIUP
    • PENDAFTARAN ULANG AD KOPERASI
    • PENGATURAN PEMBAGIAN SHU KOPERASI
    USUL 92 PEMBATALAN 26 PERDA PENGUMPULAN DATA IDENTIFIKASI DATA KEMENTERIAN KOP & UKM S U B S T A N S I P E R D A 5. PENINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2009 KEMENTERIAN DALAM NEGERI + KEMENTERIAN KEUANGAN (66 PERDA MASIH DALAM PROSES PERTIMBANGAN)
  • 11.
      • Sejak tahun 2005 s/d 2009 telah dievaluasi sebanyak 340 perda tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM .
      • D ari 340 perda tersebut, sebanyak 234 perda telah diusulkan pembatalannya ke Departemen Dalam Negeri.
      • Dari 234 perda tersebut, sebanyak 63 perda telah disetujui untuk dibatalkan , sedangkan sisanya sebanyak 171 perda masih dalam proses pertimbangan di Depdagri/Depkeu.
    PERKEMBANGAN PENINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KOPERASI DAN UMKM
  • 12. PERDA Menkeu Merekomendasi (paling lambat 20 hr kerja) Presiden Melalui Mendagri Mengajukan permohonan Keputusan Pembatalan : Perpres (dalam 60 hari kerja) Kepala Daerah memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah (7 hari kerja) DPRD mencabut perda Menerima Tidak menerima Mengajukan Keberatan Ke MA Perpres BATAL Tidak mengeluarkan Perpres (Perda tetap Berlaku) MEKANISME PEMBATALAN PERDA YANG MENGHAMBAT PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UKM (UU NO. 28 Th 2009 Ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Bertentangan
    • Kepentingan Umum
    • Peraturan yg lebih tinggi
    Dikabulkan Sebagian/ seluruhnya
  • 13. 6. PELAKSANAAN PEMERINGKATAN KOPERASI Koperasi Primer/Sekunder 12.129 Koperasi di 33 Prov./D.I & 315 Kab./Kota Kualifikasi : “ Sangat Berkualitas” (SB) = 0 Kualifikasi “ Berkualitas” (B) = 833 Kualifikasi “ Cukup Berkualitas” (CB) = 9.295 Kualifikasi “ Kurang Berkualitas” (KB) = 1.619 Kualifikasi “Tidak Berkualitas” (TB) = 382 Diperingkat Dasar : Permen Menegkop & UKM No. 06/Per/M.KUKM/III/2008 jo. 22/Per/M.KUKM/IV/2007 Koperasi Berkualitas 10.128 Unit Aspek Badan Usaha Aktif Aspek Kinerja Usaha Yg Semakin Sehatf Aspek Kohesivitas & Part. Aggt. Aspek Orientasi kpd Pelayanan Anggota Aspek Pelayanan kpd Masyarakat Aspek Kontribusi thd Pemb. Daerah Proses Penilaian
  • 14. PERKEMBANGAN KOPERASI BERKUALITAS
    • Tahun 2006, dari hasil klasifikasi diperoleh sejumlah 33.463 Koperasi Berkualitas.
    • Tahun 2007, dari kegiatan pemeringkatan koperasi untuk 10.016 Koperasi, diperoleh hasilnya sejumlah 7.918 Koperasi Berkualitas
    • Tahun 2008, dari kegiatan pemeringkatan koperasi untuk 1.503 Koperasi, diperoleh hasilnya sejumlah 886 Koperasi Berkualitas.
    • Tahun 2009, dari hasil pemeringkatan koperasi untuk 12.129 Koperasi, diperoleh hasilnya sejumlah 10.128 Koperasi Berkualitas
    • Dengan demikian Total Nasional Koperasi Berkualitas telah mencapai 52.395 Koperasi atau 74,85% dari target 70.000 koperasi, sehingga masih tersisa sebanyak 17.605 koperasi (35,15%).
    • Saat ini sedang dipersiapkan SK Penetapan Peringkat Koperasi dan Sertifikat Peringkat Koperasi, untuk Koperasi berkualitas
  • 15. REKAPITULASI KOPERASI BERKUALITAS
  • 16. Pemeringkatan Koperasi sebagai Sarana Penilaian Koperasi Berkualitas Tahun 2010
    • Dalam tahun 2010 akan dilakukan pemeringkatan sebanyak 1.500 koperasi (prioritas Koperasi Primer/Sekunder Tingkat Nasional)
    • Menindaklanjuti hasil pemeringkatan yang telah dilakukan :
      • Publikasi/Pengumuman, melalui : media cetak, papan pengumuman di Kantor Dinas, Website
      • Pembinaan terhadap koperasi terhadap koperasi yang belum berkualitas
  • 17. 7. HASIL PENILAIAN KINERJA KOPERASI MELALUI PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI Kabupaten/Kota Provinsi/D.I Deputi Bidang Kelembagaan
    • Usulan : 330 Kop. :
    • Klpk KSP = 87 unit
    • Klpk Kop. Kons = 112 unit
    • Klpk Kop. Prod = 52 unit
    • Klpk Kop. Pmsran = 32 unit
    • Klpk Kop. Jasa = 47 unit
    Seleksi awal yang dilakukan oleh Tim Penilai di Tkt. Kabupaten/Kota utk diusulakn ke Tkt. Prov./D.I 330 Koperasi Seleksi lanjutan yang dilakukan oleh Tim Penilai di Tkt. Provinsi/D.I utk diusulakn ke Tkt. Pusat Seleksi oleh Tim Penilai Pusat terhadap 330 usulan Koperasi Berprestasi 75 Koperasi dinyatakan sebagai Koperasi Berprestasi/Penerima Award Tahun 2009 sesuai SK. Menegkop & UKM Nomor 23/Kep.M.KUKM/VII/09 tgl. 1 Juli 2009
  • 18. PERKEMBANGAN KOPERASI BERPRESTASI (Tahun 2004-2009)
  • 19. 8. Pengembangan Provinsi, Kabupaten, dan Kota Penggerak Koperasi Dengan berlakunya UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota mempunyai Hak otonomi mengatur instansi/Dinas- Dinas yang ada di wilayah masing-masing.
    • Berdampak pada :
    • Perubahan nomenklatur
    • Dinas Koperasi dan UKM
    • Penempatan Pejabat pembina yang
    • beberapa tidak berlatar belakang
    • k eterampilan perkoperasian.
    Komitmen Pemerintah Prov, Kab, Kota terhadap pemberdayaan KUKM perlu dipertegas. Pemerintah Pusat/Kementerian KUKM perlu memotivasi Pemerintah Prov, Kabupaten, Kota dengan memberikan penghargaan Ruang lingkup pemberian penghargaan meliputi : Input , menilai peran pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dalam menciptakan iklim kondusif bagi Penumbuhan koperasi baik berupa kebijakan dan peraturan, yg mendukung terhadap pemberdayaan koperasi di Provinsi/Kabupaten/Kota. Proses, menilai implementasi keberpihakan pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dalam memberikan peluang berusaha kepada koperasi, berupa upaya-upaya konstruktif yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap stake holder dan gerakan koperasi dalam bentuk dukungan dan fasilitasi pembinaan. Output, menilai perkembangan dan kinerja koperasi yang menunjukkan pertumbuhan dan kualitas kelembagaan/usaha koperasi, tingginya partisipasi masyarakat untuk berkoperasi, serta peran koperasi dalam pengembangan komunitas lingkungan.
  • 20.
    • Telah ditetapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Provinsi Penggerak Koperasi
    • Telah ditetapkan 25 Kabupaten serta 7 Kota Penggerak Koperasi
    • Telah diserahkan Penghargaan berupa Pataka dan Sertifikat oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM Ad Interim Ibu Marie Elka Pangestu dalam acara Pembukaan SMESCo Festival pada tanggal 14 Oktober 2009 di JCC
    Hasil Penilaian Prov./Kab./Kota Penggerak Koperasi Thn 2009
    • Provinsi Penggerak Koperasi :
      • Jawa Timur
      • Jawa Barat
      • Nusa Tenggara Barat
    • Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi :
      • 62 kabupaten di 13 Provinsi
      • 18 Kota di 8 Provinsi
    Hasil Penilaian Prov./Kab./Kota Penggerak Koperasi (Tahun 2007-2009) Mekanisme pengusulan Dinas yang membidangi koperasi dan UKM mengusulkan kepada Menteri Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Kelembagaan KUKM dengan melampirkan formulir (1a dan 1 b) untuk Provinsi dan formulir (2a dan 2b) untuk Kabupaten/Kota dengan pengantar Gubernur/Bupati/Walikota
  • 21. 9. Pemasyarakatan Prinsip-prinsip dan Nilai Dasar Koperasi di kalangan Pekerja, Pemuda dan Wanita
    • Latar Belakang :
      • Pertumbuhan koperasi perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan kemandiriannya;
      • Pemahaman prinsip dan nilai dasar koperasi di kalangan pekerja, pemuda dan wanita masih sangat rendah.
    • Tujuan :
      • Kegiatan ini ditujukan dalam rangka memasyarakatkan prinsip dan nilai dasar koperasi di kalangan pekerja, pemuda dan wanita dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi ekonomi wilayah oleh kelompok ekonomi produktif. Diharapkan kegiatan tersebut akan meningkatkan pemahaman berkoperasi khususnya di kalangan pekerja, pemuda dan wanita.
  • 22. 10. Bimbingan Teknis Fungsi Kelembagaan Koperasi
    • Kegiatan dimaksud ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas aparat Dinas/Lembaga yang membina koperasi untuk memberikan perkuatan kelembagaan melalui kebijakan :
    • Peningkatan peran dan fungsi perangkat organisasi koperasi
      • Peraturan pelaksanaan di bidang Koperasi
      • Sistem akreditasi lembaga pemeringkat koperasi
      • Pengembangan kapasitas anggota koperasi dan promosi usaha anggota koperasi
      • Penguatan fungsi pengawasan internal dan pengamanan kekayaan koperasi
      • Lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan kelembagaan yang dihadapi di daerah
  • 23. GERAKAN MASYARAKAT SADAR KOPERASI (GEMASKOP)
  • 24. Tahap Awal Penyiapan Program GEMASKOP (Tahun 2010)
    • Menyusun Pedoman Pelaksanaan program GEMASKOP.
    • Mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait dalam persiapan pelaksanaan program GEMASKOP, seperti DEKOPIN dan Instansi Kementerian Lainnya.
  • 25. Latar Belakang :
    • M asih belum memadainya tingkat pengetahuan dan p emahaman pembina koperasi tentang kelembagaan dan usaha koperasi;
    • Masih kurangnya dukungan aparat pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan koperasi di wilayahnya;
    • Masih minimnya informasi yang diterima masyarakat dan gerakan koperasi tentang praktek berkoperasi yang benar sesuai dengan prinsip dan jatidiri koperasi.
  • 26. Tujuan :
    • Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang Badan Usaha Koperasi;
    • Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang koperasi sejak usia dini;
    • M eningkatkan pemahaman masyarakat mengenai praktek perkoperasian yang benar sesuai dengan prinsip dan jatidiri koperasi ;
    • Mengajak masyarakat mendirikan Koperasi termasuk kepada kelompok ekonomi produktif;
    • Meyakinkan kepada masyarakat bahwa Koperasi dapat dijadikan solusi terhadap berbagai kebutuhan ekonomi dan menunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.
  • 27. Sasaran :
    • Terbangunnya minat dan perilaku masyarakat untuk ber koperasi ( C ooperative-minded );
    • Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat ( Capacity Building );
    • Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota koperasi disertai dengan p eningkatan pelayanan kepada anggota koperasi ;
  • 28. Stakeholder Mapping Pemerintah Pusat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi Daerah Legislatif Pemerintah Daerah Anggota dan Pengurus Koperasi Dewan Koperasi / Instansi Stakeholder Koperasi Media Massa Masyarakat Sadar Berkoperasi Pemerintahan Non Pemerintah Tokoh Masyarakat, Pengambil Keputusan Kepala Daerah
  • 29. Logo Program
  • 30. Logo Rational Logo ini menggambarkan sekumpulan individu yang bersama-sama membentuk suatu kelompok usaha, yang dilandasi semangat kebersamaan dan saling mendukung, sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi. Warna biru mencerminkan kejujuran dan kepercayaan.
  • 31. Target Group
      •  Usia : 7 tahun ke atas
      •  Pekerjaan :
        • Pelajar / Mahasiswa
        • Karyawan
        • Penggiat Usaha / Wirausaha / UMKM
        • Ibu Rumah Tangga / Masyarakat Umum
        • Aparat Pembina Koperasi di Pusat, Provinsi, Kab/Kota
        • Anggota dan Pengurus/Pengawas Koperasi
      • Area : D esa, K ecamatan, K ab/ K ota, P rovinsi,
      • dan Nasional
  • 32. Lingkup Kegiatan :
    • Perpres/Kepres tentang Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi ;
    • Launching Event GEMASKOP Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota;
    • Pembekalan Tim Kerja/Penyuluh (Task Force) di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota;
    • Publikasi melalui sindikasi media (cetak dan elektronik) sebagai pre-conditioning Launching Event GEMASKOP;
    • Sosialisasi GEMASKOP melalui Periklanan (Iklan Layanan Masyarakat) dan Viral Communication (media on-line );
    • Rintisan program GEMASKOP di 6 provinsi sebagai pilot project (JAtim, Jabar, NTB, Sulsel, Kalsel, Kepri);
    • Audisi Koperasi Sekolah (Kopsis) secara Nasional;
    • Publikasi Informasi Kelembagaan KUMKM kepada Pembina;
    • Pembekalan Kepada Tenaga Penggerak Koperasi.
  • 33. Terima Kasih