Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
Juknis HIV: Pedoman iIPP
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Juknis HIV: Pedoman iIPP

  • 857 views
Published

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
857
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
86
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. PEDOMAN NASIONALKOMISIPENANGGULANGANAIDS KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2010
  • 2. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku BAB I PENDAHULUANKementerian Kesehatan Republik Indonesia 1
  • 3. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1. Perkembangan AIDS ○ ○ ○ ○ Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan sindromnya ○ ○ yang disebut Acquired Immune Deficiency Syndrome ○ ○ (AIDS), ditemukan pada tahun 1982. Perkembangan ○ permasalahan HIV dan AIDS semakin lama semakin ○ ○ mengkhawatirkan baik dari segi kuantitatif maupun ○ ○ kualitatif. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini ○ ○ jumlahnya telah mencapai lebih dari 60 juta orang dan ○ 20 juta diantaranya telah meninggal. ○ ○ Tidak mengherankan apabila permasalahan HIV dan AIDS ○ ○ telah menjadi epidemi di hampir 190 negara. Data ○ ○ UNAIDS pada bulan Desember 2004 tercatat ada 35,9 - ○ 44,3 juta ODHA. Dan 2,0-2,6 juta diantaranya adalah ○ ○ anak-anak berusia di bawah 15 tahun. Data yang sama ○ ○ menunjukkan bahwa proporsi perempuan mencapai ○ ○ 49,74 %, yang berarti semakin besar kemungkinan ○ perempuan melahirkan bayi yang telah atau akan ○ ○ terinfeksi HIV. Selain itu akan semakin banyak pula anak- ○ ○ anak yatim piatu karena orang tuanya meninggal ○ ○ disebabkan AIDS. ○2 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 4. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Perkiraan ODHA (Anak-anak dan Dewasa) 2004 Sumber: UNAIDS & WHO, AIDS Epidemic Update: December 2004, UNAIDS, 2004.2. Perkembangan Kasus HIV dan AIDS di IndonesiaKasus HIV dan AIDS di Indonesia pertama kali ditemukan pada tahun 1987 di Bali.Setelah itu masih dapat dikatakan, tidak terjadi penambahan kasus secara signifikan.Akan tetapi pada tahun 1993 terjadi ledakan kasus di Indonesia, yaitu penambahankasus melebihi 100. Hal tersebut melatarbelakangi terbitnya Keppres No. 36Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang mempunyai tugasutama untuk menanggulangi penyebaran HIV dan AIDS di Indonesia. Kemudiandiperbarui dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden nomer 75 tahun2006 yang mengatur tentang pembentukan, kedudukan dan tugas dari KomisiPenanggulangan AIDS Nasional. Penambahan angka HIV dan AIDS terus meningkatdan pada Maret 2005, dilaporkan bahwa sejak tahun 1987, terdapat 6.789 kasusHIV dan AIDS. Hal terebut menunjukkan, bahwa di Indonesia telah terjadipeningkatan yang sangat cepat dan tajam. Pada tahun 2000 penambahan kasusbaru melebihi angka 500 dan pada tahun 2002 telah mendekati angka 1.000.Berdasarkan pada laporan nasional estimasi populasi dewasa rawan terinfeksi HIVtahun 2006, trend perkiraan peningkatan kasus HIV di Indonesia: • Estimasi populasi rawan 6.466.480. • Estimasi prevalensi HIV (tinggi) pada penularan melalui hubungan seksual yang tertinggi adalah pada kelompok waria 25,20%. Sedangkan estimasi prevalensi HIV (tinggi) yang terendah pada pasangan pelanggan WPS 0,62%. • Orang ODHA 165.600. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 3
  • 5. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Proporsi Infeksi Baru HIV pada sub populasi di Indonesia sampai tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan, bahwa Indonesia mau tidak mau, ingin tidak ingin telah masuk dalam epidemi yang mengkhawatirkan. Apabila tidak ada tindakan yang nyata baik dari pihak eksekutif, legislatif, maupun masyarakat, maka angka kasus HIV dan AIDS akan semakin bertambah dan memperberat beban negara di kemudian hari. 3. Pola Penularan HIV dan AIDS di Indonesia Pada awal perkembangan HIV dan AIDS di dunia, pola penularannya terjadi pada kelompok homoseksual. Hal ini menimbulkan penilaian bahwa AIDS adalah penyakit orang yang mempunyai perilaku seks ‘menyimpang‘. Hal tersebut tidak terjadi di Indonesia yaitu penularan HIV dan AIDS didominasi oleh hubungan seks heteroseksual bukan homoseksual seperti yang menjadi stigma selama ini. HIV dan AIDS dapat mengenai siapa saja. Pada awalnya kasus HIV ditemukan di kalangan sub populasi risiko tinggi, misalnya: penjaja seks wanita dan pria, waria, laki-laki risiko tinggi. Dalam perkembangannya ditemukan kasus-kasus HIV pada kelompok ibu rumah tangga yang tidak berperilaku risiko tinggi dan hanya berhubungan seksual dengan suaminya. Pola ini terus berlanjut sampai sekarang dengan data penularan melalui hubungan seks pada kelompok heteroseksual masih mendominasi penyebaran HIV dan AIDS di Indonesia.4 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 6. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuPola penularan HIV di sub populasi pria risiko tinggi.Pola penularan IMS di sub populasi pria risiko tinggi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 5
  • 7. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku
  • 8. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuPola penularan HIV di sub populasi Laki Berhubungan Seks dengan Laki-laki.Pola penularan berubah saat ditemukan kasus seorang ibu yang sedang hamil diketahuiterinfeksi HIV dan bayi yang dilahirkan ternyata juga positif terinfeksi HIV. Berartitelah terjadi penambahan pola penularan HIV dan AIDS dari ibu kepada bayi yangdikandungnya, disamping penularan melalui hubungan seks. Hal tersebut didukungdengan hasil survei pada tahun 2000 di kalangan ibu hamil di propinsi Riau dan Papuayang memperoleh angka kejadian infeksi HIV 0,35 % dan 0,25 %. Sedangkan tes sukarelapada ibu hamil di DKI Jakarta ditemukan infeksi HIV sebesar 2,86%. Berbagai datatersebut membuktikan bahwa epidemi HIV dan AIDS telah masuk pada penularan verticaldari ibu pada bayinya.Ledakan kasus HIV yang terjadi di kalangan penyalahguna narkoba suntik (penasun)pada pertengahan dan akhir tahun 1990-an disebabkan penggunaan secara bersamajarum suntik yang tidak steril. Pada 1995 sampai Maret 2005, proporsi penularanmelalui penggunaan jarum suntik tidak steril meningkat lebih dari 50 kali lipat, dari0,65 % pada tahun 1995 menjadi 35,87% pada tahun 2004. Pada kurun waktu yangsama, proporsi penularan melalui hubungan seksual menurun cukup besar. Pada saatini penularan melalui penggunaan jarum suntik tidak steril menjadi urutan terbesarkedua setelah heteroseksual serta menjadi faktor risiko utama penularan HIV dan AIDSdi Indonesia.Komisi Penanggulangan AIDS tingkat nasional memproyeksikan antara tahun 2007-2020, laki-laki yang terinfeksi HIV melalui hubungan seksual tidak aman dengan penjajaseks akan merupakan bagian terbesar dari kasus HIV yang baru. Proyeksi ini sejalandengan perkiraan Komisi Penanggulangan AIDS di tingkat kawasan Asia secarakeseluruhan,
  • 9. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Beban negara bertambah berat, karena orang yang terinfeksi HIV telah masuk dalam tahap AIDS, terbanyak pada kelompok penasun, yaitu 46,48%. Sedangkan yang ditularkan melalui hubungan heteroseksual hanya 36,23%. Permasalahan bukan hanya sekedar pemberian terapi antiretroviral (ARV), tapi uga harus memperhatikan permasalahan adiksi pada penasun. Negara tidak boleh melalaikan permasalahan pencegahan penularan walaupun ada terapi ARV, karena ancaman penularan akan terus berlangsung seiring dengan pengobatan yang dilakukan. Hasil pemodelan situasi HIV di Indonesia tren peningkatan jumlah ibu dan anak yang terkena HIV sampai tahun 2020. 4. Dampak Penyebaran yang Lebih Luas Di Indonesia tren penularan HV merupakan pola epidemi terkonsentrasi yaitu penularan terbatas pada sub populasi berisiko saja. Sehingga perluasan penularan lebih banyak terjadi dari sub populasi berisiko pada pasangan seksual atau keturunannya. Gambar 8: Jejaring perilaku penularan HIV di Indonesia.8 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 10. Sumber: laporan survei surveilans perilaku tertular HIV 2004-2005, Depkes RI dan BPS. Pola penularan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa epidemi telah masuk ke kalangan yang lebih luas yang selama ini tidak termasuk dalam kategori berperilaku risiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS. Sehubungan dengan itu diperlukan respon yang cepat dan tepat, karena situasi epidemi HIV dan AIDS sudah sangat mengkhawatirkan. Program HIV dan AIDS perlu diperluas dan ditingkatkan mutunya. Salah satu upaya adalah dengan semakin mengembangkan berbagai intervensi perubahan perilaku agar dapat mengubah perilaku dari peerilaku yang berisiko menjadi perilaku yang aman. Untuk itu perlu dikembangkan Pedoman Pelaksanaan Intervensi Perubahan Perilaku (IPP), agar dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan IPP tersebut. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 9
  • 11. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuB. Tujuan, Sasaran dan Dasar Kebijakan 1. Tujuan Pedoman • Menyediakan acuan bagi pelaksanaan dan pengelolaan program intervensi perubahan perilaku (IPP) dalam rangka pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual. • Meningkatkan kapasitas para pengelola dan pelaksana yang terkait dengan pelaksanaan program IPP dalam melaksanakan IPP sesuai dengan standar. 2. Sasaran Buku Pedoman Pelaksanaan Intervensi Perubahan Perilaku disusun, dengan sasaran: • Institusi/Lembaga pemerintah yang terkait dengan program intervensi perubahan perilaku (IPP) dalam rangka pencegahan penularan HIV dan AIDS. • Institusi/Lembaga non pemerintah yang terkait dengan program intervensi perubahan perilaku (IPP) dalam rangka pencegahan penularan HIV dan AIDS. • Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dengan program intervensi perubahan perilaku (IPP) dalam rangka pencegahan penularan HIV dan AIDS. 3. Dasar Kebijakan Buku Pedoman Pelaksanaan Intervensi Perubahan Perilaku disusun, dengan berlandaskan pada: • UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. • UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. • Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. • Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah. • Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. • Keputusan Bersama Menko Kesra selaku Ketua KPA (Nomor 20/Kep/Menko/ Kesra/ XII/2003) dan Kapolri selaku Ketua BNN (Nomor B/01/XII/2003/BNN) tentang Pembentukan tim nasional upaya terpadu pencegahan penularan HIV dan AIDS dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat /bahan adiktif dengan cara suntik.10 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 12. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku• Kesepakatan Bersama antara KPA (No 21 Kep/Menko/Kesra/XII/2003) dan BNN (No B/04/XII/2003/BNN) tentang upaya terpadu pencegahan penularan HIV dan AIDS dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat /bahan adiktif dengan cara suntik.• Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2007-2010.• Komitmen Sentani dalam memerangi HIV dan AIDS di Indonesia.• Rencana Strategis Departemen Kesehatan RI, 2008-2012.• Rencana Aksi Nasional, KPAN, tahun 2007-2010.• Millineum Development Goals, Tujuan 6 Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 11
  • 13. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku12 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 14. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku BAB II INTERVENSIPERUBAHAN PERILAKU Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 13
  • 15. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku BAB II INTERVENSI PERUBAHAN PERILAKU A. Pengertian ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1. Mengapa IPP diperlukan? ○ ○ ○ ○ Dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, secara umum ○ ○ intervensi dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok besar ○ yakni: 1) Intervensi Perilaku dan 2) Intervensi Biomedis. ○ ○ Intervensi, memiliki makna harfiah ‘mendatangi/memasuki ○ ○ sesuatu di antara satu hal dengan hal lain’. Misalnya, ○ ○ menengahi antara layanan kesehatan dengan pasien/klien. ○ Asumsi utama dari sebagian besar intervensi adalah untuk ○ ○ mengurangi atau menekan biaya ekonomi dan sosial yang ○ ○ harus ditanggung jika intervensi tidak dilakukan atau ○ ○ dibiarkan begitu saja, tanpa dukungan apa pun. ○ ○ ○ Intervensi, khususnya perubahan perilaku dibutuhkan agar ○ ○ setiap orang, terlebih populasi berperilaku risiko tinggi ○ ○ dapat terhindar dari Infeksi Menular Seksual maupun HIV. ○ Intervensi dibutuhkan agar orang yang berperilaku risiko ○ ○ tinggi memahami cara-cara melindungi diri, sehingga ○ ○ terhindar dari penularan. Dalam hal ini pencegahan atas ○ ○ risiko yang lebih buruk lebih diutamakan, mengingat ○ beberapa pertimbangan sebagai berikut: ○ ○14 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 16. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku a. HIV belum dapat disembuhkan, sehingga mencegah agar tidak menjadi HIV positif sangatlah menguntungkan dibanding mengatasi masalah yang muncul setelah menjadi positif. b. Jika telah positif HIV, untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik, maka pada tingkat tertentu harus mengkonsumsi ARV. ARV adalah obat yang harus diminum seumur hidup. Dengan demikian biaya ekonomi yang harus ditanggung untuk menyediakan obat agar dapat diminum secara teratur harus ditanggung seumur hidup pula. c. Stigma masih melekat kuat pada orang-orang yang telah terinfeksi HIV, sehingga biaya psikososial yang harus ditanggung pun sangat besar.Di dalam peta penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif (lihat gambar 9),upaya intervensi dilakukan pada orang yang masih berstatus negatif, telah terpajan,dinyatakan HIV positif, dalam tahap AIDS, bahkan dalam stadium terminal. Padasetiap fase tersebut dibutuhkan penanganan spesifik sesuai kebutuhan dan keadaanyang dihadapi. Dalam hal ini IPP memiliki peran esensial untuk mendukungkeseluruhan kontinum intervensi meliputi pencegahan, pengobatan, perawatan dandukungan dengan komunikasi strategis. Beberapa contoh di bawah inimenggambarkan peran IPP dalam upaya penanggulangan tersebut.Bagi orang yang masih berstatus negatif, intervensi utama yang perlu dilakukanadalah paparan mengenai pencegahan dan pemeliharaan perilaku positif agar statusnegatif dapat dipertahankan. Bagi orang yang berperilaku risiko tinggi namun masihnegatif, maka perlu segera melakukan tes HIV dan sangat disarankan mengikutikonseling paska tes dengan tujuan untuk membuat perencanaan lanjut berkaitandengan hasil tes tersebut. Perencanaan dalam proses konseling sangat pentinguntuk menekankan upaya perubahan atau mempertahankan perilaku positif bagiklien, maupun akses pengobatan yang diperlukan. Bagi orang yang telah berstatusHIV positif hingga sakit terminal, sangat dibutuhkan konseling lanjutan dalam rangkamengubah maupun mempertahankan perilaku positif. Sepanjang fase ini dukunganpsikososial, rohani dan ekonomi juga sangat penting dalam rangka meningkatkankualitas hidup. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 15
  • 17. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuGambar 9 Pengobatan PMTCT Pengobatan pelengkap paliatif Perawatan PEP dirumah Terapi anti retroviral Diagnosis, Terapi Infeksi Opotrunistik dan Profilaksis Dukungan psiko-sosial-rohani-ekonomi Konseling dan tes HIV sukarela Pencegahan & Memelihara perilaku positif (IPP, KPP, IMS, UP dan IDU) Cegah terpajan, tidak (+) Tunda terminal bagi AIDS HIV (-) Terpajan HIV (+) AIDS TerminalSalah satu contoh konkrit diperlukannya kombinasi dan kesinambungan intervensi(perilaku dan biomedis) adalah pada program penanggulangan IMS pada penjajaseks. Bila intervensi perilaku tidak dilakukan, upaya memutus mata rantai penularanIMS pada penjaja seks dan pelanggan sulit dipertahankan. Intervensi kombinasiyang diperlukan adalah pengobatan IMS yang efektif (biomedis) dan penggunaankondom yang konsisten (perilaku). Pengobatan IMS yang efektif akanmenyembuhkan IMS. Namun demikian jika tidak disertai dengan intervensi perilakuuntuk menggunakan kondom secara konsisten, maka upaya pengobatan yangdilakukan akan sia-sia. Dalam waktu singkat penularan akan terjadi kembali antarpasangan seks tersebut, sehingga upaya menurunkan prevalensi IMS pada kelompoktersebut tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.2. Pengertian Perubahan PerilakuDalam kaitan dengan penularan IMS, HIV dan AIDS dikenal adanya perilaku berisikodan perilaku aman. Perilaku berisiko adalah segala perilaku seksual dan non seksualyang menimbulkan risiko dan memungkinkan terjadinya penularan/infeksi IMS, HIVdanAIDS. Dengan kata lain:• Risiko adalah suatu situasi yang diambil seseorang .• Risiko terkena atau tertular HIV adalah sebagai situasi yang diambil yang dapat membahayakan kesehatan seseorang tanpa diketahui.16 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 18. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku • Seseorang dikatakan berisiko HIV jika orang tersebut berada pada suatu kesempatan untuk terkena virus karena perilakunya, baik seksual maupun non-seksual. • Faktor-faktor yang membuat orang berisiko tertular HIV, diantaranya: faktor biologis, budaya, ekonomis dan psikologis. Perilaku aman adalah segala perilaku seksual dan non-seksual yang terhindar dari suatu potensi risiko tertular maupun menularkan IMS, HIV dan AIDS, atau perilaku aman adalah segala perilaku seksual yang tidak memungkinkan terjadinya penularan/infeksi IMS, HIV dan AIDS • Perilaku aman adalah suatu situasi yang diambil sebagai tindakan untuk menghindar atau meminimalkan suatu risiko yang sedang dihadapi. • Perilaku aman yang berhubungan dengan IMS dan HIV adalah tindakan-tindakan, baik secara seksual maupun non seksual yang membuat situasi aman dan terhindar dari HIV. Sehubungan dengan itu, dalam konteks penanggulangan HIV dan AIDS perubahan perilaku pada prinsipnya adalah perubahan dari perilaku yang berisiko terjadinya penularan menjadi perilaku yang aman.3. Intervensi Perubahan PerilakuIntervensi Perubahan Perilaku (IPP) adalah pendekatan umum untuk mengubah perilakuberisiko dan mempertahankan perilaku positif melalui serangkaian kegiatan sesuaikebutuhan kelompok dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan individudan kolektif.Dalam kaitan dengan intervensi, kita mengenal juga komunikasi perubahan perilaku (KPP).Komunikasi Perubahan Perilaku merupakan strategi IPP yang memungkinkan serangkaiankegiatan yang dirancang dalam IPP dilaksanakan, sehingga pesan-pesan intervensi diterimaoleh kelompok dan mendorong pada perubahan perilaku individu maupun kolektif. KPP,dengan definisi yang melekat padanya, yakni suatu proses interaktif yang melibatkanKD dan komunitas untuk merancang beragam pesan menggunakan berbagai macammedia dan saluran untuk mempromosikan, mengembangkan dan memelihara perilakupositif; maka ia berfungsi sebagai penggerak, pelumas sekaligus perekat berbagai kegiatandalam IPP. Dengan fungsi tersebut, maka KPP bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,mengubah sikap dan keyakinan, persepsi risiko, membangun keterampilan untukmengadopsi serta mempertahankan perilaku sehat.Penerapan IPP menekankan adanya kombinasi dengan layanan dan produk(kondom, obat). IPP juga memberikan penekanan lebih besar pada advokasi danmobilisasi komunitas dalam mengupayakan transformasi sosial dimana perubahan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 17
  • 19. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku perilaku dapat terjadi dengan menciptakan lingkungan yang memampukan terjadinya perubahan pada individu yang didukung oleh perubahan nilai, sikap dan perilaku pada tingkat kolektif. Dengan demikian tujuan IPP adalah: • Mengurangi perilaku berisiko pada individu yang berperilaku risiko tinggi. • Mempertahankan perilaku positif dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku individu dan kolektif. Tujuan akhir program adalah penurunan prevalensi IMS, HIV dan AIDS melalui: • Perubahan perilaku yang terjadi melalui penyebaran luasan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kelompok perilaku risiko tinggi misalnya LSL, waria, HRM, WPS dan PPS. • Upaya untuk menurunkan prevalensi dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pelaksana, tokoh masyarakat, pemerintah, sektor usaha dengan sehingga terbentuk lingkungan yang kondusif, yang mendukung kelompok perilaku risiko tinggi untuk mengubah perilakunya. • Program lainnya adalah menyediakan produk dan layanan yang berkualitas sehingga memudahkan kelompok perilaku risiko tinggi (khususnya) dan masyarakat (umumnya) mengubah perilakunya. B. Efektivitas Intervensi Perubahan Perilaku Intervensi Perubahan Perilaku dalam konteks upaya penanggulangan HIV dan AIDS sangat disarankan untuk mengacu/berdasarkan pada teori-teori sosial dan perilaku. Intervensi juga harus telah terbukti efektif melalui sebuah evaluasi program yang menyeluruh. Jika populasi yang dimaksud sesuai dengan intervensi yang dipilih, maka bisa saja intervensi dilakukan tanpa melakukan perubahan yang berarti, dengan keyakinan bahwa hasil yang diperoleh sama bagusnya dengan intervensi sebelumnya. Namun, bila karena alasan tertentu penyesuaian sangat perlu dilakukan, elemen kunci dari intervensi tersebut haruslah dipertahankan. Penemuan model setelah dilakukannya intervensi berbasis evidence (di mana elemen kunci dipertahankan), tampaknya akan menunjukkan program yang efektif untuk mengurangi risiko penularan HIV. Intervensi berbasis evidence maksudnya adalah, intervensi perilaku, sosial dan struktural yang terkait erat dengan upaya pengurangan risiko HIV telah diuji18 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 20. Pedoman Intervensi Perubahan Perilakumenggunakan disain metodologi yang akurat, dan terbukti efektif dalam settingriset. Intervensi yang berbasis evidence atau sains telah dievaluasi denganmenggunakan outcome kesehatan atau perilaku; telah dibandingkan dengankelompok kontrol/pembanding (atau bila tanpa kelompok pembanding, misalnyadalam studi kebijakan, maka tersedia data pra dan pasca intervensi); tidak ada biasyang mencolok; atau jika pun ada bias yang terlalu kentara telah dilakukanpenyesuaian; serta secara signifikan memberikan hasil yang lebih positif biladibandingkan dengan kelompok kontrol/pembanding, dan tidak menunjukkan hasilyang negatif.Intervensi sebagai suatu kegiatan atau serangkaian paket kegiatan yang bertujuanmengubah pengetahuan, sikap, keyakinan, perilaku atau tindakan individu maupunpopulasi untuk mengurangi perilaku berisikonya, haruslah memiliki proses, hasil yangakan dicapai (objectives dan outcomes) serta petunjuk tahapan implementasi yangjelas.Namun, walau kita menggunakan intervensi yang telah dievaluasi dan terbukti efektif,atau pun mengembangkan suatu intervensi berbasis teori ilmiah, ada LIMA hal pentingyang harus diketahui mengenai populasi yang akan menjadi sasaran intervensi, yakni: 1. Komunitas atau populasi seperti apakah yang akan dijangkau (LSL, penasun, heteroseksual)? 2. Perilaku seperti apakah yang menempatkan mereka pada posisi berisiko (LSL yang melakukan seks anal tidak aman; penasun yang berbagi jarum suntik dan/ atau berhubungan seks dengan banyak pasangan tanpa kondom; mereka yang berhubungan seks dengan banyak pasangan tanpa kondom; atau heteroseksual yang teridentifikasi sebagai LSL yang melakukan hubungan seks anal tidak aman)? 3. Faktor apakah yang dianggap berdampak pada perilaku risiko tingginya (penjajagan risiko stereotipe mengenai mereka yang dianggap berisiko, fatalisme, hirarki; perlindungan diri – keyakinan diri/self-efficacy atas hasil (outcome) yang diharapkan; emosi dan hasrat: isu-isu hubungan, peran gender, tekanan peer, dinamika kekuatan interpersonal; faktor-faktor struktural dan lingkungan – rasisme, seksisme, dan kebijakan sosial)? 4. Tipe intervensi seperti apakah yang dapat menjawab faktor-faktor tersebut? Uraian mengenai hal ini dijelaskan di bagian C. 5. Teori atau model apakah yang dapat menjawab faktor-faktor tersebut? (Uraian singkat teori atau model terlampir) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 19
  • 21. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuSelain lima hal penting di atas, berdasarkan pengalaman yang ada di Indonesia,efektivitas intervensi perubahan perilaku dipengaruhi juga oleh: 1. Ragam kegiatan yang dijalankan di lapangan. Semakin beragam kegiatan, semakin besar kemungkinan mempengaruhi perubahan perilaku populasi sasaran daripada hanya mengandalkan kegiatan tunggal. 2. Pilihan kombinasi dari ragam kegiatan yang ada. Kombinasi yang saling melengkapi dan memperkuat adalah yang terbaik daripada menjalankan kegiatan yang beragam tetapi tidak saling terkait. 3. Besar-kecilnya populasi sasaran. Semakin kecil semakin kuat pengaruh intervensi terhadap perubahan perilaku karena frekuensi dan intensitas kegiatan bisa lebih optimal daripada menyasar populasi dalam jumlah besar. Populasi sasaran yang besar membutuhkan pentahapan dan dukungan program yang lebih besar (dana, SDM, teknologi, kebijakan, dan lembaga mitra). 4. Konsentrasi populasi sasaran. Semakin terkonsentrasi semakin mempermudah pengorganisasian kelompok sasaran dan pelaksanaan kegiatan. Meskipun jumlah populasi sasaran besar namun jika cukup terkonsentrasi akan lebih mudah dari pada menyasar kelompok kecil dan tersebar. 5. Tingkat dan keluasan mobilitas populasi sasaran. Semakin mobile tentu saja semakin sulit dijangkau dan dipapar dengan program IPP. Hal ini bertambah sulit jika mobilitas ke wilayah lebih luas dan dalam jarak yang jauh, misalnya ke luar kota. 6. Struktur sosial yang melingkupi. Populasi sasaran dengan struktur sosial yang jelas dan solid membuat IPP bisa dijalankan lebih efektif daripada populasi sasaran dengan struktur sosial yang cair. Pengalaman Lapangan, Contoh Efektivitas IPP Contoh efektivitas IPP pada kelompok LSL yakni, intervensi pada LSL yang berada di panti pijat laki-laki (berisi penjaja sekslaki-laki yang melayani klien laki-laki), cenderung lebih sukses dibanding IPP pada segmen LSL yang lain yang biasa nongkrong di mal, diskotik, terminal, tempat wisata atau di lokasi lain. LSL di panti pijat memenuhi hampir semua situasi yang mendukung efektivitas pelaksanaan IPP: jelas tempatnya, jumlahnya tidak terlalu besar pada setiap panti20 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 22. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku pijat, terkosentrasi, tidak terlalu mobile, ada struktur yang jelas (pemilik, pengelola harian, karyawan, dan LSL sebagai penjaja sekslaki-laki). Berbagai ragam dan kombinasi kegiatan IPP karenanya langsung dapat disesuaikan dengan setting tempat/lokasi yang ada, lebih intensif, mudah diubah sewaktu- waktu, bisa menyasar baik penjaja sekslaki-laki dan kliennya, dan layanan bisa dibuat mobile langsung dilakukan di panti pijat (mobile clinic untuk IMS, mobile VCT dll). Efektvitas ini terlihat dari paparan IPP yang lebih tinggi dan lebih intens, seperti terlihat pada grafik berikut ini: LSL Non Panti Pijat LSL Panti Pijat (selama tahun 2008, ambil sampel di (selama tahun 2008) 2 hot spot: mall dan kawasan Senen) # KD terjangkau Frekuensi kontak/dijangkau # kondom diterima per KD # pelicin diterima per KD Seperti tergambar pada grafik, paparan intervensi menjadi lebih tinggi pada populasi # KD ikut PRI/PRK LSL Panti Pijat dibandingkan pada segmen LSL lain. Keterpajanan yang lebih tinggi # KD ikut diskusi kelompok # KD yang dirujuk dapat mendongkrak perubahan perilaku ke arah seks yang lebih aman diasumsikan dalam bentuk meningkatnya penggunaan kondom secara konsisten. # KD yang tes IMS # KD yang tes HIV yang sama terjadi juga pada program IPP di kelompok waria yang Efektivitas terkonsentrasi dalam jumlah besar (20-100 orang) daripada di kelompok waria yang Pengetahuan terpencar dalam kelompok kecil. Pemakaian kondom Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 21
  • 23. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Waria Terkonsentrasi Waria Lokasi Lain (data selama tahun 2009 pd waria di (data selama tahun 2009 pd waria di lokasi pilot mobkom) lokasi non pilot mobkom).  # KD terjangkau  Frekuensi kontak/dijangkau  # kondom diterima per KD  # pelicin diterima per KD  # KD ikut PRI/PRK  # KD ikut diskusi kelompok  # KD yang dirujuk  # KD yang tes IMS  # KD yang tes HIV  Pemakaian kondom hubungan seks terakhir (hasil SCPK)  Pemakaian kondom hubungan seks seminggu terakhir (hasil SCPK) Contoh efektivitas IPP pada kelompok Wanita Penjaja Seks (WPS) yakni, intervensi WPS di ‘lokalisasi/lokasi’ cenderung lebih sukses dibanding pada WPS di lokasi yang tersebar seperti jalanan. WPS di ‘lokalisasi/lokasi’ memenuhi hampir semua situasi yang mendukung efektivitas pelaksanaan IPP: jelas tempatnya, jumlah tidak terlalu besar, atau jika berjumlah besar maka tetap terkosentrasi, perubahan jumlah dan mobilitas WPS di lokasi terpantau, ada struktur yang jelas (pemilik, pengelola harian, kelompok keamanan, dan WPS). Berbagai ragam dan kombinasi kegiatan IPP karenanya langsung dapat disesuaikan dengan setting tempat/lokasi yang ada, lebih intensif, mudah diubah sewaktu- waktu, bisa menyasar baik WPS dan kliennya, dan layanan bisa dibuat mobile langsung dilakukan di ‘lokalisasi/lokasi’ (mobile clinic untuk IMS, mobile VCT dll). Efektvitas ini terlihat dari paparan IPP yang lebih tinggi dan lebih intens, seperti terlihat pada grafik berikut ini:22 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 24. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku WPS di lokasi WPS Non lokasi (selama tahun 2008) (selama tahun 2008, ambil sampel di 2 hot spot jalanan)  # KD terjangkau  Frekuensi kontak/dijangkau  # kondom diterima per KD  # pelicin diterima per KD  # KD ikut PRI/PRK  # KD ikut diskusi kelompok  # KD yang dirujuk  # KD yang tes IMS  # KD yang tes HIV  Pengetahuan  Pemakaian kondomC. Bentuk-Bentuk Intervensi Perubahan Perilaku 1. Intervensi di Tingkat Individu maksudnya adalah konseling pengurangan risiko dan pendidikan kesehatan pada setiap individu dalam satu waktu. Intervensi tingkat individu membantu klien dalam membuat rencana perubahan perilaku individu serta penilaian yang berkelanjutan atas perilakunya. Intervensi ini juga memfasilitasi terjadinya hubungan dengan layanan di dalam seting klinik maupun komunitas dalam rangka mendukung perilaku dan prakteknya, serta membantu klien untuk membuat rencana dalam rangka mendapatkan layanan ini. a. Intervensi tingkat Individu berbasis komunitas misalnya: • Penilaian Risiko Individu (PRI), termasuk konseling pengurangan risiko dan pendidikan kesehatan serta jaringan ke layanan kesehatan. Dilakukan hanya oleh PL yang terlatih di tingkat komunitas. • Layanan Hotline: termasuk konseling pengurangan risiko dan pendidikan kesehatan. b. Intervensi tingkat individu berbasis Fasilitas Kesehatan misalnya: • Layanan IMS: o Penapisan IMS untuk WPS, Waria, PPS dan LSL Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 23
  • 25. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku o Diagnosis dan pengobatan o Konseling pengurangan risiko dan pendidikan kesehatan o Pemantapan sistem rujukan untuk penyediaan layanan kesehatan (misalnya, KTS, pengobatan dan perawatan Infeksi Oportunistik/ IO, ART, perawatan paliatif, dll). • Layanan KTS: o Manajemen/pengelolaan aspek psikologis dan medis o Konseling pengurangan risiko dan pendidikan kesehatan o Pemantapan sistem rujukan untuk penyediaan layanan kesehatan (misalnya, KTS, pengobatan dan perawatan IO, ART, perawatan paliatif) atau kelompok dukungan. o Penyediaan perawatan akut/kronis/paliatif (termasuk IO, ART) atau rujukan untuk pelayanan. 2. Intervensi di tingkat Kelompok maksudnya adalah konseling pengurangan risiko dan pendidikan kesehatan yang dilakukan dalam kelompok dengan jumlah anggota bervariasi. Intervensi di tingkat kelompok membantu klien membuat rencana perubahan perilaku individu serta penilaian yang berkelanjutan atas perilakunya. Intervensi di tingkat kelompok menggunakan model peer dan non- peer yang melibatkan berbagai macam ketrampilan, informasi, edukasi dan dukungan. a. Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) b. Penilaian Risiko Kelompok (PRK) yaitu konseling pengurangan risiko dan pendidikan kesehatan serta jaringan ke layanan. Difasilitasi hanya oleh PL yang terlatih di tingkat komunitas. c. KDS Positif yakni kelompok orang positif yang difasilitasi Manager Kasus/ konselor. Kegiatan KDS akan mencakup coping behavior, perbaikan kualitas hidup, dan pelaksanaan pencegahan positif. Pada tahap lebih akhir, KDS akan difasilitasi juga oleh sesama orang positif. Dalam kegiatan ini konseling pengurangan risiko dan pendidikan kesehatan serta jaringan ke layanan juga akan dilakukan. 3. Outreach. Intervensi pendidikan HIV/AIDS pada umumnya dilaksanakan oleh peer atau pendidik terlatih, dilakukan secara tatap muka dengan individu yang berperilaku risiko tinggi di suatu lingkungan atau area di mana mereka berkumpul. Outreach meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Penyediaan/pemberian informasi b. Promosi/peningkatan perilaku lebih aman24 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 26. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku c. Distribusi kondom/pelicin dan media KIE, dan d. Rujukan ke layanan kesehatan.4. Manajemen Kasus Pencegahan maksudnya adalah kegiatan pencegahan HIV yang berorientasi pada klien, dengan tujuan mendasar untuk mempromosikan perilaku pengurangan risiko pada klien yang memiliki banyak masalah, kompleks serta memiliki kebutuhan pengurangan risiko; sebuah kombinasi antara konseling pengurangan risiko dan managemen kasus tradisional yang menyediakan konseling pencegahan, dukungan dan jembatan pada layanan kesehatan yang bersifat intensif, berkelanjutan dan berorientasi pada individu.5. Konseling dan Rujukan Layanan bagi Pasangan merupakan pendekatan sistematis untuk menginformasikan pada pasangan seks maupun pasangan berbagi jarum suntik dari ODHA mengenai kemungkinan terpapar HIV, sehingga mereka dapat menghindarinya. Atau, jika telah terlanjur terinfeksi maka dapat mencegah penularan pada pihak lain. Konseling dan Rujukan Layanan bagi Pasangan membantu mendapatkan akses konseling, tes HIV, evaluasi medis, pengobatan dan layanan pencegahan lain yang lebih dini serta lebih berorientasi pada individu.6. Komunikasi Kesehatan (KK) & Informasi Publik (IP) merupakan upaya penyampaian pesan HIV/AIDS yang terencana bagi khalayak sasaran melalui satu atau lebih saluran komunikasi, dalam rangka untuk membangun dukungan umum bagi perilaku aman, mendukung usaha pengurangan risiko diri, dan/atau menginformasikan individu yang berisiko terinfeksi mengenai cara memperoleh layanan yang spesifik. Termasuk dalam intervensi ini adalah a. Kampanye multi-media terfokus b. Pengembangan media KIE terfokus (media cetak, bulletin dll) serta c. Sesi pendidikan singkat (presentasi, penyuluhan).7. Konseling, Testing dan Rujukan adalah intervensi individu yang terdiri dari dari 2 sesi (pra-tes dan pasca tes yang bertujuan untuk mempelajari serostatus terakhir); menjajaki risiko tertular dan menularkan HIV; menegosiasikan perubahan perilaku untuk mengurangi risiko menularkan atau tertular HIV; dan menyediakan rujukan tambahan seperti kebutuhan medis, pencegahan dan psikososial. Termasuk dalam intervensi ini adalah a. Konseling Pra dan Pasca Tes, Tes HIV, serta b. Rujukan ke layanan yang relevan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 25
  • 27. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku 8. Intervensi Tingkat Komunitas merupakan intervensi yang berupaya untuk meningkatkan kondisi dan perilaku berisiko dalam suatu komunitas dengan berfokus pada komunitas secara keseluruhan (bukan mengintervensi individu maupun kelompok kecil). Hal ini seringkali dilakukan dengan mengubah norma sosial, kebijakan, atau karakteristik dari lingkungan. Termasuk dalam intervensi ini adalah mobilisasi komunitas, kampanye pemasaran sosial, community-wide events, intervensi kebijakan, dan intervensi strulktural. a. Mobilisasi Komunitas Yakni upaya seluruh anggota masyarakat, tokoh kunci dan pemangku kepentingan di semua tingkat yang berada di suatu wilayah bekerja sama dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah untuk meningkatkan kemampuan serta menghasilkan kesepakatan masyarakat dalam menanggapi epidemi HIV dan AIDS. b. Kampanye Pemasaran Sosial Pemasaran Sosial adalah aplikasi sistematis prinsip-prinsip marketing, bersama dengan konsep dan tehnik lainnya untuk mempengaruhi perilaku manusia dalam rangka meningkatkan kesehatan atau manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian kampanye pemasaran sosial adalah kampanye untuk mempengaruhi perilaku manusia dalam rangka meningkatkan kesehatan atau manfaat bagi masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip marketing secara sistematis. Sehingga tujuan utama dari pemasaran sosial adalah terciptanya kemaslahatan sosial, sementara itu tujuan pada pemasaran komersial adalah keuangan. c. Community-wide events Community-wide merujuk pada komunitas di lingkungan tertentu seperti misalnya komunitas sekolah, kota, desa atau pun lainnya. Sedangkan Events dapat digunakan sebagai sarana untuk merayakan suatu kemenangan, meningkatkan kesadaran kebutuhan tertentu dalam komunitas, dan berbagi pesan pada khalayak sasaran secara luas.26 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 28. Pedoman Intervensi Perubahan Perilakud. Intervensi Struktural Dalam pencegahan HIV bertujuan untuk memodifikasi struktur sosial, ekonomi dan politik, serta sistem di mana kita tinggal. Intervensi ini dapat mempengaruhi tehnologi, legislasi, media, layanan kesehatan, dan pasar. Intervensi struktural dapat pula secara langsung mengubah lingkungan fisik di mana manusia tinggal, bekerja, bermain, atau mengambil risiko untuk membantu mengurangi penularan HIV. Intervensi struktural ini lebih menekankan tujuan untuk mengubah lingkungan dibandingkan perilaku individu.e. Intervensi Kebijakan Intervensi kebijakan adalah upaya untuk mempengaruhi atau merubah kebijakan yang selama ini telah ada dengan kebijakan yang baru atau dengan merubah hal-hal yang telah diatur sebelumnya untuk maksud tertentu. Kebijakan yang dimaksud bisa berupa undang-undang di tingkat yang lebih luas sampai peraturan yang mengatur kebijakan lokal di suatu komunitas atau masyarakat. Kegiatan yang dilakukan bisa berupa serangkaian upaya yang sistematis untuk mempengaruhi pengambil keputusan ataupun membentuk peraturan baru seperti kegiatan legal drafting (pembuatan undang-undang/peraturan) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 27
  • 29. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku28 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 30. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku BAB III PENGELOLAANPROGRAM INTERVENSIPERUBAHAN PERILAKU Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 29
  • 31. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku BAB III PENGELOLAAN PROGRAM INTERVENSI PERUBAHAN PERILAKU Pengelolaan dalam program intervensi perubahan perilaku ○ ○ pada prinsipnya sama dengan pengelolaan program secara ○ ○ umum, yaitu: perencanaan, pelaksanaan sampai dengan ○ ○ pemantauan dan evaluasi. Hal yang spesifik pada program ○ ○ intervensi perubahan perilaku adalah dilakukannya penjajakan ○ kebutuhan secara cepat sebagai bahan yang akan digunakan ○ ○ untuk pengembangan rencana program. ○ ○ ○ ○ Sehubungan dengan hal tersebut ruang lingkup pengelolaan ○ program intervensi perubahan perilaku meliputi: ○ ○ A. Penjajakan Kebutuhan Secara Cepat (PKSC) ○ ○ B. Pengembangan Rencana Program ○ ○ C. Penerapan Rencana Program ○ ○ D. Pemantauan dan Evaluasi ○ ○ ○ ○ ○ ○ A. Penjajakan Kebutuhan Secara Cepat ○ ○ (PKSC) ○ ○ ○ ○ Penjajakan Kebutuhan Secara Cepat (PKSC) atau Rapid Need ○ ○ Assessment (RNA) adalah satu proses yang dilakukan secara ○ cepat (beberapa hari sampai beberapa bulan) untuk ○ ○ menentukan dan menanggapi kebutuhan atau gap antara ○ ○30 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 32. Pedoman Intervensi Perubahan Perilakusituasi saat ini dan situasi yang diinginkan, atau untuk memperkuat respon programyang telah ada.Penjajakan (assessment) bukan evaluasi atau penilaian meskipun seringkalidipertukarkan penggunaannya. Penjajakan digunakan untuk menentukan apa yangterjadi, apa yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan segera. Evaluasi digunakanuntuk menentukan “nilai”, memberi bobot pada suatu pelaksanaan program.Misalnya, berhasil atau tidak berhasil, terlaksana penuh, terlaksana sebagian atautidak terlaksana.Pada PKSC, kebutuhan yang dijajaki bisa beragam dan dalam pelaksanaannya perluditentukan terlebih dahulu agar informasi yang dikumpulkan sesuai dengan situasiyang ingin direspon. Kecepatan pelaksanaan penjajakan sangat beragam, namunumumnya berlangsung dalam beberapa hari dan jarang sekali yang sampai lebihdari satu bulan.PKSC umumnya digunakan ketika data dibutuhkan segera, ketika keterbatasan danadan waktu menghalangi penggunaan teknik penelitian konvensional diterapkan.PKSC juga dapat diterapkan sesuai kebutuhan, misalnya ketika lembagamembutuhkan data relevan dan terkini guna mengembangkan, menerapkan danmengawasi atau mengevaluasi program-program kesehatan.Singkatnya, PKSC adalah salah alat untuk membuat perencanaan program agar lebihsesuai kebutuhan dan konteks spesifik lapangan dan sasarannya sehingga tujuan akhirprogram dapat dicapai.1. Prinsip-prinsip PKSCBeberapa prinsip PKSC yang membedakannya dengan metode-metode asesmen ataupenjajakan lainnya adalah: • Singkat waktu. PKSC umumnya dilaksanakan secara cepat dan dalam waktu yang singkat (beberapa hari sampai beberapa minggu). Diperlukan waktu yang cepat dan singkat karena kebutuhan data hasil PKSC adalah data yang urgen, segera akan digunakan untuk melakukan tindakan tertentu. • Dana dan personel. Umumnya dibutuhkan dana yang jauh lebih kecil untuk melakukan PKSC daripada dana untuk melakukan riset-riset konvensional. Personel yang terlibat juga lebih sedikit, biasanya hanya 1-5 orang. • Memanfaatkan data yang ada. PKSC dimulai dan selalu menggunakan data sekunder pada awalnya, baik data program, berita media massa atau data- data penelitian sebelumnya. Penggalian data primer dilakukan untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 31
  • 33. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku memperkuat, meyakinkan, mengklarifikasi atau mendapatkan data lain yang belum tersedia pada data sekunder. • Menggunakan berbagai sumber. PKSC menggunakan beragam sumber dan cara pengumpulan data. Untuk memenuhi kepraktisan dan tenggat waktu yang cepat, data dikejar dari berbgai sumber menggunakan berbagai cara. • Tetap dengan kecermatan tinggi. Meskipun data digali dari beragam sumber menggunakan berbagai cara, namun proses dan akurasinya tetap perlu dijaga setinggi mungkin. PKSC tidak bergantung pada satu sumber atau satu survei. Cara-cara triangulasi digunakan untuk menjaga tingkat kecermatan ini. • Menjaga relevansi praktis terhadap program. PKSC tidak dijalankan karena rasa ingin tahu atau kepentingan ilmiah belaka. Tetapi digunakan untuk membantu pengembangan intervensi perubahan perilaku. Relevansi ini yang perlu terus dijaga karena akan terus memfokuskan informasi apa yang harus dikejar. • Memperkuat respon lokal. Proses dan hasil PKSC digunakan sebagai alat memperkuat respon lokal yang daat dimainkan oleh beragam pihak seperti pemangku kepentingan lokal, dinas terkait, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil. PKSC dapat digunakan untuk mendorong perubahan- perubahan kecil ditempuh sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat.2. Tujuan PKSCPada umumnya PKSC dilakukan di awal program. Pada konteks ini, tujuan dasarPKSC adalah untuk mengkaji situasi (analisis situasi) dan menelaah respon (analisisrespon) yang diperlukan dengan ruang lingkup seperti ilustrasi berikut: Analisis Situasi Analisis Respon  Mengkaji besaran masalah, termasuk  Menelaah potensi-potensi pemecahan sebab-sebabnya. masalah yang ada.  Menilai gap antara situasi saat ini dengan  Menetapkan prioritas dan tujuan kegiatan. situasi yang diinginkan.  Menakar sumber daya internal dan logistik  Mengidentifikasi kebutuhan kesehata KD n yang tersedia/dibutuhkan.  Mengkaji pengetahuan dan persepsi  Mengkaji kebutuhan sumber daya eksternal. komunitas tentang isu terkait.  Menyiapkan bentuk-bentuk intervesi awal  Mengidentifikasiperilaku kesehatan yang yang bisa segera dijalankan. ada dan kesempatan untuk mengubahnya  Mengidentifikasi ”orang yang berpengaruh”.32 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 34. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku3 Lokasi PKSCPKSC dilakukan langsung di (calon) lokasi intervensi perubahan perilaku di manaprogram pencegahan HIV akan dilakukan:• Dari sudut pandang administrasi kepemerintahan, sebaiknya PKSC dilakukan paling tinggi pada level kota/kabupaten atau wilayah di bawahnya (kecamatan, kelurahan sampai level RT/RW).• Langsung di lokasi di mana populasi kunci seperti WPS, LSL, waria dan laki-laki berisiko berada/beraktifitas/bekerja/tinggal.4. Waktu pelaksanaan PKSCPKSC sebaiknya dilakukan pada awal program sebelum program dijalankan atausebagai bagian dari masa sosialisasi program.Namun demikian PKSC dengan topik lebih spesifik sebenarnya bisa dilakukan kapansaja dibutuhkan. Misalnya, dalam rangka membangun rujukan atau layanan KTSsebuah PKSC dilakukan untuk mengetahui situasi apa yang bisa menghambat/mendorong orang mau melakukan KTS, layanan KTS seperti apa mereka harapkan dll.5. Pelaksana PKSCPelaksana PKSC paling tepat adalah pelaksana program itu sendiri. Pelaksanaprogramlah yang paling tahu apa sesungguhnya situasi yang ingin dijajaki, dilihat,dipelajari lebih dalam. Sejauh memungkinkan, gunakan alternatif ini.PKSC dapat juga dilakukan oleh seorang konsultan yang berasal dari luar lembaga.Konsultan ini bisa siapa saja sejauh dianggap menguasai isu yang akan dijajaki danmenguasai metode yang akan dipakai. Konsultan bisa individual atau tim, baik darikalangan akademisi, aktivis, profesional riset, peneliti, atau pejabat pemerintah.Pilihan lain adalah dengan mengkombinasikan antara alnternatif pertama dan kedua,gabungan pelaksana program dan konsultan dari luar.6. Teknik pengumpulan data dalam PKSCData pada PKSC dapat dikumpulkan melalui satu atau beberapa cara berikut ini:• Review literatur yang relevan (buku, jurnal, artikel ilmiah, abstrak, bahan presentasi) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 33
  • 35. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku• Data program, laporan penelitian dan berita media massa• Observasi langsung• Kuesioner• Konsultasi dengan orang-orang kunci dan/atau yang punya pengetahuan khusus• Interview• Kelompok diskusi terarahMasing-masing teknik dapat digunakan untuk saling melengkapi. Pelaksana PKSCperlu mempertimbangkan waktu, kompleksitas pelaksanaan, dana dan data yangdiharapkan terkumpul untuk memilih teknik pengumpulan data mana yang relevanuntuk digunakan.7. Sumber informasi dalam PKSCRagam sumber informasi dalam PKSC dapat meliputi sumber-sumber berikut ini.a. Institusi/individu yang memiliki data sekunder • Dinas Sosial • Dinas Kesehatan • Dinas Keluarga Berencana dan Kependudukan • Panti Rehabilitasi Sosial • Satuan Polisi Pamong Praja • Kepolisian • Penyedia layanan kesehatan • Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal • Pusat studi/peneliti lokal • Media massa lokalb. Sumber informasi di masyarakat yang dapat memberikan data primer • Kelompok dampingan (WPS, waria, LSL dan pria berisiko tinggi/high risk men)34 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 36. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku • Individu yang mempunyai kontak teratur dengan KD. Misalnya, mucikari/mami pengelola lokasi, pemilik panti pijat, pengelola tempat hiburan, RT/RW, lurah, petugas kecamatan, manager/pemilik tempat hiburan, Babinsa, tokoh-tokoh ormas, preman lokasi, peneliti yang memahami KD, wartawan yang sering meliputi isu seputar KD, petugas lapangan LSM, petugas kesehatan dll.7. Tahapan PKSCTahapan utama PKSC paling tidak meliputi: Penentuan Review Persiapan Observasi data topikyang Pengum- pulan Diseminasi Analisis Inspeksi Pelaporan temuan & lapanganPersiapan dilakukan dengan memastikan adanya pelaksana, waktu yangdibutuhkan, jadwal pelaksanaan, material/alat/peralatan yang dibutuhkan,perijinan jika diperlukan, daftar narasumber awal, daftar institusi yangmempunyai informasi terkait topik PKSC dan menyiapkan surat/formulir/daftartilik tertentu jika dibutuhkan. Tahap persiapan akan berulang jika metode yang dipakai berbeda-beda dalam pengumpulan data.Penentuan topik/informasi yang akan dijajaki perlu dilakukan sedini mungkin agarmemberikan kerangka arah tentang informasi apa yang akan dicari. Topik ini akanfleksibel, bertambah, berkurang atau menjadi lebih dalam dalam satu aspekbergantung pada perjalanan penjajakan di lapangan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 35
  • 37. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Tujuh topik sentral yang perlu digali oleh PKSC pada awal program IPP adalah: 1. Informasi tentang situasi lingkungan fisik (jumlah lokasi, sebaran, jarak, bentuk lokasi/bangunan, tata-kelola lokasi, akses transportasi dll). 2. Informasi tentang karakteristik KD (jumlah, demografi, status soial- ekonomi, lokasi, sebaran, mobilitas, dll), jaringan sosial dan seksual, situasi dukungan sosial yang ada/potensial yang ada diantara mereka. 3. Informasi tentang pengetahuan, sikap dan perilaku terkait IMS, HIV dan AIDS. 4. Informasi tentang layanan kesehatan dan aksesnya 5. Informasi tentang materi-materi pencegahan (misalnya kondom dan pelicin) dan aksesnya 6. Informasi tentang apa yang pernah dilakukan sebelumnya dan hasilnya terkait pencegahan HIV di lokasi tersebut. 7. Informasi tentang aspirasi KD dan komunitas sekitarnya tentang bagaimana sebaiknya program IPP dilaksanakan.Observasi pendahuluan secara singkat perlu dilakukan untuk meningkatkansensitivitas pelaksana PKSC terhadap apa yang telah direncanakan. Hasilnya akanmembimbing pelaksana PKSC lebih selektif dalam memilih data sekunder apa yangperlu dicermati dan seperti apa desain pengumpulan data primer akan dilakukan.Observasi pendahuluan biasanya berfokus pada hal-hal yang kasat mata, dapat dilihatlangsung dengan usaha yang sederhana. Informasi situasi lingkungan fisik danbeberapa karakteristik KD biasanya dapat dikumpulkan pada observasi pendahuluanini, meskipun akan diperdalam dan diverifikasi lagi pada proses PKSC selanjutnya (tahappengamatan/inspeksi lapangan detil).Review data sekunder (dokumen, data program, buku, jurnal dan hasil-hasil penelitianterkait) dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang:• Apa yang sudah “dikatakan” orang lain tentang lokasi dan KD yang akan dijajaki.• Apa yang sudah dipelajari tentang pengetahuan, sikap dan perilaku KD terkait IMS dan HIV/AIDS.Sejauh memungkinkan, data-data sekunder dibawah ini perlu dikumpulkan dandianalisis:36 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 38. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku • Data demografi dan epidemiologi, untuk mengindentifikasi sebab-sebab dan faktor yang membuat KD rentan terhadap HIV/AIDS. Data ini termasuk data kasus HIV/AIDS, IMS serta insiden dan prevalensinya, termasuk data-data estimasi. • Data perilaku, untuk mengidentifikasi cara penularan diantara KD. Data ini termasuk jaringan seksual, penggunaan kondom, usia aktif secara seksual, kaitan antara perilaku seks dengan alkohol, Napza atau isu-isu lain. • Data sosial-ekonomi dan budaya, termasuk situasi dan struktur dukungan sosial, level melek aksara, data kesehatan, pola migrasi, mobilitas, pembgaian kelas sosial, peran gender atau nilai-nilai tentang hubungan seksual dan afeksi. • Data lingkungan sosial yang lebih luas, yang mungkin tidak terkait langsung dengan HIV/AIDS tetapi mempunyai dampak terhadap pencegahan HIV, dukungan, perawatan dan pengobatan, sistem kesehatan secara keseluruhan atau ekspektasi komunitas terhadap partisipasi program.Pengumpulan data primer dilakukan untuk mengumpulkan informasi lebih detil dandalam tentang isu yang spesifik yang tidak dapat dikumpulkan oleh observasisederhana. Beberapa teknik bisa digunakan untuk melakukan pengumpulan dataprimer, antara lain: • Wawancara, bisa dilakukan secara terstruktur (menggunakan kuesioner) dan tidak terstruktur (menggunakan panduan umum wawancara, misalnya dalam kasus wawancara mendalam/in-depth interview).Beberapa pihak yang relevan dan sebaiknya diwawancarai adalah KD itu sendiri,pemangku kepentingan lokal, pejabat pemerintahan tingkat RT/RW, kelurahan,kecamatan dan kota/kabupaten, klien dari KD, pasangan tetap dari KD dll. • Diskusi Kelompok Terfokus (DKT) atau Focus Group Discussion (FGD), digunakan untuk mengumpulkan informasi umum dan spesifik, mengklarifikasi detil atau mengumpulkan pendapat tentang suatu isu dari kelompok kecil yang terdiri dari orang-orang yang mewakili berbapa sudut pandang dan kepentingan. DKT bisa juga digunakan untuk membangun konsensus.Langkah dasar untuk melakukan DKT adalah:1. Menentukan peserta DKT (5-10 orang adalah ideal). Tergantung tujuan DKT, peserta bisa homogen atau heterogen. Bisa juga dilakukan beberapa kali DKT dengan peserta yang homogen yang berbeda-beda untuk setiap kali DKT sehingga bisa dibandingkan.2. Rumuskan panduan diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 37
  • 39. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku3. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan dalam panduan tersebut satu per satu dipimpin seorang fasilitator. Usahakan semua pertanyaan bisa didiskusikan dalam 1-2 jam. Usahakan tidak ada intervensi dari fasilitator selain untuk memastikan semua orang berbicara, menjaga topik tetap fokus atau mengulang pertanyaan.4. Buatlah rekaman suara atau catatan disukusi secara detil. DKT akan optimal jika dilakukan berpasangan antara fasilitator dan perekam proses.Jika difasilitasi dengan baik, DKT dapat menghasilkan daftar respon yang kaya danmendapatkan insight tentang pengetahuan, bahasa, sikap, perasaan dan perilakupeserta. Namun demikian memfasilitasi DKT membutuhkan keterampilan khusus yangmemadai baik untuk memoderatori dan mencatat respon yang diberikan. Dinamikakelompok seperti mengelola peserta yang malu, dominan, menyerang dan lain-laindapay menyebabkan DKT menjadi tidak produktif.Metode ini dapat memunculkan juga kesepakatan tentang suatu isu. Namun,kelompok yang kecil mungkin tidak mewakili pandangan semua anggota komunitas.Di pihak lain, jika kita mengikutsertakan peserta yang sangat beragam agar dapatmewakili semua pandangan, bisa saja terjadi perdebatan dan ketidaksetejuan. Jadi,memilih komposisi peserta perlu dipikirkan cara matang. Dibandingkan wawancara, metode DKT mampu lebih cepat dan murah untuk menggali informasi.Inspeksi lapangan detil merupakan bagian lain dari pengumpulan data primer.Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari observasi pendahuluan danwawancara serta DKT. Pengamatan di sini adalah pengamatan aktif, dalam arti sipengamat juga bertanya atau menggali informasi dari apa yang dilihatnya untukmemastikan asumsi dan penilaian awalnya atau mendapatkan sudut pandang orangdi laokasi.Pengamatan detil ini dilakukan di setiap lokasi satu per satu agar gambaran yangdihasilkan lebih lengkap dan akurat. Gunakan daftar tilik pengamatan berikut iniuntuk mempercepat dan memfokuskan pengamatan:38 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 40. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuDaftar tilik Inspeksi Lapangan Detil Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 39
  • 41. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku40 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 42. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuKementerian Kesehatan Republik Indonesia 41
  • 43. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuAnalisis temuan dan rekomendasi dilakukan jika semua data yang dibutuhkan dirasatelah cukup dan kebutuhan sasaran telah terpetakan. Analisis terhadap kebutuhanpaling tidak dilakukan dengan cara dan mencakup hal-hal inti sebagai berikut:• Analisis gap atau kesenjangan, analisis temuan dengan cara mengidentifikasi situasi saat ini dengan kebutuhan yang sebenarnya diperlukan KD untuk dapat mencegah penularan HIV.• Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan prioritas dan hal-hal penting yang perlu dilakukan selama pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.• Mengidentifikasi sebab-sebab masalah penularan dan kerentanan KD terhadap penularan HIV dan kesempatan-kesempatan untuk mengubahnya.• Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan solusi yang harus dilakukan segera dan dalam jangka waktu yang lebih panjang.• Membandingkan konsekuensi jika suatu kegiatan (atau serangkain kegiatan) program diimplementasikan atau tidak diimplementasikan karena berbagai keterbatasan atau kendala.• Memunculkan dan mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan pengembangan kapasitas bagi KD dan komunitas serta intervensi lain kepada komunitas sasaran dan lembaga donor. Memilah mana kegiatan pengembangan kapasitas yang dapat dilakukkan sendiri oleh lembaga dan mana yang perlu bekerja sama dengan mitra potensial agar lebih optimal.Rekomendasi perlu difokuskan pada hal-hal urgen yang harus dilakukan, perludilakukan dan tidak dapat dilakukan/perlu dihindari untuk setiap lokasi) danpopulasi (jika intervensi dilakukan pada beberapa lokasi dan populasi).Rekomendasi seperti ini dilakukan agar ‘peran optimal’ dan ‘keuntungan komparatif’program dapat dipetakan. Program IPP harus memilih prioritas lokasi, populasidan intervensi yang paling mungkin, mudah dan cepat dan paling berdampak signifikanpada penurunan epidemi HIV.Rekomendasi diringkas menggunakan tabel seperti berikut:42 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 44. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Tipe Lokasi Populasi/ Tipe KD Intervensi Mitra Potensial Harus dilakukan Perlu dilakukan Tidak dapat/tidak perlu dilakukanPelaporan dibuat seringkas mungkin agar bisa dibaca oleh pihak-pihak terkait.Lampiran dari laporan bisa dibuat sebanyak yang diperlukan untuk memuat semuadata dan temuan yang ada.Format laporan PKSC kurang lebih seperti berikut ini: Ringkasan Eksekutif Pendahuluan • Tujuan PKSC • Ringkasan metodologi PKSC • Tim pelaksana PKSC Latar Belakang dan Situasi Saat Ini Temuan-Temuan Utama Prioritas Masalah Rekomendasi Solusi Lampiran-Lampiran • Hasil lengkap wawancara • Hasil lengkap DKT • Hasil lengkap pengataman/inspeksi detil lapangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 43
  • 45. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuDiseminasi hasil dilakukan kepada pihak-pihak terkait terutama kepada semuaanggota tim yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan/intervensi, pihak-pihakyang dapat memberikan bantuan untuk merespon hasil-hasil atau temuan PKSC,pihak-pihak berwenang (instansi pemerintah terkait) dan langsung kepadakomunitas.Karena proses PKSC selalu melibatkan proses merangkum, interpretasi danreinterpretasi data baru atau data yang telah ada, adalah penting untukmenyediakan kesempatan komunitas memberikan umpan balik dan input lebihlanjut terutama dari semua orang telah memberikan informasi pada PKSC. Forumdiseminasi hasil bisa menjadi salah satu alternatif melakukan hal ini.Beberapa informasi yang mungkin sensitif dan jika dibuka justru berdampak burukbagi kepercayaan komunitas, kemungkinan kerja sama dan pelaksanaan intervensidi lapangan disampaikan dengan cara dan waktu yang lebih tepat.Perlu diingat, bahwa diseminasi hasil kepada komunitas tidak berarti semua temuanperlu disampaikan. Pelaksana program IPP atau PKSC perlu memilah informasi sepertiini dan memilih waktu dan forum lain yang lebih sesuai untuk menyampaikannya. Beberapa informasi yang mungkin sensitif dan jika dibuka justru berdampak buruk bagi kepercayaan komunitas, kemungkinan kerja sama dan pelaksanaan intervensi di lapangan disampaikan dengan cara dan waktu yang lebih tepat.8. SaranaBeberapa sarana yang diperlukan untuk melakukan PKSC adalah:• Alamat narasumber baik individu maupun institusi• Data-data sekunder• Kuesioner/panduan wawancara• Panduan diskusi kelompok terarah (FGD)• Daftar tilik inspeksi lapangan• Formulir rekomendasi• Format laporan PKSC44 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 46. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuB. Pengembangan Rencana ProgramPengembangan rencana program pada dasarnya adalah seri langkah-langkah untukmenetapkan apa yang harus dilakukan, kapan, oleh siapa dan dimana dalam rangkamencapai tujuan. Ini adalah tindakan atau proses memformulasikan kegiatan secararinci dan pasti.Rencana program dikembangkan berdasarkan data atau informasi pendukung yangtelah tersedia. Dalam kaitannya dengan IPP, data dan informasi tersebutdikumpulkan melalui kegiatan PKSC. Tujuan program menjadi pembimbing untukmemformulasikan rencana program ini.Secara sederhana sebuah perencanaan biasanya mengikuti siklus di bawah ini: Menetapkan Masalah Prioritas Pengembangan Pemilihan Solusi Tim Kerja Rekapitulasi Penentuan Kebutuhan Sumber Tujuan Daya Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Strategi1. Menetapkan Masalah PrioritasLaporan PKSC seharusnya menyediakan informasi tentang hal ini. Atau paling tidakinformasi tentang masalah-masalah potensial yang mempengaruhi penularan IMS danHIV di kalangan KD.Beberapa kriteria yang sering dipakai untuk menetapkan masalah prioritas adalah:• Tinggi-rendahnya prevalensi/besaran masalah• Keseriusan/bahaya masalah• Banyak/luasnya populasi yang terkena Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 45
  • 47. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuCara mudah menetapkan masalah prioritas adalah menggunakan teknik semikuantitatif, dengan tahapan:• Menentukan kriteria• Memberikan bobot (rendah, sedang, tinggi)• Menghitung skor total pilihan• Memilih/memutuskanContohnya adalah seperti berikut: Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Skor Masalah (skor 1-3) (skor 1-3) (skor 1-3) Total Kondom tidak tersedia di lapangan 3 3 3 9 KD tidak merasa berisiko terinfeksi 2 2 2 6 HIV Pengetahuan KD rendah 3 1 1 5 Tes HIV belum tersedia di PKM 1 2 1 4 terdekat dll dll dll dll dllBerdasarkan teknik semikuantitatif ini maka masalah prioritas yang perlu segeradirespon adalah masalah no 1, ‘kondom tidak tersedia’ (sebagai alat pencegahan HIV).Kriteria dan skoring bisa dibuat berdasarkan kesepakatan, termasuk jumlah danrange-nya. Pembobotan secara kualitatif perlu diberikan di setiap kriteria sampaimuncul kesepakatan skor. 2. Pemilihan SolusiHampir sama dengan cara menetapkan masalah prioritas, cara memilih solusi bisamenggunakan alat bantu tabel seperti di atas yang disebut dengan decision matrix.Beberapa kriteria umum yang sering dipakai untuk memilih solusi masalah adalah:• Kelaikan laksana (feasibility)• Manfaat bagi orang banyak (eksternalitas)• Dampak sosial jika tidak dilaksanakan/dilaksanakan• Biaya yang dibutuhkan• Kesiapan dan jumlah sumber daya46 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 48. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuContohnya adalah sebagai berikut: Solusi 1 Solusi 2 Solusi 3 Kriteria Pemilihan (skor 1 -3) (skor 1 -3) (skor 1 -3) Kelaikan laksana 3 3 2 Manfaat 3 2 1 Dampak sosial 3 2 2 Biaya 3 2 2 Kesiapan sumber daya 3 3 1 Dll dll dll dll Total 15 10 8Berdasarkan tabel decision matrix ini maka ’solusi 1’ adalah solusi yang perlu dipilihdan dijalankan untuk mengatasi masalah yang ada.Kriteria lebih spesifik terkait isu HIV yang akan direspon dan terkait situasi khaslapangan bisa saja ditambahkan diluar kriteria umum yang sudah ada.Langkah selanjutnya adalah mengkaji ulang pilihan yang telah ditetapkan ini.Bagaimanapun selalu ada risiko ketidaktepatan. Keputusan berdasarkan konsensusbisa saja salah. Oleh karena itu, meskipun sudah disepakati berdasarkan kriteriaobjektif, perlu secara bersama-sama dikaji ulang agar tidak ada hal penting yangterlupakan. Misalnya aspke budaya, keamanan, politik dll.3. Penentuan TujuanPrinsip dasar merumuskan tujuan adalah SMART:• specific/spesifik• measurable/dapat diukur• achieveble/mungkin untuk dicapai• realistic/realistis• time-bound/ada jangka waktunyaContoh perumusan tujuan mengikuti prinsip di atas adalah:“Setelah 3 tahun program dari 2010-2013, tingkat penggunaan kondom secarakonsisten naik hingga 50%-nya dibandingkan data baseline pada wanita penjajaseks di lokasi intervensi”“Pada tahun 2015 jumlah kasus HIV baru turun sebesar 25% daripada periode 5 tahunsebelumnya di Kabupaten X” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 47
  • 49. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuBeberapa contoh spesifik tujuan perubahan perilaku misalnya:• Meningkatkan penggunaan kondom.• Meningkatkan perilaku pencarian pengobatan (health-seeking behavior) IMS yang memadai.• Mengurangi jumlah pasangan seks.• Meningkatkan pemanfaatan layanan IMS atau KTS• Mengurangi stigma terkait HIV dan AIDS• Mengurangi insiden tindakan-tindakan diskriminasi kepada ODHA atau populasi berperilaku risiko tinggi. 4. Penyusunan StrategiSecara sederhana strategi dimaknai sebagai langkah-langkah umum mencapai tujuan.Strategi berurusan dengan bagian ’bagaimana’ daripada bagian ’apa’ dari sebuah sikluspencapaian tujuan. Strategi dibedakan dari kegiatan karena dia merupakan metodeatau pendekatan tertentu yang secara konsisten digunakan selama intervensi.Penyusunan strategi diarahkan oleh semua proses yang telah dilakukan sebelumnyayakni proses penjajajkan kebutuhan cepat, prioritas masalah yang telah ditetapkan,pilihan-pilihan solusi yang akan diambil, dan tujuan program.Beberapa strategi umum yang bisa digunakan dalam IPP, berdasarkan waktu dan urutanpelaksanaannya adalah sbb:a) Persiapan dan peningkatkan kapasitas lembaga pelaksana IPPAdalah strategi memilih dan menyiapkan lembaga pelaksana IPP. Lembaga pelaksanaIPP bisa siapa saja: LSM, Puskesmas, Dinkes atau instansi pemerintah lain termasukunit tertentu dalam lingkup perguruan tinggi.Cara pemilihan lembaga biasanya berdasarkan pada beberapa kriteria. Yang palingsering digunakan antara lain: Pengalaman lembaga bekerja dengan pendekatan IPP Pengalaman lembaga bekerja dengan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran program IPP Pengalaman lembaga bekerja di daerah yang akan digarap oleh program IPP Status hukum lembaga (sudah berbadan hukum atau belum) Jumlah dan pengalaman staf Jejaring lembaga dengan sektor atau pihak lain Kapasitas manajemen dan kepemimpinan lembaga48 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 50. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Kredibilitas lembaga (secara umum lembaga dikenal seperti apa oleh pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, anggota jejaring, dan kelompok sasaran) Pengalaman dan kinerja umum lembaga dalam bidang-bidang lainAgar lembaga memahami hal-hal spesifik dalam desain IPP yang ada maka perlujuga dilakukan orientasi dan serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas untukmereka agar siap menjalan program IPP.Beberapa kegiatan yang termasuk dalam strategi ini adalah: Identfikasi LSM mitra potensial. Asesmen calon LSM mitra. Pemilihan lembaga pelaksana IPP. Pelatihan IPP bagi staf lapangan. Pelatihan manajemen bagi staf manajemen lembaga pelaksana IPP, Pelatihan-pelatihan khusus untuk staf pada posisi khusus (konselor KTS, konselor hotline, manajer kasus, petugas chatting dll). Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan data dan pelatihan pemantauan dan evaluasi.b) Pembukaan akses dan meraih kepercayaan kelompok dampinganAdalah strategi untuk bisa masuk dan diterima oleh kelompok dampingan atau sasaranprogram. Umumnya audiens target program IPP adalah kelompok-kelompok yangtermarginalkan seperti WPS, waria, dan LSL. Kelompok ini juga sering tersembunyibaik secara sosial, budaya bahkan geografis. Oleh karena itu jika program bisa masukdan diterima oleh kelompok sasaran maka sesungguhnya separuh pekerjaan sudahdiselesaikan.Selain akses, strategi ini juga memberikan wadah dan arah bagaimana agar akseskepada kelompok dampingan sampai pada tahap adanya kepercayaan dari merekaterhadap program dan lembaga/staf pelaksana IPP. Sekali lagi karena keunikankelompok dampingan IPP, kelompok-kelompok ini sering kali sangat sulit percayadengan bantuan dari luar dan mudah curiga. Jika kepercayaan bisa diraih makadukungan dan kerja sama pprogram langsung dari kelompok sasaran menjadi modalyang kuat bagi keberhasilan program.Beberapa kegiatan yang termasuk dalam strategi ini adalah: Penjajakan kebutuhan secara cepat Pemetaan Pendekatan kepada orang-orang kunci pada kelompok KD Sosialisasi program kepada kelompok dampingan dan pemangku kepentingan Dll Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 49
  • 51. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Kegiatan-kegiatan ini bisa dikemas dalam bentuk formal maupun informal. c Penciptaan dan Penguatan Lingkungan yang Kondusif bagi Perubahan Perilaku dan Kesehatan KD. Adalah strategi untuk memperkuat dukungan lingkungan sekitar bagi pelaksanaan program dan bagi perubahan perilaku kelompok dampingan. Strategi ini menggarap secondary audiences atau kelompok sasaran sekunder dalam program IPP. Kelompok sasaran sekunder ini antara lain:  Mami atau mucikari penjaja seks  Pengurus lokasi penjaja seks  Pemilik rumah bordil atau panti pijat  Pasangan atau pacar KD  Pemilik tempat hiburan  RT, RW dan pejabat kelurahan terdekat dengan lokasi intervensi Pada beberapa kasus, sasaran sekunder ini bisa lebih tinggi dari sekedar orang- orang kunci di lapangan yakni Dinkes, Dinsos, kecamatan, KPA, bupati/walikota dll. Strategi ini fokus menggarap determinan perilaku dari sisi ekternal baik berupa lingkungan fisik maupun non fisik (sosial, budaya) dan secara khusus berusaha menghasilkan kebijakan, regulasi dan dukungan kolektif atas perubahan perilaku dan kesehatan KD baik yang bersifat formal (perda, keputusan bupati/walikota, surat edaran) atau yang informal (kesepakatan RT, kesempakatan pengurus lokasi/ mami dll). Dalam kaca mata IPP, regulasi merupakan salah satu pendekatan perubahan perilaku selain enforcement (“paksaan”) dan edukasi.Beberapa kegiatan yang termasuk dalam strategi ini adalah: Advokasi kebijakan atau kesepakatan kepada stekholder tingkat wilayah (KPA, Dinkes, Dinsos, bupati/walikota). Mobilisasi komunitas. Pertemuan koordinasi rutin dengan pemangku kepentingan wilayah dan lokasi. Studi banding ke daerah lain yang dianggap berhasil Intervensi struktural Konseling dan rujukan pasangan Dlld. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran KD terhadap IMS, HIV dan AIDSAdalah strategi yang secara khusus ditujukan kepada kelompok sasaran primer ataukelompok dampingan program IPP seperti WPS, LSL, waria dan laki-laki berisiko tinggi.50 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 52. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuStrategi ini merupakan pengejawantahan dari prinsip perubahan perilaku bahwaperubahan perilaku akan terjadi jika seseorang tahu atau mempunyai pengetahuanyang memadai tentang masalah kesehatan yang ada dan memunyai kesadaran (sikap)yang mendukung perubaan perilaku.Strategi ini berusaha menyentuh pikiran dan perasaan kelompok dampingan sebagairumah dimana pengetahuan dan kesadaran/sikap berada.Sesuai dengan namanya strategi ini mewadahi kegiatan-kegiatan yang digunakanuntuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kelompok dampingan.Pengetahuan yang berusaha ditingkatkan paling tidak mencakup: Nama-nama jenis IMS dan HIV Cara penularan Gejala-gejala umum Faktor-faktor penyebab Cara pencegahan Cara-cara pengobatan (misalnya, segera pergi ke dokter dalam kurun waktu kurang dari 72 jam, tidak mengobati sendiri, tidak minum antibiotik tanpa resep dokter dll)Kesadaran atau sikap yang ingin ditanamkan kepada kelompok dampingan (KD)melalui strategi ini adalah: Setuju bahwa masalah IMS danHIV adalah masalah yang mengancam dan tindakan mencegahanya akan membawa keuntungan bagi kehidupan personal. Setuju terhadap tindakan pencegahan dengan menggunakan kondom secara konsisten pada setiap kali hubungan seks maupun tindakan pencegahan yang lain. Setuju untuk segera memeriksana secara dini gejala IMS yang dideritanya Setuju untuk melakukan KTS. Setuju untuk tidak melakukan pengobatan sendiri (self-treatment) IMS dan HIV. Setuju untuk mendukung teman yang lain yang mengalami IMS atau positif HIV.Beberapa kegiatan yang termasuk dalam strategi ini adalah: Outreach (penjangkauan dan pendampingan individual atau kelompok kecil). Penyuluhan. Diskusi kelompok kecil tentang IMS dan HIV. Edutainment. Distribusi media KIE. Pelayanan hotline. Pelayanan chatting (cyberspace outreach). Pelatihan penurunan risiko. Pendidikan sebaya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 51
  • 53. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Konseling pendidikan kesehatan. Edutainment (Pendidikan yang menghibur)e. Pemberian Dukungan Terhadap Perubahan Perilaku KDAdalah strategi untuk memperkuat terjadinya perubahan perilaku pada KD yang telahmendapat penguatan pengetahuan dan sikap melalui strategi 4 di atas. Strategi iniberusaha mendukung dan memastikan perubahan perilaku terjadi pada individu ataukelompok bahkan pada komunitas.Dukungan terhadap perubahan perilaku bisa dilakukan secara personal, kelompokmaupun secara kolektif oleh komunitas. Secara personal biasanya diberikan olehpetugas lapangan, pendidik sebaya, petugas klinik, atau oleh mami atau pemangkukepentingan di tingkat lokasi yang peduli. Secara kelompok bisa dilakukan melaluipembentukan kelompok-kelompok dukungan dan secara komunitas biasanyadilakukan melalui pembuatan regulasi dan penerapannya melalui sanksi dan reward.Beberapa kegiatan yang termasuk dalam strategi ini adlaah: Kelompok dukungan sebaya. Penilaian risiko individu. Penilaian risiko kelompok. Konseling pendidikan kesehatan. Pelatihan. Dll.f Mempertahankan Perilaku yang Aman dan Penyediaan LayananAdalah strategi untuk memelihara perubahan perilaku yang sudah terjadi. Termasukdi dalamnya adalah menyediakan layanan kesehatan terkait IMS dan HIV yangaksesibel.Strategi mewadahi kegiatan-kegiatan yang memfokuskan diri dan mengolah semuafaktor yang bisa membuat kelompok dampingan mampu mempertahankan perilakubarunya yang sudah aman dari IMS dan HIV. Faktor-faktor tersebut adalah: Terus mempromosikan konsekuensi positif (menguntungkan) dan negatif (merugikan) jika perilaku aman terus dilanjutkan. Memperbaharui dan memperkuat niat (intention) untuk terus memelihara perubahan perilaku yang sudah ada terutama dengan menunjukkan bahawa orang lain juga setuju atau mendukungan perubahan perilaku ini (memperkuat norma subyektif). Memperkuat pelaksanaan kebijakan dan regulasi lokal tentang pencegahan HIV untuk mendukung perubahan perilaku individu.52 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 54. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Memperbesar dukungan sosial dari teman sebaya, orang-orang kunci lapangan dll untuk perubahan perilaku ini. Termasuk memperbesar akses terhadap infomasi yang lebih spesifik dan sesuai kebutuhan personal individu pada tahap pemeliharaan perilaku ini.Beberapa kegiatan yang termasuk dalam strategi ini adalah: Hotline. Konseling KTS. Kelompok dukungan sebaya. Pertemuan koordinasi mobilisasi komunitas. Pertemuan pemantauan implementasi kesepakatan lokal. Pertemuan koordinasi implementasi intervensi struktural. Penyediaan layanan IMS, KTS dan Pengobatan, Dukungan dan Perawatan (PDP) yang aksesibel.g. Peningkatan Keterlibatan dan Menumbuhkan Semangat Kerelawanan Diantara KDAdalah strategi untuk memelihara perubahan perilaku agar terjaga terus meskipunprogram khusus IPP telah dihentikan. Hal ini ditempuh dengan cara melibatkansebanyak mungkin kelompok dampingan atau pemangku kepentingan lokasi. Idenyaadalah invenstasi pengetahuan dan keterampilan kepada komunitas.Meskipun strategi ini ditempatkan pada urutan 7 bukan berarti dilakukan setelahsemua kegiatan selesai dilakukan. Tetapi harus dilakukan sejak awal program dansecara bertahap dikembangkan kepada lebih banyak orang dengan pelibatan yanglebih intensif.Kelompok dampingan dan pemangku kepentingan bisa terlibat dalam hal: Menjadi pendidik sebaya Menjadi nara sumber pengetahuan, sikap dan pengalaman bagi KD lainnya, bagi lembaga pelaksana IPP atau pihak lain. Terlibat dalam perencaaan dan pemantauan program. Menjadi anggota kelompok kerja pelaksana pencegahan HIV di lokasi tersebut. Menjadi narasumber pelaksanaan program Menjadi anggota tim asesmen atau investigator keberhasilan programBeberapa kegiatan yang termasuk dalam strategi ini adalah: Penjajakan kebutuhan secara cepat Pendidikan sebaya Mobilisasi komunitas Intervensi struktural Pemantauan dan evaluasi program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 53
  • 55. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku 5. Pengembangan Rencana KerjaTahap selanjutnya setelah strategi-strategi dirumuskan adalah mulaimengembangkan dan menyusun rencana kerja. Pada tahap ini, perencanaan sudahharus detil.Perencanaan detil ini adalah proses untuk menentukan siapa yang akan melakukansuatu kegiatan, apa, kapan, di mana, bagaimana dan mengapa serta dengan berapabesar biayanya.Ketika membuat rencana, teknik seperti gantt chart dan critical path analysis bisadigunakan karena sangat membantu untuk menetapkan prioritas, deadiline dan alokasisumber-sumber.Pada saat merencanakan kegiatan yang harus dilakukan, harus selalu dipastikanbagaimana mekanisme kontrolnya nanti untuk memonitor kinerja yang ada. Hal initermasuk kegiatan-kegiatan seperti laporan, quality assurance, kontrol keuangandan lainnya yang dibutuhkan untuk mengkoreksi penyimpangan rencana jika ada.Contoh penggunaan gantt chart untuk mengembangkan rencana kerja yang detil tetapitetap sederhana adalah sebagai berkut: TAHUN  BULAN/QUARTER  KEGIATAN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Strategi 2: Pembukaan akses & meraih kepercayaan kelompok dampingan Kegiatan 2.1. Penjajakan X kebutuhan secara cepat Kegiatan 2.2. X Pemetaan Kegiatan 2.3. Pendekatan X kepada tokoh - tokoh kunci Kegiatan 2.4. Sosialisasi program kepada X KD dan pemangku kepentingan54 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 56. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku6. Rekapitulasi Kebutuhan Sumber DayaUmumnya rekapitulasi kebutuhan sumber daya dilakukan menggunakan worksheetexcel perencanaan pembiayaan program berdasarkan jenis kegiatan, frekuensi kegiatandan hal-hal lain terkait seperti jumlah orang yang akan terlibat, alat dan bahan yangdibutuhkan.Namun secara umum, rekap ini berusaha mengetahui jenis sumber daya dan berapajumlahnya. Dalam tabel yang sederhana bentuknya kurang lebih sbb: Jenis Jumlah yang No Kegiatan Sumber Daya Dibutuhkan Strategi 3: Penciptaan dan Penguatan Lingkungan yang Kondusif bagi Perubahan Perilaku dan Kesehatan KD. 1 Advokasi kebijakan/regulasi 2 Pertemuan koordinasi dengan pemangku kepentingan 3 Mobilisasi komunitas 4 Intervensi struktural 5 Konseling dan rujukan pasanganBudget lebih detil bisa menggunakan beragam model worksheet sesuai karakateristikprogram. Tetapi kurang lebih formatnya seperti contoh berikut ini: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 55
  • 57. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku 7. Pengembangan Tim KerjaTim kerja program IPP paling tidak terdiri dari 5 bagian utama: manajer program,asisten adminitrasi dan keuangan, penanggung jawab database program,koordinator lapangan (KL) dan petugas lapangan (PL). Jumlah posisi KL dan PL bisalebih dari satu. Semakin besar jumlah PL maka dibutuhkan semakin banyak KL.Posisi ini bisa ditambah lagi sesuai perkembangang program. Misalnya, di tengahjalan program ternyata juga bertambah menangani isu ODHA. Maka posisi sepertimanajer kasus menjadi diperlukan. Jika lembaga juga akan membuka layanan KTS,maka posisi konselor KTS menjadi dibutuhkan.Strukturnya tim kerja program IPP kurang lebih seperti ini: Direktur Program (optional) Program Manajer Administrasi dan Penanggung jawab Keuangan database program Koordinator Lapangan PL 1 PL 2 PL 3 PL 4 Ket: PL =Petugas LapanganC. Penerapan Rencana ProgramPenerapan rencana program adalah pelaksanaan program itu sendiri yakni berbagaikegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan program. Langkah praktismenerapkan rencana program adalah: lakukan seperti yang sudah direncanakan.Improvisasi kemudian.Banyak pelaksana program merasa kurang puas dengan hal ini. Di sisi lain, adalahmandatory bagi program untuk menyelesaikan apa yang sudah direncanakan dan56 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 58. Pedoman Intervensi Perubahan Perilakudisepakati dengan pihak lain, misalnya lembaga donor. Oleh karena itu, lakukanhal-hal yang mandatory ini, selesaikan, baru kemudian, setelah beberapa kalipengalaman, berimprovisasi untuk membuat kegiatan ini lebih baik, berkualitas,lebih kaya, lebih dalam, lebih memuaskan baik dari sisi penerima program maupunpelaksana program.Beberapa hal kritis yang perlu diperhatikan selama proses penerapan rencana programatau pelaksanaan kegiatan adalah: Akurasi waktu pelaksanaan, apakah sudah sesuai dengan rencana awal? Tempat pelaksanaan, apakah sudah memadai agar output kegiatan bisa tercapai? Pelaksana kegiatan, apakah ada kebutuhan khusus tenaga pelaksana? Apakah perlu narasumber ahli dari luar staf program? Biaya pelaksanaan, apakah biaya yang sudah dianggarkan bisa terserap? Apakah kurang? Dari mana lembaga bisa memperoleh tambahan biaya jika kurang? Alat dan bahan perlekangkapan kegiatan, apakah sudah tersedia? Apakah dibutuhkan waktu dan dana khusus untuk menyediakannya? Data dan laporan kegiatan, bagaimana mendapatkan data dari suatu kegiatan? Kapan dan apakah ada laporan khusus yang tersedia? Pengalihan waktu kegiatan, apakah manajemen program memungkinkan pemajuan dan pengunduran kegiatan? Bagaimana mekanismenya? Jika kegiatan ketiga dan seterusnya dianggap tidak efektif, apakah kegiatan bisa dibatalkan? Apakah bisa diubah menjadi kegiatan lain? Bagaimana caranya?Secara manajemen, pelaksana program perlu terus memantapkan alur komunikasi,koordinasi, komando, delegasi dan scope of work setiap posisi. Ketidakjelasan hal-hal manajerial seperti ini sering membuat staf pelaksana program mengalamidemotivasi selain pemborosan waktu bahkan konflik antar staf.Jejaring dengan lembaga lain juga perlu dimantapkan agar dukungan programtersedia. Seringkali kebutuhan jejaring ini tidak disebutkan secara khusus sebagaibagian dari kegiatan program. Dalam kasus seperti ini, direktur program atauprogram manajer perlu mengambil inisiatif untuk mulai membangun jejaring.Manajemen SDM juga perlu mendapat perhatian selama proses pelaksanaan kegiatan.Isu-isu menajemen SDM yang perlu diperhatikan selama proses pelaksanaan kegiatanadalah: Turn-over staf Perlakuan manajemen keapda staf yang kinerjanya baik atau buruk Staf yang melanggar kode etik lembaga atau program Staf yang bermasalah dengan staf lain atau kelompok dampingan Burn-out atau kejenuhan staf Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 57
  • 59. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuD. Pemantauan dan EvaluasiKerangka kerja sistem informasi dan pemantauan-evaluasi AIDS secara globalmenggambarkan tipe-tipe data yang dibutuhkan pada setia tahapan program dankaitannya dengan kontinum pemantauan dan evaluasi serta perbedaannya. Dariskema ini tergambar perbedaan-perbedaan antara pemantauan dan evaluasi. A ssessmen t In p u t K eg ia t a n O u tp u t O u tco m es Im p ac t & Peren can aan ( S u m b e r d a y a) (In t e rv e n s i , ( Im m e d ia t e ( In te rm e d ia te ( L on g -te rm La y a n a n) E f fe c t s ) E ff e c ts ) E ff e c t s ) A n a lis a Sit u a s i Staff Tr ai n in g # Staf d i latih Peri laku p r o vi d er Pr ev/i n si d en s H IV A n alisis resp o n B i aya Pelayan an # ko n d o m s ter d istr ib u si Peri laku ri si ko N o r m a so sia K eb u tu h an St akeh o ld er M ater ial Ed u kasi # A lat tes terd istr ib u si P e ria la k u p e m a n- Pr ev/i n si d en s IM S A n alisa su m b er d aya F asili tas Pen g o b atan # kl ien d ilayan i f a a t a n la y a n a n K em atian A I D S R en can a kerjasam a Su p p li es Ou treach # Test d i laku kan K u ali tas h i d u p D am p ak eko n o m i D a ta S u rv a i S u r v a ila n c e P e r il a k u, D a ta B e r b a s i s P r o g r a m P e nge m ba nga n D a ta S o s i a l B e r b a s is P o p u la s i P ro g ra m M o n it o rin g E v a lu a s iDari skema ini tergambar bahwa proses pemantauan dan evaluasi mempunyai titiktekan yang berbeda. Pemantauan adalah evaluasi proses dan evaluasi adalahpengukuran dampak. 1. PemantauanPemantauan dilakukan untuk mengetahui apakah para petugas lapangan benar-benarmelakukan pekerjaan program di lapangan, hal-hal apa saja yang dilakukan di lapangan,dan apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun.a. DefinisiAda bermacam-macam definisi pemantauan yang telah dikembangkan oleh para ahlidan berbagai lembaga. Definisi yang paling standar umumnya mengatakanpemantauan sebagai ‘suatu proses untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukansesuai dengan rencana atau tidak’.58 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 60. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuNamun, apapun definisinya, minimal mencakup elemen-elemen di bawah ini:• Fokus utama adalah menentukan apakah kegiatan telah dilakukan sesuai rencana (bisa berupa caranya, waktunya, frekuensi, isi, jumlah peserta, hasil dll).• Melibatkan proses yang terus-menerus dalam hal pengumpulan dan penyatuan informasi/data dari beragam tempat dan waktu.• Menggunakan baik data kuantitatif maupun kualitatif• Memberikan informasi dan pertanyaan kepada pelaksana program dan pemangku kepentingan jika dan di mana usaha-usaha/kegiatan yang ada perlu dimodifikasi agar lebih cocok.Keperluan utama melakukan pemantauan adalah poin terakhir dari elemen-elemenminimal pemantauan di atas. Dengan kata lain, pelaksana program atau pemangkukepentingan dapat melakukan deteksi dini jika ada masalah dan menetapkanperbaikan yang dibutuhkan.b. Aspek yang DipantauPaling tidak ada dua aspek penting yang perlu dimonitor oleh pelaksana program.Pertama, yang berkaitan dengan pelaksanaan dan target-target kegiatan. Dan kedua,yang berkaitan dengan kinerja dan kualitas staf pelaksana program yakni petugaslapangan.Pelaksanaan dan pencapaian target-target kegiatan, dikatakan berhasil jika semuakegiatan dapat dilaksanakan, tepat waktu, dan mencapai hasil atau target sepertitelah direncanakan serta tersedia bukti-bukti yang mendukungnya, misalnya,laporan kegiatan, daftar hadir, notulensi pertemuan, dan surat kesepakatan kerjasama dengan pihak lain. Secara sederhana pihak pemantau bisa membandingkanpelaksanaan aktual kegiatan dengan target-target yang telah direncanakansebelumnya.Dalam program IPP, target-target yang direncanakan biasanya mengacu pada indikatorkeberhasilan IPP yakni:Input:1. Jumlah dan kualifikasi SDM terekrut sesuai rencana2. Jumlah SDM yang dilatih3. Jumlah SDM yang aktif menjalankan program4. Anggaran dibelanjakan sesuai kegiatan, waktu dan jumlahnya5. Material dan fasilitas pendukung program tersedia sesuai rencana6. Pelatihan terlaksana sesuai rencana, termasuk frekuensi dan jumlah pesertanya7. Dll Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 59
  • 61. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuOutput (hasil langsung) yang diharapkan:1. Jumlah KD yang dijangkau sesuai rencana2. Jumlah media KIE yang terdistribusi.3. Jumlah kondom dan pelicin yang terdistribusi.4. Jumlah kartu rujukan yang terdistribusi oleh PL.5. Jumlah kunjungan atau KD yang datang ke layanan kesehatan IMS dan KTS.6. Dll.Kinerja dan kualitas PL, juga perlu dimonitor setiap periode tertentu. Hal ini untukmenjamin bahwa semua PL dapat melakukan outreach dengan kualitas memadaidan perbaikan dapat dilakukan jika dibutuhkan.Aspek kinerja dan kualitas PL yang dinilai biasanya berdasarkan uraian tugas (jobdescription) yang telah ditetapkan sebelumnya.Lembaga juga dapat memantau kinerja dan kualitas PL berdasarkan indikator-indikator lain seperti kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kerja samatim, kepemimpinan, inisiatif atau kemampuan komunikasi. Karena program outreachbiasanya berlangsung singkat (1-3 tahun), pemantauan kinerja dan kualitas PLsebaiknya dilakukan setiap tiga sampai enam bulan sekali. Agar lebih fair, makasebaiknya pemantauan kinerja dan kualitas PL menggunakan formulir standarsehingga semua orang punya acuan yang sama (lihat lampiran contoh formulirpenilaian kinerja dan kualitas staf PL pada bagian akhir handout ini).c. Cara PemantauanPemantauan pelaksanaan dan pencapaian target-target kegiatan biasanya dilakukansecara kuantitatif maupun kualitatif.Secara kuantitatif dapat dilakukan dengan cara:• Desk review Dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis berbagai laporan kegiatan yang ada yang terkumpul melalui formulir pencatatan dan pelaporan.• Exit interview Dilakukan dengan cara melakukan wawancara kuesioner, biasanya terhadap kepuasan penerima kegiatan atau pengguna layanan kesehatan (IMS, KTS, CST). Misalnya wawancara dengan sejumlah KD, peserta pelatihan tertentu atau pasien klinik.60 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 62. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuSecara kualitatif, pemantauan dapat dilakukan dengan cara:• Pertemuan rutin PL Biasanya dilakukan secara mingguan. Pemonitor bisa terlibat langsung dalam pertemuan mingguan ini untuk melihat topik pertemuan dan dinamika diskusi yang ada.• Field Visit Dilakukan dengan cara observasi langsung situasi lapangan dan mengamati bagaimana suatu kegiatan berjalan atau bagaimana Petugas Lapangan menjalankan tugasnya di lapangan.• Key informant interview (KII) Dilakukan dengan cara mewawancarai secara acak beberapa KD untuk melihat proses pelaksanaan kegiatan dan keberhasilannya menurut kaca mata KD. Poin- poin pertanyaan utama telah dibuat dan dapat berkembang secara fleksibel selama proses wawancara. Cara ini hampir mirip dengan wawancara mendalam.• Focus group discussion (FGD) Dilakukan dengan cara mengumpulan beberapa KD (biasanya 5-10 orang) dari berbagai tempat dan latar belakang sosial. Moderator biasanya perlu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk dapat menggali informasi dari KD. Topik yang dibahas biasanya telah ditentukan terlebih dahulu dan spesifik (1 atau 2 topik). Untuk menerapkan cara ini, dibutuhkan keterampilan memfasilitasi yang baik (melemparkan pertanyaan, menganalisis, probing, menyimpulkan, menengahi perdebatan, mengatur lalu lintas diskusi, menggali informasi dari “peserta diam”) dan membuat rangkuman hasil secara akurat.• Interview dengan pemangku kepentingan Dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan atau key person lapangan yang bukan KD. Pemangku kepentingan ini bisa siapa saja, misalnya mucikari, pengurus resos, pemilik/pengelola panti pijat atau tempat hiburan, atau lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan program.• Mystery clients/mystery guest Dilakukan dengan cara memilih relawan non program (seseorang di luar program yang belum pernah dikenal KD) untuk melakukan observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara bebas dengan KD langsung di lapangan. Biasanya berdasarkan topik tertentu.Pemantauan perlu ditetapkan waktu-waktunya agar bisa menjadi agenda rutin dandapat diamati kemajuannya. Penetapan waktu pemantauan juga perlu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 61
  • 63. Pedoman Intervensi Perubahan Perilakumemperhatikan metodenya. Beberapa metode tidak dapat dilakukan terlalu sering.Metode yang lain dapat dilakukan kapan saja.d. Pelaksana PemantauanPelaksana pemantauan bisa lembaga pelaksana program sendiri atau orang luar,tergantung konteks dan keperluannya. Jika lembaga sendiri yang melakukan, makabiasanya adalah pihak manejemen lembaga yang melakukannya seperti ketuayayasan, direktur lembaga, atau manajer program.Pelaksana pemantauan dari luar bisa siapa saja: peneliti, universitas, lembaga donordll. Namun demikian jika lembaga Anda ingin menggunakan pemonitor dari luaragar lebih obyektif, pertimbangkan bahwa orang ini telah familiar dengan isu HIV/AIDS dan karakter KD. Perspektif dan temuan bisa kurang tajam bahkan berbedajika yang dikontrak orang yang masih awam dengan isu HIV dan KD. 2. EvaluasiPada dasarnya evaluasi tidak dilakukan untuk level kegiatan, tapi lebih untuk levelproyek/program (rangkaian dari beberapa kegiatan dalam sebuah proyek), leveloutcome dan level impact. Oleh karena itu, jika dikatakan evaluasi outreach, dimana outreach dalam rancangan program FHI hanya merupakan salah satu kegiatandari sekian banyak kegiatan yang ada, sebenarnya tidak terlalu tepat. Oleh karenaitu, evaluasi di sini diletakkan dalam makna evaluasi program secara keseluruhan,bukan hanya evaluasi tentang outreach.Agar mengetahui seberapa jauh pekerjaan outreach dan pekerjaan kegiatan-kegiatanlain telah membawa hasil maka perlu diadakan evaluasi program. Evaluasi programumumnya dilakuan dalam dua tahap yaitu evaluasi tengah program dan evaluasiakhir program. Biasanya alat yang dipakai dalam mengukur keberhasilan program samaseperti alat ukur saat awal program dilaksanakan.a. DefinisiEvaluasi adaalah kegiatan untuk melihat outcome dan impact yang sekurang-kurangnyamelibatkan elemen-elemen di bawah ini:• Apa saja outcome yang akan diobservasi• Apa arti dari outcome ini• Apakah program menghasilkan perbedaan di lapanganEvaluasi ini biasanya terdiri dari dua bagian:62 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 64. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku 1. Evaluasi outcome dari program: efek program dalam jangka pendek dan menengah (perubahan sikap dan perilaku dll). 2. Evaluasi impact dari program: efek program dalam jangka panjang (perubahan tren HIV/AIDS, penurunan kematian terkait AIDS, atau dampak ekonomi HIV/AIDS pada masyarakat).Evaluasi biasanya dilakukan tidak pada level project atau program (hanya pada KDyang terpapar oleh program outreach Anda), tetapi pada komunitas secarakeseluruhan di suatu wilayah, bisa kota/kabupaten, provinsi atau bahkan nasional.b. Aspek yang DievaluasiDari segi perubahan perilaku, beberapa indikator berikut sering diacu sebagaiindikator yang sering dilihat dalam evaluasi outcome, yakni:Pada kelompok wanita penjaja seks (WPS):1) % WPS yang menyediakan kondom2) % WPS yang melaporkan menawarkan kondom kepada semua kliennya dalam minggu terakhir3) % WPS yang melaporkan pakai kondom pada hubungan seks terakhir dengan klien4) % WPS yang melaporkan penggunaan kondom secara konsisten (selalu pakai) dengan kliennya dalam minggu terakhir5) % WPS yang di-skrining/ditapis IMS dalam bulan terakhir6) % WPS yang mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dalam minggu terakhirPada kelompok pria penjaja seks (PPS):1) % PPS yang menyediakan kondom2) % PPS yang melaporkan menawarkan kondom kepada semua kliennya dalam minggu terakhir3) % PPS yang melaporkan memakai kondom pada hubungan seks anal terakhir dengan klien4) % PPS yang melaporkan memakai pelicin berbahasan dasar air pada seks anal terakhir dengan klien5) % PPS yang di-skrining/ditapis IMS dalam bulan terakhirPada kelompok waria:1) % waria yang menawarkan kondom kepada semua kliennya pada minggu terakhir2) % waria yang memakai kondom pada seks anal terakhir3) % waria yang memakai pelicin berbahan dasar air pada seks anal terakhir4) % waria yang mengikuti skrining/penapisan pada 3 bulan terakhirPada kelompok HRM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 63
  • 65. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku1) % kelompok laki-laki menikah yang menjadi target yangg punya pasangan luar nikah pada tahun terakhir2) % kelompok laki-laki target yg melakukan seks komersial pada 1 th terakhir3) % klien pakai kondom pada seks terakhir dengan penjaja seks perempuan, laki- laki atau waria4) % laki-laki yang punya IMS tahun terakhir dengan pengobatan sendiri yang tidak tepatPada kelompok LSL:1) % MSM yang pakai kondom pada seks anal terakhir2) % MSM yang memakai pelicin berbahan dasar air pada seks anal terakhir3) Rata-rata jumlah pasangan seks pada bulan terakhirSementara itu untuk evaluasi impact, indikator yang diukur lebih luas lagi, misalnyaseperti indikator-indikator yang berkaitan dengan:1) Perubahan tren HIV/AIDS (perubahan prevalensi)2) Penurunan kematian terkait AIDS3) Dampak ekonomi HIV/AIDS pada masyarakat4) Kebijakan yang lahir terkait pencegahan HIV/AIDS5) Stigma dan diskriminasic. Cara EvaluasiSeperti halnya pemantauan, evaluasi dapat dilakukan dengan banyak cara, antaralain:1) Pre- post-intervention surveys Survei yang dilakukan pada awal dan akhir dari suatu intervensi. Alat yang digunakan biasanya sama untuk mengetahui apa saja perubahan yang telah terjadi di lapangan akibat adanya intervensi.2) Behavioral surveillance surveys Dialihbahasakan menjadi Survei Surveilans Perilaku. Dilakukan dengan metode penelitian tertentu yang cukup rigid dan meliputi area yang luas. Analisis statistik yang sangat kaya dapat dihasilkan dari cara ini. Survei ini bahkan, saat ini, digabungkan juga dengan survey biologis yang disebut dengan integrated biological behavioral surveys.3) Sero surveillance Survei yang dilakukan untuk mengetahui besaran masalah IMS dan HIV dengan cara melakukan tes darah kepada sejumlah sampel di suatu wilayah secara rutin. Biasanya Dinkes kota/kabupaten atau provinsi melakukan sero surveillance setiap64 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 66. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku 6 bulan atau satu tahun kepada penjaja seks. Tujuan kegiatan ini bukan untuk mendapatkan siapa orang yang positif atau tidak, tetapi lebih untuk memantau besaran masalah dan tren IMS dan HIV di suatu wilayah secara terus menerus. Oleh karena itu, tidak ada konseling dan informed- consent pada proses ini dan tidak ada pemberitahuan hasil. Petugas sendiri idealnya tidak tahu siapa yang positif dan siapa yang negatif hasil tesnya karena darah tidak diberi nama melainkan dengan kode.d. Pelaksana EvaluasiKarena membutuhkan dana yang besar dan keahlian tersendiri maka evaluasioutcome dan impact, dan untuk menjaga kemungkinan bias, biasanya tidakdilakukan oleh pelaksana program, tetapi oleh orang lain yang ditunjuk untuk itu.Evaluasi outcome vs evaluasi proyek/programBanyak orang sering merancukan antara evaluasi outcome dengan evaluasi proyek.Keduanya berbeda. Perbedaannya adalah sbb: Perbedaan fokus, ruang lingkup dan tujuan antara evaluasi proyek/program dan outcome Evaluasi proyek/program Evaluasi outcome Fokus Input/proses (apakah & di Hasil/efek (apakah, bagaimana, dan mengapa mana tujuan proyek tercapai outcome dapat tercapai, dan kontribusinya dalam suatu area intervensi). pada kesehatan masyarakat secara umum). Ruang Sangat spesifik, terbatas Luas, mencakup outcome dan seberapa luas lingkup pada tujuan proyek, input, program, proyek, intervensi, partner dan kegiatan dan output. sinergi diantara partner berkontribusi terhadap pencapaian indikator-indikator outcome yang telah ditentukan. Tujuan Berbasis proyek, untuk Mempertinggi efektivitas pembangunan atau memperbaiki implementasi, program secara keseluruhan, membantu untuk mengarahkan ulang pengambil keputusan dan kebijakan, dan perjalanan proyek pada area mensistematiskan pendekatan -pendekatan yang sama yang ada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 65
  • 67. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuE.Pencatatan dan Pelaporan 1. PencatatanPencatatan adalah proses mentransfer informasi (angka, kejadian) yang dihasilkansuatu kegiatan ke dalam formulir khusus yang disediakan untuk itu agar dapat direkap,dianalisis dan dipelajari lebih lanjut sebagai bukti ada dan terlaksananya suatu kegiatan.Pencatatan dilakukan menggunakan formulir tertentu, sering disebut juga denganformulir dokumentasi.Pencatatan penting karena akan menjadi alat bukti dan alat verifikasi apakah kegiatansudah dilakukan sesuai yang direncanakan atau belum. Pencatatan juga sering menjadidokumen penunjang ketika membuat laporan pengeluaran keuangan. Ketikapemantauan, pencatatan akan menjadi salah satu input/bahan yang akan dilihat dandipelajari.Pencatatan kegiatan IPP dilakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan bisa dalambentuk harian, mingguan, bulanan dan tiga bulanan atau enam bulanan (tergantungdari waktu pelaksanaan kegiatan). Beberapa kegiatan bisa jadi membutuhkan prosespencatatan tersendiri (khusus) sebelum kemudian diintegrasikan ke dalam pencatatanbesar program. Pencatatan dilakukan dengan mengisi formulir khusus pencatatan(formulir dokumentasi) yang telah distandarkan sesuai tujuan dan jenis-jenis kegiatanprogram.Apa yang dicatat biasanya sesuai dengan indikator proses dari sebuah program IPP.Karena fokus program IPP bisa berbeda-beda, maka pencatatan indikator proses inijuga bisa berbeda.Beberapa contoh indikator proses program IPP dan biasanya masuk ke dalam prosespencatatan adalah: Jumlah KD yang dikontak/dijangkau/dipapar oleh program melalui kegiatan tertentu Jumlah KD yang mendapat pelatihan yang diselenggarakan oleh program Jumlah KD yang menerima materi pencegahan dan KIE Jumlah pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam pertemuan advokasi Jumlah kondom/pelicin terjual Jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam kelompok kerja AIDS di lokasi Jumlah pendidik sebaya yang dilatih Jumlah pendidik sebaya yang aktif Jumlah edutainment yang diselenggarakan Jumlah media KIE yang diproduksi Jumlah media KIE yang didistribusikan66 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 68. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Jumlah KD yang dirujuk ke layanan IMS dan KTS Jumlah KD yang memanfaatkan layanan IMS dan KTS Jumlah kartu rujukan yang didistribusikan Jumlah outlet kondom yang dikembangkan program Jumlah outlet kondom yang aktif Jumlah telepon hotline Jumlah pengunjung website Jumlah KD yang ikut chatting DllKomponen kegiatan yang dicatat umumnya meliputi: nama kegiatan, peserta kegiatandan jumlahnya, waktu kegiatan (tanggal, durasi, frekuensi, misalnya, kegiatan pertamaatau kegiatan ulangan), isi kegiatan (informasi yang diberikan, materi yang disampaikan,alat/bahan/produk yang didistribusikan), hasil-hasil utama kegiatan dan catatantentang rencana tindak lanjut ke depan.Pencatatan dilakukan oleh setiap staf sesuai dengan posisinya masing-masing.Misalnya, pencatatan hasil outreach, PRI, PRK, penyuluhan dilakukan oleh KL atau PL.Pencatatan proses KTS dilakukan oleh konselor KTS. Pencatatan hotline dilakukan olehkonselor hotline dan seterusnya. Pencatatan oleh masing-masing staf ini kemudiandiserahkan kepada staf khusus yang bertanggung jawab atas databse program untukkompilasi.Pencatatan sebaiknya dilakukan setiap kali kegiatan telah dilakukan tanpa menundawaktu. Beberapa informasi mungkin akan hilang atau tidak akurat lagi karena lupaakibat penundaan ini.Pencatatan dilakukan tidak di depan KD atau peserta kegiatan, kecuali jika hal initidak menjadi masalah. Sejauh memungkinkan pencatatan dilakukan di tempat lainseperti di kantor atau drop-in centre.Cara pencatatan lebih teknis biasanya disediakan dalam petunjuk teknis pencatatansebuah kegiatan atau program IPP. Pencatatan bisa dilakukan secara manual (ditulistangan di atas sebuah form) atau diisi secara elekronik menggunakan komputer.Contoh pencatatan program IPP dan petunjuk teknis pengisiannya dapat dilihatpada lampiran dokumen ini.2. PelaporanYang dimaksud dengan pelaporan di sini adalah pelaporan dalam bentuk tulisanatau dokumen tertulis. Pelaporan adalah suatu proses menghasilkan suatu dokumenyang berisi informasi atau isi lain sebagai refleksi dari penelusuran dan temuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 67
  • 69. Pedoman Intervensi Perubahan Perilakuform-form pencatatan dan/atau sumber lain yang menjelaskan situasi dan audienstertentu.Pelaporan program IPP merupakan rekapitulasi isi form pencatatan atau hasil-hasilinti dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Bentukpelaporan biasanya juga mempunyai standar tertentu sesuai yang telah diaturprogram.Manajer program dan direktur program adalah orang yang bertanggung jawab membuatlaporan atas data-data yang tercatat dalam form dokumentasi kegiatan, databaseprogram dan hasil konfirmasi ulang kepada staf yang bersangkutan.Pelaporan umumnya dibuat secara bulanan, 3 bulanan (per quarter), tengah programdan pada akhir program. Dalam konteks pemantauan, dokumen laporan juga akanmenjadi bahan rujukan. Tidak ada perbedaan baku antara laporan bulanan, 3bulanan, tengah program dan akhir program.Laporan bulanan biasa merupakan rekap dari berbagai form pencatatan kegiatanharian atau mingguan. Sementara laporan 3 bulanan biasanya merupakan laporandeskriptif untuk menggambar kemajuan penting yang diraih selama 3 bulan berjalan,beserta tantangan utama dan rekomendasinya. Sementara laporan 6 bulan danakhir tahun biasanya merupakan hasil refleksi dan review program secarakeseluruhan untuk melihat capaian, tantangan dan tepat-tidaknya suatu strategidijalankan serta rekomendasi untuk perbaikan strategi ke depan.Karena sifatnya yang lebih besar dari pencatatan dan sering menjadi patokankemajuan program dari waktu ke waktu, dokumen laporan biasanya disusunbersama-sama oleh staf program IPP dipimpin oleh manajer program. Analisis lebihdalam atas data-data pencatatan biasanya juga diberikan dalam dokumen laporan ini.Selain merekap data angka atau frekuensi, pelaporan juga menjawab pertanyaan’mengapa’ dan ’bagaimana’ dari data atau situasi yang direkap.Sebuah pelaporan paling tidak berisi: Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan hasil-hasil utamanya pada periode pelaporan Keberhasilan-keberhasilan kegiatan yang utama Tantangan kegiatan-kegiatan yang ada Rekomendasi cara mengatasi tantangan Rencana tindak lanjut68 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 70. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku BAB IV TEKNIS PELAKSANAANPROGRAM INTERVENSIPERUBAHAN PERILAKU Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 69
  • 71. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku BAB IV TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM INTERVENSI PERUBAHAN PERILAKU Dalam upaya menanggulangi penyebaran IMS, HIV dan ○ ○ AIDS melalui intervensi perubahan perilaku ada beberapa ○ ○ intervensi yang telah terbukti efektif. ○ ○ ○ Jenis-jenis intervensi tersebut adalah: ○ ○ ○ ○ • Penilaian Risiko Individu. ○ • ○ Penilaian Risiko Kelompok. ○ • Fasilitasi Kelompok Dukungan Sebaya Pencegahan ○ ○ IMS dan HIV. ○ ○ • Chatting. ○ • ○ Pendidikan Sebaya. ○ • Hotline. ○ ○ • Outreach ○ ○ • Edutainment. ○ • ○ Mobilisasi Komunitas. ○ • Pemasaran Sosial Kondom dan Pengelolaannya. ○ ○ • Kerjasama Dengan Layanan Rujukan. ○ ○ • Penyuluhan. ○ ○ ○ Jenis-jenis intervensi tersebut telah disebutkan pada Bab ○ ○ II. Berikut adalah uraian mendalam dari setiap jenis ○ ○ intervensi efektif. ○ ○ ○70 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 72. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuA. Penilaian Risiko Individu (PRI) 1. Pengertian Penilaian risiko mengacu pada proses menentukan besar kecilnya risiko yang diakibatkan perilaku tertentu seseorang. Agar penilaian risiko bermanfaat optimal sebaiknya dilanjutkan dengan upaya pengurangan risiko bagi seseorang yang teridentifikasi memiliki risiko tinggi terpapar suatu hal yang dianggap berdampak buruk. PRI mengajak seorang kelompok dampingan (KD) mengenali perilakunya serta mempelajari tingkat risiko dari perilakunya tersebut dan meningkatkan pemahaman pentingnya berperilaku aman. PRI dilakukan untuk mengurangi ketidaknyamanan yang dialami saat orang mendiskusikan masalah bersifat pribadi yang memang diperlukan untuk mengetahui risiko dari perilakunya. Penilaian risiko tidak hanya bertujuan membantu seseorang menentukan risiko perilakunya terhadap penularan IMS dan HIV melainkan juga mendorong dan mengajak KD merencanakan perilaku pengganti yang lebih aman melalui suatu bentuk layanan pendidikan kesehatan secara langsung kepada KD. 2. Tujuan Tujuan umum: Memastikan kelompok berperilaku risiko tinggi memahami dan mengurangi perilaku berisiko tertular IMS dan HIV. Tujuan khusus: • Mengindentifikasi perilaku berisiko terhadap penularan IMS dan HIV bersama- sama KD. • Mengidentifikasi cara-cara mengurangi perilaku berisiko bersama-sama KD. • Membantu KD membuat rencana mengubah perilaku berisikonya menjadi lebih aman. • Membantu KD melaksanakan perilaku yang lebih aman terhadap penularan IMS dan HIV. • Meningkatkan akses terhadap layanan yang mendukung terciptanya perilaku baru. 3. Sasaran Individu berperilaku risiko tinggi yang telah memperoleh paket informasi lengkap meliputi: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 71
  • 73. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku• Informasi IMS, HIV dan AIDS termasuk KTS (Konseling dan Tes HIV Sukarela/KTS).• Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang disertai diskusi.• Materi pencegahan (kondom dan pelicin) yang disertai dengan diskusi.• Informasi dan pendidikan keterampilan negosiasi kondom dan alternatif seks lebih aman lainnya.• Informasi mengakses layanan (Informasi Menular Seksual, KTS, Manajemen Kasus, Kelompok Dukungan Sebaya, Perawatan Dukungan dan Pengobatan).4. Prinsip Pelaksanaan• Berdasarkan kesukarelaan dan kemampuan peserta mengurangi perilaku berisiko karena pengurangan risiko harus dilakukan secara bertahap dan realistis. Mulai dari risiko yang paling mudah diubah.• Rencana pengurangan risiko biasanya berlangsung 1 bulan tergantung dari kelompok mana KD berasal. Untuk membantu pencapaian, PRI sebaiknya dirancang berdasarkan durasi tertentu. Biasanya PRI dilaksanakan dalam 3-5 kali pertemuan. Waktu pertemuan dirancang per minggu (paling cepat) atau per bulan (paling lama).• Prinsip kerahasiaan.5. PelaksanaPetugas lapangan atau fasilitator yang telah memperoleh pelatihan khusus mengenaiPRI dan mempunyai keterampilan komunikasi individu yang mumpuni terutama meliputi:• Keterampilan komunikasi: komunikasi verbal dan non verbal, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan dan mereview pertemuan serta mengambil kesimpulan.• Keterampilan fasilitasi: mengembangkan dan mengorganisasikan ide serta mendorong pengambilan keputusan KD.• Keterampilan bina suasana: menggunakan berbagai permainan sehingga suasana menjadi akrab.6. SaranaFormulir PRI dengan muatan sebagai berikut:• Pasangan seks meliputi jumlah pasangan seks dan variasi pasangan seks.• Penggunaan kondom dan pelicin.• Perilaku seks.• Jenis pelicin dan penggunaannya.• Pemeriksaan kesehatan.72 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 74. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku • Kepatuhan minum obat. • Pengobatan sendiri. • Penggunaan Alkohol dan Napza. 7. Hal-hal lain yang terkait dalam pelaksanaan: Dalam membantu terjadinya perubahan perilaku KD, dukungan yang perlu diberikan PL antara lain: • Mengingatkan kembali paket informasi lengkap yang telah diterima KD sebelumnya. • Informasi cara mengakses layanan. • Kesediaan mendampingi KD ke fasilitas layanan sesuai kebutuhan serta menjembatani sekiranya KD mengalami hambatan dalam memperoleh layanan. • Kesediaan PL untuk menjembatani antara KD dengan pemangku kepentingan atau pihak terkait apabila terjadi hambatan dalam proses perubahan perilaku.B. Penilaian Risiko Kelompok (PRK) 1. Pengertian Penilaian Risiko Kelompok (PRK) adalah proses penilaian risiko berkelompok yang dilaksanakan secara interaktif untuk membantu peserta mengidentifikasi perilaku spesifik yang menempatkan mereka pada situasi berisiko tertular HIV. PRK membantu peserta untuk mengatasi risiko risiko satu demi satu dengan cara-cara yang mereka anggap sesuai. Peserta dipandu untuk menilai risiko dari perilakunya saat ini dan mengembangkan perencanaan bersama sehingga dapat berperilaku lebih aman terhadap penularan IMS, HIV dan AIDS. Memanfaatkan berbagai kelompok yang ada di lokasi intervensi merupakan pendekatan penting dalam suatu intervensi karena kelompok-kelompok tersebut dapat menyediakan akses pada jejaring sosial yang ada. Selain itu kelompok merupakan sarana penting untuk berbagi informasi dan memberikan dukungan terhadap individu yang melakukan perubahan perilaku 2. Tujuan Tujuan umum: Memastikan bahwa kelompok berperilaku risiko tinggi memahami dan mengurangi perilaku berisiko tertular IMS dan HIV. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 73
  • 75. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Tujuan khusus: • Mengindentifikasi perilaku berisiko terhadap penularan IMS dan HIV bersama- sama kelompok KD. • Mengidentifikasi cara-cara mengurangi perilaku berisiko bersama-sama kelompok KD. • Membantu kelompok KD membuat rencana mengubah perilaku berisikonya menjadi lebih aman. • Membantu kelompok KD melaksanakan perilaku yang lebih aman terhadap penularan IMS dan HIV. • Meningkatkan akses terhadap layanan yang mendukung terciptanya perilaku baru. 3. Sasaran Sasaran PRK adalah kelompok berperilaku risiko tinggi yang telah memperoleh paket informasi secara lengkap, yakni: • Informasi IMS, HIV dan AIDS termasuk KTS (Konseling dan Tes HIV Sukarela/ KTS). • Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang disertai diskusi. • Materi pencegahan (kondom dan pelicin) yang disertai dengan diskusi. • Informasi dan pendidikan keterampilan negosiasi kondom dan alternatif seks lebih aman lainnya. • Informasi mengakses layanan (Informasi Menular Seksual, KTS, Manajemen Kasus, Kelompok Dukungan Sebaya, Perawatan Dukungan dan Pengobatan). 4. Prinsip Pelaksanaan • Memanfaatkan kekuatan kelompok inti yang ada dalam kelompok berperilaku risiko tinggi. Besarnya kelompok antara 2-8 orang. Jika lebih dari 8 orang, sebaiknya PRK dilaksanakan dalam dua kelompok atau lebih. • Berdasarkan kesukarelaan dan kemampuan peserta mengurangi perilaku berisiko karena pengurangan risiko harus dilakukan secara bertahap dan realistis. Mulailah dengan risiko yang paling banyak dihadapi oleh peserta kelompok. • Rencana pengurangan risiko biasanya berlangsung 1 bulan. Untuk membantu pencapaian, PRK sebaiknya dirancang berdasarkan durasi tertentu. Biasanya PRK dilaksanakan dalam 3-5 kali pertemuan. Waktu pertemuan dirancang per minggu (paling cepat) atau per bulan (paling lama).74 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 76. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku• PRK bisa diakhiri jika minimal ada 1 rencana pengurangan risiko yang berhasil karena PRK yang ideal seringkali membutuhkan waktu yang lama dan membosankan sehingga banyak peserta yang mengundurkan diri (drop out).• Prinsip kerahasiaan.5. PelaksanaPetugas lapangan atau fasilitator yang telah memperoleh pelatihan khususmelaksanakan PRK. Selain itu fasilitator harus memiliki keterampilan sebagai berikut:• Keterampilan komunikasi: komunikasi verbal dan non verbal, membangun dan mendukung konsensus, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan, dan mengelola tanya jawab.• Keterampilan fasilitasi: mengembangkan dan mengorganisasikan ide, mengelola pertemuan, mendorong pengambilan keputusan KD, mengelola konflik, dan membuat kelompok aktif.• Keterampilan bina suasana: berbagai permainan dan bernyanyi sehingga suasana menjadi akrab.6. Sarana• Formulir penilaian risiko kelompok7. Hal-hal lain yang terkait dalam pelaksanaan. a. Kelompok Inti. Untuk memastikan adanya keterbukaan dan pemberian dukungan di antara peserta, PRK mensyaratkan pesertanya terikat dalam satu kelompok inti yaitu mereka yang berasal dari jaringan sosial yang sama. Kelompok inti biasanya mudah diamati karena anggotanya sering bertemu dan berinteraksi, dan merupakan teman jalan dan teman untuk mencurahkan permasalahan. Panduan digunakan untuk menetapkan kelompok inti antara lain: • Dasar pembentukan kelompok (asal daerah, tempat kos, hobi). • Proses pembuatan aturan kelompok. • Aturan yang mempengaruhi kehidupan KD, baik sebagai individu maupun kelompok, serta sanksi sosial terhadap mereka yang tidak mematuhi aturan. • Kekuatan yang dimiliki kelompok yang dapat digunakan sebagai dasar perubahan perilaku. • Identifikasi tokoh penting dari kelompok inti. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 75
  • 77. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku b. Dukungan yang perlu diberikan PL: • Mengingatkan kembali paket informasi lengkap yang telah diterima KD sebelumnya. • Informasi cara mengakses layanan. • Kesediaan mendampingi KD ke fasilitas layanan sesuai kebutuhan serta menjembatani sekiranya KD mengalami hambatan dalam memperoleh layanan. • Kesediaan PL untuk menjembatani antara KD dengan pemangku kepentingan atau pihak terkait apabila terjadi hambatan dalam proses perubahan perilaku.C. Membentuk dan Mengelola Program Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) 1. Pengertian Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) merupakan forum dimana anggota bertemu secara rutin untuk berbagi informasi dan saling memberikan dukungan guna membantu mereka mengubah perilaku atau mempertahankan perilaku baru yang lebih aman serta mendorong terbentuknya norma positif kelompok. KDS bukanlah merupakan pengganti pengobatan/perawatan medis, tetapi terbukti dapat menjadi pelengkap efektif dari pengobatan/perawatan yang ada. KDS merupakan cara jitu untuk mengumpulkan KD yang memiliki kesamaan situasi, kekhawatiran, dan masalah. Kekuatan KDS terletak kesamaan pengetahuan dan gaya hidup diantara para anggotanya sehingga mereka cepat membangun hubungan, lebih sensitif akan kebutuhan sesama, dapat saling memberikan dukungan yang relevan, bermakna, eksplisit dan jujur, dapat membangun kontak dan interaksi sosial yang berkesinambungan. Dengan demikian anggota KDS dapat saling mempengaruhi untuk mendorong perubahan perilaku yang lebih luas di kalangan kelompoknya. Bantuan yang disediakan dalam KDS adalah penyediaan informasi yang relevan, berbagi pengalaman personal terkait, mendengarkan pengalaman anggota lain, penyediaan pengertian yang simpatik dan pemberdayaan anggotanya serta memantapkan jaringan sosial.76 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 78. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku2. TujuanTujuan Umum:Memastikan kelompok berperilaku risiko tinggi memahami dan mengurangi perilakuberisiko tertular IMS dan HIV.Tujuan Khusus:• Menyediakan forum berbagi dalam kelompk yang setara untuk saling menolong.• Mendukung dan menguatkan terjadi perubahan perilaku kelompok ke arah yang lebih aman agar tidak terinfeksi HIV.3. SasaranKD yang memiliki kesamaan masalah, situasi atau keadaan serta terikat dalamperasaan senasib di lokasi program.4. Prinsip Pelaksanaan• Berdasarkan pada kebutuhan KD untuk berkumpul dan saling memberikan dukungan.• Anggota KDS paling banyak 8 orang agar dapat berpartisipasi optimal dan memperoleh dukungan secara efektif.• Sukarela.• Rutin dan berkesinambungan.• Mendukung dan memperkuat perubahan perilaku.• Toleransi terhadap keunikan setiap anggotanya.• Menghargai pengalaman dan informasi yang diberikan anggota lainnya.• Prinsip kerahasiaan• TIDAK BOLEH menghakimi.• TIDAK BOLEH menggunakan sikap agresif, konfrontasi atau melecehkan.5. PelaksanaPetugas lapangan atau fasilitator yang memiliki keterampilan berkomunikasi, mulaidari mengajukan pertanyaan, mendengarkan aktif, mengelola tanya jawab,memfasilitasi diskusi, meningkatkan partisipasi peserta sampai pada keterampilanmengelola konflilk. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 77
  • 79. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku 6. Sarana • Formulir data pribadi peserta KDS • Laporan hasil pertemuan KDS 7. Hal-hal yang terkait dalam pelaksanaan Cara mengelola peserta KDS yang diam, dominan atau bersikap emosional secara berlebihan: • Setiap anggota bebas bicara, tetapi tidak wajib. • Semua ekspresi perasaan diperbolehkan, termasuk tertawa & menangis, asal tidak menyerang kondisi fisik seseorang. • KDS ini adalah milik peserta. Jika anggota punya saran atau kritik, dorong mereka untuk menyuarakan. • Berikan kesempatan setiap peserta untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan. • Bila ada peserta yang mendominasi, minta mereka untuk memberikan kesempatan pada anggota lain. • Apabila ada peserta yang menangis, biarkan. Jika dia tidak “pecah”, tidak perlu mencoba memperbaiki. • Jika tangisan tidak berhenti atau peserta minta Anda untuk melanjutkan, lanjutkan. Berikan kesempatan pada peserta tersebut untuk menenangkan diri. Setelah beberapa saat Anda bisa mulai lagi dengannya. • Jika peserta menangis dan meninggalkan ruangan, seseorang harus mengikutinya dan menenangkannya. • Pastikan peserta bersikap sensitif dengan perasaan dan pendapat anggota lain.D. Membuka dan Mengoperasikan Program Chatting 1. Pengertian Penggunaan internet memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan peralatan komunikasi lain terutama bila dibandingkan dengan penjangkauan langsung oleh petugas lapangan. Sebagai salah satu media komunikasi, tidak diragukan lagi penggunaan internet sangat luas dan bisa berkembang lebih luas lagi. Komunikasi78 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 80. Pedoman Intervensi Perubahan Perilakulewat chatting termasuk salah satu bukti meluasnya penggunaan internet karena biayamurah dan dapat menjangkau banyak pengguna.Chatting merupakan perilaku berkomunikasi dua arah melalui saluran tertentuyang ada di internet. Chatting menjadi alternatif media berkomunikasi yang murahdan mudah. Dengan chatting seseorang bisa melakukan komunikasi dengan banyakorang yang berada dalam kota ataupun luar kota.2. TujuanTujuan umum:Memastikan kelompok berperilaku risiko tinggi memahami dan mengurangi perilakuberisiko tertular IMS dan HIV, terutama bagi mereka yang sulit dijangkau dantertutup secara sosial, budaya maupun geografis.Tujuan khusus:• Melakukan diseminasi pengetahuan tentang IMS, HIV dan AIDS dan kesehatan seksual.• Memberikan dukungan terjadinya perubahan perilaku, dari perilaku berisiko menjadi perilaku aman.• Mendekatkan kelompok berperilaku risiko tinggi kepada akses layanan yang tersedia baik yang dimiliki lembaga pelaksana program chatting ataupun lembaga lain dengan sistem rujukan, misalnya: layanan klinik IMS, layanan KTS, layanan dukungan, pengobatan dan perawatan.• Mendekatkan kelompok perilaku risiko tinggi kepada kegiatan lapangan yang dilakukan oleh lembaga pelaksana program chatting, misalnya: kegiatan kampanye, kelompok pendukung, diskusi kelompok terfokus, pelatihan penurunan risiko, pelatihan komunikator kelompok, survei perilaku, dan lain- lain.• Penguatan kelompok berperilaku risiko tinggi.3. SasaranKelompok berperilaku risiko tinggi yang mempunyai akses serta ketertarikanberkomunikasi di dunia maya.4. Prinsip Pelaksanaan• Mudah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 79
  • 81. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku • Cepat dan tepat. • Kapasitas. • Kualitas jaringan. • Kerahasiaan. • Efisien dan efektif. 5. Pelaksana • Memiliki ketertarikan dan pengetahuan teknis tentang program komputer. • Khusus untuk operator channel, sebaiknya memahami pola “kultur “ kelompok perilaku risiko tinggi yang suka melakukan chatting. Selain itu operator diharapkan dapat membangun situasi kondusif terutama dengan KD yang baru, atau yang masih ragu-ragu mengenai program chatting. • Memperhatikan privasi dan keamanan informasi dalam program chatting. • Memiliki keterampilan komunikasi: komunikasi verbal, mengajukan pertanyaan secara menarik dan intriguing dan mengelola tanya jawab. 6. Sarana • Dokumentasi harian chatting • Dokumentasi bulan chattingE. Pengelolaan Program Pendidik Sebaya 1. Pengertian Program Pendidik Sebaya atau Peer Education (PE) adalah program penjangkauan yang bertujuan mengubah perilaku berisiko dari populasi melalui penyebaran informasi yang dilakukan anggota kelompok yang telah memperoleh pelatihan secara khusus mengenai topik terkait. Program Pendidik Sebaya biasanya digunakan untuk melakukan perubahan perilaku di tingkat individu dengan cara mengubah pemahaman, sikap dan perilaku populasinya. Meskipun demikian program ini dapat digunakan untuk melakukan perubahan di tingkat kelompok atau komunitas dengan cara mempengaruhi normal-norma sosial dan memulai aksi sosial yang mengarah pada perubahan kebijakan.80 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 82. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuProgram PE dikembangkan berdasarkan pemikiran bahwa seseorang lebih mudahdipengaruhi oleh peer nya daripada “orang luar” karena karena peer memilikikesamaan karakteristik demografi (umur, tempat tinggal, pekerjaan, tingkatpendidikan) dengan populasi maka mereka berbicara dalam “bahasa” yang samasehingga memudahkan proses komunikasi, dan peer memahami tantangan yangdihadapi komunitas untuk mengubah perilaku berisiko mereka menjadi perilakulebih aman. Program PE adalah komponen program HIV & AIDS yang sangat populer.2. TujuanTujuan umum:Memastikan kelompok berperilaku risiko tinggi memahami, mengurangi perilakuberisiko tertular IMS dan HIV dan mempertahankan perilaku baru yang lebih aman.Tujuan khusus:• Menjadi kekuatan yang mendorong dan mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku dalam pemakaian kondom, penapisan rutin, pencarian pengobatan yang tepat dan pelaksanaan Konseling dan Tes Sukarela.• Menjadi contoh model (role model) positif yang melaksanakan perilaku lebih aman terhadap penularan IMS dan HIV.• Meningkatkan akses KD terhadap layanan yang mendukung terciptanya perilaku baru.3. Sasaran• Komunitas berperilaku risiko tinggi terhadap penularan IMS dan HIV.• Komunitas yang memiliki pemangku kepentingan yang peduli terhadap program pencegahan dan penanggulangan IMS, HIV dan AIDS.• Komunitas yang memiliki kapasitas untuk membentuk dan mengelola program PE.4. Prinsip Pelaksanaan• Merupakan bagian program IPP sehingga pembentukan dan pengelolaannya, paling tidak pada tahap awal dilakukan lembaga atau institusi yang menaungi program tersebut.• Pembentukan dan pengelolaannya program PE dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang ada di wilayah intervensi dimulai dari tahap Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 81
  • 83. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku perencanaan sampai pemantauan dan evaluasi. Dengan berjalannya waktu, pemangku kepentingan terlibat aktif mengelola program PE untuk memastikan keberlangsungan program.• Strategi memandirikan komunitas menangani isu pencegahan IMS, HIV dan AIDS. Dalam pengembangan program PE harus ada kepercayaan terhadap kapasitam.s dan kemampuan komunitas untuk mandiri. Organisasi hanyalah alat pemicu. Apabila komunitas tidak atau belum memilki kapasitas dan kemampuan mengurus diri mereka sendiri maka program PE sebaiknya ditunda.5. Pelaksana • Petugas lembaga yang diberi tanggung jawab untuk mengelola program PE. • Pemangku kepentingan di wilayah kerja yang memiliki kepedulian mengelola program PE.6. Sarana • Panduan wawancara. • Materi KIE. • Perangkat pemantauan. • Perangkat evaluasi.7. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan a. Kriteria PE • Diterima dan dihargai oleh komunitasnya. • Memiliki kemampuan berkomunikasi • Terbuka, responsif dan dapat menerima ide-ide baru • Bisa baca tulis. • Dapat menjadi role model. • Memiliki motivasi dan bersedia terlibat dalam program. • Memiliki jiwa pemimpin. • Mampu bekerja dalam tim • Mudah ditemui oleh KD (tinggal disatu tempat dalam jangka waktu yang lama). • Memiliki kesamaan karakteristik dengan KD lainnya. • Mau bekerja sebagai relawan. • Memiliki pengalaman sebagai volunter pada program lain. • Karakter lain yang berhubungan dengan program secara khusus.82 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 84. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Empat kriteria pertama merupakan kriteria minimal yang harus ada pada seorang pendidik sebaya, sementara kriteria lain ditentukan situasi yang ada di lapangan.b. Peran PE • Membantu PL membuka wilayah baru. • Menginisiasi diskusi (individu/kelompok) dikalangan KD ditempat tinggalnya atau di area jangkauan yang menyesuaikan dengan kondisi KD. • Memotivasi dan mendorong perubahan perilaku (pakai kondom dan mengakses layanan layanan kesehatan yang tepat) • Promosi dan distribusi kondom/pelicin. • Pemantauan outlet kondom di hotspot tempat dia mangkal • Distribusi materi KIE. • Promosi layanan kesehatan (tempat, cara, waktu, dan manfaat).c. Panduan wawancara PE: Wawancara PE pada prinsipnya adalah menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan kunci. Pertanyaan kunci tersebut, antara lain: • Apakah kamu kenal baik dengan semua teman-teman dan orang- orang kunci disini? • Apakah kamu pernaa pakai kondom? Berapa sering? Apa pendapatmu tentang hal ini? • Apakah kamu bisa meyisihkan waktu untuk memberikan indormasi kesehatan kepada tmean-temanmu? Berapa banyak kira-kira? • Apakah kamu suka dengan hal-hal dan ide baru? • Apakah kamu bisa baca tulis? • Apakah punya kebebeasan untuk keluar “rumah/wisma/bar”? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 83
  • 85. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuF. Membuka dan Mengoperasikan Program Layanan Hotline Telepon 1. Pengertian Layanan hotline merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memberikan informasi akurat, konseling dan melakukan rujukan pada layanan kesehatan yang tepat. Prinsip dimana orang yang menghubungi hotline tidak perlu memberikan nama sesungguhnya (anonimitas) merupakan faktor penting dalam layanan hotline karena anonimitas memungkinkan penelpon mengajukan pertanyaan yang sulit dibahas dalam pertemuan tatap muka. Selain itu kenyataan di lapangan menunjukkan kelompok berperilaku risiko tinggi, baik penjaja seks laki-laki dan perempuan, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki dan pria berperilaku risiko tinggi tidak selalu terbuka dalam mengungkapkan identitas seksual mereka, misalnya, di kalangan LSL terdapat sejumlah laki-laki yang merasa risih untuk tampil secara terbuka dan bergabung dalam program pelayanan kesehatan. Layanan hotline dapat digunakan sebagai barometer untuk mengukur cakupan penyebaran informasi yang sudah dilakukan dan memandu pengembangan intervensi baru. Misalnya, banyak penelpon yang menanyakan secara mendalam berbagai infeksi menular seksual, menunjukkan diperlukan informasi yang lebih banyak mengenai topik terkait. Layanan hotline telepon bukan saja bermanfaat bagi kelompok berperilaku risiko tinggi tetapi juga bagi anggota masyarakat lainnya yang membutuhkan informasi dan konseling sehubungan dengan upaya perubahan perilaku agar hidup lebih sehat, termasuk kehidupan seksual, dan terlindung dari Infeksi HIV maupun IMS. Mengingat rentannya suatu layanan hotline kesehatan mengalami penyalahgunaan fungsi, misalnya layanan hotline kesehatan menjadi layanan percakapan telepon untuk kepuasan seksual (phone sex), layanan biro jodoh maupun layanan escort sex (transaksi seksual terselubung), maka perlu dibuat standar prosedur operasional atau SPO Membuka dan Mengoperasikan Program Layanan Hotline Telepon. 2. Tujuan Tujuan umum: Memastikan kelompok berperilaku risiko tinggi memahami dan mengurangi perilaku berisiko tertular IMS dan HIV.84 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 86. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuTujuan khusus:• Memberikan informasi yang akurat dan sesuai kebutuhan penelepon.• Menyediakan kesempatan pada penelepon untuk berdialog.• Memberikan dukungan pada penelepon dengan cara mendengarkan dan, bila perlu, melakukan konseling.• Bila perlu, memberikan informasi mengenai rujukan.• Mengidentifikasikan kebutuhan informasi KD.3. SasaranKelompok perilaku risiko tinggi terhadap penularan IMS, HIV dan AIDS.4. Prinsip Pelaksanaan• Prinsip kerahasiaan.• Keberlangsungan layanan.• Promosi berkesinambungan mengenai keberadaan layanan hotline.• Prinsip anonimitas dimana penelepon tidak diharuskan menyebutkan jati diri mereka sesungguhnya untuk memastikan keleluasaan dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapinya.• Prinsip tidak menghakimi dan tidak memberikan label tertentu pada siapapun.5. Pelaksana• Konselor hotline di lembaga.• Petugas lain di lembaga yang ditunjuk melakukan program hotline telepon dengan kriteria: o Telah dilatih konseling hotline. o Memperhatikan privasi dan kerahasiaan. o Memiliki keterampilan komunikasi: komunikasi verbal, mengajukan pertanyaan secara menarik dan intriguing, mengelola tanya jawabcdan mengarahkan ulang, serta mengkaitkan kembali pada topik pembahasan.6. Sarana:• Contoh buku registrasi penelpon hotline• Contoh lembar rekam data penelpon hotline• Contoh lembar rekam data penelpon hotline Ulangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 85
  • 87. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku • Contoh lembar laporan kasus penelpon hotline • Prosedur pemantauan individual konselor hotine • Prosedur sidang kasus hotlineG. Outreach (Penjangkauan Masyarakat) 1. Pengertian Outreach adalah kontak langsung, baik individual maupun kelompok kecil (2-10 orang), yang dilakukan oleh petugas lapangan (PL) kepada kelompok berperilaku risiko tinggi. Kontak ini bertujuan memberikan informasi dan mendistribusikan materi pencegahan dan media KIE dilakukan langsung di tempat mereka berada. Outreach juga bertujuan mempromosikan perilaku yang lebih aman dan merujuk kelompok berperilaku risiko tinggi ke layanan terkait. Outreach dilakukan untuk memperoleh akses pada populasi yang sulit dijangkau karena mereka merupakan kelompok yang tersembunyi, baik secara geografis, sosial maupun budaya. Misalnya, WPS, HRM, MSM dan waria. Setelah terjadi hubungan baik berdasarkan kepercayaan, PL menjadi agen perubahan perilaku (agent of change), sumber informasi serta pendidikan HIV dan AIDS bagi kelompok tersebut. Dengan metode outreach, kedalaman dan kualitas informasi serta proses yang terus menerus dapat dilakukan. Pemberian informasi dalam outreach, paling tidak, tidak mencakup paket informasi: • Informasi IMS, HIV, AIDS dan KTS • Informasi tentang materi-materi pencegahan (kondom dan pelicin) dan media KIE • Informasi dan pendidikan keterampilan negosiasi kondom, termasuk alternatif seks aman lainnya • Informasi bagaimana mengkases layanan terkait IMS, HIV dan AIDS (layanan IMS, KTS, layanan CST (tes CD4, pengobatan IO, layanan MK, KDS, layanan spiritual dll). • Informasi tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual • Informasi tentang Napza • informasi lain yang dibutuhkan populasi. 2. Tujuan Tujuan umum: Mengurangi perilaku berisiko tinggi dan mempromosikan gaya hidup sehat melalui pemakaian kondom dan pelicin dan pemeriksaan kesehatan secara teratur.86 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 88. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuTujuan khusus:• Meningkatkan pengetahuan yang terkait dengan HIV dan AIDS.• Meningkatkan kesadaran risiko diri dari perilakunya.• Mengubah perilaku berisiko KD menjadi perilaku yang aman dari IMS dan HIV serta AIDS.3. SasaranKelompok yang berperilaku risiko tinggi terhadap penularan IMS, HIV dan AIDS.4. Prinsip Pelaksanaan• Prinsip pemberdayaan KD sebagai pelaku yang menjalankan proses perubahan perilaku. Edukasi yang diberikan harus meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka melakukan perubahan perilaku dan memberdayakan mereka untuk menjaga perilaku lebih aman.• Prinsip santai dan informal. Edukasi dilakukan dalam suasana luwes, terbuka, tidak memaksa dan informal. Pertemuan tidak boleh mengganggu kegiatan sehari-hari KD untuk ini PL harus mampu membaca situasi di lapangan.• Prinsip triangulasi. Triangulasi merupakan bentuk pemeriksaan ulang data. Data yang dikumpulkan harus diklasifikasi, dianalisis dan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk menindaklanjuti situasi yang berkembang di lapangan KD. Hal ini penting untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan KD.• Prinsip intensitas dan kedalaman informasi. Mengubah perilaku membutuhkan proses dan waktu cukup lama, perhatian terus menerus dan terfokus melalui pertemuan intensif dengan kualitas informasi yang terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengetahuan, sikap, dan perilaku KD. Mendekati KD tidak cukup sekali, setidaknya harus dilakukan beberapa kali untuk menjadikan seseorang mengubah perilakunya. Informasi yang diberikan harus berkesinambungan (mungkin menggunakan berbagai saluran media). Untuk itu penjangkauan dan pendampingan menuntut beberapa perlakuan khusus untuk setiap KD atau kelompok KD.• Kepercayaan dan kerahasiaan. Sikap menjaga kepercayaan dan kerahasiaan ini penting agar KD mau terbuka dan bersedia merencanakan perubahan perilaku.• Kreativitas dan inovasi dalam mendukung KD agar mau melakukan perubahan perilaku. Untuk itu PL perlu mencari cara-cara lain di luar yang sudah ada dan banyak dikenal orang. Proses pencarian ini harus memperhatikan penerimaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 87
  • 89. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku dan karakteristik KD, tipe lapangan, budaya lokal dan hal-hal lain yang mungkin mempengaruhi KD. • Prinsip asesmen. Untuk memudahkan adaptasi, mengembangkan bentuk dukungan di lingkungan tersebut yang diperlukan dalam memotivasi perubahan perilaku KD, PL perlu memahami semua aspek yang berkaitan dengan pribadi KD (karakteristik, pengetahuan, sikap dan perilakunya, lingkungan dan lain-lain). Untuk itu PL harus mampu menggali hal-hal yang terkait dengan KD dan lingkungan KD melalui observasi dan wawancara di seputar lokasi sehingga apa yang kita rencanakan (peta, penjadwalan) dapat dilakukan dengan benar dan diterima oleh KD dan lingkungannya serta sesuai dengan kebutuhan KD. 5. Pelaksana Petugas lapangan di lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan outreach. Kriteria petugas lapangan: 1. Telah memperoleh pelatihan outreach. 2. Ramah. 3. Memiliki keterampilan: • Komunikasi verbal dan non verbal, membangun dan mendukung konsensus, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan, dan mengelola tanya jawab. • Memberikan motivasi. • Memfasilitasi: mengembangkan dan mengorganisasikan ide, mengelola pertemuan, mendorong pengambilan keputusan KD, mengelola konflik, dan membuat kelompok aktif. • Melakukan bina suasana: berbagai permainan sehingga suasana menjadi akrab. • Memonitor perubahan perilaku pada KD. • Merujuk. • Mendemonstrasikan cara pemasangan dan negosiasi kondom. 6. Sarana • Cara pengisian formulir • Formulir kegiatan WPS dan klien • Formulir kegiatan waria • Formulir kegiatan LSL • Panduan Pemetaan88 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 90. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuF. Hiburan yang Mendidik (Edutainment) 1. Pengertian Edutainmen adalah pemberian informasi yang disampaikan dengan cara menghibur untuk meningkatkan pengetahuan. Definisi ini memiliki arti yang luas: semua bentuk hiburan yang ditujukan atau memungkinkan disisipi informasi atau pendidikan kepada audiensnya dapat disebut edutainmen. Edutainmen menekankan pada pentingnya aspek emosi untuk mengubah perilaku audiens dan pentingnya menggunakan metode yang sistematis. Edutainmen merupakan perpaduan hiburan dan pendidikan. Entertainment adalah suatu even, pertunjukan, atau kegiatan yang dirancang untuk memberikan hiburan kepada audiensnya. Meskipun, pada kasus game komputer, audiens mungkin hanya satu orang. Secara umum dapat dikatakan bahwa audiens dapat berpartisipasi secara pasif dalam entertainment seperti dalam pertunjukan opera, atau secara aktif dalam lenong atau ludruk modern. Secara umum pendidikan merupakan proses dimana individu didorong dan diberdayakan agar dapat mengembangkan secara penuh potensi dirinya. Dengan demikian diharapkan melalui edutainment individu dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengubah perilakunya. 2. Tujuan Tujuan umum: Memastikan kelompok berperilaku risiko tinggi memahami dan mengurangi perilaku berisiko tertular IMS dan HIV. Tujuan khusus: • Memberikan informasi yang akurat dengan cara menarik dan sesuai kebutuhan populasi sasaran. • Menyediakan kesempatan untuk berdialog. • Memberikan kesempatan pada populasi sasaran memahami tantangan untuk mengubah perilaku. • Memberikan kesempatan pada populasi sasaran untuk mengetahui dukungan yang diperlukan saat melakukan perubahan perilaku. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 89
  • 91. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku 3. Sasaran Kelompok perilaku risiko tinggi terhadap penularan IMS, HIV dan AIDS. 4. Prinsip Pelaksanaan • Media yang dipilih harus berdasarkan pada hasil penjajakan terhadap komunitas sasaran. • Saluran komunikasi yang dipilih sesuai dengan preferensi komunitas sasaran. • Bahasa sesuai dengan populasi sasaran untuk memudahkan mereka mengidentifikasikan diri dengan tokoh yang ada. Bahasa yang digunakan harus sopan, mudah dimengerti dan tidak menyinggung SARA. • Tersedia waktu unutk melakukan kegiatan yang interaktif. • Pesan yang disampaikan harus sederhana, bertahap dan mudah dipahami. 5. Pelaksana Pelaksana adalah petugas lembaga yang memiliki keterampilan memproduksi edutainmen. 6. Sarana • Contoh kuesioner untuk memonitor even edutainment • Contoh brosur promosi • Format laporan evaluasiI. Pemasaran Sosial dan Pengelolaan Logistik Kondom 1. Pengertian Dalam IPP, ketersediaan kondom dan pelicin merupakan salah satu aspek kunci. Perubahan Perilaku tidak akan terjadi jika alat untuk menunjang perilaku tersebut tidak tersedia. Ketersediaan kondom dan atau pelicin memiliki makna bahwa: • Kondom dan atau pelicin dengan mudah diperoleh saat dibutuhkan:90 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 92. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku• Kondisi lingkungan memberikan suasana yang mendukung agar kondom dan atau pelicin tersedia, dapat dibeli dan dipakai.• Penempatan outlet kondom dan atau pelicin memudahkan calon pembeli untuk mengakses.• Kondom dan atau pelicin dijual dengan harga terjangkau sehingga mampu dibeli oleh calon pemakai.• Kondom dan atau pelicin yang disediakan memiliki kualitas yang baik dan tidak kadaluwarsa.Untuk menjamin ketersediaan kondom dan atau pelicin diperlukan satumanajemen yang rapi yang dimulai dari pengambilan pada distributor sampaimendistribusikan kondom pada pemakai dan memastikan bahwa kondom selalutersedia saat diperlukan. Saat ini kondom dapat diperoleh di outlet umum,misalnya, supermarket, apotik dan toko obat. Padahal outlet umum ini memilikiketerbatasan waktu operasional. Di sisi lain, kondom harus mudah didapatsaat diperlukan oleh pemakai. Dengan demikian pemasaran sosial kondomberupaya untuk mendekatkan kondom pada mereka yang membutuhkannya,untuk itu diperlukan tempat penjualan (outlet) alternatif.2. TujuanTujuan umum:Mengurangi perilaku berisiko tinggi dan mempromosikan gaya hidup sehat melaluipemakaian kondom secara bersinambungan.Tujuan khusus:• Tersedianya kondom dan pelicin yang terjangkau dalam jumlah yang cukup di wilayah kerja hingga unit terkecil, yakni di setiap kamar setiap saat.• Adanya perbaikan sistem dan manajemen rantai pasokan kondom dan pelicin.• Tersebarluasnya informasi tentang outlet alternatif sebagai tempat untuk memperoleh kondom.3. Sasaran• Kelompok perilaku risiko tinggi terhadap penularan IMS, HIV dan AIDS.• Pemangku kepentingan di wilayah kerja yang beranggotakan tokoh masyarakat formal dan informal, petugas keamanan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata. Pemangku kepentingan bekerja sama dengan distibutor kondom dan klinik IMS untuk mengembangkan jejaring outlet.• Distributor kondom yang bertanggung jawab untuk menyediakan kondom. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 91
  • 93. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku 4. Prinsip Pelaksanaan • Ketersediaan: o Mendekatkan produk pada konsumen. o Menggunakan saluran distribusi yang ada. • Kemudahan akses: o Mendekatkan produk pada pengguna. o Kesempatan untuk mengedukasi pengguna dan menciptakan kebutuhan akan produk. o Produk bisa diperoleh kapan pun diperlukan. • Keterjangkauan harga: o Merupakan harga yang bisa dijangkau masyarakat paling miskin o Kaitkan dengan mata uang paling rendah dan paling sering digunakan. • Daya Tarik: o Kemasan yang menarik o Merek yang mudah diingat o Promosi yang “top of mind” o Memenuhi standar kualitas • Efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas dalam pemasaran kondom dan pengelolaanya termasuk pengelolaan keuangan. 5. Pelaksana Pelaksana adalah para pengelola program layanan kesehatan bagi kelompok perilaku risiko tinggi yang merencanakan untuk mengembangkan dan mengelola program pemasaran sosial kondom dalam rangka mengubah perilaku kelompok dampingan. Pengelola program dengan kriteria sebagai berikut: • Pernah mengikuti pelatihan IMS, HIV dan AIDS serta Intervensi Perubahan Perilaku. • Memiliki keterampilan komunikasi: komunikasi verbal dan non verbal, membangun dan mendukung konsensus, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan, dan mengelola tanya jawab. • Memiliki keterampilan memfasilitasi: mengembangkan dan mengorganisasikan ide, mengelola pertemuan, mendorong pengambilan keputusan KD, mengelola konflik, dan membuat kelompok aktif.92 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 94. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku • Memiliki keterampilan melakukan bina suasana: menggunakan berbagai permainan untuk mengakrabkan suasana. 6. Sarana • Formulir pencatatan dan pelaporan untuk pengecer: o formulir penerimaan order dan penjualan barang o formulir keuangan • Formulir pencatatan dan pelaporan untuk pokja: o formulir pengadaan dan pemasokan barang o formulir stok barang di tempat penyimpanan o formulir distribusi barang o formulir keuangan (pembelian dan hasil penjualanJ. Penguatan Pemangku Kepentingan Tingkat Lokal 1. Pengertian Keterlibatan pemangku kepentingan tingkat wilayah berperan sangat penting dalam terciptanya lingkungan kondusif untuk perubahan perilaku. Bahkan hal ini menjadi salah satu syarat agar perubahan perilaku tidak hanya fokus pada individu, namun juga mengusahakan transformasi lingkungan sosial di mana perubahan akan dilakukan. Keterlibatan pemangku kepentingan diharapkan terjadi dalam setiap tahapan, dimulai dari menyadari adanya masalah kesehatan di wilayahnya sampai pada terlibat secara aktif dan bertanggung jawab mengelola program secara berkelanjutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat (termasuk di dalamnya pemangku kepentingan) harus didekati secara intensif, diajak berpikir kritis dan menganalisa permasalahan yang mereka hadapi. Hanya dengan cara inilah maka kepekaan, kesadaran serta keinginan untuk melakukan perubahan dapat ditimbulkan. Proses ini bukan merupakan proses sekali jadi melainkan berlangsung terus menerus. Keterlibatan pemangku kepentingan juga penting karena keberadaan mereka di wilayah intervensi yang lebih permanen dibandingkan dengan staf lembaga. Para tokoh tersebut juga merupakan bagian dari sistem yang ada, sehingga perubahan perilaku KD lebih mungkin terjadi bila seluruh pihak meyakini dan mendukung terjadinya perubahan perilaku. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 93
  • 95. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku 2. Tujuan Tujuan umum: Menciptakan lingkungan kondusif untuk perubahan perilaku berisiko pada individu dan kelompok dengan melakukan transformasi lingkungan sosial dengan melibatkan pemangku kepentingan di wilayah kerja. Tujuan khusus: • Pemangku kepentingan berpartisipasi secara aktif memberikan dukungan terhadap terciptanya lingkungan yang mendukung perubahan perilaku bagi kelompok dampingan. • Dikembangkan dan dilaksanakannya peraturan lokal yang mendukung upaya perubahan perilaku dari kelompok dampingan. 3. Sasaran • Kelompok perilaku risiko tinggi terhadap penularan IMS, HIV dan AIDS. • Pemangku kepentingan di wilayah kerja yang beranggotakan tokoh formal dan informal yang ada di lokasi intervensi, petugas keamanan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata. Pemangku kepentingan bekerja sama dengan penyedia layanan, misalnya: klinik IMS dan pengelola kondom yang ada di wilayah kerja dalam upaya mengubah perilaku berisiko KD. 4. Prinsip Pelaksanaan • Komitmen dan keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan pemahaman dan kesadaran adanya masalah yang terkait dengan penyebaran IMS dan HIV di wilayah kerja. • Ketersediaan kondom dan produk yang diperlukan untuk membantu KD mengubah perilaku dan mempertahankan perilaku baru tersebut. • Adanya layanan kesehatan yang mudah diakses, khususnya pemeriksaan dan pengobatan IMS serta tes HIV. • Keterlibatan KD sebagai wujud kesadaran mereka dalam menjaga kesehatan. • Kepatuhan semua pihak untuk menerapkan peraturan lokal. Kelima prinsip tersebut harus terintegrasi dalam pelaksanaannya karena saling terkait satu sama lain.94 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 96. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku 5. Pelaksana Pengelola program dengan kriteria sebagai berikut: • Pernah mengikuti pelatihan IMS, HIV dan AIDS serta Intervensi Perubahan Perilaku. • Memiliki keterampilan komunikasi: komunikasi verbal dan non verbal, membangun dan mendukung konsensus, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan, dan mengelola tanya jawab. • Memiliki keterampilan memfasilitasi: mengembangkan dan mengorganisasikan ide, mengelola pertemuan, mendorong pengambilan keputusan KD, mengelola konflik, dan membuat kelompok aktif. • Memiliki keterampilan melakukan bina suasana: menggunakan berbagai permainan untuk mengakrabkan suasana.K. Membangun Kerjasama Jaringan Rujukan Berbasis Komunitas 1. Pengertian Layanan rujukan adalah tempat-tempat yang memberikan pelayanan kepada Kelompok Dampingan yang dibangun oleh lembaga pelaksana. Berbagai pelayanan yang biasanya tersedia untuk menanggulangi IMS, HIV dan AIDS adalah konseling, pemeriksaan , dan pengobatan. Layanan rujukan terdiri dari tempat-tempat pelayanan medis dan non-medis sebagai mitra kerja lembaga untuk menjawab perolehan akses yang mudah, terjaminnnya kerahasiaan, dan sebagai pelengkap untuk dukungan perubahan perilaku. Upaya kolektif sejumlah fasilitas dan organisasi, baik berbasis klinis maupun komunitas, sangat diperlukan memenuhi kebutuhan menjaga kesehatan dari kelompok berperilaku risiko tinggi termasuk orang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang jumlahnya semakin meningkat. Upaya ini juga memerlukan kebijakan yang sesuai, sikap sosial yang mendukung serta sistem dukungan masyarakat. Jarang sekali sebuah LSM atau organisasi dapat menyediakan semua layanan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jaringan rujukan yang dibangun dengan baik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan kelompok perilaku risiko tinggi dan mempertahankan atau menciptakan kembali kontak dengan klien dan keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 95
  • 97. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku yang membutuhkan perawatan dan dukungan berkesinambungan. Karena beberapa organisasi berbeda diperlukan untuk memberikan layanan pencegahan, perawatan dan pengobatan maka sebuah sistem diperlukan untuk mengaitkan organisasi- organisasi ini sehingga mereka dapat menyediakan akses untuk layanan yang diperlukan sesuai dengan kerangka pelayanan yang berkesinambungan (continuum of care) kepada kelompok perilaku risiko tinggi dan orang-orang di sekitarnya. Saat ini ketersediaan informasi mengenai cara mengembangkan jaringan sangat terbatas demikian pula halnya dengan perangkat standard yang tersedia untuk memfasilitasi fungsi jaringan yang efektif. 2. Tujuan Tujuan umum: Membantu kelompok perilaku risiko tinggi serta mereka yang merawat kelompok perilaku risiko tinggi dan anggota keluarganya untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan khusus: • Menurunkan risiko kelompok perilaku berisiko tinggi terhadap infeksi atau penularan HIV. • Memfasilitasi partisipasi aktif kelompok paling berisiko untuk membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. • Mempromosikan penerimaan sosial dan sikap menghargai terhadap kelompok yang terstigma, termasuk mereka yang hidup dengan HIV dan mereka yang merawat ODHA tersebut. • Menyediakan fasilitas pelayanan sesuai kebutuhan KD terkait dengan IMS, HIV dan AIDS. • Meningkatkan kesadaran pentingnya melakukan pemeriksaan diri terkait dengan IMS, HIV dan AIDS, terutama ke pelayanan kesehatan yang tepat. • Memotivasi KD melakukan pemeriksaan rutin (seperti penapisan). • Memberikan edukasi penanganan-penanganan yang benar dalam menghadapi permasalahan IMS , HIV dan AIDS. • Memperoleh pelayanan yang komprehensif. 3. Sasaran Idealnya jaringan rujukan harus mencakup organisasi-organisasi yang ada dalam daerah geografis tertentu yang menyediakan layanan-layanan spesifik yang diperlukan kelompok berperilaku risiko tinggi. Meskipun layanan yang diperlukan untuk membantu KD cukup banyak, tetapi untuk memulai pembentukan jaringan rujukan tidak perlu untuk menunggu sampai semua layanan tersedia.96 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 98. Pedoman Intervensi Perubahan PerilakuDengan demikian sasaran meliputi:• Komunitas berperilaku risiko tinggi terhadap penularan IMS dan HIV.• Komunitas yang memiliki pemangku kepentingan yang peduli terhadap program pencegahan dan penanggulangan IMS, HIV dan AIDS.• Komunitas yang memiliki kapasitas untuk membentuk dan mengelola jejaring rujukan.• Institusi atau organisasi yang menyediakan layanan yang diperlukan oleh kelompok berperilaku risiko tinggi.4. Prinsip PelaksanaanPembentukan sebuah jaringan rujukan merupakan komponen yang sangatpenting dari program. Meskipun demikian, jaringan rujukan seringkali penuhdengan tantangan yang dapat mengurangi atau menghambat efektifitas program.Kategori dan prosedur operasional standard di bawah ini dimaksudkan untukmengatasi tantangan-tantangan tersulit dalam membentuk jaringan rujukan.Kategori tersebut mencakup: perencanaan, melaksanakan pemetaan,membentuk jaringan rujukan dan memantau serta mempertahankan jaringanrujukan.Sehubungan dengan itu prinsip pelaksanaan meliputi:• Sistem rujukan merupakan proses mengkoordinasikan pemberian layanan untuk memastikan bahwa: o Adanya nota kesepahaman antara semua pihak. o Komitmen dalam melaksanakan dan mematuhi nota kesepahaman. o Dinamis. Sebuah jaringan rujukan harus bersifat dinamis artinya layanan dapat ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan populasi yang dilayaninya, ketersediaan layanan di daerah tersebut dan evaluasi kebijakan kesehatan masyarakat dan kebijakan sosial di suatu negara.• Koordinasi dalam pemberian pelayanan meliputi: o Akses terhadap layanan yang diperlukan diberikan o Kerahasiaan dijaga o Rujukan antara organisasi dalam jaringan dapat dilacak o Rujukan dan hasil rujukan didokumentasikan o Adanya lingkaran umpan balik untuk memberikan informasi kepada organisasi yang memulai rujukan yang menyatakan bahwa layanan telah diberikan dan telah memenuhi kebutuhan klien harus tersedia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 97
  • 99. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku o Kesenjangan dalam layanan dapat diidentifikasi dan langkah-langkah dapat diambil oleh organisasi-organisasi dalam jaringan untuk menjembatani kesenjangan tersebut 5. Pelaksana Pada dasarnya pelaksana yang bertanggung jawab untuk membangun kerja sama jejaring layanan adalah lembaga yang dapat dan bersedia mengelola dan mengkoordinasikan berbagai layanan yang diperlukan komunitas perilaku risiko tinggi terhadap penularan IMS dan HIV. 6. Sarana • Kartu rujukan • Formulir rujukan untuk dokumentasi • Lembar promosi layanan (berisikan alamat, dan profil pelayanannya)L. PENYULUHAN 1. Latar belakang Penyuluhan merupakan suatu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kelompok dampingan (KD) agar mereka dapat melindungi diri dari penularan IMS dan HIV. Penyuluhan sering dilakukan dengan menggunakan metode komunikasi satu arah dan tidak melibatkan peserta secara aktif. Meskipun demikian penyuluhan yang dipersiapkan secara seksama merupakan cara efektif untuk menyampaikan informasi secara menarik dan efisien. Penyuluhan juga dapat menstimulasi diskusi mengenai topik yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi KD. Secara konvensional penyuluhan dilakukan dengan cara penyuluh memberikan informasi secara langsung menggunakan berbagai media dan alat bantu. Saat ini berbagai macam teknik dapat digunakan untuk melakukan penyuluhan; menggunakan drama, penyajian film atau musik sebagai upaya untuk menarik perhatian KD. Untuk terlaksananya penyuluhan di lembaga, diperlukan acuan Prosedur Operasional Standar Penyuluhan.98 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 100. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku2. Tujuan1. Tujuan umum Terlaksananya program penyuluhan di wilayah kerja sesuai dengan Prosedur Operasional Standar.2. Tujuan khusus penyuluhan: • Tersedianya rencana penyuluhan di wilayah kerja • Adanya komitmen/persetujuan dari pemangku kepentingan di wilayah kerja • Tersedia jadwal penyuluhan di wilayah kerja • Adanya pembagian tugas di antara tim penyuluh. • Adanya agenda kegiatan penyuluhan. • Terlaksananya penyuluhan sesuai dengan rencana. • Terdistribusikannya materi pencegahan dan media KIE pada setiap kegiatan penyuluhan. • Tersedianya perangkat pemantauan penyuluhan. • Adanya laporan hasil pemantauan kegiatan penyuluhan • Adanya laporan hasil evaluasi penyuluhan • Adanya dokumen laporan hasil kegiatan penyuluhan • Adanya laporan bulan hasil kegiatan penyuluhan • Adanya laporan tahunan penyuluhan3. SasaranSasaran penyuluhan adalah:1. KD yang berperilaku risiko tinggi.2. Pemangku kepentingan di wilayah program.4. Prinsip:1. Besarnya kelompok paling banyak 25 orang untuk memastikan interaksi yang efektif. Jika lebih dari 25 orang, sebaiknya dilakukan 2 kali.2. Pesan yang disampaikan harus efektif, sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan kelompok sasaran.3. Metode penyampaian pesan sesuai dengan kelompok sasaran.4. Saluran dan media yang digunakan sesuai dengan metode.5. Penggunaan bahasa sesuai dengan kelompok sasaran. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 99
  • 101. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku 5. Pengguna 1. Institusi pemerintah. 2. Lembaga kesehatan. 3. Lembaga swadaya masyarakat. 4. Kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam penyuluhan (PE, kader kesehatan). 6. Pelaksana Petugas dari institusi pemerintah, lembaga kesehatan, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam penyuluhan (PE, kader kesehatan) yang telah memperoleh pelatihan terkait dengan IMS, HIV dan AIDS yang memiliki keterampilan: 1. Komunikasi verbal dan non verbal. 2. Fasilitasi mengembangkan dan mengorganisasikan ide, mengelola pertemuan, mengelola perbedaan pendapat dan persepsi di antara peserta, serta membuat anggota kelompok aktif. 3. Bina suasana. 4. Memahami budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. 5. Mampu menggunakan bahasa setempat.100 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  • 102. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku Tim Penyusun: KontributorKementerian Kesehatan Republik Indonesia 101
  • 103. PEDOMAN NASIONALKOMISIPENANGGULANGANAIDS KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2010